BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan harapan dan impian masyarakat. Oleh karena itu, demi mewujudkan harapan masyarakat tersebut Pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pertanggungjawaban tersebut berisi uraian tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh Pemerintah. Demi mengetahui keberhasilan dan kegagalan tersebut dilakukan pengukuran terhadap kinerja Pemerintah. Pengukuran dilakukan dengan menilai sejauhmana kinerja pemerintah memenuhi tuntutan masyarakat sesuai dengan rencana kerja pemerintah yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas dan merespon serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

dan

Keputusan

Lembaga

Administrasi

Negara

Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan AKIP, beserta modul SAKIP yang terbaru, maka Biro Kesra perlu menyusun LAKIP Tahun 2014 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat diketahui dan dinilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi. B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP Biro Kesra Tahun Anggaran 2014, dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang pencapaian tujuan dan sasaran Biro Kesra yang termuat dalam Rencana Strategi (Renstra) Biro Kesra. Dengan adanya LAKIP ini diharapkan dapat diperoleh umpan balik (feed back) berupa masukan yang bermanfaat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesra. C. KELEMBAGAAN 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Biro Kesra merupakan unsur staf Pemerintah Daerah. Keorganisasiannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Biro Kesra mempunyai tugas pokok : membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang meliputi

LAKIP BIRO KESRA 2014

1

Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Kesejahteraan, Pemuda dan Olahraga. Sedangkan Fungsi dari Biro Kesra adalah : a.

Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;

b.

Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang keagamaan;

c.

Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan;

d.

Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang kesejahteraan sosial;

e.

Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan;

f.

Penyusunan program pembinaan dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan sosial;

g.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;

h.

Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan biro;

i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. LANDASAN HUKUM Dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Kesra sebagai berikut: 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Gubernur; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;


2

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masayarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. STRUKTUR ORGANISASI Menurut Perda Nomor 9 Tahun 2013 tersebut di atas, Struktur Organisasi Biro Kesra sebagai berikut : 1.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT

2.

Bagian Agama, membawahi 3 (tiga) sub bagian, yakni : a. Sub Bagian Tata Usaha Biro; b. Sub Bagian Bina Agama Katolik dan Protestan; c. Sub Bagian Bina Agama Islam, Hindu dan Budha.

3.

Bagian Pendidikan, membawahi 3 (tiga) sub bagian, yakni : a. Sub Bagian Pendidikan; b. Sub Bagian Kebudayaan; c. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.

4.

Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi 2 (dua) sub bagian, yakni : a. Sub Bagian Kesejahteraan; b. Sub Bagian Sosial;


3

5.

Bagian Kesehatan, membawahi 3 (tiga) sub bagian , yakni : a. Sub Bagian Kesehatan; b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kesehatan; c. Sub Bagian Peningkatan Gizi Masyarakat. ( Struktur Organisasi Biro Lampiran 1. )

4. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia yang mendukung Biro Kesra dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diuraikan dalam tabel-tabel berikut: Tabel 1. Jumlah Pejabat Eselon NO

NAMA

ESEL

JABATAN

ON

JUMLAH

KET.

1

Kepala Biro

II b

1

Terisi

2

Kepala Bagian

III a

4

Terisi

3

Kepala

IV a

11

Terisi

Sub

Bagian JUMLAH

16

Tabel 2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan GOL.

A

B

C

D

JUMLAH

KETERANGAN

IV

3

2

1

-

6

Jumlah PNS Wanita

III

7

7

6

12

32

sebanyak 20 orang

II

-

1

1

1

3

dan jumlah PNS Pria

I

1

-

-

-

1

sebanyak 22 orang

JUMLAH

42

Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan - Doktor/S3

: -

- Pasca Sarjana/S2 : 3 orang - Sarjana/S1

: 24 orang

- D4 (Setara S1)

: 3 orang

- Sarjana Muda

: 1 orang

- SLTA

: 10 orang

- SD

:

1 orang


4

5. SARANA PRASARANA Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT, berupa fasilitas kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat serta peralatan kantor lainnya, dalam rangka

mendukung

kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan operasional pada Biro Kesejahteraan Rakyat. Daftar jumlah Sarana dan Prasarana, Inventaris Barang pada Biro Kesra keadaan Desember 2014 (Lampiran 2). 6. KEUANGAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tugas lainnya, Biro

Kesra

dialokasikan sejumlah anggaran guna membiayai berbagai program dan kegiatan Biro selama Tahun Anggaran 2014. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pos DPA-SKPD Biro Kesra sebesar Rp. 7.171.138.000,(tujuh miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut : o Belanja SKPD sebesar

: Rp. 1.534.240.000,-

o Belanja Urusan Wajib sebesar

: Rp. 5.636.898.000,-


5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. VISI DAN MISI Biro Kesra memiliki rencana strategis yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi NTT untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2014-2018. Renstra Biro Kesra yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran secara ringkas diuraikan dalam dokumen ini. Sebagai penjabaran Visi Pemerintah Provinsi NTT, maka Visi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT adalah :

Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas.

Demi mewujudkan misi Pemerintah Provinsi NTT khususnya misi ke 4 : Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah, maka Misi Biro Kesejahteraan Rakyat dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan koordinasi kebijakan kerukunan hidup umat beragama. 2. Meningkatkan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.

B. TUJUAN Demi mewujudkan visi dan misi Biro Kesra, maka ditetapkan tujuan strategis sebagai berikut : a. Mengoptimalkan pemahaman masyarakat tentang kerukunan hidup umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. Menyelaraskan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran di bidang kesejahteraan rakyat ; c. Mengoptimalkan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; d. Meningkatkan mutu pendidikan, prestasi olahraga, partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pelestarian nilai-nilai budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur; e. Menurunkan Angka Kematian Bayi/Balita, Angka Kematian Ibu, Prevalensi Gizi Buruk, HIV/AIDS dan meningkatkan Umur Harapan Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur; f. Mengoptimalkan pemahaman tentang legalitas prasarana agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur;


6

g. Menurunkan angka kemiskinan dan masalah sosial lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan, daerah kepulauan serta daerah rawan bencana; h. Menurunkan tingkat ketergantungan masyarakat kepada pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat; i. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat; j. Meningkatkan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

C. S A S A R A N Sasaran yang ingin dicapai Biro Kesra adalah : a. Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat tentang kerukunan hidup umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. Tercapainya keselarasan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran di bidang kesejahteraan rakyat ; c. Terwujudnya koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat secara optimal; d. Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan, prestasi olahraga, partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pelestarian nilai-nilai budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur; e. Terwujudnya penurunan Angka Kematian Bayi/Balita, Angka Kematian Ibu, Prevalensi Gizi Buruk, HIV/AIDS dan peningkatan Umur Harapan Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur; f. Terwujudnya pemahaman tentang legalitas prasarana agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur; g. Terwujudnya penurunan angka kemiskinan dan masalah sosial lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan, daerah kepulauan serta daerah rawan bencana; h. Terwujudnya penurunan tingkat ketergantungan masyarakat kepada pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat; i. Terwujudnya

peningkatan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat; j. Terwujudnya peningkatan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.


7

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 Rencana

Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Demi mengukur realisasi rencana tersebut, perlu adanya penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja.

1. Program dan Kegiatan a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a) Penyediaan Surat-Menyurat b) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e) Penyediaan Jasa Kebersihan kantor f) Penyediaan Alat Tulis kantor g) Penyedian barang cetakan dan penggandaan h) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan per-UUan i) Penyediaan Makanan dan Minuman j) Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah k) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Daerah l) Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi NTT. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. d. Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama a) Dialog Kerukunan Lintas Agama dan Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan. b) Temu Pemuda Lintas Agama. c) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Agama d) Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Haji, Utsawa Dharma Githa Tingkat Nasional, Pesparawi Tingkat Provinsi.


8

e) Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi NTT dan MTQ Tingkat Nasional f) Fasilitasi Perayaan Paskah, Halal Bihalal dan Natal Oikumene g) Fasilitasi Pekan Suci Larantuka dan Ziarah Rohani

e. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat a) Rapat Koordinasi Daerah dan Peringatan HUT Dharma Wanita b) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Umum Bidang Kesejahteraan Rakyat di Provinsi NTT c) Sosialisasi Keputusan Bersama Mendiknas, Menkes, Menag dan Mendagri tentang pembinaan Pengembangan UKS dan Biaya Operasional Sekretariat Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi NTT d) Jambore UKS Tingkat Provinsi NTT e) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan di Provinsi NTT f)

Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit Berisiko Kejadian Luar Biasa (KLB)

g) Fasilitasi Kegiatan Kesektariatan KOMDA LANSIA Provinsi NTT h) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial i)

Rapat Koordinasi Kebijakan Penanganan Masalah Anak di Provinsi NTT

j)

Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

2. Rencana Kinerja Tahun 2014

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di Bidang Keagamaan

Meningkatnya Kerjasama di Rakyat

Koordinasi dan Bidang Kesejahteraan

INDIKATOR KINERJA Jumlah Rapat Koordinasi di Bidang Keagamaan Jumlah Kegiatan keagamaan yang di fasilitasi Jumlah Rakor Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Sosialisasi

TARGET 3 kali

11 Kali 8 kali 2 kali


9

E. PENETAPAN KINERJA Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, maka disusunlah Penetapan Kinerja Biro Kesra untuk tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 4. Penetapan Kinerja 2014 SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di Bidang Keagamaan

INDIKATOR KINERJA 3 Jumlah Rapat Koordinasi Bidang Keagamaan

TARGET 4 3 kali

PROGRAM/KEGIATAN 5 Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan Dialog Kerukunan Lintas Agama Temu Pemuda Lintas Agama

Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi

Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Rakor Bidang Kesejahteraan Rakyat

11 kali

8 kali

Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Haji, Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional, Pesparawi Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi NTT dan MTQ Tingkat Nasional

ANGGARAN 6

398.000.000

360.000.000 588.000.000

650.000.000

Fasilitasi Perayaan Paskah, Halal Bihalal, Natal Oikumene

537.000.000

Fasilitasi Pekan Suci Larantuka dan Ziarah Rohani

1.160.000.000

Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Rapat Koordinasi Daerah dan Peringatan HUT Dharma Wanita Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Umum Bidang Kesejahteraan Rakyat di Provinsi NTT Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Penyakitpenyakit Beresiko KLB Fasilitasi Kegiatan Kesekretariatan KOMDA LANSIA Provinsi NTT Rapat Koordinasi Kebijakan Penanganan Masalah anak di Provinsi NTT


327.050.000

137.252.100

200.000.000

185.016.700

150.000.000

10

Rakor Perguruan Tinggi Tingkat Provinsi NTT

Jumlah Sosialisasi

Jumlah Anggaran

2 kali

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Pendidikan Sosialisasi Keputusan Bersama Mendiknas, Menkes, menag dan Mendagri tentang Pembinaan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dan Biaya Operasional Sekretariat Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi NTT Jambore UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Tingkat Provinsi NTT

250.000.000

150.000.000

111.579.200

50.000.000

200.000.000

: Rp. 7.171.138.000,-


11

BAB III AKUNTABILITAS BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI NTT

A. AKUNTABILITAS KINERJA 1. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA TAHUN 2014 Pengukuran dan analisis kinerja Biro Kesra ini merupakan penilaian terhadap realisasi penetapan kinerja Biro Kesra Tahun 2014 yang didasarkan pada indikator kinerja Utama berupa jumlah keluaran (output) yang dihasilkan. Adapun pengukuran dan analisis indikator kinerja didasarkan pada pencapaian sasaran-sasaran yang terukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kesra sebagai Berikut: a. Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Kerja sama di Bidang Keagamaan Indikator-indikator sasaran ini adalah Jumlah rapat koordinasi di Bidang Keagamaan, dan Jumlah Kegiatan Keagamaan yang di fasilitasi. Kegiatankegiatan operasionalnya yaitu: Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga-Lembaga Keagamaan, Dialog Kerukunan Lintas Agama, Temu Pemuda Lintas Agama serta Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Haji, Fasilitasi MTQ Tingkat Provinsi NTT dan MTQ Tingkat Nasional, Fasilitasi Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi NTT, Fasilitasi Perayaan Paskah, Halal Bihalal, Natal Oikumene dan Pesparawi tingkat Provinsi dan Nasional. Uraian capaian indiktatornya dapat dilihat pada tabel berikut; Tabel 5 Pencapaian IKU sasaran 1. Satuan 2013 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2018

TARGET

REALISASI

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah Rapat Koordinasi

Kali

3

3

3

100 %

3

Kali

7

11

9

81%

12

di Bidang Keagamaan Jumlah keagamaan

kegiatan yang

difasilitasi RATA-RATA

85 %


12

Penjelasan masing-masing indikator sebagai berikut: a). Jumlah Rapat Koordinasi di Bidang Keagamaan Berdasarkan tabel 5 tentang pencapaian IKU sasaran 1 terlihat bahwa indikator Rapat Koordinasi di Bidang Keagamaan dari tahun 2013, 2014 dan sampai tahun 2018 jumlah targetnya sama. Realisasi ditahun 2013 dan 2014 3 kali, ini menunjukan pencapaian target yang telah ditetapkan, yang menggambarkan konsistensi kinerja Biro terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja jumlah rapat dan koordinasi yang telah rencanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat di tahun 2014 tercapai 100 % berdasarkan realisasi terhadap target rencana kinerja tahun 2014 yaitu 3 kali diantaranya; Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan, Dialog Kerukunan Lintas Agama dan Temu Pemuda Lintas Agama. 1. Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan; Hasil yang dicapai dalam kegiatan Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan Tingkat Provinsi NTT Tahun 2014, yaitu berupa Kesepakatan yang isinya antara lain : a. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama kemitraan yang harmonis, dalam rangka

mendukung

serta

berpartisipasi

dalam

upaya

percepatan

pembangunan di NTT; b. Mensukseskan 8 agenda pembangunan yaitu ; -

Peningkatan kualitas pendidikan

-

Pembangunan kesehatan

-

Pembangunan ekonomi

-

Pembangunan infrastruktur

-

Pembenahan sistem hukum dan keadilan

-

Konsolidasi tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup

-

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, kesejahteraan anak dan pertisipasi pemuda

-

Agenda khusus

c. Mensukseskan

pelaksanaan

enam

tekad

pembangunan

berbasis

desa/kelurahan yakni menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai : -

Provinsi Jagung

-

Provinsi Ternak

-

Provinsi Koperasi

-

Provinsi Cendana

-

Ekonomi Perikanan dan Kelautan

-

Destinasi Pariwisata Dunia


13

d. Mensukseskan program Desa Mandiri Anggur Merah sebagai Program Unggulan e. Meningkatkan dan memelihara kerukunan hidup intern dan antar umat beragama dalam mendukung seluruh proses pembangunan f. Menjaga, memelihara dan menciptakan suasana yang aman, damai dan harmonis di daerah ini, dalam rangka mensukseskan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2014. 2. Hasil yang dicapai dalam kegiatan Dialog Kerukunan Lintas Agama se daratan Flores dan Lembata Tahun 2014, yaitu sebuah rekomendasi yang ditujukan kepada : a) Pemerintah Pusat (Menkokesra, Menag dan Mendagri), Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota; b) DPRD Provinsi NTT dan DPRD Kabupaten/Kota; c) Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; d) Pimpinan Lembaga Keagamaan; e) FKUB Tingkat Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota; f) Tokoh-tokoh Agama; g) Tokoh Masyarakat; dan h) Tokoh Pemuda. Rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah : 1. Kami berpendapat bahwa ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) merupakan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika serta nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Karena itu, kami mendesak agar Pemerintah menolak dan menindak tegas keberadaannya di Indonesia. 2. Dalam rangka mempersiapkan generasi muda menjadi pelopor kerukunan lintas agama, maka perlu dibentuk Forum Pemuda Lintas Agama terutama di Kabupaten/Kota yang belum terbentuk. 3. Mewaspadai aliran-aliran sektarian di luar agama formal yang mengancam kerukunan umat beragama. 4. Mengoptimalkan kearifan lokal khususnya kekerabatan sebagai media sosial dalam memelihara kerukunan umat beragama di NTT. 5. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi Dialog Kerukunan Lintas Agama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang tanggal 25 Juni 2013 tntang Peninjauan Kembali Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat.


14

6. Mengingat kompleksnya masalah-masalah yang mengganggu kerukunan hidup umat beragama di NTT, maka Dialog Kerukunan Lintas Agama tidak saja membahas masalah kerukunan umat beragama, tetapi juga isu-isu kesejahteraan sosial lainnya seperti perdagangan manusia (human trafficking), kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 7. Mensosialisasikan hasil rekomendasi ini ke semua elemen masyarakat. 3. Hasil yang dicapai Temu Pemuda Lintas Agama Sedaratan Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Alor dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan kesepakatan bersama yang isinya adalah : a. Memfasilitasi pembentukan Forum

Komunikasi Pemuda Lintas Agama

Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota. b. Kegiatan Temu Pemuda Lintas Agama Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota agar dilakukan secara rutin setiap tahun. c. Utusan dari setiap daerah adalah orang-orang yang merupakan aktivis dan atau pengurus organisasi pemuda agama masing-masing sehingga dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan kegiatan Pemuda lintas Agama di setiap daerah masing-masing. d. Meningkatkan dan memperketat pengawasan terhadap setiap aliran dan ajaran-ajaran di luar agama-agama resmi yang masuk ke NTT. e. Tanggap terhadap setiap konflik sosial yang berdampak pada terganggunya kerukunan umat bergama. f. Menghimbau kepada setiap pemimpin umat beragama untuk menyuarakan kerukunan umat beragama di setiap mimbar-mimbar agama (Gereja, Masjid, Pura dan Wihara). b). Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi Jumlah Kegiatan keagamaan yang difasilitasi pemerintah Provinsi NTT setiap tahun terus meningkat seiring dengan jumlah alokasi anggaran yang disediakan. Tahun 2013 fasilitasi kegiatan keagamaan sebanyak 7 kali dan ditahun 2014 meningkat menjadi 11 Kali atau sebesar 57 %. Dari tabel 5 di atas terlihat bahwa indikator ini tercapai 81 % karena dari target 11 kegiatan fasilitasi (Urusan Haji, Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional, Pesparawi Tingkat Provinsi, Pesparawi Tingkat Nasional, MTQ Tingkat Provinsi, MTQ Tingkat Nasional, Paskah Oikumene, Halal Bi Halal, Natal Oikumene, Semana Santa Larantuka dan Ziarah Rohani). Direalisasikan sebanyak 9 kegiatan fasilitasi. Kegiatan yang tidak terlaksana adalah 2 kegiatan yaitu Pesparawi Tingkat Nasional dan Paskah Oikumene 2014.


15

b. Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Kesejahteraan Rakyat Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam urusan bidang pendidikan, Kepemudaan, Kebudayaan, kesejahteraan sosial, Kesehatan, Gizi Masyarakat, dan sarana serta prasarana kesehatan. Sasaran ini didukung oleh Program Koordinasi Peningkatan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi kegiatan-kegiatan diantaranya; Rakor dan Peringatan HUT Dharma Wanita, Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Umum Bidang Kesra, Sosialisasi UKS dan Operasional TIM Pembina UKS Tingkat Provinsi NTT, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pendidikan, Koordinasi Kebijakan Penanggulanan Penyakit Beresiko Kejadian Luar Biasa (KLB), Fasilitasi Kegiatan Kesekretariat KOMDA Komda Lansia, Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Anak Di Provinsi NTT, dan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Tabel 6. Pencapaian IKU sasaran 2 INDIKATOR

Satuan

2013

KINERJA UTAMA

2014

2018

TARGET

REALISASI

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah Rakor di Bidang

Kali

11

12

12

100 %

5

Kali

2

2

2

100%

2

Kesejahteraan Rakyat Jumlah Sosialisasi

RATA - RATA

Penjelasan dari masing-masing indikator sebagai berikut: a). Jumlah Rapat Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat Di tahun 2013 jumlah Rapat dan koordinasi sebanyak 11 kali dan ditahun 2014 naik menjadi 12 kali atau sebesar 0,09 %. Perhitungan ini juga dilakukan terhadap koordinasi-koordinasi melalui penugasan ke kabupaten/kota. Sementara rapat koordinasi murni hanya sebanyak 3 kali rapat koordinasi di tahun 2014 yaitu Rapat Koordinasi Kebijakan Penanganan Masalah Anak di Provinsi NTT, Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Rapat Koordinasi Dharma Wanita Provinsi NTT. Rakor Kebijakan Penanganan Masalah Anak berkaitan dengan pembahasan kebijakan-kebijakan penanganan masalah anak di NTT kegiatan ini menghasilkan sebuah rekomendasi sebagai berikut: a. Hak anak harus dilindungi dan dipenuhi oleh semua pihak baik


16

pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat b. Anak perlu ditempatkan sebagai aktor/agen perubahan agar mereka dapat berpartisipasi sesuai dengan kemampuan usianya untuk memberikan kontribusi bagi percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia NTT. c. Perlu adanya regulasi dan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan

kebijakan

penanganan

dan

perlindungan

anak

serta

pengarusutamaan anak dan gender di tingkat Pemerintah daerah dan Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT. d. Meningkatkan pemahaman dan komitmen serta konsistensi bersama dari para penentu kebijakan di semua jenjang Pemerintahan maupun Komponen Masyarakat,untuk meningkatkan kualitas upaya penanganan masalah anak di Provinsi NTT yang berbasis keluarga. e. Meningkatkan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan program dalam rangka

pencegahan

dan

penanganan

Perlindungan

Anak

serta

pengarusutamaan anak dan gender secara komprehensif di seluruh tingkatan wilayah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota). f. Mengoptimalkan proses kegiatan Konsultasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) program dan kegiatan berbasis kinerja (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) pada semua tingkatan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se NTT. g. Perlu adanya sharing dana, pemikiran, program, tenaga dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta komponen masyarakat (LSM, dunia usaha, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tenaga Profesional) dalam upaya percepatan penanganan masalah anak dan pengarusutamaan anak dan gender di NTT. h. Perlu adanya program dan kegiatan yang bertujuan membangun kesadaran dan semangat optimisme masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap diri dan keluarga dengan menggali berbagai potensi lokal dalam upaya mengatasi masalah anak. i. Perlu dilakukan kegiatan rapat koordinasi yang membahas tentang kebijakan penanganan masalah anak dan implementasinya di Provinsi NTT, secara periodik dengan melibatkan semua komponen terkait, dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan masalah anak di NTT. Rakor Perguruan Tinggi dilaksanakan untuk membahas sejumlah persoalan terkait masalah pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi di NTT juga terkait


17

upaya pendirian Kopertis di NTT. Koordinasi yang dilakukan melalui penugasan dan Rapat koordinasi tersebut menghasilkan: 1) Monitoring dan evaluasi Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten/Kota : a) Diperolehnya data dan informasi mengenai ijin pendirian dan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan Perguruan Tinggi Swasta dari 13 Kabupaten/Kota b) Terdatanya Perguruan Tinggi Swasta yang telah memeilik ijin pendirian dan ijin operasional, dibuktikan dengan surat ijin tersebut yang digunakan sebagai bahan pendukung kajian pendirian KOPERTIS Wilayah NTT c) Diperolehnya rekomendasi dukungan Perguruan Tinggi Swasta terhadap pendirian KOPERTIS Wilayah NTT yang dijadikan data pendukung dalam kajian usulan pendirian KOPERTIS Wilayah NTT. 2) Konsultasi dan pelaporan : a) Pihak Dikti menanggapi positif keinginan Pemerintah Provinsi NTT, akan diikuti dengan pengkajian. b) Pemerintah Provinsi NTT akan memaparkan data dan informasi yang akurat terkait pendirian Kopertis kepada tim Dikti yang akan melakukan uji petik tentang kesiapan tersebut. 3) Rakor Perguruan Tinggi : Kegiatan ini menghasilkan sebuah Rekomendasi yang isinya sebagai berikut : a) Kepada Pemerintah Provinsi :  Agar Pemerintah Provinsi tetap melanjutkan pengalokasian dana Beasiswa Dosen dan Mahasiswa/i.  Agar terus memfasilitasi pembentukan Kopertis Wilayah NTT terpisah dari Kopertis Wilayah VIII.  Agar memfasilitasi Rakor PTS untuk dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun.  Agar memperjuangkan ke BKN untuk tidak menggunak  an lagi peringkat akreditasi A, B, C sebagai Persyaratan Seleksi CPNS. b) Kepada APTISI :  PTS/PTN tidak membuka Prodi di luar domisili Provinsi NTT, dan mengusahakan agar PTS/PTN di luar Provinsi NTT tidak beroperasi di wilayah NTT.  PT dan Prodi yang belum mendapatkan ijin operasional tidak menerima mahasiswa baru.


18

 Menghubungi BKN untuk tidak menggunakan lagi peringkat akreditasi A, B, C sebagai Persyaratan Seleksi CPNS.

b). Jumlah Sosialisasi Sosialisasi bidang kesejahteraan rakyat di tahun 2013 sebanyak 2 kali dan di tahun 2014 masih 2 kali. Sosialisasi yang dilaksanakan diantaranya Sosialisasi Keputusan Bersama Mendiknas, Menkes, Menag dan Mendagri tentang Pembinaan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dan juga Operasional Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi NTT Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu: -

Sosialisasi UKS dan Operasional Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi NTT;

-

Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi NTT;

-

Pembentukan

Kelembagaan UKS (TP-UKS) Kabupaten/Kota di 12

Kabupaten/Kota yang belum terbentuk. Kegiatan ini merupakan pengalihan dari kegiatan Jambore UKS Tingkat Provinsi NTT yang diusulkan sebelumnya. Hasil dari masing-masing kegitan sebagai berikut: a. Kegiatan Sosialisasi UKS dan Operasional Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi NTT Tahun 2014 : Kegiatan ini menghasilkan sebuah rekomendasi yang isinya sebagai berikut : 1) Dalam rangka sinergitas program UKS, maka perlu dilakukan pembentukan Tim Pembina UKS Tingkat Kecamatan yang belum memiliki Tim Pembina UKS khususnya di wilayah sekolah yang telah melaksanakan UKS dan Tim Pelaksana UKS di sekolah (sesuai Keputusan Bersama Empat Menteri). 2) Setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, di Kabupaten TTS yng melaksanakan UKS supaya melaksanakan administrasi UKS sesuai Keputusan Bersama Empat Menteri tentang pembinaan dan pengembangan UKS. 3) Bagian Bina Sosial Pemerintah Kabupaten TTS, Dinas Kesehatan dan Dinas PPO dan Kantor Kementerian Agama kabupaten TTS agar menganggarkan dana untuk program pembinaan dan pengembangan UKS melalui APBD Kabupaten TTS, sesuai Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan unit masing-masing.

4) Sebagai tindaklanjut dari sosialisasi ini, agar Pemerintah Kabupaten


19

TTS melalui Bagian Bina Sosial berkoordinasi dengan unit terkait untuk memprogramkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi di tingkat Kecamatan dengan melibatkan unsur Pemerintah Kecamatan dan sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kecamatan sebagai peserta dan memprogramkan kegiataan penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat kabupaten. 5) Pemerintah Kabupaten TTS agar meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan LSM/UNICEF yang sudah terjalin guna sinergitas program dan penganggaran (Sharing dana) 6) Tim Pembina UKS Kabupaten TTS perlu melakukan sinergitas program dan koordinasi lintas sektor dan lintas program baik sebagai anggota Tim Pembina UKS pada instanssi terkait maupun pihak sekolah sebagai pelaksana UKS. 7) Tim Pembina UKS Kabupaten dan Sekretariat Tim Pembina UKS Kabupaten agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 8) Setiap sekolah agar dapat berperan aktif melaksanakan UKS dan kerjasama dengan unit terkait (Puskesmas yang berada di wilayah sekolah) guna memperoleh pembinaan kesehatan bagi siswa/i. 9) Setiap pelaksanaan kegiatan UKS baik oleh Tim Pembina UKS Kabupaten, Tim Pembina UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS di sekolah agar dilaporkan secara tertulis secara berjenjang (sesuai Keputusan Bersama Empat Menteri). 10) Dinas Kesehatan Kabupaten TTS perlu mengoptimalkan program pembinaan dokter kecil terhadap siswa/i di tingkat TK/RA, SD/MI dan Kader Kesehatan Remaja bagi siswa/i SMP/MTs, SMA/SMK/MA sebagai implementasi dari program pembinaan dan pengembangan UKS. b. Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi NTT Tahun 2014 : Hasil penilaian Lomba Sekolah Sehat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTT Nomor 293/KEP/HK/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penetapan Pemenang Lomba Sekolah Sehat bagi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Tingkat Provinsi NTT Tahun 2014 sebagai berikut : 1) Tingkat SD/MI : Juara I : SD GMIT 1 Kabupaten TTS Juara II : SD Inpres Noelbaki Kabupaten Kupang


