BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun spiritual. Masyarakat yang adil dan makmur akan tercapai apabila negara dapat memberi peluang bagi seluruh masyarakat untuk mendapat pekerjaan, karena dengan bekerja bagi masyarakat saat ini dapat menopang dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa: “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal ini mengandung arti setiap orang yang bekerja berhak mendapat upah yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup dan berhak memperoleh hakhak yang telah diatur pemerintah. Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh disemua sektor. Mengingat tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Di sisi lain peran tenaga kerja juga semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang akan dihadapi maka perlu adanya perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan 1
2
kesejahteraannya. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, salah satunya penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) didefinisikan sebagai suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit dan lain-lain. Program jaminan sosial tidak hanya di peruntukkan bagi tenaga kerja itu sendiri, akan tetapi diperuntukkan pula bagi keluarganya apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan ataupun meninggal dunia. Dalam pelaksanaanya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja haruslah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja harian lepas yang diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
Republik
Indonesia
Nomor
44
Tahun
2015
tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan bervariasinya kebutuhan masyarakat, pelaku pekerjaan konstruksi dituntut untuk melakukan optimasi dalam setiap pekerjaannya. Dalam pelaksanaannya, para pelaku konstruksi seperti kontraktor dan owner harus menghadapi berbagai macam resiko yang dapat memperlambat ataupun menggagalkan pekerjaan konstruksi, sehingga dibutuhkan suatu cara untuk menangani resiko tersebut. Sedangkan industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi.
3
Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal‐hal yang berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi seperti lokasi kerja yang berbeda‐beda, terbuka dan dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi, serta banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak terlatih. Ditambah dengan manajemen keselamatan kerja yang sangat lemah, akibatnya para pekerja bekerja dengan metode pelaksanaan konstruksi yang beresiko tinggi. Resiko tersebut perlu mendapatkan penanganan yaitu dengan menerapkan manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan cara mengidentifikasi resiko untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh resiko. Setiap kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai macam kerugian. Di samping dapat mengakibatkan korban jiwa, biaya‐biaya lainnya adalah biaya pengobatan, kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja, premi asuransi, dan perbaikan fasilitas kerja. Terdapat pula biaya‐biaya tidak langsung yang merupakan akibat dari suatu kecelakaan kerja yaitu mencakup kerugian waktu kerja (pemberhentian sementara), terganggunya kelancaran pekerjaan (penurunan produktivitas), pengaruh psikologis yang negatif pada pekerja, memburuknya reputasi perusahaan, denda dari pemerintah, serta kemungkinan berkurangnya kesempatan usaha (kehilangan pelanggan pengguna jasa). Biaya‐biaya tidak langsung ini sebenarnya jauh lebih besar daripada biaya langsung. Sehingga untuk menangani permasalahan kecelakaan kerja, para pelaku konstruksi mengalihkan resiko tinggi akibat kecelakaan kerja melalui suatu program Jaminan Kecelakaan Kerja yang berada dibawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Penyelenggara asuransi sosial yang dibentuk pemerintah dalam hal ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terbagi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan
yang
menggantikan
PT.
Askes,
sedangkan
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang menggantikan PT. Jamsostek.
4
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan publik yang meberikan jaminan sosial tenaga kerja dimana programnya wajib diikuti setiap orang (pemberi kerja dan pekerjanya) termasuk tenaga asing yang paling singkat 6 (enam) bulan bekerja di Indonesia, CPNS dan PNS, Anggota TNI dan POLRI, pejabat negara, pegawai pemerintah non peawai negeri, prajurit siswa TNI dan peserta didik POLRI. Produk dan layanan BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Program Jaminan Jasa Konstruksi, Program Tenga Kerja Bukan Penerima Upah. Salah satu program jaminan untuk sektor usaha jasa konstruksi dari BPJS Ketenagakerjaan adalah Program Jaminan Jasa Konstruksi yang memberikan jaminan terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu. Sehingga wajib bagi pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) mendaftarkan pekerjanya dalam Program Jaminan Jasa Konstruksi agar mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Terdapat beberapa prosedur yang dilakukan dalam pendaftaran Program Jaminan Jasa Konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan. Prosedur pendaftaran dan pembayaran dibuat semudah mungkin sehingga perusahaan dan tenaga kerja tidak mengalami kesulitan. Adapun syarat-syarat yang sudah ditetapkan harus terpenuhi agar mempermudah dalam pemrosesan pendaftaran dan pembayaran program jaminan. Hal ini bertujuan untuk memberi kepuasan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga diharapkan peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapat pelayanan semaksimal mungkin. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan pengamatan guna mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran dan pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi secara lebih spesifik. Penulis mengadakan praktek kerja lapangan atau magang di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Surakarta dengan mengambil judul “PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PROGRAM JAMINAN JASA KONSTRUKSI DI BADAN
5
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG SURAKARTA”
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Prosedur Pendaftaran Dan Pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi
Di
Badan
Penyelenggara
Jaminan
Sosial
(BPJS)
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta ?
C. Tujuan Pengamatan Pembuatan laporan ini bertujuan sebagai berikut : 1. Tujuan Operasional Untuk mengetahui prosedur pendaftaran dan pembayaran program jaminan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Surakarta. 2. Tujuan Fungsional Agar hasil pengamatan bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik
untuk
pengetahuan
maupun
sebagai
pertimbangan
dalam
pengambilan keputusan. 3. Tujuan Individual Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh sebutan Ahli Madya Program Diploma III Manajemen Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Pengamatan Manfaat yang dapat diambil dari pengamatan ini adalah mampu memberikan wawasan dalam masyarakat umum, ilmu administrasi, pendidikan, bagi internal perusahaan dan bagi pengamat sendiri.
6
1. Manfaat bagi penulis Menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, serta dapat memberikan pengetahuan tentang prosedur pendaftaran dan pembayaran program jaminan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Surakarta. 2. Manfaat bagi masyarakat umum Dapat menjadi suatu referensi bagi masyarakat umum untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur pendaftaran dan pembayaran program jaminan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Surakarta. 3. Manfaat bagi Universitas Sebelas Maret Surakarta Dapat menjadi acuan dalam penyusunan tugas akhir serta untuk menambah ilmu pengetahuan. 4. Manfaat bagi BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Surakarta Dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi prosedur pendaftaran dan pembayaran program jaminan jasa konstruksi dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
