BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan, merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung dalam rangka tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Di dalam RPJMN 2004-2009 kegiatan pokok Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah : (1) peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; (2) peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan; (3) peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan; (4) peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin dan; (5) peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit. Dengan berpedoman kepada SKN-Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan dan RPJMN 2004-2009 maka Rencana Strategis Departemen Kesehatan Tahun 2005-2009 telah ditetapkan kegiatan pokok dan kegiatan indikatif Program Obat dan Perbekalan Kesehatan meliputi : (1) peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan; (2) menjamin obat dan perbekalan kesehatan memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan; (3) peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit; (4) peningkatan kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1575/Menkes/Per/XI/2005 mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut : 1.
Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina penggunaan obat rasional, farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan, serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan.
2.
Pelaksanaan kebijakan dibidang bina penggunaan obat rasional, farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan, serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan.
1
3.
Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang bina penggunaan obat rasional, farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan.
4.
Perumusan kebijakan dan perizinan yang berkaitan dengan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
6.
Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
B. Visi, Misi, Strategi Utama, Sasaran Departemen Kesehatan dan Nilai-Nilai 1. Visi Visi Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Yaitu suatu kondisi dimana masyarakat Indonesia menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit, termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.
2. Misi Misi Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah membuat rakyat sehat. Dimana dalam hal ini Departemen Kesehatan harus mampu sebagai penggerak dan fasilitator pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat termasuk swasta, untuk membuat rakyat sehat, baik fisik, sosial, maupun mental/jiwanya.
3. Strategi Utama Ada 4 strategi Utama (Grand Strategy) dari Departemen Kesehatan adalah : a) Menggerakkan dan Memberdayakan Masyarakat Untuk Hidup Sehat b) Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang berkualitas c) Meningkatkan Sistem Surveillance Monitoring dan Informasi Kesehatan d) Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan
2
4. Sasaran Departemen Kesehatan Departemen Kesehatan memiliki tujuh belas sasaran utama sebagai penjabaran dari empat strategi utama di atas, yaitu : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q)
Seluruh desa menjadi desa siaga Seluruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat Seluruh keluarga sadar gizi Setiap orang miskin mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu Setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi terlindung dari penyakit Di setiap desa tersedia SDM Kesehatan yang kompeten Di setiap desa tersedia cukup obat esensial dan alkes dasar Puskesmas dan jejaring dapat menjangkau dan dijangkau masyarakat di wilayah kerjanya Pelayanan kesehatan disetiap RS, Puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu Setiap kejadian penyakit dilaporkan secara cepat dan tepat pada kades/lurah untuk kemudian diteruskan ke instansi kesehatan terdekat Setiap KLB dan wabah penyakit tertanggulangi secara cepat & tepat sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan masyarakat Semua sediaan farmasi, makanan & perbekalan kesehatan memenuhi syarat Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan yang evidence based diseluruh Indonesia Pembangunan kesehatan memperoleh prioritas penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Anggaran kesehatan pemerintah diutamakan untuk upaya Pencegahan dan Promosi Kesehatan Terciptanya Sistem Jaminan Pembiayaan Kesehatan terutama bagi masyarakat miskin
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan bertanggung jawab langsung terhadap dua diantara tujuh belas sasaran diatas, yaitu sasaran ke-tujuh dan ke-dua belas, yaitu: Sasaran 7 Sasaran 12
: Di setiap desa tersedia cukup obat esensial & alkes dasar : Semua sediaan farmasi, makanan & perbekalan kesehatan memenuhi syarat
3
5. Nilai-nilai Berdasarkan semangat yang menjiwai Visi dan Misi yang telah dirumuskan, maka nilai-nilai yang diyakini dan ingin dibangun serta diterapkan adalah sebagai berikut : a) BERPIHAK PADA RAKYAT : memahami dan ikut merasakan masalah yang dihadapi dan mau berpartisipasi misalnya pengadaan obat-obatan/vaksin yaitu obat buffer stock Provinsi/Kabupaten/Kota, obat buffer stock Pusat, obat flu burung, obat untuk keluarga miskin dan obat oseltamivir. Revitalisasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota se-Indonesia. b) BERTINDAK CEPAT DAN TEPAT : mengenali harapan masyarakat dan memenuhi janji secara tepat waktu, menunjukkan rasa hormat, komitmen, dan mendorong partisipasi karyawan dalam pelayanan masyarakat. c) KERJASAMA TIM : bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik dari pada bekerja sendiri-sendiri. d) INTEGRITAS YANG TINGGI : bekerja dengan ketulusan hati, kejujuran, berkepribadian yang teguh dan bermoral tinggi. e) TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS : melaksanakan tugas secara transparan dan hasil kerja dapat dipertanggung-jawabkan dan dipertanggung-gugatkan kepada publik.
C. Susunan Organisasi Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Adapun susunan organisasi di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal 2. Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional 3. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik 4. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 5. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan.
4
BAB II PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
1. Tujuan Program ini bertujuan menjamin ketersediaan, pemerataan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kosmetika.
2. Sasaran a) Ketersediaan obat esensial-generik disarana pelayanan kesehatan menjadi 95%. b) Anggaran untuk obat esensial-generik di sektor publik setara dengan 1 USD/kapita/tahun.
3. Kebijakan Pelaksanaan : a) Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana pelayanan kefarmasian sampai tingkat desa. b) Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan. c) Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, khususnya di sektor publik yang lengkap jenis, jumlah cukup dan mudah diperoleh setiap saat dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin. d) Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk melaksanakan perizinan dalam rangka perlindungan terhadap penggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan. e) Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk menyelenggarakan pelayanan farmasi yang berkualitas melalui penerapan jabatan fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker serta pelaksanaan pendidikan berkelanjutan. f) Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk menyelenggarakan pembinaan, advokasi, dan promosi penggunaan obat rasional. g) Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan harmonisasi standar regional maupun internasional.
5
4. Kegiatan Pokok dan kegiatan indikatif program ini : a) Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan : 1) Menyusun dan menerapkan kebijakan peningkatan ketersediaan,
pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan; 2) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam manajemen suplai dan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sektor publik di pelayanan kesehatan dasar; 3) Menjamin akses terhadap obat esensial sebagai hak asasi manusia; 4) Mengintegrasikan obat tradisional/komplementer dan alternatif yang memenuhi persyaratan, kedalam sistem pelayanan kesehatan nasional; 5) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan obat tradisional/ komplementer dan alternatif; 6) Meningkatkan pemerataan obat esensial, termasuk obat-obat untuk HIV/AIDS, malaria, TB, penyakit anak dan penyakit tidak menular; 7) Meningkatkan dana publik untuk obat sejalan dengan mekanisme sadar biaya (cost containment mechanism); 8) Meningkatkan pemerataan obat; 9) Menyusun kebijakan harga obat dan informasi perubahan harga obat; 10) Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan kebijakan obat generik; 11) Mendorong pengembangan produksi dalam negeri; 12) Meningkatkan Cara Pengadaan Obat Yang Baik (Good Procurement Practices) dan efisiensi pengadaan obat; 13) Menjamin ketersediaan dan mencegah penyalahgunaan narkotik dan psikotropik; 14) Melaksanakan dan memonitor regulasi dibidang obat dan perbekalan kesehatan secara efektif; 15) Meningkatkan sistem manajemen dan pertukaran informasi dibidang obat dan perbekalan kesehatan. b) Menjamin obat dan perbekalan kesehatan memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan : 1) Menyusun menerapkan dan memutahirkan kebijakan peningkatan mutu, keamanan dan kemanfaatan obat dan perbekalan kesehatan; 2) Melindungi aspek kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan kesepakatan internasional, regional, dan bilateral; 3) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang produksi dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan; 4) Meningkatkan sistem jaminan mutu dibidang obat dan perbekalan kesehatan; 6
5) Melaksanakan Post-marketing surveillance mengenai keamanan obat dan perbekalan kesehatan yang berkesinambungan; 6) Menurunkan peredaran obat-obat substandar dan obat palsu; 7) Memonitor dan meningkatkan harmonisasi regulasi, serta mengembangkan networking. c) Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi
rumah sakit : 1) Menyusun dan menerapkan kebijakan peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit yang terus diperbaharui dan diimplementasikan serta dimonitor dan dievaluasi secara reguler dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan, pengembangan dan intersektoral; 2) Melindungi aspek-aspek kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan kesepakatan internasional, regional, dan bilateral; 3) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kefarmasian melalui pelaksanaan jabatan fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker; 4) Menjamin akses terhadap obat esensial sebagai hak asasi manusia; 5) Menerapkan etika profesi dan mengimplementasikan praktek antikorupsi dalam sektor kefarmasian; 6) Mengintegrasikan obat tradisional/komplementer dan alternatif kedalam sistem pelayanan kesehatan nasional setelah memenuhi persyaratan; 7) Menyusun dan memperbaharui norma, standar, dan pedoman pelayanan kefarmasian di komunitas dan rumah sakit; 8) Melaksanakan dan memonitor regulasi dibidang pelayanan kefarmasian secara efektif; 9) Meningkatkan sistem manajemen dan pertukaran informasi; 10) Memonitor dan meningkatkan harmonisasi regulasi, serta mengembangkan networking; 11) Menyelenggarakan pelatihan tentang pelayanan kefarmasian yang baik. d) Peningkatan kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan
kesehatan : 1) Menyusun dan menerapkan kebijakan kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang terus menerus diperbaharui dan diimplementasikan serta dimonitor dan dievaluasi secara reguler, dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan, pengembangan dan intersektoral; 2) Melindungi aspek-aspek kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan kesepakatan internasional, regional, dan bilateral; 7
3) Melakukan advokasi kerasionalan penggunaan obat oleh profesi kesehatan dan konsumen; 4) Menyusun dan mendesiminasikan daftar obat esensial, pedoman klinis, dan formularium; 5) Menyebarluaskan informasi obat yang independen dan dapat dipercaya; 6) Mendorong promosi obat yang bertanggungjawab dan etis kepada profesi kesehatan dan konsumen; 7) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen; 8) Membentuk komite obat dan terapi di institusi kesehatan tingkat nasional maupun daerah; 9) Menyusun pedoman pencegahan resistensi antibiotika; 10)Meningkatkan kerasional penggunaan obat melalui pendekatan strategi cost-effective
5. Kegiatan Pokok RPJMN 2004-2009 Kegiatan Pokok Program Obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai RPJMN adalah : a) b) c) d)
Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin e) Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian komunitas dan rumah sakit
6. Pembiayaan Pelaksanaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dibiayai melalui : a) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2007 setelah revisi sebesar Rp. 907.422.678.000,-. mbilan ratus tujuh milyar empat ratus dua puluh d ua juta ena
delapan ribu ru 8
Tabel-1: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA NO
Kode Satker
1
446003
2
Alokasi Setelah Revisi (Rp)
Realisasi (Rp)
Dit. Bina Prodis Alkes
3,420,254,000
3,033,094,412
465895
Set Ditjen Binfar dan Alkes
893,668,268,000
566,686,807,553
3
465977
Dit. Bina POR
3,890,454,000
3,847,927,750
4
465983
Dit Bina Farmasi Komunitas dan Klinik
3,388,100,000
3,271,707,100
Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes
3,055,602,000
2,468,477,950
5
465992
Nama Satker
JUMLAH
907,422,678,000
%
88.68%
63.41%
98.91%
96.56%
80.79%
579,308,014,765
63.84%
b) DIPA Dekonsentrasi Program Bina kefarmasian dan alat kesehatan yang dilaksanakan oleh propinsi dibiayai melalui DIPA Dekonsentrasi semula sebesar Rp. 40.000.000.000,-, namun setelah revisi berubah menjadi sebesar Rp. 27.909.409.000,27.909.409.000 c) DIPA Tugas Pembantuan Untuk rehabilitasi dan sarana Gudang Farmasi Kabupaten/Kota dibiayai melalui DIPA Tugas Pembantuan tidak mengalami perubahan setelah revisi DIPA yaitu sebesar Rp. 44.000.000.000,d) Dana WHO bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2007 e) Dana JICA bekerja sama dengan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2007.
9
Tabel -2: Daftar Kegiatan Yang Dibiayai Dana JICA No 1
2
3
4
5
6
7
Kegiatan
Tempat & Tanggal Pelaksanaan
Pelatihan pengenalan software pengelolaan obat Kab/Kota
Jakarta 9-10 Maret 2007
Pertemuan finalisasi modul pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di Kab/Kota dan modul TOT pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di Puskesmas.
Cimacan, 12-16 Maret 2007
Pertemuan penyusunan modul pengelolaan obat di Pustu.
Ciloto 24-26 April 2007
Pertemuan TOT pengelolaan obat publik di Pustu.
Cimacan 12-15 Juni 2007
Pelatihan Pengelolaan Oblik dan Perbekkes di Puskesmas Pembantu
Lombok Barat 1-3 Agustus 2007
Pelatihan Pengelolaan Oblik dan Perbekkes di Puskesmas Pembantu
Lombok Tengah 1-3 Agustus 2007
Pelatihan Pengelolaan Oblik dan Perbekkes di Puskesmas Pembantu
Lombok Timur 1-3 Agustus 2007
Alokasi (Rp)
Realisasi(Rp)
%
53.418.400
53.252.400
99,69
70.063.200
64.859.900
92,57
56.706.300
54.689.700
96,44
73.152.000
73.118.500
99,95
41.199.000
41.199.000
100
37.459.000
37.459.000
100
37.939.000
37.939.000
100
10
No 8
9
10
Kegiatan
Tempat & Tanggal Pelaksanaan
Pelatihan Pengelolaan Oblik dan Perbekkes di Puskesmas Pembantu
Bengkulu 7-9 Agustus 2007
Pelatihan Pengelolaan Oblik dan Perbekkes di Puskesmas Pembantu
Bengkulu Utara 7-9 Agustus 2007
Pelatihan Pengelolaan Oblik dan Perbekkes di Puskesmas Pembantu
Rejang Lebong 7-9 Agustus 2007
Jumlah
Alokasi (Rp)
Realisasi(Rp)
%
26.625.800
26.516.800
99,59
34.715.800
34.715.800
100
37.255.800
37.255.800
100
468.534.300
461.005.100
98,39
Tabel - 3: Daftar Kegiatan Yang Dibiayai Dana WHO No
Kegiatan
1
Training of Trainer for Health Professionals and Community Empowerment Regarding Rational Use of Medicine
2
Training of Trainer for MTP Technique and Training of Mother Activities Learning To Promote Rational Use of Medicine for Health Professional
Alokasi Anggaran (Rp.) 47.103.200
90.113.800
Realisasi (Rp.)
%
Keterangan / Sumber Dana
47.097.960
99,98
WHO / Dilaksanakan oleh Dit Bina Penggunaan obat Rasional
89.895.400
99,75
WHO / Dilaksanakan oleh Dit Bina Penggunaan obat Rasional
11
No
3
4
5
Kegiatan
Alokasi Anggaran (Rp.) 24.598.000
Realisasi (Rp.)
%
Keterangan / Sumber Dana
To conduct of Trainers for Health Professionals on Advocasy Ability Regarding Rational Use of Medicine Community 52.250.000 Empowerment Regarding The Rational Use of Drug at Desa Siaga
24.577.800
99,95
WHO / Dilaksanakan oleh Dit Bina Penggunaan obat Rasional
52.243.950
100
WHO / Dilaksanakan oleh Dit Bina Penggunaan obat Rasional
To conduct Training of Trainers on Medicine Information Services in Hospital
44.065.800
43.690.000
99,94
WHO / Dilaksanakan oleh Dit Bina Komunitas dan Klinik
Jumlah
258.121.800
257.505.100
99,76
12
BAB III SUMBER DAYA
A.
Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sampai akhir tahun 2007 berjumlah 181 orang, dengan perincian pejabat struktural 59 orang, jabatan fungsional 8 orang dan tenaga staf sebanyak 114 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-4 dibawah ini:
Tabel - 4: Distribusi Pegawai Menurut Unit Kerja dan Jabatan Tahun 2007 JABATAN NO
1 2 3 4 5
UNIT KERJA
Setditjen Bina Farmasi dan Alkes Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alkes Jumlah
JUMLAH
STRUKTURAL
FUNGSIONAL
STAF
18
8
49
75
10
14
24
10
16
26
10
19
29
11
16
27
114
181
59
8
Jenjang pendidikan masih merupakan indikator yang cukup sensitif untuk menilai kekuatan SDM suatu institusi. Berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada 36 orang S2, 45 orang Apoteker, 3 orang dokter, 1 orang dokter gigi, 24 orang sarjana lainnya serta 12 orang Diploma-3, Asisten Apoteker 5 orang, SMA 53 orang dan SMP 2 orang. Sedangkan Tabel-5 memperlihatkan distribusi pegawai menurut unit kerja dan jenjang pendidikan terakhir.
13
Tabel - 5 : Distribusi Pegawai Menurut Unit Kerja dan Jenjang Pendidikan Tahun 2007
NO
1 2
3
4
5
UNIT KERJA
Setditjen Bina Farmasi dan Alkes Dit. Bina Penggunaan Obat Rasional Dit. Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Dit. Bina Produksi dan Distribusi Alkes Jumlah
S-2
APT
16
11
5
5
6
9
6
9
3
11
36
45
dr
drg
SE
S.Sos
S.Kom
ST
SH
AMD
D3 Lain
AA
SMA
2
9
1
1
3
4
2
1
25
3
1
3
3
1
1
1
1
3
13
1
1
1 1
2
2 5
9
3
∑
75
5
1
2
SMP
2
24
9
26
3
8
29
1
6
27
5
53
2
181
Adapun distribusi pegawai menurut unit kerja dan golongan kepangkatan dapat dilihat pada tabel-6 berikut:
Tabel - 6 : Distribusi Pegawai Menurut Unit Kerja dan Golongan Tahun 2007 II NO
1 2 3 4 5
III
IV
UNIT KERJA
Sekretariat Bina Farmasi dan Alkes Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alkes Jumlah
∑
%
∑
%
∑
%
∑
%
8
10.67
60
80
7
9.33
75
41.4
5
20.83
13
54.2
6
25
24
13.3
3
11.54
16
61.5
7
26.9
26
14.4
3
10.35
21
72.4
5
17.2
29
16
3
11.11
19
70.4
5
18.5
27
14.9
22
12.2
129
71.3
30
16.6
181
100
14
Sedangkan distribusi pegawai menurut unit kerja dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel - 7 berikut : Tabel - 7 : Distribusi Pegawai Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin Tahun 2007 No
Perempuan
Unit Kerja
Laki-laki
∑
%
∑
%
Jumlah Pegawai
Persen
1
Setditjen Binfar & Alkes
35
46.67
40
53.33
75
41.44
2
Dit Bina Penggunaan Obat Rasional
13
54.17
11
45.83
24
13.26
3
Dit Bina Farmasi Komunitas & Klinik
18
69.23
8
30.77
26
14.36
4
Dit Bina Obat Publik & Perbekkes
18
62.07
11
37.93
29
16.02
5
Dit Bina Produksi & Distribusi Alkes
19
70.37
8
29.63
27
14.92
181
100.00
103
JUMLAH
56.91
PERSENTASE
B.
78 43.09
Keuangan
1. Pelaksanaan Realisasi Belanja Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Rincian anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel berikut ini :
Tabel - 8 : Rincian Anggaran dan Realisasi per-Jenis Satuan Kerja No
Uraian
1
Satuan Kerja Pusat
2 3
Anggaran Semula (Rp)
Anggaran setelah Revisi (%)
Realisasi Belanja (Rp)
Persentase (%)
687.343.120.000
907.422.678.000
579.308.014.765
63,84
Dekonsentrasi
40.000.000.000
27.909.409.000
22.418.395.812
80,33
Tugas Pembantuan
44.000.000.000
44.000.000.000
41.522.389.547
94,37
771.343.120.000
979.332.087.000
643.248.800.124
65,68
Jumlah
15
Dari tabel-8 dapat dijelaskan bahwa dana Dekonsentrasi terealisasi hanya 80,33%, hal ini dikarenakan adanya kebijakan Menteri Keuangan No. S.348/MK.02/2007, tertanggal 30 Juli 2007 tentang penyesuaian Belanja Perjalanan Dinas tidak mengikat yaitu sisa anggaran yang dapat dipergunakan hanya 30%. Selain itu DIPA Revisi terlambat diterima sehingga sisa anggaran tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dana Dekonsentrasi yang masih terlihat realisasinya Rp.0,- (NOL) adalah Dinas Kesehatan Propinsi Banten. Hal ini disebabkan karena adanya tanda bintang yang diajukan pencairannya tidak turun sampai akhir tahun anggaran (lihat lampiran -2). Dana Tugas Pembantuan yang masih terlihat realisasinya Rp.0,- (NOL) adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Hal ini disebabkan pada saat pengajuan SPP/SPM oleh KPPN ditolak karena tidak terdapat biaya perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu dilakukan revisi DIPA, namun pada akhir tahun anggaran revisi DIPA tersebut baru turun (lihat lampiran-3).
Grafik -1 : Rincian Anggaran dan Realisasi per-Jenis Satuan Kerja
1,000,000,000,000 900,000,000,000 800,000,000,000 700,000,000,000 600,000,000,000 Anggaran Setelah Revisi Realisasi Belanja
500,000,000,000 400,000,000,000 300,000,000,000 200,000,000,000 100,000,000,000 0 Satker Pusat
Dekonsentrasi
Tugas Pembantuan
16
Tabel -9 : Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Kode Jenis Uraian Jenis Belanja Belanja
Anggaran setelah Revisi (%)
Realisasi Belanja (Rp)
Persentase (%)
13.289.148.000
9.180.201.846
69,08
51
Belanja Pegawai
52
Belanja Barang 619.387.848.000
290.441.458.656
46,89
53
Belanja Modal
46.655.091.000
44.020.184.109
94,35
57
Belanja Sosial
300.000.000.000
299.573.794.150
99,86
Jumlah
979.332.087.000
643.215.638.761
65,68
Dari tabel -9 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi tersebut berasal dari seluruh satuan kerja dalam lingkup UAPPA-E1 yang tersebar di 33 provinsi. Untuk Belanja Pegawai terserap 69,08% disebabkan karena Belanja Vakasi yang semula dialokasikan sebesar Rp. 200.000,- per bulan ternyata direalisasikan hanya Rp. 75.000,- per bulan. Begitu pula Belanja Barang terserap 46,89% disebabkan karena pengadaan barang pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ada yang tidak terealisasi yaitu pengadaan vaksin flu burung, obat flu burung, Early Detection Kit, Pembuatan Naskah Akademik RUU tentang Obat dan Revisi regulasi per Undang-undangan tentang pangan (naskah akademik & RPP). Hal ini disebabkan pengadaan Barang/Jasa tersebut tidak mungkin dilaksanakan dengan waktu yang terbatas karena APBNP Revisi III baru turun pada tanggal 23 November 2007. Grafik - 2 : Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja 700,000,000,000 600,000,000,000 500,000,000,000 400,000,000,000
Anggaran Setelah Revisi Realisasi Belanja
300,000,000,000 200,000,000,000 100,000,000,000 0 Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Sosial
17
BAB IV REALISASI KEGIATAN TAHUN 2007
A. REALISASI KEGIATAN DUKUNGAN DAN OPERASIONAL 1. Tugas dan Fungsi a. Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. b. Fungsi 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, penyediaan data dan informasi serta perizinan yang berkaitan dengan obat dan makanan; 2) Pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian; 3) Pengelolaan urusan keuangan; 4) Penyiapan bahan penataan organisasi dan jabatan fungsional; 5) Penyiapan bahan urusan hukum dan hubungan masyarakat; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan.
2. Sumber Daya Manusia Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes terdiri dari 4 bagian yaitu : a. Bagian Umum dan Kepegawaian yang terdiri dari Kasubbag Tata Usaha dan Gaji, Kasubbag Rumah Tangga dan Kasubbag Kepegawaian b. Bagian Program dan Informasi yang terdiri dari Kasubbag Program, Kasubbag Data dan Informasi dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan c. Bagian Keuangan terdiri dari Kasubbag Anggaran, Kasubbag Perbendaharaan dan Kasubbag Verifikasi & Akuntansi d. Bagian Hukum dan Organisasi terdiri dari Kasubbag Hukum, Kasubbag Organisasi dan Kasubbag Humas Sumber daya manusia yang ada di sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berjumlah 75 orang, terdiri dari pejabat struktural 18 orang termasuk Dirjen Binfar dan Alkes serta Sekretaris Ditjen Binfar dan Alkes, jabatan fungsional 8 orang dan staf 49 orang.
18
3. Keuangan Anggaran Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes tahun 2007 sebesar Rp. 893.668.268.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 566.686.807.553,(63,41%).
4. Regulasi dan Sertifikasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam hal ini Bagian Hukum dan Organisasi menangani izin Usaha yaitu izin Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF), Industri Obat Tradisional dan Industri Kosmetika. Surat Keputusan izin usahanya ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sampai Bulan Desember tahun 2007. Total usulan 274 buah, izin yang telah diterbitkan 268 buah. Secara rinci izin PBF yang diterbitkan oleh Bagian Hukum & Organisasi sebanyak 197 buah, izin PBBBF yang diterbitkan sebanyak 21 buah, izin Industri Farmasi yang diterbitkan sebanyak 19 buah, izin Industri Obat Tradisional yang diterbitkan sebanyak 15 buah, dan izin Industri Kosmetika yang telah diterbitkan sebanyak 16 buah. Pada prinsipnya semua berkas yang masuk diproses dan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung setelah berkas lengkap SK perizinan sudah diterbitkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 3, 4, 5, 6 dan 7.
Grafik - 3 : Realisasi Perizinan PBF, PBBF, Industri Farmasi, Obat Tradisional, dan Kosmetika Tahun 2007.
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Realisasi
PBF
PBBBF
Industri Farmasi
IOT
Industri Kosmetika
19
Selain izin usaha, Setditjen Binfar dan Alkes juga menerbitkan izin impor/ekspor prekursor, psikotropika dan narkotika, yang meliputi izin Importir Produsen (IP-Prekursor) 42 buah, Importir Produsen Psikotropika (IP-Psikotropika) 17 buah, Importir Produsen Narkotika (IP Narkotika) 2 buah khusus untuk PT. Kimia Farma, Importir terdaftar Prekursor 2 (IT-Prekursor) 1 buah, Importir terdaftar Psikotropika (IT-Prekursor) 3 buah, Eksportir Produsen Prekursor (EP-Prekursor) 4 buah, Eksportir Produsen Psikotropika (EP-Psikotropika) sebanyak 4 buah, Surat Persetujuan Impor/Ekspor (SPI/SPE Prekursor) 232 buah, Surat Persetujuan Impor (SPI) Narkotika 39 buah (Lampiran 8, 11, 12,13, 14) Selama tahun 2007 jumlah total izin yang dikeluarkan sebanyak 344 buah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel - 10: Daftar Perizinan Prekursor, Psikotropika, dan Narkotika yang Diterbitkan Tahun 2007 KATEGORI
PREKURSOR/ PSIKOTROPIKA/NARKOTIKA
JUMLAH
IP IP IP SPI SPI/SPE EP EP IT IT
PREKURSOR PSIKOTROPIKA NARKOTIKA NARKOTIKA PREKURSOR PREKURSOR PSIKOTROPIKA PREKURSOR PSIKOTROPIKA Jumlah
42 17 2 39 232 4 4 1 3 344
5. Perundang – undangan Dalam tahun 2007 telah diterbitkan beberapa peraturan perundangundangan sebagai terobosan di bidang kefarmasian, yaitu : a. Peraturan Presiden RI Nomor: 94 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan Atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat spesifik dan Alat Kesehatan Yang Berfungsi Sebagai Obat b. Peraturan Presiden RI Nomor: 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah c. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 208/Menkes/SK/II/2007 tentang Pedoman Umum Pengadaan Perbekalan Kesehatan Tahun 2007 20
d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 521/Menkes/SK/IV/2007 tentang Harga Obat Generik
Nomor.
g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 695/Menkes/PER/VI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 184/Menkes/Pr/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 696/ Menkes/PER/VI/2007 tentang Harga Obat Generik Bernama Dagang Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah i.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 904/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Pemberian Kuasa Pendelegasian Kewenangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
j.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 955/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Obat-Obat Tambahan di Luar Formularium pada Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2007
Sedangkan peraturan perundangan bidang kefarmasian yang masih dalam proses penyelesaian, yaitu : a.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian.
b.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Prekursor.
6. Realisasi Kegiatan Realisasi kegiatan di Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah sebagai berikut : a. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kewarganegaraan 1) Telah dilaksanakannya pembayaran kepada pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang terdiri dari pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi. 2) Telah terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai sebagai penunjang dalam pelaksanaan kedisiplinan dan tata tertib pegawai Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 21
3) Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kel.kerja/konsultasi di dalam dan luar negeri 4) Pengadaan perlengkapan kantor (ATK, Barang cetak, Alat rumah tangga, Langganan majalah) keperluan sehari-hari perkantoran. 5) Terbayarnya langganan daya dan jasa 6) Terlaksananya perawatan gedung kantor dan gedung obat serta biaya pemeliharaan peralatan dan mesin seperti AC split, peralatan komputer dan barang inventaris lainnya. 7) Telah dilaksanakannya perawatan sarana dan prasarana kantor. 8) Penyelenggaraan tata usaha perpustakaan dan dokumentasi:
perkantoran,
kearsipan,
a) Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan Ditjen Binfar dan Alkes. b) Terselenggaranya perpustakaan/kearsipan/ dokumentasi
Menghadiri undangan untuk kegiatan TU dari Unit terkait yaitu undangan TU Biro Umum yang dilaksanakan di Bapelkes Sukajadi Bandung sebanyak 5 orang. Menghadiri undangan Arsip Nasional (pelatihan Pengawasan Arsip) yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 10 November 2007 di Diklat Arnas Bogor sebanyak 2 orang. Menghadiri undangan Arsip Nasional (pelatihan Penilai Jabatan Arsiparis) yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 17 November 2007 di Diklat Arnas Bogor sebanyak 2 orang. Terbinanya tata persuratan Ditjen Binfar dan Alkes yang dilaksanakan di Denpasar, Bali pada tanggal 14 s.d. 17 Mei 2007 dengan peserta sebanyak 25 orang.
c) Terlaksananya Konsolidasi dalam tata kearsipan dengan Arsip Nasional yang dilaksanakan pada tangal 7 s.d. 10 Juni 2007 di Bapelkes Cimacan sebanyak 15 orang. 9) Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi.
22
b. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. 1) Administrasi Kegiatan. 2) Penyusunan naskah buku lainnya. a) Pembuatan himpunan perundang-undangan dalam bentuk buku b) Pencetakan buku peraturan jabatan fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker 3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis a) Terlaksananya pelatihan manajemen peningkatan SDM di bidang kesekretariatan yang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 26 April di Bapelkes Cilandak dengan jumlah peserta 2 orang. b) Terlaksananya pelatihan dan penyempurnaan software gaji Ditjen Binfar dan Alkes yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2007 dengan jumlah peserta 7 orang. c) Terlaksananya pengembangan sumber daya petugas hukum sejumlah 5 orang. 4) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional a) Terlaksananya Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker yang dilaksanakan pada minggu I, II. III dan IV di 26 provinsi (31 Kota & 21 Kabupaten) b) Meningkatnya Kemampuan 35 orang pegawai Ditjen Binfar dan Alkes dibidang Perencanaan. 5) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian a) Tersusunnya Pemutakhiran Data Kepegawaian yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d.14 Nopember 2007, di Bogor Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang. b) Terlaksananya Percepatan penyelesaian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMK) bagi Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d.14 Nopember 2007, di Bogor Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang. c) Terlaksananya pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 3 Agustus 2007 di Bogor Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang.
23
d) Tersusunnya formasi pegawai di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d.11 Agustus 2007 di Bogor Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. e) Terlaksananya pembahasan dan penilaian Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker sebanyak 12 kali pertemuan yang dilaksanakan di Bogor Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang. f)
Terkoordinasinya administrasi kepegawaian Ditjen Binfar dan Alkes sejumlah 4 kali pertemuan
6) Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa. Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi Bidang Kefarmasian dan Alkes di 33 provinsi (lihat lampiran 15 s.d. 17) 7)
Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program a) Tersusunnya bahan rapat kerja DPR dan Pidato Presiden. b) Tersusunnya program dan rencana kerja Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes yang terdiri dari membahas rencana kerja tahunan, mengevaluasi pembahasan rencana program, menyusun anggaran biaya, persiapan awal menyusun program yang diikuti dengan pertemuan lanjutan, menyusun RKAKL, menyusun DIPA dan menyusun program dekonsentrasi.
8)
Terbina dan terevaluasinya hasil-hasil pemeriksaan (LHP) dan tindak lanjut.
9) Terselenggaranya humas dan protokol untuk meliput kegiatan yang ada di Ditjen Binfar dan Alkes. 10) Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi. a) Tersusunnya buletin Infarkes Ditjen Binfar dan Alkes. b) Terlaksananya Press Tour mengikuti Menkes/Dirjen Binfar dan Alkes.
kunjungan
kerja
c) Terlaksananya pameran Ditjen Binfar dan Alkes. d) Terpromosinya Ditjen Binfar dan Alkes melalui media massa dengan adanya dialog interaktif TV baik di TVRI maupun TV swasta lainnya.
24
11) Evaluasi/Laporan kegiatan Terlaksananya konsinyasi penyusunan laporan tentang perijinan PBF, Industri Farmasi, IOT, Kosmetika dan Prekursor. 12) Rapat-rapat koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/ Konsultasi a) Terlaksananya rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan Kelompok Kerja yang dilaksanakan secara rutin. b) Terlaksananya Rapat Konsultasi Teknis Program Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang diselenggarakan di Medan tanggal 12 s.d. 16 Februari 2007 dan di Surabaya pada tanggal 28 s.d. 30 Mei 2007. 13)
Penatausahaan, Anggaran:
Pembukuan
Verifikasi
dan
Pelaksanaan
a) Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 10 Januari 2007 di Bandung Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang. b) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 17 Januari 2007 di Bandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang. c) Tersusunnya petunjuk teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 April 2007 di Bandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang. d) Tersusunnya harga perhitungan sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 18 Maret 2007 di Bandung Jawa Barat, dengan jumlah peserta sebanyak 31 orang. e) Tersusunnya pembukuan dan verifikasi pertanggung jawaban keuangan semester I dan II dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 23 Mei 2007 di Bandung Jawa Barat, dengan jumlah peserta sebanyak 9 orang, dan tanggal 17 s.d. 19 September 2007 dengan jumlah peserta sebanyak 5 orang. f) Terlaksananya rekonsilidasi data perhitungan anggaran (PA) semester I dan II dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 April 2007 di Bandung Jawa Barat, dengan peserta sebanyak 10 25
orang dan tanggal 16 s.d. 18 Juli 2007 di Ciloto, dengan jumlah peserta sebanyak 5 orang. g) Terlaksananya tindak lanjut hasil pembukuan dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 Juni 2007 di Bandung Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 11 orang. h) Terevaluasinya pelaksanaan anggaran dilaksanakan di Jawa Barat sebanyak 3 kali dengan jumlah peserta sebanyak 7 orang/pertemuan. 14) Penelitian klasifikasi, registrasi, penerapan sistem kearsipan. a) Terevaluasinya penerapan kearsipan dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 12 Desember 2007 di Bapelkes Sukajadi Bandung dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang. b) Tersusunnya petunjuk teknis tentang tata persuratan di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Maret 2007 di Bapelkes Sukajadi Bandung dengan jumlah peserta sebanyak 23 orang. 15) Terlaksananya pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang/ surat. 16) Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum a) Tersusunnya review/inventaris peraturan perundang-undangan bidang obat, bahan obat dan bidang perbekalan kesehatan. b) Tersusunnya review/inventaris peraturan perundang-undangan di bidang psikotropika dan bahan berbahaya c) Tersusunnya review/inventaris peraturan perundang-undangan bidang makanan dan minuman serta obat tradisional d) Terpantaunya penanganan kasus masyarakat Ditjen Binfar dan Alkes
hukum,
pengaduan
e) Tersusunnya pembahasan peraturan hak paten obat untuk kepentingan masyarakat f) Tersusunnya review pembahasan tentang praktek kefarmasian
perundang-undangan
g) Tersusunnya review inventaris peraturan perundang-undangan tentang narkotika 26
h) Tersusunnya review pembahasan perundang-undangan tentang prekursor. 17) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan. a) Terlaksananya pembinaan perbendaharaan dalam rangka peningkatan SDM b) Tersusunnya buku petunjuk tambahan pelaksanaan anggaran c) Tersusunnya bahan nota keuangan. d) Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan Ditjen Binfar dan Alkes e) Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan keuangan di 32 provinsi f) Tersusunnya buku laporan realisasi dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Desember 2007 di Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 6 orang g) Terlaksananya penyuluhan bendaharawan pengelolaan keuangan di Departemen Keuangan 18)
Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Pemerintah
Sistem
di
bidang
Akuntansi
a) Terbinanya Sistem Akuntansi Pemerintah dalam rangka peningkatan SDM dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 29 April di Bandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang/pertemuan. b) Terlaksananya pengolahan data Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) semester I dan II dilaksanakan dua kali pertemuan yaitu pada tanggal 18 s.d. 20 Januari 2007 di Bandung yang diikuti oleh 11 orang peserta, dan pada tanggal 9 s.d 11 juli 2007 di Bandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang. c) Terlaksananya rekonsiliasi data Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) semester I dan II dilaksanakan tiga kali pertemuan yaitu :
tanggal 16 s.d. 18 Februari 2007, dilaksanakan di Bandung dengan diikuti oleh 11 orang peserta tanggal 26 s.d. 28 Maret 2007 dilaksananakan Cisarua, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 5 orang tanggal 19 s.d. 21 April 2007 bertempat di Cisarua yang diikuti oleh 7 orang peserta 27
d) Tersusunnya buku laporan realisasi anggaran dan neraca Tk. Eselon I dilaksanakan dua kali pertemuan pada tanggal 16 s.d. 18 April 2007, diikuti oleh 10 orang peserta, dan pada tanggal 3 s.d. 5 September 2007 diikuti oleh 4 orang peserta, yang semuanya dilaksanakan di Jawa Barat. e) Terlaksananya technical assistant Sistem Akuntansi di 20 provinsi. 19) Pembinaan penerimaan negara bukan pajak. a) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan target PNBP dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Nopember 2007 di Bandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 5 orang. b) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan rancangan penetapan biaya PNBP untuk pelayanan prodis alkes dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 24 Januari 2007 di Bandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang. c) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan final besaran tarif PNBP untuk pelayanan prodis alkes dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 31 Januari 2007 di Bandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang. d) Terlaksananya rekonsiliasi realisasi PNBP untuk perhitungan anggaran semester I dan II dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 12 Desember 2007 di Bandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 9 orang. e) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan rancangan tarif PNBP untuk perijinan PBF dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 28 Maret 2007 di Bandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang. f) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan final besaran tarif PNBP untuk perijinan PBF dilaksanakan pada tanggal 30 April s.d. 2 Mei 2007 di Bandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang. g) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan rancangan tarif PNBP untuk perijinan PBBF dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 Mei 2007 di Bandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang.
28
h) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan final besaran tarif PNBP untuk perijinan PBBF dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 30 Mei 2007 di Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang. i) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan rancangan tarif PNBP untuk perijinan IOT & kosmetika dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 13 juni 2007 di Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang. j) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan final besaran tarif PNBP untuk perijinan IOT dan kosmetika dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 27 Juni 2007 di Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang. k) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan rancangan tarif PNBP untuk perijinan prekusor dan importir prekusor dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2007 di Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 11 orang. l) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan final besaran tarif PNBP untuk perijinan prekusor dan importir prekusor dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2007 di Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 11 orang. m) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan rancangan tarif PNBP untuk perijinan importir narkotika dan psikotropika dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 6 Juni 2007 di Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang. n) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan final besaran tarif PNBP untuk perijinan importir narkotika dan psikotropika dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 Juli 2007 di Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang. 20) Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan. a) Tersusunnya/updating hasil pendataan dan penataan barang milik negara berbasis SABMN dengan jumlah peserta masingmasing 22 orang yang dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu sebagai berikut: di lingkungan Setditjen Binfar & Alkes pada tanggal 29 Januari s.d. 1 Februari 2007 berlokasi di Serang; di lingkungan Dit. Bina Farkomnik pada tanggal 19 s.d. 22 Februari 2007 berlokasi di Serang; di lingkungan Dit.Bina Oblik dan Perbekkes pada tanggal 26 Februari s.d. 1 Maret 2007 berlokasi di Bandung; 29
di lingkungan Dit.Bina Penggunaan Penggunaan Obat Rasional pada tanggal 26 s.d. 29 Maret 2007 berlokasi di Bandung; Di lingkungan Dit.Bina Prodis & Alkes pada tanggal 2 s.d. 5 April 2007 berlokasi di Bandung. b) Tersusunnya protap pengelolaan barang habis pakai yang dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 24 Juni 2007 di Bandung dengan jumlah peserta 19 orang dan sosialisasinya yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juni 2007 di Bandung dengan jumlah peserta 22 orang. c) Tersusunnya spesifikasi fisik pengadaan barang milik negara tahun 2007. d) Tersusunnya rencana kebutuhan barang milik/ kekayaan negara untuk tahun 2008 dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 26 Juli 2007 di Bandung dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang. e) Terlaksananya menghadiri undangan dalam rangka koordinasi kegiatan administrasi dan pengelolaan dari provinsi ataupun dari Kabupaten/kota yang dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 18 Februari 2007 di Cisarua Bogor dengan jumlah peserta sebanyak 3 orang. f) Telah tersusunnya laporan kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan per-triwulan yaitu :
triwulan 1 dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2007 di Bandung dengan jumlah peserta sebanyak 22 orang; triwulan 2 dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 19 Juli 2007 di Bandung dengan jumlah peserta sebanyak 29 orang; triwulan 3 dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 30 November 2007 di Banten dengan jumlah peserta sebanyak 13 orang.
g) Terinventarisasinya barang milik kekayaan negara bersumber dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di 21 provinsi dengan jumlah peserta masing-masing dari provinsi 2 orang. 21) Analisis/pengkajian pengembangan organisasi dan tata laksana. a) Tersusunnya LAKIP Ditjen Binfar dan Alkes b) Terlaksananya penyempurnaan tata kerja organisasi yaitu membahas rancangan kepmenkes tentang organisasi dan tata kerja. 30
22) Pengembangan kelembagaan a) Terlaksananya pembekalan pemantapan program National Health Account Ditjen Binfar dan Alkes untuk meningkatkan kemampuam SDM serta perjalanan technical assistant ke 30 provinsi b) Terbahas dan tersusunnya materi website Ditjen Binfar dan Alkes. Media website menjadi media komunikasi cepat antara pengelola kesehatan pusat-daerah, akademisi, organisasi profesi kesehatan dan masyarakat umum serta membuka komunikasi dua arah bidang kefarmasian dan alat kesehatan. c) Terlaksananya konsultasi dalam rangka peningkatan kompetisi pengelolaan data dan pengembangan SIK d) Terlaksananya pengembangan rencana penganggaran Ditjen Binfar dan Alkes
program
dan
e) Terlaksananya pemantapan kinerja program dekonsentrasi di daerah di 33 provinsi dengan perjalanan dinas 66 orang pejabat/staf di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes f) Terlaksananya peningkatan kemampuan dibidang pengelolaan Website tingkat advance dan data lanjut. g) Terlaksananya implementasi Sistem Pelaporan Narkotika ditingkat Kabupaten/Kota dan Apotik, RS dan Puskesmas ke 66 Kabupaten/Kota di 33 provinsi h) Terlaksananya pengembangan SDM Kehumasan yaitu pendidikan dan pelatihan kehumasan, MC, Fotography serta Publishing, setting dan Advertising 23) Terlaksananya pengadaan Obat-obatan/vaksin meliputi : a) Pengadaan obat-obatan Buffer Stock Provinsi sebagai bantuan obat Buffer Stock Provinsi yang dikirim ke 33 Instalasi Farmasi Provinsi dan biaya distribusinya b) Pengadaan obat-obatan Buffer Stock Pusat sebagai bantuan obat Buffer Stock Pusat yang disimpan di Instalasi Farmasi Nasional dan biaya distribusinya c) Pengadaan obat-obatan cadangan bencana sebagai bantuan obat bencana dan biaya distribusinya 31
d) Pengadaan obat program termasuk obat anti Tuberculosis FDC kategori I e) Pengadaan obat haji termasuk pengadaan tambahan tas paket obat haji f) Pengadaan obat program gizi g) Pengadaan obat poliklinik Departemen Kesehatan h) Pengadaan obat Buffer Stock Kabupaten/Kota sebagai bantuan obat Buffer Stock Kabupaten/Kota yang disimpan di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan biaya distribusinya 24) Pembangunan Gudang/Lapangan penumpukan barang Terlaksananya renovasi Instalasi Farmasi Nasional 50mx10m 25) Operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi Terlaksananya penataan jaringan LAN dilingkungan Ditjen Binfar dan Alkes 26) Terlaksananya pengadaan perlengkapan sarana Instalasi Farmasi Nasional. 27) Terlaksananya pengadaan meubelair yang terdiri dari meja staf, kursi staf dan lemari arsip. 28) Terlaksananya pengadaan alat pengolah data yaitu 10 unit komputer, 5 laptop dan 10 unit printer. 29) Terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 5 unit. 30) Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional khusus yaitu 2 unit kendaraan roda 4 untuk distribusi obat. 31) Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan a) Terlaksananya monitoring dan pemantapan pelaksanaan pembangunan Instalasi Farmasi Daerah di 46 Kabupaten/Kota di 23 provinsi. b) Terlaksananya Analisa Program Obat dan Perbekkes dalam rangka keselarasan rencana aksi di 15 provinsi. c) Terpantau dan teranalisanya data anggaran di 31 provinsi. d) Terpantau dan terevaluasinya peraturan perundang-undangan bidang farmasi di 22 provinsi. 32
e) Terevaluasinya pelaksanaan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal bidang kefarmasian dan alat kesehatan di 11 provinsi. f) Termonitor dan terevaluasinya hasil kegiatan promosi di 20 provinsi. g) Termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan program obat dan perbekkes di 24 provinsi. h) Terverifikasinya data kefarmasian dan alat kesehatan. i) Terukurnya indikator program obat dan perbekalan kesehatan di 19 provinsi dan tersusunnya laporan tahunan pelaksanaan program dan kegiatan. 32) Fasilitas Penguatan Organisasi a) Tersosialisasinya organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan di empat provinsi dengan tujuan menyebarluaskan keberadaan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ke seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sehingga dapat tercapai kualitas optimal pengaturan dan pembinaan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Adapun empat provinsi tersebut adalah:
Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s.d. 1 Maret 2007 dengan peserta berjumlah 47 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota , Kepala Subdin/ Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, peserta Dinas Kesehatan Provinsi.
Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 22 April 2007 dengan peserta berjumlah 42 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Subdin/Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota, peserta Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai POM
Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Maret 2007 dengan peserta berjumlah 60 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Subdin/Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, peserta Dinas Kesehatan dan Balai POM
Bali dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 31 Mei 2007 dengan peserta berjumlah 58 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Subdin/Seksi Farmasi Dinas 33
Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, peserta Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, GP Farmasi, KKP Denpasar, Fakultas Farmasi Universitas Udayana, ISFI dan Gakeslab Bali. 33) Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi : a) Tersosialisasinya sistem pelaporan PBF dengan tujuan meningkatkan accessibility dan sharing data antara PBF dan Ditjen Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan untuk mengakomodir pendataan dari PBF serta mempermudah mengolah data dan informasi dari setiap unit kerja. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 provinsi yaitu: Sumatera Selatan pada tanggal 26 s.d. 28 Februari 2007. Peserta 59 orang yang terdiri dari 40 orang penanggung jawab PBF serta 10 orang dari Dinas Kesehatan Provinsi dan 9 orang dari petugas pusat;
Sumatera Utara pada tanggal 9 s.d. 11 Maret 2007. Peserta 61 orang yang terdiri dari 38 orang penanggung jawab PBF serta 13 orang dari Dinas Kesehatan Provinsi dan 10 orang dari petugas pusat;
Jawa Tengah pada tanggal 16 s.d. 18 Maret 2007. Peserta 102 orang yang terdiri dari 80 orang penanggung jawab PBF serta 12 orang dari Dinas Kesehatan Provinsi dan 10 orang dari petugas pusat;
Kalimantan Barat pada tanggal 26 s.d. 28 Maret 2007. Peserta 60 orang yang terdiri dari 40 orang penanggung jawab PBF serta 10 orang darin Dinas Kesehatan Provinsi dan 10 orang dari petugas pusat.
b) Tersosialisasinya perundang-undangan Bidang Farmasi di 5 provinsi yaitu :
Provinsi Papua dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 21 Februari s.d. 25 Februari 2007 dengan peserta berjumlah 55 orang yang terdiri dari Kepala Dinas dan pejabat yang menangani masalah kefarmasian dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-provinsi Papua dan dari Dinas Kesehatan Provinsi
Provinsi Sulawesi Tenggara, dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 25 Februari 2007 dengan peserta berjumlah 55 orang yang terdiri dari Kepala Dinas dan pejabat yang menangani masalah kefarmasian dari Dinas Kesehatan 34
Kabupaten/Kota se-provinsi Kesehatan Provinsi
Papua
dan
dari
Dinas
Provinsi Kalimantan Timur, dilaksanakan di Samarinda pada tanggal 26 s.d. 29 April 2007 dengan peserta berjumlah 42 orang yang terdiri dari Kepala Dinas dan pejabat yang menangani masalah kefarmasian dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-provinsi Kalimantan Timur
Sulawesi Selatan, dilaksanakan di Makasar pada tanggal 22 s.d. 25 Maret 2007 dengan peserta berjumlah 61 orang yang terdiri dari Kepala Dinas dan pejabat yang menangani masalah kefarmasian dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-provinsi Sulawesi Selatan
Bali, dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 24 s.d. 27 Mei 2007 dengan peserta berjumlah 57 orang yang terdiri dari Kepala Dinas dan pejabat yang menangani masalah kefarmasian dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seprovinsi Bali
c) Tersosialisasinya Kebijakan Obat Tradisional Nasional dengan mengundang 66 orang peserta dari 33 provinsi.
B. PROGRAM BINA PENGGUNAAN OBAT RASIONAL 1. Tugas dan Fungsi a. Tugas Direktorat Bina penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi, bimbingan teknis dan pengendalian serta evaluasi di bidang penggunaan obat rasional. b. Fungsi 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penggunaan obat rasional dan obat esensial nasional; 2) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penggunaan obat rasional dan obat esensial nasional; 3) Pemberian bimbingan teknis dan pengendalian di bidang penggunaan obat rasional dan obat esensial nasional; 4) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penggunaan obat rasional dan obat esensial nasional; 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
35
2. Tujuan Untuk meningkatkan penggunaan obat rasional dan obat essensial nasional di setiap fasilitas kesehatan masyarakat, melindungi masyarakat dari resiko pengobatan tidak rasional dan meningkatkan mutu, efisiensi dan efektifitas pelayanan farmasi. Tujuan yang lebih khusus bidang penggunaan obat rasional adalah terlaksananya penggunaan obat secara rasional di stakeholder maupun masyarakat.
3. Sasaran Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatkan penggunaan obat rasional dan obat essensial nasional, melakukan promosi, pembinaan dan advokasi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penggunaan obat rasional dan obat essensial nasional, menyusun peraturan perundangundangan dan mengembangkan SDM kesehatan untuk meningkatkan penggunaan obat rasional dan obat essensial nasional dan sasaran program dititik beratkan pada produsen obat, penjual obat, pemerintah dan daerah, tokoh masyarakat, pembuat iklan serta dengan sektor terkait.
4. Strategi peningkatan Penggunaan Obat Rasional (POR) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional mewujudkan visi dan misinya yang bertujuan untuk : a. edukasi yang meliputi pembekalan POR tenaga kesehatan, advokasi POR dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE); b. manajerial yang meliputi penyusunan norma, standar, pedoman dan kebijakan; c. regulasi yang meliputi kebijakan obat nasional, Komite Nasional Farmasi dan Terapi (KNFT), Kebijakan Obat Tradisional Nasional (Kotranas), peresepan obat generik, Harga Eceran Tertinggi (HET), serta Spesial Access Scheme (SAS).
5. Sumber Daya Manusia Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional terdiri dari : a. Subdirektorat Standarisasi Bimbingan Tekhnis Penggunaan Obat Rasional yang terdiri dari Seksi Standarisasi Penggunaan Obat Rasional dan Seksi Bimbingan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional; b. Subdirektorat Promosi Penggunaan Obat Rasional terdiri dari Seksi Materi Promosi Penggunaan Obat Rasional dan Seksi Kerjasama Promosi Penggunaan Obat Rasional; 36
c.
Subdirektorat Bina obat Esensial Nasional yang terdiri dari Seksi Standarisasi Obat Esensial Nasional dan Seksi Bimbingan dan Evaluasi Obat Esensial Nasional; d. Subbagian Tata Usaha; e. Kelompok Jabatan Fungsional. Sumber daya manusia yang ada di Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional berjumlah 24 orang, terdiri dari pejabat struktural 10 orang dan staf 14 orang.
6. Keuangan Anggaran Bina Penggunaan Obat Rasional tahun 2007 sebesar Rp.3.890.454.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.847.927.750,- (98,91%).
7. Realisasi Kegiatan 1) Administrasi Umum Tujuan : a) Terlaksananya seluruh kegiatan Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional tahun 2007 sesuai dengan rencana yang telah dijadwalkan dengan baik b) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai agar mampu mengatasi masalah di lingkungan kerja 2) Penyusunan naskah buku lainnya. Tersusunya formularium ilmu penyakit kulit dan kelamin dengan tujuan khusus meningkatnya penggunaan obat rasional khususnya di bidang kesehatan kulit dan kelamin. Kegiatan ini diselenggarakan di Provinsi DIY pada tanggal 18 s.d 21 April 2007 dengan peserta dan undangan 34 orang. 3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis POR Terlaksananya pembekalan Penggunaan Obat Rasional tenaga supervisi di Dinas Kesehatan Provinsi dalam rangka membina tenaga kesehatan untuk peningkatan POR yang diadakan di provinsi-provinsi yaitu : a) Bali yang diadakan pada tanggal 21 s.d. 23 Juni 2007, dengan jumlah peserta pusat dan daerah sebanyak 46 orang.
37
b) Kepri yaitu di Batam pada tanggal 12 s.d. 14 Juli 2007 dengan mengundang Kepala Dinas Kesehatan wilayah Sumatera yaitu : provinsi Aceh Darusalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Riau dan Bangka Belitung dengan jumlah peserta pusat dan daerah sebanyak 31 orang. c) Kalimantan Barat yaitu di Pontianak pada tanggal 14 s.d. 16 Juni 2007 dengan mengundang Kepala Dinas Kesehatan wilayah Kalimantan yaitu : provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta pusat dan daerah sebanyak 46 orang. d) Sulawesi Utara yaitu di Menado pada tanggal 25 s.d. 27 Juli 2007 dengan mengundang Kepala Dinas Kesehatan wilayah Sulawesi yaitu : provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Dinkes Provinsi Gorontalo dengan jumlah peserta pusat dan daerah sebanyak 30 orang. 4) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tenaga Farmasi (Dispenser) Terlaksananya Pembekalan Tenaga Farmasi (Dispenser) sehingga terciptanya tenaga farmasi yang profesional yang dapat meningkatkan penggunaan obat secara rasional dengan sasaran Apoteker Puskesmas Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan di: a) Jambi, yang diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Mei 2007, dengan jumlah peserta sebanyak 52 orang, sasaran Apoteker Puskesmas Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi b) Bandung, yang di selenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Juni 2007 dengan peserta sebanyak 74 orang, sasaran Apoteker Puskesmas Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi c) Bogor, Gelombang I diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2007 dengan peserta sebanyak 50 orang dengan sasaran Apoteker pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit di 11 Provinsi di Indonesia. d) Bogor, Gelombang II diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2007 dengan peserta sebanyak 56 orang Apoteker pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit di 11 Provinsi di Indonesia.
38
5) Evaluasi/Laporan kegiatan a) Tersusunnya laporan Akuntabilitas yang diselenggarakan di Bogor tanggal 15 s.d. 17 Nopember 2007 peserta dan para undangan sebanyak 15 orang yang dihasilkan sebuah buku Laporan Akuntabilitas Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional. b) Tersusunnya Laporan Tahunan Tahun 2007 yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 12 s.d. 15 Desember 2007 jumlah panitia dan peserta sejumlah 15 orang yang dihasilkan Buku laporan Tahunan Tahun 2007 Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional. c) Terlaksananya Evaluasi dan implementasi penggunaan obat tradisional yang diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Nopember 2007 di Bandung dengan peserta terdiri dari Kepala Sub Dinas/Seksi/Pengelola Farmasi, Dinas Kesehatan Provinsi, Lintas sektor/Program terkait, Tim Pakar Profesional terkait, Dokter SP3T di Rumah Sakit terpilih, staf terkait Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional. Kegiatan ini menghasilkan data penggunaan obat tradisional di Rumah Sakit Pemerintah. d) Terlaksananya Evaluasi dan Implementasi SAS di Bogor Jawa Barat pada tanggal 12 s.d. 15 April 2007 dengan peserta 50 orang antara lain KFT Rumah Sakit, POM, Ditjen Yanmedik, Prodis Alkes Kimia farma dan RSCM. Pada pertemuan ini peserta memahami yang kembali tugas pokok dan fungsi serta mekanisme pengadaan obat dan alat kesehatan, membentuk tim penilai pusat. Sesuai dengan SK Kepmenkes No. 1379.A/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Obat, Alat Kesehatan dan Makanan Khusus maka ditunjuk Rumah Sakit Pendidikan 11 (sebelas) RS Pendidikan ditunjuk sebagai PROS dan dari hasil pertemuan kiranya ditambah jumlahnya serta perlu peninjauan kembali SK Menkes tersebut sedangkan PRON tetap ditunjuk Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Untuk SAS kategori A aspek hukumnya dapat ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit PROS guna mempercepat keluarnya SAS dari pabean. SAS kategori B ditandatangani oleh Dirjen Binfar & Alkes. Diperlukan sosialisasi bahwa pemerintah telah menunjuk PT Kimia Farma sebagai Importir bagi SAS tersebut.
39
e) Terlaksananya Revisi Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas untuk menjadi buku baru sebanyak enam kali pertemuan dengan jumlah peserta sebanyak 141 orang.
Pertemuan I tanggal 25 April 2007 diperoleh kesepakatan lintas direktorat dalam Depkes untuk merevisi setelah 20 tahun lamanya tanpa merubah judul dan merupakan dokumen Depkes yang legalitasnya dengan SK Menkes serta disepakati focal point revisi adalah Direktorat Bina POR.
Pertemuan II tanggal 3 Mei 2007 disepakati penambahan jenis penyakit yang sekarang ini serta adanya perubahan sistimatika penulisan pedoman.
Pertemuan III tanggal 12 Juni 2007 dan Pertemuan IV tanggal 3 Juli 2007. Pada dua pertemuan ini mengundang IDI, KKI, lintas direktorat untuk keseragaman out line monografi dan pembahasan jenis tiap penyakit.
Pertemuan V tanggal 18 Juli 2007 mengundang lintas direktorat, profesi/ahli (IDI, KKI, Perdoski, PAPDI, IDAI) untuk mendapatkan masukan sesuai perkembangan IPTEK.
Pertemuan VI adalah rapat pleno yang dihadiri oleh users dari 3 puskesmas selain undangan pertemuan sebelumnya dan tersusunnya buku revisi ”Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas” siap cetak.
6) Terlaksananya Rapat Koordinasi/Kerja Dinas/Pimpinan POKJA di selenggarakan pada tanggal 12 s.d. 16 Maret 2007 di Batam jumlah peserta dari 33 provinsi dan panitia Pusat sebanyak 114 orang serta panitia daerah 2 orang. Peserta Dinas kesehatan propinsi dan Rumah Sakit provinsi yang menerapkan berbagai kebijakan teknis Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional. Tujuan pertemuan adalah: Tercapainya kesamaan persepsi dalam rangka pembinaan dan peningkatan Penggunaan Obat secara Rasional Diperolehnya indentifikasi potensi dan masalah dalam meningkatkan penggunaan obat rasional. Sinkronisasi program antara pusat dan Daerah. 7) Terselenggaranya Lomba Sayembara dan Festival di selenggarakan di Hotel Sahid Surabaya, pada tanggal 21 Oktober 2007 dengan peserta terdiri dari 7 Provinsi sebanyak 109 poster yang dilombakan.
40
TIM Juri terdiri dari : Dirjen Binfar dan Alkes Ses Ditjen Binfar dan Alkes Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional Kasubdit Promosi POR ISFI Pusat YLKI Pusat IKJ Pusat IDI Pusat Pada lomba tersebut Tim Juri memutuskan sebagai berikut : a. Kriteria Poster yang diberikan berupa lukisan/gambar oleh tangan dan harus mengandung kesan dan pesan yang singkat, padat, jelas dan lugas tentang : Khasiat/mutu dan keterjangkauan dari obat generik Pentingnya memahami informasi obat yang digunakan sebelum penggunaannya. b. Kriteria Penilaian berdasarkan : Kesan dan pesan serta informasi yang disampaikan kepada masyarakat Komposisi warna/nilai estetika dari gambar poster tersebut Segi etnis, seni dan kreatifitas Komunikatif Atraktif c. Poster tidak boleh menyebutkan nama obat baik nama obat generik maupun nama obat bermerek. 8) Terlaksananya Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri yang dilaksanakan mulai Januari s.d. Desember 2007 dengan jumlah peserta yang diberangkatkan tiap kegiatan adalah 2 (dua) orang. Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri bentuknya pertemuan ilmiah atau kerjasama internasional dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi di bidang POR dan kefarmasian agar dapat mensejajarkan diri dengan pengetahuan negara maju seperti kegiatan mengikuti seminar, studi banding dan konferensi di negara Asia dan Eropa. Pesertanya adalah Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional atau pejabat struktural yang ada di lingkungan Dit Bina POR.
41
9) Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan a) Terlaksananya Monitoring Penggunaan Obat Rasional diselenggarakan di 12 Provinsi. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data penggunaan obat esensial dan antibiotika serta permasalahannya serta terlaksananya pembinaan POR. b) Terlaksananya Monitoring Penggunaan Obat Esensial Antibiotik di Rumah Sakit dilaksanakan di 20 Provinsi.
dan
c) Terlaksananya Monitoring Promosi Obat Generik berdasarkan Pelabelan Generik di Rumah Sakit yang diselenggarakan di 11 Provinsi. Kegiatan ini untuk mengetahui sejauhmana label generik dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam penggunaan obat yang diberikan di Rumah Sakit serta agar masyarakat lebih mengenal fungsi obat generik pada label obat paten dan untuk menunjang keberhasilan penggunaan obat secara rasional 10) Meningkatnya Kemampuan SDM diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 20 s.d. 23 Maret 2007 dengan peserta sebanyak 29 orang. 11) Pemantauan dan Evaluasi a) Terevaluasinya Hasil Rekapitulasi OT di selenggarakan tanggal 24 s.d. 27 Juni 2007 di Bandung. Para undangan terdiri dari pejabat struktural dan staf dari Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional sebanyak 39 orang. Kegiatan ini menghasilkan pemantauan produsen obat tradisional dan perkembangannya serta pemetaan dan persebaran produsen obat tradisional yang berizin. b) Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Evaluasi hasil rencana program. Kegiatan ini di Selenggarakan di Bandung pada tanggal 18 s.d. 22 Februari 2007 dengan peserta dan panitia sebanyak 31 orang c) Terlaksananya supervisi dekon di Jakarta 12) Sosialisasi dan Koordinasi Upaya Kesehatan. Tersosialisasinya Kebijakan obat generik, antibiotika, obat tradisional yang menghasilkan untuk lebih berfungsinya peran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dalam memajukan penggunaan obat generik dalam keberhasilan penggunaan obat secara rasional, tujuan kegiatan ini para peserta lebih memahami kebijakan dan dapat mensosialisasikan kepada stakeholder yang lain Kegiatan ini diselenggarakan di tiga wilayah Indonesia yaitu : 42
a) Makasar pada tanggal 27 s.d. 30 Mei. Peserta terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 12 provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang. b) Yogyakarta pada tanggal 17 s.d. 20 April 2007. Peserta terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi dari 12 provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. c) Medan pada tanggal 3 s.d 6 Juni 2007. Peserta terdiri dari 10 Provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 38 orang. 13) Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan a) Terlaksananya pembekalan tenaga supervisi promosi POR di Bandung pada tanggal 15 s.d. 18 Juli 2007. Peserta terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi dari 12 Provinsi sebanyak 52 orang. b) Terlaksananya pembekalan tenaga supervisi promosi POR di Medan pada tanggal 7 s.d. 10 Mei 2007. Peserta terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi dari 12 Provinsi dengan jumlah 52 orang.
C. PROGRAM BINA FARMASI KOMUNITAS DAN KLINIK
1. Tugas dan fungsi a. Tugas Tugas Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik adalah melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan pengendalian serta evaluasi di bidang farmasi komunitas dan klinik. b. Fungsi Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinis dan kerjasama profesi; 2) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinis dan kerjasama profesi; 3) Bimbingan teknis dan pengendalian di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinis dan kerjasama profesi; 43
4) Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinis dan kerjasama profesi; 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
2. Kebijakan dan Program a. Kebijakan Kebijakan yang ditetapkan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik adalah : 1) penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas melalui penerapan Pharmaceutical Care di rumah sakit dan komunitas; 2) penggalangan kemitraan lintas sektor, masyarakat dan swasta; 3) peningkatan peran daerah; 4) pengembangan sumber daya tenaga farmasi; 5) regulasi yang sejalan dengan era desentralisasi; 6) penyelenggaraan pembinaan, advokasi dan informasi.
b. Program Program pokok Direktorat Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik adalah: 1) 2) 3) 4)
peningkatan mutu sumber daya manusia; peningkatan upaya pelayanan kefarmasian; penyusunan kebijakan, norma, pedoman, standar dan modul; peningkatan kerjasama/kemitraan lintas sektor, profesi/asosiasi dan LSM; 5) peningkatan peran daerah dalam rangka pengembangan farmasi rumah sakit dan komunitas, monitoring dan evaluasi.
3. Sasaran Departemen Kesehatan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berfokus pada sasaran sembilan yaitu pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu. Berdasarkan sasaran tersebut, maka Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik berfokus pada : a. Sumber daya manusia, b. Pelayanan kefarmasian c. Sarana dan prasarana.
44
4. Strategi Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Dalam rangka mendukung grand strategy Departemen Kesehatan, maka Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik menetapkan strategi sebagai berikut : a. Peningkatan profesional tenaga farmasi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ketrampilan dan etika. b. Pemeliharaan dan peningkatan mutu sarana farmasi rumah sakit dan komunitas c. Peningkatan peran farmasi rumah sakit dan komunitas yang optimal dengan mendorong kemandirian dan kemitraan lintas sektor, profesi, institusi pendidikan masyarkat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. d. Pelaksanaan dan pengembangan farmasi rumah sakit dan komunitas disesuaikan dengan desentralisasi. e. Regulasi di bidang farmasi rumah sakit dan komunitas.
5. Sumber daya Manusia Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik terdiri dari : a. Subdirektorat Farmasi Komunitas, yang terdiri dari Seksi Standarisasi Pelayanan Farmasi Komunitas dan Seksi Bimbingan dan Evaluasi Farmasi Komunitas; b. Subdirektorat Farmasi Klinis, yang terdiri dari Seksi Standarisasi Pelayanan Farmasi Klinis dan Seksi Bimbingan dan Evaluasi Farmasi Klinis; c. Subdirektorat Kerjasama Profesi, yang terdiri dari Seksi Kerjasama Profesi Farmasi Komunitas dan Seksi Kerjasama Farmasi Klinik; d. Subbagian Tata Usaha; e. Kelompok Jabatan Fungsional. Sumber daya manusia yang ada di Direktorat Bina Bina Farmasi Komunitas dan Klinik berjumlah 26 orang, terdirim dari 10 orang pejabat struktural termasuk Direktur dan staf 16 orang.
6. Keuangan Anggaran Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik tahun 2007 sebesar Rp. 3.388.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.271.707.100,- (96,56%).
45
7.
Realisasi Kegiatan 1) Administrasi Umum Telah dilaksanakan administrasi kegiatan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik 2) Penyusunan naskah buku lainnya a. Terlaksananya penyusunan buku saku pelayanan kefarmasian untuk pasien flu burung, yang melibatkan 28 orang yang terdiri dari Klinisi rumah sakit, Apoteker dari apotik dan Rumah Sakit, Akademisi, Sub Direktorat Zoonosis Ditjen P2PL serta lingkungan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes b. Terlaksananya penyusunan buku saku pelayanan kefarmasian untuk pasien asma, dengan melibatkan 28 orang dari Praktisi Rumah Sakit, Klinisi, Akademisi serta dari lingkungan Dit Bina Farmasi dan Klinik c. Terlaksananya penyusunan buku saku pelayanan kefarmasian untuk pasien liver yang melibatkan 30 orang dari Praktisi Rumah Sakit, Klinisi, Akademisi serta dari lingkungan Dit Bina Farmasi Komunitas dan Klinik d. Terlaksananya penyusunan buku saku pelayanan kefarmasian untuk pasien depresi, dalam penyusunan ini melibatkan 25 orang peserta yang terdiri dari Klinisi dari perguruan tinggi, Dit Bina Kesehatan Jiwa Ditjen Yanmedik serta peserta dilingkungan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes. 3) Pendidikan dan pelatihan Fungsional a) Terlaksananya Training of Trainer (TOT) pelayanan informasi obat di rumah sakit untuk pelatihan tenaga farmasi yang diikuti sebanyak 74 orang peserta, yang terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Gorontalo, serta Pegawai Depkes Pusat, yang pelaksanaannya pada tanggal 7 s.d. 10 Mei 2007 di Makassar. b) Terlaksananya pembekalan tenaga farmasi RS tentang penyakit jantung, diabetes militus dan hipertensi regional I. Yang pelaksanaannya diadakan di Banjarmasin pada tanggal 11 s.d. 14 Juni 2007 dengan peserta 42 orang, yang terdiri dari 10 orang peserta dari Pusat dan 32 orang peserta dari rumah sakit Provinsi dan Kabupaten/Kota di 11 Provinsi
46
c) Terlaksananya pembekalan tenaga farmasi RS tentang penyakit jantung, diabetes militus dan hipertensi regional II, yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 1 s.d. 4 Juni 2007 dengan peserta 43 orang, yang terdiri dari 10 orang peserta dari Pusat dan 33 orang peserta dari rumah sakit Provinsi dan Kabupaten/Kota di 11 Provinsi. d) Terlaksananya pembekalan tenaga farmasi RS tentang penyakit jantung, diabetes Militus dan hipertensi regional III, yang dilaksanakan di Medan pada tanggal 09 s.d. 12 Juli 2007 dengan peserta 43 orang, yang terdiri dari 10 orang peserta dari Pusat dan 33 orang peserta dari rumah sakit Provinsi dan Kabupaten/Kota di 11 Provinsi. e) Terlaksananya pembekalan tenaga farmasi dalam rangka pelayanan farmasi komunitas dan klinik regional III. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 10 Mei 2007 di Makassar, dengan peserta 74 orang yang terdiri dari tenaga farmasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulteng, Sultra, Sulbar dan Gorontalo serta Pegawai Pusat. f) Terlaksananya pembekalan tenaga farmasi dalam rangka pelayanan farmasi komunitas dan klinik regional II. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 24 Februari 2007 di Semarang dengan peserta 49 orang yang terdiri dari 42 orang peserta tenaga farmasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. g) Terlaksananya pembekalan tenaga farmasi dalam rangka pelayanan farmasi komunitas dan klinik regional I. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 10 Mei 2007 di Makasar dengan peserta 74 orang yang terdiri Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Gorontalo serta peserta pusat. 4) Pengembangan sistem informasi manajemen Terlaksananya pembuatan software pelayanan informasi obat 5) Terlaksananya penyusunan program dana rencana kerja/teknis/ program untuk tahun 2008 dengan menyerap dana sebesar 70,40% dari dana yang disediakan
47
6) Evaluasi/Laporan Kegiatan a) Tersusunnya Laporan Tahunan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik tahun 2007. b) Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik tahun 2007, dengan menyerap dana 100% dana yang disediakan. 7) Rapat-rapat Konsultasi
Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan
Kelompok
Kerja/
a) Terlaksananya Rapat Konsultasi Teknis dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian, yang dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 5 s.d. 8 Maret 2007, yang diikuti oleh 88 orang peserta, yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan Provinsi yang khusus menangani masalah kefarmasian, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, ISFI, Perguruan Tinggi serta dari Pusat. b) Terlaksananya lokakarya apotek berbasis Pharmaceutical Care. Lokakarya ini dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 27 s.d. 30 Juni 2007 dengan diikuti oleh 56 orang peserta dari Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota, ISFI, Perguruan Tinggi serta peserta Pusat. 8) Terlaksananya pencetakan /penerbitan /penggandaan /laminasi, dengan membuat 9 judul buku saku, dicetak yang masing-masing 400 eksemplar buku saku. 9 judul buku saku tersebut adalah sebagai berikut :
Pharmaceutical care untuk penyakit Hipertensi Pharmaceutical care untuk penyakit Kardiovaskuler Pharmaceutical care untuk penyakit Artritis Reumatoid Pedoman obat bebas dan obat bebas terbatas Pedoman pelayanan kefarmasian untuk ODHA Pedoman K3 IFRS Pedoman pelayanan kefarmasian untuk ibu hamil dan menyusui Pedoman konseling pelayanan kefarmasian di Sarana Kesehatan Pedoman pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
9) Monitoring/pengawasan pelaksanaan program/kegiatan. Terlaksananya monitoring pelayanan farmasi di komunitas dan klinik. 10) Penyusunan standarisasi layanan publik bagi instansi/lembaga publik Terlaksananya bimbingan teknis model percontohan Pelayanan Informasi Obat di Rumah Sakit Regional I , Regional II. 48
D. PROGRAM BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.
Tugas dan Fungsi a. Tugas Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan adalah melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, penyediaan dan pengelolaan serta evaluasi di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan. b. Fungsi Adapun fungsi dari Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan adalah sebagai berikut : 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan pengelolaan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, serta pengadaan perbekalan kesehatan; 2) Penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, serta pengadaan perbekalan kesehatan; 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan pengelolaan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, serta pengadaan perbekalan kesehatan; 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
2. Tujuan a. Tujuan kebijakan Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan khususnya di sektor publik yang lengkap jenis, jumlah cukup dan mudah diperoleh setiap saat dengan harga yang terjangkau dan kualitas terjamin. Dengan mewujudkan suatu pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar, sesuai peraturan yang berlaku. b. Tujuan Program Menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan bagi pelayanan kesehatan.
49
3. Sasaran Terjaminnya kecukupan pelayanan kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.
obat publik dan dasar dan
perbekalan kesehatan Instalasi Farmasi
di di
4. Strategi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Meningkatkan cakupan dan kualitas ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di pelayanan kesehatan dasar dan Instalasi farmasi di Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan jumlah yang cukup, jenis yang lengkap dan mudah diperoleh setiap saat, harga terjangkau, serta kualitas terjamin.
5. Sumber daya Manusia Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari : a. Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, yang terdiri dari Seksi Perencanaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan Seksi Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; b. Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang terdiri dari Seksi Standarisasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan Seksi Bimbingan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari Seksi Pemantauan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan Seksi Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; d. Sub Bagian Tata Usaha e. Kelompok Jabatan Fungsional Sumber daya manusia yang ada di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan berjumlah 29 orang, terdiri dari pejabat struktural sebanyak 10 orang dan staf sebanyak 19 orang.
6. Keuangan Anggaran Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 2007 sebesar Rp. 3.055.602.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.468.477.950,- (80,79 %).
50
7. Realisasi Kegiatan a. Pengadaan Barang dan Jasa (Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan). Terlaksananya pengadaan Alat Pengolahan data, yaitu pengadaan Laptop dan LCD b. Peningkatan ketersediaan obat perbekalan kesehatan. 1) Terlaksananya penyusunan naskah buku lainnya a) Tersusunnya pedoman pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di daerah kepulauan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2007 di Bandung, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang, peserta dari Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota dan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. b) Tersusunnya pedoman pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di daerah Perbatasan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 31 Mei 2007 di Bandung, dengan jumlah peserta sebanyak 29 orang, peserta dari Dinkes Provinsi dan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. c) Tersusunnya pedoman pengelolaan obat di Pos Kesehatan Desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 10 Februari 2007 di Bandung, dengan peserta dengan jumlah peserta 30 orang yang terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pusat. d) Penyusunan profil pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Provinsi. Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya DIPA Revisi terlambat diterima serta terbatasnya waktu untuk mengundang peserta provinsi/Kabupaten/kota. 2) Rapat-rapat koordinasi/kerja/Dinas/Pimpinan kelompok kerja. Terlaksananya rapat konsultasi teknis dan pengendalian, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, yang kegiatannya dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 9 Maret 2007 di Yogyakarta dengan jumlah peserta sebanyak 102 orang. Peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
51
3) Terlaksananya Peningkatan kemampuan SDM pengelola farmasi saat bencana yang diikuti oleh pegawai Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes. a) Terlaksananya pembekalan petugas pengelola obat tentang pengelolaan obat di Pustu. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 28 Juli 2007 di Bandung dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang, terdiri dari Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. b) Terlaksananya pembekalan petugas pengelola obat tentang pengelolaan obat di Poliklinik Desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 21 Juli 2007 di Bandung dengan jumlah peserta sebanyak 51 orang, terdiri dari Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. 4) Bimbingan lembaga dan sarana Terlaksananya Bimbingan Teknis pengelolaan obat di Kabupaten/kota Kegiatan ini dilaksanakan melalui perjalanan dinas pejabat Direktorat Bina Oblik dan Perbekkes ke 33 provinsi. 5) Penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program a) Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana dan evaluasi program Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 6 April 2007 di Bandung, dengan jumlah peserta 25 orang dari Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. b) Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan obat (RKO) dan pengelolahan data, yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 13 April 2007 di Bandung, dengan peserta sebanyak 90 orang yang terdiri dari Direktorat Bina Oblik & Perbekkes, Dinkes Kabupaten dan Dinkes Kota. 6) Evaluasi/laporan kegiatan a) Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dit Bina Oblik dan Perbekkes. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2007 di Bandung, Jawa Barat, dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang, dan dengan peserta dari Direktorat Bina Oblik dan Perbekkes.
52
b) Terlaksananya penyusunan laporan tahunan Direktorat Bina Oblik dan Perbekkes Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 14 Desember 2007 di Bandung, Jawa Barat, dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang dari Direktorat Bina Oblik dan Perbekkes. 7) Terlaksananya Peningkatan kemampuan SDM Meningkatkan kemampuan SDM pengelola farmasi saat bencana. 8) Advokasi pengelolaan obat terpadu di provinsi. Terlaksananya advokasi pengelolaan obat terpadu di provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2007, dengan jumlah peserta sebanyak 31 terdiri dari Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan pejabat Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peningkatan anggaran obat se-provinsi Gorontalo. 9) Penyusunan buku lainnya a) Tersusunnya pedoman harga obat generik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 24 Februari 2007 di Bandung, dengan jumlah peserta sebanyak 33 orang, terdiri dari Direktorat Bina Oblik dan Perbekkes dan Pusat. b) Tersusunnya pedoman harga obat program kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Januari s.d. 3 Februari 2007 di Bandung, dengan jumlah peserta sebanyak 23 orang yang terdiri dari Direktorat Bina Oblik dan Perbekkes dan Pusat. c)
Tersusunnya pedoman harga obat pelayanan kesehatan dasar . Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 27 Januari 2007 di Bandung, dengan jumlah peserta sebanyak 23 orang yang terdiri dari Direktorat Bina Oblik dan Perbekkes dan Pusat.
10) Monitoring/ Pengawasan/ Pelaksanaan Program/ Kegiatan Terlaksananya monitoring harga obat generik dan pengolahan data. Kegiatan ini dilaksanakan melalui perjalanan dinas pejabat Direktorat Bina Oblik dan Perbekkes ke 33 Provinsi. 11) Terlaksananya sosialisasi Pedoman Pengelolaan Obat Bencana di Provinsi Bengkulu yang diadakan pada tanggal 30 Juli s.d 2 Agustus 2007 di Bengkulu, dengan jumlah peserta 36 orang yang terdiri dari Direktorat Bina Obat Publik dan dari Dinas Kesehatan Provinsi. 53
12) Terlaksananya sosialisasi Pedoman Pengelolaan Obat Bencana di Provinsi NTT yang diadakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli di Kupang, dengan diikuti oleh 35 orang peserta yang terdiri dari Direktorat Bina Obat Publik dan dari Dinas Kesehatan Provinsi. 13) Terlaksananya sosialisasi Pedoman Pengelolaan Obat Bencana di Provinsi Jawa Barat yang diadakan pada tanggal 21 s.d. 24 Maret 2007 di Bandung, dengan diikuti oleh 36 orang peserta, yang terdiri dari Direktorat Bina Obat Publik dan dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat. 14) Terlaksananya sosialisasi software pemantauan ketersediaan obat Kabupaten/Kota di Provinsi kepulauan Riau yang diadakan pada tanggal 26 s.d. 29 juni 2007 bertempat di Tanjung Pinang, dengan jumlah peserta 36 orang yang terdiri dari Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota dan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes. 15) Terlaksananya sosialisasi software pemantauan ketersediaan obat Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 30 Maret 2007 di Padang, dengan jumlah peserta 49 orang yang terdiri dari Dinkes Provinsi/Kabupaten/kota dan Direktorat Bina obat Publik dan Perbekkes. 16) Terlaksananya sosialisasi software pemantauan ketersediaan obat Kabupaten/Kota di Prop NTT yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 30 Maret 2007 di Kupang dengan jumlah peserta 49 orang yang terdiri dari Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT dan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes. 17) Terlaksananya sosialisasi software pemantauan ketersediaan obat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2007 di Pontianak dengan jumlah peserta 41 orang yang terdiri dari Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes
54
8. Instalasi Farmasi Nasional Direktorat Bina Oblik dan Perbekalan Kesehatan mulai tahun 2006 mengelola Buffer stock nasional. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan kebutuhan sesuai dengan kondisi yang ada, Instalasi Farmasi Nasional mendistribusikan obat untuk kebutuhan menanggulangi bencana alam, pendistribusian obat HIV/AIDS(ARV) dan obat flu burung. Tahun 2007 telah dilakukan pendistribusian obat sebanyak 210 kali dan aset yang dikelola sebanyak 215 item obat.
E. PROGRAM BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN 1. Tugas dan Fungsi a. Tugas Tugas Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan adalah melaksanakan perumusan, kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, penyediaan dan pengelolaan, serta evaluasi di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan.
b. Fungsi Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : 1)
2)
3)
4)
Perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan diagnostik dan reagensia serta perbekalan kesehatan rumah tangga; Penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan diagnostik dan reagensia serta perbekalan kesehatan rumah tangga; Penyiapan sertifikasi di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan diagnostik dan reagensia serta perbekalan kesehatan rumah tangga; Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
55
2. Tujuan a. Meningkatkan ketersediaan Alkes dalam jenis yang lengkap, jumlah cukup, harga yang terjangkau, bermutu, digunakan secara tepat dan dapat diperoleh saat diperlukan. b. Meningkatkan mutu, keamanan Alkes, PKRT, kosmetika, reagensia, makanan dan sediaan lainnya. c. Meningkatkan ketersediaan Alkes melalui optimalisasi industri nasional dengan memperhatikan keanekaragaman produk dan keunggulan daya saing.
3. Sasaran a. b. c. d. e.
Terjaminnya ketersediaan Alkes sesuai kebutuhan Terjaminnya ketersediaan Alkes di sektor publik Terjaminnya mutu pengelolaan Alkes di Kabupaten/Kota Terjaminnya mutu Alkes yang beredar Diterapkannya petunjuk pengelolaan Alkes melalui peningkatan pelayanan perizinan/registrasi yang profesional dan tepat waktu. f. Terjaminnya mutu sarana produksi dan distribusi Alkes g. Tercegahnya resiko atau efek samping dari penggunaan Alkes yang tidak memenuhi persyaratan. h. Terhindarnya masyarakat dari Alkes yang tidak bermutu serta mengoptimalkan efektifitas Alkes terhadap biaya dan manfaat terhadap resiko i. Tersedianya sistem informasi Alkes yang akurat, obyektif dan up to date serta mudah diakses oleh tenaga kesehatan dan masyarakat.
4. Strategi Strategi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan antara lain : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Penggalangan kemitraan Peningkatan keterpaduan program Pengembangan SDM secara profesional Peningkatan dukungan peraturan dan perundangan Meningkatkan sosialisasi dan advokasi Mobilisasi sumber dana dan tenaga Pemberdayaan daerah Konsolidasi internal Melakukan regulasi di bidang Alkes.
56
5. Sumber Daya Manusia Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan terdiri dari: a. Subdirektorat Alkes Elektromedik yang terdiri dari Seksi Alkes Elektromedik Resiko Rendah dan Seksi Alkes Elektromedik Resiko Tinggi; b. Subdirektorat Alkes Non Elektromedik yang terdiri dari Seksi Alkes Non Elektromedik Resiko Rendah dan Seksi Alkes Non Elektromedik Resiko Tinggi; c. Subdirektorat Produk Diagnostik & Reagensia yang terdiri dari Seksi Produk Diagnostik dan Seksi Produk Reagensia; d. Subdirektorat Perbekkes Rumah Tangga yang terdiri dari Seksi Pestisida dan Seksi Non Pestisida; e. Sub Bagian Tata Usaha; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sumber daya manusia yang ada di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan berjumlah 27 orang, terdiri dari pejabat struktural 12 orang dan staf 15 orang.
6. Keuangan Anggaran Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan tahun 2007 sebesar Rp. 3.420.254.000,dengan realisasi sebesar Rp.3.033.094.412,- (88,68 %).
7. Realisasi Kegiatan Pelaksanaan pelayanan dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan yang dibiayai oleh DIPA Tahun 2007, adalah sebagai berikut : a. Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya pengadaan Alat Pengolah Data yaitu 2 unit laptop dan 2 unit printer. b. Administrasi kegiatan 1) Administrasi Umum Terdiri dari : honor pemegang komitmen, penanggung jawab kegiatan, pemegang uang muka, staf pengelola kegiatan, dan pramubakti. 2) Terlaksananya penyusunan naskah buku lainnya 57
a) Tersusunnya pedoman pemantauan iklan Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal : 13 s.d.16 Mei 2007 di Bandung dengan jumlah peserta sebanyak 41 orang, terdiri dari Pejabat/Staf Dit Bina Prodis Alkes, Panitia dan Nara Sumber. b) Tersusunnya rancangan standar nasional Indonesia alkes Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal :
Penyusunan SNI ke I : 2 s.d. 5 April 200 di Bandung Penyusunan SNI ke II : 1 s.d. 4 Mei 2007 di Bandung Penyusunan SNI ke III : 22 s.d. 25 Mei 2007 di Bandung Penyusunan SNI ke IV : 28 s.d. 31 Mei 2007 di Bandung Penyusunan SNI ke V : 3 s.d. 6 Juni 2007 di Bandung Penyusunan SNI ke VI : 11 s.d. 14 Juni 2007 di Bandung Penyusunan SNI ke VII : 11 s.d. 14 Juli 2007 di Bandung
Dengan jumlah peserta sebanyak 55 orang, terdiri dari Pejabat/Staf Direktorat Bina Prodis Alkes, Panitia Teknis (Pantek) dan Panitia. c) Tersusunnya daftar usulan kegiatan Direktorat Bina Prodis Alkes Tahun 2008 Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal : 20 s.d. 23 Maret 2007 di Bandung, dengan jumlah peserta sebanyak 43 orang, terdiri dari Pejabat/Staf Direktorat Bina Prodis Alkes dan Panitia . 3) Rapat-rapat koordinasi/ Kerja/ Dinas/ Pimpinan kelompok kerja/ Konsultasi Terselenggaranya Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Prodis Alkes. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 s.d.11 Mei 2007 di Manado, dengan jumlah peserta sebanyak 97 orang, terdiri dari peserta pusat, peserta daerah, nara sumber dan panitia. 4) Pengembangan Kelembagaan a) Terlaksananya pembahasan perkembangan IPTEK Alat Kesehatan dalam rangka pemberian perizinan Alat Kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 21 Juli 2007 di Batam dengan jumlah peserta sebanyak 64 orang, terdiri dari peserta pusat, peserta daerah, nara sumber dan panitia. b) Terlaksananya penerapan harmonisasi Alkes pada tingkat ASEAN dalam mengantisipasi AFTA. Kegiatan ini dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 3 orang dari Pejabat Dit Bina Prodis Alkes.
58
5) Pertemuan Ilmiah/Konferensi/Kunjungan ke Objek pendidikan Meningkatnya sistem pembinaan Alkes dalam rangka antisipasi globalisasi. 6) Peningkatan kemampuan SDM a) Meningkatnya kemampuan SDM pusat dalam teknologi Alkes Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 19 April 2007 di Bandung dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang, terdiri dari peserta pusat, panitia dan nara sumber. b) Meningkatnya kemampuan Industri pada kelengkapan klinikal data Alkes. 7) Pemantauan dan Evaluasi a) Terlaksananya Monitoring sarana produksi dan distribusi Alkes dan PKRT. Kegiatan ini dilaksanakan di 29 provinsi dan Kabupaten/kota dengan jumlah peserta sebanyak 116 orang. b) Terlaksananya Evaluasi kegiatan 2006 dan monitoring kegiatan tahun 2007 Direktorat Bina Prodis Alkes Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal : 5 s.d. 8 Februari 2007 dan 8 s.d. 11 Maret 2007 di Bandung dengan jumlah peserta sebanyak tiga puluh orang, terdiri dari pejabat/staf Direktorat Bina Prodis Alkes dan panitia. c) Terlaksananya penilaian Alkes dan PKRT Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal : 26 s.d. 29 Maret 2007 dan 3 s.d. 6 Juli 2007 di Bandung, dengan jumlah peserta 29 orang yang terdiri dari peserta Pusat, Tim Ahli dan Panitia. d) Terlaksananya pertemuan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan sampling. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 21 Juli 2007 di Surabaya, dengan jumlah peserta 68 orang yang terdiri dari peserta pusat, peserta daerah dan panitia.
59
8) Pembuatan Buku Juknis /Juklak a) Tersusunnya Juknis Pedoman Cara Produksi Alkes Yang Baik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2007 s.d. 1 Maret 2007 di Bandung dengan jumlah peserta 40 orang yang terdiri dari : peserta pusat, nara sumber dan panitia. b) Tersusunnya Juknis Pedoman Cara Pembuatan PKRT Yang Baik Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 22 Februari 2007 di Bandung dengan jumlah peserta 40 orang yang terdiri dari peserta pusat, nara sumber dan panitia. c) Tersusunnya Juknis Pedoman Surveilance Alkes Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Januari s.d. 1 Februari 2007 di Bandung, dengan jumlah peserta 40 orang yang terdiri dari peserta pusat, nara sumber, dan panitia. d) Tersusunnya Juknis Pedoman Cara Distribusi Alkes Yang Baik Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 8 Maret 2007 di Bandung dengan jumlah peserta 40 orang yang terdiri dari peserta pusat, nara sumber dan panitia.
8. Kegiatan Pelayanan Perizinan Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : a. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah c. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1575/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan. e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
60
Pelaksanaan kegiatan rutin Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, meliputi: a) Sertifikat Produksi Sesuai dengan UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1148/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, bahwa Produksi Alat Kesehatan dan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang memiliki sertifikat produksi. Produsen hanya diperbolehkan memproduksi dan mengedarkan Alkes di Indonesia bila produsen tersebut telah memiliki sertifikat produksi dari Departemen Kesehatan dalam hal ini Ditjen Bina Kefarmasian dan dan Alat Kesehatan. Sertifikat produksi diberikan berdasarkan kelayakan suatu pabrik memproduksi alkes yang ditinjau dari ketersediaan alat dan bangunan serta keamanan karyawan dan lingkungan dalam berproduksi. Sertifikat Produksi adalah salah satu tahap sertifikasi Cara Produksi yang Baik yang sangat diperlukan agar produk Indonesia mampu bersaing di era perdagangan bebas. Permasalahan yang sering timbul dalam penerapan Cara Produksi yang Baik adalah tidak mampu dan tidak maunya pengusaha/pemilik pabrik dapat menerapkan Cara Produksi yang Baik. Untuk itu, perlu disusun pedoman dan melakukan pelatihan tentang Cara Produksi yang Baik yang ditujukan kepada pemerintah daerah maupun pengusaha/ pemilik pabrik. Namun demikian tanpa itikad dan tanggung jawab pengusaha/pemilik pabrik, segala usaha tersebut tidak akan berhasil. Pada Tahun 2007, sertifikat produksi yang masuk sejumlah 130 sedangkan perizinan yang telah diterbitkan sejumlah 92 naskah. b) Distribusi Berdasarkan UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1148/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, bahwa penyalur alat kesehatan wajib memiliki izin penyalur alat kesehatan dari Menteri Kesehatan. Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dapat memiliki Cabang dan Sub Penyalur Alat Kesehatan sebagai perwakilan usaha penyalur alat kesehatan tersebut di daerah. 61
Untuk menjamin agar produk dapat diterima pasien/pengguna dalam keadaan baik dan aman, maka sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku perlu diberikan Izin Kelayakan Penyalur Alat Kesehatan atau yang kita kenal selama ini sebagai Izin Penyalur Alat Kesehatan. Pada tahun 2007, izin penyalur alat kesehatan yang masuk sejumlah 174 naskah sedangkan yang diterbitkan sebanyak 130 naskah. c) Izin Edar / Registrasi Berdasarkan UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, bahwa alat kesehatan dan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang diedarkan atau dijual diwilayah Indonesia, harus mendapat izin edar dari Menteri Kesehatan. Maka seluruh Alkes dan PKRT yang beredar di Indonesia terlebih dahulu harus mendapatkan Izin edar dari Depkes RI dalam hal ini Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Pemohon yang bermaksud mendapatkan Izin edar, harus mengajukan permohonan ke Departemen Kesehatan dalam hal ini Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan yang yang diperlukan. Pada tahun 2007, Izin edar (Luar Negeri dan Dalam Negeri) yang masuk sejumlah 9811 naskah sedangkan yang telah diterbitkan sejumlah 6.422 naskah. d) Izin Import / export Pemberian Izin Import : Pemberian izin import ini diberikan sesuai dengan persyaratan dari Bea Cukai terhadap barang yang masuk (alat kesehatan) ke Indonesia. Pada dasarnya produsen cukup menunjukkan izin edar dari Depkes untuk alat kesehatan tersebut namun kadangkala diperlukan izin import untuk memperjelas status barang tersebut, misalnya untuk penelitian dan bantuan khusus kemanusiaan sehingga tidak untuk diperjualbelikan. Pemberian izin export : Pemberian izin export ini umumnya berbentuk “Certificate of Free Sale “ yang menyalurkan Alat Kesehatan tersebut telah mendapat izin edar dan diawasi sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia.
62
Secara detil, tabel dan grafik berkas yang mengajukan izin ke Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alkes dapat dilihat pada tabel -11 dan grafik5 sebagai berikut:
Tabel - 11 : Jumlah Permohonan Perizinan dan Sertifikat Produksi Yang Masuk Ke Direktorat Bina Produksi & Distribusi Alkes URAIAN
DR
EL
NE
PKRT
Masuk
Realisasi
Masuk
Realisasi
Masuk
Realisasi
Masuk
Realisasi
SERTIFIKASI PRODUKSI
6
4
10
8
35
28
79
52
IZIN PENYALUR ALKES
30
25
73
55
71
50
IZIN EDAR (LN + DN)
2126
1794
2616
1566
3704
2211
1365
851
JUMLAH
2166
1823
2699
1629
3810
2289
1444
903
Grafik - 4
:
Sertifikasi Produksi Alkes 2007 Direktorat Bina Produksi & Distribusi Alkes
SERTIFIKASI PRODUKSI ALKES 2007 90 79
80 70 60
52
50
PERMOHONAN MASUK 28
30 20 10
REALISASI PERIZINAN
35
40
6 4
10 8
0 DR
EL
NE
PKRT
63
Grafik - 5
:
Izin Edar Direktorat Bina Produksi & Distribusi Alkes
IZIN EDAR ALKES 2007 4000
3704
3500 3000 2616 2500
2211
2126
2000
PERMOHONAN MASUK
1794
REALISASI PERIZINAN
1566 1365
1500
851
1000 500 0 DR
EL
NE
PKRT
Grafik - 6 : Izin Penyalur Direktorat Bina Produksi & Distribusi Alkes
IZIN PENYALUR ALKES 2007 80
73
71
70 60
55 50
50 PERMOHONAN MASUK REALISASI PERIZINAN
40 30 30
25
20 10 0 0 0 DR
EL
NE
PKRT
64
BAB V KENDALA, PELUANG, DAN UPAYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN A. KENDALA Dalam pelaksanaan program Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun 2007 tidak terlepas dari kendala yang mesti diupayakan antisipasi dan solusinya agar program obat dan perbekalan kesehatan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kendala-kendala yang ada antara lain : 1.
Terbatasnya keterjangkauan masyarakat pada Obat Generik Esensial karena kurang optimalnya pengendalian harga obat. Harga obat dikendalikan oleh mekanisme pasar yang lebih berpihak pada industri yang belum didukung oleh industri bahan baku dalam negeri.
2.
Keterlibatan Pemda dalam penyediaan dana dan pengadaan obat untuk program obat dan bencana alam masih kurang/terbatas. Selain itu pemerintah daerah juga masih kurang memberi perhatian dalam hal penyediaan obat di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
3.
Adanya perbedaan (disparitas) anggaran obat perkapita yang besar antara masing-masing Kabupaten/Kota (Rp. 515,- s/d Rp. 15.484,-).
4.
Ketersediaan tenaga farmasi di pelayanan kesehatan terbagi di Rumah Sakit dan Puskesmas. Di Rumah Sakit jumlah dan kualitas tenaga apoteker masih terbatas, sedangkan di Puskesmas hanya tersedia Asisten Apoteker sekitar 30% dari total jumlah Puskesmas yang ada. Kondisi ini tentunya mempengaruhi mutu pelayanan kefarmasian dikedua strata pelayanan kesehatan tersebut.
5.
Tim Perencanaan Obat Terpadu Kabupaten/Kota belum bekerja secara optimal, sehingga rencana kebutuhan obat belum representasi sesuai kebutuhan nyata.
6.
Struktur organisasi pengelola obat dan perbekalan kesehatan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kefarmasian di era otonomi daerah bervariasi bentuk dan keberadaannya (Subdin Farmakmin, Seksi Farmasi, UPTD, GFK, Subdin Kesmas dan Kefarmasian, Subdin POM).
7.
Dengan banyaknya Kabupaten/Kota pemekaran atau bentukan baru menyebabkan kurangnya tenaga terlatih khususnya bidang kefarmasian dan juga gudang farmasi tidak tersedia.
65
8.
Kurang memadainya sarana kefarmasian terutama Instalasi Farmasi sehingga menyebabkan obat yang diadakan tidak tertampung dengan sempurna pada sarana yang ada.
9.
Kemajuan di bidang iptek menyebabkan membanjirnya produk alat kesehatan dan PKRT di pasaran, yang apabila tidak dilakukan penyaringan secara ketat akan berdampak kepada keamanan masyarakat sebagai pengguna. Agar alat kesehatan dan PKRT dijamin keamanan, kemanfaatan dan mutunya, maka perlu dilakukan evaluasi dan penilaian secara lebih ketat terhadap produk yang akan beredar dan diterapkan standar mutu serta cara produksi/distribusi yang baik.
10. Penggunaan obat secara rasional belum secara nyata diterapkan. Hal ini memperburuk kondisi kesehatan masyarakat akibat belanja obat masyarakat meningkat lebih tajam dibandingkan penghasilan masyarakat yang terus menurun. Untuk mengatasi kondisi ini diperlukan penanganan lintas sektor, terlebih lagi di era desentralisasi ini pengalokasian dana obat untuk pelayanan kesehatan dasar ditentukan sendiri oleh masing-masing Kabupaten/Kota.
B. PELUANG Dari kendala yang ada dapat dioptimalkan sebagai peluang, selanjutnya dirumuskan untuk pelaksanaan program ke depan, antara lain : 1. Telah disusunnya review/inventaris peraturan peundang-undangan bidang obat, bahan obat dan bidang perbekalan kesehatan; bidang psikotropika; bidang makanan minuman serta obat tradisional dan tentang narkotika. 2. Telah dilaksanakan pengadaan obat di Ditjen Binfar dan Alkes meliputi obat Buffer Stock pusat, Obat Buffer Stock propinsi, obat Buffer Stock Kabupaten/Kota, obat cadangan bencana, obat haji, obat program gizi, obat program penanggulangan penyakit & penyehatan lingkungan. 3. Tenaga farmasi di semua propinsi telah mendapatkan pembekalan Penggunaan Obat Rasional. 4. Telah dibuat software Pelayanan Informasi Obat dan telah disosialisasikan ke Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, RS Propinsi, RS Pemerintah/TNI/POLRI dan Perguruan Tinggi. 5. Tersusunnya Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) untuk Instalasi Farmasi Propinsi/Kabupaten/Kota
66
6. Tersusunnya Juknis Pedoman Cara Produksi Alat Kesehatan Yang Baik; Juknis Pedoman Cara Pembuatan PKRT Yang Baik; Juknis Pedoman Surveilance Alkes; Juknis Pedoman Cara Distribusi Yang Baik. 7. Telah dialokasikannya dana dekonsentrasi untuk membiayai kegiatan program obat dan perbekalan kesehatan di daerah. 8. Telah dialokasikannya dana tugas pembantuan untuk revitalisasi Instalasi Farmasi di daerah.
C. UPAYA Dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian diperlukan berbagai langkah-langkah dan upaya antara lain : 1. Pengendalian harga obat generik secara berkala bertujuan menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap obat generik. Pada tahun 2007 dikeluarkan Kepmenkes Nomor: 521/Menkes/SK/IV/2007 tanggal 24 April 2007 menetapkan sebanyak 454 item Obat generik dan 56 Item diantaranya diturunkan harganya hingga 10% dibandingkan harga pada Kepmenkes Nomor: 720/Menkes/SK/IX/2006 tanggal 11 September 2006. 2. Dalam rangka menjamin ketersediaan obat , langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah menyediakan obat untuk Buffer Stock Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat, obat untuk bencana/KLB, obat flu burung, obat untuk program penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, obat program gizi, dan obat haji. 3. Pengadaan obat satu pintu di Ditjen Binfar dan Alkes sehingga bisa menghitung kebutuhan obat secara komprehensif serta meningkatkan akses pengiriman obat dan perbekalan kesehatan dari pusat, propinsi maupun Kabupaten/Kota dengan melibatkan tim teknis lintas program. 4. Program advokasi penyediaan dana obat kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, revitalisasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. 5. Untuk peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian dilakukan upaya: TOT, pembekalan, penyediaan standar dan pedoman pelayanan kefarmasian, kerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi profesi.
67
6. Untuk mempercepat pengadaan dan pendistribusian bahan obat, obat dan alat kesehatan dapat dilakukan melalui : a. Menunjuk BUMN, BUMD dan atau Badan Usaha Milik Swasta atau menugaskan BUMN yang bergerak di bidang farmasi untuk melakukan pengadaan dan penyaluran termasuk operasi pasar bahan obat, obat spesifik dan alat kesehatan yang berfungsi sebagai obat sesuai ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor: 94 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan Atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat spesifik dan Alat Kesehatan Yang Berfungsi Sebagai Obat. b. Penetapan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam pedoman pelaksanaan pengadan barang/jasa pemerintah (Kepres 80/2003). Hal ini diatur dalam dan Peraturan Presiden RI Nomor: 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 7. Dalam rangka meningkatkan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh obat dan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian perlu dibuka kesempatan pengembangan Pedagang Eceran Obat menjadi Apotek Rakyat. Apotek Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor: 284/Menkes/Per/III/2007 tanggal 8 Maret 2007. Apotik Rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakan pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan. Apotek Rakyat merupakan sarana distribusi obat legal yang lebih dekat ke rakyat yang bertujuan untuk : a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan (pelayanan kefarmasian) kepada masyarakat. b. Menertibkan peredaran/distribusi obat. c. Memberi kesempatan kepada Apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. d. Mengurangi pengangguran. e. Menggulirkan ekonomi rakyat 8.
Program obat rakyat, murah dan berkualitas atau yang lebih dikenal dengan Obat Serba Seribu (harga eceran tertinggi/ HET) dan berlaku diseluruh Indonesia. Obat Serba Seribu dapat diperoleh di Apotek termasuk Apotek Rakyat, toko obat maupun toko atau warung terdiri dari 12 jenis obat yaitu: obat penurun panas, obat penurun panas anak, obat sakit kepala, obat flu, obat flu dan batuk, obat batuk cair, obat batuk 68
berdahak, obat maag, obat asma, obat tambah darah, obat cacing dan obat cacing anak. Obat Serba Seribu ini merupakan ide Menteri Kesehatan yang ditindak lanjuti oleh salah satu BUMN Farmasi dan merupakan obat bebas (lingkaran hijau) atau obat bebas terbatas (lingkaran biru). Telah diterbitkan pedoman pengelolaan obat poskesdes dan informasi obat poskesdes (informasi obat serba seribu) 9. Melakukan pembinaan terhadap sarana dan produksi Alkes dan PKRT dalam menerapkan Cara dan Produksi Alkes dan PKRT Yang Baik, pembuatan Software Sistem Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika & Psikotropika Nasional yang terintegrasi mula dari dinas Kabupaten/Kota, Dinas Propinsi dan Ditjen Binfar dan Alkes. 10. Sosialisasi organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tujuan menyebarluaskan keberadaan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ke seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sehingga dapat tercapai kualitas optimal pengaturan dan pembinaan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. 11. Revisi secara berkala Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).
69
BAB VI RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2008 DAN REKOMENDASI KEGIATAN TAHUN 2009
Ketersediaan dan keterjangkauan obat esensial telah diupayakan dengan rasionalisasi harga obat generik, labelisasi obat generik dan pencantuman harga obat pada periode 2004-2006, sehingga dapat mendorong pemakaian obat terutama bagi kelompok miskin. Upaya ini akan bersinergi dengan upaya peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar. Dengan sinergi ini, masyarakat diharapkan akan lebih mudah menjangkau fasilitas kesehatan, mendapatkan pelayanan yang bermutu, dan harga obat yang terjangkau.
A. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2008 1. Kegiatan Pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 adalah: a. Peningkatan Ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan; b. Menjamin obat dan perbekalan kesehatan memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan; c. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit; d. Peningkatan kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.
2. Rencana Pelaksanaan Tahun 2008 a. Rasionalisasi Harga Obat Generik. b. Penyediaan Obat dan Alkes Dasar di sektor publik sesuai dengan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang disusun bersama antara pusat dan daerah. c. Advokasi pengelolaan obat di daerah. d. Penggerakan penggunaan obat rasional secara komprehensif (promosi, sosialisasi, advokasi) dengan strategi edukasi manajerial dan regulasi. e. Revisi Daftar Obat Esensial Nasional. f. Pemantapan sistem penilaian alat kesehatan serta pembaharuan mekanisme (pedoman, standar) dan regulasi sesuai standar internasional. g. Pemantapan analisis berbasis ilmiah dalam operasional dengan meningkatkan kompetensi penilai (SDM). h. Pemantapan Harmonisasi ASEAN Bidang Alkes dengan melakukan pemetaan kesiapan industri Alkes. 70
i.
Peningkatan peran daerah dalam Post Market Surveillance (PMS) Alkes. j. Penyiapan bahan penataan organisasi dan Jabatan Fungsional. k. Sinkronisasi perizinan dalam Implementasi NSW. l. Penyusunan Farmakope Obat Tradisional (Herbal) Indonesia.
3. Sasaran Program Tahun 2008 a. Tersedianya obat untuk buffer stock di Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat untuk 76,4 juta penduduk miskin; b. Tersedianya obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar mencakup 95 %; c. Tersedianya obat untuk bencana/KLB; d. Tersedianya obat untuk flu burung sebanyak 33 juta kapsul; e. Tersedianya obat untuk program penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan; f. Tersedianya obat untuk program gizi dan haji; g. Revitalisasi unit pengelola obat di Kabupaten/Kota; h. Tersedianya operasional gudang farmasi dan monitoring ketersedian obat bagi keluarga miskin.
B. Rekomendasi Kegiatan Tahun 2009 Rencana kegiatan yang disusun dalam tahun 2008 akan mengakomodir permasalahan-permasalahan kesehatan khususnya di bidang kefarmasian di Indonesia. Rencana kegiatan tahun 2009 merupakan kesinambungan program tahun 2008 dengan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas sarana pelayanan kefarmasian sampai tingkat desa. 2. Peningkatan kualitas sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan. 3. Peningkatan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan khususnya di sektor publik yang lengkap jenis, jumlah cukup, dan mudah diperoleh setiap saat dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin. 4. Pelaksanaan perizinan dalam rangka perlindungan terhadap penggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar mutu, keamanan dan kemanfaatan. 5. Penyelenggaraan pelayanan farmasi yang berkualitas melalui penerapan Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker serta pelaksanaan pendidikan berkelanjutan. 6. Penyelenggaraan pembinaan, advokasi dan promosi penggunaan obat rasional. 7. Pelaksanaan harmonisasi standar bidang kefarmasian dan alat kesehatan dengan standar regional maupun internasional.
71
BAB VII PENUTUP Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan tahun 2007 sebagai bentuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2007, baik kegiatan yang menggunakan anggaran APBN yang tercantum dalam DIPA 2007, maupun sumber lain. Anggaran tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam upaya membuat rakyat sehat, agar terwujud masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat melalui kegiatan-kegiatan di Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan realisasi 63,41%, pembinaan Penggunaan Obat Rasional dengan realisasi 98,91% pembinaan Farmasi Komunitas dan Klinik dengan realisasi 96,56%, pembinaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan realisasi 80,79% dan pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dengan realisasi 88,68%. Kegiatan ini sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan sebagai pertanggungjawaban kepada Menteri Kesehatan.
72