20

Juara III : SD Inpres Oesapa Kecil 1 Kota Kupang Juara IV : SD St. Yoseph Noelbaki Kabupaten Kupang 2) Tingkat SMP/MTs Juara I : SMPK Santa Ursula Ende Kabupaten Ende Juara II : MTs Negeri Kalabahi Kabupaten Alor 3) SMA/SMK/MA Juara I : MAN Ende Kabupaten Ende Juara II : SMAN 3 Kota Kupang c. Kegiatan Pembentukan Kelembagaan UKS : 1) Terlaksananya fasilitasi pembentukan kelembagaan UKS (TP-UKS) bagi 9 Kabupaten 2) Adanya kesiapan Pemerintah Kabupaten untuk menindaklanjuti Program Pembinaan dan Pengembangan UKS sesuai SKB Empat Menteri dan membentuk kelembagaan TP-UKS Kabupaten.

2.

EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Biro Kesra pada table-tabel dapat dilihat

keberhasilan Biro Kesra dalam merealisasikan target yang telah direncanakan di tahun 2014. Walaupun demikian, ada juga kendala dan permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Faktor penentu Keberhasilan dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1). Hal-hal yang mendukung keberhasilan kegiatan-kegiatan diantaranya: a. Aspek Perencanaan - Adanya dokumen perencanaan; Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

b. Aspek Pelaksanaan - Proses manajement yang baik - Koordinasi lintas sektor terkait. - Surat-menyurat dan komunikasi elektronik yang memadai - Konsistensi dan disiplin terhadap perencanaan. - Ketersediaan dana

c. Aspek Evaluasi dan Pelaporan - Tersedianya dokumen-dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan


21

2). Kendala dan permasalahan a. Aspek Perencanaan - Indikator Kinerja Utama (IKU) baru disusun di tengah perjalanan Renstra Biro tahun 2014-2018, Renja tahun 2014 dan RKT tahun 2014 sehingga kurang konsistensinya sasaran strategis pada renstra, Renja dan RKT dengan Sasaran strategis yang tercantum pada IKU. - Adanya program dan kegiatan yang telah direncanakan tetapi tidak diakomodir dalam penetapan anggaran. b. Aspek Pelaksanaan - Kurangnya pelaksanaan rapat-rapat persiapan untuk pelaksanaan kegiatan. - Jangka waktu yang singkat antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. - rusaknya fasilitas telephone dan internet untuk komunikasi data. - Kurang terlibatnya SKPD di Kabupaten/Kota. c. Aspek Evaluasi dan Pelaporan - Lambatnya penyampaian Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan. - Belum terbinanya evaluasi internal Biro - Kurang adanya tindak lanjut yang final terhadap hasil-hasil kegiatan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk mencapai indikator keberhasilan yang telah dilaksanakan oleh Biro Kesra sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Biro Kesra dalam tahun 2014 mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 7.171.138.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.950.497.100,(97%). Yang bersumber dari dana APBD Provinsi NTT.

Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 7. Rekapitulasi Anggaran Program dan Kegiatan TA. 2014 Kinerja Pembiayaan Kegiatan Program

Uraian Kegiatan

Rencana

Realisasi

Realisa

Rp

Rp

si %

PROGRAM SKPD : Program



Penyediaan Surat-Menyurat

22.000.000,-

Pelayanan



Penyediaan jasa Komunikasi,

25.500.000,-

Administrasi

14.927.000

67,85% 0%

Sumber Daya air dan listrik


22

Perkantoran



Penyediaan Jasa pemeliharaan

5.000.000,-

4.989.500

99,79%

16.740.000,-

16.740.000

100%

2.500.000,-

2.500.000

100%

dan perijinan kendaraan dinas / operasional. 

Penyediaan jasa Administrasi keuangan



Penyediaan Jasa kebersihan



Penyediaan Alat Tulis Kantor

73.000.000,-

73.000.000

100%



Penyedian barang cetakan dan

73.000.000,-

72.996.250

99,99%

7.000.000,-

6.972.000

99,60%

dan

35.000.000,-

34.998.850

100%

dan

75.000.000,-

75.000.000

100%

Evaluasi,

150.000.000,-

149.148.200

99,43%

1.199.540.000

1.193.288.000

99%

50.000.000,-

49.994.500,-

99,99%

35.000.000,-

35.000.000,-

100%

18.000.000,-

17.997.500,-

99,99%

penggandaan 

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan per-UUan



Penyediaan

Makanan

Minuman 

Rapat

Koordinasi

konsultasi keluar daerah 

Koordinasi, Pendampingan

dan

Tugas

Lainnya Dalam Daerah 

Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional

Program



Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional.



Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor.

Aparatur Program

Penyusunan

Laporan

Capaian

Peningkatan

Kinerja dan Ikthisar Realisasi

Pengembangan

Kinerja SKPD

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan URUSAN WAJIB


23

Program



Dialog

Kerukunan

Lintas

Peningkatan

Agama dan Dialog Pemerintah

Kerukunan Hidup

Provinsi

Umat Beragama

Lembaga Keagamaan

NTT

398.000.000,-

383.313.000,-

96,31%

dengan



Temu Pemuda Lintas Agama

360.000.000,-

318.676.800,-

88,52%



Pemantauan

111.579.200’-

110.979.000,-

99,46%

740.855.000’-

704.899.700,-

95,15%

650.000.000,-

640.426.200,-

98,53%

324.605.000’-

324.605.000’-

100%

1.070.000.000,

1.068.700.000,

98,88%

-

-

dan

Pelaksanaan

Evaluasi Kebijakan

Pemerintah Daerah di Bidang Agama 

Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Haji, Utsawa Dharma Githa Tingkat Nasional, Pesparawi Tk. Prov. dan Tk. Nasional



Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Tk. Provinsi dan Tk. Nasional



Fasilitasi

Paskah,

Natal

Oikumene dan Halal Bihalal 

Fasilitasi

Pekan

Suci

Larantuka dan Ziarah Rohani Program



Rapat

Koordinasi

Peringatan

Kebijakan Bidang

Wanita

Kesejahteraan



Masyarakat

Koordinasi HUT

Peningkatan Pelayanan

dan

327.050.000,-

326.754.000,-

99,91%

Dharma

Pengelolaan 137.252.100,Umum

Bidang

UKS

dan

129.730.200,-

94,52%

50.000.000,-

47.910.000,-

95,82%

200.000.000,-

198.006.400,-

99,00%

80.000.000,-

68.294.600,-

83,37%

200.000.000,-

180.489.400,-

90,24%

Kesra 

Sosialisai Operasional

Tim

Pembina

UKS Tk. Provinsi NTT 

Jambore UKS Tk. Provinsi NTT



Pemantauan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pendidikan 

Koordinasi

Kebijakan

Penanggulangan

Penyakit-

Penyakit

Kejadian

Berisiko


24

Luar Biasa (KLB) 

Fasilitasi

Kegiatan 185.016.700,-

Kesekretariatan

KOMDA

178.510.200,-

96,48%

145.038.700,-

96,69%

LANSIA 

Monitoring

dan

Evaluasi 150.000.000,-

Pelaksanaan

Program

dan

Kegiatan Bidang Kesra 

Rapat Koordinasi Kebijakan 150.000.000,-

143.710.000,-

95,81%

232.902.400,-

93,16

7.171.138.000,

6.950.497.100,

96,92%

-

-

Penanganan Masalah Anak di Provinsi NTT 

Koordinasi

Penyelenggaraan 250.000.000,-

Pendidikan Tinggi

Jumlah


25

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Berdasarkan pencapaian indikator kinerja sasaran program dan kegiatan Biro Kesra Tahun Anggaran 2014, disimpulkan bahwa program dan kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014 telah dilaksanakan dengan baik dan sukses. Dalam melaksanakan tugas di Biro Kesra

masih ditemui

kendala dan

permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan di tahun yang akan datang demi terwujudnya Biro Kesra yang berkualitas.

B. SARAN Berdasarkan kesimpulan di atas disarankan agar dalam proses perencanaan program dan kegiatan perlu mempertimbangkan kendala dan masalah yang dihadapi tahun sebelumnya, sementara kesuksesan capaian program dan kegiatan perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya. Demikian LAKIP Biro Kesra Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Biro Kesra atas kontrak kinerja dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Atas pertimbangan dan arahan Bapak selanjutnya, kami haturkan limpah terima kasih.

Kupang, 26 Januari 2015 KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,

BARTHOL BADAR, SH, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600820 198903 1 007


26

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents