BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 teleh diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.
1
Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Waingapu Pengadilan Agama Waingapu merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas II B dibawah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Pengadilan Agama Waingapu terletak di Jalan Soharto-Waingapu,Sumba Timur yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 dan secara resmi mulai beroperasi sejak Tahun 1979. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 7.000 KM2 yang terdiri dari 22 Kecamatan dan 156 Desa, yaitu : Kecamatan Kota Waingapu, Kecamatan Lewa, Kecamatan Nggaha Pri Angu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kecamatan Tabundung, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Paberiwai, Kecamatan Karera, Kecamatan Matawai La Pawu, Kecamatan Kahaungu Eti, Kecamatan Mahu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Wula Waijelu,Kecamatan
Rindi,
Kecamatan
Umalulu,Kecamatan
Pandawai,Kecamatan
Kambata Mapambuhang, Kecamatan Kambera,Kecamatan Haharu, Kecamatan Kanatang. 2
2. TUGAS POKOK Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 3. FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan; g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.
3
C. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera/ Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panmud, Kaur, Jurusita dan Jurusita Pengganti. 1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu
oleh
beberapa
orang
Panitera
Pengganti
dan
beberapa
orang
Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kaur. Yaitu Kaur Kepegawaian, Kaur. Keuangan, dan Kaur. Umum. 7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Waingapu dalam tahun 2015. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.
4
Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Waingapu disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Agama untuk periode tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Waingapu untuk Tahun 2016. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Waingapu dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2015. Bab IV – Penutup,
menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pengadilan Agama Waingapu tahun 2015, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
5
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2010 – 2015 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk
mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Waingapu diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2015, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2015. 1. Visi dan Misi Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Waingapu. Adapun Misi dari Pengadilan Agama Waingapu, adalah: “Terwujudnya Pengadilan Agama Waingapu yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Waingapu menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Waingapu. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pengadilan Agama Waingapu percaya dan memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Waingapu. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Waingapu adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan 6
2. Keterjangkauan pelayanan peradilan 3. Meningkatnya kepastian hukum. 3. Program dan Kegiatan Pokok Pengadilan Agama Waingapu memiliki sejumlah program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis yang dimilikinya. Program dan kegiatan tersebut antara lain: 1. Program peningkatan manajemen Pengadilan Agama Waingapu. Program ini untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, peningkatan akseptabilitas putusan hakim, efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, aksepibilitas masyarakat terhadap peradilan, kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan kualitas pengawasan baik dari internal maupun eksternal Pengadilan Agama Waingapu. Kagiatan yang dilakukan dalam program ini adalah kegiatan peningkatan manajemen Pengadilan Agama Waingapu. 2. Program dukungan menajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Program ini bersifat mendukung tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan adalah dukungan terhadap manajemen dan pelaksaan tugas teknis lainnya. 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Waingapu. Program ini ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasaran dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Agama Waingapu. Kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Waingapu.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WAINGAPU Pengadilan Agama Waingapu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Nomor: W23-A11/
540.1 /SK/XII/2015
tanggal 23 Desember 2015 dapat dilihat sebagai berikut :
KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA a. Persentase perkara yang dilakukan mediasi b. Persentase mediasi yang berhasil c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata : - Gugatan dan - Permohonan 7
Peningkatan putusan Hakim
Peningkatan pengelolaan perkara
d. Persentase perkara yang diselesaikan: Perdata : - Gugatan - Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali efektifitas a. Persentase berkas yang diregister dan siap penyelesaian didistribusikan ke Majelis b. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan (acces to justice) cara zitting plaatz c. Persentase publikasi putusan perkara diunggah ke website. Meningkatnya kepatuhan Persentase perkara yang tidak mengajukan terhadap putusan pengadilan. permohonan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti. C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Waingapu, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Agama Waingapu, sebagai berikut: NO 1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi menjadi akta perdamaian 8
TARGET yang
5%
2.
3.
4.
5.
6.
Peningkatan putusan Hakim
Peningkatan pengelolaan perkara
aksepbilitas
efektifitas penyelesaian
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Meningkatnya pengawasan
kualitas
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata - Gugatan - Permohonan c. Persentase perkara yang diselesaikan Perdata - Gugatan - Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz c. Persentase putusan yang dapat diakses secara online Persentase perkara yang tidak mengajukan permohonan eksekusi atas putusan perkara berkekuatan hukum tetap a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.
9
100% 100%
100% 100% 100%
100%
100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Waingapu tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. NO
1.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase perkara yang dilakukan mediasi b. Persentase mediasi yang berhasil c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Perdata - Gugatan d. Persentase perkara yang diselesaikan 10
TARGET
100 %
5%
100 %
REALISASI CAPAIAN (%)
100 %
0%
100 %
100 %
0%
100 %
2.
3.
4.
5.
6.
- Gugatan - Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan Persentase perkara yang aksepbilitas tidak mengajukan putusan Hakim upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas efektifitas yang diregister dan pengelolaan siap didistribusikan penyelesaian ke Majelis perkara b. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Peningkatan a. Persentase perkara aksesibilitas prodeo yang masyarakat diselesaikan terhadap b. Persentase perkara peradilan yang dapat (acces to diselesaikan dengan justice) cara sidang keliling c. Persentase publikasi putusan perkara yang dapat diakses secara online. Meningkatnya Persentase perkara yang kepatuhan tidak mengajukan terhadap eksekusi atas putusan putusan perkara yang pengadilan. berkekuatan hukum. Meningkatnya a. Persentase kualitas pengaduan pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.
11
90% 100%
86% 100%
96% 100%
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Waingapu telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini ada 6 indikator adalah sebagai berikut: SASARAN
TARGET
a. Persentase perkara yang dilakukan mediasi b. Persentase mediasi yang berhasil c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata - Gugatan d. Persentase perkara yang diselesaikan: Perdata - Gugatan - Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
REALISASI
CAPAIAN %
100 %
100 %
100 %
5%
5%
90 %
100%
100%
100%
90 % 100%
86% 100%
96% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase perkara yang dilakukan mediasi Berdasarkan PERMA No. I tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan. Berdasarkan laporan perkara jumlah perkara yang harus dimediasi adalah 5 perkara dan kelima perkara tersebut telah dimediasi. Berdasarkan data tersebut akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Waingapu mencapai 100% karena target yang diinginkan dapat terealisasi.
12
Persentase mediasi yang berhasil Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Waingapu menerima perkara yang dimediasi sebanyak 6 perkara. Dari perkara-perakara yang dimediasi tersebut tidak ada yang berhasil didamaikan. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai adalah karena para pihak tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya. Tidak adanya perkara yang berhasil dimediasi membuat target akuntabilitas yang telah ditetapkan tidak tercapai. Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang berhasil sebagai berikut: Perkara Perkara Gugatan
2010 0%
2011 0%
Capaian Tahun 2012 2013 0% 0%
2014 0%
2015 0%
Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perkara gugatan yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 3 (tiga) perkara sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Waingapu telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut: Tahun Perkara
Sisa Gugatan
2010 Capaian %
2011 Capaian %
2012 Capaian %
2013 Capaian %
2014 Capaian %
2015 Capaian %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
13
Perdata
Berdasarkan data tersebut di atas adanya, akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 100 %. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata yang terdiri dari Gugatan dan Permohonan : Perkara gugatan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 53 perkara dan jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 3 perkara, sehingga jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 56 perkara. Persentase capaian perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 sebesar 95 %. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut: Perkara yang diselesaikan
2010 2011 2012 harus 20 15 19
Perkara yang diselesaikan Capaian Kinerja (%) Perbandingan Capaian(%)
19 99%
12 95%
2013 2014 22 51
19 19 100% 95%
48 95%
2015 56 53 95%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 95 % dan 100 %. Capaian tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 95%. Sementara pada tahun 2015 capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Waingapu mengalami peningkatan yaitu sebesar 95 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkara permohonan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 31 perkara. Persentase capaian perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 sebesar 100 %. Penyelesaian perkara permohonan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 %. Hal ini menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Waingapu telah berjalan dengan baik dan sehingga tidak ada sisa perkara permohonan pada tahun tersebut. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara permohonan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut: 14
2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 6 0 51 25% 31 0 6 0 51 25% 31 0% 100% 0% 100% 100% 100%
Perkara yang harus diselesaikan Perkara yang diselesaikan Capaian (%) `
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara permohonan yang diselesaikan dari capaian tahun 2010 dengan capaian tahun 2011 sebanyak 0 % dan 100%. capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 sebanyak 0 %. Capaian tahun 2012 Capaian 2013 sebanyak 100 % dan Capaian 2014 100 %. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Berdasarkan KMA nomor 006 tahun 1992 tentang batas waktu dalam penyelesai perkara yaitu maksimal 6 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 6 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa. Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan No
Bulan
Masuk
Putus
Sisa
1.
Januari
0
0
0
2.
Pebruari
0
0
0
3.
Maret
0
0
0
4.
April
0
0
0
5.
Mei
0
0
0
6.
Juni
0
0
0
7.
Juli
0
0
0
8.
Agustus
0
0
0
9.
September
0
0
0
10. Oktober
0
0
0
11. Nopember
0
0
0
12. Desember
0
0
0
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 sebanyak 0 perkara atau 0% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja di Pengadilan Agama Waingapu telah berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.
15
Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut:
Perkara
2010 Capaian %
Sisa Perkara 100 % gugatan
Tahun 2011 2012 2013 2014 Capaian Capaian Capaian Capaian % % % % 100%
100 %
100%
100%
2015 Capaian % 100
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2010 dengan capaian tahun 2011 sebanyak 100 % dan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 sebanyak 100 %. Capaian tahun 2012 dan 2013 dengan 2014 100%. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Berdasarkan Laporan perkara bulanan maupun tahunan tidak ada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sehingga sehingga capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Waingapu pada tahun 2014 adalah 100%. Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, sebagai berikut:
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2010 Capaian %
2011 Capaian %
Tahun 2012 Capaian %
100 %
100 %
100 %
2013 Capaian %
2014 Capaian %
2015 Capaian %
100 %
100 %
100 %
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2010 hingga 2015 sebanyak 100%.
16
Sasaran 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO
2.
SASARAN
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
INDIKATOR KINERJA
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
TARGET
100%
REALISASI CAPAIAN (%)
100%
100%
Berdasarkan tabel diatas terlihat adanya akseptabilitas masyarakat terhadap putusan hakim. Para pencari keadilan merasa puas dengan putusan yang diberikan oleh hakim sehingga tidak ada yang mengajukan upaya-upaya hukum baik itu banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Waingapu sebanyak 56 dan diputus sebanyak 53 perkara, terdiri dari 22 perkara gugatan dan 31 perkara permohonan. Semua perkara yang telah diputus tersebut tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:
Perkara
2010 Capaian % 100 %
Tahun 2011 2012 2013 Capaian Capaian Capaian % % % 100% 100% 100%
2014 Capaian % 100%
2015 Capaian % 100
Yang tidak mengajukan Upaya Hukum
Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi dari tahun 2010 sampai tahun 2015 sebanyak 100%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tingkat akseptabilitas terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Waingapu
17
Sasaran 3 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO
3.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI CAPAIAN (%)
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang 100 % 100 % 100 % diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Persentase penyampaian 100 % 100 % 100 % pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan kepada majelis. Pada tahun 2015 jumlah berkas perkara yang tercatat dalam buku register Pengadilan Agama Waingapu sebanyak 53 perkara, terdiri dari 22 perkara gugatan dan 31 perkara permohonan. Semua perkara yang diregister tersebut telah didistribusikan kepada majelis hakim. Sehingga taget yang ditetapkan dalam hal ini telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya efektifitas dalam pengelolaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Waingapu. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Target yang ditetapkan dalam penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah 100% dan capainnya juga 100%. hal ini menandakan efektifitas pengelolaan perkara di Pengadilan Agama Waingapu. Berdasarkan data laporan bulanan bulanan Pengadilan Agama Waingapu jumlah perkara yang diputus pada tahun 2015 adalah sebanyak 53
perkara. Jumlah
putusan ini sama dengan jumlah pemberitahuan yang terdapat dalam laporan maupun arsip jurusita Pengadilan Agama Waingapu.
18
Sasaran 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO
4.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling Persentase publikasi putusan yang dapat diakses secara online
TARGET
REALISASI CAPAIAN (%)
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100%
100%
Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan. Capaian perkara prodeo yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Waingapu sebesar 100%. Capaian ini memperlihatkan bahwa tingginya tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Agama Waingapu. Pengadilan Agama Waingapu memberikan akses kepada masyarakat yang tidak miskin untuk dapat berperkara di Pengadilan Agama Waingapu tanpa memungut biaya. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Waingapu menargetkan agar perkara yang pihaknya berada jauh dari Pengadilan Agama Waingapu dapat diselesaikan dengan sidang keliling. Berdasarkan laporan bulanan dan laporan tahunan Pengadilan Agama Waingapu Waingapu relisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling sebesar 100%. Hal ini sesuai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara online. Realisasi putusan yang dapat diakses secara online pada tahun 2015 adalah sebesar 100%. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Sehingga capaian akuntabilitas Pengadilan Agama Waingapu sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Waingapu memberikan komitment untuk menjalankan transaparansi dan keterbukaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 19
Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO
5.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan yang tidak mengajukan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum.
TARGET
100 %
REALISASI CAPAIAN (%)
100 %
100 %
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama Waingapu mencapai 100% persen dari target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Waingapu patuh dengan putusan Pengadilan dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi.
Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pengawasan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO
6.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kualitas pengawasan
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.
TARGET
REALISASI CAPAIAN (%)
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Persentase realisasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di Pengadilan Agama Waingapu mencapai 100%. Sehingga target yang telah ditetapkan sebesar 100% telah tercapai. Hal ini menunjukkan respon yang cepat dari Pengadilan Agama Waingapu dalam menanggapi adanya pengaduan dari masyarakat.
20
Persentase
temuan
hasil
pemeriksaan
internal
dan
eksternal
yang
ditindaklanjuti. Pada tahun 2015 telah dilakukan pengawasan dari lingkungan internal Mahkamah Agung baik oleh Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pengawas Daerah, Badan Pengawas Mahkamah Agung, maupun oleh BUA Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Waingapu. Berdasarkan laporan tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut, semua temuan telah ditindak lanjuti. Sehingga capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Waingapu adalah sebesar 100%.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Program peningkatan manajemen Pengadilan Agama Waingapu. Realiasi program peningkatan manajemen Pengadilan Agama Waingapu pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: 13.535.000
13.480.000
99.
Realisasi anggaran adalah sebesar 99 %. 2. Program dukungan menajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Realisasi Program ini pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Anggaran
Realisasi
2.495.860.000
1.993.349.983
Realisasi anggaran adalah sebesar 80 %.
21
Persentase 80
BAB V PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Waingapu pada tahun 2015 ini memperlihatkan kinerja yang cukup maksimal. Pada setiap indikator menunjukkan nilai yang memuaskan. Namun demikian, diperlukan upaya-upaya perbaikan terutama pada indikator kinerja yang nilai masih rendah. Sementara untuk indikator yang nilainya tinggi perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.
22
