BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Kebutuhan manusia akan pangan ialah hal yang sangat mendasar, sebab konsumsi pangan adalah salah satu syarat utama penunjang kehidupan. Pada konferensi tingkat tinggi (KTT) Pangan Sedunia tahun 1996 di Roma – Italia, para pemimpin negara dan pemerintahan telah mengikrarkan komitmen bersama untuk mencapai ketahanan pangan sebagai upaya melawan kelaparan. Kini pangan ditetapkan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang penyelenggaraannya wajib dijamin oleh Negara. Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Hal ini menggambarkan bahwa apabila suatu negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan negara bisa terancam. Dalam Undang-Undang Pangan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat. Beberapa hasil kajian menunjukan ketersediaan pangan yang cukup secara nasional terbukti tidak menjamin perwujudan ketahanan pangan pada tingkat wilayah (regional), rumah tangga dan individu. Data menunjukan bahwa jumlah proporsi rumah tangga yang kekurangan gizi di setiap propinsi masih tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, penganekaragaman pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan. Dari segi fisiologis juga dikatakan, bahwa untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif manusia memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan, sebab tidak ada satupun jenis pangan yang lengkap zat gizinya selain air susu ibu (ASI). Kualitas konsumsi pangan masyarakat Provinsi Bengkulu ditinjau melalui pola pangan harapan (PPH), menunjukkan bahwa skor mutu konsumsi pangan penduduk Provinsi Bengkulu periode 2009-2011 mengalami peningkatan skor PPH mulai dari 72,4 pada tahun 2009 naik menjadi 73,2 pada tahun 2010, kemudian naik lagi pada tahun 2011 menjadi 74,0. Situasi seperti ini terjadi karena pola konsumsi pangan masyarakat yang kurang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta diikuti dengan semakin meningkatnya konsumsi terhadap produk impor, antara lain gandum dan terigu. Sementara itu, konsumsi bahan pangan lainnya dinilai masih belum memenuhi komposisi ideal yang dianjurkan, seperti pada kelompok umbi, pangan hewani, sayuran dan aneka buah.

1

Secara umum upaya penganekaragaman pangan sangat penting untuk dilaksanakan secara massal, mengingat trend permintaan terhadap beras kian meningkat seiring dengan derasnya pertumbuhan penduduk, semakin terasanya dampak perubahan iklim, adanya efek pemberian beras bagi keluarga miskin (Raskin) sehingga semakin mendorong masyarakat yang sebelumnya mengkonsumsi pangan pokok selain beras menjadi mengkonsumsi beras (padi), serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan pokok bagi masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan P2KP ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian yaitu Empat Sukses Pertanian, yang salah satunya ialah mengenai Peningkatan Diversifikasi Pangan, yang merupakan salah satu kontrak kerja antara Menteri Pertanian dengan Presiden RI pada tahun 2009-2014, dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik wilayah. Kontrak kerja ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan tersebut kini menjadi acuan untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerjasama terintegerasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Di tingkat propinsi, kebijakan tersebut harus ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur (Pergub), dan di tingkat kabupaten/kota ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwalikota) ataupun sebagainya. Sebagai bentuk keberlanjutan program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal tahun 2010, pada tahun 2013 program P2KP diimplementasikan melalui kegiatan: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (2) Sosialisasi dan Promosi P2KP. Melalui dua kegiatan besar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik. Disamping itu perlu dijalin kerjasama kemitraan dengan pihak swasta yang antara lain bisa berupa Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) baik di bidang pangan maupun sekitarnya. Gerakan P2KP sangat jelas di lapangan, terutama pada tingkat kabupaten/kota, baik itu melalui integrasi berbagai kegiatan dalam mewujudkan pengembangan ekonomi daerah, maupun dari segi pelaksanaan dan pembiayaannya. Selain itu, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai integrator utama memiliki peranan penting dalam mengkoordinasikan Gerakan P2KP, khususnya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai agen pembawa perubahan (agent of change). Disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, Gerakan P2KP ini juga ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar

2

lebih beragam, bergizi seimbang, dan aman guna menunjang hidup sehat yang aktif dan produktif. Untuk itu, Petunjuk Pelaksanaan Gerakan P2KP tahun 2013 ini ditetapkan sebagai acuan penyelenggaraan program P2KP sehingga dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten/kota untuk menyukseskan upaya peningkatan diversifikasi pangan. B.

Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan P2KP tahun 2013 terdiri atas: 1. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep KRPL Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan manfaat pekarangan sebagai sumber pangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan demi menunjang ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, protein dan lemak untuk keluarga dengan lokasi yang saling berdekatan sehingga dapat membentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan lokal. Pendekatannya dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (local wisdom) sehingga kelestarian alam pun ikut tetap terjaga. Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan konsep KRPL dilaksanakan melalui pendampingan oleh Penyuluh Pendamping P2KP desa dan Pendamping P2KP kabupaten/kota, serta dikoordinasikan bersama dengan aparat kabupaten/kota. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan kelompok wanita dalam pengembangan pangan lokal (budidaya dan pengolahan pangan), dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman diharapkan juga dapat memicu pengembangan usaha rumah tangga di bidang pangan sebagai bentuk peningkatan ekonomi keluarga setelah kebutuhan gizi keluarganya terpenuhi. Di setiap desa mempunyai kebun bibit (pengadaan bibit, pupuk dan kebutuhan penyemaian benih) untuk memasok kebutuhan bibit tanaman/ternak/ikan bagi anggota kelompok dan masyarakat, sehingga terciptanya keberlanjutan kegiatan. Pengembangan kebun bibit ini disarankan agar diintegerasikan dengan kegiatan pembibitan yang ada di Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Litbang Kementerian Pertanian. Di setiap desa pelaksana P2KP dana bansos juga diarahkan untuk mengembangkan kebun sekolah (PAUD/TK/SD/SMP/SMA) yang berada di lokasi desa tersebut, pembinaan dilakukan oleh pandamping desa P2KP sejalan dengan pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok wanita P2KP dan berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan. Kebun bibit yang dikembangkan di desa P2KP juga menyuplai bibit untuk kebun sekolah.

3

2. Sosialisasi dan Promosi P2KP Kegiatan Sosialisasi dan Promosi P2KP dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman kepada masyarakat melalui upaya-upaya penyebarluasan informasi, penyadaran sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga demi terciptanya pola hidup yang sehat, aktif dan produktif. Kepemimpinan formal (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, hingga Kepala Desa) berperan sentral sebagai panutan dan tokoh penggerak dalam gerakan P2KP. Sedangkan kepemimpinan informal (tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama) berperan sebagai panutan dalam mendukung Gerakan P2KP. Untuk itu himbauan baik tertulis maupun melalui media komunikasi perlu disertai dengan contoh kongkrit tentang pentingnya diversifikasi pangan sebagai pemenuh gizi keluarga. Pelaksanaan gerakan P2KP memerlukan dukungan, peran serta dan sinergi dari lembaga/instansi dan pemangku kepentingan seperti Kementerian Pertanian (Badan PSDMP, Badan Litbangtan, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, dan Dirjen PPHP), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Bappenas, BKKBN, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, lembaga adat dan agama, BUMN/BUMD, pelaku usaha, dan organisasi non-pemerintah seperti PKK, SIKIB, Kowani, dan lain sebagainya. Kerjasama ini dapat dilakukan secara sinergis melalui pelaksanaan gerakan P2KP sesuai peraturan yang ada. Peran pelaku usaha (swasta) dalam mendukung gerakan P2KP dapat dilakukan antara lain melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Peran kelembagaan non-formal dalam hal ini juga sangat penting dalam menyukseskan upaya diversifikasi pangan untuk kesejahteraan bangsa. Lomba Cipta Menu (LCM) merupakan salah satu ajang tahunan yang digelar untuk mendukung upaya P2KP. LCM dimaksudkan sebagai bentuk peningkatan diversifikasi pangan melalui kompetisi penciptaan menu B2SA berbasis pangan lokal mulai tingkat kabupaten/kota, propinsi, hingga tingkat nasional. Pameran diversifikasi pangan dilaksanakan sebagai bentuk promosi pangan lokal yang antara lain dilakukan dengan menampilkan aneka pangan lokal, produk olahan pangan lokal, hingga demo masak pangan lokal. Pameran diversifikasi dimaksudkan untuk memudahkan interaksi antara pemerintah dengan para pengunjung, baik itu masyarakat umum maupun pelaku usaha. Pada puncak peringatan HPS tingkat nasional, setiap propinsi diberikan kesempatan untuk menampilkan produk olahan pangan lokalnya pada stand masing-masing daerah.

4

No

Kegiatan 

1.

Gerakan dan kampanye P2KP 

 2.

Lomba Cipta Menu B2SA

3.

Promosi Media Massa

     

4.

C.

Pameran Diversifikasi Pangan

  

Sub Kegiatan Advokasi gerakan P2KP kepada tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan Aksi nyata gerakan P2KP secara kreatif dan inovatif bersama-sama antara pemerintah, akademisi, swasta, LSM, serta masyarakat Seminar/lokakarya peningkatan diversifikasi pangan Kerjasama dengan PKK Kerjasama dengan akademisi dan organisasi profesi Kerjasama dengan pihak swasta Pemasangan billboard/baliho gerakan P2KP di tempattempat umum Penyiaran jingle P2KP di radio Penayangan iklan layanan masyarakat P2KP di televisi Promosi pangan pokok local Penyediaan icip-icip produk olahan pangan lokal Demo masak berbasis pangan lokal

Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan gerakan P2KP adalah:

1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pangan berdasarkan pada azas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, keadilan, keberlanjutan dan keadilan.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

3.

Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

4.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

7.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

8.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.

5

9.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. 11. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan • Kementerian PPN/Bappenas bertanggung jawab dalam Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2011-2015. • Pemerintah Propinsi melalui Gubernur diinstruksikan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (atau disingkat RAD-PG) pada Tahun 2011

D. 1.

2.

3. 4.

5.

6. 7.

Pengertian Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan. Sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah upaya penyebarluasan informasi untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman kepada masyarakat khususnya ibu hamil dan anak usia dini untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Beras Analog adalah pangan pokok berbentuk seperti butiran beras padi yang bahan bakunya dapat berasal dari kombinasi bahan tepung lokal dan atau dicampur dengan padi.

6

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari, yang umum dikonsumsi masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan ragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan). Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas pemilikan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) serta menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestariaan fungsi lingkungan. Pendamping P2KP adalah penyuluh pertanian/penyuluh tenaga harian lepas - tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) atau aparat yang menangani P2KP yang telah mengikuti pelatihan pendampingan P2KP, dan bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan P2KP di wilayahnya. Demplot adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan SL-P2KP yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok. Sekolah Lapangan (SL) adalah suatu model pelatihan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mempercepat proses peningkatan kompetensi sasaran, dimana proses berlatih melatih dilaksanakan melalui kegiatan belajar sambil mengerjakan dan belajar untuk menemukan atau memecahkan masalah sendiri, dengan berasaskan kemitraan antara pelatih dan peserta. SL-P2KP adalah suatu tempat pendidikan non-formal bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan pemanfaatan pekarangan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan sumberdaya lokal. Laboratorium Lapangan (LL) adalah kawasan/area yang terdapat pada kawasan SLP2KP berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan praktek penerapan teknologi disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok. Kebun Sekolah adalah halaman atau lahan yang ada di sekitar sekolah dengan batas penguasaan yang jelas, dapat dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis tanaman/tumbuhan, ternak atau ikan. Kebun Bibit adalah area/kebun milik kelompok yang dijadikan/ difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok. Kegiatan pembibitan dimaksudkan untuk penyulaman atau penanaman kembali demplot kelompok maupun pekarangan milik anggota dan masyarakat desa. Desa atau yang disebut dalam UU No. 32/2004 diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwewenang untuk mengatur 7

20. 21.

22.

23.

24.

25.

26.

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa P2KP adalah desa yang telah ditunjuk sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Kelompok P2KP adalah kelompok wanita yang telah ditunjuk sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, yaitu yang sudah eksis dan beranggotakan minimal 30 rumah tangga yang lokasinya saling berdekatan. Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial/lingkungan sekitar tempat perusahaan tersebut berada. Bentuk tanggung jawab bermacam-macam mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan yang bersifat sosial dan berguna bagi masyarakat banyak. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) adalah kegiatan untuk menghasilkan model pengembangan produk pangan pokok sesuai karakteristik daerah berbasis sumber daya lokal. Rumah Pangan Lestari adalah sebuah konsep hunian yang secara optimal memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat. Lomba Cipta Menu (LCM) adalah ajang perlombaan tahunan yang diikuti oleh kelompok wanita dalam menciptakan menu makanan berbasis pangan lokal yang diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi, dan tingkat nasional.

8

BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KELUARAN

A.

Tujuan 1. Tujuan Umum: Secara umum tujuan kegiatan P2KP adalah untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH). Adapun tujuan dari Petunjuk Pelaksanaan P2KP ini adalah sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan baik di tingkat Pusat maupun Daerah, sehingga kegiatan P2KP dapat berjalan optimal dan mencapai sasaran yang diharapkan. 2. Tujuan Khusus: a.

Meningkatkan kesadaran, peran, dan keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu melalui analisis situasi konsumsi dan pola konsumsi pangan di lokasi P2KP.

b.

Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein untuk konsumsi keluarga.

c. Mendorong pengembangan usaha pengolahan pangan skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

B.

Sasaran 1. Sasaran Kegiatan Mengacu pada tujuan di atas, sasaran kegiatan P2KP ialah: a. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu dengan pemanfaatan pangan lokal. b. Berkembangnya usaha pengolahan pangan skala UMKM sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

9

2. Sasaran Lokasi Kegiatan Kegiatan P2KP tahun 2013 dilaksanakan dengan sasaran lokasi sebagai berikut: a. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL dilaksanakan di 63 desa baru pada 10 Kabupaten/kota dan 122 desa lanjutan tahun 2012 pada 7 kabupaten/kota di Propinsi Bengkulu. b. Sosialisasi dan Promosi P2KP di 10 Kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu

C.

Indikator Keluaran Keberhasilan kegiatan P2KP akan tercermin dari indikator berikut: 1. Meningkatnya jumlah partisipasi wanita dalam penyediaan pangan keluarga yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. 2. Meningkatnya jumlah usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan, dan penyediaan pangan sumber karbohidrat dari bahan pangan lokal. 3. Terciptanya model pengembangan pangan pokok lokal sesuai dengan karakteristik daerah. 4. Meningkatnya motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dalam gerakan P2KP. 5. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penghitungan skor PPH pada desa binaan.

10

BAB III KERANGKA PIKIR

A.

Kebijakan

Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan memberi arahan bahwa untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; mengembangkan usaha pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan antara lain melalui penetapan kaidah penganekaragaman pangan, pengoptimalan pangan lokal, pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal, pengenalan jenis pangan baru termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan, pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan, peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk lahan pekarangan; penguatan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pangan; serta pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal. Dalam implementasinya, Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, menjadi acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. B.

Rancangan Kegiatan Gerakan P2KP pada tahun 2013 dilakukan melalui 2 kegiatan utama yaitu:

1.

Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dilakukan untuk 2 (dua) kelompok sasaran yaitu :  Kelompok Wanita penerima bantuan tahun 2012 yang telah berkembang dan melaksanakan pemanfaatan pekarangan sebanyak 22 (dua puluh dua) desa di 3 (tiga) Kabupaten untuk pengembangan kebun bibit;  Kelompok Wanita penerima bantuan tahun 2013 sebanyak 63 (enam puluh tiga) desa di 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan rincian kegiatan : a. Pengembangan pekarangan anggota dan demplot kelompok. Kegiatan berupa pembuatan pagar kebun, pengolahan tanah, pembelian benih/bibit sarana penanaman, sarana pembuatan pupuk organik, dan atau pembuatan kandang/kolam. b. Pengadaan kebun bibit. c. Pengembangan kebun sekolah. d. Pengenalan dan pengembangan menu B2SA dari hasil pekarangan, termasuk pembelian sarana pengolahan pangan. 11

 Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) yang diidentifikasi harus memenuhi kriteria-kriteria, yaitu : a. kelompok wanita yang beranggotakan minimal 30 rumah tangga yang berdomisili berdekatan dalam satu kawasan sehingga dapat membentuk kawasan pekarangan dengan konsep KRPL. b. Bukan kelompok penerima bansos lainnya di tahun berjalan c. Memiliki struktur organisasi yang jelas dan diketahui kepala desa d. Mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit (bukan menyewa lahan) dan memeliharanya untuk kepentingan anggota kelompok dan masyarakatdesa lainnya (surat pernyataan Format 8). e. Mampu mengelola keuangan kelompok dan melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan (surat pernyataan). f. Khusus untuk daerah yang sulit memenuhi jumlah anggota kelompok minimal 30 rumah tangga dalam satu desa yang berdomisili secara berdekatan dapat mengambil anggota kelompok dari desa terdekat dan nama desa yang ditetapkan sebagai penerima manfaat adalah desa dengan jumlah rumah tangga terbanyak. 2.

Sosialisasi dan Promosi P2KP, dilaksanakan melalui berbagai macam kegiatan seperti gerakan kampanye serta sosialisasi melalui media massa cetak maupun elektronik, promosi pola pangan B2SA seperti “One Day No Rice”, Lomba Cipta menu pangan B2SA, pameran diversifikasi pangan fokus pada pengembangan pangan pokok lokal berbasis tepung-tepungan, seperti kudapan, mie dan beras analog, gerakan (aksi) diversifikasi kampanye kreatif dan inovatif dalam memperkaya citra pangan lokal, serta melalui pelibatan tokoh formal dan informal yang berpengaruh di masyarakat.

Selain rencana kegiatan utama program P2KP diatas, dilakukan juga kegiatan pendukung pencapaian indikator keluaran program ini yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang harus dilakukan secara simultan sehingga tujuan dari gerakan P2KP dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Melengkapi upaya P2KP dilakukan kegiatan Analisis Situasi Konsumsi Pangan di Wilayah Program P2KP. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kuantitas dan kualitas konsumsi pangan, khususnya di desa penerima program P2KP. Kegiatan ini dilakukan di 3 kab/kota terpilih, dengan minimum sampel 6 desa per kab/kota (desa lama maupun desa baru penerima program) dan masing-masing desa diambil 10-30 rumah tangga sampel, sehingga kisaran total sampel setiap kabupaten sebesar 60-180 rumah tangga, dan total sampel Provinsi Bengkulu sebesar 180 s.d 540 rumah tangga. Kegiatan pemantauan survey konsumsi di wilayah P2KP ini dilakukan dua tahap yaitu awal dan akhir tahun pelaksanaan program 2013. Metode survey konsumsi/pemantauan konsumsi pangan dilakukan dengan menggunakan Food Record Method (Pencatatan konsumsi pangan secara mandiri). Tahap pengambilan data konsumsi dilakukan oleh penyuluh pendamping desa P2KP dan penyuluh pendamping kab/kota P2KP. Tahap analisis dan pelaporan dilakukan oleh petugas yang menangani konsumsi di kab/kota dan provinsi. 12

Analisis dilakukan untuk melihat peningkatan kualitas konsumsi pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). Melalui pemantauan konsumsi ini diharapkan dapat mengukur indikator keberhasilan program P2KP. Keberhasilan pelaksanaan gerakan P2KP bergantung pada sinergi kerja sama natara aparat pemerintah Daerah dari berbagai instansi terkait, penyuluh pendamping dan penerima manfaat. Agar kegiatan dilaksanakan dengan tepat sasaran maka harus diidentifikasi dengan benar akar masalah yang ada di lapangan dan melakukan pendekatan yang menyeluruh kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sebaiknya dari kelompok-kelompok yang telah mengakar di masyarakat dan mempunyai keinginan serta komitmen sebagai perintis gerakan P2KP. Secara utuh, kegiatan ini diarahkan untuk menjadi kebutuhan kelompok/masyarakat sehingga keberadaan dan perkembangannya akan bersifat berkelanjutan dan tidak sebatas keproyekan. Penyuluh Pendamping P2KP memiliki peran terdepan dalam keberhasilan gerakan P2KP, termasuk didalamnya memperbaiki perilaku konsumsi pangan masyarakat. Kemampuan utama yang perlu dikembangkan seorang Penyuluh Pendamping P2KP adalah dari sisi kepemimpinan (leadership), manajemen, dan kewirausahaan (entrepreneurship), disamping kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, membangun jejaring, dan menjadi contoh nyata bagi masyarakat, serta berperan sebagai fasilitator dan penyedia input intelektual. Koordinator pendamping kegiatan P2KP kabupaten/kota diambil dari tenaga penyuluh ataupun pegawai Badan/Kantor/Unit kerja ketahanan pangan Kabupaten/Kota bersangkutan, sedangkan pendamping desa diambil dari tenaga penyuluh yang ada di desa bersangkutan atau apabila tidak ada maka dapat diambil dari kader setempat yang mampu menjalankan kegiatan pendampingan untuk keberhasilan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan membuat laporan secara berkala.

C.

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan gerakan P2KP, diantaranya dalah mengoptimalkan peran para pemimpin formal dan informal sebagai tokoh panutan, kampanye dan gerakn, dan kesinambungan sinergi antar pemangku kepentingan. Pemimpin memiliki pengaruh besar sebagai tokoh panutan, baik itu pemimpin formal maupun informal. Peranan para pemimpin formal dapat diwujudkan melalui penerbitan peraturan mengenai gerakan P2KP, sedangkan peranan pemimpin informal dapat diwujudkan melalui dukungan dan peran serta didalam gerakan P2KP. Kampanye dilaksanakan untuk menyinergikan dan mengintegrasikan gerakan P2KP baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang antara lain dilakukan dengan cara mengadvokasi para pemimpin, menyosialisasilan kegiatan P2KP kepada para pemangku

13

kepentingan, dan mempromosikan pangan lokal kepada masyarakat luas secara formal maupun informal. Untuk mendukung gerakan P2KP maka perlu dibangun jaringan kerjasama yang sinergis untuk menyamakan persepsi dan langkah para pemangku kepentingan, baik dengan instansi di lingkup Kementerian Pertanian, Badan PSDMP, Badan Litbangtan, Direktorat Jenderal Teknis, PPHP, kementerian/lembaga terkait, perguruan tinggi, dan pihak swasta serta BUMN/BUMD. D.

Strategi

Berdasarkan Perpres Nomor 22 Tahun 2009, gerakan P2KP dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu: 1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian gerakan P2KP adalah masih terbatasnya kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman pada tingkat rumah tangga hingga individu. Pengetahuan tentang diversifikasi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, terutama wanita sangat penting dalam menyusun menu makanan yang memenuhi kaidah gizi seimbang. Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu: a. Advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman kepada aparat pada berbagai tingkatan dan masyarakat. b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non-formal/penyuluhan. Bagian dari proses internalisasi adalah dengan meningkatkan peran kelompok wanita dan pengembangan pangan B2SA. Kegiatan pemberdayaan kelompok wanita tersebut dilakukan mulai dari pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, peningkatan pengetahuan tentang pangan B2SA, dan pengembangan kebun sekolah untuk pengenalan pangan dan pola pangan B2SA.

2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal Keberhasilan gerakan P2KP ditentukan juga oleh ketersediaan aneka ragam bahan pangan dan perilaku konsumen dalam mengonsumsi aneka ragam pangan. Efektivitas P2KP akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung dan berjalan beriringan dengan pengembangan bisnis pangan dan industri pangan lokal. Oleh karena itu gerakan P2KP Nasional dan Daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian wilayah. Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta 14

memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang komprehensif. Dalam kegiatan ini, termasuk pengembangan usaha pangan lokal skala UMKM.

15

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan 1. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dijabarkan lebih lanjut menjadi Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam pelaksanaan Gerakan P2KP di Daerah. 2. Mekanisme penetapan desa dan kelompok penerima manfaat P2KP a.

Aparat kabupaten/kota melakukan identifikasi CPCL berkoordinasi dengan Camat untuk memilih lokasi desa dan dengan Kepala Desa untuk memilih kelompok yang memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman P2KP, meliputi Identitas penerima manfaat ( nama dan alamat kelompok, jumlah anggota kelompok, nama dan alamat ketua dan anggota kelompok, nomor rekening kelompok, nama dan alamat sekolah disertai nama kepala sekolah).

b.

Selanjutnya hasil CPCL tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota untuk dana TP dan KPA yang menangani ketahanan pangan di provinsi untuk dana dekonsentrasi (Format 1).

c.

Keputusan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta kepada Badan/Dinas/Kantor/instansi yang menangani ketahanan pangan tingkat propinsi pada bulan Pebruari 2013.

d.

Kelompok yang telah diidentifikasi harus membuat pernyataan (Format 8) sebelum ditetapkan dengan Keputusan KPA.

3. Mekanisme penetapan pendamping P2KP ; a.

Pendamping P2KP tingkat kab/kota tahun 2013 (bagi kab/kota lama dipilih pendamping yang sudah mengikuti apresiasi P2KP tahun 2012) ditetapkan melalui SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani ketahanan pangan di Kab/Kota bagi dana TP dan diusulkan ke Provinsi serta ditetapkan melalui Keputusan KPA yang menangani ketahanan pangan di provinsi bagi dana dekonsentrasi. Hasil penetapan pendamping P2KP kabupaten/kota (Format 2) dilaporkan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta kepada Badan/Dinas/Kantor/instansi yang menangani ketahanan pangan tingkat propinsi pada bulan Pebruari 2013. Selanjutnya seluruh Penyuluh Pendamping P2KP akan mengikuti kegiatan Apresiasi tahun 2013.

b.

Pemilihan dan penetapan Penyuluh Pendamping P2KP tingkat desa berkoordinasi dengan Bakorluh/BPP Kecamatan/Camat/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat, kemudian ditetapkan melalui SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani ketahanan pangan di Kab/Kota bagi dana TP dan diusulkan ke Provinsi serta ditetapkan melalui Keputusan KPA yang menangani ketahanan pangan di provinsi bagi dana dekonsentrasi (Format 3) dan disampaikan kepada 16

Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta kepada Badan/Dinas/Kantor/instansi yang menangani ketahanan pangan propinsi pada bulan Pebruari 2013. Penyuluh yang telah diidentifikasi harus membuat pernyataan (Format 8) sebelum ditetapkan oleh Keputusan KPA. B.

Pelaksanaan 1.

Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL

Kegiatan ini dilaksanakan di 63 desa baru di 10 kabupaten/kota. Setiap desa terdiri dari 1 kelompok yang beranggotakan minimal 30 rumah tangga yang lokasinya saling berdekatan dalam satu kawasan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Melaksanakan sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan oleh penyuluh pendamping kepada kelompok penerima manfaat melalui metode Sekolah Lapangan (SL), yang diberikan kepada para Penerima Manfaat. b. Melaksanakan pengembangan Demplot pekarangan sebagai Laboratorium Lapangan (LL) sekaligus berperan sebagai pekarangan percontohan (pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak). Fasilitasi pekarangan percontohan ini antara lain berupa bimbingan, pembelian sarana produksi, administrasi, dan manajemen kelompok. 

Luas demplot kelompok berkisar minimal 36 m2 atau disesuaikan dengan ketersediaan lahan kelompok.



Demplot ditanami berbagai jenis tanaman (sayuran, buah, umbi-umbian), tidak ditanami hanya satu jenis tanaman saja.



Di dalam lahan demplot juga dapat dibuat kolam ikan dan kandang ternak kecil, sebagai sarana pembelajaran untuk budidaya pangan sumber protein.



Lahan demplot diusahakan tidak berlokasi terlalu jauh dari tempat tinggal para anggota, sehingga memudahkan proses pembelajaran dan praktek langsung di pekarangan.



Pengelolaan lahan demplot merupakan tanggung jawab anggota kelompok (dibuat jadwal piket secara bergantian).

c. Mengembangkan kebun bibit kelompok yang diarahkan untuk menjadi cikal bakal kebun bibit desa. 

Bibit yang dikembangkan adalah bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi umbian.



Luas kebun bibit ini berkisar minimal 25 m2 atau disesuaikan dengan lahan yang tersedia.



Peralatan dan media yang digunakan untuk pembibitan antara lain adalah: polybag (ukuran kecil/sedang/besar), pot, tanah, kompos, sekam, dll serta dapat memanfaatkan bahan daur ulang sebagai media pembibitan (barang-barang bekas).

17



Media tanaman untuk perbenihan di kebun bibit dianjurkan untuk menggunakan campuran tanah, pasir dan pupuk kandang yang sudah matang, dengan perbandingan 1:1:1 dan atau komposisi lainnya sesuai jenis tanaman.



Kebun bibit kelompok menyuplai bibit untuk anggota kelompok, kebun sekolah dan dapat juga untuk masyarakat sekitar. Cara distribusi bibit dilakukan sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah kelompok.



Lokasi kebun bibit diusahakan terletak pada daerah yang strategis dan tidak jauh dari anggota sehingga mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan bibit dan memudahkan pemeliharaan kebun bibit.



Pengelolaan dan pemeliharaan kebun bibit menjadi tanggung jawab kelompok dengan pembagian tugas berdasarkan musyawarah kelompok.

Gambar 1 : Contoh Kebun Bibit

d. Mengembangkan pekarangan milik anggota Kelompok Penerima Manfaat sesuai hasil musyawarah kelompok berdasarkan potensi pekarangan dan kebutuhan tiaptiap anggota kelompok. 

Setiap anggota kelompok dapat mengusulkan kebutuhan untuk masing-masing pekarangannya dalam musyawarah kelompok yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA).



Lahan pekarangan anggota dapat ditanami berbagai jenis sayuran, buah, dan umbi-umbian; dibuat kolam ikan; kandang ternak kecil; sesuai dengan kebutuhan dan luas pekarangannya. Jenis tanaman yang ditanam bervariasi dari tanaman petik dan cabut serta tanaman semusin dan tanaman tahunan untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan.



Lahan pekarangan anggota yang dimanfaatkan tidak hanya yang di bagian depan rumah, tetapi juga lahan pekarangan yang ada di samping atau belakang rumah.



Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dilakukan secara terus menerus yang didukung oleh ketersediaan bibit dari kebun bibit kelompok.

e. Setiap desa P2KP harus membina minimal (PAUD/TK/SD/MI/SMP/SMU) untuk mengembangkan tanaman sayuran, buah dan umbi-umbian, unggas/ternak dipilih ditetapkan dalam keputusan Kuasa pengguna

1 (satu) sekolah kebun sekolah dengan kecil/ikan. Sekolah yang Anggaran (KPA) yang 18

menangani ketahanan pangan tentang Penetapan Penerima manfaat P2KP (Format 1).  Pembinaan terhadap kebun sekolah dilakukan oleh pendamping desa P2KP sejalan dengan pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok wanita P2KP dan berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan.  Penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan kepada para siswa yaitu tentang cara budidaya aneka jenis tanaman, unggas dan ikan di lahan/pekarangan/kebun milik sekolah, termasuk mensosialisasikan pemanfaatan hasil pekarangan sebagai sumber pangan keluarga yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).  Sekolah yang dibina adalah sekolah yang berlokasi di desa P2KP yang dapat dipilih salah satu dari yang ada di desa (PAUD/TK/SD/MI/SMP/SMU). Khusus desa yang tidak ada sekolah tersebut dapat melakukan pembinaan di pesantren dan panti asuhan.

Gambar 2 : Contoh Pengembangan Kebun Sekolah

f. Tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman sayuran, buah, dan aneka umbi yang biasa dikonsumsi dan disukai oleh masyarakat setempat serta menggunakan pupuk dan pestisida yang aman bagi lingkungan dan kesehatan. Dalam membudidayakan tanaman, perlu menerapkan juga sistem rotasi tanaman. Rotasi tanaman adalah menanam tanaman secara bergilir di suatu lahan. Tujuan dari rotasi tanaman ini antara lain adalah untuk meningkatkan produksi tanaman, memanfaatkan tanahtanah yang kosong, memperkaya variasi tanaman sehingga yang ditanam tidak ituitu saja, memperbaiki kesuburan tanah, serta memperkecil resiko kegagalan panen.

19

Gambar 3 : Bagan Sistem Rotasi Tanaman

g. Membudidayakan unggas atau ternak kecil (seperti ayam, itik, kelinci) atau ikan (lele, nila, mas) sesuai dengan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat sebagai pangan sumber protein hewani. 

Kolam ikan dapat dibuat secara sederhana dengan menggunakan terpal (kolam lahan kering) dan memanfaatkan drum besar sebagai kolam ikan.



Kandang ternak kecil dapat dibuat di sekitar rumah dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan (letaknya tidak terlalu dekat dengan rumah).

h. Mengenalkan beberapa organisme pengganggu tanaman (jamur, bakteri, virus, serangga) dan cara penanggulangannya. i. Melakukan pertemuan kelompok secara periodik minimal satu kali dalam sebulan. j. Melakukan penyuluhan tentang pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Kegiatan dapat dilakukan melalui praktek penyusunan menu dan porsi makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman k. Demonstrasi penyediaan pangan dan penyiapan menu makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

