BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Naional (SPPN) , bahwa setiap daerah di dlam upaya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap adanya perubahan-perubahan. Guna mencapai tujuan penyelenggaraan daerah secara efektif dan efisien, sudah barang tentu perencanaan pembangunan daerah itu disusun secara berjenjang yaitu dalam bentuk perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah itu terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa setiap SKPD diwajibkan membuat dan memiliki Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. Sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah,DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penuh pada kualitas proses penyusunan Renja SKPD dan tentunya diikuti dengan pemantauan/monitoring, evaluasi dan review secara berkala atas implementasinya. Rencana Kerja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena merupakan dokumen perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, RPJMD dan RPJPD.

Renja Dishubinfokom Kab. Grobogan TA. 2014

1

B. GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan Peraturan Daerah Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi diatur sebagai berikut : Struktur Organisasi 1. Kepala 2. Sekretaris, membawahkan : a)

Sub Bag Perencanaan

b)

Sub Bag Keuangan

c)

Sub Bag Umum.

3. Bidang Lalu Lintas, membawahkan : a)

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

b)

Seksi Fasilitas Lalu Lintas

c)

Seksi Pengendalian dan Operasional

4. Bidang Angkutan, membawahkan : a)

Seksi Angkutan Trayek

b)

Seksi Angkutan Trayek

c)

Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus

5. Bidang Keselamatan Jalan, membawahkan : a)

Seksi Manajemen Keselamatan Jalan

b)

Seksi Teknik Keselamatan Jalan

c)

Seksi Kelaikan Kendaraan

6. Bidang Informasi Publik, membawahkan : a)

Seksi Kemitraan Media Daerah dan Analisis Pendapat Umum

b)

Seksi Penerbitan dan Dokumentasi

c)

Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi

7. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahkan : a)

Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial dan Pemerintah Daerah

b)

Seksi Penyiaran, Pengawasan Produk Rekaman dan Pos Daerah

c)

Seksi Telekomunikasi


2

8. UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah) 9. Kelompok Jabatan Fungsional. C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Kedudukan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi sebagimana diatur di dalam Peraturan Daerah tersebut di atas, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang perhubungan, informasi dan informatika, dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, informatika dan komunikasi. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan, Tugas Pokok Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi secara spesifik adalah “ Menyusun program, merumuskan kebijakan teknis, dan menyelenggarakan kegiatan pembangunan, pembinaan, pengawasan, pemeliharaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, penatausahaan serta melaksanakan pelayanan perhubungan, informasi dan komunikasi ”. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi : 1.

Penyusunan program kerja di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;

2.

Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;

3.

Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;

4.

Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;

5.

Pemberian rekomendasi perijinan bidang perhubungan, informasi dan komunikasi.

Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi di atas diuraikan lebih terinci sebagai berikut : 1.

Menyusun rencana kegiatan operasional dan merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan, informasi dan komunikasi

2.

Melaksanakan pelayanan perhubungan, informasi dan komunikasi yang meliputi pemberian ijin, pembinaan pengawasan dan evaluai, monitoring, dan pelaporan;


3

3.

Melaksanakan penertiban jalan bersama instansi terkait dan mengkoordinasikan pelaksanaan operasional penertiban angkutan umum;

4.

Melaksanakan uji petik terhadap kendaraan yang melalui jalan raya di wilayah kewenangannya sesuai ketentuan;

5.

Melaksanakan operasi terhadap kendaraan umum untuk keamananan, ketertiban, tonase muatan dan keselamatan pemakai jalan raya;

6.

Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, pengoperasian fasilitas parkir dan penyelenggaraan pengawasan angkutan di wilayah kabupaten;

7.

Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan daerah di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;

8.

Menetapkan standar pelayanan minimal di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;

9.

Melaksanakan antisipasi di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi sesuai dengan tuntutan masyarakat;

10. Merencanakan pembangunan dan pengelolaan terminal penumpang dan barang serta fasilitas parkir; 11. Mengkoordinasikan pengawalan keamanan di jalan terhadap tamu untuk acara dinas dan acara penting lainnya; 12. Mengkoordinasikan

dan

melaksanakan

pemungutan

retribusi

bidang

perhubungan, informasi dan komunikasi sesuai peraturan daerah serta menyetorkan pendapatannya ke kas daerah sesuai target yang ditetapkan; 13. Menyusun kajian rute/trayek angkutan baru ke daerah yang memungkinkan dibuka jalur angkutan baru sampai ke tempat yang memungkinkan yakni ke desa-desa sebagai layanan kepada masyarakat luas serta melaksanakan pengujian/KIR kendaraan sesuai ketentuan; 14. Melaksanakan pengelolaan data statistik, pengumpulan dan evaluasi data guna menyusun program jangka panjang dan jangka pendek; 15. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kepada pengusaha angkutan umum (bus,truk,dan angkutan lain), awak kendaraan, biro perjalanan dalam rangka tertib/patuh pada aturan dan pengenaan tarif serta retrebusi untuk kelancaran perhubungan, informasi dan komunikasi; 16. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya di wilayah kabupaten dan pelaksanaan pembangunan

telekomunikasi

pedesaan,

penyelenggaraan

warung

telekomunikasi, warung seluler,dan sejenisnya; Renja Dishubinfokom Kab. Grobogan TA. 2014

4

17. Melaksanakan fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio daerah; 18. Memberikan ijin jasa titipan untuk kantor agen, galian kabel telekomunikasi, mendirikan bangunan menara telekomunikasi, penyelenggaraan radio dan atau televisi, pemancar radio dan atau televisi, penyelenggaraan telekomunikas khusus untuk keperluan pemerintah dan badab hukum dalam cakupan area kabupaten serta memberikan pelayanan ijin lainnya bidang informasi dan komunikasi sesuai kewenangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku; 19. Mengkoordinasikan pengelolaan informasi dan komunikasi dengan instansi terkait di daerah.


5

BAB II PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI A. V i s i Visi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komuikasi Kabupaten Grobogan adalah : “ Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan, informasi dan telekomunikasi yang mampu menunjang dan memantapkan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ” B. M i s i Guna mewujudkan Visi tersebut diatas ditetapkan beberapa Misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan aksesibilitas pelayanan perhubungan, informasi dan telekomunikasi yang memenuhi standar pelayanan.

2.

Mewujudkan sistem transportasi yang aman, lancar, tertib, nyaman dan efiesien.

3.

Mengembangkan sistem informasi, telekomunikasi dan media massa daerah.

4.

Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam bidang perhubungan, informasi dan telekomunikasi.

C. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi memahami apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai setiap tujuan yang ditetapkan perlu disertai indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Adapun tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan SDM bidang perhubungan, informasi dan komunikasi yang profesional, mandiri dan bertanggungjawab.

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan Perhubungan, informasi dan komunikasi.


6

3.

Meningkatkan keamanan dan keselamatan lalulintas.

4.

Mewujudkan kelancaran, ketertiban dan kenyamanan lalulintas dan angkutan jalan.

5.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas perhubungan.

6.

Meningkatkan daya jangkau infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat dan penyebarluasan informasi.

7.

Mewujudkan

transparansi

informasi

kepada

masyarakat

melalui

peningkatan kerjasama dengan berbagai media tentang penyelenggaraan pemerintahan. 8.

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangan di bidang informasi dan komunikasi.

D. Sasaran Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah : 1.

Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan

2.

Tercapainya tingkat disiplin pegawai yang optimal

3.

Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang handal bidang perhubungan, informasi dan komunikasi

4.

Tercapainya kualitas pelayanan prima bidang Perhubungan, informasi dan komunikasi

5.

Terwujudnya keterpaduan rencana kegiatan operasional dan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi

6.

Tercapainya standar keselamatan lalulintas yang tinggi

7.

Terwujudnya sarana modal transportasi jalan yang laik jalan

8.

Terwujudnya sarana dan fasilitas pengujian kelaikan kendaraan yang berkualitas

9.

Terciptanya ketertiban Lalu lintas jalan dan angkutan umum

10. Tersedianya Sarana prasarana dan fasilitas lalulintas dan angkutan jalan 11. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung media Informasi dan komunikasi daerah 12. Optimalnya penyebarluasan informasi terkait dengan kebijakan dan program pemerintah serta hasil-hasil pembangunan 13. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangan bidang informasi dan komunikasi. Renja Dishubinfokom Kab. Grobogan TA. 2014

7

E. Kebijakan Dalam rangka mewujudkan mencapai tujuan dan sasaran di atas perlu ditentukan kebijakan-kebijakan yang merupakan pedoman pelaksanaan merumuskan program dan kegiatan yang akan ditempuh. Adapun kebijakan yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan adalah : 1.

Meningkatkan tertib administrasi untuk mendukung palayanan prima

2.

Meningkatkan disiplin kinerja pegawai

3.

Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia

4.

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur

5.

Meningkatkan kualitas sistem perencanaan, data, pelaporan dan evaluasi

6.

Meningkatkan angka keselamatan dan keamanan lalu-lintas

7.

Meningkatkan kelaikan jalan kendaraan bermotor melalui pengujian kendaraan

8.

Mempertahankan kondisi dan kualitas sarana dan fasilitas pengujian kelaikan kendaraan

9.

Mewujudkan kelancaran, ketertiban dan kenyamanan lalulintas angkutan jalan

10. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana dan fasilitas lalulintas dan angkutan jalan 11. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan bidang informasi dan komunikasi untuk membangun sistem informasi, telekomunikasi dan media massa daerah yang handal 12. Meningkatkan kerjasama bidang Informasi dengan media massa 13. Fasilitasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Informasi dan Komunikasi. F. Program Dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan di atas perlu dirumuskan program-program, yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program-program yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan kebijakan diatas adalah : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


8

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

7.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

8.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

9.

Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 11. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 13. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 14. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.


9

BAB III REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2014

A. REALISASI ANGGARAN 2013 1.

Realisasi Pendapatan Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013, potensi pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 1 jenis pajak dan 9 jenis retribusi daerah, dengan total target/rencana pendapatan sebesar Rp. 1.653.505.000,-- Dari rencana/target yang telah ditetapkan tersebut pada tahun 2013 Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan dapat merealisasikan pendapatan daerah yang disetor ke kas daerah sebesar Rp. 1.818.061.300,-- atau mencapai 109,95% (9,95% diatas target). Adapun Rincian jumlah pendapatan yang dapat direalisasikan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Realisasi Pendapatan Tahun 2013 Dinas Perhubungan Informasi dan KomunikasiKabupaten Grobogan

No.

Uraian

Target ( Rp.)

Realisasi ( Rp.)

Prosen

1

Pajak Parkir

120.000.000,00

126.018.400,00

105,02%

2

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

270.000.000,00

290.560.000,00

107,61%

3

Retribusi Tempat Khusus Parkir

230.000.000,00

252.510.000,00

109,79%

4

Retribusi Pengujian Kendaraan

484.905.000,00

596.070.000,00

122,93%

5

Retribusi Kebersihan Terminal

107.028.000,0

108.260.00,00

101,15%

6

Retribusi Bus dan Non Bus

259.213.000,00

260.654.500,00

100,56%

7

Retribusi Sewa Kios

59.486.000,00

59.486.400,00

100,00%

8

Retribusi Jasa Tunggu

72.828.000,00

74.420.800,00

102,19%

9

Retribusi MCK

38.220.000,00

30.220.000,00

100,00%

10

Retribusi Ijin Trayek

11.825.000,00

11.861.200,00

100,31%

Jumlah

1.653.505.000,00

1.818.061.300,00

109,95%


10

2.

Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan pada tahun 2013 melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 10.044.032.305,-- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.427.536.305,-- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.616.496.000,-- Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2013 secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 9.426.203.675,-- atau sebesar 93,85% dari total anggaran. Realisasi Belanja Tidak Langsung selama tahun 2013 sebesar Rp. 5.085.477.276,-- atau sebesar 93,70%, sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4.340.726.399,-- atau sebesar 94,03%. Untuk anggaran belanja langsung secara rinci dapat dilihat dalam tabel sebagaimana terlampir.

3. Permasalahan dan Hambatan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan masih banyak menghadapi kendala / kesulitan, antara lain adalah : 1. Terbatasnya anggaran daerah untuk membiayai program dan kegiatan bidang perhubungan, informasi dn komunikasi; 2. Masih terbatasnya sumber daya manusia terutama pegawai negeri sipil yang mempunyai kompetensi diklat-diklat teknis dibidang perhubungan, informas dan komunikasi; 3. Terbatasnya sarana operasasional dinas yang dimiliki seperti alat transportasi, alat komunikasi, dan alat bantu tugas kedinasan lainnya; 4. Kurangnya sarana prasarana dan fasilitas lalu lintas seperti marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, traffic light dan warning light; 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas; 6. Keterbatasan anggaran pemeliharaan jaringan sehingga banyak peralatan yang rusak tidak bisa diperbaiki;

7. Untuk penerbitan Majalah Gema Bersemi belum bisa memenuhi SPM ( Standart Pelayanan Minimal ) karena minimnya anggaran;

8.

Website Grobogan sering di hack sehingga menganggu tampilan website;

9. Website SKPD banyak yang tidak di update sehingga data yang ditampilkan merupakan data lama;

10. Penyebarluasan informasi melalui RSPD / Radio Purwodadi FM kurang maksimal sehingga belum bisa menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Grobogan. Renja Dishubinfokom Kab. Grobogan TA. 2014

11

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja dimasa yang akan datang diperlukan strategi / kebijakan untuk mengantisipasi permasalahan dan kendala diatas. Beberapa strategi yang perlu dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan, antara lain adalah sebagai berikut : 1. Mengajukan tambahan anggaran guna mencukupi kebutuhan operasional bidang perhubungan, informasi dan komunikasi; 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung proses pelayanan bidang perhubungan, informasi dan komunikasi; 3. Meningkatkan koordinasi antar pelaku usaha transportasi untuk menekan timbulnya konflik kepentingan; 4. Meningkatkan sosialisasi peraturan lalulintas angkutan jalan kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran dan kepatuhan para pemakai jalan; 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung melalui kegiatan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan; 6. Meningkatkan kerjasama bidang Informasi dengan media massa. 7. Penggantian peralatan bidang informasi dan komunikasi untuk membangun sistem informasi, telekomunikasi dan media massa daerah yang handal; 8. Perlunya upgrade system website dan peningkatan security server website; 9. Mengoptimalkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu yang ada di SKPD sehingga informasi publik yang sifatnya berkala setiap saat dapat di upload di website SKPD;

10. Perlunya penggantian / peningkatan menara pemancar RSPD/Radio Purwodadi FM.


12

B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 1. Rencana Pendapatan Tahun 2014 Sesuai dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014, potensi pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 10 jenis retribusi daerah, dengan rencana target penerimaan pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.382.444.000,--dengan rincian sebagai berikut :

Rencana Kerja / Target Pendapatan Tahun 2014 Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan No.

Uraian

Target Tahun 2014

1

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

777.593,00

2

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

270.000.000,00

3

Retribusi Tempat Khusus Parkir

230.000.000,00

4

Retribusi Pengujian Kendaraan

555.340.000,00

5

Retribusi Kebersihan Terminal

107.592.000,00

6

Retribusi Bus dan Non Bus

259.560.000,00

7

Retribusi Sewa Kios

59.486.000,00

8

Retribusi Jasa Tunggu

72.828.000,00

9

Retribusi MCK

38.220.000,00

10

Retribusi Ijin Trayek

11.825.000,00 Jumlah

2.382.444.000,00

2. Rencana Belanja Tahun 2014 Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 akan melaksanakan Anggaran Belanja sebesar Rp. 8.835.216.931,-terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.256.839.931,-- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.578.377.000,-Adapun Belanja Langsung tahun 2014 akan dilaksanakan melalui 10 program dan 57 kegiatan, sebagai berikut :


13

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui 13 kegiatan yaitu : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Alat Tulis Kantor d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan g. Penyediaan Makanan dan Minuman h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. i. Rapat-Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah j. Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok). k. Pengadaan Plat Uji Set dan Buku Uji Kendraan Bermotor l. Pengadaan Tanda Samping/Stiker Kendaraan Bermotor m. Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan melalui 8 kegiatan yaitu : a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor e. Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor f. Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor g. Penataan Gedung Rapat h. Rehab Gedung Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor. 3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu : a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

4.

Program

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan,

dilaksanakan melalui 3 kegiatan yaitu : a. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat b. Rehabilitasi Terminal Induk Purwodadi c. Perbaikan Landasan Terminal Gubug.


14

5.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu : a. Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light b. Pemeliharaan Gedung Terminal Induk Purwodadi

6.

Program

Peningkatan Pelayanan Angkutan, dilaksanakan melalui

6

kegiatan yaitu : a. PAM Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru b. PAM Perlintasan Sebidang Lebaran Natal dan Tahun Baru c. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) d. Penertiban Lalu Lintas dan Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum e. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan f. Penyediaan Angkutan Mudik Lebaran bagi Tenaga Kerja dari Jakarta. 7.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dilaksanakan melalui 10 kegiatan yaitu : a. Pengadaan Marka Jalan b. Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan ( RPPJ) - DAK 2014 c. Pengadaan Warning Light (DAK - 2014) d. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (DAK - 2014) e. Pengadaan Cermin Tikungan (DAK - 2014) f. Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan ( RPPJ) - (Pendampingan DAK 2014) g. Pengadaan Meter Listrik Warning Light (Pendmpingan DAK 2014) h. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (Pendampingan DAK - 2014) i. Pengadaan Cermin Tikungan (Pendampingan DAK - 2014) j. Penunjangan DAK 2014 Bidang Keselamatan Transportasi Darat.

8.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keungan Daerah, dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu : a. Intensifikasi Pengelolaan Pendapatan Parkir.

9.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dilaksanakan melalui 9 kegiatan yaitu : a. Operasional Bakohumas b. Penerbitan Majalah Gema Bersemi


15

c. Operasional Kegiatan RSPD/Purwodadi FM d. Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer e. Pemeliharaan Tower Jaringan Komputer f. Pengelolaan Bandwith Internet, Hosting dan Website Kabupaten Grobogan g. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) h. Pendokumentasian Berita Serta Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan i. Intensifikasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 10. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media, dilaksanakan melalui 4 kegiatan yaitu : a. Diseminasi Informasi Melalui Media Tradisional b. Persiapan Seleksi Pekan Informasi Nasional (PIN) c. Pembuatan Paket Siaran TV d. Dialog Interaktif di Radio.


16

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan pada bidang aau sektor lain. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan dimaksud perlu disusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan sebagai acuan dasar / pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2014. Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak dan masyarakat serta dibahas melalui tahap sinkroniasi dan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan tahun 2014. Penetapan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran guna mencapai visi, misi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan.


17

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents