perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat), juga tidak bersifat absolutisme (adanya pembatasan kekuasaan) melainkan berdasar atas Hukum (Reschtsstaat). Oleh karena itu proses penegakkan hukum merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa. Salah satunya dilakukan dengan cara pembuatan aturan atau ketentuan dalam bentuk perundang-undangan. Peraturan perundangan yang dibuat untuk mengatur penegakkan hukum juga memerlukan elemen pendukung yang tidak kalah penting yaitu aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, maupun Hakim.Dengan adanya faktor tersebut diharapkan hukum materiil yang termuat dalam aturan yang berlaku dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Salah satu hukum yang berlaku dan diatur dalam sebuah negara hukum adalah hukum pidana.Dalam hukum pidana dikenal istilah Ius Poenale dan Ius Poenendi . Ius poenale yaitu, Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif atau disebut juga hukum pidana dalam arti obyektif karena ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itusendiri, atau sering disebut hukum pidana materiilnya.Sebagai contoh yaitu KUHP, sedangkan Ius poenendi yaitu hak negara dengan alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif dan hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sanksi to user pidanadan ini dilakukan commit oleh aparat penegak hukum untuk menuntut,
1
2 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
menjatuhkan pidanadan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya atau sering disebut hukum pidana formilnya. Sebagai contoh dalam hal ini adalah KUHAP. Dalam hukum acara pidanamemakai istilah Criminal justice system yaitu sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan persidangan sampai penjatuhan putusan oleh Hakim. Dalam sistem tersebut muncul konsekuensi yang harus dipatuhi yaitu prinsip saling koordinasi antar penegak hukum, namun tetap berpegang pada prinsip differensiasi fungsional (pemisahaan kekuasaan) antar penegak hukum, sehingga memerlukan kerjasama yang solid antara penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Current status: terrible reputation of police and the judiciary; Far and away the worst of all countries rated. (Frank Dikotter, Lars Laamann and Zhou Xun, 2002: 42) Terjadinya tindak pidana berasal dari tertangkap tangan, laporan maupun pengaduan terdapat bukti pemulaan yang cukup untuk diduga merupakan sebuah tindak pidana, Penyidik wajib melakukan serangkaian tindakan berupa mencari dan menemukan bukti guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diaturdalam Undang-Undang. Setelah penyelidikan selesai, kepolisian sebagai penyidik wajibmembuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berita acarapemeriksaan kepolisian ini menjadi dasar penyusunan surat dakwaan bagi Penuntut Umum. Dengan demikian keseksamaan, ketelitian, dan kecermatan kepolisian
dalam
melaksanakan
tugas
penyidikan
mutlak
diperlukan.Penyelidikan serta penyidikan yang dilaksanakan secara sempurna akhirnya menjadikan kemudahaan bagi Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya. Apabila dalam penyerahan berita acara pemeriksaan dirasa kurang, Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri yang sering kali diistilahkan sebagai Prapenuntutan yaitu wewenang Penuntut Umum commit to user untuk mengembalikan berkas perkara yang diterima dari Penyidik untuk
3 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
disempurnakan. Dalam prapenuntutan inilah Penuntut Umum mempunyai wewenang
untuk
memberikan
petunjuk
kepada
Penyidik
dari
kesempurnaan berita acara pemeriksaan yang telah disusunnya. Pelaku tindak pidana seringkali dilakukan bukan perseorangan tetapi sering dilakukan oleh beberapa orang.Hal ini menjadikan perhatian yang serius bagi penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum.Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam melakukan penuntutan baik dalam menentukan surat dakwaan maupun tuntutan. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini boleh melakukan penggabungan berkas perkara guna menyerderhanakan, mempermudah dan mempercepat dalam melakukan penuntutan. Penggabungan berkas perkara boleh dilakukan dengan ketentuan yaitu: 1.
Beberapa delik yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
2.
Beberapa delik yang bersangkut-paut satu dengan yang lain, tetapi yang satu dengan yang lain ada hubungannya. Penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
3.
Delik dilakukan oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
4.
Delik dilakukan oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan kelanjutan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan
mengkaji suatu permasalahan hukum tentang penggabungan berkas perkara terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka. Dalam hal ini penulis memiliki ketertarikan guna melakukan penelitian yang memfokuskan pada adanya penggabungan berkas perkara menjadi satu dan pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan prinsip pemeriksaan cepat, sederhana commitkonsekuensi to user dan biaya ringan dengan segala kelebihan dan kelemahannya
4 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
yakni dengan secara tidak langsung melahirkan suatu peluang untuk terdakwa lain menjadi saksi yang mana dapat meringankan terdakwa lainnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis mengerucutkan dalam sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul, “TELAAH YURIDIS URGENSI PENGGABUNGAN BERKAS PERKARA DAN EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA SECARA
BERSAMA-SAMA
MELAKUKAN
KEKERASAN
TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 348/Pid.B/2011/PN. Plg). B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh penulis, maka perlu adanya perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian hukum ini, yaitu: 1.
Apakah urgensi penggabungan berkas perkara oleh penuntut umum dalam
pemeriksaan
perkara
secara
bersama-sama
melakukan
kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka? 2. Apakah efektif pembuktian dakwaan dengan penggabungan berkas perkara dalam pemeriksaan perkara secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka? C. Tujuan Penelitian Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakanya penelitian ini adalah: 1. Tujuan Obyektif
commit to user
5 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
a. Untuk mengetahui urgensi penggabungan berkas perkara oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). b. Untuk mengetahui efektivitas pembuktian dakwaan dengan penggabungan berkas perkara dalam pemeriksaan perkara secara bersama-sama
melakukan
kekerasan
terhadap
orang
yang
mengakibatkan luka dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:348/Pid.B/2011/PN. PLG. 2. Tujuan Subyektif a. Dalam rangka untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan Penulis di bidang Hukum Acara Pidana khususnya dalam hal urgensi penggabungan berkas perkara dan efektivitas pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka. b. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya. c. Untuk memenuhi syarat akademis guna mencapai jenjang kesarjanaan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Dapat diketahui bahwa bobot dari suatu penelitian juga ditentukan darimanfaatnya. Dalam penulisan skripsi ini penulismengharapkan manfaat dan kegunaan yang akan diperoleh sebagai berikut: 1.
Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya referensi dan literatur commit toHukum user Acara Pidana tentang urgensi dalam dunia kepustakaan
6 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
penggabungan berkas perkara dan efektivitas pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara secara bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagai studi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 348/Pid.B/2011/PN.Plg. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan atas permasalahan yang diteliti. c.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2.
Manfaat Praktis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yag terkait dan sebagai bahan informasi
dalam
kaitannya
dengan
perimbangan
yang
menyangkut masalah ini.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban,gambaran dan informasi atas permasalahanpermasalahan yang diteliti. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan, tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan berguna bagi para pihak yang memiliki ketertarikan pada masalah yang sama yakni mengenai urgensi penggabungan berkas perkara dan efektivitas pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara. c. Menjadi wahana bagi penulis guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama proses belajar di bangku perkuliahan. E. Metode Penelitian Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan commit to user dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian dapat dibedakan menjadi
7 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
2 yaitu penelitian doktrinal dan non doktrinal. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 60). Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menghasilkan data dan analisis data yang sahih yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan dari penelitian tersebut dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan carameneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebenarnya tidak perlu menyebut istilah “penelitian hukum normatif” karena dengan penyebutan “penelitian hukum” saja, sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56). Dengan penelitian hukum ini penulis berharap mampu memberikan jawaban atas permasalahan hukum dalam penelitian ini.
2.
Sifat Penelitian Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu dan melaksanakan aturan hukum.
3.
Pendekatan Penelitian Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan commit toguna usermenjawab isu hukum yang sedang untuk mendapatkan informasi
8 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
diteliti, pendekatan yang dimaksud yaitu pendekatan perundangundangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133-134). 4.
Jenis dan Sumber Penelitian Pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut: a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu: commit to user
9 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 3) Putusan
Pengadilan
Negeri
Palembang
Nomor
348/Pid.B/2011/PN.Plg. b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan, pemahaman mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku, literatur, dokumen resmi, atau karya ilmiah dan jurnal hukum para ahli. 5.
Tekhnik Pengumpulan Bahan hukum Tekhnik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (Library Research). Tekhnik Pengumpulan bahan hukum ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari bukubuku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.
6.
Tekhnik analisis Bahan Hukum Tekhnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Kemudian dari kedua premis
tersebut
ditarik
suatu
kesimpulan.
Pemaparannya
mengemukakan bahwa di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Berdasarkan kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90). Hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus.Dalam penelitian ini, penulis mengkritisi teoricommit to user
10 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
teori Ilmu Hukum yang bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan kasus faktual yang dianalisis. F. Sistematika Skripsi Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat lebih memberikan gambaran yang lebih luas dan jelas, komprehensif, dan menyeluruh mengenai bahasan yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikantinjauan umum tentang pembuktian, tinjauan umum tentang jaksa penuntut umum, tinjauan umum mengenai surat dakwaan, tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum mengenai tindak pidana kekerasan. Sedangkan dalam kerangka pemikiran, penulis menampilkan bagan untuk mempermudah pemahaman. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan
rumusan
masalah,
yaitu:
Apakah
urgensi
penggabungan berkas perkara oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan Apakah efektif pembuktian dakwaan dengan penggabungan berkas perkara dalam pemeriksaan perkara secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka. commit to user
11 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
BAB IV: PENUTUP Bab ini menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
commit to user
