BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

LAKIP / Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 Tentang perimbangan keuangan pusat dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Kutai Timur, maka seluruh kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur meliputi usaha menumbuh Kembangkan dan memberdayakan koperasi dan UKM menjadi kelompok usaha daerah yang kuat dan mandiri, dengan tingkat fleksibelitas, kewirausahaan dan daya saing global yang tinggi, serta menjadi pengusaha yang inovatif yang berlandaskan nilai moral, etos dan disiplin kerja.Hal ini tertuang dalam :

1.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

2.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

3.

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

4.

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi

6.

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

7.

Kepres RI Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian

8.

Inpres Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Kriteria UKM

9.

Peraturan Daerah No 15 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur

10. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Kutai Timur


B. Tugas Pokok Dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur, Tupoksi dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :


C. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM


D. Kepegawaian Pada Tahun 2013 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur yang beralamat di Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta Utara memiliki: PNS 40 Orang ; TK2D 23 Orang ; dan Kader Koperasi 38 Orang.

1. Jumlah Pegawai ~ PNS

: 40

Orang

~ TK2D Admiistrasi

: 23

Orang

~ Fungsional Kader Koperasi

: 38

Orang

101

Orang

Jumlah

2.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat Golongan Ruang : ~ Pembina Tk. I IV/c

:

1

Orang

~ Pembina Tk. I IV/b

:

1

Orang

~ Pembina IV/a

:

3

Orang

~ Penata Tk.I III/d

:

5

Orang

~ Penata III/c

:

7

Orang

~ Penata Muda Tk.I III/b

:

3

Orang

~ Penata Muda III/a

:

7

Orang

~ Pengatur Tk I II/d

:

2

Orang

~ Pengatur II/c

:

0

Orang

~ Pengatur Muda Tk.I II/b

:

9

Orang

~ Pengatur Muda II/a

:

2

Orang

40

Orang

Jumlah

3.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Esselon ~ Esselon II

:

1

Orang

~ Esselon III

:

5

Orang

~ Esselon IV

: 11

Orang

~ Non Esselon

: 23

Orang

40

Orang

Jumlah

4.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Tingkat Pendidikan ~ Strata II

:

4

Orang

~ Strata I

: 21

Orang

~D3

:

3

Orang

~D1

:

-

Orang


~ SLTA

: 12

~ SLTP

:

Jumlah

5.

~ Ekologi Manusia

:

0

Orang

~ Akutansi Ekonomi

:

4

Orang

4

Orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jurusan Tingkat Pendidikan S I ~ Ekonomi

: 13 Orang

~ Sospol

:

5 Orang

~ Hukum

:

2 Orang

~ Kehutanan

:

1 Orang 21 Orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jurusan Tingkat Pendidikan D 3 ~ Administrasi Niaga : 1 Orang ~ Ekonomi Jumlah

8.

Orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jurusan Tingkat Pendidikan S II

Jumlah 7.

0 40

Jumlah

6.

Orang

: 1

Orang

2

Orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jurusan Tingkat Pendidikan SLTA ~ IPS

: 8

Orang

~ Administrasi Perkantoran

: 2

Orang

~ Sekretaris

: 0

Orang

~ Bangunan Gedung

: 1

Orang

11

Orang

Jumlah

9.

Jumlah TK2D berdasarkan Jurusan Tingkat Pendidikan SLTA ~ IPS : 15 Orang Jumlah : 15 Orang

10.

Jumlah TK2D berdasarkan Jurusan Tingkat Pendidikan S I ~ Ekonomi : 3 Orang ~ AB : 1 Orang ~ Kehutanan : 1 Orang Orang ~ Hukum : 1 ~ Teknis : 1 Orang Jumlah : 7 Orang

Daftar Urut Kepangkatan ada Pada Lampiran I.


E. Inventaris Barang Data Barang Inventaris Barang pada Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan data pada Lampiran II.


BAB II PERENCANAAN STRATEGIS Langkah awal untuk melakukan Rencana Kerja dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang harus dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan perencanaan strategis yang jelas, sinergis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya akuntabilitas kinerja.

A. Visi dan Misi Visi : Menjadikan Koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh demi terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur

Misi : Meningkatkan kemampuan aparatur yang memiliki integritas dan profesional, serta meningkatkan kualitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) yang memiliki daya saing

B. Tujuan dan Strategi 1. Tujuan Merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dan dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun, dengan difarmulasikannya tujuan ini maka Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan organisasi dalam memenuhi misi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai enam tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dam kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur untuk mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi oraganisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja ( Performance Indikator )yang terukur. 1. Meningkatkan jumlah Koperasi yang aktif, sehat, kuat dan dipercaya, 2. Meinventarisasi dan identifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah 3. Menjadikan koperasi dan UKM sebagai kekuatan dan penggerak pembangunan daerah,

ekonomi


4. Meningkatkan peran aktif masyarakat serta Pemerintah

Daerah

dalam

meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan iklim usaha yang merupakan bagian integral dari pembagunan daerah dalam mencapai masyarakat Kutai Timur yang maju, mandiri sejahtera dan berkeadilan, 5. Tersedianya

aparatur

yang

memiliki

integritas,

handal

dan

profesional,berwawasan luas serta memeiliki kemampuan, keterampilan , kreatifitas serta antipasi terhadap berbagai persoalan Koperasi dan UMKM, 6. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan produk-produk yang kreatif, berkualitas, dan berdaya saing, serta menjaga kesinambungan jaringan pemasaran pangsa pasar daerah, nasional maupun internasional bagi Koperasi dan UMKM, 7. Dengan mendukung perkembangan Koperasi dan UMKM maka secara otomatis memperluas kesempatan berusaha dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat, 8. Meningkatkan akses pembiayaan dan penjaminan koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses kerjasama dengan pihak ketiga, baik perbankan maupun non perbankan.

2. Strategi Strategi adalah keseluruhan cara/langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara/langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “Teknik” yg lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program 1. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Pemahaman Struktur Organisasi dan Pola Pendamping Aparatur ; Penyelenggaraan Promosi Produk UKM; Iventarisasi / identifikasi UKM dan Melaksanakan magang kerja UKM dalam sektor jasa Industri perdagangan.. 2. Melaksanakan Pelatihan Pengembangan Kerajinan Bagi UKM, Pelatihan Akutansi Keuangan, Pelatihan Dasar Dasar dan Prinsip Koperasi. Pelatihan Kewirausahaan dan Investasi Peluang Pasar, Pelatihan Kemitraan UKM.


3. Melaksanakan pembinaan terhadap pengawas koperasi, Sosialisasi pengawasan koperasi, mengevaluasi kemitraan koperasi perkebunan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan koperasi dan UKM. 4. Mengembangkan keahlian dan teknis serta peningkatan penerapan manajemen,

pembinaan

Tata

Laksana

kelembagaan

koperasi,

melaksanakan bimtek kelembagaan dan managemen koperasi, melakukan penyuluhan kelembagaan dan managemen perkoperasian 5. Dalam rangka peningkatan usaha dan daya saing koperasi dilakukan kemitraan dan pengembangan jaringan usaha koperasi perkebunan; pengembangan struktur permodalan, peningkatan kualitas manajemen keuangan

koperasi,

pemberdayaan

usaha

koperasi,

peningkatan

kewirausahaan dalam pengembangan usaha koperasi serta peningkatan sarana usaha koperasi dan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola KSP USP koperasi. 6. Mejaga iklim usaha yang kondusif 7. Penataan pemerintahan yang baik sesuai dengan fungsinya 8. Penataan peraturan dan kebijakan dalam rangka mengembangan Koperasi dan UMKM 9. Melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung perkembangan Koperasi dan UMKM 10. Melaksanakan penyuluhan tentang perkoperasian dan kewirausahaan 11. Melaksanakan iventarisasi dan identifikasi UMKM secara bertahap 12. Menyediakan semaksimal mungkin sarana dana prasarana yang mendukung perkembangan jaringan pemasaran 13. Melaksanakan promosi produk unggulan dengan menyediakan informasi pasar 14. Menyediakan sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi pemasaran dan pelatihan pemasaran produk 15. Mendukung pembentukan dan perkembangan Koperasi dan UMKM yang dapat menyerap tenaga kerja yang terlatih 16. Merumuskan peraturan dan kebijakan 17. Pembinaan dan pendampingan terhadap KSP / USP 18. Penyaluran permodalan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

C. Cara Mencapai Tujuan Dan Strategi Cara Mencapai Tujuan dan Strategi dijabarkan dalam kebijakan – kebijakan Pelayanan SKPD yang diterapkan pada pelaksanaan program / kegiatan. Dan Untuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur beberapa Kebijakan Pelayanannya ada;ah sebagai berikut :


KEBIJAKAN PELAYANAN SKPD 1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, 2. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, 3. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur, 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 5. Mengembangkan IPTEK di bidang koperasi dan UKM, 6. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna dalam mendukung usaha koperasi dan UKM. 7. Mengembangkan system informasi koperasi dan UKM yang berbasis teknologi, 8. Peningkatan bidang pelayanan di sector koperasi, 9. Peningkatan wilayah dan jenis pangsa pasar koperasi & UKM, 10. Peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dibidang koperasi & UKM, 11. Peningkatan produktifitas koperasi dan UKM, 12. Peningkatan daya saing dalam dunia usaha, 13. Peningkatan perdagangan lintas daerah (ekspor dan impor) 14. Peningkatan kualitas produksi barang dan jasa secara kualitatif maupun kuantitatif 15. Perkuatan Permodalan Pembangunan Koperasi dan UKM merupakan bagian integral dari pembangunan usaha daerah yang ditujukan untuk menjadi kekuatan dan penggerakutama pembangunan ekonomi daerah, selain itu peran aktif masyarakat Kabupaten Kutai Timur haruslah lebih maju, mandiri, dan berkeadilan

Adapun daftar program/kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Kutai Timur di Tahun Anggaran 2012 telah sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015 yang berada dala lingkup kebijakan tertentu ( Data Terlampir III) serta sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ( Data Terlampir IV)


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Uraian Capaian Indikator Kinerja Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Kutai Timur disusun dengan berpedoman pada lampiran Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 549/IX/6/Y/99 Tanggal 20 September 1999 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kinerja dan informasi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adapun dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam Lakip 2013 harus memenuhi kebutuhan informasi pengguna internal dan eksternal. Pada Laporan Akuntabilitas ini disajikan Pengukuran Kinerja untuk menilai sajauh mana keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Kegiatan, program serta kebijaksanaan apakah telah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur. Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan capaian indikator yang tertuang dalam format Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijaksanaan dilakukan sesuai dengan format Excel ( Evaluasi Kinerja Kegiatan ). Dari hasil evaluasi tersebut akan disajikan kesimpulan hasil evaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja. Disamping pengukuran kinerja maka pada laporan ini akan dilengkapi analisis tentang pencapaian akuntabilitas yang meliputi uraian keterkaitan pencapaian akuntabilitas yang meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana dalam Perencanaan Strategi. Akuntabilitas Kinerja juga dilengkapi dengan Aspek Keuangan yang akan menyajikan informasi keuangan yang mendukung Proyek Pembangunan baik APBD I maupun APBD II dan keuangan yang mendukung kegiatan opersional atau rutin kantor.Pada akhirnya akan disajikan strategi pemecahan masalah – masalah yang diperlukan dimasa yang akan datang dalam rangka strategi peningkatan kinerja. Pengungkapan strategi pemecahan masalah ini dalam bentuk butir – butir penting dan penjelasan.

Tabel 1 Bab III Capaian Indikator Kinerja


B.

Pencapaian Pelaksanaan Program / Kegiatan TA 2013 Terhadap Rencana Strategis Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Kutai Timur 2011 – 2015 Di lingkungan Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013 sebagian besar sudah sesuai dengan yang telah direncanakan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai TA 2011-2015 dan sesuai dengan rencana kerja (Renja) Tahun Anggaran 2013, untuk APBD II direncanakan sebanyak 11 Program untuk 34 kegiatan. 29 kegiatan diantaranya dengan tingkat pencapaian progresskeuangan & fisik mencapai 90 % sampai 100%. 4 kegiatan mencapai progress keuangan dan fisik sebesar 80 % sampai dengan 89 % .1 Kegiatan Pelatihan Dasar- Dasar dan Prinsip Koperasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi perubahan anggaran pada APBD II kab Kutai Timur yang selanjutnya berdampak pada perubahan pagu anggaran program kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2013, ( Data progress untuk setiap program dan kegiatan Terlampir VI)

C. Rencana Kinerja Tahunan Tabel 2 Bab III Lakip Rencana Kinerja Tahunan

D. Penetapan Kinerja Tabel 3 Bab III Lakip Penetapan Kinerja

E.

Form Pengukuran Kinerja Tabel 4 Bab III Lakip Pengukuran Kinerja


BAB IV PENUTUP A. Tinjauan Umum Lakip disusun sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN RI Nomor 589/IX/6/1999 tanggal 20 September 1999 dan diperbaharui dengan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/9/6/8/2003 tanggal 25 Maret

2003 serta Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realiasai Kinerja ( Lakip ) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran

2013. Berdasarkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan tahun 2013 maka secara umum sasaran tersebut dapat dicapai dengan cukup baik meskipun masih ada sasaran yang capaiannya belum optimal dan ada Kegiatan yang tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran. Hal ini tercermin dari pencapaian indikator masing-masing sasaran dan laporan akhir seluruh kegiatan .Dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

B.

Saran Dan Tindak Lanjut Dengan Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 – 2015 dan Renja SKPD 2013, maka Rencana Strategis SKPD Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Kutai Timur harus terus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut dan Renja SKD harus sesuai dengan Renstra SKPD, yang selanjutnya nanti akan terus menjadi dasar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur tahun berikutnya.Kami mengharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Kutai Timur tahun 2013 ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents