BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Mahkamah Agung RI merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Hal tersebut diamanatkan dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan extra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam UUD 1945. Sebagai badan peradilan negara, Mahkamah Agung RI beserta badan-badan peradilan di bawahnya diharapkan mampu membangun reputasi sebagai peradilan yang kredibel dan memperoleh apresiasi dari masyarakat. Untuk itu badan peradilan di Indonesia perlu berbenah guna memperoleh simpati, dukungan, dan kepercayaan masyarakat (publik). Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Tinggi Negara, dalam roda organisasi juga perlu
memperoleh
dukungan
dana/anggaran
untuk
melaksanakan
fungsi
manajemennya. Sementara itu untuk melaksanakan visinya Mahkamah Agung RI mempunyai dua fungsi, yaitu : 1. Fungsi teknis yudisial Fungsi ini menguraikan bahwa Mahkamah Agung RI merupakan puncak peradilan tertinggi dari empat lingkungan peradilan yang ada di indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usah Negara, dan Peradilan Militer. 2. Fungsi manajemen Fungsi ini menguraikan bahwa untuk melaksanakan fungsi teknis yudisial diperlukan dukungan secara administratif, finansial, dan personil. Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di daerah dan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI melaksanakan visi untuk turut serta mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Pengadilan Tinggi Jakarta diharapkan mampu memberikan kontribusi guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI ke depan, terutama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara, serta dalam pelaksanaan pengawasan sebagai voorpost (kawal depan ) Mahkamah Agung RI. Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta diresmikan pada tanggal 23 Pebruari 1983 oleh Menteri Kehakiman RI. Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Jakarta ini, maka kebutuhan mesyarakat pencari keadilan di Propinsi DKI Jakarta telah terwujud. Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta meliputi 5 (lima) pengadilan negeri yang terdiri dari : 1
1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat 3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 4. Pengadilan Negeri Jakarta Timur 5. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah,
berkewajiban
untuk
mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Tinggi Jakarta menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2012.
(Gedung Pengadilan Tinggi Jakarta Jalan Letjen. Suprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat) 2
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Tinggi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa : (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding. (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (pasal 52 ayat 1 UU RI No. 6 Tahun 1986). Selain tugas dan kewenangan di atas, Pengadilan Tinggi juga diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 ayat 2 UU RI No. 6 Tahun 1986). Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dilengkapi dengan struktur organisasi yang terbagi dalam bagian kepaniteraan yang merupakan unsur pendukung teknis yustisial dan bagian kesekretariatan yang merupakan unsur pendukung administratif. Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Ketua, adalah sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang penasehat hukum dan notaris dari peradilan negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan
petunjuk,
teguran
atau
peringatan
bila
dipandang
perlu,
menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada hakim, memberi ijin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan hakim dan panitera pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan 3
dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung RI dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta untuk dijadikan regional data bank. 2. Wakil Ketua,mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepada Wakil Ketua. 3. Majelis Hakim, mempunyai tugas menetapkan hari sidang, menerima dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, kemudian dalam hal pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasibidang hukum, perdata, dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Jakarta yang ditugaskan serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung RI kepada hakim-hakim pengadilan tinggi yang bersangkutan. 4. Panitera Sekretaris, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada pengadilan negeri. 5. Wakil Panitera, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasai pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain, melaksanakan tugas Panitera Sekretaris apabila Panitera Sekretaris berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. 6. Panitera Muda Perdata, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dengan urusan lain yang berhubungan dengan perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan, 4
mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah diputus untuk dikirim kembali kepada pengadilan negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. 7. Panitera Muda Pidana, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum. 8. Panitera Muda Hukum, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari pengadilan negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan. 9. Wakil Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum di Pengadilan Tinggi Jakarta. 10. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11.Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, serta
perumusan
kebijakan
fasilitasi
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Sub Bagian Umum,mempunyai tugas membina dan melaksankaan urusan tata usaha dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5
13. Panitera Pengganti, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang perngadilan, bertugas membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana apabila telah selesai diminutasi. C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta selama tahun 2012 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Laporan akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pengantar Ikhtisar Eksekutif BAB I Pendahuluan, menggambarkan latar belakang hal-hal umum tentang keadaan Pengadilan Tinggi Jakarta, tugas dan fungsi dan sistematika darti penyajian Laporan Akuntabolitas Kinerja (LAKIP). BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menggambarkan : A. Rencana Strategis 2012-2014 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Rencana Kinerja Tahunan 2012 C. Penetapan Kinerja D. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Penetapan Kinerja tahun 2012) BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan : A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran , tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan
dengan
kinerja
Pengadilan
pemecahan masalah. BAB V Lampiran yang terdiri dari :
6
Tinggi
Jakarta
serta
strategi
1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2013 4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2010–2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundangan-
undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi. Selanjutnya Rencana Strategis juga dapat dipergunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional
yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010–2014 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi pada tahun 2010–2014. 1. VISI DAN MISI Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Jakarta. Visi Pengadilan Tinggi Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :
“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA YANG AGUNG” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan secara efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Jakarta. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian pekara 2. Peningkatan tertib administrasi perkara 3. Peningkatan aksesibiltas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 4. Peningkatan kualitas pengawasan 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut: 1. Penyelesaian perkara. 2. Tertib administrasi perkara. 3. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 4. Pengawasan yang berkualitas. 5. Sumber Daya Manusia yang berkualitas 6. Penyediaan sarana dan prasarana INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut : No 1.
Sasaran Peningkatan perkara
penyelesaian
Indikator Kinerja Utama a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor b. Persentase perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 9
2.
Peningkatan administrasi perkara
3.
Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap b. Persentase (amar) putusan perkara (yang peradilan (acces to justice) menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Peningkatan kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM a. Persentase aparatur pengadilan yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit andproper test dalam rangka promosi. Peningkatan penyediaan Persentase pengadaan sarana dan prasarana sarana dan prasarana
4.
5.
6.
tertib a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. ProgramPeningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan pokok
yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian perkara pidana, perdata, dan Tipikor. 2. Penyelesaian sisa perkara pidana, perdata, dan Tipikor. 3. Penelitian berkas perkara banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu. 5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah AgungRI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah AgungRI disusununtuk mencapai sasaran strategis menciptakan
10
sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial. 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung RI
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012 Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2012 adalah sebagai berikut: No 1.
2.
3.
4.
Kinerja Utama Peningkatan penyelesaian perkara
Peningkatan tertib administrasi perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Peningkatan pengawasan
kualitas
Indikator Kinerja Utama a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor b. Persentase perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 11
Target
100 % 100 % 100 % 100 100 100 100
% % % %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 %
5.
Peningkatan SDM
6.
kualitas
Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana
a. Persentase aparatur pengadilan yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit andproper test dalam rangka promosi. Persentase pengadaan sarana dan prasarana
100 % 100 % 100 % 100 %
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Penetapan
kinerja
pada
dasarnya
adalah
pernyataan
komitmen
yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai
dasar
penilaian
keberhasilan/kegagalan
pencapaian
tujuan
dan
sasaranPengadilan Tinggi Jakarta, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2012, adalah sebagai berikut : No 1.
2.
3.
Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor b. Persentase perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor Peningkatan tertib a. Persentase berkas yang diajukan administrasi perkara banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang aksesibilitas diselesaikan masyarakat terhadap b. Persentase (amar) putusan perkara peradilan (acces to (yang menarik perhatian justice) masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Target
Peningkatan penyelesaian perkara
12
100 % 100 % 100 % 90 % 90 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4.
5.
6.
Peningkatan pengawasan
kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas a. Persentase aparatur pengadilan SDM yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit andproper test dalam rangka promosi. Peningkatan Persentase pengadaan sarana dan penyediaan sarana dan prasarana prasarana
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Jumlah Anggaran : Rp. 13.332.132.000,- (tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh dua
juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari: 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan jumlah pagu sebesar: Rp.12.468.732.000,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta
tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum dengan jumlah pagu sebesar: Rp. 863.400.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)
13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2012 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2012, adalah sebagai berikut : No 1.
2.
3.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Peningkatan penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor b. Persentase perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor Peningkatan tertib a. Persentase berkas yang administrasi perkara diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang aksesibilitas diselesaikan masyarakat terhadap b. Persentase (amar) putusan peradilan (acces to perkara (yang menarik 14
Target
Realisasi
Capaian
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
90 % 90 % 90 % 100 %
91 % 75 % 87,31 % 100 %
101 % 83 % 97,01 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
justice)
4.
5.
Peningkatan kualitas pengawasan
a.
Peningkatan kualitas SDM
a.
b.
b. c.
6.
Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana
perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Persentase aparatur pengadilan yang lulus diklat teknis yudisial. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit andproper test dalam rangka promosi. Persentase pengadaan sarana dan prasarana
100 %
91,2%
91.2%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
93.71 %
93.71 %
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp.13.332.132.000,- (tiga belas milyar tiga
ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah). Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp 13.347.412.309,- (tiga belas
milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan rupiah) B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2012 mengacu pada indikator kinerjautama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telahditetapkan.
Pada
akhir
tahun
2012,
Pengadilan
Tinggi
Jakarta
telah
melaksanakan seluruhkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yangditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :
1. SASARAN PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut : No 1.
Sasaran Strategis Peningkatan penyelesaian perkara
Indikator Kinerja a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor b. Persentase perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
15
Target
Realisasi
Capaian
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
90 % 90 % 90 %
91 % 75 % 87,31 %
101 % 83 % 97,01 %
Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu : a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase
sisa
perkara
Pidana,
Perdata,
maupun
Tipikor
yang
masing‐masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2012, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2011, yaitu Pidana sebanyak60 perkara, Perdata sebanyak 262 perkara, dan Tipikor sebanyak 5 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2012. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut: No Perkara 1. Pidana 2, Perdata 3. Tipikor
2010 100% 100% 100%
2011 100% 100% 100%
2012 100% 100% 100%
b.Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 91 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 431 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 416 perkara. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 90 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 101 %. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2012. Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2012 NO
BULAN
1. 2. 3.
JANUARI FEBRUARI MARET
SISA BULAN LALU 60 45 35
MASUK
PUTUS
SISA
41 31 41
56 41 40
45 35 36
16
KET
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH
36 36 46 48 31 21 48 51 31
31 38 50 33 10 46 48 20 27 416
31 28 48 50 20 19 45 40 13 431
36 46 48 31 21 48 51 31 45
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut: No 1.
Perkara Pidana
2010
2011
2012
99 %
99%
101%
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 64%, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebanyak 388 perkara dengan perkara yang diregister sebanyak 603 perkara. Persentase perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 90 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 64 %. Berikut tabel mengenai keadaan perkara perdata tahun 2012. Keadaan Perkara Perdata Di Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2012 NO
BULAN
1 1 2
2 JANUARI FEBRUARI
SISA BULAN LALU 3 262 242
PERKARA MASUK
PUTUS
4 52 47
5 72 61
17
SISA AKHIR BULAN 6 242 228
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
MARET 228 41 54 APRIL 215 46 50 MEI 211 38 50 JUNI 199 36 42 JULI 193 51 66 AGUSTUS 178 34 26 SEPTEMBER 186 62 61 OKTOBER 187 55 63 NOPEMBER 179 76 51 DESEMBER 204 65 54 Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang
215 211 199 193 178 186 187 179 204 215 diselesaikan,
sebagai berikut: No 1.
Perkara Perdata
2010
2011
2012
47 %
60%
64%
Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 99 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebanyak63 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 66 perkara. Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 90 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 99 %. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Tipikor tahun 2012. Keadaan Perkara Pidana Tipikor Di Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2012 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH
SISA BULAN LALU 5 6 7 10 7 9 5 5 4 2 9 4
18
MASUK
PUTUS
SISA
4 4 7 7 6 4 7 3 2 11 4 7 66
3 3 4 10 4 8 7 4 4 4 9 3 63
6 7 10 7 9 5 5 4 2 9 4 8
KET
2. SASARAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARAPencapaian sasaran Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut : No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
2.
Peningkatan tertib administrasi perkara
c. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Untuk mencapai sasaran Tertib Administrasi Perkara, digunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu : a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding secara lengkap. Seluruh berkas perkara dari pengadilan pengaju yang dinyatakan lengkap pada tahun 2012 dan telah diregister ditargetkan sebesar 100% telah terealisasi sebesar 100%. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Seluruh berkas perkara yang telah diregister dibuatkan daftar majelis hakim untuk di distribusikan ke majelis hakim pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. 3. SASARAN
AKSESIBILITAS
MASYARAKAT
TERHADAP
PERADILAN
(ACCES TO JUSTICE) Pencapaian sasaran Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice) pada tahun 2012 sebagai berikut : No 3.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang aksesibilitas diselesaikan masyarakat terhadap b. Persentase (amar) putusan peradilan (acces to perkara (yang menarik justice) perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Target
Realisasi
Capaian
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Untuk mencapai sasaran Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan, digunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu : a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Seluruh perkara perdata yang diajukan
banding secara prodeo telah
diselesaikan pada tahun berjalan sehingga target sebesar 100 % telah terealisasi.
19
b. Persentase
(amar)
putusan
perkara
(yang
menarik
perhatian
masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang telah diputus dapat diakses secara online melalui situs Pengadilan Tinggi Jakarta maksimal 1 hari kerja sejak diputus telah terealisasi sebesar 100% sesuai target. 4. SASARAN PENGAWASAN YANG BERKUALITAS Pencapaian sasaran Pengawasan Yang Berkualitas pada tahun 2012 sebagai berikut : Sasaran Strategis Pengawasan berkualitas
yang
Indikator Kinerja a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Target (%) 100% 100%
Realisasi (%) 91.2 %
Capaian (%) 91.2%
100%
100%
Untuk mencapai sasaran Pengawasan Yang Berkualitas, digunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu : a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Indikator
Kinerja
Persentase
Pengaduan
Masyarakat
Yang
Ditindaklanjuti. Ukuran
capaian
indikator
persentase
pengaduan
masyarakat
yang
ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah penagduan masyarakat yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tahun 2012 yang ditargetkan 100%, realisasinya hanya mampu terwujud 91.2%. Keterangan mengenai pengaduan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut : No
1
Indikator
Jumlah
pengaduan
ditindaklanjuti dengan
Target
yang
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2012
2012
2011
2010
100%
91,2%
100%
100%
sesuai SK
Realisasi
KMA
No.076/KMA/SK/VI/2009
20
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Jumlah pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2012 sebanyak 91 (sembilan puluh satu) laporan dengan rincian sebagai berikut : 1.
Sudah diarsipkan : 83 berkas laporan
2.
Sudah ada hasil laporan pemeriksaan : 1 berkas laporan
3.
Masih dalam proses pemeriksaan oleh tim pemeriksa : 4 berkas laporan
4.
Masih menunggu klarifikasi dari Pengadilan Negeri : 3 berkas laporan
Secara keseluruhan seluruh pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Jakarta
ditindak
lanjuti
sesuai
dengan
SK
Ketua
Mahkamah
Agung
No.076/KMA/SK/VI/2009. Jumlah pengaduan di atas dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut: No 1. 2. 3.
Diserahkan Ke Majelis Untuk Diperiksa 2 1 5 8
Bulan Januari - April Mei – Agustus September - Desember Total
Diarsipkan 11 15 57 83
b. Indikator Kinerja Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti. Ukuran capaian indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang dilaporkan. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2012 mencapai target 100%, karena seluruh temuan hasil pemeriksaan eksternal pada tahun 2012 telah ditindaklanjuti. 5. SASARAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS Pencapaian sasaran Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas pada tahun 2012 sebagai berikut : Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sumber Daya Manusia yang berkualitas
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. c. Persentase pejabat 21
Target (%) 100%
100%
Realisasi (%) 100%
100%
Capaian (%) 100%
100%
yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100%
100%
100%
d.
Untuk mencapai sasaran Sumber Daya manusia Yang Berkualitas, digunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu : a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi. a. Indikator Kinerja Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial. Ukuran capaian indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial adalah perbandingan antara Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat teknis yudisial sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat, dengan jumlah yang mengikuti diklat teknis yudisial. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2012 mencapai target 100%. b. Indikator Kinerja Pegawai Yang Lulus Diklat Non Yudisial. Ukuran capaian indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial adalah perbandingan antara Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat non yudisial sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat, dengan jumlah yang mengikuti diklat non yudisial yang lulus diklat non yudisial pada tahun 2012 belum mencapai target 100%, namun pada tahun 2012 Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menganggarkan untuk diadakan diklat non teknis yang output dari kegiatan itu adalah persentase kelulusan/bersertifikat. Pengadilan Tinggi Jakarta hanya mengadakan kegiatan yang sifatnya bimbingan teknis non yudisial seperti dijelaskan dibawah : Berdasarkan surat Kepala Badan Urusan Admistrasi Mahkamah Agung RI No.
20d/BUA/OT
01.2/I/2012
Tanggal
24
Januari
2012
perihal
Pemberitahuan Kegiatan Konsolidasi dan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan Bimbingan Teknis Konsolidasi dan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan se- DKI Jakarta sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 0014/005-01.2.01/II/2012 Tanggal 9 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 21 s/d 23 Maret 2012 bertempat di Hotel Mercure Jl. Pantai Indah Ancol, Jakarta Utara, kegiatan ini dihadiri oleh Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris Pengadilan Tingkat
22
Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama 4 (empat) lingkungan badan peradilan
se-DKI
Jakarta
dengan
menghadirkan
narasumber
dari
Mahkamah Agung RI. c. Indikator Kinerja Pejabat Yang Lulus Mengikuti Fit and Proper Test Dalam Rangka Promosi. Ukuran capaian indikator kinerja persentase pejabat yang lulus mengikuti fit
and proper test dalam rangka promosi adalah perbandingan antara Sumber Daya Manusia yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi, dengan jumlah yang mengikuti fit and proper test pada tahun 2012 mencapai target 100%, karena rata-rata pejabat yang lulus pada beberapa fit and proper
test yang diselenggarakan pada tahun 2012 adalah sebesar 100% dengan data sebagai berikut : No Jumlah Peserta 1 3 Orang
Unit Kerja Kelulusan Pengadilan Negeri 100% Jakarta Utara
2
5 Orang
Pengadilan Negeri 100% Jakarta Timur
3
18 Orang
Pengadilan Negeri 100% Jakarta Pusat
8. SASARAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Pencapaian sasaran Penyediaan Sarana Dan Prasarana pada tahun 2012 sebagai berikut : Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Penyediaan sarana Persentase pengadaan dan prasarana sarana dan prasarana
Target (%) 100%
Realisasi (%) 93.71%
Capaian (%) 93.71%
Untuk mencapai sasaran Penyediaan Sarana Dan Prasarana, digunakan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase pengadaan sarana dan prasarana. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan. Persentase pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan tinggi Jakarta pada tahun 2012 adalah sebesar 100%. Rincian data pengadaan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini : 1. Pengadaan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan oleh PT. RISMA INTAN PRIMA kontrak nomor : W10.U/13/PL.03/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 meliputi : 23
Dispenser +Galon air : 7 buah Tangga Almunium 270 Cm : 1 unit Tangga Almunium 200 Cm : 1 unit Meja lipat : 12 unit Meja bulat : 1 Unit 2. Pengadaan Perlengkapan Kantor berdasarkan SPK Nomor W10.U/12/PL.05/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dilaksanakan oleh CV Syafaat Jaya Persada meliputi : Meja 1 Biro : 2 buah Meja ½ Biro : 3 buah Buffet : 1 buah Kursi Besi Panjang untuk ruang tunggu : 2 unit Trolly : 2 unit 3. Rehabilitasi Pos Satuan Pengaman dan Ruang Pengaduan dan Informasi berdasarkan Kontrak Nomor : W10/13/PL.01/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dilaksanakan oleh PT. ARIMANDA PERSADA. 4. Pengadaan Alat Pengolah Data berdasarkan nomor kontrak : W10.U/13/PL.03/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang dilaksanakan oleh CV CAHAYA ASRI, yang meliputi: Printer : 1 unit; Printer Laserjet : 2 unit UPS : 14 unit Laptop : 3 unit Microsoft Office Standard 2010 : 1 unit 5. Pengadaan Alat Pengolah Data oleh CV.CAHAYA ASRI berdasarkan Nomor kontrak / SPK : W10.U/12/PL.08/XI/2012 Tanggal 20 Nopember 2012, yang meliputi: Komputer : 2 unit Berdasarkan penjelsan diatas pengadaan sarana dan prasarana di atas, dapat disimpulkan persentase pengadaan sarana dan prasana pada tahun 2012 yang ditargetkan 100% ternyata telah terealisasi mencapai target 93.1% dalam realisasi anggaran karena hasil sisa lelang. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya serta untuk mecapai target Rencana Kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2012 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum yang meliputi Belanja Barang. Pada awal tahun 2012, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai yang tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebesar Rp12.983.903.000,-
(dua belas
milyar sembilan ratus delapan puluh tigajuta sembilan ratus tiga ribu rupiah), namun 24
setelah adanya revisi pada belanja pegawai dan belanja barang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2012 menjadi Rp 12.468.732.000,- (dua belasmilyar empat ratus enam puluh ldelapan juta tujuh ratus
tiga puluh dua ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 2012, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : 1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut : NO
KEGIATAN
1. 2. 3.
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal TOTAL
PAGU AWAL ( Rp ) 9.544.507.000 3.139.396.000 300.00.000 12.983.903.000
PAGU REVISI (Rp) 9.544.507.000 2.624.225.000 300.000.000 12.468.732.000
REALISASI % ( Rp) 9.895.356.211 103,69% 2.329.634.868 88,77 % 279.560.200 93,71% 12.504.551.279
1. Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta sebesar Rp 9.544.507.000,- (sembilan milyar lima
ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh ribu rupiah), kemudian direvisi menjadi Rp 9.544.437.000,- (sembilan milyar lima ratus empat puluh lempat
juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk menutupi pagu minus belanja pegawai. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2012 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp 9.895.356.211,- (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga
ratus lima puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah). Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2012, dapat dilihat pada pagu
25
belanja pegawai yang telah terserap sebesar 103,69% dengan rincian sebagai berikut : NO 1. 2.
KODE AKUN 511111 511119
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 511147 511332
13.
512211
KEGIATAN Belanja gaji pokok PNS Belanja pembulatan gaji PNS Tunjangan suami /istri Tunjangan anak Tunjangan struktural Tunjangan fungsional Tunjangan PPH Tunjangan beras Uang makan Tunjangan umum PNS Tunjangan uang duka Belanja uang kehormatan Pejabat Negara Belanja uang lembur
JUMLAH
PAGU AWAL ( Rp ) 3.984.956.000 70.000
PAGU REVISI (Rp) 3.584.956.000 70.000
REALISASI ( Rp) 4.445.906.320 (1.311.728)
% 124,02 103,94
343.910.000 72.064.000 79.690.000 868.570.000 243.739.000 181.803.000 626.000.000 102.700.000 13.000.000 2.880.000.000
269.910.000 72.064.000 79.690.000 1.168.570.000 243.739.000 181.803.000 800.000.000 102.700.000 13.000.000 2.880.000.000
344.818.652 82.582.858 46.650.000 907.500.000 218.752.809 209.008.400 673.607.000 106.490.000 12.690.900 2.702.250.000
127,75 114,60 58,54 77,66 89,75 114,96 84,20 103,69 97,62 93,83
148.005.000
148.005.000
146.411.000
98,92
9.544.507.000
9.544.507.000
9.895.356.211
103,69
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan anggaran pagu yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total kelebihan pagu belanja pegawai sebesar Rp 350.849.211,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh
sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah).Total kelebihan anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 3,69% dari total pagu yang tersedia. Kelebihan pagu belanja pegawai tersebut disebabkan karena meningkatnya mutasi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi jakarta dan meningkatnya kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dari golongan III ke golongan IV. 2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.
26
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awalbelanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta sebesar Rp 3.139.396.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus
sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian akibat kebijakan Kementerian Keuangan terkait dengan efisiensi anggaran, direvisi oleh Mahkamah Agung RI menjadi Rp 2.624.225.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta
dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Tinggi Jakarta. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2012, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp2,329.634.868,- (dua milyar
tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi tahun anggaran 2012, dapat dilihat pada pagu belanja barang yang terserap sebesar 88,77% dengan rincian belanja barang sebagai berikut : NO 1. 2.
KODE AKUN 521111 521113
3. 4. 5.
521114 521115 521119
6. 7. 8. 9.
522111 522112 522131 523111
10.
523121
1. 2.
521211 521219
3. 4. 5. 6.
522141 522151 524111 524119
KEGIATAN Belanja keperluan kantor Belanja penambah daya tahan tubuh Belanja pengiriman surat pos Belanja honor operasional Belanja barang operasional lainnya Belanja langganan listrik Belanja langganan telepon Belanja jasa konsultan Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin BELANJA BARANG NON OPERASIONAL Belanja bahan Belanja barang non operasional lainnya Belanja sewa Belanja jasa profesi Belanja perjalanan biasa Belanja perjalanan lainnya JUMLAH
PAGU AWAL ( Rp ) 586.687.000 12.960.000
PAGU REVISI (Rp) 586.687.000 12.960.000
REALISASI (Rp) 586.629.855 5.943.670
99,99 45,86
21.600.000 128.100.000 253.922.000
21.600.000 128.100.000 253.922.000
14.246.980 120.300.000 144.515.174
65,96 93,91 56,91
462.000.000 66.000.000 30.000.000 345.340.000
462.000.000 72.000.000 30.000.000 332.340.000
423.923.548 54.872.398 30.000.000 360.313.700
91,76 76,21 100 108,42
377.501.000
275.330.000
322.316.403
117,07
67.186.000 480.190.000
107.186.000 40.190.000
49.401.120 102.224.020
46,09 254,35
12.000.000 158.400.000 15.890.000 121.620.000 3.139.396.000
0 164.400.000 15.890.000 121.620.000 2.624.225.000
5.425.000 18.900.000 9.314.000 81.309.000 2.329.634.868
45,2 11,50 58,62 66,85 88,77
27
%
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar Rp 294.590.132,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan
puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 11,23% dari total pagu yang tersedia. 3. Belanja Modal Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi). a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal tahun anggaran 2012, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp 279.560.200,- (dua ratus tujuh puluh sembilan
juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus rupaih). Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2012 dapat dilihat pada pagu belanja modal yang telah terserap sebesar 93,71%, dengan rincian belaja modal sebagai berikut : NO 1.
KODE AKUN 533111
2.
532111
3.
532111
KEGIATAN Belanja modal gedung dan bangunan Belanja modal alat pengolah data Belanja modal perlengkapan sarana gedung JUMLAH
PAGU AWAL ( Rp ) 145.980.000
REALISASI ( Rp) 128.540.000
88,05
74.920.000
74.371.000
99,27
79.100.000
78.210.000
98,87
300.000.000
%
279.560.200 93,71
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar Rp 20.439.800,- (dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan
ratus rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 6,29% dari total pagu yang tersedia.
28
2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pagu dan realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : NO
KEGIATAN
1.
PAGU AWAL ( Rp ) 863.400.000 863.400.000
Belanja Barang TOTAL
REALISASI ( Rp) 803.433.830 803.433.830
% 93,05% 93,05%
Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum tahun anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebesar Rp 863.400.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Dari keselutuhan pagu anggaran yang diterima tersebut telah digunakan untuk membayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Tinggi Jakarta. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2012, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp 803.433.830,- (delapan ratus tiga
juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi tahun anggaran 2012 dapat dilihat pada pagu belanja barang yang terserap sebesar 93,05% dengan rincian belanja barang sebagai berikut : NO 1. 2.
KODE AKUN 521211 521219
3. 4.
522151 524119
KEGIATAN Belanja bahan Belanja barang non operasional lainnya Belanja jasa Belanja perjalalanan dalam negeri
JUMLAH
PAGU AWAL ( Rp ) 109.040.000 208.490.000
REALISASI ( Rp) 97.958.830 185.520.000
89,84 88,98
103.150.000 442.720.000
90.675.000 429.280.000
87,91 96,96
863.400.000
29
%
803.433.830 93,05
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp 59.966.170,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu
seratus tujuh puluh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja sebesar6,95% dari total pagu yang tersedia.
30
BAB IV. PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2012 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2012 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang telah ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013. Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut : - Penyelenggaran Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) baik teknis maupun administtrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi. - Penyelesaian perkara pada tahun 2012 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara di tahun 2011 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2012 dan telah memenuhi target. - Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2012 pada umumnya sudah berjalan dengan baikdan telah mencapai target. - Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target. - Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai. - Proses
penyelesaian
perkara
yang
dipublikasikan
untuk
meningkatkan
aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
31
- Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2012 ini telah terealisasi seluruhnya. 2. Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya akan ditemui sejumlah kendala atau hambatanyang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluarnya atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Tinggi Jakarta diantaranya adalah : - Perkara yang masuk pada akhir tahuncukup banyak namun setelah diteliti kelengkapan berkas perkara tersebut banyak kekurangannya. - Jumlah staf yang ada pada Pengadilan Tinggi Jakarta masih kurang memadai antara kebutuhan dengan beban kerja. B. SARAN Setelah permasalahan dapat diidentifikasi, maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut di atas adalah : 1. Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 2. Memberikan arahan pada pengadilan negeri yang berada dibawahnya akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.
32