2. Sosialisasi dan Promosi P2KP Kegiatan sosialisasi dan promosi P2KP dilakukan dalam bentuk: a. Gerakan atau Kampanye P2KP Gerakan atau kampanye P2KP dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif yang dapat menarik perhatian serta mendidik masyarakat dengan membentuk pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman seperti melalui gerakan One Day No Rice, kegiatan mengonsumsi ubi sebelum makan siang (Manggadong), gerakan konsumsi buah dan sayur, dan lain sebagainya. Gerakan dan kampanye P2KP dilakukan secara terintegrasi antara Provinsi, Kabupaten/Kota, dan para pemangku kepentingan sehingga mencapai kesatuan 20

gerak dalam mengampanyekan pangan lokal. Pelaksanaan gerakan dan kampanye P2KP dapat juga dilakukan melalui aneka perlombaan, seminar diversifikasi pangan, maupun melalui penyuluhan di berbagai tingkatan. Optimaliasasi peran tokoh masyarakat dan organisasi non pemerintah dalam gerakan dan kampanye P2KP akan membuat upaya sosialisasi dan promosi P2KP berjalan lebih lancar. b. Lomba Cipta Menu B2SA Lomba Cipta Menu B2SA dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota, kemudian dilanjutkan pada tingkat propinsi, dan berlanjut hingga tingkat nasional pada puncak perayaan HPS. Menu yang diciptakan terdiri dari sarapan, makan siang, dan makan malam untuk tiga hari dengan memanfaatkan pangan lokal. c. Penayangan Iklan di Media Massa Iklan di media massa dilakukan untuk menyebarluaskan informasi secara luas kepada masyarakat. Iklan dilakukan di media massa cetak maupun elektronik dalam bentuk pemasangan billboard di tempat-tempat umum, penyiaran jingle P2KP di radio, maupun penayangan iklan layanan masyarakat di televisi baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. d. Pameran P2KP Kegiatan pameran P2KP dilakukan untuk mempromosikan upaya peningkatan diversifikasi pangan melalui berbagai event seperti Hari Pangan Sedunia, Festival Pangan Lokal, Agrinex, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan pameran juga dapat dibuat berbagai media sosialisasi dan promosi seperti brosur, poster, banner, dan lain sebagainya seperti demo masak sesuai dengan tema pameran. Melalui pameran P2KP diharapkan dapat mempertemukan para pemangku kepentingan sehingga dapat mendorong pengembangan bisnis dan industri pangan lokal. e. Melakukan sosialisasi mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui penyuluhan, seminar, maupun pameran. f. Melakukan kampanye kreatif dan inovatif antara lain melalui gerakan P2KP seperti One Day No Rice, dan lain sebagainya. g. Melaksanakan/berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk perlombaan, festival kuliner, dan demo masak pangan lokal. h. Kunjungan kerja. i. Pelibatan pemimpin/tokoh formal dan informal sebagai bentuk advokasi terhadap gerakan P2KP. C. Penerapan Teknologi Pasca Panen Dalam usaha mendapatkan hasil optimal untuk produk pemanfaatan pekarangan kelompok dan pengembangan pengolahan pangan lokal, diperlukan penanganan hasilnya (panen) dengan maksud untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari kandungan gizi, kesegaran, bebas dari bahan-bahan kimia serta mempunyai daya simpan yang lama. Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :

21

a. Melaksanakan penerapan tentang “Good Manufacture Processing” (GMP), yang merupakan penanganan produk pertanian dengan memperhatikan kebersihannya dan bebas dari kontaminasi dari berbagai organisme yang merugikan untuk menjamin bahan pangan yang sehat, aman, dan bergizi tinggi. Penerapan GMP dilaksanakan pada waktu panen dan pengolahan pangan, meliputi cara dan waktu pemanenan, pemakaian peralatan yang baik dan benar, tata letak ruangan dan pengaturan peralatan, penanganan sampah dan limbah pertanian, dan lain sebagainya. b. Bahan pangan yang tidak habis dalam sekali pakai sehingga perlu disimpan agar memperhatikan berbagai pertimbangan antara lain kelembaban udara, temperatur, cara penyimpanan, sirkulasi udara sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama dan terjamin kualitasnya; c. Menghindari dan mengurangi pemakaian bahan-bahan kimia, seperti pestisida, pupuk berbahan kimia dan obat-obatan dan memanfaatkan bahan-bahan organik maupun cara mekanis untuk menjamin produk pertanian tersebut sehat, aman dan bebas dari residu kimia. d. Menjaga kebersihan bahan pangan dan kemungkinan kontaminasi dari bahan-bahan yang mengandung bakteri, virus, mikroorganisme yang berbahaya, kotoran, serta zatzat yang merugikan dan menganggu kesehatan bagi manusia, terhindar dari penyakit dan mendukung pola hidup yang aktif, sehat dan produktif. e. Dalam proses memasak dan mengolah bahan pangan agar dilakukan dimasak dengan cara yang benar dan tepat untuk menjaga kandungan nutrisi didalam bahan pangan tersebut tidak berkurang maupun rusak. Apabila akan memasak bahan-bahan pangan (terutama sayuran dan buah) wajib dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air bersih dan mengalir untuk menghindari kuman penyakit. f. Memperhatikan proses pasca panen meliputi cara penyimpanan, pengemasan, perlakuan terhadap produk pertanian agar tidak mengurangi kandungan gizi dan terjamin kualitasnya. g. Menganalisa dan mempertimbangkan proses pengemasan (packaging) yang menarik, aman dan higienis, serta mempelajari jaringan (link), distribusi dan strategi pemasaran apabila bahan pangan yang dihasilkan dari budidaya di pekarangan akan dijual agar menarik dan mampu bersaing dengan produk-produk yang sejenis sehingga mampu menambah pendapatan (income) keluarga dan berkembang menjadi usaha bisnis skala keluarga. D. Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan Beberapa aspek kegiatan dan tahapan yang perlu diperhatikan pada pengendalian intern program P2KP antara lain meliputi bidang administrasi, proses keberlangsungan kegiatan, dan mengenai kualitas kerja yang dihasilkan. Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan : - Kelengkapan administrasi terdiri dari Keputusan Kelompok Pemerima Bansos, Surat pernyataan kelompok, Keputusan Pendamping Kab/Kota dan Desa, SP2D Pencairan bansos, , Berita Serah Terima Bansos, Laporan Semester, Laporan Perkembangan, dan Laporan Akhir P2KP.

22

-

-

Pada proses keberlangsungan kegiatan perlu diperhatikan tentang perkembangan, ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan, dan keberlanjutan kegiatan. Kualitas kerja yang dihasilkan mengacu pada pengembangan KRPL, pengetahuan pola konsumsi pangan B2SA, kualitas produk olahan pangan lokal, intensitas promosi, dan aksi gerakan P2KP berkearifan lokal. Peluang resiko yang sering muncul antara lain mengenai waktu pelaksanaan, kualitas kegiatan, kurang koordinasi, dan pelaporan antara lain pada proses CPCL, pencairan dana, kelengkapan administrasi, sosialisasi oleh pendamping, pelaporan, serta kampanye P2KP.

23

BAB V PENDAMPING P2KP

A. Tugas Pendamping P2KP Kabupaten/Kota Pendamping P2KP tingkat Kabupaten/Kota bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan P2KP di Kabupaten/Kota dengan rincian tugas sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bersama aparat Kabupaten/Kota melakukan identifikasi CPCL Melakukan identifikasi potensi budidaya aneka tanaman yang dapat dikembangkan di pekarangan yang ada di wilayah Kabupaten/Kota. Membimbing dan mendampingi pelaksanaan kegiatan P2KP di seluruh desa penerima manfaat. Memberikan sosialisasi dan pelatihan P2KP kepada pendamping desa Merekap laporan pelaksanaan kegiatan kelompok P2KP dari para pendamping desa. Bersama aparat Kabupaten/Kota memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilapangan. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan P2KP dan menyerahkannya kepada badan/Dinas/Kantor/Unit kerja ketahanan pangan di Kabupaten/Kota. Mengumpulkan data dari Pendamping P2KP Desa untuk penghitungan PPH kelompok P2KP yang diteruskan kepada aparat kabupaten untuk dianalisis.

B. Tugas Pendamping Desa P2KP Pendamping Desa P2KP bertugas mendampingi serta membimbing secara teknis kelompok P2KP di desa dengan rincian tugas sebagai berikut : 1. Membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan metode Sekolah lapangan (SL). 2. Melakukan identifikasi potensi desa meliputi kegiatan budidaya (tanaman pangan, sayuran dan buah, peternakan dan perikanan) dan kegiatan non budidaya (teknologi pemanfaatan hasil pekarangan, pengolahan pangan lokal, dan usaha lainnya yang terkait diversifikasi pangan). 3. Membantu kelompok untuk membuat dan mengelola kebun bibit. 4. Memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA 5. Melaksanakan praktek penyusunan dan pengolahan menu B2SA bersama kelompok 6. Membantu kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) kelompok.

24

7.

Melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan. 8. Membantu kelompok dalam pengelolaan dana bansos 9. Berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk kegiatan pengembangan kebun sekolah 10. Membina dan mendampingi pelaksanaan kegiatan pengembangan kebun sekolah 11. Membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok dan mengumpulkannya kepada pendamping Kabupaten/Kota 12. Mengumpulkan data konsumsi anggota kelompok P2KP untuk penghitungan PPH dengan format yang telah disediakan.

25

BAB V ORGANISASI DAN TATA KERJA

A.

Organisasi

Mekanisme dan tata hubungan kerja antar instansi pada gerakan P2KP sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 43 tahun 2009 menunjukkan bahwa di Daerah, pelaksanaan dikoordinasikan oleh Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang diketuai oleh Gubernur atau Bupati/Walikota selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan di masing-masing Daerah. Penanggung jawab kegiatan adalah Badan/Dinas/Kantor yang menangani ketahanan pangan Daerah dengan melibatkan instansi dan dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Balai Pengembangan Teknologi Pertanian (BPTP), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Perikanan, perguruan tinggi, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti PKK tingkat propinsi dan kabupaten/ kota. Sedangkan pada tingkat nasional, untuk memperlancar gerakan P2KP, Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan membantu Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan mengkoordinasikan instansi terkait baik itu kementerian/lembaga terkait, pihak swasta, industri pangan dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Pelaksanaan kegiatan P2KP merupakan tugas bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sesuai dengan semangat dan paradigma baru pembangunan, peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan P2KP harus dikedepankan sebagai pelaku utama penentu keberhasilan program. Peranan pemerintah terbatas pada fungsi pelayanan, penunjang, fasilitasi, dan motivasi. Partisipasi masyarakat, swasta, LSM, organisasi profesi maupun perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan gerakan P2KP. B.

Tata Kerja

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan P2KP secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai tingkat pusat, Dewan Ketahanan Pangan berfungsi sebagai simpul koordinasi. 1. Desa Kepala Desa/Lurah sebagai pimpinan wilyah di desa P2KP mendukung pelaksanaan kegiatan P2KP di desa/kelurahan dengan penyuluh pendamping, kelompok penerima manfaat dan dengan pihak sekolah pelaksana pengembangan kebun sekolah. 2. Kecamatan Camat bertugas: (a) memfasilitasi pelaksanaan P2KP di wilayahnya, (b) mengkoordinasikan Kepala Desa dalam menggerakkan pelaksanaan P2KP di wilayahnya, 26

(c) memberikan masukan kepada Badan/Kantor/Dinas yang menangani ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan CPCL. 3. Kabupaten/Kota Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di kabupaten/kota berperan sebagai koordinator pelaksana P2KP, sedangkan penanggung jawab kegiatan di tingkat kabupaten/kota adalah Badan/Kantor/Dinas yang menangani ketahanan pangan. 4. Propinsi Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi berperan sebagai koordinator pelaksana P2KP, sedangkan penanggung jawab kegiatan di propinsi adalah Kepala Badan/Kantor/Dinas yang menangani ketahanan pangan di tingkat propinsi. 5. Pusat Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku sekretaris Dewan Ketahanan Pangan cq. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bertanggung jawab mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi kegiatan dan anggaran.

27

BAB VI PEMBIAYAAN

A.

Operasional Kegiatan 1. Kelompok wanita pelaksana KRPL tahun 2012 mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pengembangan kebun bibit. 2. Kelompok wanita pelaksana KRPL tahun 2013 diberikan dana bansos sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) terdiri dari : a. Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk kebun bibit - Pengadaan aneka bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi-umbian - Pengadaan peralatan dan media tanam seperti: polybag, pot, rak, kompos, pupuk, dll. - Pembangunan fisik sederhana kebun bibit. b. Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pengembangan pekarangan anggota dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk demplot. - Pengembangan demplot anggota sebagai Laboratorium Lapangan (LL) untuk sarana pembelajaran kelompok dalam mengembangkan pekarangan (Sekolah Lapangan/SL) - Pengembangan pekarangan di masing-masing rumah anggota - Pembelian aneka kebutuhan untuk pekarangan anggota (pot, polybag, pupuk, bibit, cangkul, garpu, kored, peralatan berkebun, dll.). - Pembuatan kandang unggas atau ternak kecil dan atau kolam ikan - Kebutuhan disesuaikan dengan luas pekarangan anggota serta berdasarkan hasil musyawarah kelompok dan pendamping c. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pengembangan kebun sekolah; - Pembelian sarana dan prasarana untuk pengembangan kebun sekolah (bibit, pupuk, kompos, pot, polybag, cangkul, dll.) - Penyuluhan kepada para siswa tentang cara budidaya aneka jenis tanaman, unggas dan ikan di lahan milik sekolah d. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengembangan menu B2SA dari hasil pekarangan dan atau usaha olehan pangan skala UMKM: - Membuat olahan pangan lokal - Membeli peralatan sederhana untuk mengolah hasil pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. - Praktek/demonstrasi penyusunan menu makan B2SA. 3. Sosialisasi dan Promosi P2KP Kegiatan Sosialisasi dan Promosi P2KP dilaksanakan oleh Badan/Dinas/Kantor yang menangani ketahanan pangan tingkat propinsi melalui dana APBN dengan besar anggaran antara Rp. 100.000.000,- (sertaus juta rupiah) s.d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk masing-masing provinsi yang digunakan untuk kegiatan : penayangan ILM, pameran pangan pokok lokal dan gerakan/kampanye kreatif inovatif diversifikasi. 28

Kegiatan sosialisasi dan promosi agar didukung oleh kabupaten/kota dengan menggunakan dana APBD antara lain untuk pembuatan baliho, banner, leaflet, penayangan jinggle di radio, dll. B.

Pemanfaatan Dana Bansos

Dalam pengelolaan anggaran, KPA/PPK/Satker Badan/Dinas/Kantor yang menangani ketahanan pangan tingkat propinsi dan kabupaten/kota bekerja sama dengan kelompok wanita. Dalam rangka peningkatan efisiensi pemanfaatan dana bansos tahun berjalan dan sebaran penyerapan anggaran, Dana bansos ditransfer ke rekening kelompok paling lambat pada tanggal 31 Juli 2013, maka proses atau kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok penerima manfaat harus terjadwal dengan baik dan dilaksanakan lebih awal dan tepat waktu. Dana ditransfer ke rekening kelompok, dan digunakan secara swakelola dengan mekanisme pencairan dana sebagai berikut : 1. Kelompok wanita membuat/menyusun Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA), dibantu oleh Penyuluh pendamping P2KP tingkat desa (format 4); 2. Kelompok wanita membuka rekening tabungan pada kantor cabang/unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat dan melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di propinsi dan/atau kabupaten/kota; 3. Kelompok wanita mengusulkan RKKA kepada PPK propinsi dan kabupaten/kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pendamping tingkat kabupaten/kota dan disetujui oleh aparat kabupaten/kota; 4. PPK meneliti RKKA dan PPK membuat Surat Perjanjian Kerja sama dengan Ketua Kelompok Wanita seperti terlihat pada (format 5); 5. Selanjutnya PPK mengajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tingkat kabupaten/kota, bila disetujui KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)seperti terlihat pada Format 6 dan mengajukan kepada pejabat penandatangan SPM/penguji SPP Satker dengan lampiran sebagai berikut; a. Keputusan Kepala Badan/Kantor/Dinas yang menangani ketahanan pangan tentang Penetapan Kelompok Sasaran (format 1); b. Rekapitulasi RKKA (format 4) dengan mencantumkan: 1) nama dan alamat kelompok; 2) nama dan alamat ketua kelompok; 3) nama dan alamat anggota kelompok; 4) nama dan alamat sekolah 5) nomor rekening a.n. kelompok; 29

6) nama cabang/Unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat; c. Surat perjanjian kerja sama antara PPK dengan kelompok penerima manfaat tentang pemanfaatan dana (format 5); d. Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh PPK tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan (format 7); 6. Atas dasar SPP-LS, pejabat penandatangan SPM/penguji SPP Satker dan Perintah Pembayaran SPM menguji dokumen SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya KPA mengajukan SPM-LS kepada KPPN setempat; 7. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana bansos ke rekening Kelompok Penerima Manfaat; 8. Kelompok wanita melalui ketuanya mengambil dana Bansos di rekening bank dengan diketahui oleh PPK tingkat kabupaten/kota; C.

Pertanggungjawaban

Sumber-sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan P2KP tahun 2012 berasal dari APBN dan diharapkan pula partisipasi dari sumber pandanaan lainnya seperti APBD propinsi, APBD kabupaten/kota, swadaya masyarakat, dan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dana APBN yang dialokasikan di Propinsi berupa dana dekonsentrasi dan di kabupaten/kota melalui dana tugas pembantuan. Bagi kabupaten/kota yang tidak mempunyai satker, dana tugas pembantuan dialokasikan di Propinsi. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan terdiri dari dua komponen belanja, yaitu belanja sosial dan belanja barang. Pencairan anggaran untuk belanja sosial mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 05/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan tanggungjawab Dana Bantuan Sosial kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan pencairan anggaran belanja barang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

30

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A.

Pemantauan

Pemantauan dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya monitoring kegiatan P2KP di lapangan baik dilakukan oleh Pusat, Propinsi, maupun Kabupaten/Kota. Pemantauan dilakukan secara periodik dengan mengacu kepada Perpres nomor 60 tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Permentan nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian. Beberapa hal yang perlu dipantau ialah mengenai kelengkapan administrasi, penggunaan dana, dokumen operasional berupa Juklak, Juknis, persiapan dan pelaksanaan kegiatan di kelompok penerima manfaat. B.

Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan Pusat secara periodik minimal dua kali dalam satu tahun. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab kelembagaan yang menangani P2KP serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi juga dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

C.

Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelompok, desa, kabupaten/kota, propinsi hingga Pusat secara berkala, berkelanjutan, dan tepat waktu. Kelompok penerima manfaat bersama Penyuluh Pendamping P2KP tingkat desa menyampaikan laporan kepada aparat kabupaten/kota melalui pendamping P2KP Kab/Kota dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya kab/kota meneruskan laporan tersebut ke provinsi dan provinsi meneruskan ke pusat (Gambar 1). Aparat dan pendmaping Kabupaten/Kota memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta menyampaikan laporan P2KP ke Propinsi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kabupaten/Kota memberikan umpan balik kepada Desa serta melakukan tindak lanjut terhadap kondisi yang perlu penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di tingkat kabupaten/kota. Propinsi memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta melaporkannya ke tingkat Pusat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya Propinsi memberikan umpan balik kepada Kabupaten/Kota terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan tingkat propinsi. 31

Pusat sebagai penanggung jawab kegiatan melakukan pemantauan kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan Propinsi dan selanjutnya memberikan umpan balik kepada Propinsi atau melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di tingkat Pusat. Pusat melaporkan perkembangan kegiatan P2KP kepada Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Laporan yang dibuat menggambarkan hal-hal sebagai berikut: (a) kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sesuai dengan indikator yang ditetapkan; (b) permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut; (c) saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan yang akan datang.

Alur pelaporan dapat dilihat pada gambar berikut ini: Menteri Pertanian

BKP Pusat

Badan/Kantor/Dinas Ketahanan Pangan Propinsi

Badan/Kantor/Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota

Keterangan:

Kelompok Penerima Manfaat dan PenyuluhPendamping P2KP : Arus pelaporan : Umpan balik

Gambar 1. Arus Pelaporan Gerakan P2KP 32

BAB VIII PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Gerakan P2KP Tahun 2013 dibuat sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan P2KP. Penyelenggaraan gerakan P2KP harus berjalan dengan baik sehingga dapat mempercepat terwujudnya masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif melalui upaya peningkatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Demikian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini juga menjadi acuan bagi penyusunan Petunjuk Teknis P2KP di kabupaten/kota.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu

H. MUSLIH Z, SH, M.Si

33