BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya pasal 3 menyebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, melaksanakan

dan sebagian

pembinaan

kehidupan

kewenangan

Bupati

kemasyarakatan berdasarkan

serta

pelimpahan

kewenangan. Sedangkan fungsinya sebagaimana diatur dalam pasal 4, yaitu (a) penyelenggaraan ketatausahaan Kecamatan, (b)

penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintahan umum Kecamatan, (c) pembinaan pemerintahan Desa dan Kelurahan, (d) penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, (e) penyelenggaraan perekonomian, (f) pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan

dan

kesejahteraan

rakyat,

(g)

penyelenggaraan

pembangunan (h) pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan, dan (i) pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Guna mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kecamatan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka camat diberikan kapasitas kewenangan yang bersifat delegatif dari bupati, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat. Dengan kapasitas tersebut mengharuskan camat beserta segenap jajarannya dapat melaksanakannya secara optimal. Dalam konteks tersebut, 1

seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor cenderung memiliki profil kinerja yang berbeda, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah kerja, serta pemberdayaan sumberdaya yang ada pada kecamatan. Oleh

karena

itu

dalam

rangka

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, khususnya pada pasal 23 maka kecamatan perlu menyusun laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan secara berkala, akurat dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan atau laporan pelaksanaan tugas dimaksud, disusun untuk mengungkapkan berbagai macam permasalahan, kondisi existing dan kebijakan yang menjelaskan proses dan/atau pilihan bentuk pemecahan masalah yang keabsahannya serta keterandalannya telah dibuktikan di lapangan dan ditulis berdasarkan pengalaman lapangan yang dikombinasikan dengan analisis ilmiah.

Dengan kapasitas tersebut mengharuskan Camat beserta segenap jajarannya dapat melaksanakan secara optimal . Dalam kontek tersebut , kecamatan RANCABUNGUR yang berada di kabupaten Bogor cendrerung memiliki profil kinerja., sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah kerja , serta pemberdayaan sumber daya yang ada pada kecamatan Rancabungur B. Maksud Dan Tujuan Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ini disusun dengan maksud dan tujuan antara lain : 1. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dimana dijelaskan bahwa Camat wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala, akurat dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 2. Sebagai bahan evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan maupun pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat; 2

3. Sebagai bahan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan pedoman serta acuan bagi aparat Kecamatan Rancabungur sehingga pelaksanaa kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal; 4. Menginformasikan Kecamatan

mengenai

Rancabungur

kondisi

secara

dan

umum,

perkembangan serta

wilayah

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Rancabungur; 5. Bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan terutama untuk Kecamatan Rancabungur. C. Dasar Pelaksanaan 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292); 5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

65

Tahun

2005

tentang

Pedoman 3

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Yang

Menjadi

Kewenangan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 10); 4

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12); 17. Keputusan

Bupati

Bogor

Nomor

138/575/Kpts/Huk/2008

tentang

Penetapan Kecamatan Pola Maksimal dan Minimal; 18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 336); 19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 69); 20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 13).

5

BAB II KONDISI UMUM

A. Kondisi Umum Kecamatan Rancabungur merupakan salah satu kecamatan dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor yang terletak di wilayah barat dengan luas wilayah 2.269,55 Ha. Secara administratip, Kecamatan Rancabungur terdiri dari 7 Desa, 28 Dusun, 54 RW, 204 RT dengan batas-batas wilayah : 

sebelah utara



sebelah selatan :Berbatasan dengan Kecamatan Dramaga dan Ciampea



sebelah barat

:Berbatasan dengan Kecamatan Ciampea dan Rumpin



sebelah timur

:Berbatasan dengan Kecamatan Kemang

Pada peta hamparan

:Berbatasan dengan Kecamatan Ciseeng dan Kemang

rupa bumi

bidang wilayah

kecamatan Rancabungur berada pada

terbentang

pada

elevasi 99,80m – 334m diatas

permukaan laut ( m.dpl ). secara fisik sekitar bentuk wilayah berupa dataran berbukit

dan

bergunung,

datar

dan

bergelombang

95%

(persen),

bergelombang dan berbukit 5 %. Curah hujan 3000 – 3500 mm/th dan kelembaban dengan suhu rata-rata 24 – 33 °C. Terbentang dua hulu sungai, yaitu sungai CISADANE yang hanya melewati wilayah Desa Rancabungur Dan sungai CIDEPIT yang kemudian menjadi Irigasi umumnya lebih dominan dimanfaatkan untuk sumber pengairan bagi sawah, kolam empang, dan keperluan lainnya. Bila dilihat berdasarkan karakteristik wilayah, Kecamatan Rancabungur merupakan wilayah pertanian, perdagangan, jasa, perumahan dan agrowisata dengan kondisi pengembangan yang sangat bervariasi, pertanian/perkebunan, perdagangan dan jasa, serta

diantaranya untuk perumahan. Kondisi

tersebut dalam artefak penanganan dan pengembangannya akan berpengaruh terhadap struktur sosial masyarakat yang bergeser dari pola tradisional ke pola modern. Perubahan tersebut sedikit banyak akan berpengaruh kepada peningkatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat yang secara tidak langsung akan berpengaruh pula kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Rancabungur. 6

Dengan letaknya yang sangat strategis maka spesifikasi Kecamatan Rancabungur memerlukan pengembangan infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang majemuk. Hal ini tentunya dapat didukung dengan luasan lahan dan wilayah yang memungkinkan untuk pengembangan perkotaan sesuai ketentuan yang telah ada.

Adapun penggunaan tanah

sesuai peruntukannya dan prasarana wilayah yang ada dijabarkan sebagai berikut : 1. Luas tanah dan pemanfaatannya

a.    

Tanah Sawah Irigasi Teknis Irigasi Setengah Teknis Irigasi Sederhana Tadah hujan/sawah rendengan

: : : :

b.   

Lahan Kering Pekarangan/Pemukiman Tegalan/Kebun Ladang/Tanah Huma

: 226.600 Ha : 272.474 Ha : 150.450 Ha

c.   

Lahan Basah Rawa /Setu Kolam/Balong/Empang Tanah Gambut

: 16.000 Ha : 62.000 Ha :-

d.    e.    

Lahan Perkebunan Perkebunan Negara/PTPN VIII Cimulang Perkebunan Swasta Perkebunan Rakyat Tanah Keperluan Fasilitas Umum Lapangan Olah Raga Taman Rekreasi Jalur Hijau Kuburan / Wakaf

474.070 112.000 356.119 114.500

Ha Ha Ha Ha

: 1.056.65 : 23.000 : : : : :

Ha Ha

0,5 Ha 67.000 Ha

g. Pemakaman :   

Wakaf Pemakaman Keluarga Tempat Pemakaman bukan umum

: 0,5 Ha ::7

h. Prasarana Pengairan :       

Waduk Dam/Embung Air PAM Pompa Air Air Terjun Sungai/Kali Danau/Situ

: : : : : : :

2 6

Ha

: : : : :

29,250 31.300 6

Ha Ha buah buah

i. Prasarana Perhubungan :     

Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Desa Jembatan Beton

Km Km Km Km Buah

2. Administrasi Kewilayahan Wilayah

kecamatan

Rancabungur

secara administrasi

kewilayahan

meliputi : 7 desa, 28 Dusun, 54 rukun warga (RW) dan 204 rukun tetangga (RT). Gambaran terperinci

mengenai administrasi kewilayahan tercantum pada

Tabel.1 Tabel 1 Administrasi Kewilayahan Kecamatan Rancabungur Tahun 2016

No.

Desa

TOTAL: 7 Desa

Luas Wilayah ( Ha) 2.269.55

DUSUN

Rukun Warga RW.

Rukun Tetangga RT.

28

54

204

3. Kondisi Demografis Penduduk Kecamatan Rancabungur hingga akhir bulan Desember 2016 tercatat berjumlah : 48.105 jiwa, terdiri dari pria sebanyak 24.687 jiwa dan wanita sebanyak : 23.418 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga : 12.995 KK, rata-rata kepadatan penduduk: 21.885 jiwa dan rata-rata penyebaran penduduk :

jiwa/km2. gambaran mengenai populasi dan kepadatan penduduk

tertera pada Tabel 2. 8

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Rancabungur Menurut Jenis Kelamin Keadaan Desember Tahun 2016

No .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis kelamin Desa

Pria

Wanita

Jumlah

Kel.Rmh. Tangga

Bantarjaya Bantarsari Pasirgaok Cimulang Rancabungur Mekarsari Candali

4.702 3.274 4.012 2.894 3.944 3.193 2.668

4.534 2.965 3.712 2.637 4.029 3.087 2.454

9.236 6.239 7.724 5.531 7.973 6.280 5.122

2.025 2.124 2.230 1.561 2.009 1.604 1.442

TOTAL

24.687

23.418

48.105

12.995

Angg. keluar ga

TABEL 3. PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN No

SEKTOR USAHA / PKERJAAN

PERTANIAN 1. Pemilik tanah 2. Petani penggarap 3. Buruh tani II. PENGUSAHA 1. Pengusaha menengah 2. Pengusaha kecil 3. Pengerajin III. BURUH 1. Industri 2. Bangunan 3. Pertambangan 4. Perkebunan 5. Perdagangan 6. Pengemudi IV. PEGAWAI 1. Negeri sipil 2. TNI / POLRI 3. Pensiunan TNI/POLRI 4. Anggota DPR Kabupaten

JUMLAH

KETERANGAN

Orang 707 Orang 1512 Orang

-

- Orang

-

353 Orang - Orang

-

I.

3195 1111 1348 -

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

-

159 Orang 45 Orang 118 Orang

-

1 Orang

-

9

Luas Wil. (Ha)

TABEL 4 MUTASI PENDUDUK

No.

LAHIR

MATI

208 Orang

125 Orang

KET .

PINDAH

DATANG

364 Orang

152 Orang

TABEL 5. JUMLAH RW, RT N o. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

RUKUN WARGA

RUKUN TETANGGA

Bantarjaya Bantarsari Pasirgaok Cimulang Rancabungur Mekarsari Candali

12 8 6 8 10 5 5

40 25 31 25 41 25 17

Jumlah

54

204

DESA

KETERANGAN

4. Kondisi Sosial Budaya dan Agama Kondisi profil

sosial budaya

masyarakat

penduduk kecamatan Rancabungur

menunjukan

pedesaan ( rulal community ), yang menuju

masyarakat

perkotaan, dicirikan

antara lain: ( a) usaha ekonomi masyarakat dominan di

tiga bidang pekerjaan, yaitu pertanian, perdagangan

dan buruh industri; (b)

karakteristik sosial budayanya relatif ada perubahan menuju heterogen dengan banyaknya pendatang dari kota besar ; dan (c) sosial agama penduduk yang mayoritas

muslim. Sedangkan jumlah sarana keagamaan di Kecamatan

Rancabungur dapat dilihat pada tabel 6. TABEL 6 JUMLAH SARANA KEAGAMAAN NO

DESA

1

Rancabungur

Mesjid

8

Mushala

12

Ponpes

Majelis Ta’lim

2

9

Viha ra 1

Gere ja 2

Jml

34 10

2

Bantarsari

11

10

2

0

0

0

23

3

Cimulang

10

12

5

13

0

0

40

4

Candali

6

10

4

8

0

0

28

5

Mekarsari

6

12

4

14

0

0

36

6

Bantarjaya

10

6

3

18

0

0

37

7

Pasirgaok

8

23

6

7

1

1

46

59

85

26

69

2

3

244

Jumlah

5. Kondisi Sosial Pendidikan Apabila melihat kehidupan social budaya masyarakat di bidang pendidikan, diketahui bahwa minat dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan usia sekolah cukup tinggi, hal ini ditunjang oleh keberadaan dan peran program Pendidikan Luar Sekolah (Kejar Paket, PKBM, Keaksaraan Fungsional dll) yang sudah cukup mampu memberikan andil dalam penanganan masalah pendidikan. Namun

demikian,

dari

hasil

analisa yang dilakukan oleh

Pendidikan TK/SD ternyata angka Drop Out usia sekolah

UPTD

tingkat SLTP

masih ada dan cukup menghambat penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun. Oleh karena itu,

untuk

lebih

meningkatkan

kecil wilayah masih memerlukan

pencapaian target ini sebagian

adanya penambahan sarana prasarana

pendidikan, sehingga kondisi sosial pendidikan masyarakat saat ini di Kecamatan Rancabungur cenderung masih rendah. Kondisi

sosial

rendah, sebagaimana

SD

pendidikan masyarakat cenderung masih sangat ditunjukan antara lain sebagian besar tidak tamat

sebanyak 88 orang, tamatan

SD, 5.044 orang

SLTP, 3.353 orang yang belum melek huruf sekitar 2.608 orang, dan sedikit

tamatan

dan

tamatan

orang, tamatan SLTA

perguruan tinggi

masih sangat

sekitar 236 orang ( Diploma dan S.1 ). Gambaran mengenai

kondisi pendidikan penduduk sebagaimana tersaji pada Tabel 7.

11

TABEL 7. PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN

No.

8 Desa

Buta Huruf

Tidak Tamat SD

TOTAL

-

88

SD

Tamat pendidikan Tk.

Blm. Sekol.

5.044

SLTP

-

SLTA

3.353

D.1-3

2.608

S.1

236

Jumlah

11.329

6. Kondisi Sosial Ekonomi Sejak krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997, perusahaan

perusahaan

swasta

yang

ada

di

Kecamatan

Rancabungurmengalami kerugian yang tidak sedikit, bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjanya, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK. Hal ini memicu para pekerja untuk melakukan demontrasi kenaikan upah sesuai dengan UMR dan pesangon dari perusahaan. Para pekerja yang diberhentikan itu menambah jumlah pengangguran. Pengangguran dalam jumlah yang sangat besar terjadinya

ini

akan

menimbulkan

masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Dampak susulan

dari pengangguran adalah makin maraknya tindakan tindakan criminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Harga kebutuhan pokok masyarakatpun mengalami kenaikan, sehingga keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian masyarakat melakukan pekerjaan sebagai penambang pasir dan batu kali serta pemanfaatan trotoar jalan dan sempadan sungai untuk berjualan (Pegagang Kaki Lima), dimana hal tersebut

melanggar

ketentuan

perundang-undangan

berkaitan

dengan

ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu hendaknya pemerintah dengan serius menangani masalah pengangguran dengan membuka lapangan kerja yang dapat menampung para penganggur tersebut melalui peningkatan keterampilan masyarakat dalam UKM, pemberian modal,

juga

menjaga situasi kondisi

yang aman bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

Hal ini

diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi sebagian 12

masyarakat dan dapat

menampung para penganggur tersebut. Masalah

pengangguran merupakan masalah social dalam kehidupan masyarakat dan sangat peka terhadap segala bentuk pengaruh. Kondisi Sosial Ekonomi di Kecamatan Rancabungur menunjukan, pekerjaan

buruh industri ( 3.195 org),

penduduk yang menjadi

pedagang ( 1.348 org.) dan buruh Pertanian

( 1.512 orang )

komposisi pekerjaan ini sangat dominan presentasenya dibanding jenis pekerjaan yang lain. Gambaran mengenai pekerjaan penduduk sebagaimana tertera pada Tabel 8. TABEL 8. PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

No .

7 Desa

Pe tani

Peda gang

TOTAL

707

1.348

TNI/ POLRI

PNS

498

Wira swsta

Pen siun an

Bur h indu stri

Tukang

Burh Pert.

Lain nya

353

208

3.19 5

1.111

1.512

731

7. Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kondisi ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Rancabungur relatif kecil dan tidak ada kejadian menonjol, sebagai

etalase

umum di berhadapan trantibum masyarakat

pertama

Bidang

ketentraman dan ketertiban umum,

pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban

hadapan masyarakat

sebagai motifator

secara langsung dengan baik dan buruknya didalam kegiatan

dan

pembina yang

masyarakat . Untuk itu kinerja bidang

akan berdampak pada pelayanan

tingkat kepuasan

dan program pemerintah dibidang

ketentraman dan ketertiban umum, untuk itu

dibawah ini

ditampilkan secara

sederhana tabel 9 sebagai berikut :

13

TABEL 9 DATA JUMLAH ANGGOTA LINMAS PRIODE SIAP N o. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

LINMAS TERDAFTAR

DESA Bantarjaya Bantarsari Pasirgaok Cimulang Rancabungur Mekarsari Candali Jumlah

LINMAS PRIODE SIAP

44 51 34 30 17 24 30

10 10 10 10 10 10 10

230 Orang

KETERANGAN

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

40 Orang Telah mendapat KTA

70 Orang

TABEL 10 DATA JUMLAH POSKAMLING SIAGA N o

POSKAMLING

POSKAMLING SIAGA

1. Bantarjaya

9

8

2. Bantarsari

13

10

3. Pasirgaok

4

8

4. 5. 6. 7.

3 3 4 4

7 4 5 6

40

48

DESA

Cimulang Rancabungur Mekarsari Candali Jumlah Adapun

data target

pelatihan

KETERANGAN Poskamling Siaga rata-rata setiap RW satu Poskamling induk

anggota linmas

priode siap

sebagai

potensi sumberdaya pengamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat di empat desa yeng berjumlah 70 orang, akan dilaksanakan pada program tahun anggaran

2016

serta

pembuatan

KTA

bagi anggota linmas

yang belum

mempunyai KTA, sedangkan untuk pembinaan poskamling ditingkat RW di 7 desa akan diprogramkan pembuatan poskamling terpadu yang lengkap serta berada di tempat strategis. Dalam evaluasi lapsit kecamatan Rancabungur evaluasi

tahun

2016

dalam

pengelolaan data kejadian tindak kriminal dan bencana alam relatif

kecil tidak ada kejadian yang menonjol. Kewaspadaan tentang mendapat perhatian, dan

bencana

alam

daerah tersebut

yang

dapat

menjadi prioritas

dipetakan untuk 14

terus

program penanaman

satu rumah satu pohon.

ditampilkan secara sederhana

peta

lokasi

, untuk itu

rawan bencana

dibawah ini di kecamatan

Rancabungur sebagai berikut :

8. Kondisi Kesejahteraan Sosial Tingkat kesejahteraan keluarga menurut kategori Pra KS sebanyak

1.540 KK, KS I sebanyak 6988 KK, KS II sebanyak 5851 KK, KS III sebanyak 846 KK keluarga aspek

kategori

dan KS III flus sebanyak 33 KK. serta

kondisi

pendidikan, kesehatan

kesejahteraan sosial

penduduk

menurut

dan ekonomi (IPM) dapat diungkapkan

seperti berikut ini. Adapun jumlah rumah tangga miskin (RTM) penerima program beras miskin (Raskin) Tahun 2016 tertera pada tabel 11. Tabel 11 Jumlah Rumah Tangga Miskin Penerima Program Raskin Kecamatan Rancabungur Tahun 2016 NO

DESA

JUMLAH RTM

1.

Rancabungur

364

2.

Bantarsari

292

3.

Cimulang

319 15

4.

Candali

174

5.

Mekarsari

352

6.

Bantarjaya

325

7

Pasirgaok

528 Jumlah

2.354

B. Kondisi Aparatur dan Sarana Prasarana Kecamatan a. Kondisi Aparatur 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa ”Kecamatan merupakan unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”, 2. Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka dapat dijelaskan Kecamatan Rancabungur , menganut pola Minimal

sehingga terdiri dari

Camat, Sekretaris Kecamatan, 3 orang Sub Bagian dan 4 Kepala Seksi. Adapun susunan organisasi Kecamatan Rancabungur

adalah sebagai

berikut : 1. Camat 2. Sekretariat, yang membawahkan : a. Sub Bagian Program dan Evaluasi; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan. 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5. Seksi Kesejahteraan rakyat; 6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan 7. Kelompok Jabatan Fungsional. 16

Adapun tugas dan fungsi masing-masing, dapat dijelaskan sebagai berikut 1. Camat Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan,

dan

kemasyarakatan

serta

melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan. Sedangkan fungsinya camat yaitu : (a) penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan, (b) penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan, (c) pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan,penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, (e) penyelenggaraan perekonomian, (f) pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan da kesehatan, (g) Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan, (h) penyelenggaraan pembangunan, (i) Pengkoordinasian unit perangkat daerah dan UPT dalam wilayah kerja kecamatan, (j)

pelaksanaan

upaya

pemberdayaan,menumbuhkan

prakarsa,

kreatifitas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. 2.

Sekretariat mempunyai tugas

membantu dan bertanggungjawab

kepada

Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan pengelolaan

ketatausahaan kecamatan, Untuk menyelenggarakan tugas

tersebut, sekretariat kecamatan mempunyai fungsi : 1.

Pengelolaan program;

2.

Pengelolaan administrasi umum clan kearsipan;

3.

Pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan;

4.

Pengelolaan administrasi keuangan kecamatan;

5.

Pengelolaan administrasi asset daerah; dan

6.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 17

3.

Subag Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan

pengolahan administrasi umum dan Kepegawaian Kecamatan. Untuk Melaksanakan tugas tersebut Subag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Pengolahan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas. 2. Pengaclaan pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan. 3. Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan 4. Pengelolaan administrasi kepegawaian. 4.

Sub Bagian Program dan Evaluasi Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan.

pengelolaan data dan pengkoordinasian penyusunan program Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program Kecamatan 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisa Kecamatan 3. Pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat. 4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kecamatan. 5. Sub Bagian Keuangan Mempunyai

tugas

membantu

Sekretaris

dalam

melaksanakan

pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan. Untuk Melaksanakan tugas tersebut Subag Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Pengelolaan administrasi Keuangan Kecamatan. 2. Pelaksanaan pengelolaan penyusunan anggaran Kecamatan; dan 3. Pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Kecamatan. 18

6.

Seksi Pemerintahan Seksi

pemerintahan

mempunyai

tugas

membantu

dan

bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan. Untuk melaksankan tugas tersebut, seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;

2.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan;

3.

Pelaksanaan tugas di bidang pertanahan; dan

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum

mempunyai

tugas

membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, clan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut,

seksi

ketentraman

dan

ketertiban umum mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

2.

Penyelenggaraan pembinaan satuan polisi pamong praja;

3.

Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat

4.

Penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan

5.

Penegakkan peraturan daerah; dan

6.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

bangsa;

bidang tugasnya.

8.

Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi

Kesejahteraan

Sosial

mempunyai

tugas

membantu

dan

bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan Kesejahteraan Rakyat. Untuk

melaksanakan

tugas tersebut, Seksi

Kesejahteraan 19

Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Pembinaan dan pengendalian bantuan sosial;

2.

Pembinaan pemberdayaan perempuan;

3.

Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan;

4.

Pembinaan Keluarga Berencana;

5.

Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;

6.

Pembinaan masalah sosial;

7.

Pembinaan kesehatan masyarakat;

8.

Pembinaan kerukunan umat beragama;

9.

Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);

10. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan; 11. Pembinaan, dan pengawasan kegiatan program pendidikan, ilmu pengetahuan

dan

teknologi,

generasi

muda,

keolahragaan,

kepramukaan, seni dan budaya; 12. Pembinaan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah; 13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya. 9.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu

dan bertanggung jawab kepada Camat dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk

melaksanakan

tugas

Seksi

Perekonomian

dan

Pembangunan

mempunyai fungsi: a. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian perekonomian dan pembangunan; b. pembinaan perekonomian desa dan kelurahan; c. pembinaan dan pengembangan dan pengendalian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan; 20

d. pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi; e. pembinaan dan pengembangan industri, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM); f. pembinaan dan pengembangan kepariwisataan; g. pembinaan dan pengawasan pertambangan; h. pembinaan dan pengawasan perdaganga; i. pelaksanaan inventarisasi potensi penanaman modal daerah; j. pengawasan, penyaluran, dan pengembalian kredit dalam rangka merancang keberhasilan program produksi pertanian dan industri kecil; k. pembinaan, pengwasan, dan pengendalian sumber daya alam; l. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan; m. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkahlangkah

penanggulangan

terjadinya

pencemaran

dan

kerusakan

lingkungan. n. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan RANCABUNGUR CAMAT SEKCAM KSB PROGRAM & EVALUASI

KASI PEMERINTAHAN

DESA

KASI PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN

KSB KEUANGAN

KSB UMUM & KEPEG

KASI KESRA

KASI TRANTIB

KASI

21

Disamping melakanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat secara operasional berpegang pada pelimpahan kewenangan yang diberikan dari Bupati kepada Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat. Dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat ditetapkan 26 bidang kewenangan yang dilimpahkan, yaitu meliputi : 1.

Bidang Pertanian,

2.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral,

3.

Bidang Kehutanan dan Perkebunan,

4.

Bidang Perindustrian dan Perdagangan,

5.

Bidang Koperasi dan UKM,

6.

Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan,

7.

Bidang Ketenagaan dan Transmigrasi,

8.

Bidang Kesehatan,

9.

Bidang Pendidikan,

10. Bidang Sosial, 11. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, 12. Bidang Tata Bangunan dan Pemukiman, 13. Bidang Pekerjaan Umum, 14. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, 15. Bidang Lingkungan Hidup, 16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik, 17. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, 18. Bidang Perimbangan Keuangan Daerah, 19. Bidang Kependudukan, 20. Bidang Pemuda dan Olahraga, 21. Bidang Hukum dan Perundang-undangan, 22. Bidang Komunikasi dan Informasi, 22

23. Bidang Kearsipan dan Perpustakaan, 24. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, 25. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Taknologi, serta 26. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pelaksanaan dilakukan

dalam

26

bidang kewenangan

bentuk

pembinaan,

yang dilimpahkan

fasilitasi,

pengawasan

ini dan

pengendalian secara taktis operasional, sedangkan

pembinaan

teknis

dan

administrasi

terhadap

kewenangan yang dilimpahkan tersebut tetap menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah terkait. Hal ini sesuai dengan fungsi Camat sebagai koordinator unit perangkat daerah dalam wilayah kerjanya. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat meliputi : 1.

Kartu Tanda Penduduk (KTP),

2.

Kartu Keluarga (KK),

3.

Nomor Induk Kependudukan (NIK),

4.

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk bangunan rumah tinggal dengan luas tanah sampai 500 M²,

5.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal di luar kawasan perumahan dengan luas bangunan sampai dengan 100 M²,

6.

Izin Kolam Pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata lainnya yang dikelola oleh perorangan,

7.

Izin Salon Kecantikan kecil/perorangan,

8.

Izin Warung Nasi dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) orang pengunjung,

9.

Izin Spanduk dan Umbul-umbul non komersial,

10. Izin Reklame dalam ruang, 11. Izin Pengangkutan Jenazah/kerangka keluar daerah/negeri, 12. Izin Penguburan di lahan Pemerintah Daerah, 13. Izin Huller/Penggilingan padi, dan 14. Rekomendasi izin-izin tertentu berdasarkan peraturan perundangan 23

yang berlaku. 3. SUMBER DAYA PADA KECAMATAN RANCABUNGUR 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor sebanyak 22 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga Sukwan, Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : TABEL 12 . JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR No 1. 2.

PEGAWAI PNS SUKWAN JUMLAH

JUMLAH ( ORANG) 20 2 22

% 90.91 9.09 100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Rancabungur masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga Sukwan sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perda nomor 24 tahun 2008 tentang pembentukan Kecamatan Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di terdiri dari eselon ,III.a,III.b dan IV.a.IV.b yaitu seluruhnya

sebanyak 7

orang. Sedangkan jabatan fungsional belum ada . Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini : Tabel 13 . Jumlah pegawai Kecamatan yang menduduki Jabatan dan Staf, tahun 2016 N0 1. 2. 3. 4

Jabatan/Staf Eselon III Eselon IV.a Eselon IV.b Staf Jumlah

Jumlah (orang ) % 2 10 4 20 3 15 11 55 20 100.00

24

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 20 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Rancabungur terdapat 10,00 % pegawai yang berstatus golongan I, 35,00 % pegawai yang berstatus golongan II, 40,00% pegawai berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 15,00 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut Tabel 14 Jumlah pegawai Kecamatan berdasarkan Pangkat/Golongan tahun 2016 N0

Golongan

Jumlah (orang )

%

1.

IV

3

13.64

2.

III

8

36.36

3.

II

7

31.82

4

I

2

9.09

5.

( Sukwan )

2

9.09

22

100.00

Jumlah

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Rancabungur yang ada, maka status pendidikan Strata-1 (S1) lebih mendominasi yaitu sebesar 40,00%, sedangkan status pendidikan SLTA sebesar 35,00 % dan status pendidikan Strata-2 (S2) sebesar 15,00%. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini : Tabel 15 Jumlah pegawai Kecamatan Rancabungur berdasarkan pendidikan tahun 2016. N0

Pendidikan

Jumlah (orang )

%

1.

Strata-2 ( S2 )

3

15.00

2.

Strata-1 ( S1 )

8

40.00

3

SLTA/SMK

7

35.00

4

SLTP

2

10.00

Jumlah

20

100.00 25

c. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, selengkapnya dapat dilihat tabel berikut Tabel 16 Jumlah Pegawai Kecamatan Rancabungur berdasarkan kesarjanaan N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU A.

JUMLAH (orang )

MAGISTER 1. Magister Manajemen

B

3

SARJANA 1. Ilmu Sosial

5

2. Ilmu Manajemen Ekonomi

1

3. Ilmu Hukum

2

Jumlah

11

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Rancabungur belum menunjukkan hal yang signifikan hal ini sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia untuk

perencanaan pembangunan di Kecamatan Rancabungur

Kabupaten Bogor. Dengan demikian diharapkan kopetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor dapat ditingkatkan, d. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Kecamatan Rancabungur, pegawai

juga mendapat pelatihan penjenjangan

maupun non penjenjangan. Dari 20 pegawai Kecamatan Rancabungur terdapat 9 orang yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, dan atau perjenjangan Diklat PIM IV atau sejenisnya sebesar 45,00 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel 17 Tabel 17. Jumlah pegawai Kecamatan Rancabungur yang mengikuti penjenjangan 26

N0

Jabatan/Staf

Jumlah

%

(orang ) 1

Diklat PIM III

2

10.00

2

Adum/Adumla/Diklat PIM IV

7

35.00

3

Yang belum mengikuti perjenjangan

11

55.00

20

100

Jumlah

2. Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

kantor

Kecamatan

Rancabungur, sangat berpengaruh bagi tercapainya seluruh program kegiatan Kecamatan Rancabungur. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Kantor pada dasarnya di dapat dari pengajuan kebutuhan barang modal yang dianggarkan dalam anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain itu ada juga barang kebutuhan kantor yang diadakan dari hasil usaha kecamatan. Adapun kondisi barang digambarkan secara umum, dimana kualitas setiap barang kualitas dan harganya akan mengalami penyusutan. Gambaran secara umum sebagaimana tercantum pada Tabel 18. TABEL 18 SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN JENIS

LUAS BANYAKNYA

1 A. Tanah dan Bangunan 1. Lahan Kantor

/

KONDISINYA

KETERANGAN

2

3

4

3000 m2

Baik

Terpelihara

581 m2

Baik

Terpelihara

100 m2 144 m2

Baik Baik

Terpelihara Terpelihara

1. Meja Rapat

2 unit

Baik

Terpelihara

2. 3. 4. 5. 6. 7.

3 10 2 3 4 50

Baik Baik Baik Baik Baik Kurang baik

Terpelihara Terpelihara Terpelihara Terpelihara Terpelihara Kurang Baik

2. Gedung Kantor 3. Rimah Dinas Camat 4. Ruang Paten B. Mebelair Meja Tulis 1 Biro Kayu Meja 1/2 Biro Kayu Meja Podium Kursi Sice Kursi Putar Standar Besi Kursi Lipat Citos besi

unit unit unit unit unit unit

27

C. Mesin 1. Mesin Tik Manual 2. Komputer a. Monitor b. CPU c. Printer d. Scaner e.Mesin Babat Rumput D. Kendaraan Dinas / Operasional 1. Mobil 2. Sepeda Motor E. Sarana Kearsipan 1. Filing Kabinet 2. Brankas 3. Lemari Besi 4. Rak Besi 5. Lemari Kayu 6. Rak Arsip F. Sarana Telekomunikasi /Informasi 1. Telepon 2. Faximili 3. Wireless 4. Televisi 5. Invocus G. Listrik H. Sarana Parkir Area Parkir I. Ruang Rapat J. Ruang Arsip K. Sarana Peribadatan Musholla

1 7 7 7 7 1 2

unit unit unit unit unit unit unit

Rusak Berat Baik Baik Baik Baik Baik Rusak

Rusak Berat Terpelihara Terpelihara Terpelihara

4 unit 4 unit

1Kurang baik 1rusak

1 kurang baik 1 rusak

17 unit 1 unit 7 unit 5 unit 1 unit 2 unit

Baik Rusak baik Baik Baik baik

Terpelihara Rusak Terpelihara Terpelihara Terpelihara Terpelihara

1 1 1 3

Baik Baik Baik Baik

line unit unit unit

Terpelihara Terpelihara Rusak

1 unit

Rusak

1 unit

Jaringan

Terpelihara Terpelihara Terpelihara Terpelihara Sedang diperbaiki Terpelihara

2 area 2 ruang 2 ruang

Baik Baik Baik

Terpelihara Terpelihara Terpelihara

1 bangunan

Baik

Terpelihara

C. Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah 1. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sarana pendidikan formal yang ada di Kecamatan Rancabungur terdiri dari : 14 sekolah Taman Kanak-Kanak, 32 PAUD, - RA, sekolah dasar negeri (SDN) ada 21

sekolah, SD Swasta ada 1 sekolah, Madrasah

Ibtidaiyah (MI) ada 8 sekolah, sekolah menengah pertama negeri (SMPN) ada 1 sekolah, SMP Swasta ada 6 sekolah, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 6 Sekolah, dan sekolah menengah atas negeri (SMAN) ada 1 sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK) ada 2 sekolah. SMA Swasta ada tidak ada, Madrasah Aliyah (MA) ada tidak ada, selanjutnya program D2 ada

28

tidak ada, dan Perguruan Tinggi (PT) tidak ada. Secara keseluruhan kondisi sarana prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Rancabungu rrelatif terpelihara dengan baik. Adapun jumlah Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana tertera pada tabel 19.

29

TABEL 19 SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SD No

Desa

SLTP

SLTA

JML

TK

PAUD

RA

SDN

SDS

MI

SMPN

SMPS

MTs

SMAN

SMK

SMAS

MA

D2

PT

1.

Rancabungur

5

3

-

4

-

1

-

1

1

-

1

-

-

-

-

16

2.

Bantarsari

6

4

-

2

1

2

-

2

2

-

-

-

-

-

-

19

3.

Cimulang

2

3

-

4

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

11

4.

Candali

2

4

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

9

5.

Mekarsari

1

4

-

2

-

2

-

-

2

-

-

-

1

-

-

12

6.

Bantarjaya

-

10

-

4

-

1

-

-

1

-

1

-

1

-

-

18

7.

Pasirgaok

-

4

-

3

-

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

11

16

32

-

21

1

7

1

6

7

1

2

-

2

-

-

96

Jumlah

30

2. Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang ada, berupa 1 unit Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan), 3 unit Puskesmas pembantu, 3 Balai Pengobatan, 56 Posyandu, dan 7 Bidan Praktek. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih sangat terbatas. 3. Kondisi Sarana dan Prasarana Perekonomian Sarana dan prasarana perekonomian memiliki peranan yang sangat

penting

dalam

mendukung

kondisi

perekonomian

masyarakat yang ada. Adapun sarana dan prasarana perekonomian yang ada di Kecamatan Rancabungur sebagai berikut : 

Toko Modern

:4

buah



Koperasi

:8

unit



Pedagang Kecil

: 620 unit



Pedagang Menengah : 35



Warung

: 750 buah



Gudang

:2

Prasarana Rancabungur

unit

buah

perdagangan

yang

ada di

Kecamatan

terdapat satu buah pasar Desa yaitu Pasar Desa

Bantarjaya yang dikelola oleh BUMDes Desa Bantarjaya, namun belum berjalan dikarenakan terdapat banyak kerusakan dan belum dikelola/berjalan. 31

Adapun jumlah industri besar, menengah dan

home

industri di Kecamatan Rancabungur sebagai berikut : 

Industri besar



Industri kecil dan menengah : 38 buah



Kelompok Tani

: 29 kelompok



Kelompok Peternakan

: 15 Kelompok



Kelompok Pemberdaya Ikan : 14 Kelompok



Kelompok Wanita Tani

: 16 Kelompok



Gapoktan

: 6

: -

buah

Kelompok

4. Kondisi Infra struktur Wilayah Jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih terdiri dari : 1. JALAN : - Jalan Nasional

:

- Jalan Provinsi

: 13.5

Km

- Jalan Kabupaten

: 23

Km

- Jalan Desa

: 44.7

Km

: 61.2

Km

Jumlah

-

Km

Sedangkan untuk bantuan Infrastruktur dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat dilihat pada tabel 20. 32

TABEL 20 BANTUAN INFRASTRUKTUR DAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI NO

KEGIATAN

LOKASI/DESA

VOLUME

PENYEDIA JASA

BIAYA

1 i

2

3

4

5

6 4,255,464,680

SUMBER DANA 7 APBD Kab

180,418,000 200,000,000 118,000,000 418,992,000 627,750,000

APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

457,852,000 542,405,000 396,000,000 198,250,000 643,000,000 171,656,760

APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

DESA PASIRGAOK

63,660,000

APBD Kab

DESA PASIRGAOK

120,422,420

APBD Kab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BIDANG PENDIDIKAN Pemagaran SDN Bantarkambing 03 Pemagaran SDN Pasirgaok Pengadaan mebeler untuk Sekolah Dasar Rehabilitasi SDN Bantarkambing 04 Rehabilitasi SDN Bantarkambing 01 (Bertingkat)

Rehabilitasi SDN Bantarkambing 03 Rehabilitasi SDN Bantarkambing 06 Pemagaran Areal SMPN 1 Pembangunan TPT SMPN Pembangunan RKB SMAN 1 Pengadaan mebeler untuk SMAN 1 Tenjolaya, SMAN 1 Dramaga, SMAN 1 Rancabungur 12 Penyelenggaraan Kegiatan Belajar dan Mengajar SMPN 1 Rancabungur 13 Penyelenggaraan Kegiatan Belajar dan Mengajar SMAN 1 Rancabungur 14 Peningkatan Kinerja UPT Pendidikan Anak Usia

DESA BANTARJAYA DESA PASIRGAOK KEC. RANCABUNGUR DESA BANTARJAYA DESA BANTARJAYA DESA BANTARJAYA DESA BANTARJAYA DESA PASIRGAOK DESA BANTARJAYA DESA PASIRGAOK

CV. MAKMR LAKSANA JAYA

CV. PITALOKA CV. INTAN CITRA MANDIRI CV. EKA WIDHI SARANA CV. ANUGRAH BUNDA CV. AKBAR INDO

33

%

KET.

8

11

Dini PAUD, TK, SD dan SMP ii BIDANG KESEHATAN 1 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Rancabungur dan Jaringannya 2 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional PKTP Puskesmas Bantarjaya 3 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional PKTP Puskesmas Rancabungur 4 Revitalisasi Puskesmas Rancabungur III

DESA BANTARJAYA

KEC. RANCABUNGUR KEC. RANCABUNGUR KEC. RANCABUNGUR DESA RANCABUNGUR

UPT. KESEHATAN UPT. KESEHATAN UPT. KESEHATAN UPT. KESEHATAN UPT. KESEHATAN UPT. KESEHATAN CV. FUMA KARYA

BIDANG PEKERJAAN UMUM

1 Pemeliharaan Ruas Jalan Semplak - Gerendong 2 Pemeliharaan Ruas Jalan Pasirgaok - Cimulang 3 Pemeliharaan Ruas Jalan Kemang - Rancabungur 4 Pemeliharaan Ruas Jalan Semplak - Bantarsari 5 Pemeliharaan Ruas Jalan Al- Furgon 6 Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Rancabungur 7 Pemeliharaan Ruas Jalan Pasirgaok - Rancasari 8 Peningkatan Jalan Pasirgaok - Rancasari

(Sta4+700 - Sta 12+733) (Sta 0+000 - Sta 2+500) (Sta 6+100 - Sta 10+000) (Sta 1+500 - Sta 4+750) (Sta 0+000 - Sta 2+2000 (Sta0+000 - Sta2+700 (Sta0+000 - Sta 1+500) (Sta1+500 - Sta 3+350)

CV. PESONA DUTA KARYA

34

117,058,500

APBD Kab

4,439,020,000

APBD Kab

269,260,000

APBD Kab

1,543,104,000

APBD Kab

783,882,000 1,842,774,000

APBD Kab APBD Kab

9,770,208,368

APBD Kab

613,788,000

APBD Kab

142,350,000

APBD Kab

222,066,000

APBD Kab

185,055,000

APBD Kab

125,268,000 133,488,000

APBD Kab APBD Kab

1,703,040,000

APBD Kab

1,703,368

APBD Kab

9 Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Babakan 10 Pemeliharaan Daerah Irigasi Situ Moyan

Desa Bantarsari Desa Bantarjaya

11 Rehabilitasi saluran sekunder cidepit 12 Pemeliharaan Daerah Irigasi Program pembangunan turap atau talut atau 13 beronjong

Desa Bantarjaya Desa Candali

14 Pemeliharaan Daerah Irigasi Cibarengkok Meningkatkan Irigasi daerah Irigasi Cibarengkok 16 III

Desa Cimulang Ciseeng Rancabungur Ds. Pasirgaok dan Mekarsari TOTAL

CV. NUSANTARA SENTOSA

PT. CITRA MAKMUR BOGOR

35

46,400,000 17,400,000

APBD Kab APBD Kab

1,529,000,000 150,000,000

APBD Kab APBD Kab

875,000,000

APBD Kab

235,600,000

APBD Kab

3,790,050,000 18,464,693,048

APBD Kab

DATA PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN RANCABUNGUR TAHUN 2016 NO

1

NAMA DESA

MEKARSARI

URAIAN KEGIATAN

VOLUME

LOKASI

BIAYA

KETERANGAN

Betonisasi Jalan

240 m x 2,5 x 15 cm

Kp. Sukajadi Rt 003/001

145,768,800

Dana Desa

Betonisasi Jalan

200 m x 2,5 x 15 cm

Kp. Sukajadi Rt 001/002

135,315,195

Dana Desa

Betonisasi Jalan

100 m x 2,5 x 15 cm

Kp. Sukajadi Rt 004/002

60,541,000

Dana Desa

Tembok Penahan Tanah

72 m x 1,5 x 40 cm

Kp. Sukajadi Rt 001/001

80,000,000

RUTILAHU

30 UNIT

Dana Desa Banke Kabupaten

300,000,000 JUMLAH 721,624,995

2

PASIR GAOK

Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)

1 Kegiatan

Kp. Rancasari RT 003/005

35,700,000

Dana Desa

Pembangunan MC/MCK

1 Kegiatan

Kp. Pasirgaok RT 002/002

15,000,000

Dana Desa

Pembangunan MC/MCK

1 Kegiatan

Kp. Rancasari RT 004/004

15,000,000

Dana Desa

Pengaspalan Jalan Lingkungan

1000 M2

Kp. Pasirgaok Rw. 001

100,000,000

Dana Desa

Pengaspalan Jalan Lingkungan

1000 M2

Kp. Pasirgaok Rw. 003

100,000,000

Dana Desa

36

Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani P3A Tk. Desa

1 Kegiatan

Kantor Desa

7,351,239

Dana Desa

1 Kegiatan

Kantor Desa

4,890,000

Dana Desa

Pengaspalan Jalan Lingkungan

300 M2

Kp. Pasirgaok Rw. 006

33,000,000

Dana Desa

Pengaspalan Jalan Lingkungan Pembentukan BUMDes dan Pembuatan Akta Notaris

900 M2

Kp. Rancasari Rw. 005

95,000,000

Dana Desa

1 Kegiatan

Desa Pasirgaok

10,970,619

RUTILAHU

30 Unit

Dana Desa Banke Kabupaten

300,000,000 JUMLAH 716,911,858

3

BANTA JAYA

Pengerasan dan Betonisasi Jln Bantarkambing-bubulak

950 x 2,8 x 0,15

RUTILAHU

30 Unit

Rw 01 s/d Rw 06

431,177,000 300,000,000

Dana Desa Banke Kabupaten

JUMLAH 731,177,000

4

CANDALI

Betonisasi Jalan Kp. Cioda

610 x 2.2 x 0.15 m

Rt. 001,002 Rw. 005

266,415,000

Dana Desa

Betonisasi Jalan Kp. Anyar Rt. 004/001

250 x 2 x 0.15 m

Rt. 001,002 Rw. 004

133,208,510

RUTILAHU

40 Unit

Dana Desa Banke Kabupaten

400,000,000

37

JUMLAH 799,623,510

5

CIMULANG

Pembangunan Drainase

225 m x 30 cm x 20 cm

Kp. Ciakar RW 04

33,000,000

Dana Desa

Pembangunan Turap

61 x 1 m x 20 cm

Kp. Ciakar Rt 02/04

34,245,500

Dana Desa

Pengerasan Jalan

250 m x 3 m

45,000,000

Dana Desa

Pengaspalan Jalan Stapak

340 m x 80 cm x 7 cm

Kp. Ciakar Rt 03/05 Kp. Ciakar, Rt. 01/05, Rt. 02/05

38,000,000

Dana Desa

Pembangunan Turap

2(30mx1,5mx20cm)

Kp. Cibarengkok,Rt. 04/06

70,000,000

Dana Desa

Pengerasan Jalan

30mx2,5mx7cm

Kp. Cibarengkok,Rt. 04/06

13,000,000

Dana Desa

Pengaspalan Jalan Stapak

500mx1mx7cm

Kp. Cibarengkok,Rt. 01/07

40,000,000

Dana Desa

Pembangunan Drainase

2(300mx30mx20cm)

Kp. Cibarengkok, Rw. 07

30,000,000

Dana Desa

Pembangunan MCK

3m x3m

Kp. Cibarengkok, Rt 01/07

13,000,000

Dana Desa

Pengerasan Jalan

450 m x 3m

Kp. Cimulang Ujung Rw. 08

83,000,000

RUTILAHU

40 unit

Dana Desa Banke Kabupaten

400,000,000 JUMLAH 799,245,500

38

6

RANCABUNGUR Rehabilitasi MCK

5 X 6 M2

Kp. Wates Rt. 001/003

11,142,000

Dana Desa

7 PAUD P 350 M X L 40 Cm x TB. 10 Cm P.320M X L 40 Cm X Tb. 10 Cm P.300M X L 40 Cm X Tb. 10 Cm p. 265m x L 40 Cm X Tb. 10 Cm

Desa Rancabungur Kp. Kebon Kelapa Rt. 0203/003 Kp. Jl. Cagak Lebak Rt. 002, 003 & 004 Rw.005 Kp. Jl. Cagak Satelit Rt. 001,002&003 RW.006

14,000,000

Dana Desa

44,859,000

Dana Desa

68,000,000

Dana Desa

60,000,000

Dana Desa

Kp. Rancabungur Rt. 003/009 36,599,000

Dana Desa

1 Kegiatan

Kantor Desa

6,920,473

Dana Desa

Pavin Blok Jalan Stapak

P. 150 M X L. 1 M

Kp. Wates Kaum Rt. 003/002

24,040,000

Dana Desa

Pavin Blok Jalan Stapak

P. 200 M X L. 1 M

30,000,000

Dana Desa

Betonisasi Jl. Lingkugan Pembangunan Posyandu Cempaka Putih

P. 250 X L. 1M X Tb.0,07

42,100,000

Dana Desa

25,000,000

Dana Desa

Pembangunan Posyandu Ambar

5X5M

Kp. Jl Cagak Rt. 001/004 Kp. Rancabungur RT. 03,04 & 05 Rw. 10 Kp. Jl. Cagak Satelit Rt. 004/006 Ambar Telaga Residence Rt. 001/011

25,000,000

Dana Desa

Pengadaan Ruang BUMDes

4 X 2,5 M

Kantor Desa

14,430,237

RUTILAHU

30 UNIT

Dana Desa Banke Kabupaten

Saeana Prasarana PAUD Drainase Drainase Drainase Drainase Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB

5X5M

300,000,000

39

JUMLAH 702,090,710

7

BANTARSARI

Betonisasi Jalan Desa

100 X 4,7M X 15 CM

Rw. 02

120,000,000

Dana Desa

Hotmix Jalan Lingkungan

650 M

Rw. 07

58,500,000

Dana Desa

Hotmix Jalan Kantor

150 M

Desa Bantarsari

13,500,000

Dana Desa

Hotmix Jalan Lingkungan

350 M

RW. 05

31,500,000

Dana Desa

29,700,000

Dana Desa Banke Kabupaten

Penyertaan Modal BUMDes RUTILAHU

40 UNIT

400,000,000

JUMLAH

653,200,000 TOTAL ANGGARAN PEMBANGUNAN SEMESTER I TAHUN 2016

5,269,919,073

40

BAB III RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018 1. VISI DAN MISI KECAMATAN Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Bupati Bogor terpilih yang akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Visi Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA“ Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Bogor Nomor 21 Tahun 2009 tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Kecamatan Rancabungur menetapkan Visi :

“Rancabungur Termaju di Kabupaten Bogor dengan Revitalisa Pertanian dan Peningkatan Insfrastruktur Pedesaan” Pernyataan Visi di atas bermakna bahwa Kecamatan Rancabungur akan berusaha mewujudkan kecamatan termaju dalam hal revitalisasi pertanian dan peningkatan infrastruktur pedesaan.

41

2. Misi Kecamatan RANCABUNGUR Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal

keberadaan

dan

peran

instansi

pemerintah

dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 serta Visi Kecamatan Rancabungur yang telah ditetapkan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancabungur, dan masukan-masukan dari pihakpihak yang berkepentingan (stakeholders), ditetapkan Misi Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor sebagai berikut : Misi Pertama :

“Meningkatkan Manfaat Pertanian dan Akseptabilitas Wilayah” Misi ini mengandung makna bahwa pertanian sebagai prioritas utama peningkatan

ekonomi

masyarakat

tentunya

harus

didukung

ketersediaan infrastruktur wilayah baik. Misi Kedua : “Meningkatkan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa” Misi ini mengandung makna bahwa Kecamatan Rancabungur dan Pemerintahan Desa harus memiliki keterpaduan dan koordinasi yang kuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Misi Ketiga : 42

“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Iman dan Taqwa” Misi ini mengandung makna bahwa tujuan akhir dari misi pertama dan kedua yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, tentram dan damai dengan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kehidupan agama yang kondusif. 3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan,

Kecamatan

Rancabungur

Kabupaten

Bogor

akan

mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan

yang

mempengaruhinya. Perumusan tujuan strategis Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama  Meningkatkan Manfaat Pertanian dan Akseptabilitas Wilayah; Tujuan : 1. Peningkatan produksi pertanian. 2. Peningkatan kualitas sumberdaya petani. 3. Peningkatan infrastruktur wilayah pedesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya. Misi Kedua :  Meningkatkan

Kapabilitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan dan Desa 43

Tujuan : Peningkatan kualitas pelayanan publik serta penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan. Misi Ketiga :  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Iman dan Taqwa Tujuan : 1. Peningkatan peluang kerja, produktifitas kerja dan perluasan kesempatan kerja. 2. Peningkatan pendapatan masyarakat. 3. Peningkatan infrastruktur wilayah pedesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya. 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi dan kebijakan pada Kecamatan Rancabungur adalah sebagai berikut :

Strategi Pertama: 1

Meningkatnya

kapasitas

dan

kapabilitas

aparatur

melalui

penguasaan kompetensi 2

Tersedianya Standar Pelayanan Minimal;

3

Meningkatnya kualitas dan tertib administrasi kependudukan;

4

Terpenuhinya

sarana

dan

prasarana

perkantoran

sesuai

kebutuhan pelayanan kepada masyarakat; Strategi Kedua: 1

Meningkatkan

kualitas

perencanaan

dan

penyelenggaraan

pembangunan; 2

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

44

Strategi Ketiga: 1

Tersedianya infrastruktur transportasi yang berkualitas;

2

Meningkatnya jumlah bangunan ber-IMB;

3

Meningkatnya jumlah rumah layak huni;

4

Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan,

5

Meningkatnya ketersediaan taman kota dan cakupan pelayanan penerangan jalan umum serta sarana pemakaman umum;

Strategi Keempat : 1

Menurunnya jumlah warga belajar Buta Aksara;

2

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;

3

Meningkatnya budaya baca masyarakat;

4

Meningkatnya giji balita dan ibu hamil,

5

Meningkatnya kualitas lingkungan yang bersih dan sehat

6

Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

7

Meningkatnya

nilai

tambah

komoditas

unggulan

Kecamatan

Rancabungur. Strategi

dan

kebjakan

tersebut

dirumuskan

dalam

kerangka

mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Kecamatan Rancabungur Berdasarkan

pertimbangan

hasil

analisis

dimaksud

ditetapkan

kebijakan sebagai berikut : a. Meningkatkan pembinaan dan penataan pelaksanaan kerja serta mengupayakan peningkatakan kesejahteraan pegawai; b. Meningkatkan

pengelolaan

data yang

akurat

untuk

bahan

ada

secara

perumusan program dan kegiatan; c. Memberdayakan sarana

dan

prasarana

yang

optimal untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas; d. Memantapkan koordinasi dan kemitraan dengan semua pihak agar terciptanya sinergitas pelaksanaan tugas; e. Meningkatkan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

yang

ada

wilayah dengan mempertahankan kelestarian alam dan lingkungan 45

hidup; f. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan stakeholder untuk mengoptimalkan pembangunan B. Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran

dan

tujuan

serta

memperoleh

anggaran,

atau

kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Berikut adalah program dan kegiatan Kecamatan Rancabungur Tahun 2016 sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain : a. Program perencanaan kerja/kegiatan, kegiatannya adalah : 1. penyusunan rencana kerja kecamatan; 2. penyusunan rencana kerja sekretariat dan seksi-seksi. b. Program pengelolaan administrasi umum, kegiatannya adalah : 1. pengelolaan surat masuk dan keluar; 2. pengelolaan laporan kecamatan; 3. pengadaan sarana dan prasarana kerja, upacara, dan acara lainnya; 4. pengaturan dinas luar pegawai. c. Program

pengelolaan

administrasi

kepegawaian,

kegiatannya

adalah : 1. pengelolaan data kepegawaian; 2. pembinaan pegawai. d. Program pengelolaan administrasi keuangan, kegiatannya adalah : 1. penyusunan RKA dan DPA; 2. pengelolaan

penerimaan

dan

pengeluaran

keuangan,

serta

pertanggungjawabannya. e. Program pengelolaan administrasi aset daerah, kegiatannya : 1. inventarisasi, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan kondisi aset daerah; 2. pemeliharaan barang inventaris kecamatan; 3. pengusulan

pengadaan

dan

penghapusan

barang

inventaris 46

kecamatan. f. Program pengkoordinasian kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, kegiatannya, adalah : 1. rapat minggon; 2. rapat koordinasi bulanan; 3. musyawarah pembangunan kecamatan. g. Program penyelenggaraan administrasi kependudukan, kegiatannya adalah : 1. pengelolaan data kependudukan; 2. pelayanan administrasi kependudukan; dan 3. pembinaan

program

kependudukan,

keluarga

berencana,

transmigrasi dan ketenagakerjaan. h. Program penyelenggaraan tugas bidang pertanahan, kegiatannya adalah : 1. pengelolaan data pertanahan; 2. pembinaan peraturan/kebijakan pertanahan; 3. pelayanan administrasi pertanahan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan. i. Program pembinaan perpajakan dan retribusi, kegiatannya : 1. pengelolaan data potensi pajak dan retribusi; 2. pembinaan perlaksanaan BPHTB, PPH, dan retribusi; 3. pengelolaan PBB golongan I dan II. j. Program pengelolaan data kejadian bencana dan potensi sumberdaya kamling dan linmas, kegiatannya adalah : 1. pengelolaan data kejadian bencana alam, kejadian luar biasa, dan tindak kriminalitas; 2. pengelolaan data potensi sumberdaya pengamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat. k. program pencegahan dan penanggulangan bencana dan tindak kriminalitas, kegiatannya adalah : 1. pembinaan pelaksanaan Jumsih, K.3, dan GKRL; 2. pembentukan dan pembinaan Satgas PBP dan Satgassos PBP; 3. pembinaan Satgas Linmas. 47

l. Program pembinaan penegakan peraturan daerah, kegiatannya adalah penyelenggaraan pembinaan dan penegakan peraturan daerah. m.Program pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa, kegiatannya adalah pelaksanaan upacara hari peringatan hari besar nasional. n. Program pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam, fasum dan fasos, kegiatannya adalah : 1. pembinaan

pemanfaatan

sumberdaya

alam

dan

kelestarian

lingkungan hidup; 2. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan fasum dan fasos. o. program

pembinaan,

pengendalian,

pengawasan,

dan

fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatannya, yaitu: 1. pengelolaan data aparat pemerintah desa, anggota BPD,

pengurus

LPM, dan pengurus RT/RW; 2. pembinaan peraturan perundangan daerah; 3. pembinaan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa; 4. fasilitasi hak desa dan bantuan sarana prasarana pemerintahan desa. p. Program pengelolaan data potensi perekonomian wilayah, kegiatannya adalah pengelolaan data potensi sumberdaya perekonomian. q. Program pengelolaan data sarana dan prasarana wilayah, kegiatannya adalah pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data sarana dan prasarana wilayah. r. Program

pembinaan

pembangunan

desa,

kegiatannya

adalah

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan desa. s. Program pengelolaan data sasaran program pendidikan dan program kesehatan, kegiatannya adalah : 1. pengelolaan data sasaran program pendidikan; 2. pengelolaan data sasaran program kesehatan. Program pembinaan pendidikan, kegiatannya adalah: 1. pembinaan pelaksanaan program Wajar Dikdas 9 tahun dan PLS, bantuan dana BOS, dan KBBS bagi siswa keluarga miskin; 2. fasilitasi pelayanan perijinan pendirian PAUD dan TK, pengangkatan kepala SD, dan pengesahan RAPBS-SD; 48

3. pengawasan pelaksanaan BOS dan KBBS. Sedangkan program pembinaan kesehatan, kegiatannya adalah : 1. pembinaan pelaksanaan program PIN, PHBS, kesehatan lingkungan, dan pengobatan penyakit menular; 2. pembinaan fungsi posyandu dan pemanfaatan fasilitas kesehatan milik pemerintah. t. Program

pembinaan

organisasi

kemasyarakatan dan organisasi

politik, kegiatannya adalah : 1. pengelolaan data organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik; dan 2. pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan organisasi perempuan. u. Program pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bantuan sosial (Program Raskin, BLT, Sarana keagamaan), kegiatannya adalah : 1. pengelolaan data sasaran program bantuan sosial; 2. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyaluran bantuan sosial. v. Program

pembinaan

dan

fasilitasi

kehidupan

keagamaan

dan

kerukunan umat beragama, kegiatannya adalah : 1. penyelenggaraan peringatan hari besar agama Islam; 2. penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan dan mengikuti MTQ tingkat kabupaten. Sementara program dan kegiatan tahun 2016 yang sudah ada dalam DPA Kecamatan Rancabungur, antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik; 2. Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional; 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 49

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan; 6. Penyediaan makanan dan minuman; 7. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Kedalam Dan Luar Daerah; 8. Pelayanan Dokumentasi Dan Arsip SKPD; 9. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian; 10. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang; 11. Penyediaan pelayanan keamanan kantor. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan dan kelancaran kerja aparatur, program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Kegiatan pengadaan mebeleur; 2. Kegiatan pengadaan peralatan kantor; 3. Kegiatan pengadaan perlengkapan kantor; 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor; 7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor;

3. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; 3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; 4. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran; 5. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD; 6. Kegiatan Publikasi Kinerja SKPD; 7. Kegiatan Penyusunan Renja SKPD; 50

8. Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD. 4. Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan terealisasinya kerukunan umat beragama, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut

:

1. Fasilitasi kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran; 2. Kegiatan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan.

5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta kepemudaan,

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok

sebagai berikut

:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Tingkat Kecamatan,Kabupaten, Provinsi Dan Nasional; 2. Kegiatan Peringatan Hari-Hari Bersejarah.

6. Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kecamatan, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Kegiatan

Penyelenggaraan

Rapat

Minggon

Keliling

Tingkat

Kecamatan; 2. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan; 3. Kegiatan Penyusunan Monografi Kecamatan; 4. Kegiatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan; 5. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan; 6. Kegiatan Administrasi Kependudukan Kecamatan; 7. Kegiatan Penataan Administrasi Pertanahan; 51

8. Kegiatan

Pembinaan

Kesatuan

Bangsa

dan

Perlindungan

Masyarakat ; 9. Kegiatan Pembinaan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa; 10. Kegiatan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah; 11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 12. Kegiatan

Penyelenggaraan

Pembinaan

Polisi

Pamong

Praja

Kecamatan; 13. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Bantuan Sosial; 14. Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan; 15. Kegiatan Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan; 16. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana; 17. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat ; 18. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam dan Pengungsian 19. Kegiatan

Pengkoordinasian

dan

Pengawasan

Wajib

Belajar

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah; 20. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM); 21. Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perekonomian; 22. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisataan; 23. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Energi dan Kelistrikan; 24. Kegiatan Pembinaan Koordinasi Bidang Pembangunan; 25. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perekonomian; 26. Kegiatan Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelaporan Langkah-Langkah Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 27. Pengawasan, Penyaluran, dan Pengembalian Kredit dalam Rangka Menunjang Keberhasilan Program Produksi Pertanian dan Industri Kecil; 28. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan

dan

Teknologi,

Generasi,

Muda

Keolahragaan,

Kepramukaan, Seni dan Budaya 52

29. Kegiatan Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat; 30. Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Alam.

53

BAB IV LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

A. Akuntabilitas Kinerja 1. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja pencapaian sasaran

dan

pencapaian

pengukuran sasaran

menggunakan

kinerja

Kecamatan

formulir

kegiatan.

Pengukuran

tingkat

Rancabungur

dilakukan

dengan

pengukuran

pencapaian

sasaran

(PPS).

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja kegiatan (PKK). Penghitungan persentasi pencapaian target baik dalam PPK maupun PPS memperhatikan karakterisik komponen realisasi dalam kondisi : a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus : Realisasi % Capaian

=

X 100 % Target

b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus : Target – (Realisasi – Realisasi ) % Capaian

=

X 100 % Target

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dalam formulir PPS dan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK, dilakukan evaluasi

terhadap

pencapaian

setiap

indikator

kinerja

untuk

memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta menilai dan mempelajari perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa 54

yang akan datang. 2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Adapun pencapaian target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut : Program : Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik. No.

Indikator Kinerja

1.

Jumlah jasa

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Bulan

12

12

100 %

komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 17.400.000,- terserap sebesar Rp. 5.704.783,- dengan capaian sebesar 32,78 % terjadi

penghematan

sehingga

anggaran sebesar Rp.11.695.217,-

Pada kegiatan ini terdapat penghematan anggaran dikarenakan penggunaan listrik dan telepon selalu disesuaikan dengan kebutuhan. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. No 2.

Indikator Kinerja Jumlah tanda kendaraan

Satuan

Target

Realisasi Capaian

surat

Mobil

4

4

nomor

Motor

2

2

100%

yang

tersedia Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 6.400.000,- yang terserap sebesar Rp. 1.991.100,- dengan capaian sebesar 31,11% Ada penghematan anggaran sebesar Rp. 4.408.900,-

55

Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. No 3.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi Capaian

Jumlah

jasa Orang/Bulan

2/12

2/12

petugas

Jenis

13

13

kebersihan

100%

yang

dibiayai dan alat kebesihan

yang

tersedia Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 40.480.000,- yang terserap sebesar Rp. 40.480.000,- dengan capaian sebesar 100%. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor. No. 4.

Indikator Kinerja Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia

Anggaran

yang

Satuan

Target

Jenis

10

dialokasikan

adalah

Realisasi Capaian 10

sebesar

Rp.

100%

10.000.000,-

terserap terserap sebesar Rp. 9.720.000,- dengan capaian sebesar 97,20% Ada penghematan anggaran sebesar Rp. 280.000,Kegiatan : Barang Cetakan Dan Penggandaan. No 5.

Indikator Kinerja Jumlah

barang

cetak

Satuan Jenis

Target 9

Realisasi Capaian 9

100%

dan

penggandaan yang tersedia Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 10.000.000,- terserap sebesar Rp. 10.000.000,- dengan capaian sebesar 100%

56

Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman. No

Indikator Kinerja

6.

Jumlah

jamuan

Satuan

sebesar

Capaian 100%

24

24

Nasi

24

24

Anggaran yang dialokasikan untuk adalah

Realisasi

Snack

yang tersedia

rapat

Target

Rp.

belanja makanan dan minuman

14.400.000,-

terserap

sebesar

Rp.

14.400.000,- dengan capaian sebesar 100% Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah. No 7.

Indikator Kinerja Jumlah

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

yang

Satuan Jenis

Target 12

Realisasi Capaian 12

100%

dilakukan Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 5.240.000,- terserap sebesar Rp. 3.760.000,- dengan capaian sebesar 71,75% Ada penghematan anggaran sebesar Rp. 1.480.000,Kegiatan : Pelayanan Dokumentasi Dan Arsip SKPD No

Indikator Kinerja

8.

Tersedianya dan

Satuan

Jenis Dokumen

Target 5

Realisasi 5

Capaian 100%

Jumlah

dokumen dan Arsip yang ditata Anggaran dialokasikan adalah sebesar Rp. 6.000.000,- terserap sebesar Rp.5.980.000,- dengan capaian sebesar 99,66%.

57

Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian No

Indikator Kinerja

Satuan

9.

Jumlah

Dokumen

5

5

Buku

15

15

dokumen

Target

Realisasi

Capaian 100%

administrasi kepegawaian yang tersedia

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.6.000.000,terserap sebesar Rp.5.820.000,- dengan capaian sebesar 97,00%. Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang No

Indikator Kinerja

Satuan

10.

Jumlah

Dokumen

4

4

Buku

12

12

dokumen

Target

Realisasi

Capaian 100%

administrasi barang

yang

tersedia

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.5.014.000,terserap sebesar Rp.4.652.000,- dengan capaian sebesar 92,78%. Kegiatan : Penyediaan pelayanan keamanan kantor. No.

Indikator Kinerja

Satuan

11. Jumlah petugas Orang/Bulan piket pengamanan kantor yang tersedia

Target 2/12

Realisasi Capaian 2/12

100%

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 54.000.000,- terserap sebesar Rp. 54.000.000,- dengan capaian 100%.

58

Program

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

: Pengadaan Mebeleur

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

1.

Jumlah peralatan

Unit/Kursi

41

kantor yang

Realisasi 41

Capaian 100%

lipat

tersedia Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 35.750.000,- terserap sebesar Rp.34.055.000,- dengan capaian sebesar 95,25 %. Terjadi penghematan anggaran Rp.1.695.000,Kegiatan No.

: Pengadaan Peralatan kantor

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah

Jenis

2

2

100%

peralatan

Unit

4

4

Kinerja 2.

kantor yang tersedia Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.19.250.000,-terserap sebesar Rp.15.250.000,- dengan capaian 79,22%, Dari kegiatan ini terjadi penghematan sebesar Rp.4.000.000,Kegiatan No.

: Pengadaan Perlengkapan kantor

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah

Jenis

6

6

100%

perlengkapan

Unit

8

8

Kinerja 3.

kantor yang tersedia Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.21.500.000,-terserap sebesar Rp.19.150.000,- dengan capaian 89,06%, Dari kegiatan ini terjadi penghematan sebesar Rp.2.350.000,59

Kegiatan

: Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor

No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

4.

- Jumlah gedung kantor SKPD yang terpelihara

gedung

2

2

100%

- Jumlah bahan baku bangunan yang tersedia

jenis

17

17

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.15.000.000,-terserap sebesar Rp.14.991.000,- dengan capaian 99,94%. Kegiatan

: Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

5.

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

Bulan

12

12

100%

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.18.000.000,-terserap sebesar Rp. 12.320.000,- dengan capaian 68,44 % Dari kegiatan ini terjadi penghematan sebesar Rp.5.680.000,Kegiatan

: Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

6.

Jumlah peralatan kantor yang terpelihara

Jenis

3

2

55,56%

Unit

9

4

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.5.500.000,- belum terserap

Capaian

realisasinya

0%

,hal

ini

disebabkan

karena

disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor. Kegiatan

: Pemeliharan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

No.

Indikator Kinerja

7.

Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Jenis

2

1

50,00%

Unit

8

4

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.2.800.000,- belum terserap Capaian realisasinya 0%, disesuaikan dengan kebutuhan 60

Program

: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

1.

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan Kecamatan yang tersedia

PHL

1

1

100%

Dokumen

6

6

Buku

12

12

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.95.200.000,-terserap sebesar Rp. 93.318.000,-dengan capaian 98,02 % Dari kegiatan ini terjadi penghematan sebesar Rp.1.882.000,Kegiatan

: Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

No.

Indikator Kinerja

2.

Jumlah laporan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

2

2

100%

Buku

10

10

keuangan semesteran yang tersedia

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.11.996.000,- terserap sebesar Rp.11.996.000,- dengan capaian sebesar 100% Kegiatan

: Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

No.

Indikator Kinerja

3.

Jumlah laporan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

5

5

keuangan akhir tahun yang tersedia

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.8.337.000,- terserap sebesar Rp. 7.897.000,- dengan capaian 94,72%.

61

Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Anggaran No.

Indikator Kinerja

4.

- Jumlah

Satuan Target

dokumen

Realisasi

Dok

4

4

Buku

60

60

Capaian 100%

DPA dan RKA 2016 - Jumlah Dokumen DPA-P 2016 Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.76.170.000,-.Adapun yang terserap sebesar Rp.74.600.000,- dengan capaian sebesar 97,93% Dari kegiatan ini terjadi penghematan sebesar Rp.1.570.000,Kegiatan : Penatausahaan Keuangan SKPD No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

5.

Jumlah dokumen

Dokumen

Realisasi

12

12

Capaian 100%

Administrasi keuangan program/kegiatan kecamatan Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.50.170.000,-.Adapun yang terserap sebesar Rp.49.712.000,- dengan capaian sebesar 99,08% Dari kegiatan ini terjadi penghematan sebesar Rp.458.000,Kegiatan : Publikasi Kinerja Kecamatan No.

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Kinerja 6.

Jumlah dokumen

Media

5

5

100%

Media yang tersedia Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.25.000.000,-.Adapun yang terserap sebesar Rp.25.000.000,- dengan capaian sebesar 100%.

62

Kegiatan : Penyusunan Renja SKPD No.

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Kinerja 7.

Jumlah dokumen

Dokumen

2

2

Buku

20

20

100%

Rancangan renja kecamatan Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.32.924.000,-.Adapun yang terserap sebesar Rp.32.924.000,- dengan capaian sebesar 100%. Kegiatan : Penyusunan Renstra SKPD No.

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Kinerja 8.

Jumlah dokumen

Dokumen

1

1

Rancangan renstra kecamatan

Buku

1

1

100%

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.20.113.000,-.Adapun yang terserap sebesar Rp.20.110.000,- dengan capaian sebesar 99,98%.

Program

: Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama

Kegiatan

: Fasilitasi Kegiatan MTQ

No. 1.

Indikator Kinerja Jumlah kegiatan MTQ dan

Satuan

Target Realisasi

Keg

2

2

Kategori

4

4

Capaian 100%

pengiriman peserta MTQ ke Tk. kabupaten Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.72.795.000,-terserap sebesar Rp.72.794.800,-dengan capaian sebesar 99,99%.

63

Kegiatan No. 2.

: Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan

Indikator Kinerja Jumlah kegiatan

Satuan Keg

Target Realisasi 3

3

Capaian 100%

Hari-Hari Besar Keagamaan Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.34.450.000,-terserap sebesar Rp.34.448.900,-dengan capaian sebesar 99,99%.

Program

: Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Kegiatan : Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional. No. 1.

Indikator Kinerja Jumlah kegiatan

Satuan Keg

Target Realisasi 6

6

Tingkat Capaian 100%

Lomba-Lomba Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.43.390.000,- terserap sebesar Rp.43.327.500,-dengan capaian sebesar 99,85%.

Kegiatan No. 2.

: Peringatan Hari-Hari Bersejarah

Indikator Kinerja Jumlah kegiatan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Keg

3

3

100%

dalam memperingati Hari Jadi Bogor Tk. Kecamatan Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.61.245.000,-terserap sebesar Rp.61.232.000,-dengan capaian 99,97%.

64

Program : Peningkatan Kinerja Kecamatan Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan. No Indikator Kinerja 1.

Jumlah kegiatan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Keg

1

1

100%

rapat minggon keliling tingkat kecamatan yang terselenggarakan Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.55.949.000,- terserap sebesar Rp.67.819.000,- dengan capaian sebesar 121,21% Dari kegiatan ini terjadi kelebihan sebesar Rp. 11.870.000,Kegiatan

: Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

No Indikator Kinerja 2.

Jumlah Kegiatan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Keg

1

1

100%

Musrenbang Tingkat Kecamatan Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.44.761.000,- terserap sebesar Rp.43.960.000,- dengan capaian sebesar 98,21%. Kegiatan No. 3.

: Penyusunan Monografi Kecamatan

Indikator Kinerja Jumlah Laporan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Monografi Kecamatan Yang Tersusun Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.33.538.000,- terserap sebesar Rp. 33.517.000,- dengan capaian sebesar 99,93%.

65

Kegiatan

: Penyelenggaraan

Pelayanan

Administrasi

Terpadu Kecamatan No. 4.

Indikator Kinerja Jumlah dokumen pelayanan administrasi

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

12

12

100%

Buku

12

12

terrpadu kecamatan yang tersedia Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.128.179.000,- terserap sebesar Rp.127.553.750,- dengan capaian sebesar 99,51% Dari kegiatan ini terjadi penghematan sebesar Rp.625.250,Kegiatan No. 5.

: Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

5

5

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.147.128.000,- terserap sebesar Rp.146.977.050,- dengan capaian sebesar 99,89%. Kegiatan No. 6.

: Administrasi Kependudukan Kecamatan

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

yang tersedia

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.70.272.000,- terserap sebesar Rp.69.071.050,- dengan capaian sebesar 98,29%

66

Kegiatan No. 7.

: Penataan Administrasi Pertanahan

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

5

5

100%

yang tersedia

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.26.554.000,- terserap sebesar Rp.26.549.000,- dengan capaian sebesar 99,98%. Kegiatan

No. 8.

: Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

6

6

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.35.815.000,- terserap sebesar Rp.35.775.000,- dengan capaian sebesar 99,88% Kegiatan : Pembinaan Bangsa No. 9.

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Ideologi

Negara

dan

Kesatuan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

2

2

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.23.187.000,- terserap sebesar Rp.22.368.500,- dengan capaian sebesar 96,47%. Kegiatan No. 10.

: Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

4

4

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.29.690.000,- terserap sebesar Rp.29.670.000,- dengan capaian sebesar 99,93% 67

Kegiatan No. 11.

: Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

6

6

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.33.340.000,- terserap sebesar Rp.33.239.500,- dengan capaian sebesar 99,69%. Kegiatan No. 12.

: Penyelenggaraan Pembinaan Polisi Pamong Praja Kecamatan

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

2

2

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.30.008.000,- terserap sebesar Rp.29.948.000,- dengan capaian sebesar 99,80%. Kegiatan No. 13.

: Pembinaan dan Pengendalian Bantuan Sosial

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

3

3

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.28.828.000,- terserap sebesar Rp.28.828.000,- dengan capaian sebesar 100%. Kegiatan No. 14.

: Pembinaan Pemberdayaan Perempuan

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

3

3

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.27.473.000,- terserap sebesar Rp.27.473.000,- dengan capaian sebesar 100%.

68

Kegiatan No. 15.

: Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

2

2

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.22.045.000,- terserap sebesar Rp.22.035.100,- dengan capaian sebesar 99,95%. Kegiatan No. 16.

: Pembinaan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

5

5

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.22.670.000,- terserap sebesar Rp.22.664.800,- dengan capaian sebesar 99,97%. Kegiatan No. 17.

: Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

6

6

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.40.235.000,- terserap sebesar Rp.40.098.000,- dengan capaian sebesar 99,65%. Kegiatan No. 18.

: Pengkoordinasian dan Pengawasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

3

3

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.31.440.000,- terserap sebesar Rp.30.539.400,- dengan capaian sebesar 97,13%

69

Kegiatan No. 19.

: Pembinaan dan Pengembangan Industri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

3

3

Jumlah Dokemen yang tersedia

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.28.660.000,- terserap sebesar Rp.27.580.000,- dengan capaian sebesar 96,23%. Kegiatan No. 20.

: Pembinaan dan Pengembangan Keparawisataan

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

3

3

Jumlah Dokumen yang tersedia

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.13.038.000,- terserap sebesar Rp.12.737.650,- dengan capaian sebesar 97,69% Kegiatan No. 21.

: Pembinaan dan Pengawasaan Pertambangan, Energi dan Kelistrikan

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

2

2

Jumlah Dokumen yang tersedia

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.20.121.000,- terserap sebesar Rp.19.219.600,- dengan capaian sebesar 95,52% Kegiatan No. 22.

: Pengawasan Perkreditan

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Penyaluran

dan

Pengembalian

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

1

1

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.28.318.000,- terserap sebesar Rp.27.151.000,- dengan capaian sebesar 95,87%.

70

Kegiatan No. 23.

: Pembinaan Koordinasi Bidang Pembangunan

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

13

13

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.74.293.000,- terserap sebesar Rp.74.043.000,- dengan capaian sebesar 99,66%. Kegiatan No. 24.

: Pembinaan dan Peningkatan Masyarakat dalam Perekonomian

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Peran

Serta

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

1

1

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.23.510.000,- terserap sebesar Rp.22.593.000,- dengan capaian sebesar 96,09%. Kegiatan

No. 25.

: Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelaporan Langkah-langkah Penanggulangan Terjadinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

4

4

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.30.039.000,- terserap sebesar Rp.29.527.100,- dengan capaian sebesar 98,29%. Kegiatan No. 26.

: Pengkoordinasian Pelaksanaan Swadaya Masyarakat

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Pembangunan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

4

4

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.29.597.000,- terserap sebesar Rp.22.900.000,- dengan capaian sebesar 77,37%. 71

Kegiatan No. 27.

: Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam dan Pengungsi

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

2

2

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.23.782.000,- terserap sebesar Rp.23.773.500,- dengan capaian sebesar 99,96%. Kegiatan

No. 28.

: Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan Ilmu Teknologi Generasi Muda Keolahragaan, Kepramukaan, Seni, dan Budaya

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

1

1

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.40.967.000,- terserap sebesar Rp.40.666.450,- dengan capaian sebesar 99,26%. Kegiatan No. 29.

: Pembinaan pelaksanaan pengawasan pengendalian perekonomian

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

dan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

4

4

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.22.914.000,- terserap sebesar Rp.22.166.500,- dengan capaian sebesar 96,73%. Kegiatan No. 30.

: Penyelenggaraan Masyarakat

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang tersedia

Penjaringan

Aspirasi

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Dok

1

1

100%

Buku

4

4

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.94.564.000,- terserap sebesar Rp.91.762.600,- dengan capaian sebesar 97,03%. 72

Untuk lebih lengkapnya disajikan dalam tabel 2.1. berikut ini :

73

3. Akuntabilitas Keuangan Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program

dan

kegiatan

dalam

mencapai

sasaran

Kecamatan

Rancabungur tahun 2016 adalah sebesar Rp.2.085.439.000,- dengan realisasi atau terserap sebesar Rp.2.031.840.633,- dengan nilai capaian 97,42%. Sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp.1.993.782.000,dengan realisasi atau terserap sebesar Rp.1.765.276.349,-

dengan

nilai capaian 88,53 %. Untuk keseluruhan belanja pada Kecamatan Rancabungur tahun 2016 mendapat alokasi anggaran APBD dari Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp.4.079.221.000,- dengan rincian sebagai berikut : No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

Sisa

Realisasi

(Rp)

(Rp)

(Rp)

%

A.

Belanja Tidak Langsung

1.993.782.000

1.765.276.349

228.505.651

88,53

B.

Belanja Langsung

2.085.439.000

2.031.840.633

53.598.367

97,42

4.079.221.000

3.797.116.982

282.104.018

93,08

Jumlah

Rincian anggaran dan realisasi APBD ( LRA ) Kecamatan Rancabungur tahun 2016 disajikan dalam lampiran laporan ini. B. Pelaksanaan Tugas Camat Disamping melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Camat juga melaksanakan tugastugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan kepada camat yang meliputi : 1. Bidang Pemerintahan a. Kegiatan Fasilitasi PBB Tahun 2016 Target

Pajak

Bumi

dan

Bangunan

(PBB)

Buku

I

Rp.

200.614.569,- dengan jumlah SPPT 12.324 lembar, realisasi sampai Sepetember 2016 sebesar Rp. 200.614.569,- dan jumlah SPPT. 4.726 lembar, Capaian 35,93 % dengan sisa target PBB Buku I Rp. 357.750.819,- dengan jumlah SPPT 7.598 lembar. Target

Pajak

Bumi

dan

Bangunan

(PBB) Buku

II Rp.

934.804.115,- dengan jumlah SPPT 4.870 lembar, realisasi

74

sampai september sebesar Rp. 338.194.228,- dan jumlah SPPT. 1.785 lembar, Capaian 36,18 % dengan sisa target PBB Buku II Rp. 596.609.887,- dengan jumlah SPPT 3.088 lembar Realisasi PBB Kecamatan Rancabungur

Buku I dan Buku II

Tahun 2016 secara rinci terdapat pada lampiran laporan ini. b. Pelaksanaan Camat sebagai PPATS Pelaksanaan tugas Camat sebagai PPATS sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat nomor 877.140.6.32 tanggal 3 Maret 2009 yaitu sebanyak 602 terdiri dari Akta Jual Beli sebanyak 534 , Akta Hibah sebanyak 52 dan Akta Pembagian Hak Bersama sebanyak 16 buah. 2. Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan

Jum’at

keliling

(JUMLING)

di

Kecamatan

Rancabungur selama tahun 2016 tidak terlaksana, dikarenakan masjid yang diusulkan tidak berbadan hukum. 3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang merupakan tugas pembantuan yaitu membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dalam penertiban Galian C di Kecamatan Rancabungur yang tidak mempunyai ijin. 4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dalam rangka meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa, Kecamatan Rancabungur telah mendapatkan bantuan Pasar Desa yang berada di Desa Bantarjaya dan sedang dikelola oleh BUMDes Bantarjaya, selain itu Kecamatan Rancabungur memiliki POSDAYA (Pos Pemberdayaan Keluarga) yang dibina oleh IPB dan UIKA dan telah banyak dikunjungi oleh Pemerintah Daerah lain dalam rangka Studi Banding. Selain melaksanakan tugas tersebut diatas, Camat juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pendelegasian penandatanganan administrasi pelayanan umum yang terdiri dari :

75

A. Perizinan terdiri atas : 1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk : a. rumah tinggal di luar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas tanah sampai dengan 1.000 M2; b. Kolam

Pemancingan

(IKP)

yang

berdiri

sendiri

tidak

ada

fasilitas/atraksi wisata dengan luas tanah sampai dengan 3.000 M2; dan c. huller/Penggilingan padi. 2. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) untuk : a. rumah tinggal di luar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas bangunan sampai 300 M2; b. kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas bangunan sampai dengan 300 M2; dan c. huller/Penggilingan padi. 3. Izin Spanduk dan Umbul-Umbul di luar ruang; 4. Izin reklame dalam ruang, terdiri dari : a. billboard temple: b. billboard bersinar temple; c. bersuara; d. balon udara; e. benner bahan kain dan partikel; f. spanduk; g. umbul-umbul; h. thin flat; i. animasi; j. megatron; k. neon box; l. poster; dan m. selebaran. 5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro; 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro; 7. Izin Pengangkutan Jenazah atau kerangka ke luar daerah/negeri; 8. Izin Penguburan di lahan pemerintah daerah; 9. Izin Pembangunan atau Penembokan Makam; 76

10. Izin huller/Penggilingan padi. B. Non Perizinan terdiri atas surat keterangan dan rekomendasi izin-izin tertentu serta tanda daftar yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diterbitkan oleh camat.

C. Permasalahan Dalam pelaksanaan tugas Camat di bidang pemerintahan, pembangunan

dan

kemasyarakatan

sesuai

dengan

tugas

dan

KK

dan

fungsinya ada beberapa permasalahan antara lain : 1. Perekaman

data-data

Percetakan/pengesahan

masyarakat KTP

elektronik

untuk masih

terhambat,

dikarenakan jaringan internet yang tidak stabil, Kewenangan perubahan

data

kependudukan

masih

dilakukan

di

Dinas

Kependudukan menjadikan keterlambatan proses perubahan data kependudukan di Kecamatan Rancabungur khususnya

data KK

dan KTP sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan pelayan cepat; 2. Kecamatan Rancabungur

termasuk kepada Kecamatan Pola

Minimal sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor nomor 74 tahun 2008 tentang Kriteria Pola Organisasi Kecamatan dan Keputusan Bupati Bogor Nomor 138/575/Kpts/Huk/2008 tentang Penetapan Kecamatan Pola Maksimal dan Minimal sehingga beban kerja seksi Ekbang terlalu banyak; 3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025,

wilayah Kecamatan Rancabungur tidak boleh ada

galian C, sementara dilapangan masih ada perusahaan galian C yang beroperasi; 4. Rendahnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Rancabungur tahun 2015 disebabkan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada;

77

5. Masih terbatasnya pegawai untuk jabatan pelaksana, dan sarana dan perasarana yang ada; 6. Masih banyaknya Wajib Pajak yang tinggal di luar kota 7. Masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat dan kurangnya pemahaman masyarakat atas hak tanah yang dimiliki; D. Pemecahan Masalah. 1. Memberikan penjelasan kepada pemohon dan melaporkan/diusulkan perubahan data kependudukan di Dinas kependudukan; 2. Mengusulkan kepada dinas terkait untuk mengubah Kriteria pola organisasi Kecamatan. 3. Diberikan sosialisasi terhadap para penambang/pelaku galian C akan bahaya yang ditimbulkan akibat penggalian tersebut, serta diberikan surat teguran dan dibuatkan spanduk pelarangan di area galian C; 4. Melakukan koordinasi dengan Kepala UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor Wilayah Rancabungur mengenai kenaikan NJOP dan dilakukan sosialisasi di setiap pertemuan rapat dengan Kepala Desa dan perangkat desa; 5. Mengusulkan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk penambahan pegawai. 6. Mengirimkan surat tagihan ke alamat yang berangkutan. 7. Melaksanakan Program Bersertifikat tanah milik masyarakat di tahun 2016, pengukuran luas bidang tanahmya masih dalam penyelesaian dan melengkapi persyaratan administrasi surat-suratnya, yang meliputi program Proda untuk tanah pertanian yang dimiliki masyarakat kurang mampu di Desa Rancabungur diselesaikan sebanyak 100 bidang tanah, sedangkan Proda yang diperuntukan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Desa Bantarjaya diselesaikan sebanyak 17 bidang tanah.

78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Target kinerja Kecamatan Rancabungur tahun 2016, dalam mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan yang dialokasikan dalam belanja langsung secara umum telah mencapai 100 % sesuai dengan yang direncanakan, dengan serapan/realisasi anggaran sebesar 97,42 %, dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.079.221.000,- terealisasi sebesar Rp.3.797.116.982,-. Sedangkan dari belanja tidak langsung dianggarkan sebesar

Rp.1.993.782.000,-

terealisasi

Rp.1.765.276.349,-

capaian

sebesar 93,08 %, dan dari belanja langsung dianggarkan sebesar Rp.2.085.439.000,- terealisasi Rp.2.031.840.633,- capaian sebesar 97,42 %. Sebagai bagian penutup dari laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai sasaran yang ingin dicapai. Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Rancabungur Kabupten Bogor untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar dalam memperbaiki program dan kegiatan serta kebijakan

yang

dapat

memacu

pembangunan

di

Kecamatan

Rancabungur. B. Rekomendasi Sebagaimana diketahui dalam pelaksanaan sistem desentralisasi yang berlaku saat ini, kecamatan merupakan ujung tombak pemerintah kabupaten, agar pelayanan pemerintah kabupaten dapat lebih dirasakan secara

nyata

oleh

masyarakat,

alternatifnya

memberdayakan

dan

memfungsikan

kecamatan

mengharuskan sesuai

dengan 79

kapasitasnya. Untuk kepentingan dimaksud perlu mempertimbangkan halhal sebagai berikut : 1. Meninjau kembali Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah khususnya untuk Kecamatan Rancabungur kaitan dengan penyesuaian dinamika pembangunan wilayah; 2. Meninjau kembali keberadaan UPT dengan penetapan wilayah kerjanya, karena yang terjadi seperti sekarang ini sulit untuk berkoordinasi; 3. Meninjau kembali pemberlakuan pola keuangan bagi kecamatan, dengan memberikan kesempatan penganggaran yang lebih memadai sesuai dengan kapasitas tugas dan kegiatan ril di lapangan, karena ketentuan anggaran yang diberlakukan bagi kecamatan saat ini tidak mempraktekkan anggaran berbasis kinerja, tetapi hanya sebatas penyesuaian form saja; 4. Menata kembali agenda-agenda kegiatan di tingkat kabupaten yang melibatkan kehadiran camat dan perangkat kecamatan, yang selama ini frekuensinya terlalu padat, perangkat

kecamatan

bahkan terjadi hampir seluruh

diharuskan

menghadiri

rapat

di

tingkat

kabupaten pada hari yang sama.

CAMAT RANCABUNGUR

H. ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM PEMBINA NIP. 19671004 199212 1 001

80