BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ini berarti tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah semakin berat karena harus mampu mengusahakan pemerintahan yang baik (good governance) dengan segala potensi yang ada. Dinas Pariwisata Kabupaten Badung sebagai salah satu unsur dari pemerintah Kabupaten Badung yang bertugas melaksanakan tugas-tugas desentranlisasi, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mampu berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mencapai pertanggungjawaban tersebut maka Dinas Pariwisata Kabupaten Badung menyusun LAKIP Tahun 2011 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015.
A.1.Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, mandat yang dibebankan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Badung adalah membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang kepariwisataan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Selain melaksanakan mandat tersebut sebagai tugas pokok, Dinas Pariwisata juga mempunyai fungsi : 1. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang kepariwisataan 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepariwisataan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepariwisataan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kepariwisataan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata kabupaten Badung | 1
Disamping fungsi
yang dimiliki, untuk dapat melaksanakan mandat yang dibebankan,
Diparda mempunyai tugas : 1. Menyusun program / rencana kerja Dinas Kepariwisataan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi / kantor / lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 3. Mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama para Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 4. Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 6. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan recana kerja 8. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan 9. Menyusun rencana kebijakan di Bidang Pariwisata dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati 10. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 11. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan 12. Membuat laporan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan
A.2. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008, susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung adalah terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Kepegawaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata kabupaten Badung | 2
c. Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Sarana Pariwisata terdiri dari : a. Seksi Akomodasi b. Seksi Rumah Makan, Bar dan Restorant c. Seksi Bimbingan Kawasan dan Lingkungan Wisata 4. Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari : a. Seksi Obyek Wisata b. Seksi Atraksi dan Aneka Wisata c. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum 5. Bidang Promosi dan Pemasaran terdiri dari : a. Seksi Promosi b. Seksi Bimbingan Wisata c. Seksi Pelayanan Informasi Adapun Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata kabupaten Badung | 3
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KA. SUB. BAGIAN UMUM
KA. SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN
KA. SUB. BAG. KEUANGAN
BIDANG SARANA PARIWISATA
BIDANG OBYEK DAYA TARIK WISATA
BIDANG PROMOSI & PEMASARAN
KASI AKOMODASI
KASI OBYEK WISATA
KASI PROMOSI
KASI ATRAKSI DAN ANEKA WISATA
KASI PELAYANAN INFORMASI
KASI REKREASI DAN HIBURAN UMUM
KASI BIMBINGAN WISATA
KASI RUMAH MAKAN, BAR & RESTAURANT
KASI BIM. KAWASAN & LING. HIDUP
Tugas Sekretariat dan Bidang-bidang Tugas sekretaris dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut : 1. Sekretaris : a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengkoodinir para Sub Bagian dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi / lembaga terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Melakukan koodinasi yang diperlukan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional
ketata-usahaan Dinas
sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata kabupaten Badung | 4
g. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahgan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai dengan bahan pertimbangan dalam menilai peningkatkan karier bawahan; j. Menyelenggarakan penerimaan retribusi obyek wisata dan melakukan penyetoran hasil retribusi ke kas daerah; k. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan; l. Melaksanakan penyusunan rencana, program pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; m. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan serta kehumasan; n. Mengumpulkan, mensistimasikan dan menganalisa data hasil pelaksanaan tugas kepariwisataan; o. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; p. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; q. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
2. Kepala Bidang Sarana Pariwisata a. Menyusun rencana kegiatan tugasnya berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengkoordinasi para kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai denghan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Kepala Bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lain melalui sekretaris dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata kabupaten Badung | 5
e. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatkan karier bawahan; j. Menyiapkan bahan pembinaan dan penertiban serta pengembangan sarana pariwisata; k. Menyiapkan perijinan di bidang usaha akomodasi, rumah makan, restoran dan bar; l. Mengadakan pengawasan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata; m. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. Melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; o. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
3. Kepala Bidang Obyek dan Daya Tarik a. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian/kepala seksi intern dinas melalui sekretaris / kepala bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata kabupaten Badung | 6
f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan; h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi dan aneka wisata, rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan petunjuk dan peraturan perundangundangan yang berlaku; i. Menyiapkan perijinan dibidang usaha obyek wisata, atraksi dan aneka usaha rekreasi dan hiburan umum; j. Memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi dan aneka wisata, rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan batas kewenangan dan ketentuan umum yang berlaku; k. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; m. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
4. Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran a. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian / Kepala Seksi intern dinas melalui sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. Menyusun langkah operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata kabupaten Badung | 7
g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatkan karier bawahan; h. Mengatur, mengkoordinasikan, mengawasi segala kegiatan promosi, informasi dan pemasaran dengan pola pengembangan kepariwisataan dan khususnya perencanaan pemasaran; i. Mengadakan dan menyediakan segala bahan promosi dan informasi di bidang kepariwisataan; j. Menyelenggarakan semua periklanan dan pemasaran film, pengumuman dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; k. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; m. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
A.3. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Sesuai susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung diatas terdapat 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat. Dari 3 bidang dan 1 sekretariat tersebut pada tahun 2010 terdapat 285 orang pegawai (mulai eselon II hingga Tenaga Kontrak Balawista) dengan jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar) hingga Pasca Sarjana (S2) yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pariwisata sesuai tabel 1, 2 dan tabel 3 berikut : Tabel 1 Data Jumlah Pegawai Diparda Badung Tahun 2011 NO 1 2 3 4 5 6
SEKRETARIAT / BIDANG Sekretariat Bidang Promosi dan Pemasaran Bidang Obyek dan Tarik Wisata Bidang Sarana Pariwisata Balawista Tenaga Kontrak Balawista Jumlah
JUMLAH PEGAWAI 33 21 18 20 39 79 285
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata kabupaten Badung | 8
Tabel 2 Data Keadaan Pegawai Berdasarkan Eseloning, Status dan Golongan NO ESELONERING, STATUS & GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI 1 Eselon : a. II 1 b. III 4 c. IV 12 2 Golongan : a. PNS Golongan IV (Struktural) 7 b. PNS Golongan III (Struktural) 10 c. PNS Golongan III (Non Struktural) 31 d. PNS Golongan II 59 e. PNS Golongan I 20 3 Status : a. THL Sarjana 3 b. THL SMA 1 c. THL SMP d. THL SD 6 e. Tenaga Kontrak Balawista 78 Tabel 3 Data Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan NO 1 2 3 4 5 6 7
JENIS PENDIDIKAN S3 S2 (Pasca Sarjana) S1 (Sarjana) D3 (Diploma Tiga) SMA SMP SD Jumlah
JUMLAH 4 35 4 63 14 7 127
B. Ruang Lingkup
Ruang lingkup evaluasi LAKIP meliputi hal-hal yang terkait dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran organisasi instansi. Oleh karenanya, informasi yang dievaluasi mungkin saja termasuk informasi yang tidak termuat dalam LAKIP, tapi masih ada hubungannya dengan LAKIP. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam LAKIP bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi itu, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna membenchmark dan mengukur ataupun mencari indikator keberhasilan ataupun keunggulan organisasi instansi. Jadi bahan yang ada dalam LAKIP sesungguhnya merupakan bahan pemicu kegiatan pengumpulan data (data gathering) dan analisis data agar evaluasi dapat dilakukan secara obyektif dan memadai.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata kabupaten Badung | 9
Pada dasarnya evaluasi LAKIP dapat dilakukan dengan memfokuskan pada lingkup sebagai berikut : 1. Penelaahan terhadap Perencanaan Strategik dan Sistem Pengukuran Kinerja, termasuk didalamnya perencanaan kinerja. 2. Evaluasi terhadap Program-program dan kegiatan-kegiatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata kabupaten Badung | 10
