BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Skripsi ini akan membahas mengenai apa saja bentuk kerjasama militer antara Australia dan Amerika Serikat sebagai upaya counter-terrorism. Skripsi ini lebih lanjut akan menjelaskan tentang apa saja kepentingan politik dan keamanan Australia yang menjadi dasar dalam mengambil kebijakan luar negeri, terutama kebijakan Australia untuk menjalin kerjasama militer dengan Amerika Serikat sebagai upaya counter-terrorism. Ancaman terorisme telah lama menjadi isu terpenting yang mempengaruhi kestabilan keamanan dan hubungan antar negara-negara internasional 1. Peristiwa 11 September 2001, menjadi titik awal bagi negara-negara barat dalam melakukan langkah-langkah dalam negeri untuk menanggapi ancaman terorisme internasional, tidak terkecuali Australia 2. Ancaman terorisme itu jelas bisa mengganggu stabilitas negaranya. Gerakan anti-terorisme (perang global melawan terorisme) pasca 11 September 2001 gencar dilakukan oleh Amerika Serikat setelah peristiwa tragis tersebut menimpa negaranya, operasi militer semakin gencar dilakukan oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk memburu para anggota organisasi-organisasi teroris, seperti yang dilakukan di Afghanistan terhadap kelompok fundamentalis Islam AL-Qaeda 3. Melihat adanya upaya Amerika Serikat dalam memerangi terorisme, Australia yang juga merasakan ancaman terorisme terhadap negaranya, dan tidak memiliki kekuatan militer yang massive seperti Amerika Serikat, segera melakukan active engagement dengan Amerika Serikat. Australia dan Amerika Serikat semakin dekat dengan adanya kejadian 9/11. Dimana keduanya bekerjasama untuk 1
A.R Tunggal, Ilmu Hubungan Internasional: Politik, Ekonomi, dan Isu Global Kontemporer, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2011, hal. 70. 2
Associate Professor Jenny Hocking Director, National Centre For Australian Studies, Australian Terror Laws:
An Historical Critique National Forum: The War on Terrorism and Rule of Law NSW Parliament House, Sydney. 3
Bonython, John, Has History Restarted Since September 2011, The 19th Annual John Bonython Lecture, 2002
1
menyuarakan peperangan terhadap aksi dan tindakan terorisme di dunia internasional dengan melakukan beberapa kegiatan di dalam kerangka kerjasama di bidang militer. Politik luar negeri merupakan produk dari politik domestik suatu negara. Karakter dasar politik luar negeri Australia dapat dikatakan cukup unik, karena telah sejak lama menggantungkan diri pada negara lain, terutama negara ‘super power’ seperti Inggris dan Amerika Serikat. Amerika Serikat dipilih Australia didasari oleh berbagai faktor, baik faktor domestik maupun keadaan internasional yang sedang berkembang. Selain dari bagaimana situasi internasional yang tengah berkembang, dapat dikatakan pula bahwa yang mendasari terjalinnya hubungan yang erat antara Australia dan Amerika Serikat ini adalah karena adanya kepentingan nasional Australia sendiri. Hubungan kerjasama dan aliansi ini diharapkan dapat mendukung dan menyokong kepentingan Australia dalam hal keamanan dan pertahanan, khususnya ancaman atas regionalnya. Karena asumsinya adalah jika regional aman maka kekhawatiran Australia terhadap ancaman keamanan selama ini akan hilang. Oleh sebab itu, merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas terkait apa saja kepentingan politik dan keamanan yang ingin dicapai Australia dari kerjasama militer yang selama ini dibangun dengan Amerika Serikat, khususnya dalam hal memerangi terorisme. Keputusan Australia untuk menjalin kerjasama militer dengan Amerika Serikat merupakan bagian dari politik luar negeri Australia. Kebijakan luar negeri Australia tersebut tidak bisa terlepas dari kepentingan nasional Australia terhadap Amerika Serikat. Keamanan nasional dan kepentingan nasional merupakan prinsip utama dan tujuan strategis dalam menyusun suatu kebijakan luar negeri4. Kebijakan pemerintah Australia untuk menjalin kerjasama militer dengan Amerika Serikat sebagai upaya counter-terrorism bisa dipandang sebagai sarana untuk maksimalisasi kepentingan nasionalnya. Secara politis, hubungan Australia dan Amerika Serikat dapat menguntungkan Australia, dimana kedekatan dengan negara super power dan hagemoni utama akan mempermudah Australia dalam mencapai tujuan nasionalnya. Dalam segi keamanan, hubungan dan kerjasama militer antara Australia dan Amerika Serikat membuat Australia menjadi lebih aman dari ancaman-ancaman dari luar, dimana kerjasama dalam menjaga kawasan dari ancaman dan kerjasama dalam 4
Graham T. Allison, Essence of Decisison: Explaining the Cuban Missile Crisis, Little Brown and Company,
Boston, 1971, p.33.
2
perkembangan teknologi militer membuat Australia menjadi semakin kuat di kawasan, dan semakin maju dalam hal militer. Amerika Serikat menjadi aliansi terpenting bagi Australia, terutama dalam upaya counter-terrorism. Didalam White Paper 2003, tertulis Australia membuat sebuah kebijakan politik yang disebut dengan US Alliance :
“Australia is commited to the international campaign to eliminate the global threat of terrorism because terrorism threatens Australians at home and overseas” 5.
Berdasar pada White Paper tersebut, kerjasama yang dilakukan oleh Australia dan Amerika Serikat, terfokus pada kerjasama militer sebagai upaya counter-terrorism untuk menjaga keamanan di wilayah kedua negara, khususnya di wilayah Australia. Dalam White Paper 2003 juga tertulis adanya kepentingan Australia atas terjalinnya kerjasama militer dengan Amerika Serikat, dalam dokumen milik pemerintah ini terdapat pernyataan prioritas yang pemerintah Australia tempatkan pada keamanan domestik dan kemakmuran Australia, serta pada pemeliharaan Angkatan Pertahanan Australia yang tangguh guna memenuhi tantangan keamanan nasional yang dihadapi oleh Australia6. Bagi Australia, yang terpenting adalah membangun pertahanan keamanan regional, karena melalui terwujudnya keamanan regional dapat menjaga stabilitas regional, dan hal tersebut juga akan berdampak pada terjaminnya kelancaran pembangunan nasional. Melihat dari hal tersebut, dalam elemen politik luar negeri Australia, maka salah satu aspek fundamentalnya adalah mencari keamanan.
B. Rumusan Masalah
Skripsi ini akan melihat apa saja bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Australia dengan Amerika Serikat untuk menjaga keamanan di wilayah negara Australia, 5 6
White Paper 2003, Fighting Terrorism and Global Threats to Our Security Ibid
3
khususnya upaya untuk mengatasi isu terorisme. Selanjutnya akan dilakukan analisis, mengapa Australia melakukan hubungan kerjasama militer dengan Amerika Serikat, trade off apa saja yang bisa dicapai oleh Australia dari kebijakan tersebut. Pertanyaan penelitiannya adalah :
1. Apa saja bentuk kerjasama militer yang dilakukan oleh Australia dan Amerika Serikat dalam upaya counter-terrorism ?
2. Apa kepentingan politik dan keamanan Australia dalam kerjasama militer dengan Amerika Serikat sebagai upaya memerangi terorisme ?
C. Landasan Konseptual
Untuk menjawab rumusan masalah diatas, saya menggunakan konsep mengenai kepentingan nasional (national interest). Konsep kepentingan nasional mengemukakan bahwa kepentingan nasional merupakan dasar yang menentukan perilaku luar negeri suatu negara. Perilaku politik luar negeri yang berdasarkan pada kepentingan nasional akan cenderung mengarah pada upaya-upaya mengejar kekuasaan atau power. Para pemikir realis mengemukakan bahwa power merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk memelihara dan mengembangkan kontrol suatu negara terhadap negara lain. Charles O. Lerche dan Abdul Said telah mencoba menjumlahkan kapabilitas negara menurut komponen yang terlihat (tangible) dan tidak terlihat (intangible) 7. Beberapa elemen power yang terlihat (tangible) seperti penduduk, wilayah, SDA, kapasitas industri, dan kekuatan militer. Sedangkan beberapa elemen power yang tidak terlihat seperti kepemimpinan, efisiensi organisasi atau birokrasi, persatuan rakyat, dukungan luar negeri dan ketergantungan. Selain itu, Frederick Schuman berpendapat bahwa dalam sebuah sistem internasional yang tidak memiliki
7
T. Couloumbis and Wolfe, J., Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power, Prentice Hall Inc.,
USA, 1986, p. 134.
4
pemerintahan bersama, masing-masing unit harus mencari keselamatan dengan bersandar pada kekuatannya sendiri dan melihat kekuatan tetangga sekitarnya dengan rasa khawatir 8. Dikatakan disini oleh para teoritis realis bahwa lokasi atau posisi geografis suatu negara juga mempengaruhi kapabilitas nasionalnya dan juga orientasi politik luar negerinya dimana disatu sisi, merunut pada posisi geografisnya, terdapat negara-negara yang mudah diserang oleh negara lain (selalu terancam) dan disisi lain terdapat negara dengan posisi geografis lebih strategis dari yang lainnya. Sehingga pada akhirnya untuk dapat survive di dalam sistem internasional yang anarki, maka dalam mengejar kepentingan nasionalnya tiap-tiap negara perlu meningkatkan power untuk mempertahankan kontrol terhadap negara lain dan membentuk benteng dari ancaman sistem internasional yang anarki. Salah satu contoh kepentingan nasional yang mendasar ditiap-tiap negara adalah keamanan negara. Kepentingan nasional merupakan konsep mendasar yang terdapat dalam hubungan internasional. Kepentingan nasional sangat berperan dalam menentukan perilaku suatu negara. Kepentingan nasional ini juga seringkali menjadi pembenaran dari setiap kebijakan yang dipilih oleh negara.
“Kepentingan nasional merupakan bentuk dari tujuan kebijakan luar negeri negara atau sebagai suatu bentuk kekuatan strategis”.- E.H. Carr “Kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubung dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, yaitu keamanan (security) dari kesejahteraan (prosperity), pasti terdapat serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.” – T. May Rudy 9
8 9
H. Dahlan, Teori-Teori Hubungan Internasional, Penerbit Garasi, Yogyakarta, 1997, p. 56. T. May Rudy. Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. Bandung: Refika
Aditama. 2002. hlm. 116
5
“Konsep kepentingan menurutnya diartikan dalam istilah kekuasaan.”- Hans J. Morgenthau. 10
Kepentingan nasional didefinisikan sebagai konsep abstrak yang meliputi berbagai kategori/keinginan dari suatu negara yang berdaulat. Kepentingan nasional terbagi ke dalam beberapa jenis, yakni 11: 1. Core/basic/vital interest; kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Melindungi daerah-daerah wilayahnya merupakan contoh dari core/basic/vital interest ini. 2. Secondary interest; meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masingmasing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya melalui jalan perundingan misalnya. Dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional adalah kebutuhan dasar suatu negara dalam mempertahankan negaranya dengan menggunakan berbagai macam cara untuk mencapai kebutuhan dasar tersebut. Dalam memenuhi kepentingan nasional diatas, negara merumuskan kebijakannya 12. Setiap negara memerlukan politik luar negeri, selain sebagai sarana untuk melakukan interaksi dengan negara lain dalam sistem internasional, kebijakan luar negeri juga merupakan alat untuk memenuhi kepentingan nasional. Kepentingan nasional sendiri merupakan suatu entitas yang selalu berubah. Hal ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh perubahan kondisi domestik dimana proses pembuatan kebijakan luar negeri juga senantiasa berubah, serta kondisi politik dan keamanan internasional (faktor eksternal) yang selalu berubah. Sejalan dengan definisi Mark R. Amstutz yakni “foreign policy as explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interest beyond a
10
Hans,J. Morgenthau, “Politic Among Nations, the Struggle for Power and Peace”, edisi Bahasa Indonesia,
diterjemahkan oleh S.Maimoen, A.M. Fatwan, Cecep Sudrajat, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, p. 5 11 12
Ibid, hal 52-53 Teuku May Rudy, 1993, Teori Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional, Bandung: Angkasa, hal 57-58.
6
country’s territorial boundaries”13. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri adalah aksi nyata yang dirancang oleh para pembuat kebijakan untuk memenuhi dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam percaturan internasional. Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik menjadi input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dan dikonversi oleh para pembuat keputusan menjadi output yang dapat berupa berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, multilateral dan regional demi memenuhi kepentingan nasionalnya dalam dunia internasional. Rosenau mendefinisikan kebijakan luar negeri yakni upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Dalam skripsi ini yang akan menjadi fokus analisis adalah bagaimana isu terorisme bisa memengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil Australia untuk melakukan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Bagi Australia ada dua hal penting yang menjadi bagian dari kepentingan nasional sebagai tujuan dari pembuatan kebijakan luar negeri. Pertama, kebutuhan untuk memenuhi keamanan nasional sebagai akibat dari situasi tidak aman yang dirasakan negara dalam lingkungan domestik. Kedua, meskipun merupakan hal yang fundamental, keamanan bukanlah satu-satunya tujuan karena kemakmuran (prosperity) merupakan tujuan yang lainnya 14. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Joseph S. Nye Jr., yaitu: “...foreign policy is an effort to accomplish several objectives security and economic benefits as well as humanitarian results” 15. Meskipun demikian, selain kedua hal tersebut masih ada tujuan-tujuan lain dalam penentuan kebijakan luar negeri, namun kepentingan nasional-lah yang umumnya menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri. Sebagai komponen dalam pembuatan kebijakan luar negeri, Graham T. Allison menyebutkan bahwa: “National security and national interests are
13
Mark R.Amstutz, 1998, International Conflict and Cooperation: an introduction to world politics, McGraw
Hill, hal. 175. 14
William J. Keef, Hanry J. Abraham, et all, Australian Democracy : Institution, Politics, and Policies, The
Dorsey Press, 1983, p. 464. 15
Joseph S. Nye Jr. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone,
Oxford University Press, New York, 2002, p. 148.
7
the principal categories in which strategic goals are conceived. National seek security and a range of other objectives”16. Pada setiap proses pembuatan kebijakan luar negeri (decision making process) memang bisa dipengaruhi banyak faktor. Proses pembuatan kebijakan luar negeri juga melibatkan banyak aktor domestik yang berasal dari berbagai institusi. Tidak jarang dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga terjadi proses tarik-menarik kepentingan. Namun, kebijakan luar negeri yang dihasilkan tetap merupakan satu kebijakan yang diyakini bisa memenuhi kepentingan nasional secara maksimal berdasarkan pertimbangan konsekuensi-konsekuensi yang bisa ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini Allison mengatakan bahwa: “Governments select the action that will maximize strategic goals and objectives” 17. Menurut Allison, goals and objectives dalam pembuatan kebijakan luar negeri merupakan tujuan dari kebijakan yang akan dibuat. Dengan demikian, kebijakan luar negeri yang akan diambil merupakan kebijakan yang dinilai bisa memaksimalkan pencapaian kepentingan strategis negara. Asumsi bahwa kebijakan luar negeri merupakan tindakan value-maximizing menjadikan negara atau pemerintah sebagai aktor rasional. Robert Dahl dan Charles Lindbolm mendefinisikan perilaku rasional sebagai berikut: “Suatu tindakan disebut rasional kalau tindakan itu secara tepat diarahkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, berdasarkan pertimbangan tentang tujuan itu dengan kenyataan dimana tindakan itu dilakukan”18. Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah dihadapkan pada berbagai pilihan kebijakan dimana masing-masing pilihan kebijakan tersebut memiliki konsekuensi. Negara sebagai aktor rasional akan memilih alternatif kebijakan yag memiliki konsekuensi paling tinggi (menguntungkan) dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai (goals and objectives)19. Kebijakan Australia untuk melakukan hubungan kerjasama militer dengan Amerika Serikat sebagai upaya counter-terrorism, dilakukan berdasarkan asumsi bahwa kerjasama 16 17 18
Allison, op cit, p.33. Ibid. P.32. Robert Dahl and Charles Lindbolm, Politics, Economics, and Welfare ( Harper, 1953 ), hal. 38. Dalam Mohtar
Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi , LP3ES, Jakarta, 1994, p. 274. 19
Allison, op cit. p. 33.
8
yang dilakukan bisa dipakai sebagai sarana untuk mengakomodasikan kepentingan nasional. Dalam hal ini kebijakan militer yang bersifat non-kekerasan atau non-perang seperti melakukan kerjasama militer antar negara, salah satunya yaitu dengan Amerika Serikat, bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan Australia. Kerjasama antara Australia dan Amerika Serikat dilihat sebagai bentuk pencapaian kepentingan nasional Australia dan hal ini dapat dilihat dalam White Paper 2003,
“The Government will continue to stand up for our interests where our views differ from US views”20.
Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, akan dilakukan analisis terhadap tujuan dari kebijakan Australia untuk melakukan hubungan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Tujuan dari kebijakan kerjasama militer Australia dengan Amerika Serikat dapat dilihat dari konsekuensi-konsekuensi kebijakan tersebut, yang merupakan dampak dari kebijakan yang diambil sekaligus merupakan kepentingan nasional yang melatarbelakangi terjalinnya kerjasama militer antara Australia dengan Amerika Serikat. Dengan demikian, penelitian ini merupakan eksplanasi terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri Australia dalam menjalin hubungan kerjasama militer dengan Amerika Serikat sebagai upaya counterterrorism, karena dengan mengetahui tujuan dari kebijakan tersebut dan melihat apa saja bentuk-bentuk kerjasama militer yang dilakukan oleh kedua negara, maka akan dapat diketahui pula kepentingan strategis Australia dalam kebijakan tersebut
D. Argumen Utama
Argumen yang diajukan dalam penelitian ini adalah, kebijakan Australia untuk melakukan kerjasama militer dengan Amerika Serikat sebagai upaya counter-terrorism didasari oleh alasan kepentingan nasional yang dipercaya oleh Australia bisa terpenuhi dengan melakukan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. 20
Australia White Paper 2003, Strengthening Our Alliance with The United States, pg 86.
9
Australia merupakan negara yang memiliki kekhawatiran tinggi terhadap masalah keamanan dan pertahanannya baik domestik maupun internasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Australia dalam membangun kekuatan pertahanan dan keamanannya sendiri. Sehingga apa yang terjadi di wilayah regional kemudian sangat memengaruhi pertahanan dan keamanan Australia. Untuk menjaga kestabilan keamanan dan pertahanan regional tersebut, Australia melihat bahwa dengan adanya aliansi keamanan dan pertahanan dengan Amerika Serikat akan dapat mendukung dan membantu Australia dalam menjaga kestabilan regional sekaligus keamanan wilayahnya. Asumsinya adalah jika Amerika Serikat dapat hadir sebagai hegemon di wilayah tersebut, maka secara otomatis Amerika Serikat mempunyai kekuasaan yang besar terhadap wilayah ini. Jika hal itu terjadi maka Amerika Serikat mempunyai kepentingan untuk terus menjaga kestabilan keamanan regional tersebut dan hal ini kemudian selaras dengan kepentingan nasional Australia. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan atau kebijakan yang dikeluarkan Australia dalam rangka menjalin hubungan kerjasama atau aliansi dengan Amerika Serikat sangat sarat akan kepentingan nasional dibelakangnya, yaitu terciptanya keamanan nasional. Kepentingan nasional yang menjadi latar belakang kebijakan Australia untuk melakukan kerjasama militer dengan Amerika Serikat, dipengaruhi oleh kondisi internasional yang berubah, terutama di bidang keamanan, salah satunya ancaman terorisme. Kepentingan tersebut bisa terlihat dari keuntungan (trade-off) apa saja yang bisa dicapai pemerintah Australia bagi kepentingan nasionalnya dengan melakukan kerjasama militer dengan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme. Bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan Australia dan Amerika Serikat seperti latihan militer gabungan, pendirian basis militer Amerika Serikat di Australia, dan pengiriman pasukan militer ke Irak dan Afghanistan, pada akhirnya dapat memenuhi kepentingan yang ingin dicapai oleh Australia, seperti kepentingan politik dan kepentingan keamanan. Kepentingan keamanan yang diperoleh oleh Australia yaitu dimana Amerika Serikat menjanjikan keuntungan bagi Australia dengan mendirikan pangkalan militer dan pangkalan drone di Australia, menambah jumlah personel militer di Australia, pengembangan senjata bersama, dan penjualan senjata militer ke Australia, beserta pembagian informasi intelijen, kerjasama ini mampu meningkatkan kapabilitas militer Australia dan meningkatkan keamanan Australia.
10
Dalam hal kepentingan politik, kerjasama militer ini dapat meningkatkan bargaining position Australia di lembaga-lembaga internasional, seperti PBB.
E. Metode Penelitian
Dalam skripsi ini, penulis melakukan beberapa proses penelitian. Pertama, proses pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode pengamatan dan klasifikasi dari berbagai sumber yang dipublikasikan melalui buku, jurnal, artikel, dan referensi online dari internet. Penulis menggunakan referensi literatur dan online dari berbagai macam sumber yang dapat dipercaya kebenarannya. Kedua, pengolahan data. Pada proses ini, penulis melakukan olah data berdasarkan tujuan skripsi ini. Setelah memperoleh data, penulis melakukan analisis sumber secara mendalam seputar bentuk-bentuk kerjasama militer antara Australia dan Amerika Serikat sebagai upaya memerangi terorisme, penulis juga akan melihat apa saja kepentingan politik dan keamanan yang ingin dicapai Australia dalam kerjasama militer tersebut. Ketiga, pelaporan data. Dalam tahap akhir, penulis menggabungkan data yang telah dikumpulkan dan diolah ke dalam penjelasan sistematis di skripsi ini, yang bersifat deskriptif-analitis.
F. Sistematika Penulisan
Dalam penulisannya, skripsi ini akan dibagi menjadi empat bagian :
BAB I : Pendahuluan Bab ini akan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II : Bentuk Kerjasama Militer Australia-Amerika Serikat Sebagai Upaya CounterTerrorism Pada bab ini akan memaparkan bagaimana kebijakan pemerintah Australia untuk menjalin kerjasama militer antar negara, terutama dengan Amerika Serikat. Selanjutnya akan 11
dibahas bagaimana bentuk kerjasama militer yang dilakukan oleh kedua negara dalam memerangi isu terorisme, dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana hubungan bilateral antar kedua negara, kerjasama bilateral apa saja yang sudah dilakukan oleh Australia dan Amerika Serikat, dan selanjutnya akan dibahas secara khusus bentuk kerjasama militer yang dilakukan dalam memerangi isu terorisme, seperti adanya kerjasama latihan militer gabungan, pendirian basis militer Amerika Serikat di Australia, dan pengiriman pasukan militer ke Irak dan Afghanistan.
BAB III : Analisis Kepentingan Politik dan Keamanan Australia Dalam Kerjasama Militer Dengan Amerika Serikat Pada bab ini akan menganalisis bagaimana kebijakan kerjasama militer bisa dipakai sebagai sarana untuk mengakomodasikan kepentingan nasional, terutama kepentingan strategis Australia dalam kerjasama militer yang dilakukan dengan Amerika Serikat sebagai langkah untuk memerangi isu terorisme, seperti kepentingan yang berkaitan kepentingan politik dan kepentingan keamanan.
BAB IV : Penutup Merupakan bab penutup yang menyimpulkan seluruh pembahasan sekaligus jawaban dari rumusan masalah yang diangkat.
12
