BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Komponen pengembangan kapasitas (Capacity Building) merupakan salah satu pilar program PNPM Mandiri Perkotaan, karena program ini yang meyakini bahwa pembelajaran merupakan inti dari sebuah proses. Dengan keyakinan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa seluruh tahapan siklus PNPM Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah adalah proses pembelajaran itu sendiri. Oleh sebab itu, salah satu fokus PNPM Mandiri Perkotaan adalah kegiatan pengembangan kapasitas (capacity building) yang menjadi salah satu sarana strategis untuk menjadi roda penggerak awal, dan tahapan siklus program. Menjawab tantangan kebijakan program PNPM Mandiri Perkotaan dan menyikapi kebutuhan optimalisasi program dan kinerja CB selanjutnya, maka komponen CB harus melakukan upaya nyata meningkatkan daya guna dan daya hasil intervensi kegiatan. Berdasarkan analisa kegiatan pengembangan kapasitas, selama ini pelaku masih memiliki pemahaman yang parsial mengenai implementasi pengembangan kapasitas hanya sebatas intervensi kegiatan pelatihan di kelas saja, padahal masih banyak media lain yang dapat digunakan menjadi media pengembangan kapasitas, diantaranya komunitas belajar. Komunitas belajar adalah salah satu wahana intervensi pengembangan kapasitas yang digerakkan secara informal bagi konsultan, pelaku, mitra dan target group PNPM Mandiri Perkotaan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Komunitas belajar ini dapat dilakukan di berbagai tingkatan, diantaranya : a. Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK/D). Forum belajar di tingkat komunitas, kegiatan ini perlu digerakkan kembali oleh Fasilitator Kelurahan (faskel) sejak awal kegiatan siklus kelurahan bergulir. Aktivitas KBK/D dilakukan dalam kegiatan rembug – rembug pada tahapan siklus dan diskusi – diskusi lain untuk membahas setiap perkembangan dan persoalan yang dihadapi warga kelurahan/desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan. b. Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) . Forum belajar di tingkat kota/kab. Korkot dan TKPKD berperan mendorong terbangunnya KBP sejak awal kegiatan siklus kota bergulir. Aktivitas KBP dilakukan dalam daur program pembangunan di tingkat kota/kab yang difasilitasi dalam kegiatan siklus kota melalui diskusi tematik, kajian – kajian penanggulangan kemiskinan, advokasi kebijakan dan anggaran dan belajar dari kegiatan pelaksanaan siklus di tingkat kelurahan/desa. c. Komunitas Belajar Nasional (KBN) . Forum belajar bagi berbagai pihak yang mempunyai komitmen bagi penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat.
1
Pengembangan KBN didorong oleh executing agency dibantu oleh advisory dan Konsultan Manajemen Pusat (KMP). d. Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK). Forum belajar dii jajaran konsultan pelaksana baik pada PNPM Mandiri Perkotaan maupun PNPM. Pengembangan KBIK difasilitasi oleh penanggungjawab kegiatan pada masing – masing tingkatan. Aktivitas pembelajaran dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat Tim Fasilitator, Korkot, OSP sampai KMP. Pembahasan dalam KBIK menyangkut masalah – masalah yang dihadapi di lapangan baik untuk penguatan substansi maupun managerial. Saat ini berdasarkan strategi pengembangan kapasitas, komunitas belajar ini dijadikan sebagai media pengembangan kapasitas ditingkat Pusat, OSP sampai tingkat Kota/Kabupaten, sehingga semua pelaku konsultan di jajaran OSP dan koordinator Kota/Kabupaten berkewajiban memfasilitasi kegiatan KBIK ini dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka pedoman operasi baku ini disusun. B. Substansi KBIK Kelompok belajar internal konsultan adalah forum pembelajaran yang dilaksanakan oleh konsultan baik ditingkat KMP, OSP maupung Korkot/Askorkot. Kebiasaan yang tidak baik terjadi sebelumnya, KBIK menjadi rapat koordinasi, hanya membahas dan menagih progres lapang. KBIK adalah media pengembangan kapasitas bagi para pelaku konsultan yang tidak bisa diperoleh melalui kegiatan pelatihan atau media lainnya. Dalam kegiatan KBIK dapat di bahas hal-hal sebagai berikut diantaranya : a. Pembahasan pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis, POB yang belum dibahas dalam kegiatan pelatihan. b. Pembahasan materi-materi penguatan terhadap hasil analisa capaian KPI di data SIM serta analisa terhadap fakta yang terjadi dilapangan. c. Refleksi dan penguatan motivasi untuk membangun integritas pendampingan. d. Penggalian ide-ide baru yang inspiratif dalam rangka memperkuat peran konsultan dalam pendampingan e. Peningkatan kapasitas pelaku. f. Materi lainnya
C. Mengapa POB Diperlukan a. Untuk Meningkatkan kemampuan personil konsultan (OSP dan koordinator Kota/Kabupaten) dalam memfasilitasi kegiatan KBIK sehingga pemahaman, keterampilan dan motivasi personil konsultan semakin meningkat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. b. Sebagai pedoman bagi para pelaku agar mampu mengelola kegiatan KBIK lebih efektif dan efisien, mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi sehingga kegiatan KBIK dapat terlaksana dengan baik. c. Untuk memberikan pemahaman kepada pelaku bahwa dana kegiatan KBIK yang disediakan oleh program merupakan stimulan untuk menunjang proses
2
belajar dan masih terbuka ruang untuk mengoptimalkan sumber pendanaan lain. d. Menguatkan kualitas KBIK e. Menjaga kualitas output KBIK f. Menjaga keberlanjutan KBIK
D. Pelaku dan Tujuan 1. OSP Provinsi a. OSP provinsi memiliki pemahaman dan keterampilan untuk mengelola kegiatan KBIK ditingkat OSP provinsi b. Agar OSP dan provinsi dapat dipastikan memiliki sistem yang kuat untuk melakukan pengendalian progres dan kualitas pelaksanaan kegiatan KBIK. c. Agar OSP dan provinsi dapat memastikan masing-masing Korkot/Askorkot mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam memfasilitasi kegiatan KBIK. 2. Koordinator Kota/Askorkot a. Korkot/Askorkot memiliki pemahaman dan keterampilan untuk mengelola kegiatan KBIK dengan baik. b. Korkot/Askorkot mampu untuk meningkatkan keswadayaan dan mencari alternatif lain dalam pengembangan kegiatan KBIK c. Agar korkot/askorkot dapat memastikan masing-masing tim faskel mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam memfasilitasi kegiatan KBIK.
E. Keluaran yang diharapkan a. Kegiatan KBIK terencana, terorganisir dan terkendali dengan baik sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal b. Pelaku mampu mengelola kegiatan KBIK termasuk laporan pertanggungjawabannya dengan baik F. Indikator kegiatan KBIK Kegiatan KBIK dapat dikatakan terlaksana dengan baik, apabila memenuhi indikator berikut ini: No 1
Keluaran Kegiatan KBIK terencana, terorganisir dan terkendali dengan baik sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal
Indikator 1. OSP dan Korkot memiliki dan paham POB kegiatan KBIK 2. OSP dan Korkot menyiapkan KAK untuk setiap pelaksanaan kegiatan KBIK dan mengirimkan (rekafitulasi kegiatan KBIK Kota/Kabupaten & KAK KBIK OSP) ke KMP 3. Tersedianya kurikulum dan bahan materi yang akan di berikan pada saat kegiatan KBIK
3
2
Pelaku mampu mengelola kegiatan KBIK termasuk laporan pertanggungjawabannya dengan baik
4. Stimulan anggaran kegiatan KBIK sudah cair ke OSP/Korkot sebelum pelaksanaan kegiatan KBIK 1. Kegiatan KBIK terlaksana sesuai jadwal dan KAK yang diajukan 2. Fasilitasi kegiatan KBIK melibatkan pemandu nasional konsultan dan pemandu nasional aparat Pemda 3. Seluruh peserta dapat terlibat aktif dalam kegiatan KBIK 4. Adanya daftar hadir dan notulensi hasil kegiatan KBIK
4
BAB II LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL BAKU A. Alur Pengelolaan Kegiatan KBIK 1 Identifikasi Kebutuhan Belajar
2 Penyusunan Kurikulum dan Bahan Materi Minimal 10 hari sblm pelaksanaan
3
Pengajuan Surat & KAK KBIK ke KMP
Perbaikan
Feedback, Konsultasi by Email/ Phone
Paling lambat 7 hari sblm pelaksanaan
NO
yes
4 Rekomendasi KMP
5 Konsolidasi Pemandu
Paling lambat 1 hari sblm pelaksanaan
6 Pelaksanaan KBIK Paling lambat 2 minggu sblm pelaksanaan
7 Laporan Kegiatan ditayang di Web
5
B. Penjelasan Alur pengelolaan kegiatan KBIK No I
Kegiatan
Uraian Kegiatan
Pelaku
Out Put
Perencanaan 1
Identifikasi Kebutuhan Belajar
1. OSP menjelaskan POB pengelolaan kegiatan KBIK 2. Melakukan identifikasi kebutuhan belajar, (proses identifikasi kebutuhan belajar didasarkan kepada beberapa hal, diantaranya : a. Data SIM b. Tahun Siklus c. Fakta lapang d. kapasitas yang dibutuhkan peserta 3. Merumuskan prioritas kebutuhan belajar yang akan di berikan pada saat kegiatan KBIK
1. 2. 3. 4.
KMP OSP Korkot Askorkot
2
Penyusunan Kurikulum dan Bahan Materi
1. Setelah rumusan daftar prioritas kebutuhan belajar, disusunlah kurikulum pembelajaran yang akan dilakukan dalam kegiatan KBIK (dalam kurikulum dirumuskan materi, tujuan belajar, metode dan media yang akan digunakan, waktu yang dibutuhkan untuk setiap materi). Beberapa kurikulum akan ditentukan oleh KMP 2. Menyiapkan bahan materi dari kurikulum yang sudah dirumuskan 3. Apabila memungkinkan, menyusun session guide sederhana agar tujuan belajar dapat tercapai dengan baik
1. 2. 3. 4.
3
Pengajuan surat dan KAK KBIK ke KMP
1. OSP/Korkot menyusun KAK pelaksanaan KBIK (dalam KAK sudah disusun Rencana anggaran biaya (RAB),
1. OSP 2. Korkot
KMP OSP Korkot Askorkot
1. OSP dan Korkot memahami POB pengelolaan kegiatan KBIK 2. Hasil analisa kebutuhan belajar berdasarkan capaian Data SIM/tahun siklus/fakta lapang 3. Daftar prioritas kebutuhan belajar berdasarkan hasil analisa
1. Tersusunnya kurikulum pelaksanaan KBIK 2. Adanya bahan materi yang akan disampaikan 3. Session guide sederhana pelaksanaan KBIK
1. KAK pelaksanaan KBIK tingkat Kota/Kabupaten 2. KAK pelaksaan KBIK hasih
6
No
Kegiatan
Uraian Kegiatan
Pelaku
pemandu yang akan memfasilitasi KBIK, waktu dan tempat pelaksanaan, jadwal, peserta, dll) 2. OSP menyusun KAK induk pelaksanaan KBIK ke KMP 3. OSP membuat surat pengajuan KAK pelaksanaan KBIK yang di tandatangani oleh Team Leader 4
Rekomendasi KMP
II
Pelaksanaan
1
Konsolidasi pemandu
Out Put akumulasi KAK Tingkat Kota/Kabupaten 3. Surat pengajuan KAK pelaksanaan KBIK
1. KMP akan mengeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan KBIK
1. KMP
1. Surat rekomendasi pelaksanaan KBIK
1. Pelaksanaan technical meeting/konsolidasi pemandu minimal satu hari sebelum pelaksanaan KBIK, dengan melibatkan peserta yang terdiri dari para pemandu, dan Korkot. Adapun agenda rapat teknis dan konsolidasi pemandu antara lain :
1. Korkot 2. Pemandu Nasional Konsultan 3. Pemandu nasional Pemda
1. OSP/Korkot siap melaksanakan kegiatan KBIK
2. Mengecek kesiapan pelaksanaan KBIK dari mulai kelayakan tempat, ketersediaan sumber daya, kesiapan bahan materi, dan hal teknis lainnya. 3. Pembahasan modul/bahan materi dan memantapkan media serta metode yang cocok untuk digunakan pada kegiatan KBIK 4. (kegiatan KBIK wajib melibatkan pemandu nasional konsultan dan aparat Pemda, dan dianjurkan untuk mengundang
7
No
Kegiatan
Uraian Kegiatan
Pelaku
Out Put
narasumber (Narasumber adalah orang yang diundang secara khusus karena alasan kompetensinya untuk memberikan materi tertentu. Narasumber yang diundang dari luar program harus dipastikan terlebih dahulu mendapatkan penjelasan-penjelasan umum terkait program dan tugas-tugas konsultan) 2
Pelaksanaan KBIK
1. OSP/Korkot dan pemandu nasional memfasilitasi kegiatan KBIK
1. OSP 2. Korkot 3. Pemandu nasional 4. peserta
3
Laporan kegiatan penayangan di web
1. Korkot 1. Korkot membuat dan 2. OSP mengirimkan laporan 3. KMP (notulensi kegiatan KBIK) paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan kegiatan ke OSP 2. OSP membuat dan mengirimkan laporan (notulensi pelaksanaan kegiatan KBIK) ke KMP paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan kegiatan 3. KMP mengakumulasi dan menganalisa laporan hasil pelaksanaan KBIK 4. KMP menayangkan hasil dan progress pelaksanaan KBIK di web site PNPM Mandiri Perkotaa
1. peserta paham terhadap materi KBIK 2. daftar hadir 3. catatan proses (notulensi) pelaksanaan KBIK 4. Berita Acara Pelaksanaan KBIK 1. Laporan (notulensi) pelaksanaan KBIK Tingkat Korkot 2. Laporan pelaksanaan KBIK OSP 3. Laporan KBIK oleh KMP 4. Laporan ditayang di Web site (rekapitulasi progress pelaksanaan KBIK)
8
C. Peserta Peserta KBIK adalah sebagai berikut : a. Ditingkat Provinsi: Satker, Pemandu Nasional Pemda, Program Director, Team Leader, Tenaga ahli, Korkot/Askot Mandiri. b. Ditingkat Kota/kabupaten: Satker Kota, Pemandu nasional Pemda, koordinator Kota/Askorkot Mandiri, Askorkot, Tim Fasilitator. D. Pelaksana Pelaksana kegiatan KBIK adalah: a. Ditingkat Provinsi, Team Leader dengan penugasan khusus kepada Tenaga Ahli Pelatihan b. Ditingkat Kota/kabupaten, koordinator Kota/Askorkot Mandiri Kegiatan KBIK ini akan menjadi salah satu indikator penilaian Kota/kabupaten dan Provinsi. Dalam hal pelaksanaan KBIK, baik ditingkat Provinsi maupun Kota/kabupaten, maka KMW dan Korkot wajib mengundang Kepala Satker PBL Provinsi dan Satker PIP Kota/Kabupaten serta melibatkan pemandu nasional aparat Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi kegiatan tersebut, sehingga pemahamannya sama dengan pemahaman konsultan. E. Pembiayaan Untuk memberikan pemahaman kepada pelaku bahwa dana kegiatan KBIK yang disediakan oleh program merupakan stimulan untuk menunjang proses belajar dan masih terbuka ruang untuk mengoptimalkan sumber pendanaan lain. Sumber pembiayaan kegiatan KBIK berasal dari kontrak OSP (selama 6 kali dalam satu tahun), biaya tersebut digunakan untuk sebagai berikut : - Makan & konsumsi - Photo copy modul dan bahan bacaan - Peralatan yang mendukung kegiatan KBIK F. Monitoring Pelaksanaan KBIK Monitoring pelaksanaan KBIK akan dilakukan oleh Team Leader OSP atau Tenaga Ahli Pelatihan pada setiap pelaksanaan KBIK. OSP melalui Tenaga ahli pelatihan bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan dan capaian substansi. OSP berkewajiban melakukan uji petik terhadap pelaksanaan kegiatan KBIK ditingkat Kota/Kabupaten. KMP akan melakukan monitoring pelaksanaan KBIK melalui uji petik dan teleconference ke pelaku dan peserta kegiatan KBIK secara berkala.
9
Lampiran Pokok Bahasan Pelaksanaan Kegiatan KBIK Pelaksanaan Kegiatan KBIK Ke-1 No
Pokok Bahasan
Tujuan Pembejalaran
Waktu
1
Penguatan siklus Pembangunan Partisipatif
1. Memetakan hasil capaian siklus masyarakat berdasarkan data SIM dan capaian KPI (sebelumnya OSP/korkot sudah memetakan dan menganalisa capaian hasil siklus dari data SIM dan capaian KPI kota/kabupaten yang bersangkutan) 2. Melakukan refleksi bersama, apakah memuaskan atau jauh dari harapan, apa saja kelemahannya, apa yang harus diperbaiki? 3. Penguatan siklus (pilihan) a. refleksi 3 tahunan b. refleksi kemiskinan c. Pemilu ulang BKM 4. Simulasi teknik perencanaan partisipatif (pemetaan swadaya dan penyusunan PJM Pronangkis)
10 JPL
2
Penguatan Pelaku
1. Membangun intregritas agar pendamping betul betul membangun kesadaran di masyarakat terhadap pelembagaan siklus 2. Mendorong agar pendamping mampu membangun modal sosial di masyarakat (mendorong untuk melibatkan orang mampu dan miskin terlibat dalam kegiatan). 3. Mendorong agar fasilitator mampu mendampingi masyarakat dalam kontrobusi pencapaian MDGs.
peran
Pelaksanaan Kegiatan KBIK Ke-2 No 1
Pokok Bahasan Penguatan kelembagaan BKM
Tujuan Pembelajaran 1. Memetakan jumlah kategori BKM Awal, Berdaya, Mandiri dan menuju madani di wilayah kota/kabupaten (sebelumnya korkot sudah memetakan dan menganalisa data tersebut) 2. Melakukan refleksi bersama mengapa capaiannya seperti data tersebut, apa saja kelemahan yang paling banyak terjadi berdasarkan penilaian kinerja kelembagaan. 3. Menyepakati target yang ingin diwujudkan selama beberapa waktu ke depan terhadap kategori tersebut 4. Membahas strategi dan komitmen bersama untuk mewujudkan target.
Waktu 10 JPL
10
No
Pokok Bahasan
Tujuan Pembelajaran
Waktu
5. Penguatan petunjuk teknis tinjauan partisipatif 6. Melakukan simulasi penilaian kinerja kelembagaan BKM dan analisa terhadap hasil penilaian kinerja kelembagaan BKM 7. Pembahasan POB penguatan kelembagaan masyarakat 8. Pembahasan POB kegiatan sosial
Pelaksanaan Kegiatan KBIK Ke-3 No 1
2
Pokok Bahasan Penguatan kapasitas Masyarakat (sosialisasi dan pelatihan)
Best Practices
Tujuan Pembelajaran 1. Melakukan refleksi bersama terhadap capaian kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang telah dilakukan (berdasarkan hasil evaluasi, bahwa masyarakat saat ini tidak banyak yang mengetahui PNPM Mandiri Perkotaan) 2. Pembahasan strategi sosialisasi dan pelatihan 3. Penguatan kegiatan sosialisasi dengan menggunakan media warga 4. Penguatan kapasitas Fasilitator untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas di masyarakat tanpa ada dana fixed cost 1. Membuka bersama best practices yang ada di web site PNPM Mandiri Perkotaan 2. Membahas salah satu best practices yang menjadi pilihan bersama 3. Mendiskusikan pembelajaran apa yang dapat di terapkan di wilayahnya dari best practices tersebut 4. Penguatan bagaimana menulis best practices dengan baik
Waktu 7 JPL
3 JPL
11
