BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I – PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam berbagai aspek, pemerintah telah merumuskannya dalam peraturan perundang-undangan diantarnya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan diimplementasikannnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada setiap Instansi Pemerintah, diharapkan bisa mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengadilan Negeri Jambi merupakan kawal depan ( voor-post ) Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan bagi pencari keadilan. Berdasarkan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jambi mencakup : bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, pidana, tipikor dan hubungan industrial. Pengadilan Negeri Jambi sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2015 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2015 dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015 serta sebagai acuan untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Jambi pada tahun-tahun mendatang. Penerapan SAKIP tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Rencana Strategis Periode 2015 -2019. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya penyelenggaraan lembaga peradilan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Untuk itulah Pengadilan Negeri Jambi menyususun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

LAKIP PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2015

1

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TUGAS POKOK Pengadilan Negeri Jambi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di provinsi Jambi berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat banding yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI  Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Negeri dalam tingkat banding dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.  Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan yang berada di wilayah hukumnya, baik mengyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.  Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara, administrasi umum serta pembangunan.  Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.  Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.  Fungsi lain-lain, yakni Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan. Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Jambi sebagai berikut :


2

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jambi KETERANGAN :

KETUA Dr. ZULFAHMI, SH., M.Hum

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

HAKIM ROHENDI, SH., MH HARI WIDODO, SH., MH SRI WARNI WATI, SH., MH MANSUR, Bc.Ip., SH., MH PALUKO HUTAGALUNG, SH., MH LUCAS SAHABAT DUHA, SH., MH SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH., MH ANRY WIDYO LAKSONO, SH., MH RUDITO SUROTOMO, SH., MH

WAKIL KETUA TAJUDIN, SH

PANITERA SRI BANOWO, SH., MM

GARIS TANGGUNG JAWAB

:

GARIS KOORDINASI

:

SEKRETARIS KASWAN, SH

WAKIL PANITERA MUHAMAD ANAS, SH

PANMUD PIDANA KAHFI A. LUTFI, SH

LAKIP

PANMUD PERDATA YUNARDI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI 1. EFFENDI 2. SUDIHARTATI 3. SYAMSURIZAL 4. HASBI J. TUMANGGOR PENGADILAN5. NEGERI JAMBI TAHUN 6. HARTANUDDIN 7. DIAN WAHYUDI 8. HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md 9. BOY ORISAL, SH 10. RIANTO, SH 11. ASWIRMAN, SH 12. ANANDA MUNES SUYADI, SH 13. FERDINAND EFRATA, SH 14. SUHIRTA, SH 15. RISA FITRIYANI, SH 16. ERMIYATI MARLINA S, SH

PANMUD HUKUM NIZOM, SH

2015

KASUBBAG PITP SARNOWATI

KASUBBAG KEPEG & ORTALA EMSOR INDI

3 1. 2. 3. 4. 5. 6.

JURUSITA ROBERT SIBARANI TRI MULYADI EFFREDI BULYANI SRI WAHYUNINGSIH BAHARUDDIN

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN SYAFRI

Pengadilan Negeri Jambi dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim Pengadilan Negeri mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera/Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian structural terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan, Kelapa Sub Bagian Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Umum. Yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera Sekretaris. Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Jambi sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Jambi adalah sebagai berikut : 1. Ketua sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu, meneruskan suatu perkara banding ke Pengadilan Tinggi, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumya untuk dijadikan regional data bank. 2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya dan selaku koordinator pengawasan. 3. Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu LAKIP PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2015

4

yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepda Hakimhakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 4. Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat – surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepanitera, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri. 5. Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. 6. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menerima dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi. 7. Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register disertai catatan singkat tentang isinya, menerima dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi. 8. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan, serta menerima adanya pengaduan / laporan. LAKIP PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2015

5

9. Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusun arsip dan pembinaan administrasi kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Negeri Jambi. 10. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan adalah melaksanakan tugas penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. 11. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tatalaksana adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Jambi dan perumusan kebijakan fasilitas kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Sub Bagian Umum Dan Keuangan adalah membina dan melaksanakan Urusan tata usaha, dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan sebagian tugas dibidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Jambi dan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari siding, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana, maupun perdata serta berkoordinasi dengan petugas IT untuk dimuat di dalam website Pengadilan Negeri Jambi bila telah selesai dimutasi. 14. Jurusita mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingat pertama.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jambi selama tahun 2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pengantar Ikhtisar Eksekutif BAB I

Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Jambi dan tentang Lakip, yang berisikan antara lain : a. Latar Belakang, b. Tugas dan Fungsi, c. Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Jambi dan d. Sistematika Penyajian.


6

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan yang berisikan antara lain : a. Rencana Strategis 2011 -2015 (1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok), b. Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Kinerja Tahun 2015

BAB III

Akuntabilitas Kinerja menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Jambi yang terdiri dari : a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), b. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, c. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV

Penutup yang terdiri dari : a. Kesimpulan, b. Saran-saran.

LAMPIRAN, berisi antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jambi, 2. Indikator Kinerja Utama (IKU), 3. Matrik Renstra 2011-2015, 4.Rencana Kinerja Tahunan 2015,5. Penetapan Kinerja Tahun 2015, 6.Pegukuran Kinerja , 7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


7

BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2011-2015 Tahun 2015 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Jambi tahun 2011-2015. Renstra Pengadilan Negeri Jambi merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, mis, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Jambi, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 1. VISI DAN MISI VISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Pengadilan Negeri Jambi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipasif, dan inovatif serta produktif. Dengan demikian Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan Pengadilan Negeri Jambi dalam jangka panjang. Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Mahkamah Agung, serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi , serta menjawab berbagai tuntutan yang berkembang baik dilingkungan internal dan eksternal, maka perlu dirumuskan visi organisasi Pengadilan Negeri Jambi yang merupakan kesepakatan bersama mewujudkan kondisi dan situasi Pengadilan Negeri Jambi yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang akan dituangkan dalam rencana strategis. Oleh karena itu visi Pengadilan Negeri Jambi mengacu pada Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut : “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” MISI Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu focus, dan menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jambi. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Pengadilan Negeri Jambi, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan dicapai dimasa-masa yang akan datang.


8

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Pengadilan Negeri Jambi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jambi seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Jambi dan badan peradilan lainnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi memenuhi butir 1 dan 2 diatas. SASARAN STRATEGIS Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, hasil Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Jambi mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jambi sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesbilitas putusan hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kualitas pengawasan 6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Jambi telah menetapkan Kinerja Utama dan Indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis . LAKIP PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2015

9

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pengadilan Negeri Jambi TUJUAN 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1. Peningkatan penyelesaian perkara

PENJELASAN INDIKATOR KINERJA

a. Persentase sisa perkara yang a. Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan diselesaikan 1. Pidana, 2. Perdata, 3. dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Tipikor, 4. PHI b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. b. Perbandingan perkara yang diselesaikan Pidana, 2. Perdata, 3. Tipikor, 4. PHI dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) c. Persentase perkara yang diselesaikan c. Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu Pidana, 2. Perdata, 3. Tipikor, 4. PHI maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)

2. Peningkatan Hakim

aksesbilitas

putusan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1.

1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


10

Banding, 2. Kasasi, 3. Peninjauan Kembali

a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.

Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum (kasasi / PK) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen

a. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding

1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat badan peradilan terhadap peradilan (acces to justice)

b. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

b. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1. Pidana, 2. Perdata, 3. Tipikor, 4. PHI

c. Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk

a. Persentase perkara diselesaikan

a. Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk

prodeo

yang

b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

2. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri 3. Peningkatan kualitas pengawasan Jambi dan badan peradilan dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas


11

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

b. Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Banding, dengan perkara yang sudah diminutasi.

masyarakat

a. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

b. Persentase temua hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

b. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah temuan yang dilaporkan

4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia


12

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

a. Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus /bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

b. Perbandingan antara SDM non Teknis yang lulus/bersertifikat diklat kepemimpinan, Sertifikat Pengadaan barang dan Jasa

c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan

c. Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus atau Hakim Negeri dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Jambi, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program-program dan kegiatan pokok tersebut adalah : 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal : a. Peningkatan penyelesaian perkara, b. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim . c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Peradilan Urusan Administrasi . Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis : a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Peningkatan kualitas pengawasan c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)


13

Hubungan Program, Kegiatan pokok, sasaran, dan IKU dapat dilihat table berikut ini : Table 2. Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan Pengadilan Negeri Jambi Program

KEGIATAN POKOK

Peningkatan manajemen peradilan umum

Peningkatan manajemen peradilan umum

SASARAN Strategis 1. Peningkatan penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

4. Peningkatan aksesbilitas masyarakatt terhadap peradilan (acces to justice) 5. Peningkatan kualitas pengawasan

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan 3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Banding, 2. Kasasi, 3. Peninjauan Kembali 1. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 2. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 2. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti 1. 2. 3.

persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan


14

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Jambi tahun 2015 memuat angka target kinerja tahun 2015 untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasan dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2015.Selain itu,dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kineerja yang akan diwujudkan oleh orgaisasi (performance aqreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2015 No

1.

Tabel 3. Rencana Kinerja RENCANA KINERJA

Sasaran

Peningkatan Penyelesaian perkara

Indikator

a.

b.

c.

2.

3.

4.

5.

6.

Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan kualitas SDM

Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali

Target

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

a.

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

100%

b.

Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

c.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

1:11

a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

b.

Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

a. b.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

a.

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

b. c.

Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan

100%

100% 100% 100% 100%


15

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Jambi tahun 2015 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penetapan kinerja disusun berdasarkan rencana kinerja tahun 2015 yang disusun pada awal tahun 2015. Namun dengan adanya hasil reviu Renstra 2011-2015 dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Jambi pada pertengahan tahun 2015, maka penetapan kinerja Mahkamah Agung tahun 2015 menyelaraskan sasaransasaran hasil reviu yang akan dicapai Pengadilan Negeri Jambi tahun 2015. Table 4. Penetapan Kinerja PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2015 No

1.

Sasaran


Indikator

a.

b.

c.

2.

3.



a. b. c.

4.

5.



a. b.

a. b.

6.


a. b. c.

Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Target

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1:11

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

100%

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan

100%

100%

100%

100% 100%

Anggaran : Rp 10.731.911.000,- ( sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)


16

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Capaian kinerja Pengadilan Negeri Jambi tahun 2015 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari Renstra Pengadilan Negeri Jambi tahun 2011-2015. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jambi tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indicator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indicator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja No 1.

2.

3.

SASARAN

INDIKATOR

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI Peningkatan Persentase perkara yang aksesbilitas putusan tidak mengajukan upaya Hakim hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang pengelolaan diajukan banding yang disampaikan lengkap penyelesaian perkara b. Persentase berkas yang

TARGET

REALISASI

*Capaian %

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

80,14% 88,33% 61,54% 75,00%

80,14% 88,33% 61,54% 75,00%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

91,34% 28,87% 85,51% 100%

91,34% 28,87% 85,51% 100%

100%

100%

100%


17

dIregister dan didistribusikan Majelis

4.

5.

6.

siap ke

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

1 : 11

1 : 11

100%

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to b. Persentase proses justice) penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Peningkatan kualitas a. Persentase pengaduan pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti

100 %

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase temua hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti kualitas a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

100%

100%

100%

Peningkatan SDM

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

100% 100% 100%

c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan *capaian = Realisasi X 100% Target

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 secara umum Pengadilan Negeri Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian

sebagaian besar target

indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Jambi tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Jambi telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :


18

SASARAN 1 : PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA Capaian sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara pada tahun 2015, dan dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 6. Sasaran 1 : Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015 (%)

Capaian 2014 (%) 2013 (%)

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

80,14% 88,33% 61,54% 75,00%

80,14% 88,33% 61,54% 75,00%

83,16% 88,46% 50,00% 94,44%

82,64% 94,67% 56,82% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Analisa ketiga indikator kinerja dari sasaran pertama ini sebagai berikut : a. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN Tabel 7. Indikator 1 sasaran 1

Indikator Kinerja a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI

Target 2015

Realisasi 2015

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Capaian 2015 (%)

100% 100% 100% 100%

Capaian 2014 (%) 2013 (%)

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Sedangkan ukuran capainnya adalah perbandingan antara persentase sisa perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 persentase sisa perkara yang diselesaikan mencapai target 100 %. Capaian tersebut diperoleh dari sisa perkara Pengadilan Negeri Jambi tahun 2014 yang harus diselesaikan pada tahun 2015, yaitu pidana sejumlah 127 perkara, perdata sejumlah 39 perkara, tindak pidana korupsi (Tipikor) sejumlah 18 perkara, dan hubungan industrial (PHI)


19

sejumlah 1 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015. Sehingga realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 dapat mencapai target 100 % Ditinjau dari tahun 2013, tahun 2014, hingga tahun 2015, persentase sisa perkara yang diselesaikan selalu mencapai target 100 %. Hal ini menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Jambi telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Berikut ini grafik dan tabel penyelesaian sisa perkara pidana, perdata, tipikor dan PHI pada tahun 2013, 2014, dan tahun 2015. Tabel 8. Penyelesaian sisa perkara Pidana Tahun 2013-2015 Data Perkara Pidana Tahun 2013 Sisa perkara tahun 2012

jumlah

realisasi

Target

Capaian (%)

100%

100%

100%

Realisasi

target

Capaian (100%)

100%

100%

100%

Realisasi

Target

Capaian (100%)

100%

100%

100%

134

Perkara masuk tahun 2013 Sisa perkara tahun 2012 yang selesai minutasi Perkara tahun 2013 yang selesai minutasi Sisa akhir Data Perkara Pidana tahun 2014

628 134 519 109 Jumlah

Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 yang selesai minutasi Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi Sisa akhir Data Perkara Pidana Tahun 2015

109 754 109 627 127 Jumlah

Sisa perkara tahun 2014 Perkara masuk tahun 2015 Sisa perkara tahun 2014 yang selesai minutasi Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi Sisa akhir

127 900 127 696 204

Tabel 9. Penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2013-2015 Data Perkara Perdata Tahun 2013 Sisa perkara tahun 2012 Perkara masuk tahun 2013 Sisa perkara tahun 2012 yang selesai minutasi Perkara tahun 2013 yang selesai minutasi Sisa akhir Data Perkara Perdata tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 yang selesai minutasi Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi Sisa akhir Data Perkara Perdata Tahun 2015 Sisa perkara tahun 2014 Perkara masuk tahun 2015 Sisa perkara tahun 2014 yang selesai minutasi Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi Sisa akhir

jumlah

realisasi

Target

Capaian (%)

65 573 65

100%

100%

100%

539 34 Jumlah

Realisasi

target

Capaian (100%)

34 304 34

100%

100%

100%

265 39 Jumlah

Realisasi

Target

Capaian (100%)

100%

100%

100%

39 261 39 226 35


20

Tabel 10. Penyelesaian sisa perkara Tipikor tahun 2013-2015 Data Perkara Tipikor Tahun 2013

jumlah

realisasi

Target

Capaian (%)

Sisa perkara tahun 2012 Perkara masuk tahun 2013 Sisa perkara tahun 2012 yang selesai minutasi Perkara tahun 2013 yang selesai minutasi Sisa akhir Data Perkara Tipikor tahun 2014

31 44 31

100%

100%

100%

25 19 Jumlah

Realisasi

target

Capaian (100%)

19 36 19

100%

100%

100%

18 18 Jumlah

Realisasi

Target

Capaian (100%)

18 60 18

100%

100%

100%

Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 yang selesai minutasi Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi Sisa akhir Data Perkara Tipikor Tahun 2015 Sisa perkara tahun 2014 Perkara masuk tahun 2015 Sisa perkara tahun 2014 yang selesai minutasi Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi Sisa akhir

30 30

Tabel 11. Penyelesaian sisa perkara PHI tahun 2013-2015 Data Perkara PHI Tahun 2013

jumlah

realisasi

Target

Capaian (%)

Sisa perkara tahun 2012 Perkara masuk tahun 2013 Sisa perkara tahun 2012 yang selesai minutasi Perkara tahun 2013 yang selesai minutasi Sisa akhir Data Perkara PHI tahun 2014

2 9 2

100%

100%

100%

9 Jumlah

Realisasi

target

Capaian (100%)

18 -

100%

100%

100%

17 1 Jumlah

Realisasi

Target

Capaian (100%)

1 15 1

100%

100%

100%

Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Sisa perkara tahun 2013 yang selesai minutasi Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi Sisa akhir Data Perkara PHI Tahun 2015 Sisa perkara tahun 2014 Perkara masuk tahun 2015 Sisa perkara tahun 2014 yang selesai minutasi Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi Sisa akhir

11 4


21

b. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN Tabel 12. Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2013-2015

Indikator Kinerja Persentase diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI

perkara

yang

Target 2015

Realisasi 2015

100% 100% 100% 100%

80,14% 88,33% 61,54% 75,00%

Capaian 2015 (%) 80,14% 88,33% 61,54% 75,00%

Capaian 2014 (%) 2013 (%) 83,16% 88,46% 50,00% 94,44%

82,64% 94,67% 56,82% 100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan. Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas sebagai berikut :  Pada perkara pidana, capaian terhadap target tahun 2015 sebesar 80,14%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 sebesar 83,16 %. Hal ini karena jumlah perkara masuk tahun 2015 sebanyak 900 perkara lebih besar dari tahun 2014 (754 perkara) dan jumlah perkara yang belum diputus tahun 2015 sebanyak 204 perkara lebih besar dari tahun 2014 (127 perkara), sehingga pencapaian target tahun 2015 tidak sejalan dengan peningkatan jumlah perkara yang masuk dan jumlah perkara yang diputus.  Pada perkara perdata capaian terhadap target tahun 2015 sebesar 88,33%, mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 88,46%. Hal ini karena jumlah perkara masuk tahun 2015 sebanyak 261 perkara lebih kecil dari tahun 2014 (304 perkara), sehingga pencapaian target tahun 2015 sejalan dengan penurunan jumlah perkara yang masuk.  Pada perkara Tipikor capaian terhadap target tahun 2015 sebesar 61,54%, mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 50,00%. Hal ini karena jumlah perkara masuk tahun 2015 sebanyak 60 perkara lebih besar dari tahun 2014 (36 perkara).  Pada perkara PHI capaian terhadap target tahun 2015 sebesar 75,00%, mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 94,44%. Hal ini karena sejalan LAKIP PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2015

22

dengan jumlah perkara masuk tahun 2015 sebanyak 15 perkara lebih kecil dari tahun 2014 (18 perkara). Berikut ini uraian pencaipan persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara pidana, perdata, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada tahun 2015. 1. Pesentase Perkara Pidana yang diselesaikan Pada tahun 2015 capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan sebesar 80,14%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang diselesaikan sebesar 80,14% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi persentase penyelesaian perkara pidana sebesar 80,14% diperoleh dari perbandingan jumlah perkara pidana yang sudah minutasi pada tahun 2015 sebesar 823 perkara dengan seluruh jumlah perkara pidana pada tahun 2015 sebesar 1.027 perkara. Pada tahun 2015 penyelesaian perkara pidana mencapai 80,14%, hal ini disebabkan peningkatan jumlah perkara pidana yang belum diputus pada tahun 2015 lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sehingga tahun 2015 penyelesaian perkara

pidana tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana pada tahun 2013, 2014, dan 2015 : Tabel 13. Keadaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2013-2015 Data Perkara Pidana Tahun 2013

jumlah

Sisa perkara tahun 2012 Perkara masuk tahun 2013 Jumlah perkara Perkara selesai minutasi Sisa akhir Data Perkara Pidana tahun 2014

134 628 762 653 109 Jumlah

Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Jumlah perkara Perkara selesai minutasi Sisa akhir Data Perkara Pidana Tahun 2015

109 754 863 736 127 Jumlah

Sisa perkara tahun 2014 Perkara masuk tahun 2015 Jumlah perkara Perkara selesai minutasi Sisa akhir

127 900 1027 823 204

realisasi

Target

Capaian (%)

85,70%

100%

85,70%

Realisasi

target

Capaian (100%)

82,33%

100%

82,33%

Realisasi

Target

Capaian (100%)

80,14%

100%

80,14%


23

2. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 88,33%. capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan sebesar 88,33% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi

persentase

penyelesaian

perkara

perdata

sebesar

88,33%

merupakan

perbandingan perkara perdata yang selesai minutasi di tahun 2015 sebesar perkara dengan jumlah perkara ditahun 2015 sebesar 653 perkara. Pada tahun 2015 capaian dan realisasi penyelesaian perkara perdata mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Realisasi penyelesaian perkara perdata tahun 2015 sebesar 88,33% dan capaian terhadap target hingga 88,33%, sedangkan tahun 2014 realisasi hasil hanya sebesar 88,46% dan capaian 88,46%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Jambi terus mengupayakan peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara perdata. Berikut tabel mengenai keadaan perkara perdata pada tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015. Tabel 14. Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2013-2015 Data Perkara Perdata Tahun 2013

jumlah

Sisa perkara tahun 2012 Perkara masuk tahun 2013 Jumlah perkara Perkara selesai minutasi Sisa akhir Data Perkara Perdata tahun 2014

65 573 638 604 34 Jumlah

Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Jumlah perkara Perkara selesai minutasi Sisa akhir Data Perkara Perdata Tahun 2015

34 304 338 299 39 Jumlah


39 261 300 265 35

realisasi

Target

Capaian (%)

94,67%

100%

94,67%

Realisasi

target

Capaian (100%)

88,46 %

100%

88,46%

Realisasi

Target

Capaian (100%)

88,33%

100%

88,33%

3. Persentase Perkara Tipikor yang diselesaikan Capaian persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 61,54%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara tipikor yang diselesaikan sebesar 61,54% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 100%. LAKIP PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2015

24

Realisasi persentase penyelesaian perkara tipikor sebesar 61,54% merupakan perbandingan perkara tipikor yang selesai minutasi di tahun 2015 sebesar 48 perkara dengan jumlah perkara ditahun 2015 sebesar 78 perkara. Capaian persentase perkara tipikor yang diselesaikan pada tahun 2015 tidak mencapai target 100 % disebabkan karena peningkatan jumlah perkara tipikor tidak sebanyak yang ditargetkan. Walaupun tidak mencapai target, namun capaian dan realisasi persentase penyelesaian perkara tipikor mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Realisasi penyelesaian perkara tipikor tahun 2015 sebesar 61,54% dan capaian terhadap target hingga 61,54%, sedangkan tahun 2014 realisasi sebesar 50,00% dan capaian 50,00%. Hal ini menunjukkan selalu dilakukan upaya peningkatan kinerja untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jambi setiap tahunnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara tipikor pada tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015. Tabel 15. Keadaan Perkara Tipikor di Pengadilan Negeri Jambi tahun 2013-2015 Data Perkara Tipikor Tahun 2013

jumlah

Sisa perkara tahun 2012 Perkara masuk tahun 2013 Jumlah perkara Perkara selesai minutasi Sisa akhir Data Perkara Tipikor tahun 2014

31 44 75 56 19 Jumlah

Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Jumlah perkara Perkara selesai minutasi Sisa akhir Data Perkara Tipikor Tahun 2015

19 36 55 37 18 Jumlah


18 60 78 48 30

realisasi

Target

Capaian (%)

74,67%

100%

74,67%

Realisasi

target

Capaian (100%)

67,27 %

100%

67,27%

Realisasi

Target

Capaian (100%)

61,54 %

100%

61,54%

4. Persentase Perkara PHI yang diselesaikan Capaian persentase perkara PHI yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 75%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara tipikor yang diselesaikan sebesar 75% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 100%. Realisasi persentase penyelesaian perkara PHI sebesar 75% merupakan perbandingan perkara PHI yang selesai minutasi di tahun 2015 sebesar 12 perkara dengan jumlah perkara ditahun 2015 sebesar 16 perkara. LAKIP PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2015

25

Capaian persentase perkara PHI yang diselesaikan pada tahun 2015 tidak mencapai target 100 % disebabkan karena peningkatan jumlah perkara tipikor tidak sebanyak yang ditargetkan. Capaian dan realisasi persentase penyelesaian perkara PHI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Realisasi penyelesaian perkara PHI tahun 2015 sebesar 75% dan capaian terhadap target hingga 75%, sedangkan tahun 2014 realisasi sebesar 94,44% dan capaian 94,44%. Hal ini menunjukkan selalu dilakukan upaya peningkatan kinerja untuk menyelesaikan perkara hubungan industrial di Pengadilan Negeri Jambi setiap tahunnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara PHI pada tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015. Tabel 16. Keadaan Perkara PHI di Pengadilan Negeri Jambi tahun 2013-2015 Data Perkara PHI Tahun 2013

jumlah

Sisa perkara tahun 2012 Perkara masuk tahun 2013 Jumlah perkara Perkara selesai minutasi Sisa akhir Data Perkara PHI tahun 2014

2 9 11 11 Jumlah

Sisa perkara tahun 2013 Perkara masuk tahun 2014 Jumlah perkara Perkara selesai minutasi Sisa akhir Data Perkara Tipikor Tahun 2015

18 18 17 1 Jumlah


1 15 16 12 4

realisasi

Target

Capaian (%)

100%

100%

100%

Realisasi

target

Capaian (100%)

94,44 %

100%

94,44%

Realisasi

Target

Capaian (100%)

75 %

100%

75 %

c. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 6 BULAN

Indikator Kinerja Persentase diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI

perkara

yang

Target 2015

Realisasi 2015

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Capaian 2015 (%) 100% 100% 100% 100%

Capaian 2014 (%) 2013 (%) 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan.


26

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan mencapai 100%. Capaian tersebut diperoleh karena tidak ada tunggakan perkara yang penyelesaiannya melebihi waktu 6 bulan. Capaian target 100% juga diperoleh pada tahun 2013 dan tahun 2014. Hal ini menunjukkan kebijakan Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 6 bulan telah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Negeri Jambi.

SASARAN 2 : PENINGKATAN AKSESBILITAS PUTUSAN HAKIM Capaian sasaran peningkatan Aksesbilitas Putusan Hakim pada tahun 2015, dan dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 17. Sasaran 2 : Peningkatan Aksesbilitas putusan Hakim

Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali

Target 2015

Realisasi 2015

100% 100% 100%

91,35% 28,87% 85,51%

Capaian 2015 (%)

91,35% 28,87% 85,51%

Capaian 2014 (%) 2013 (%)

90,73% 32,00% 95,59%

87,18% 35,65% 91,89%

Analisis indikator kinerja pada sasaran 2 ini adalah : 1. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan jumlah perkara (pidana,perdata, tipikor dan PHI) yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara (pidana, perdata, tipikor dan PHI) yang sudah putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 realisasi persentase perkara (pidana,perdata,tipikor dan PHI) yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 91,35%, dihitung dari perbandingan perkara yang tidak mengajukan hukum banding sebanyak 898 perkara dengan perkara banding yang sudah putus di tahun 2015 sebanyak 983 perkara. Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mencapai 91,35%, dengan kata lain 8,65% pihak berperkara atau jaksa pada umumnya mengajukan upaya hukum


27

banding, artinya putusan banding oleh Hakim belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau jaksa. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%. Capaian terhadap target tersebut mencapai 91,35%. Realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2014 realisasi sebesar 90,73% meningkat di tahun 2015 menjadi 91,35%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menerima putusan banding dan tidak melakukan upaya banding ditahun 2015. Tabel 18. Keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding di wilayah Pengadilan Negeri Jambi tahun 2013-2015 Perkara (Pidana,Perdata,Tipikor dan PHI) Tahun 2013 Perkara yang sudah putus Perkara yang mengajukan upaya hukum banding Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Perkara (Pidana,Perdata,Tipikor dan PHI) Tahun 2014 Perkara yang sudah putus Perkara yang mengajukan upaya hukum banding Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Perkara (Pidana,Perdata,Tipikor dan PHI) Tahun 2015 Perkara yang sudah putus Perkara yang mengajukan upaya hukum banding Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

jumlah

realisasi

Target

Capaian (%)

983 85 898

91,35%

100%

91,35%

jumlah

realisasi

Target

Capaian (%)

895 68 812

90,73%

100%

90,73 %

jumlah

realisasi

Target

Capaian (%)

811 104 707

87,18 %

100%

87,187%

2. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara (pidana,perdata, tipikor dan PHI) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara banding (pidana, perdata, tipikor dan PHI) yang sudah putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 realisasi persentase perkara (pidana, perdata, tipikor dan PHI) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 28,87%, dihitung dari perbandingan perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi sebanyak 28 perkara dengan perkara banding yang sudah putus di tahun 2015 sebanyak 97 perkara. LAKIP PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2015

28

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mencapai 28,87%, dengan kata lain 71,13% pihak berperkara atau jaksa pada umumnya mengajukan upaya hukum kasasi, artinya putusan banding oleh Hakim belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau jaksa. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%. Capaian terhadap target tersebut mencapai 28,87%. Realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2014 realisasi sebesar 32.00% menurun di tahun 2015 menjadi 28,87%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah bisa menerima putusan banding dan tidak melakukan upaya kasasi di tahun 2015. Berikut ini tabel yang menjelaskan keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Tabel 19. Keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi di wilayah Pengadilan Negeri Jambi tahun 2013-2015 Perkara (Pidana,Perdata,Tipikor dan PHI) Tahun 2013 Perkara upaya hukum banding yang sudah putus Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Perkara (Pidana,Perdata,Tipikor dan PHI) Tahun 2014 Perkara upaya hukum banding yang sudah putus Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Perkara (Pidana,Perdata,Tipikor dan PHI) Tahun 2015 Perkara upaya hukum banding yang sudah putus Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

jumlah

realisasi

Target

Capaian (%)

115 74 41

35,65%

100%

35,65%

jumlah

realisasi

Target

Capaian (%)

100 68 32

32,00%

100%

32,00 %

jumlah

realisasi

Target

Capaian (%)

97 69 28

28,87%

100%

28,87%

3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah perbandingan jumlah perkara (pidana,perdata,tipikor dan PHI) yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara kasasi (pidana,perdata, tipikor dan PHI) yang sudah putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan target yang ditetapkan. LAKIP PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2015

29

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2015 terealisasi sebesar 85,51% merupakan perbandingan jumlah perkara tahun 2015 yang tidak mengajukan peninjauan kembali sebanyak 59 perkara dengan jumlah perkara kasasi yang putus tahun 2015 sebanyak 69 perkara. Target yang ingin dicapai pada tahun 2015 sebesar 100% dan capaian realisasi terhadap target sebesar 85,51%. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 sebesar 95,59%. Hal ini berarti upaya pihak berperkara atau jaksa untuk melakukan upaya peninjauan kembali tidak terlalu besar. Dengan kata lain pada umumnya putusan kasasi sudah dapat diterima oleh pihak berperkara atau jaksa sehingga tidak diteruskan ke upaya hukum peninjauan kembali, meskipun ada sedikit penurunan pencapaian di tahun 2015. Berikut ini tabel yang menjelaskan keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Tabel 20. Keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) di wilayah Pengadilan Negeri Jambi tahun 2013-2015 Perkara (Pidana,Perdata,Tipikor dan PHI) Tahun 2013 Perkara upaya hukum kasasi yang sudah putus Perkara yang mengajukan upaya hukum PK Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK Perkara (Pidana,Perdata,Tipikor dan PHI) Tahun 2014 Perkara upaya hukum kasasi yang sudah putus Perkara yang mengajukan upaya hukum PK Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK Perkara (Pidana,Perdata,Tipikor dan PHI) Tahun 2015 Perkara upaya hukum kasasi yang sudah putus Perkara yang mengajukan upaya hukum PK Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

jumlah

realisasi

Target

74 6 68

91,89%

100%

jumlah

realisasi

Target

68 3 65

95,59%

100%

jumlah

realisasi

Target

74 6 68

91,89 %

100%

Capaian (%) 91,89% Capaian (%) 95,59% Capaian (%) 91,89%

SASARAN 3 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2015, dan dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 21. Sasaran 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja a. Persentase berkas yang diajukan banding & disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

Target 2015 100%

Realisasi 2015 100%

100% 1 : 11

Capaian 2015 (%)

Capaian 2014 (%) 2013 (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 : 11

100%

100%

100%


30

Analisis ketiga indikator pada sasaran 3 ini sebagai berikut : a. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE BERKAS YANG DIAJUKAN BANDING YANG DISAMPAIKAN SECARA LENGKAP Tabel 22. Indikator 1 sasaran 3

Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Target 2015 100%

Realisasi 2015 100%

Capaian 2015 (%) 100%

Capaian 2014 (%) 2013 (%) 100%

100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan. Indikator persentase berkas perkara yang diajukan banding dan diterima di Pengadilan Negeri secara lengkap tahun 2015 dapat mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh karena perkara yang sisa tahun 2013 dan masuk pada tahun 2015 yaitu 100% perkara pidana,perkara perdata,perkara tipikor dan PHI, seluruhnya telah diajukan banding dan disampaikan secara lengkap. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2013 dan 2014. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh pengadilan negeri selama ini telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus dikembalikan ke Pengadilan Negeri yang mengirim berkas tersebut dan hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding. b.

INDIKATOR KINERJA BERKAS YANG DIREGISTER DAN SIAP DIDISTRIBUSIKAN KE MAJELIS Tabel 23. Indikator 2 sasaran 3

Indikator Kinerja Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Target 2015 100%

Realisasi 2015 100%

Capaian 2015 (%) 100%

Capaian 2014 (%) 2013 (%) 100%

100%

Ukuran realisasi indikator kinerja berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas LAKIP PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2015

31

perkara yang didistribusikan ke Majelis. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis dengan target yang ditetapkan. Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2013 dapat mencapai target 100 %. Hal ini tercapai karena seluruh perkara yang masuk pada tahun 2015, yaitu 900 perkara pidana, 261 perkara perdata, 60 perkara tipikor dan 15 perkara PHI seluruhnya sudah diregister dan didistribusikan ke Majelis. Capaian target 100% pada persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis pada tahun 2015 sama dengan capaian pada tahun 2013 dan 2014. Hal ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Jambi telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara dan semua berkas dapat didistribusikan kepada majelis. c. INDIKATOR KINERJA RASIO MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA Tabel 24. Indikator 3 sasaran 3

Indikator Kinerja Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

Target 2015 1: 11

Realisasi 2015 1 :11

Capaian 2015 (%) 100%

Capaian 2014 (%) 2013 (%) 100%

100%

Ukuran realisasi indikator kinerja rasio majelis hakim terhadap perkara adalah perbandingan antara rasio majelis hakim dibandingkan dengan perkara masuk. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara rasio majelis hakim terhadap perkara dengan target yang ditetapkan. Rasio majelis hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antara jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara yang masuk. Pada tahun 2015 realisasi rasio majelis hakim adalah 1: 11 , artinya pada tahun 2015 rata-rata 1 orang hakim menangani 11 perkara. Jumlah majelis hakim pada tahun 2015 sebanyak 12 majelis (4 majelis hakim, 4 majelis hakim tipikor dan 4 majelis hakim PHI). Total jumlah perkara tahun 2015 (perkara masuk tahun 2015 dan sisa tahun sebelumnya) sebanyak 1421 perkara (1027 perkara pidana, 300 perkara perdata, 78 perkara tipikor dan 16 perkara PHI). Dari perbandingan antara Majelis Hakim dengan perkara yang masuk diperoleh rasio 1 : 11 Indikator kinerja rasio majelis hakim pada tahun 2015 ini mencapai target hingga 100%. Capaian tersebut mengalami kesamaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 100% LAKIP PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2015

32

pada tahun 2013 dan 100% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan beban kerja hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menangani perkara setiap tahunnya mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah perkara. Berikut tabel yang menggambarkan perbandingan rasio majelis hakim dan perkara pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Tabel 25. Rasio majelis hakim terhadap perkara tahun 2013-2015 Perkara (Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI) Tahun 2013 Jumlah perkara (perkara masuk dan sisa tahun 2012) Jumlah Majelis Hakim Perkara (Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI) Tahun 2014 Jumlah perkara (Perkara masuk dan sisa tahun 2013) Jumlah Majelis Hakim Perkara (Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI) Tahun 2015 Jumlah perkara (perkara masuk dan sisa tahun 2014) Jumlah majelis hakim

jumlah

realisasi

Target

Capaian (%)

jumlah

realisasi

Target

Capaian (%)

jumlah

realisasi

Target

Capaian (%)

..

SASARAN 4 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN ( ACCES TO JUSTICE) Pencapaian sasaran peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) pada tahun 2015, dan dibandingkana dengan tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 26. Sasaran 4 : Peningkatan Aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan Indikator Kinerja a. b.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Capaian 2014 (%) 2013 (%)

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015 (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Analisis kedua indikator kinerja pada sasaran 4 sebagai berikut : a. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN Tabel 27. Indikator 1 sasaran 4 Indikator Kinerja a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target 2015 100%

Realisasi 2015 100%

Capaian 2015 (%) 100%

Capaian 2013 (%) 2012 (%) 100%


100%

33

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan target yang ditetapkan. Fasilitas prodeo merupakan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat yang tidak mampu. Pada tahun 2015 tidak ada perkara prodeo yang masuk baik pidana maupun perdata, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014, tidak ada perkara prodeo Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jambi tetap harus meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan, termasuk kepada masyarakat yang tidak mampu melalui fasilitas prodeo. b. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PROSES PENYELESAIAN PERKARA YANG DAPAT DIPUBLIKASIKAN Tabel 28. Indikator 2 sasaran 4

Indikator Kinerja a.

Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan

Target 2015 100%

Realisasi 2015 100%

Capaian 2015 (%) 100%

Capaian 2013 (%) 2012 (%) 100%

100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Negeri Jambi, dengan perkara yang sudah diminutasi. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan mencapai target 100%. Pada tahun 2015 jumlah perkara yang sudah putus adalah 983 perkara (823 perkara pidana, 100 perkara perdata, 48 perkara tipikor dan 12 perkara PHI). Seluruh perkara yang putus tersebut sudah dipublikasikan di website Pengadilan Negeri Jambi melalui Sistem Informasi Penelusan Perkara Pengadilan Negeri Jambi (SIPP). Capaian target 100% pada persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jambi terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.


34

SASARAN 5 : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN Pencapaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada tahun 2015, dan dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 29. Sasaran 5 : Peningkatan kualitas pengawasan Indikator Kinerja a. b.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Capaian 2014 (%) 2013 (%)

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015 (%)

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

Analisis kedua indikator pada sasaran 5 adalah sebagai berikut : a. INDIKATOR PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI Tabel 30. Indikator 1 Sasaran 5 Indikator Kinerja a.


Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015 (%)

100%

100%

100%

Capaian 2014 (%) 2013 (%) -

-

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan. Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti tahun 2015 yang ditargetkan 100% realisasinya hanya mampu terwujud 100%. Sehingga capaian realisasi terhadap target hanya mencapai 100% . Pengaduan yang ditindaklanjuti tersebut biasanya terjadi di wilayah Pengadilan Negeri berada dibawah Pengawasan Pengadilan Negeri. Adapun data pengaduan tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 31. Data Pengaduan Pengadilan Negeri Jambi tahun 2013-2015 Data Pengaduan tahun 2013 Sisa pengaduan belum diproses tahun 2012 Pengaduan masuk tahun 2013 Jumlah pengaduan tahun 2013 Pengaduan telah ditelaah /diproses/ditindaklanjuti

Jumlah

Realisasi

Target

Capaian (%)

-


35

Sisa pengaduan tahun 2013 Data pengaduan tahun 2014 Sisa pengaduan belum diproses tahun 2013 Pengaduan masuk tahun 2014 Jumlah pengaduan tahun 2014 Pengaduan telah ditelaah/diproses/ditindaklanjuti Sisa pengaduan tahun 2014 Data pengaduan tahun 2015 Sisa pengaduan belum diproses tahun 2014 Pengaduan masuk tahun 2015 Jumlah pengaduan tahun 2015 Pengaduan telah ditelaah/diproses/ditindaklanjuti Sisa pengaduan tahun 2015

Jumlah 4 4 4

Realisasi

Target

Capaian (%)

Jumlah 2 2 2

100% realisasi

100% Target

100% Capaian (%)

-

100%

100%

100%

Tabel 32. Jumlah pengaduan di Pengadilan Negeri Jambi tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

BULAN

PENGADUAN MASUK

PENGADUAN TELAH DITELAAH/DIPROSES

PENGADUAN BELUM DITELAAH/BELUM DIPROSES

1 1 2

1 1 2

-

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

-

Berdasarkan data pengaduan di atas, dapat disimpulkan bahwa persentase pengaduan yang ditindaklanjuti telah mencapai target 100% karena dari 2 pengaduan yang masuk, 2 pengaduan telah diproses atau ditelaah. Adanya sisa pengaduan yang belum diproses atau ditelaah, dikarenakan adanya pengaduan yang masuk pada akhir tahun 2015, sehingga tidak dapat diselesaikan. Selain itu juga disebabkan pihak yang dipanggil tidak datang, sehingga hal ini menyebabkan adanya sisa pengaduan yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. b. INDIKATOR

KINERJA

PERSENTASE

HASIL

PEMERIKSAAN

EKSTERNAL

YANG

DITINDAKLANJUTI Tabel 33. Indikator 1 sasaran 5 Indikator Kinerja a.


Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015 (%)

100%

100%

100%

Capaian 2014 (%) 2013 (%) 100%


100%

36

kuran realisasi indikator kinerja persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase temua hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan. Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 mencapai target sebesar 100% . Karena seluruh temuan yang diperoleh saat pemeriksaan eksternal pada tahun 2015 telah ditindaklanjuti. Adapun hasil temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 yaitu temuan dalam monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jambi. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa satuan kerja sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan reguler yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Hasil temuan tersebut berupa : • Administrasi minutasi perkara • Administrasi keuangan perkara • Pengisian aplikasi perkara, CTS, direktori putusan • Pengelolaan DIPA SASARAN 6 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Pencapaian sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia pada tahun 2015, dan dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 34 . sasaran 6 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indikator Kinerja a. b. c.

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan

Capaian 2014 (%) 2013 (%)

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015 (%)

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

-

Analisis ketiga indikator pada sasaran keenam sebagai berikut : a. INDIKATOR PERSENTASE PEGAWAI YANG LULUS DIKLAT TEKNIS YUDISIAL Tabel 35. Indikator 1 sasaran 6 Indikator Kinerja a.

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015 (%)

100%

100%

100%

Capaian 2014 (%) 2013 (%) 100%


100%

37

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis yudisial. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dengan target yang ditetapkan. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2015 mencapai target sebesar 100%. Karena peserta di Pengadilan Negeri Jambi yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis yudisial, seperti Diklat Hakim Tipikor, Diklat Hakim Niaga, Pelatihan sertifikasi Hakim lingkungan hidup 2015, dinyatakan lulus dalam diklat tersebut. b. INDIKATOR PERSENTASE PEGAWAI YANG LULUS DIKLAT NON TEKNIS YUDISIAL Tabel 36. Indikator 2 sasaran 6 Indikator Kinerja a.

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

Target 2015 100%

Realisasi 2015 100%

Capaian 2015 (%) 100%

Capaian 2014 (%) 2013 (%) 100% 100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat non teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis non yudisial. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial dengan target yang ditetapkan. Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2014 dan 2015 telah melaksanakan diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diikuti oleh peserta dari pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Rincian data peserta sebagai berikut : Tabel 37. Data kelulusan diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa tahun 2014 dan 2015 Diklat sertifikasi pengadaan barang/jasa tahun 2014

Jumlah

Realisasi

Target

Capaian (%)

Jumlah peserta Jumlah peserta lulus diklat Jumlah peserta tidak lulus diklat

-

-

-

-

Diklat sertifikasi pengadaan barang/jasa tahun 2015

Jumlah

Realisasi

Target

Capaian (%)


-

-

-

-

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada peserta yang mengikuti diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa.


38

c. INDIKATOR PERSENTASE PEJABAT YANG LULUS MENGIKUTI FIT AND PROPER TEST DALAM RANGKA PROMOSI JABATAN Tabel 38. Indikator 3 sasaran 6 Indikator Kinerja a.

Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015 (%)

-

-

-

Capaian 2013 (%) 2012 (%) -

-

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan adalah perbandingan jumlah Hakim atau pegawai yang lulus dalam mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan dengan target yang ditetapkan. Fit and proper test dalam rangka promosi jabatan yang pernah dilaksanakan Pengadilan Negeri Jambi adalah : Tabel 39. Fit and proper test promosi jabatan di Pengadilan Negeri Jambi tahun 2013-2015 Tahun 2013 : Fit and proper test promosi jabatan Hakim Negeri

Jumlah

Realisasi

Target

Capaian (%)


-

-

-

-

Tahun 2015 : Fit and proper test promosi jabatan KPN Klas I A

Jumlah

Realisasi

Target

Capaian (%)


-

-

-

-

Pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Jambi tidak ada Pejabat atau pegawai yang mengikuti diklat Fit and Proper test promosi jabatan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jambi, pada awal tahun 2015 Pengadilan Negeri Jambi mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp 10.335.545.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Anggaran tersebut mengalami revisi berupa penambahan LAKIP PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2015

39

belanja pegawai dan anggaran belanja tambahan sehingga jumlah anggaran menjadi Rp 10.731.911.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), dan dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Anggaran DIPA (01) sebesar Rp 10.731.911.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), yang meliputi : a. Belanja Pegawai

: Rp 9.368.581.000,-

b. Belanja Barang

: Rp 983.330.000,-

c. Belanja Modal

: Rp. 380.000.000,-

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, sebesar Rp 10.351.911.000,- (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah). 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum Anggaran DIPA (03) berupa belanja Barang sebesar Rp 281.194.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah). DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp 281.194.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Jambi tahun 2015 pada DIPA (03) berdasarkan rincian belanja dan berdasarkan program kerja, dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini : Tabel 40. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2015 Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total

Pagu Rp. 9.368.581.000,-

Realisasi Rp. 9.359.344.224,-

983.330.000,969.947.753,380.000.000338.510.000,15.449.022.000,- 15.268.385.879,-

% 99,90 98,64 89,08

Sisa Rp. 9.236.776,-

% 0,10

13.382.247,- 1,36 41.490.000,- 10,92 180.636.121,-


40

Tabel 41. Realisasi Anggaran DIPA (03) Badilum Tahun 2015 Jenis Belanja

Pagu Rp. 281.194.000,-

Belanja Barang

Realisasi Rp. % 261.719.711 93,07

Sisa Rp. 19.474.289,-

% 6,93

Tabel 42. Realisasi Anggaran Per Program tahun 2015 No. 1.

Program

Pagu Realisasi Rp. Rp. % 10.351.911.000,- 10.329.291.977,- 99,78

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung Program peningkatan manajemen peradilan umum

2.

3.

Sisa

Rp. 22.619.023,-

% 0,22

380.000.000,-

338.510.000,- 89,08

41.490.000,-

10,92

281.194.000,-

261.719.711,-

19.474.289,-

6,93

93,07

Rincian pagu awal dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badang Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badang Peradilan Umum adalah sebagai berikut : A.

PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

1. BELANJA PEGAWAI Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Tabel 43. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2014-2015 Belanja Pegawai Pagu / DIPA Realisasi Sisa

2014 Rupiah 8.989.306.000,8.990.965.336,(1.659.336,-)

2015 persentase 100,02 (0,02)

Rupiah

9.368.581.000,9.359.344.224,9.236.776,-

persentase


99,90 0,10

41

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Jambi sebesar Rp 9.368.581.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), terdapat peningkatan dari pagu belanja pegawai tahun sebelumnya (tahun 2014) Rp 8.989.306.000,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah) Hal ini karena adanya penambahan tunjangan fungsional Hakim diikuti dengan tunjangan PPH. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp 9.359.344.224,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 99,90 %. c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran belanja pegawai yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp 9.236.776,(sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 0.10 % dari total pagu yang tersedia. 2. BELANJA BARANG Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. Tabel 44. Realisasi Belanja Barang tahun 2014-2015 Belanja Barang Pagu / DIPA Realisasi Sisa

2014 Rupiah persentase 1.011.530.000,983.352.896,97,21 28.177.104,2,79

2015 Rupiah

983.330.000,969.947.753,13.382.247,-

persentase


98,64 1,36

42

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Jambi sebesar Rp 10.731.911.000,(sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) terdapat peningkatan sekitar 17,25% dari tahun sebelumnya (tahun 2014) yang hanya sebesar Rp 9.152.895.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp 969.947.753,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 98,64% , dengan rincian belanja barang sebagai berikut : No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3.

Jenis Belanja / MAK Belanja Barang Operasional Belanja langganan listrik Belanja langganan telepon Belanja langganan air Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang Persediaan Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja barang non operasional Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim Tipikor Belanja Barang Non Operasional Belanja Modal

1 No.

1. 2. 3.

3. 4. 5.

Jenis Belanja / MAK Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum Belanja Bahan Non Operasional Belanja Jasa Profesi Belanja Barang Persediaan Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pagu DIPA Rp.

Realisasi /Pelaksanaan Rp. %

Sisa s/d saat ini Rp. %

175.200.000,13.200.000,26.400.000,259.220.000,1.800.000,49.800.000,90.100.000,-

167.593.413,12.767.651,24.102.300,259.056.744,1.799.000,49.800.000,90.027.100,-

95,66 96,72 91,30 99,94 99,94 100 99,92

7.606.587,432.349,2.297.700,163.256,1.000,72.900,-

4,34 3,28 8,70 0,06 0,06 0,08

88.400.000,-

88.385.120,-

99,98

14.880,-

0,02

42.750.000,4.800.000,-

42.742.750,3.555.775,-

99,98 74,08

7.250,1.244.225,-

0,02 25,92

13.500.000,-

13.468.400

99,77

31.600,-

0,23

100.000.000,118.160.000,-

100.000.000,116.649.500,-

100 98,72

1.510.500,-

1,28

380.000.000,-

338.510.000,-

89,08

41.490.000,-

10,92

Pagu DIPA Rp.



72.920.000,36.000.000,134.374.000,10.000.000,-

58.868.350,36.000.000,134.358.556,6.992.805,-

80,73 100 99,99 69,93

14.051.650,15.444,3.007.195,-

19,27 0,01 30,07

14.400.000,1.500.000,-

14.400.000 1.500.000,-

100 100

-

-

12.000.000,-

9.600.000,-

80,00

2.400.000,-

20,00


43

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp 13.382.247,- (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar Rp 13.382.247,- dari total pagu yang tersedia. Pada tahun 2015 ini terdapat sisa anggaran belanja barang DIPA bua (01) sekitar Rp 13.382.247,- atau 1,36% dari dipa/anggaran, hal ini disebabkan : 1) Belanja biaya langganan listrik tersisa 4,34% hal ini disebabkan tagihan listrik tidak sebesar yang dianggarkan pada pagu / dipa tahun 2015. 2) Belanja biaya langganan listrik tersisa 8,70% hal ini disebabkan tagihan listrik tidak sebesar yang dianggarkan pada pagu / dipa tahun 2015. 3. BELANJA MODAL Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. Pada tahun 2015 ini DIPA Pengadilan Negeri Jambi terdapat belanja Modal sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 338.510.000,-. Besar persentase realisasi belanja modal pada tahun 2015 sebesar 89.08%. Sisa anggaran sebesar Rp 41.490.000,- (10,92%) dikarenakan belanja server cts yang belum terealisasi. 2.

PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pagu belanja barang pada dipa 03 (Direktorat Jenderal Badang Peradilan Umum) untuk kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum tahun 2015 adalah sebesar Rp 281.194.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp 261.719.711,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah), maka realisasi kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum tahun 2015 sebesar 93,07%. Jika dibandingkan dengan pagu/dipa tahun sebelumnya (2014) dari Rp 452.675.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 401.568.120,- (88,71%) terjadi peningkatan sebesar 4,36 %. Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditunjukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.


44

Tabel 45. Pagu dan Realisasi Belanja Barang DIPA (03) Badan Peradilan Umum Belanja barang DIPA 03

2014 Rupiah

2015 persentase

Rupiah

Persentase

Pagu/Dipa

452.675.000,-

281.194.000,-

Realisasi

401.568.120,-

88,71%

261.719.711,-

93,07%

Sisa

51.106.880,-

11,29%

19.474.289,-

6,93%

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembanga (RKA-KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Jambi adalah Rp 281.194.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Jambi. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2015 anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp 261.719.711,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi tahun anggaran 2015 dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 93,07 % dengan rincian belanja barang sebagai berikut : No.

1. 2. 3.

Jenis Belanja / MAK Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum Berkas perkara Kasasi, PK Tepat waktu Belanja Bahan Non Operasional Belanja Jasa Profesi Belanja Barang Persediaan Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Pagu DIPA Rp.



72.920.000,-

58.868.350,-

80,73

14.051.650,-

19,27

36.000.000,134.374.000,10.000.000,-

36.000.000,134.358.556,6.992.805,-

100 99,99 69,93

15.444,3.007.195,-

0,01 30,07

3.

Belanja Honor Satuan Kerja

Operasional

14.400.000,-

14.400.000

100

-

-

4.

Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jumlah

1.500.000,-

1.500.000,-

100

-

-

12.000.000,-

9.600.000,-

80,00

2.400.000,-

20,00

281.194.000,-

261.719.711,-

93,07

19.474.289,-

6,93

5.


45

c. Sisa pelaksanaan Anggaran Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang teralisasi, tercatat sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp 19.474.289,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 6,93% dari pagu yang tersedia. Adanya sisa anggaran pada pagu belanja barang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :  Pada mata anggaran belanja pengiriman surat dinas pos pusat hanya bisa teralisasi sebesar 69,93%  Pada mata anggaran belanja perjalanan dinas paket meeting dalam negeri terdapat sisa anggaran setelah kebutuhan perjalanan dinas dalam kota direalisasikan untuk penyelenggaraan pemberitahuan persidangan.


46

BAB IV – PENUTUP A. KESIMPULAN Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jambi tahun 2015 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kelima dari Renstra Pengadilan Negeri Jambi tahun 2011-2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Jambi tahun 2015 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan, capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2015. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam indikator kinerja utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Selama tahun 2015 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Jambi sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. B. REKOMENDASI Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Jambi maka diperlukan : 1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan 2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.


47


48

LAMPIRAN 1 : STURKTUR ORGANISASI


49

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI JAMBI KETUA Dr. ZULFAHMI, SH., M.Hum

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

HAKIM ROHENDI, SH., MH HARI WIDODO, SH., MH SRI WARNI WATI, SH., MH MANSUR, Bc.Ip., SH., MH PALUKO HUTAGALUNG, SH., MH LUCAS SAHABAT DUHA, SH., MH SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH., MH ANRY WIDYO LAKSONO, SH., MH RUDITO SUROTOMO, SH., MH

KETERANGAN : GARIS TANGGUNG JAWAB GARIS KOORDINASI

WAKIL KETUA TAJUDIN, SH

PANITERA SRI BANOWO, SH., MM

: :

SEKRETARIS KASWAN, SH

WAKIL PANITERA MUHAMAD ANAS, SH

PANMUD PIDANA KAHFI A. LUTFI, SH

LAKIP

PANMUD PERDATA YUNARDI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI 17. EFFENDI 18. SUDIHARTATI 19. SYAMSURIZAL 20. HASBI PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 21. J. TUMANGGOR 22. HARTANUDDIN 23. DIAN WAHYUDI 24. HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md 25. BOY ORISAL, SH 26. RIANTO, SH 27. ASWIRMAN, SH 28. ANANDA MUNES SUYADI, SH 29. FERDINAND EFRATA, SH 30. SUHIRTA, SH 31. RISA FITRIYANI, SH 32. ERMIYATI MARLINA S, SH

PANMUD HUKUM NIZOM, SH

2015

KASUBBAG PITP SARNOWATI

KASUBBAG KEPEG & ORTALA EMSOR INDI

50 7. 8. 9. 10. 11. 12.

JURUSITA ROBERT SIBARANI TRI MULYADI EFFREDI BULYANI SRI WAHYUNINGSIH BAHARUDDIN

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN SYAFRI

LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA


51

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI JAMBI No

1

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama


a. Persentase perkara yang diselesaikan. (perkara Pidana dan Perdata) b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan

2

Peningkatan Aksebilitas Putusan Hakim

3


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Kasasi b. Peninjauan Kembali

a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis hakim terhadap perkara

4

5

Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b.


Penjelasan

a. Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan b. Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) c. Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hokum (kasasi /peninjauan kembali) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen a. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding b. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepaniteraaan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis c. Perbandingan ratio Majelis hakim dibandingkan dengan perkara masuk a. Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk. b. Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website pengadilan Tingkat Banding dengan perkara yang sudah diminutasi Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai prilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

Penanggung Jawab Hakim Majelis dan Panitera

Sumber Dana

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis dan Panitera


Hakim majelis dan Panitera

Laporan bulanan dan laporan Tahunan

Hakim majelis


Kepaniteraan


Kepaniteraan


Kepaniteraaan

Laporan bulanan dan laporan tahunan Majelis Hakim /Panitera


Kepaniteraan /Kesekretariata n


Ketua Pengadilan dan Panitera / Sekretaris


Laporan bulanan dan laporan tahunan

Ketua pengadilan dan


52

6


a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pajabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.

mengenai prilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah perngaduan yang dilaporkan Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandingan antara SDM non teknis yang lulus /bersertifikat diklat kepemimpinan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dipromosikan dan mengikuti fit and proper test untuk menduduki Ketua pangadilan negeri Klas I A khusus atau hakim Negeri dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan

Panitera/sekret aris Ketua pengadilan dan Panitera/Sekret aris

Ketua pengadilan dan Panitera/Sekret aris Ketua pengadilan dan Panitera /Sekretaris


53


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN 3 : RENCANA KINERJA TAHUN 2015


54

RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi Tahun Anggaran No 1.

: Pengadilan Negeri Jambi : 2015

Sasaran Peningkatan Penyelesaian perkara

Indikator a.

b.

c.

2.

3.

4.




6.



Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI

100% 100% 100% 100%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

a.


100%

b.


100%

c.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

1:11

a.

b. 5.

Target

a.


b.


a.



100%

100% 100%

100%

100% 55

b. c.

Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan


100% 100%

56

LAMPIRAN 4 : MATRIK RENSTRA PENGADILAN NEGERI JAMBI 2011 -2015


57

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2011 -2015 REVIEW MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2011 2015 Tujuan : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Jambi dan badan peradilan dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas No 1

Sasaran

Indikator Kinerja

Strategis Peningkatan penyelesaian perkara

2011

2012

2013

2014

2015

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI

2

Target Kinerja

Peningkatan aksebilitas putusan hakim

No

Sasaran strategis

3


Indikator Kinerja a.

b.

c.

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim Ratio majelis hakim terhadap perkara

Target Kinerja

Ket

Ket

2011

2011

2012

2013

2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 : 10

1 : 10

1 : 10

1 : 10

1 : 11


58

4

5

6

Peningkatan a. Persentase aksebilitas perkara prodeo masyarakat yang diselesaikan terhadap peradilan (acces b. Persentase proses to justice) penyelesaian yang perkara dapat dipublikasikan Meningkatnya a. Persentase kualitas pengaduan pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti


b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pajabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


59

LAMPIRAN 5 : PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015


60

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015 No 1.

Sasaran

Indikator


a.

b.

c.

2.

3.

4.




6.



Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI

100% 100% 100% 100%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

a.


100%

b.


100%

c.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

1:11

a.

b. 5.

Target

a.


b.


a.



100%

100% 100%

100%

100% 61

b. c.

Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan


100% 100%

62

LAMPIRAN 6 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015


63

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015 No 1

2

3.

4.

5.

6.

Sasaran

Realisasi

*capaian

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

80,14% 88,33% 61,54% 75,00%

80,14% 88,33% 61,54% 75,00%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

91,34% 28,87% 85,51%

91,34% 28,87% 85,51%

Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang pengelolaan diajukan banding yang disampaikan secara lengkap penyelesaian perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim c. Ratio majelis hakim terhadap perkara

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 : 11

1 : 11

100%

Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

-

-

proses b. Persentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Indikator


a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 4. PHI

Peningkatan aksebilitas putusan hakim

Peningkatan pengawasan

Peningkatan SDM

kualitas

kualitas

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Target

100% 100%


64

c. Persentase pajabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan

100%


65

LAMPIRAN 7 : SK TIM PENYUSUN LAKIP 2015


66

SK TIM REVIEW PENYUSUN LAPORAN

PENGADILAN NEGERI JAMBI SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR : 16 /Kp.04.2/SK/ I /2016 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI JAMBI

Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menetri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung Tahun 2015 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jambi ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut.

: 1.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Pemerinath Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map reformasi Birokrasi 2016-2020. 10. Peraturan Meneteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun LAKIP PENGADILAN NEGERI JAMBI TAHUN 2015

67

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Jambi Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan :

Surat Sekretaris Mahkamah agung nomor : 5161 /SEK/KU.01/11//2015, Perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama Kedua Ketiga Keempat

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015. : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Jambi tahun 2015; : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua, wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi maupun Eselon III di lingkungan Pengadilan Negeri Jambi; : etelah selesai dari tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Jambi kembali pada bagian masing-masing; : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : a. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. b. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. c. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung republic Indonesia. d. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi. e. Para Hakim dan eselon IV dilingkungan Pengadilan Negeri Jambi. Ditetapkan di : Jambi Pada Tanggal : 18 Januari 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI

Dr. ZULFAHMI, SH., M.Hum NIP. 19610517 198803 1 008


68

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

: : :

Penanggung Jawab

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI 16 /Kp.04.2/SK/I/2016 18 JANUARI 2016 :

1. Ketua Pengadilan Negeri Jambi. 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi. 3. Para Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri

Jambi. Koordinator

:

1. Panitera Pengadilan Negeri Jambi 2. Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi.

Wakil Koordinator

:

Wakil Panitera.

Anggota

:

1. Panitera Muda Pidana. 2. Panitera Muda Perdata. 3. Panitera Muda Hukum 4. Panitera Muda TIPIKOR. 5. Panitera Muda PHI 6. Kasubbag Umum dan Keuangan. 7. Kasubbag Kepegawaian dan Tatalaksana..

Sekretariat

:

8. Kasubbag Perencanaan, Informasi dan Pelaporan. Staff Keuangan

Teknologi

KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI

Dr. ZULFAHMI, SH., M.Hum NIP. 19610517 198803 1 008


69

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents