BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) terutama

sebagai

pemberi

pelayanan

publik,

Instansi

Pemerintahan

memiliki

pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang melekat sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada suatu rencana kinerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Biro Investasi dan BUMD sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan DPRD Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu Unit Pembantu Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, koordinasi, pembinaan dan pengendalian, fasilitasi, serta pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi Bidang Perijinan dan Penanaman Modal, Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan, maka sesuai dengan kewajiban pelaksanaan tugasnya harus memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berisi berbagai program dan kegiatan tahunan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Investasi dan BUMD Tahun 2015 ini, antara lain : 1.

Sebagai bahan/informasi tentang sasaran dan program yang ingin dicapai dan akan dilaksanakan oleh Biro Investasi dan BUMD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015;

2.

Sebagai pedoman dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Biro Investasi dan BUMD Setda Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015.

B. DASAR HUKUM 1.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1

Biro Investasi & BUMD

3.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan DPRD Provinsi Jawa Barat.

C. ASPEK STRATEGIK YANG BERPENGARUH Dalam mengembangkan Sektor Investasi dan BUMD sebagai motor penggerak perekonomian daerah, RKT Biro Investasi dan BUMD Tahun 2015 memperhatikan berbagai isu strategis pembangunan daerah selama kurun waktu 2013-2018, aspek strategik dimaksud diantaranya menyangkut : 1.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang diemban oleh organisasi;

2.

Reposisi Pembangunan Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018;

3.

Pencermatan terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat.

Dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Identifikasi Permasalahan Dalam perwujudan berbagai agenda pembangunan strategis di Jawa Barat, Biro Investasi dan BUMD berperan dalam menyiapkan rumusan bahan kebijakan umum, koordinasi, pembinaan dan pengendalian, fasilitasi, serta pengembangan kerjasama terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Berbagai aktivitas di atas dilakukan dalam rangka mengimplementasikan berbagai agenda pembangunan strategis secara progresif sesuai dengan tahapan dan target waktu yang telah ditetapkan dalam perencanaan. a.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang ditetapkan dan melekat pada Biro Investasi dan

BUMD,

dalam

perjalanannya

diidentifikasi/ditemukan

kendala

dan

tantangan yang ditinjau berdasarkan aspek hukum, pendanaan, kelembagaan dan teknis, sebagaimana tabel berikut :

2


Tabel 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Investasi dan BUMD ASPEK KAJIAN

CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTERNAL EKSTERNAL (KEWENANGAN OPD) (DI LUAR KEWENANGAN OPD)

Aspek Hukum

Kurang harmonisnya berbagai kebijakan yang diterbitkan pusat dan daerah baik menyangkut sektor maupun kewilayahan.

Tugas pokok dan fungsi OPD untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi.

Aspek Finansial dan Pendanaan

- Kemampuan pendanaan daerah yang terbatas. - Peran-peran dunia usaha dalam investasi masih terbatas.

Aspek Kelembagaan

- Kualitas SDM yang harus ditingkatkan dan belum memenuhi kebutuhan. - Kuantitas SDM masih belum memadai. - Struktur kelembagaan masih belum efektif.

- Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia. - Kewenangan OPD untuk melakukan koordinasi dengan pihak swasta. Peningkatan kualitas SDM

Teknis

PERMASALAHAN PELAYANAN OPD

Kepentingan pembangunan sektoral dan fokus pembangunan antar wilayah yang berbeda dan dapat memicu situasi yang kontraproduktif.

Disharmoni aturan yang berdampak pada terhambatnya proses pengambilan keputusan dan tidak optimalnya pencapaian tujuan pembangunan regional. - Alokasi anggaran yang Belum optimalnya kurang memadai. dukungan anggaran - Kepentingan investor yang pemerintah dan mobilisasi berbeda. anggaran non pemerintah - Iklim investasi yang belum guna mendukung kondusif. pencapaian sasaran - Pemberian kemudahan dan pembangunan ekonomi insentif. regional. Pemenuhan jumlah SDM yang Belum optimalnya memenuhi kualifikasi yang pelaksanaan tugas dan dibutuhkan. fungsi organisasi.

-

Peraturan Daerah mengenai struktur organisasi dan tata kerja organisasi. Dukungan struktur organisasi yang tepat.

- Tata kelola organisasi belum optimal.

Standar operasional dan prosedur yang belum tersusun.

Koordinasi yang belum optimal dengan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jabar, dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, dengan Pemerintah Pusat dan dengan para pelaku ekonomi.

Tugas pokok dan Komitmen para pihak yang fungsi organisasi seringkali tidak konsisten untuk melakukan dengan kesepakatan. koordinasi.

Kurang terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan OPD. Proses pengendalian mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum optimal. Sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi belum optimal.

b. Identifikasi Permasalahan Internal dan Eksternal Biro Investasi dan BUMD Dalam perannya sebagai mitra utama OPD, pelayanan organisasi ditempuh melalui aktivitas fasilitasi, koordinasi, monitoring dalam rangka menyiapkan rumusan/bahan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Implementasi aktivitas tersebut dihadapkan pada permasalahan internal sebagai berikut : a.

Disharmoni kerangka regulasi antar sektor : regulasi memuat kumpulan nilai-nilai yang akan memandu pelayanan organisasi dalam proses penyiapan bahan/rumusan kebijakan. Disharmoni aturan antar sektor menyebabkan terhambatnya proses perumusan bahan kebijakan;

3


b.

Belum

optimalnya

kemitraan

para

pihak

untuk

bersinergi

dalam

implementasi program-program pembangunan sebagaimana diagendakan dalam RPJMD tahun 2013-2018: Arah kebijakan yang ditetapkan pada RPJMD Jawa Barat memiliki sifat multi pemangku kepentingan dalam konfigurasi relasi tertentu, yang terklasifikasi melalui peran-peran OPD utama, mitra utama serta OPD pendukung; c.

Ketersediaan data, informasi dan perencanaan yang akurat dalam mendukung proses penyiapan bahan/rumusan kebijakan;

d.

Kapasitas tata kelola kebijakan. Kesepahaman dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan dan target-target pembangunan diiringi dengan komitmen para pihak dalam mengimplementasikan

kesepahaman

tersebut.

Proses

implementasi

kebijakan agar memberikan keleluasaan dan menjamin kewenangan para pihak dalam pengambilan keputusan serta memiliki mekanisme dan perangkat untuk beradaptasi dengan kepentingan para pihak. Kapasitas tata kelola harus bersifat fleksibel serta adaptif terhadap dinamika proses penetapan kebijakan. e.

Dalam peran sebagai OPD utama pada implementasi program Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan, diidentifikasi permasalahan organisasi sebagai berikut : a)

Belum optimalnya kinerja BUMD non bank baik dari sisi kelembagaan maupun keuangan, hal ini perlu segera dilakukan langkah penyehatan BUMD yang ditindaklanjuti dengan penyiapan dan penetapan kerangka regulasi sebagai acuan dan pedoman dalam mewujudkan badan usaha yang sehat.

b) Peran BUMD dalam pembangunan perlu dikembangkan secara lebih optimal,

menjajaki

peluang

dan

memperluas

peran

dalam

meningkatkan kinerja pembangunan, baik sebagai badan usaha yang berorientasi profit maupun sosial. Selain

permasalahan

yang

sifatnya

internal,

terdapat

pula

berbagai

permasalahan yang bersifat eksternal. Permasalahan eksternal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

4


Tabel 2 Permasalahan Eksternal di Bidang Pelayanan Biro Berdasarkan Program Pembangunan Visi : Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua Permasalahan Faktor Misi dan Program Pelayanan Biro Penghambat Pendorong No KDH dan Wakil KDH Investasi dan terpilih BUMD (1) (2) (3) (4) (5) Misi 2 Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan 1. Program Perenca- Tingkat koordina- - Tingkat koordinasi - Forum Kerjasama naan, Pengendalian si antar daerah yang masih minim Daerah Mitra Praja dan Evaluasi dan instansi - Perda masingUtama diharapkan Pembangunan untuk dapat masing daerah, mampu menjawab menyelesaikan unsur emosional, berbagai masalah berbagai proyek unsur teritorial, yang dihadapi oleh pembangunan serta unsur tiap-tiap daerah kurang bersinergi kebanggaan daerah dan dapat dicari satu sama lain. yang membuat solusinya bersama koordinasi menjadi sulit 2. Program Peningkatan Belum jelasnya - Kepala Daerah - Dukungan InfraIklim Promosi dan rumusan kebijamasih enggan struktur yang Kerjasama Investasi kan penetapan memberikan memadai Kawasan industri persetujuan KEK - Kawasan Industri yang diarahkan - Belum adanya yang memadai menjadi Kawasan kesepakatan - Adanya kawasan Ekonomi Khusus. tentang masalah baru di wilayah tenaga kerja BIJB (Kertajati Aerocity) - Program Pemerintah pusat yang menetapkan KEK belum menyentuh Jawa Barat. 3. Program Pembinaan BUMD Primer dan - Masih belum - Skala usaha dan dan Pengembangan Non Primer dituntut profesionalnya pelayanan BUMD untuk dapat sehat BUMD dan Lembaga manajemen yang luas mampu Keuangan Non dan pengelola BUMD - Dukungan penyermeningkatkan Perbankan - Belum optimalnya taan modal yang kontribusi bagi PAD dukungan eksekutif besar dan Pembangunan dan legislatif Ekonomi Daerah 4. Program Pemantapan - Belum optimal/ - Obligasi Daerah Otonomi Daerah dan Efektivitas masih disamakan Sistem Administrasi pelayanan dengan Obligasi Birokrasi Daerah Perusahaan - Kebijakan yang - Jangka waktu kurang harmonis proses perijinan tidak sama - Tidak seragamnya aturan di daerah - Kurangnya dukungan fasilitas yang diberikan

5

- BIJB Layak untuk segera di realisasikan pembangunannya - Potensi yang dimiliki daerah sangat banyak - Jawa Barat banyak menjadi tujuan investor - Infrastruktur yang memadai


5. Program Pelayanan - Terbatasnya fasilitas dalam Administrasi memberikan Perkantoran pelayanan prima - SDM pengelola yang kurang memadai 6. Program Peningkatan - Terbatasnya fasilitas dalam Pengembangan Sistem Pelaporan memberikan Capaian Kinerja dan pelayanan prima - SDM pengelola Keuangan yang kurang memadai c.

- Terbatasnya anggaran untuk mengakomodir seluruh kegiatan kebiroan - Banyaknya undangan kegiatan sektoral - SDM yang terbatas - Dukungan data yang masih lemah - Kerjasama antar pengelola masih kurang

- Kebijakan Pemda yang kondusif - Dukungan dari pimpinan

- RKPD - Restra Jawa Barat - LKPJ Gubernur

Identifikasi Permasalahan Umum 1) Perijinan : a)

Kebijakan yang terkait dengan proses perijinan di bidang investasi, khususnya yang ada di daerah terutama penataan pada aspek administratif perlu segera dibenahi, karena kinerja pelayanan investasi di daerah akan mempengaruhi kinerja investasi Provinsi secara keseluruhan;

b) Pada umumnya Daerah kurang perhatian terhadap standar waktu dan biaya untuk proses pelayanan administrasi penanaman modal di daerah, akibatnya waktu yang diperlukan bagi calon penanam modal untuk menyelesaikan perizinan penanaman modal di daerah sulit diperkirakan. Penyelesaian perizinan penanaman modal di daerah seringkali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit; 2) Penanaman Modal a)

Pendataan realisasi investasi belum sepenuhnya menggambarkan aktivitas investasi secara menyeluruh sesuai amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

b) Belum optimalnya fungsi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah

serta

dunia

usaha

terutama

dalam

mengidentifikasi

permasalahan dan hambatan yang dihadapi perusahaan PMA/ PMDN; c)

Masih belum tersedianya informasi yang akurat yang dibutuhkan calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi lembaga pengelola investasi (task force) atau lembaga perlindungan investasi;

d) Masih belum terwujudnya kerjasama yang harmonis antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam meningkatkan laju investasi serta terdapatnya kecenderungan ekonomi biaya tinggi dalam penanaman investasi di daerah.

6


3) Obligasi Daerah a)

Masih belum adanya kesepakatan antara BPK dan OJK menyangkut audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh akuntan publik;

b) Proses

pengadaan

lembaga

profesi

penunjang

memerlukan

penyelarasan dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah dan Standard Biaya Belanja (SBB) Pemerintah Daerah; c)

Belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan utang baik secara administrasi maupun organisasi.

4) BUMD a)

Masih adanya BUMD yang belum sehat, sehingga masih perlu dlakukan pembenahan dan penyehatan.

b) Terdapat BUMD baru yang belum menghasilkan keuntungan dan masih memerlukan dukungan pendanaan yang cukup besar. c)

Aset-aset BUMD yang perlu diidentifikasi dan kurang optimal.

2. Reposisi Pembangunan Jawa Barat a. Tema Pembangunan Berdasarkan kondisi dan fenomena yang terjadi di Jawa Barat serta isu strategis, maka ditetapkan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, yaitu : “Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat” Sedangkan kebijakan untuk merespon isu pembangunan Jawa Barat tahun 2015, adalah : 1) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia Jawa Barat; 2) Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan dimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal; 3) Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tatakelola dan

perluasan

partisipasi

publik

dimaknai

melalui

kebijakan

penyelenggaraan Good Governance yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;

7


4) Mewujudkan

Jawa

Barat

yang

nyaman

dengan

pembangunan

infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas dan pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan; 5) Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal dimaknai melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal. Adapun kebijakan operasional untuk kelanjutan pembangunan di Jawa Barat Tahun 2015 sebagaimana amanat RPJMD tahun 2013-2018, sebagai berikut : 1) Melanjutkan : melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke berbagai daerah; 2) Menuntaskan : menuntaskan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah dimulai dilaksanakan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan; 3) Memberi dukungan : memberi dukungan, pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi dan institusi pendidikan/riset serta dunia usaha; 4) Reposisi : reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk programprogram

pembangunan

yang

sudah

baik

namun

belum

bisa

dilaksanakan pembangunannya karena mengalami hambatan; 5) Reorientasi : melakukan reorientasi dengan menyusun programprogram baru bersifat terobosan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan bersama bupati dan walikota dengan dukungan dari masyarakat. 3. Pencermatan terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 Penataan ruang wilayah di Daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia. Sasaran penataan ruang di Daerah adalah : a.

Tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Jawa Barat dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan;

b.

Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;

8


c.

Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan

d.

Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang. RTRWP merupakan matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah

(RPJPD) yang berfungsi

sebagai penyelaras

kebijakan

penataan ruang nasional, Daerah, dan Kabupaten/Kota serta sebagai acuan bagi

instansi

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

dan

masyarakat

untuk

mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah. Kedudukan RTRWP adalah sebagai pedoman dalam : a.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana sektoral lainnya;

b.

Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

c.

Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor;

d.

Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;

e.

Penataan ruang KSP; dan

f.

Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

D. URUSAN WAJIB DAN CORE BUSINESS 1. Urusan Wajib Biro Investasi dan BUMD Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan DPRD Provinsi Jawa Barat, Biro Investasi dan BUMD adalah salah satu unit kerja yang berada dalam lingkungan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : “Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, koordinasi, pembinaan dan pengendalian, fasilitasi, serta pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi Bidang Perijinan dan Penanaman Modal, Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan” Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Investasi dan BUMD mempunyai fungsi: a.

Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum Perijinan dan Penanaman Modal, Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan;

9


b.

Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi Perijinan dan Penanaman Modal, Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan;

c.

Pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi Bidang Perijinan dan Penanaman Modal, Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan;

d.

Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi Bidang Perijinan dan Penanaman Modal, Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan. Rincian Tugas Biro Investasi dan BUMD adalah sebagai berikut :

a.

pengkajian program kerja Biro Investasi dan BUMD;

b.

menyelenggarakan

perumusan

bahan

kebijakan

umum

Perijinan

dan

Penanaman Modal; c.

menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi;

d.

menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum bidang Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan;

e.

menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan;

f.

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tentang Perijinan dan Penanaman Modal;

g.

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tentang Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi;

h.

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tentang Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan;

i.

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tentang Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan;

j.

pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi Bidang Perijinan dan Penanaman Modal;

k.

pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi bidang Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi

l.

pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi bidang Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan;

m. pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi bidang Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan; n.

menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi Perijinan dan Penanaman Modal;

o.

menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi;

10


p.

menyelenggarakan

pelaporan

dan

evaluasi

Pengelolaan

BUMD

Bidang

Keuangan; q.

menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan.

Biro Investasi dan BUMD dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan membawahkan 3 (tiga) bagian, sebagai berikut : a.

Bagian Penanaman Modal dan Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, membawahkan : 1) Sub Bagian Perijinan dan Penanaman Modal; 2) Sub Bagian Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi.

b.

Bagian Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan, yang membawahkan : 1) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Perbankan; 2) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan Lainnya.

c.

Bagian Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan, yang membawahkan : 1) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Sektor Primer; 2) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Sektor Non Primer.

Sebagai bahan informasi, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan DPRD Provinsi Jawa Barat, terjadi perubahan/penambahan nomenklatur dari Biro Administrasi Perekonomian menjadi Biro Investasi dan BUMD, yang berimplikasi pula pada perubahan struktur organisasi dan tupoksinya. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Core Business Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Biro Investasi dan BUMD, telah disusun bahan kebijakan berikut : a.

Pada Sub Bagian Perijinan dan Penanaman Modal disusun akan disusun bahan kebijakan tentang Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, SOP Pelaksanaan Perijinan PM, Produk Unggulan, Promosi Investasi, Pemetaan dan Kebijakan Investasi Kabupaten/Kota;

b.

Pada Sub Bagian Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi akan disusun bahan kebijakan tentang Penerbitan Obligasi Daerah, Unit Pengelola OD, SOP OD, Mitigasi dan Pengelolaan Resiko penerbitan OD, Master Plan Pengembangan Investasi Pemda, Idikator Kelayakan Investasi Pemda, Management Pengelolaan Resiko, Tatacara Investasi PEMDA dan Penerusan Obligasi Daerah.

11


c.

Pada Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Perbankan akan disusun bahan kebijakan tentang RUPS dan APEX;

d.

Pada Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan Lainnya akan disusun bahan kebijakan tentang RUPS dan APEX.

e.

Pada Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Sektor Primer akan disusun bahan kebijakan tentang Aset BUMD Sektor Primer;

f.

Pada Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Sektor Non Primer akan disusun

bahan

kebijakan

tentang

Indikator

Kinerja

BUMD,

Kajian

Pengembangan PD. Jasa dan Kepariwisataan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Investasi dan BUMD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB

I PENDAHULUAN Pada bab ini, berisi uraian tentang latar belakang, dasar hukum, aspek strategik yang berpengaruh, urusan wajib dan core business serta sistematika penyajian.

BAB

II SASARAN Dalam bab ini, diuraikan mengenai rumusan Visi dan Misi, serta Sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Investasi dan BUMD sesuai dengan Rentra, disamping itu disajikan Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat beserta capaiannya.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam bab ini, diuraikan rencana program dan kegiatan di lingkungan Biro Investasi dan BUMD pada Tahun 2015 beserta alokasi anggaran, keluaran, serta hasil yang ingin dicapai untuk masing-masing program dan kegiatan. BAB

IV PENUTUP Dalam bab ini, diuraikan bahwa Rencana Kerja Tahunan (RKT) Biro Investasi dan BUMD Tahun 2015 merupakan dasar pertanggungjawaban Biro dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta RKT akan dioperasionalkan dalam kurun waktu Tahun 2015.

12


BAB II SASARAN

A. ARAH PELAYANAN Biro Investasi dan BUMD senantiasa berupaya untuk memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara prima, cepat dan penuh inovasi dalam menunjang berbagai macam pembangunan di Jawa Barat, baik perekonomian maupun secara fisik. Selain itu, sedikit besarnya dapat berperan dalam menghadapi berbagai perubahan pembangunan yang semakin kompleks dan cepat seiring perkembangan zaman dan teknologi, dengan mengatisipasi berbagai resiko dan menemukan berbagai peluang pengembangan yang lebih besar. Dengan demikian Biro Investasi dan BUMD akan menjadi bagian penting bagi Pemerintah maupun masyarakat Jawa Barat dalam pembangunan menuju Jawa Barat sebagai Provinsi Termaju di Indonesia. Saat ini Biro Investasi dan BUMD dihadapkan pada isu-isu global, nasional, maupun regional dan lokal yang semakin kompleks, khususnya isu-isu lokal Jawa Barat antara lain menyangkut kewenangan perijinan, pelayanan, ketenagakerjaan, promosi investasi, pertumbuhan investasi, Pengelolaan BUMD agar berorientasi profit dan bukan menjadi beban, penataan aset BUMD serta berbagai kesenjangan sosial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Biro Investasi dan BUMD sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menetapkan visinya senantiasa merujuk kepada focal concern Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dalam praktek dan pelaksanaan pemberian pelayanan senantiasa memperhatikan berbagai perubahan paradigma dan tuntutan pada masa yang akan datang, yang ditunjukan dengan berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan di Jawa Barat.

B. VISI DAN MISI Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013-2018, yaitu "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua", dimana makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

13


Maju

: adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera

: adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur menjalani kehidupan.

Untuk Semua : adalah

kondisi

dimana

hasil

pembangunan

dapat

dirasakan

oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Sedangkan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut : 1.

Misi Pertama “Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing” Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.

2. Misi Kedua “Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan” Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. 3. Misi Ketiga “Meningkatkan

Kinerja

Pemerintahan,

Profesionalisme

Aparatur,

dan Perluasan Partisipasi Publik” Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota.

14


4. Misi Keempat “Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan” Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. 5. Misi Kelima, “Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal” Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. Selanjutnya, dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Biro Investasi dan BUMD Provinsi Jawa Barat, menetapkan Visi yaitu : “Menjadi Biro yang Berkualitas Prima dan menjadi Ujung Tombak Pembangunan Jawa Barat melalui Sinergitas yang Berkelanjutan” Makna dari penetapan Visi Biro Investasi dan BUMD tersebut, dapat didefinisikan sebagai berikut: 1.

Biro

: Yang dimaksud dengan Biro adalah Biro Investasi dan BUMD pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

2.

Kualitas Prima

: Adalah pemberian pelayanan bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya yang ditopang oleh aparatur profesional, dengan menggunakan sistem modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).

15


3.

Ujung Tombak

: Mampu menarik investasi baik dalam maupun luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, juga BUMD diharapkan mampu berperan sebagai salah satu sektor penyumbang PAD bagi Jawa Barat.

4.

Sinergitas

: Perekonomian Jawa Barat semakin maju dan berdaya saing melalui bersinergi antar skala usaha (Investor besar, BUMD, KUMKM dan Sektor Usaha Kecil).

5.

Berkelanjutan

: Program, Kegiatan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu berjalan, tidak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesaat dan bersifat jangka pendek, namun berjangka panjang dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya.

Guna mewujudkan visi tersebut, maka Biro Investasi dan BUMD menetapkan 5 (lima) Misi penunjangnya, sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas kelembagaan, sumberdaya manusia dan ketatalaksanaan Biro Investasi dan BUMD;

2.

Mendorong terwujudnya Penerbitan Obligasi Daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan percepatan pembangunan;

3.

Meningkatkan laju pertumbuhan industri dan penanaman modal serta penyerapan tenaga kerja;

4.

Meningkatkan kinerja BUMD sebagai sektor penyumbang PAD Jawa Barat;

5.

Memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan di Pusat, antar Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. SASARAN YANG DITETAPKAN Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Biro Investasi dan BUMD, dimana fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional. Sasaran ini ditujukan untuk meletakkan dasar yang kuat dalam mengendalikan dan memantau kinerja sebagai alat untuk memacu agar semua bagian segera dapat mengantisipasi timbulnya berbagai permasalahan. Sasaran yang ditetapkan oleh Biro Investasi dan BUMD bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, namun dapat dicapai, dengan berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu satu tahun atau berlaku pada masa mendatang. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Biro Investasi dan BUMD pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

16


a.

Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah (spacial dan sektoral) dalam mendukung penyusunan Restra, Renja Kinerja Biro, Musrenbang dan Partisipasi pada Kegiatan Mitra Praja Utama (MPU);

b.

Terlaksananya Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) di Jawa Barat;

c.

Meningkatnya kontribusi dan keberadaan BUMD terhadap PAD setiap Tahunnya;

d.

Terlaksanakan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat;

e.

Meningkatnya pelayanan perijinan di Kabupaten/Kota dan Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri, sehingga Jawa Barat menjadi primadona para investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat;

f.

Meningkatnya penyelenggaraan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal;

g.

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah;

h.

Meningkatnya fungsi kelembagaan dan capaian kinerja aparatur pemerintah daerah;

i.

Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Tabel 3 Tujuan dan Sasaran Misi Pelayanan Biro Investasi dan BUMD

NO 1

2

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Misi 1 : a. Meningkatnya kuantitas a. Jumlah dan kualitas bahan Meningkatkan kualitas dan kualitas bahan perumusan rancangan kebijakan kelembagaan, perumusan rancangan yang disiapkan. sumberdaya manusia kebijakan b. Jumlah dan kualitas telaahan staf dan ketatalaksanaan yang dihasilkan. Biro Investasi dan c. Evaluasi Tupoksi dan Struktur BUMD Organisasi. d. Waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan tupoksi b. Meningkatnya kualitas Para pegawai dengan pendidikan S3, sumberdaya manusia. S2, S1 dan SLTA c. Tersedianya pelaporan Tersusunnya dokumen : kinerja dan keuangan a. LAKIP (th T-1) organisasi. b. RENJA (th T) d. Tersusunnya Standar c. Bahan LKPJ Biro Admrek (th T-1) Operasional dan Prosedur d. LPPD (th T-1) Pelaksanaan Tugas Pokok e. Laporan Triwulanan (th T) dan Fungsi. f. RKA dan DPA (T+1) g. Dokumen SOP Misi 2 : Mendorong terwujud- Terealisasikannya Penerbitan a. Tersusunnya Unit Pengelola OD nya Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi b. Tersusunnya SOP Penerbitan/ Obligasi Daerah Jawa Barat untuk membiayai pengelolaan OD sebagai salah satu proyek infrastruktur c. Tersusunnya Mitigasi dan Pengeloalternatif pembiayaan terutama BIJB. laan Resiko Penerbitan OD percepatan d. Terlaksananya Diklat Pengelola OD pembangunan e. Tersusunya Dokumen Persiapan

17


NO 3

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Misi 3 : Meningkatkan laju a. Terlaksananya Pembentupertumbuhan industri kan Kawasan Ekonomi dan penanaman Khusus (KEK) dan modal serta Kawasan Industri (KI) di penyerapan tenaga Jawa Barat kerja b. Meningkatnya pelayanan perijinan di Kabupaten/ Kota dan Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri, sehingga Jawa Barat menjadi primadona para investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat;

c. Meningkatnya penyelenggaraan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal;

a. Tersedianya Dokumen Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus; b. Tersedianya dokumen perkembangan KEK dan KI; c. Tersusunnya Data KI. a. Terevaluasi Kebijakan di Bidang Perijinan dan Penanaman Modal di Kabupaten/Kota; b. Terfasilitasinya kemitraan antara Investor dengan Kabupaten/Kota; c. Tersusunnya Kajian tentang SOP Pelaksanaan Perijinan dan Penanaman Modal; d. Tersusunnya Kajian tentang Produk Unggulan; e. Tersusunnya Kajian tentang Promosi Investasi di Jawa Barat; f. Terlaksananya Konsultasi, Monitoring, Koordinasi, dan Evaluasi Kegiatan. a. Tersusunnya Kajian Pemetaan dan Kebijakan Investasi Kabupaten/Kota Wilayah Bekasi; b. Terkoordinasi, Terfasilitasi, dan Termonitornya Bidang Penanaman Modal.

d. Meningkatnya efektivitas a. Tersusunnya Kajian tentang penyelenggaraan InvesMaster Plan Pengembangan tasi Pemerintah Daerah Investasi PemerintahDaerah; b. Tersusunnya Indikator Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah untuk Penyertaan Modal Daerah; c. Tersusunnya Kajian tentang Manajemen Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; d. Tersusunnya Kajian tentang Pembentukan Tim Penasehat Investasi Pemerintah Daerah; e. Penyusunan Kajian tentang Tatacara Investasi Pemerintah Daerah Penyertaan Modal kepada BUMD; f. Tersusunnya Kajian Penerusan Obligasi Daerah Berupa Investasi Pemerintah Daerah. 4

Misi 4 : Meningkatkan kinerja a. Pembinaan BUMD sebagai sektor Pengembangan penyumbang PAD Jawa Primer

dan BUMD

Tersedianya rumusan kebijakan Pengembangan BUMD.

Barat

18


NO

TUJUAN

SASARAN b. Pembinaan

Pengembangan Non Primer. c. Pembinaan Perbankan.

d. Pembinaan

Keuangan.

5

BUMD

INDIKATOR SASARAN dan BUMD

Tersedianya rumusan Pengembangan BUMD.

BUMD

a. Terlaksananya Rapat Persiapan; b. Terlaksananya RUPS, RUPS LB dan Monitoring BUMD Perbankan di Jawa Barat Banten serta APEX BPR. a. Terlaksananya Rapat Persiapan; b. Terlaksananya RUPS, RUPS LB dan Monitoring BUMD Jasa Keuangan di Jawa Barat Banten serta APEX.

Jasa

Misi 5 : Fungsi Memperkuat sinergi a. Meningkatnya Kelembagaan dan Capaian dengan pemangku kepentingan di Pusat, Kinerja Aparatur Pemerintah antar Provinsi Kabupaten/Kota

dan

Daerah

19

kebijakan

a. Terlaksananya undangan Pemerintah Pusat; b. Terlaksananya undangan Provinsi lain; c. Terlaksananya Monitoring, Koordinasi dan Konsultasi Biro Investasi dan BUMD.

rapat ke rapat ke Fasilitasi, Kegiatan


BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Biro

Investasi dan BUMD

Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Barat

dalam

melaksanakan tugas fokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat didasarkan pada Rencana Kerja (Renja) yang dirinci kedalam program dan kegiatan, dan selanjutnya dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai tahun berjalan. Pada Tahun Anggaran 2015, di lingkungan Biro Investasi dan BUMD terdapat 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan rencana alokasi dana sebesar Rp. 5.903.475.000,- yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, dan pelaksanaannya dikelola dan dilaksanakan oleh bagian-bagian yang ada di lingkungan Biro Investasi dan BUMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan dibantu oleh Tata Usaha Biro, dengan rincian sebagai berikut : 29. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Perencanaan 34. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 35. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan

146,250,000 146,250,000 121,875,000 121,875,000 1.243.125.000

1

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan BUMD Primer

200.000.000

2

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan BUMD Non Primer

263.125.000

3

Kegiatan Pembinaan BUMD Perbankan

390.000.000

4

Kegiatan BUMD Jasa Keuangan

390.000.000

57. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 1 Kegiatan Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah 2 Pembinaan Pelaksanaan Perijinan dan Penanaman Modal di Jawa Barat 3 Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Penanaman Modal Pemerintah Daerah 4 Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Investasi Pemerintah Daerah 60. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.412.350.000

Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Investasi dan BUMD 66. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro Investasi dan BUMD

931.125.000 48.750.000

20

1.445.840.000 483.110.000 195.000.000 1.288.400.000 931.125.000

48.750.000


BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Biro Investasi dan BUMD Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 ini, merupakan dasar pertanggungjawaban Biro Investasi dan BUMD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu unsur staf/pembantu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015,

Rencana Strategis Biro

Investasi dan BUMD Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Biro Investasi dan BUMD Setda Provinsi Jawa Barat. Rencana

Kinerja

Tahunan

(RKT)

Biro

Investasi

dan

BUMD

yang

akan

diimplementasikan pada tahun 2015, dalam rangka menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan penanaman modal dan perijinan, pembiayaan investasi Pemerintah Provinsi, pengelolaan BUMD bidang keuangan serta pengelolaan BUMD bidang non keuangan. Oleh karenanya, RKT ini merupakan perwujudan dari suatu komitmen penuh seluruh jajaran Biro Investasi dan BUMD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam tahap implementasi, amanat yang digariskan dalam Rencana Kinerja Tahunan ini, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kesungguhan dan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan, disamping sikap konsisten seluruh jajaran Biro Investasi dan BUMD terhadap komitmen yang akan dilaksanakan.

21


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) OPD

: BIRO INVESTASI DAN PROVINSI JAWA BARAT. TAHUN ANGGARAN : 2015

BUMD

SEKRETARIAT

DAERAH

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

1. Tingkat ketersediaan dokumen a. Fasilitasi penyusunan Renstra, perencanaan daerah (spasial & Renja, Kinerja Biro Investasi dan sektoral) BUMD, Musrenbang b. Partisipasi pada Kegiatan Mitra Praja Utama

4 rapat

2. Terlaksananya Kegiatan a. Tersusunnya Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rencana Pembangunan Kawasan dan Kawasan Industri (KI) di Ekonomi Khusus (KEK) dan Jawa Barat Harmonisasi Kebijakan Kawasan Industri b. Tersusunnya Kajian tentang Kawasan Ekonomi Khusus c. Termonitornya Kegiatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) d. Terevaluasinya dan adanya Pelaporan Hasil Kegiatan e. Tersusunnya data Kawasan Industri di Jawa Barat

1 kali

3. Kontribusi keberadaan terhadap PAD per tahun

BUMD a. Terfasilitasinya dalam rangka pengembangan BUMD b. Terkonsultasikan/ terkoordinasikan/ termonitornya BUMD

2 kali

4. Kontribusi keberadaan terhadap PAD per tahun

BUMD a. Fasilitasi dalam rangka pengembangan BUMD sektor non primer b. Konsultasi/koordinasi/monitoring BUMD c. Penyusunan Indikator Peningkatan Kinerja BUMD d. Kajian Pengembangan PD Jawi

10 kali

2 kegiatan

1 dokumen 5 kali 1 kali

4 BUMD

5 BUMD 1 dokumen 1 dokumen

5. Adanya Peningkatan Kontribusi a. Terlaksananya Rapat Persiapan Pendapatan Asli Daerah b. Terlaksananya RUPS, RUPS LB dan Monitoring BUMD Perbankan di Jawa Barat Banten serta APEX BPR

1 kali, 20 orang 3 kali, 40 BPR dan Bank BJB di Jawa Barat dan Banten

6. Adanya Peningkatan Kontribusi a. Terlaksananya Rapat Persiapan Pendapatan Asli Daerah b. Terlaksananya RUPS, RUPS LB dan Monitoring BUMD Jasa

1 kali, 20 orang 3 kali, 43 PD.PK dan PT Jamkrida

22


Sasaran Strategis (1)

7. Terlaksananya Obligasi Daerah

Indikator Kinerja

Target

(2) Keuangan di Jawa Barat Banten serta Accelerated Programme for Excellence (APEX) Persiapan a. Tersusunnya Kajian tentang Unit Pengelolaan Obligasi Daerah b. Tersusunnya Kajian tentang SOP Penerbitan/Pengelolaan Obligasi Daerah c. Tersusunnya tentang Mitigasi dan Pengelolaan Resiko Penerbitan Obligasi Daerah d. Terlaksananya Diklat Pelatihan Penunjang Pengelola Obligasi Daerah e. Tersusunnya Kajian tentang SOP Pengadaan Lembaga Penunjang Pasar Modal f. Tersusunnya Dokumen Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Barat

(3) Jabar dan PT Asuransi Bangun Askrida dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen persiapan penerbitan Obligasi Daerah

8. Meningkatnya Pelayanan a. Evaluasi Kebijakan di Perijinan di Kabupaten/ Kota dan Kabupaten/Kota Penanaman Modal di Jawa Barat b. Fasilitasi Temu Investor dengan Kabupaten/Kota c. Penyusunan Kajian tentang SOP Pelaksanaan Perijinan dan Penanaman Modal d. Penyusunan Kajian tentang Produk Unggulan e. Penyusunan Kajian Tentang Promosi Investasi di Jawa Barat f. Pendukung Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Perijinan dan Penanaman Modal di Jawa Barat

2 buku

9. Meningkatnya Penyelenggaraan a. Tersusunnya Kajian Pemetaan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kebijakan Investasi dan Kriteria) penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Wilayah II urusan pemerintahan daerah Bekasi bidang penanaman modal b. Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Bidang Penanaman Modal

2 dokumen

10. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1 dokumen kajian

Efektivitas a. Penyusunan Kajian tentang Investasi Master Plan Pengembangan Investasi Pemerintah Daerah b. Indikator Kelayakan Investasi Daerah untuk Penyertaan Modal Daerah c. Penyusunan Kajian tentang Manajemen Pengelolaan

23

Perjanjian Kerjasama buku hasil kajian buku hasil kajian buku hasil kajian data/dokumen

4 kali

1 dokumen kajian 1 dokumen kajian


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) d. e.

f. g.

Target

(2) Investasi Pemerintah Daerah Penyusunan Kajian tentang Pembentukan Tim Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Penyusunan Kajian Tentang Tatacara Investasi Pemerintah Daerah Penyertaan Modal kepada BUMD Penyusunan Kajian Penerusan Obligasi Daerah Berupa Investasi Pemerintah Daerah Monitoring, Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi Kegiatan

11. Meningkatnya Fungsi a. Melaksanakan undangan rapat Kelembagaan dan Capaian dari Pemerintah Pusat Kinerja Aparatur Pemerintah b. Melaksanakan undagan rapat Daerah dari Provinsi lain c. Melaksanakan Monitoring, Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Biro Investasi dan BUMD 12. Terwujudnya Sistem Pelaporan Tersusunnya dokumen : Pencapaian Kerja dan Keuangan a. LAKIP b. RKA c. DPA d. LKPJ e. Buku Selayang Pandang f. Laporan

24

(3) 1 dokumen kajian 1 dokumen kajian 1 dokumen kajian data/dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 kali

1 1 1 1 1 1

dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents