BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah merupakan dasar pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali. Semangat utamanya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik dimanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dikelola oleh sebuah lembaga Independen yang bebas dari campur tangan pemodal dan kepentingan kekuasaan, sebagai perwujudan peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Dasar dari fungsi informasi melalui penyiaran yang sehat, berkeadilan dan bermartabat diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan meletakan 2 (dua) prisip utama yaitu prisip keberagaman isi (diversity of content), dimaksudkan adalah pengelolaan pelayanan informasi melalui penyiaran bagi masyarakat / publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program dan prinsip keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) dimaksudkan adalah jaminan kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip keberagaman kepemilikan juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran. KPID Bali pertama kali dibentuk pada tahun 2004, (periode 2004 – 2008) dan pembentukan periode tahun 2014 – 2016 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 528/05-G/HK/20014 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota KPID Periode 2014 – 2016, yang diawali melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), oleh DPRD Provinsi Bali. Untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab KPID Bali dibantu oleh sebuah Sekretariat, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan

Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provin Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sekretariat KPID Bali adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi

Bali yang

dipimpin oleh seorang Sekretaris selaku Kepala Sekretariat. Sekretaris KPID 1

Bali secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KPID dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut ;

1. Tugas Pokok a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan KPID. b. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPID.

2. Fungsi Sekretariat KPID Bali adalah : a. Penyusunan program Sekretariat KPID. b. Fasilitasi penyiapan program Sekretariat KPID c. Fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID. d. Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan rumah tangga dan Ketatausahaan dilingkungan KPID.

Karena Sekretariat KPID Bali sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali maka Sekretariat KPID Bali dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut menjadi keharusan juga untuk mendukung kepemerintahan yang akuntabel guna mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang penyiaran dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi dan nepotisme. Dengan demikian Sekretariat KPID Bali memiliki beban kewajiban untuk menyusun

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP).

Penyusunan LAKIP di lingkungan Sekretariat KPID Bali pada periode tahun 2015 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan Taktis Strategis, juga untuk mewujudkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan rencana strategis (Renstra) selama satu tahun anggaran.

2

LAKIP ini merupakan Laporan Pelaksanaan Rencana Strategis berupa dokumentasi hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) serta rangkuman dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat KPID Bali Tahun 2014 2018.

B.

Dasar Hukum

LAKIP Sekretariat KPID bali disusun berdasarkan beberapa Landasan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan .Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom. 6. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

C.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan evaluasi Pembangunan dibidang penyiaran tahun 2015 adalah capaian kinerja Sekretariat KPID Bali sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2015. Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat KPID Bali maka program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 terdiri dari 4 (empat) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan total biaya sebesar Rp. 5.470.437.053,- (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh

3

Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) yang seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Bali yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

:

Rp. 2.967.035.103,-

b. Belanja Langsung

:

Rp. 2.503.401.950,-

Dalam LAKIP ini yang menjadi ruang lingkup uraian dalam laporannya adalah : Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang, Dasar Hukum dan Ruang lingkup pembahasan (uraian). Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja yang memuat uraian singkat muatan/substansi perjanjian kerja dan kaitannya dengan Rencana Strategis (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran) /RPJMD. Bab III Akuntabilitas Kinerja, Analisa Pencapaian Kinerja, Bab IV Penutup dan kesimpulan. Serta lampiran–lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Indikator Kinerja Utama (IKU-SKPD).

4

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Pembangunan di bidang komunikasi dan informasi memiliki posisi penting dan strategis pula dalam ikut mendorong

memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa. Agar pembangunan di bidang informasi melalui media penyiaran dapat bermanfaat, berdayaguna dan berhasilguna harus dilakukan secara berkelanjutan yang didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

A.

Kaitan Renstra Dengan RPJMD

Renstra Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Bali Tahun 2014-2018 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembaangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2014-2018 telah dirumuskan Visi yaitu : “ Terwujudnya Bali Yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera”. Visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam 3 (Tiga) Misi yaitu : 1.

Mewujudkan Bali yang berbudaya, metaksu, dinamis, maju dan modern

2.

Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis serta bebas dari berbagai ancaman.

3.

Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir bathin.

Terkait dengan Misi tersebut diatas, maka Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bersinergi signifikan dengan Misi pertama RPJMD Provinsi Bali

Tahun 2014-2018 yaitu

“Mewujudkan Bali Yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern”. Misi pertama ini memiliki tujuan : meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran perempuan, kelestarian budaya Bali, daya saing, kecerdasan masyarakat dalam berpolitik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penetapan sasaran tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran – sasaran, dimana salah satu sasaran yang berkaitan langsung dengaan tugas dan

fungsi

Komisi

Penyiaran

Indonesia

Daerah

(KPID)

Bali

adalah

“Terwujudnya pelestarian nilai – nilai budaya dan kearifan local dalam kehidupan bermasyarakat melalui penyiaran yang sehat, berkeadilan, bermartabat dan bermanfaat”. 5

B.

Rencana Strategis KPID Bali

1.

Visi KPID Bali sebagai lembaga independen yang relative baru, dibentuk sejak diberlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPID Bali untuk pertama kali dibentuk berdasarkan Surat

Keputusan

menunjang

Gubernur

kelancaran

Bali

Nomor

pelaksanaan

29/04-B/HK/2004.

tugas

KPID

Bali,

Untuk

dibentuk

Sekretariat KPID Bali dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, serta uraian tugasnya diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bali, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan uraian tugasnya diatur dengan Pergub Nomor 90 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat KPID Bali. Dalam kaitannya dengan kebudayaan, maka KPID Bali

menjabarkannya

dari

arah

kebijakan

pembangunan

untuk

melaksanakan Misi pertama dibidang komunikasi dan informatika yaitu meningkatkan

informasi

melalui

media

penyiaran

dalam

rangka

memperkokoh watak dan jati diri masyarakat Bali yang merupakan satu kesatuan budaya nasional. Berdasarkan

hal

tersebut,

maka

Visi

KPID

Bali

adalah

“Terwujudnya Sistem Penyiaran Yang Berkeadilan, Bermartabat dan Bermanfaat Menuju Bali Mandara”.

2.

Misi Untuk menjabarkan lebih lanjut Visi tersebut, maka KPID Bali selanjutnya menetapkan Misi. Adapun Misi dari KPID Bali adalaah sebagai berikut : a.

Mengapresiasi terwujudnya Bali Mandara.

b.

Membangun dan memelihara tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang.

c.

Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antar wilayah Indonesia dan dunia internasional.

d.

Membangun iklim persaingan usaha dibidang penyiaran yang sehat dan bermartabat. 6

e.

Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia.

f.

Menetapkan perencanaan, pengaturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas penyiaran.

3.

Tujuan Sejalan dengan tugas dan fungsi KPID Bali, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi adalah sebagai berikut : a.

Terwujudnya tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang.

b.

Terwujudnya infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis.

c.

Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dan bermartabat di bidang penyiaran.

d.

Terwujudnya program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia.

4.

Sasaran Prestasi kerja merupakan indikator kinerja pelaksanaan program / kegiatan sebagai focus pelayanan yang dilakukan oleh KPID Bali. Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis pelayanan yang dilakukan oleh KPID Bali adalah : a. Meningkatnya penyelesaian kasus pengaduan masyarakat terkait isi siaran Radio dan Televisi b Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap aduan isi siaran Radio dan Televisi dari masyarakat. c

Meningkatkan kualitas pelayanan tahapan proses perijinan Radio dan Televisi dari lembaga penyiaran.

d. Meningkatkan kualitas SDM KPID Bali dan memantapkan dukungan instansi pemerintah dan masyarakat.

7

C.

Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan untuk mewujudkan visi dan misi yang dimiliki oleh KPID Bali, telah ditetapkan sasaran kinerja tujuan / sasaran strategis organisasi KPID Bali. Untuk mengukur keberhasilan (Outcome) dalam mencapai dari masing-masing sasaran strategis di atas, KPID Bali menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran tersebut yang mengacu pada Renstra KPID dan RPJMD Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

a.

Persentase penyelesaian kasus pelanggaran isi siaran Radio dan Televisi yang terselesaikan.

b.

Persentase penurunan pelanggaran program dan isi siaran lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun tertentu.

c.

Persentase rekomendasi kelayakan lembaga penyiaran jasa penyiaran yang ada di daerah Bali yang ditetapkan KPID Bali.

d.

Persentase lembaga penyiaran yang bersiaran secara sehat dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

e.

Persentase staf KPID Bali mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.

f.

Persentase pelaksanaan sosialisasi keberadaan KPID Bali kepada instansi pemerintah dan masyarakat.

Keselarasan antara sasaran strategis dengan indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Kinerja Utama atau Tujuan / Sasaran Strategis /Hasil (Outcome) 1 1. Meningkatnya penyelesaian kasus pengaduan masyarakat terkait isi siaran Radio dan Televisi

Indikator Kinerja Utama 2 a. Persentase penurunan pelanggaran program dan isi siaran lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun tertentu.

Penjelasan (Alasan) / Formula 3 Pelanggaran tahun berjalan dikurangi tahun lalu dibagi pelanggaran tahun lalu dikali persen

Penanggung jawab 4 Ketua KPID Bali

Sumber Data 5 ‘- KPID Bali ‘- Ka.Sub.Bag. Komunikasi

Keterangan / Kegiatan 6 Monitoring pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran

8

b. Persentase lembaga penyiaran yang bersiaran secara sehat dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku

Lembaga penyiaran yang sehat : legal, memenuhi standar program siaran

Ketua KPID Bali

- KPID Bali ‘- Ka.Sub.Bag. Administrasi Perijinan

1. Melaksanakan tahapan proses perijinan terhadap lembaga penyiaran jasa penyiaran Radio dan Televisi 2. KPI Bali Awards 2015

2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap aduan isi siaran Radio dan Televisi dari masyarakat.

Persentase penyelesaian kasus pelanggaran isi siaran Radio dan Televisi yang terselesaikan

Pelanggaran tahun berjalan dikurangi tahun lalu dibagi pelanggaran tahun lalu dikali persen

Ketua KPID Bali

- KPID Bali ‘- Ka.Sub.Bag. Komunikasi

Monitoring pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran

3. Meningkatkan kualitas pelayanan tahapan proses perijinan Radio dan Televisi dari lembaga penyiaran.


Jumlah RK yang telah diterbitkan tahun sekarang dibagi jumlah target RK selama 5 tahun di kali 100 persen

Ketua KPID Bali


Melakssana kan tahapan proses perijinan terhadap lembaga penyiaran jasa penyiaran radio dan televise.

4. Meningkatkan kualitas SDM KPID Bali dan memantapkan dukungan instansi pemerintah dan masyarakat.

a. Persentase staf KPID Bali mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis

Kompetensi staf KPID Bali dalam menguasai tugas dan fungsi KPID Bali

Sekretaris KPID

- KPID Bali ‘- Ka.Sub.Bag. Tata Usaha

b. Persentase pelaksanaan sosialisasi keberadaan KPID Bali kepada instansi pemerintah dan masyarakat.

Keberadaan pemahaman KPID Bali dapat diterima dan selanjutnya untuk memberikan dukungan kepada lembaga KPID Bali

Ketua KPID Bali


Penyebarluasan informasi penyelenggaraan lembaga penyiaran.

D. Perencanaan Kinerja Dalam 5 (Lima) Tahun

Rencana kinerja (Renja) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali dalam rangka mencapai sasaran kinerja dalam 5 (lima) tahun anggaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dapat diuraikan dalam tabel berikut :

9

No. 1.

Sasaran Kinerja Tujuan / Sasaran Strategis Meningkatnya penyelesaian kasus pengaduan masyarakat terkait isi siaran Radio dan Televisi

Indikator Kinerja Utama 1.1. Persentase penurunan pelanggaran program dan isi siaran lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun tertentu.

Satuan %

2014 29

Target Per Tahun 2015 2016 2017 11 20 20

2018 20

1.2. Persentase lembaga penyiaran yang bersiaran secara sehat dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku 2

Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap aduan isi siaran Radio dan Televisi dari masyarakat.


%

29

11

20

20

20

3



%

25

25

15

20

15

4

Meningkatkan kualitas SDM KPID Bali dan memantapkan dukungan instansi pemerintah dan masyarakat.

4.1. Persentase staf KPID Bali mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis

%

0

20

20

30

30

4.2

E.


Perjanjian Kinerja Tahunan (Tahun 2015) Rencana kinerja (Renja) KPID Provinsi Bali

dalam rangka mencapai

sasaran kinerja dalam 5 (lima) tahun anggaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dapat diuraikan dalam table sebagai berikut :

10

No. 1 1.

Sasaran Kinerja Tujuan / Sasaran Strategis 2 Meningkatnya penyelesaian kasus pengaduan masyarakat terkait isi siaran Radio dan Televisi


Satuan

Target

3 1.1. Persentase penurunan pelanggaran program dan isi siaran lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun tertentu.

4 %

5 11




%

11

3



%

25

4



%

20

4.2

Program 1.


Kegiatan

Pengembangan

Komunikasi,

1.1

Informasi dan Media Massa

Monitoring

Anggaran Pengawasan

Dan

Rp.

756.220.220,-

Rp.

157.146.050,-

Pengendalian Lembaga Penyiaran 1.2.

Melaksanakan Perijinan

Tahapan

Terhadap

Proses Lembaga

Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Televisi 2.

Kerjasama Informasi Dengan Mass

2.1

Media

Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaraan

Lembaga

Rp. 107.488.200,-

Penyiaran 2.2.

KPI Bali Awards2015

Rp. 370.910.650,-

Melihat tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa : 1.

Tercapainya sasaran Meningkatnya penyelesaian kasus pengaduan dari masyarakat terkait isi siaran Radio dan Televisi, dapat diukur dengan indikator kinerja

persentase penurunan pelanggaran program dan isi

siaran lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun tertentu.

11

Cara

pencapaian

sasaran

“Meningkatnya

penyelesaian

kasus

pengaduan dari masyarakat terkait isi siaran TV dan Radio”, KPID Bali menetapkan program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

Pengendalian

dengan Lembaga

kegiatan

Monitoring

Penyiaran

dengan

Pengawasan jumlah

dan

anggaran

Rp.756.220.220,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

2.

Tercapainya sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap aduan isi siaran Radio dan Televisi dari masyarakat dapat diukur dengan indikator persentase penyelesaian kasus pelanggaran isi siaran radio dan TV yang terselesaikan. Cara pencapaian sasaran “Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap aduan isi siaran Radio dan Televisi dari Masyarakat”, dilaksanakan program Kerjasama Informasi dengan Media Massa dengan kegiatan KPI Bali Awards dengan jumlah anggaran Rp.370.910.650,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dan program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penyiaran dengan jumlah anggaran Rp.756.220.220,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

3.

Tercapainya sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Tahapan Proses Perijinan Radio dan Televisi dari Lembaga Penyiaran dapat diukur dengan indikator persentase rekomendasi kelayakan lembaga penyiaran jasa penyiaran yang ada di Daerah Bali yang ditetapkan KPID Bali. Cara pencapaian sasaran “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Tahapan Proses Perijinan Radio dan Televisi dari Lembaga Penyiaran”, dilaksanakan dengan program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Melaksanakan Tahapan Proses Perijinan terhadap Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Televisi dengan jumlah anggaran Rp.157.146.050,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah).

12

4.

Tercapainya sasaran Meningkatkan Kualitas SDM KPID Bali dan Memantapkan Dukungan Instansi Pemerintah dan Masyarakat, dapat diukur dengan indikator persentase pelaksanaan sosialisasi keberadaan KPID Bali kepada instansi pemerintah dan masyarakat. Cara pencapaian sasaran “Meningkatkan Kualitas SDM KPID Bali dan Memantapkan Dukungan Instansi Pemerintah dan Masyarakat”, dilaksanakan dengan program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan kegiatan Penyeberluasan Informasi Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran dengan jumlah anggaran Rp. 107.488.200,- (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).

13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam upaya memberi pertanggungjawaban terhadap tingkat pencapaian kinerja, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan, KPID Bali berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali Tahun 2015. Pertanggungjawaban dimaksud pada prinsipnya terdiri dari beberapa indikator kinerja dan mekanisme kegiatan pengukuran atau penilaian atas pelaporan kinerja secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi organisasi.

A.

Capaian Kinerja Tahun 2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang tercermin dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPID Bali Tahun 2015 dilakukan dengan cara : 1.

Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran :

No. 1 1.



Satuan

Target

Realisasi

Prosentase

3 1.1. Persentase penurunan pelanggaran program dan isi siaran lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun tertentu.

4 %

5 11

6 13

7 118

1.2. Persentase lembaga penyiaran yang bersiaran secara sehat dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku

14

2



%

11

13

118

3



%

25

25

100

4



%

20

25

125

4.2


Sesuai dengan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target yang dicanangkan dalam tahun 2015 untuk masing-masing sasaran strategis dengan indikator pengukurannya jika dibandingkan dengan realisasinya telah melampaui target 100 %. Dengan demikian hasil (outcome) yang diharapkan dalam tahun yang bersangkutan (tahun 2015) telah dapat dicapai atau diwujudkan.

2.

Membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama tahun 2015 dan tahun 2014, sebagai berikut :

15

No. 1 1.


Indikator Kinerja Utama 3 1.1. Persentase penurunan pelanggaran program dan isi siaran lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun tertentu.

Satuan 4 %

Capaian Tahun 2014 Target Realisasi 5 6 29 29





%

29

29

11

13

3



%

25

7

25

25

4



%

0

0

20

25

4.2

3.


Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja 16

dari indikator kinerja utama tahun 2015 telah sesuai dengan target kinerja yang ditargetkan dalam Renstra, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

No. 1 1.


Indikator Kinerja Utama 3 1.1. Persentase penurunan pelanggaran program dan isi siaran lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun tertentu.

Satuan 4 %


Target Renstra Tahun 2015 Target Realisasi 7 8 11 13




%

29

29

11

13

3



%

25

7

25

25

4



%

0

0

20

25

4.2


17

4.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan .

Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2015 telah dapat dicapai 100%. Namun demikian bukan berarti tidak ada kendala ataupun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran, diantaranya adalah : Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penyiaran

1)

NO 1. 1.

-

-

URAIAN MASALAH/ KENDALA 2. Masih belum lengkapnya peralatan monitor program / isi siaran sehingga pengawasan di daerah Bali belum dapat berjalan maksimal. Kurangnya biaya pemeliharaan sehingga peralatan yang rusak tidak dapat diperbaiki.

SOLUSI/ TINDAK LANJUT -

-

3. Melengkapi secara bertahap peralatan monitor program/ isi siaran lembaga penyiaran yang pancar siarannya di wilayah Bali.

KETERANGAN 4. - Tahun 2017 direncanakan untuk penambahan alat didaerah Bali utara.

Mengajukan perubahan anggaran ke Pemprov Bali.

2.

Lembaga penyiaran Berlangganan khusus lembaga penyiaran dengan Kabel belum dapat terpantu / pengawasan karena keberadaannya belum terdaftar secara legal dan data untuk itu belum ada.

- Melakukan pendataan kepada lembaga penyiaran dengan kabel. - Koordinasi dengan Pemda Kabupaten/ Kota. - Melakukan pembinaan dan penertib lembaga penyiaran dengan kabel

- Mengusulkan kepada Pemda Provinsi untuk membuat regulasi/ kebijakan tentang TV Kabel.

3.

Lembaga Penyiaran belum sama pemahamannya tentang semangat Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), sehingga masih ada kecendrungan lembaga penyiaran melanggarnya.

- Perlu secara terus menerus mengadakan pembinaan dan sosialisasi P3dan SPS kepada lembaga penyiaran sehingga fungsi-fungsi media penyiaran dapat terwujud dengan maksimal dan baik.

- Diusulkan pada program/ Kegiatan 2017.

4.

Masih kurangnya tenaga operator peralatan monitor program dan isi siaran lembaga penyiaran sesuai shif kerja.

- Perlu ditambah orang lagi untuk operator siaran radio.

- Diusulkan dalam program/ kegiatan tahun 2017.

5.

Program / isi siaran lembaga penyiaran cedrung tidak sesuai dengan dokumen permohonan awal dan perubahannya tidak disampaikan ke KPID Bali

- Melakukan pembinaan secara berkala kepada lembaga penyiaran yang melagar aturan atau ketentuan yang berlaku

- Perlu dikenakan sanksi bagi yang melanggar aturan dibidang penyiaran

18

2).

Tahapan Proses Perijinan Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran radio dan televisi.

NO.

URAIAN MASALAH/ KENDALA

SOLUSI/ TINDAKLANJUT

KETERANGAN

1. 1.

2. Banyak masuk permohonan televisi digital, beberapa telah mendapatkan rekomendasi kelayakan (RK) dari KPID Bali, namun sampai saat ini regulasi televisi digital untuk zone Bali belum diterbitkan oleh Kemkominfo, malahan dipertengahan tahun 2015 terbit surat edaran untuk sementara waktu tidak memproses permohonan televisi digital.

3. - Memberikan informasi dan pemahaman kepada pemohon terkait masalah ini.

4. - Disampaikan pada saat berproses di KPID Bali

- Durasi tahapan proses perijinan lembaga penyiaran jasa penyiaran radio dan televisi di Kemkominfo, tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada PP.

- Mempertanyakan kepada Kemkominfo tentang proses perijinan lebih lanjut.

- Perbaikan berkas permohonan oleh pemohon agak lama.

- Mengingatkan kepada pemohon untuk segera melakukan perbaikan berkas permohonan.

2.

- Mendesak Kemkominfo untuk memastikan kepastian regulasi digitalisasi televisi.

- Disampaikan pada saat rapat-rapat pertemuan dengan Komkominfo.

-

Disampaikan pada saat rapat-rapat pertemuan dengan Kemkominfo

-

Disampaikan pada saat berproses di KPID Bali

-

Melakukan pembinaan ke studio lembaga penyiaran

- Pengelola lembaga penyiaran jasa penyiaran radio, kadang-kadang lupa batas waktu perpanjangan IPP

- Melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran, salah satunya mengingkatkan batas waktu berakhirnya IPP.

3.

Banyaknya peminat mendirikan lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran jasa, radio maupun televisi di daerah Bali tidak diikuti ketersediaan kanal atau frekwensi (kanal atau frekwensi terbatas)

-

Mengusulkan kepada Menteri Kominfo agar ditambah kanal atau frekwensi untuk daerah Bali

Disampaikan pada saat rapat-rapat pertemuan dengan Kemkominfo.

4.

Alokasi APBD Tahapan Proses Perijinan Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi pada Sekretariat KPID Bali terbatas.

-

Mengusulkan kepada Bappeda Provinsi Bali untuk penambahan anggaran tahapan proses perijinan pada Sekretariat KPID Bali.

Diusulkan pada saat pengajuan RKA

3).

Program KPID kedepan KPID Bali dalam menjalankan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran akan terus melanjutkan program dan kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dalam tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut ; 19

a) Melanjutkan proses perijinan lembaga penyiaran jasa penyiaran radio dan televisi. b). Melaksanakan monitoring, pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran secara terus menerus agar terbangun lembaga penyiaran yang sehat, bermartabat, adil, seimbang, merata dan bermanfaat bagi masyarakat. c) Menegakan hukum ( law enforcement ) bidang penyiaran dan advokasi hak-hak publik atau pihak lain terkait penyiaran, yang meliputi ; penegakan hukum di pengadilan, termasuk advokasi pembelaaan terhadap gugatan pihak lain kepada KPID dan sejenisnya. d) Menyusun Standar Program Siaran (SPS) yang memperhatikan dan mempertimbangkan kekhasan daerah sesuai dengan semangat UU No. 32 tahun 2002, tentang Penyiaran. e) Pengadaan alat pemantau dan perekam siaran yang sesuai dengan jumlah lembaga penyiaran yang wilayah layanannya meliputi wilayah Bali. f) Mendorong lembaga penyiaran yang belum berproses melalui KPID Bali sesuai amanat UU. No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. g) Mensosilalisasikan

terkait

dengan

penyiaran

(lembaga

penyiaran, program siaran, P3, SPS, lembaga KPI/KPID dan lain-lain) dalam rangka mendorong kepedulian / peran serta lembaga penyiaran dan masyarakat. i) Melengkapi sarana dan prasarana yang belum lengkap guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai tugas pokok dan fungsinya KPID dan Sekretariat KPID Bali.

5.

Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, selalu mengedepankan prinsip : a.

Transparan; membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

b.

Efisiensi; yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal. 20

c.

Efektif; merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal

d.

Akuntabel; yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan

daerah

harus

dapat

dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. e.

Partisipatif; merupakan hak masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan di daerah. f.

Terukur; adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

6.

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Analisis

kinerja

didasarkan

atas

hasil

pengukuran

kinerja

atas

pelaksanaan program / kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut, dan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ingin diwujudkan, KPID Bali menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut : a.

Sasaran strategis 1; Meningkatnya penyelesaian kasus pengaduan dari masyarakat terkait isi siaran Radio dan Televisi. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome persentase penurunan pelanggaran program dan isi siaran lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun tertentu, dengan tingkat capaian sebagai berikut : No 1.

Indikator Kinerja Utama Persentase

penurunan

Target

Realisasi

Prosentase

11%

13%

118%

pelanggaran program dan isi siaran terhadap

lembaga Pedoman

penyiaran Perilaku

Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun tertentu

21

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase penurunan pelanggaran program dan isi siaran lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun tertentu adalah 13%. Pencapaian tersebut dihitung dari pelanggaran tahun berjalan sebanyak 27 pelanggaran dikurangi tahun lalu sebanyak 24 dibagi pelanggaran tahun lalu 24 dikali 100%. Hal ini dicapai dengan kegiatan Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penyiaran Untuk

mewujudkan

pencapaian

sasaran

“Meningkatkan

penyelesaian kasus pengaduan dari masyarakat terkait isi siaran Radio

dan

Televisi,

KPID

Bali

menetapkan

program

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penyiaran dengan jumlah dana Rp. 756.220.220,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah). Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai keputusan Gubernur Bali Nomor : 918/29/DPA/2015, tanggal 2 Januari 2015. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

b.

-

Anggaran

: Rp.756.220.220,-

-

Realisasi Fisik

: 100%

-

Realisasi Keuangan

: Rp.745.027.600,- (98,52%)

-

Sisa Anggaran

: Rp. 11.192.620,-

Sasaran strategis 2; Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap aduan isi siaran Radio dan Televisi dari masyarakat. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome Persentase penyelesaian kasus pelanggaran isi siaran radio dan TV yang terselesaikan, dengan tingkat capaian sebagai berikut : . No


Target

Realisasi

Prosentase

1.

Persentase penyelesaian kasus

11%

13%

118%

pelanggaran isi siaran radio dan TV yang terselesaikan

22

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus pelanggaran isi siaran radio dan TV yang terselesaikan adalah 13%. Pencapaian tersebut dihitung dari pelanggaran tahun berjalan sebanyak 27 pelanggaran dikurangi tahun lalu sebanyak 24 dibagi pelanggaran tahun lalu 24 dikali 100%.. Hal ini dicapai dengan dilaksanakan program Kerjasama Informasi dengan Media Massa dengan kegiatan KPI Bali Awards dengan jumlah anggaran Rp.370.910.650,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah). Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai keputusan Gubernur Bali Nomor : 918/29/DPA/2015, tanggal 2 Januari 2015. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

c.

-

Anggaran

: Rp.370.910.650,-

-

Realisasi Fisik

: 100%

-

Realisasi Keuangan

: Rp.366.750.300,- (98,88%)

-

Sisa Anggaran

: Rp.

4.160.350,-

Sasaran strategis 3; Meningkatkan Kualitas Pelayanan Tahapan Proses Perijinan Radio dan Televisi dari Lembaga Penyiaran. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome persentase rekomendasi kelayakan lembaga penyiaran jasa penyiaran yang ada di Daerah Bali yang ditetapkan KPID Bali, dengan tingkat capaian sebagai berikut : No 1.

Indikator Kinerja Utama Persentase

rekomendasi

Target

Realisasi

Prosentase

25%

25%

100%

kelayakan lembaga penyiaran jasa penyiaran yang ada di Daerah Bali yang ditetapkan KPID Bali

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi kelayakan lembaga penyiaran jasa penyiaran yang ada di Daerah Bali yang ditetapkan KPID Bali adalah 25%. Pencapaian tersebut dihitung

berdasarkan jumlah

rekomendasi yang diterbitkan sekarang sebanyak 15 buah dibagi 23

jumlah target rekomendasi selama 5 tahun sebanyak 59 buah di kali 100 persen. Hal ini dicapai dengan dilaksanakan program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Melaksanakan Tahapan Proses Perijinan terhadap Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Televisi dengan jumlah anggaran Rp.157.146.050,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah). Dana tersebut bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

(DPA)

sesuai

keputusan

Gubernur Bali Nomor : 918/29/DPA/2015, tanggal 2 Januari 2015. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

d.

-

Anggaran

: Rp.157.146.050,-

-

Realisasi Fisik

: 100%

-

Realisasi Keuangan

: Rp.129.842.730,- (82,63%)

-

Sisa Anggaran

: Rp. 27.303.320,-

Sasaran strategis 4; Meningkatkan Kualitas SDM KPID Bali dan Memantapkan Dukungan Instansi Pemerintah dan Masyarakat. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome persentase pelaksanaan sosialisasi keberadaan KPID Bali kepada instansi pemerintah dan masyarakat, dengan tingkat capaian sebagai berikut : No 1.

Indikator Kinerja Utama Persentase sosialisasi

pelaksanaan keberadaan

Target

Realisasi

Prosentase

20%

25%

125%

KPID

Bali kepada instansi pemerintah dan masyarakat.

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja persentase pelaksanaan sosialisasi keberadaan KPID Bali kepada instansi

pemerintah

Pencapaian

tersebut

dan

masyarakat

dihitung

adalah

berdasarkan

25

persen.

keberadaan

pemahaman KPID Bali dapat diterima sebanyak 500 orang dibagi jumlah sasaran selama 5 tahun sebanyak 2000 orang, dan selanjutnya untuk memberikan dukungan kepada lembaga KPID Bali. Hal ini dicapai dengan dilaksanakan program program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan kegiatan Penyeberluasan Informasi Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran 24

dengan jumlah anggaran Rp. 107.488.200,- (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah). Dana tersebut bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai keputusan Gubernur Bali Nomor : 918/29/DPA/2015, tanggal 2 Januari 2015. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

7.

-

Anggaran

: Rp.107.488.200,-

-

Realisasi Fisik

: 100%

-

Realisasi Keuangan

: Rp.98.024.200,- (91,20%)

-

Sisa Anggaran

: Rp. 9.464.000,-

Rencana dan Realisasi Anggaran Program / Kegiatan Tahun 2015

Rencana anggaran yang dijabarkan dalam program / kegiatan yang dilaksanakan oleh KPID Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk tahun 2015 dan realisasinya terlihat sebagaimana tabel berikut : No

Program / Kegiatan

Rencana

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.

6.000.000,-

6.000.000,-

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

138.200.000,-

94.708.789,-

3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

205.907.840,-

199.365.300,-

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

50.249.480,-

50.200.000,-

5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

41.856.750,-

39.413.605,-

6.

Penyediaan Barang Penggandaan

Cetakan

dan

17.275.000,-

14.745.000,-

7.

Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan

dan

9.000.000,-

9.000.000,-

8.

Penyediaan Makanan dan Minuman

30.000.000,-

23.170.000,-

9.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan dalam daerah

189.148.000,-

152.913.240,-

10.

Upacara Keagamaan

30.000.000,-

30.000.000,-

II 11.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Gedung Kantor

181.219.000,-

178.638.800,-

25

12.

Pengadaan Kantor

13.

Perlengkapan

Gedung

75.000.000,-

55.718.500,-

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

35.700.000,-

33.880.000,-

14.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

24.500.000,-

24.450.000,-

15.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

77.580.760,-

76.567.400,-

III.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

16.

Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penyiaran

756.220.220,-

745.027.600,-

17.

Melaksanakan Tahapan Proses Perijinan terhadap Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Televisi

157.146.050,-

129.842.730,-

IV

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Madia

18.

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran

107.488.200,-

98.024.200,-

19.

KPI Bali Awards 2015

370.910.650,-

366.750.300,-

2.503.401.950,-

2.328.415.464,-

Jumlah:

Dari Anggaran Belanja Langsung KPID Bali sebesar Rp. 2.503.401.950,terserap sebesar Rp. 2.328.415.464,- atau 93,01 %. Sedangkan presentase realisasi fisik sebesar 99,62%.

26

BAB IV PENUTUP

A.

Tinjauan Umum Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Stratejik tahun 2014 – 2018.

2.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, maka Inspektorat Provinsi Bali telah membuat laporan tentang kinerja yang telah dicapai selama setahun.

3.

Berdasarkan pada Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, rata-rata capaian kinerja KPID Bali memperoleh nilai 100 %.

4.

Realisasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.503.401.950,- terserap sebesar Rp. 2.328.415.464,- atau 93,01 %

B.

Tinjauan Khusus Meskipun KPID Bali telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik, namun sistem penilaian kinerja tersebut perlu terus disosialisasikan kepada unit masing-masing sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sebelum dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Namun demikian masih terdapat kekurangan terutama dalam koordinasi untuk tercapainya laporan maksimal. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi kekurangan tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi, agar laporan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

27

C.

Saran Adapun hal-hal yang dapat disarankan untuk tahun-tahun yang akan datang sebagai berikut : 1.

Laporan tahunan unit kerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

2.

Diharapkan adanya pengolahan data kinerja yang mencakup penetapan data dasar (baseline data), penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data melalui data elektronik.

3.

Perlu penegakan disiplin pegawai, membangun budaya kerja yang lebih baik serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada Sekretariat KPID Bali Tahun Anggaran 2015, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Januari 2016. Sekretaris KPID Bali,

DRA. LUH INIATI, M.Si. Pembina Tk. I Nip.19600222.198503.2.006.

28

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents