BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu kewenangan Pemerintahan Aceh berdasarkan Pasal 16 UndangUndang

Nomor

11

Tahun

2006

tentang

Pemerintahan

Aceh

adalah

menyelenggarakan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah Aceh berupaya untuk melaksanakan kewenangan tersebut dengan menyusun Rancangan Qanun Aceh tentang Penanaman Modal. Rancangan ini telah disiapkan oleh Pemerintah Aceh, dan telah pula dilakukan konsultasi public. Salah satu tahapan dan ini merupakan suatu kewajiban dalam rangka penyusunan rancangan Qanun Aceh adalah melakukan penyusunan naskah akademik/kajian akademik. Kewajiban ini ditegaskan di dalam Pasal 12 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, yang menyatakan bahwa suatu rancangan qanun Aceh harus disertai dengan naskah akademik/kajian akademik, oleh sebab itu kajian akademik merupakan salah satu syarat dalam proses pembentukan dari rancangan Qanun Aceh. Berdasarkan hal ini, maka kajian akademik merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari naskah rancangan qanun. Dengan demikian, pembahasan rancangan qanun di legislatif akan mengacu pula kepada kajian akademik. Oleh sebab itu kajian akademik ini menjadi penting dan mempunyai nilai yuiridis. B. Tujuan dan Kegunaan yang ingin dicapai Kajian akademis dilakukan untuk mengkaji atas rancangan qanun Aceh tentang Penananaman Modal dari sudut pandang akademik baik ditinjau dari segi filosofis, yuridis, dan Sosiologis. Dengan adanya kajian akademik ini diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Qanun Aceh tentang Penanaman Modal ini dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Aceh.

C. Metode Pendekatan Untuk penyusunan kajian akademik Rancangan Qanun Aceh tentang Penanaman Modal ini dilakukan penelusuran berbagai aturan hukum dan telaah kebutuhan, yaitu dengan melakukan telaah dokumentasi peraturan perundang1

undangan. Selain itu juga dilakukan beberapa diskusi akademik dengan para pakar atau akademisi, yang dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan aspirasi dari segi akademis atas rancangan qanun ini. Hal ini dilakukan untuk memenuhi harapan Pasal 12 ayat (4) Qanun

Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Tata Cara

Pembentukan Qanun. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomo); 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 2

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724); 14.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 4724) 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3335), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3515); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4162); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);

3

18. Peraturan Presisden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriterian dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. 19.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. 20.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03). 21.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas, lembaga teknis daerah, dan lembaga daerah provinsi nanggroe aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 05).

4

Nomor

BAB II LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS Pasal 33 UUD 1945 menyatakan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang. Ketentuan di dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut pada dasarnya

negara

Indonesia ingin mewujudkan negara kesejahteraan atau welfare state. Dalam garis besar, negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model ideal pembangunan yng difokuskan pada peningkatan kesejahteraan

melalui pemberian peran yang lebih

penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensive kepada warganya. Spiker menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan adalah ”..............stands for a developed ideas in which

welfare is provided

1

comprehensively by the state best possible standars” .Dalam hal ini, konsep negaa kesejahteraan berfokus kepada social welfare

dan economic development yang

disebut juga antithetical nations.2 Di Indonesia, konsep kesejahteraan

merujuk pada konsep

pembangunan

kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standard dan kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945, mengisyaratkan adanya upaya membangun secara struktural melalui tindakan nyata dan ini menjadi tugas negara.3 Pasal 17 ayat (1) huruf

(i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa

salah satu urusan wajib yang menjadi

kewenangan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah. 1

Paul Spicker, Social Policy: Themes and Approaches, London, 1995, hal. 82. James Midgley, Growth, Redistribution and welfare, Toward Social Invesment, 2003. 3 Sri Edi Swasono, Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi, Pancasila sebagai ideology dalam berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Suarbaya , Karya Anda, 1993, hal. 270. 2

5

Faslitasi dimaksudkan adalah sebagai upaya pembangunan ekonomi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat..

Negara berkembang

bagi seperti

Indonesia perlu memacu perbaikan kesejahteraan dengan meningkatkan kegiatan usaha yang produktif oleh masyarakat. Perbaikan kesejahteraan memerlukan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan yang pada dasarnya bersumber dari permodalan dan perbaikan produktivitas dalam ekonomi masyarakat. Kendala yang dialami oleh masyarakat dalam memasuki kegiatan usaha selain faktor tidak dimiliki sikap kewiswastaan yang dimiliki oleh

masyarakat, juga

mengalami kesulitan permodalan. Masyarakat yang memulai kegiatan usaha mengalami kesulitan untuk mendapat permodalan dari lembaga perbankan karena tidak ketersediaan jaminan (coleteral). Untuk itu,

pemerintah daerah

mengantisipasinya

dengan

memberikan

bantuan permodalan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan usaha dengan sistem bergulir. Pemberian permodalan itu harus dilakukan secara transparans, dapat dipertanggung jawabkan, serta menjunjung prinsip keadilan dan pemerataan bagi seluruh anggota masyarakat. Pemberian permodalan kepada masyarakat harus didasarkan pada suatu legalitas yang memungkinkan pemerintah daerah memakai keuangan daerah untuk membantu permodalan bagi masyarakat.

Bantuan permodalan tersebut bukanlah

santunan sehingga bantuan tersebut harus dikembalikan. Proses pemberian dan pengembalian dari modal usaha tersebut harus diatur secara jelas sehingga penggunaan keuangan daerah tersebut tepat sasaran dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

6

BAB III ANALISIS ATAS BATANG TUBUH RANCANGAN QANUN A. Pertimbangan dan Landasan Hukum Salah satu pertimbangan penting di dalam penyusunan Qanun Aceh tentang Penanaman Modal adalah adanya otonomi khusus yang diberikan kepada

Aceh,

termasuk

dalam

kaitannya

dengan

penanaman

modal

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, penyusunan qanun hendaknya dapat menampung dan mengimplementasikan lebih lanjut secara khusus semua kewenangan Pemerintah Aceh dalam bidang penanaman modal dimaksud. Dengan

demikian

kepentingan

daerah

akan

dapat

ditampung

dan

diimplementasikan melalui qanun tersebut. Untuk itu, secara umum, nantinya qanun ini akan memiliki titik-titik perbedaannya dengan pengaturan penanaman modal di daerah lainnya di Indonesia, yang

tidak memiliki status otonomi khusus seperti Aceh.

Dibandingkan dengan PERDA atau peraturan perundang-undangan lain di bidang

penananaman

modal

di

daerah

lainnya.

Melalui

kewenangan

pemerintahan Aceh demikian penyesuaian qanun di sini hendaknya akan lebih maju dalam upaya meningkatkan penanaman modal di Aceh. Perimbangan lainnya dalam penyusunan qanun ini adalah perlu menampung perkembangan terbaru sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan perundangan pelaksanaannya. Banyak hal baru yang diatur di dalam produk legislatif dimaksud. Untuk itu, akan terdapat konsistensi dan sinkronisasi dengan

kepentingan

nasional

yang

diatur

di

dalam

Undang-Undang

Pemerintahan Aceh, pengaturan penanaman modal di Aceh memiliki persamaan-persamaannya dengan daerah lain di Indonesia. Selain, yang tidak kalah pentngnya, qanun penanaman modal harus dapat menampung kepentingan penanaman modal (investor). Untuk itu, perlu diketahui apa saja yang menarik investor untuk menanamkan modalnya di Aceh. Salah satunya yang dapat dilakukan adalah menyediakan fasilitas (insentif) penanaman modal kepada para investor. menyangkut

fasilitas

penanaman

modal

untuk

Secara nasional

mendorong

investor

menanamkan modalnya di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tinggal lagi mencari bentuk fasilitas tambahan yang dapat diberikan Pemerintah Aceh, sehingga nantinya cukup alasan bagi investor

untuk memilih Aceh sebagai tempat investasi

daripada memilih daerah lainnya di Indonesia dan/atau luar negeri. Di samping

7

menambah fasilitas tentunya juga dikurangi dan dihilangkan hal-hal yang dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di Aceh.

B. Perizinan Pemberian layanan terpadu satu pintu sudah tepat karena akan memperpendek birokrasi yang panjang dalam proses penyelesaian perizinan misalnya apakah paling lambat penyelesaian dalam waktu 1, 2, atau 3 minggu?. Di samping itu, perlu juga adanya pelimpahan wewenang kepada petugas di layanan terpadu satu pintu untuk dapat menyelesaikan proses perizinan tanpa harus terlalu banyak mendatangi meja pejabat yang lain yang dapat memperlambat proses penyelesaian. Hal lain yang perlu mendapatkan pengaturan adalah pembagian kewenangan perizinan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Menyangkut

jangka

waktu

penyelesaian

wewenang yang cukup kepada petugas layanan

perizinan,

pelimpahan

terpadu satu pintu dan

pembagian kewenangan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dapat diatur lebih lanjut di dalam keputusan gubernur. C. Komisi Pemantauan Pelayanan Penanaman Modal Keberadaan Komisi Pemantauan Pelayanan Modal juga sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Rancangan Qanun adalah penting.

Dengan adanya

lembaga ini berbagai permasalahan yang dihadapi investor di lapangan akan dapat dipantau melalui pengaduan yang masuk, dan persoalan yang dihadapi akan dapat diselesaikan secara cepat.Adanya keterlambatan penyelesaian proses perizinan melebih jangka waktu yang ditetapkan, dan adanya praktik kolusi, korupsi, dan neptisme akan dapat diketahui melalui pengaduan oleh investor yang mengalami hambatan tersebut. Untuk itu, perlu pengaturan lebih lanjut di dalam keputusan gubernur tentang pemilihan orang yang tepat beserta tugas dan tanggung jawabnya secara lebih detail. D. Ketenagakerjaan Pengutamaan tenaga kerja WNI yang berdomisili di Aceh sebagaimana diatur Pasal 8 Rancangan Qanun sudah tepat. Demikian juga kewajiban pelatihan dan alih teknologi yang perlu diatur lebih lanjut adalah bagaimana metode pelatihan dan alih teknologi. Demikian juga apakah perlu diberikan 8

insentif khusus kepada perusahaan yang melakukan pelatihan dan alih teknologi tersebut. Perlu juga diatur peranan pemerintah dalam alih teknologi tersebut. Misalnya pemerintah dapat membntu atau bekerja sama dengan investor dalam pemenuhan tenaga kerja, pelatihan dan alih teknologi.

E. Fasilitas Perpajakan Perlu diatur jenis-jenis fasilitas perpajakan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Aceh. Kepada investor dapat diberikan kebebasan sampa dengan jangka waktu terentu dan/atau pengurangan besarnya tarif pajak dan retribusi daerah yang dapat diatur dalam Keputusan Gubernur.

9

BAB IV REKOMENDASI Disarankan kepada perancang qanun dalam berbagai tingkat pembahasannya untuk tetap konsisten merujuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dan UndangUndang Penanaman Modal di dalam merumuskan qanun ini. Dalam kerangka itu dirumuskan

fasilitas

tambahan

dan

ketentuan

khusus

lainnya

sepanjang

dimungkinkan untuk menjadikan Aceh tempat yang menarik bagi PMA dan PMDN. Qanun ini hendaknya menjadi infrastruktur hukum yang menunjang pembangunan ekonomi Aceh melalui kegiatan penanaman modal. Banda Aceh, 18 Mei 2008. Tim Pengkaji: (1) Teuku Ahmad Yani, S.H.,.Hum.

(2) Yusri, S.H., M.H.

(

(

)

)

(3) Sanusi Bintang, S.H., M.LIS, LLM.

(

)

(4) T. Haflisyah, S.H., M.H.

(

)

Mengetahui: Ketua Pusat Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum. NIP. 131 918 707

10

11

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd NOTULEN fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx RAPAT BADAN LEGISLASI DPR ACEH cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DLL TENTANG wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui PERUBAHAN QANUN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENANAMAN MODAL opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty TANGGAL 14 MEI 2012

NOTULEN RAPAT BADAN LEGISLASI DENGAN TIM LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) BANDA ACEH DAN TIM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TENTANG PERUBAHAN QANUN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENANAMAN MODAL SENIN, 14 MEI 2012 Rapat ke Sifat Dengan Hari/Tanggal Pukul Tempat Pimpinan Rapat Acara

: Ist : : Pimpinan dan Anggota Banleg dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dan lain-lain : Senin/ 14 Mei 2012 : 09.00 WIB s/d selesai : Ruang Serba Guna Sekretariat DPRA : Tgk. M. Harun, S. Sos : Rapat Badan Legislasi DPRA dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh tentang Perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal.

Hadir Anggota Banleg : Tgk. M. Harun, S.Sos; Tgk. H. Abdullah Saleh, SH; Drs.H.Adnan Beuransah; Erly Hasyim, SH,S.Ag; H.M. Sidik Fahmi, SH,MH; Moharriadi, ST; Jemarin, S.Pdi; Drs. Safwan Yusuf; Izin Anggota Banleg : Nasruddinsyah,SH; Hj.Nurlelawati, S.Ag; Drh.Nuraini Maida; Fauzi, SH, Ermiadi Abdul Rahman, ST; Ir.Jufri Hasanuddin, SH,MH; Muhibbussubri, S.Ag; Ir.Mawardi Ali Tenaga Ahli : H. Burhanuddin, SH, MH Sekretariat DPRA :

Mahyar, SH,M.Hum; Jamahur; Said Safrizal,ST; M. Nasir, SE; Mulyana,A.Md; Rita Afrianti, A.Md

Lembaga Bantuan Hukum LBH dll : Syahminan Zakaria; M. Alhamda; Rusliadi; Agus Halim Wardhana; Musrizal Syahputra; Cut Risma Aini; Destika Gilang Lestari; Hospinozal Sabri; Hendra Saputra; Devi Faradilla; Hanim Ferizal; Evi Zain; Yusriadi; Muhajir; Ferdian; Juli Saidi; Deni Setiawan. (Absen terlampir).

I.

PENDAHULUAN

Tgk. M. Harun, S.Sos Assalamu’alaikum Wr. Wb Puji Syukur Kehadirat Allah, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, hari ini kita bersama dengan Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Dalam hal ini saudara kita pernah membantu perjuangan kita. Selanjutnya kepada Tgk. H. Abdullah Saleh, SH agar dapat memandu acara penyiapan dan pembahasan draft ini. II. R A P A T Tgk. H. Abdullah Saleh, SH Assalamualaikum wr wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT dan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Penyempurnaan kedua raqan ini sudah kita minta bantu kepada pak H. Burhanuddin

2

selaku tenaga ahli Badan Legislasi. Hari ini kita akan finalisasi. Selanjutnya akan menjadi usul inisiator Badan Legislasi sehingga pimpinan bisa menetapkan paripurna khusus. Nanti pada saat pembahasan bersama Eksekutif bisa kita sisir kembali pasal per pasal. Mari kita sisir langsung dari awal, sehingga nanti bisa kita jadikan draft awal. Pagi ini kita sisir raqan Penanaman Modal. Nanti siang baru kita sisir raqan KKR. 1) Revisi qanun nomor 5 tahun 2009 tentang penanaman modal.

Konsideran Menimbang: - Konsideran menimbang huruf a diubah dengan memasukkan sesuai dengan qanun nomor 5 tahun 2011 mengenai MoU Helsinki sbb: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; - Huruf a lama menjadi huruf b dengan menambahkan frase ”sosial budaya dan kearifan lokal”. - Huruf d dengan menambahkan frase ”serta memperhatikan kelangsungan kehidupan usaha masyarakat lokal”. Tim LBH / LSM : - Penambahan : dalam rangka ”pemenuhan hak individu masyarakat Aceh”.... - Penambahan tersebut pada akhir huruf c atau penambahan huruf baru yakni huruf d baru sbb: ” disamping itu qanun ini juga dalam rangka memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya” ”dalam rangka pemenuhan hak sosial ekonomi dan budaya bagi setiap individu masyarakat Aceh sehingga perlu membentuk peratuan penyelenggaraan penanaman modal yang bersifat adil dan menguntungkan semua pihak”. H. Burhanuddin, SH, MH - Kalimat tersebut ditempatkan saja pada huruf c setelah kata penanaman modal di Aceh. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - substansifnya sudah hampir sama kita pahami tapi bagaimana kita memasukkan substantif ini dalam kalimat atau huruf di atas. H. Burhanuddin, SH, MH - Ditambah : memberi kepastian pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya bagi setiap individu dan masyarakat Aceh. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Apa perlu kita pisahkan individu dan masyarakat atau kita cukupkan dengan kata individu ? - kalau begitu kita sempurnakan cukup dengan kata masyarakat saja.

3

Tgk. M. Harun, S.Sos - Kata masyarakat kita ganti dengan kata ”Rakyat” Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - baik kita terima usul Tgk. M. Harun. Drs. Adnan Beuransyah - Mana lebih bagus kita buat bagi rakyat Aceh saja. Jadi kata ”setiap” kita hilangkan. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Baik kita terima usul Tgk. Adnan. - Kita sepakati dulu konsideran menimbang. Nanti waktu pembahasan dengan Eksekutif kita sempurnakan kembali. Konsideran Mengingat : Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Kita masuk konsideran mengingat Tim LBH - UU Nomor 11 tahun 2005 kita masukkan saja Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Menyesuaikan dengan Qanun Tata Cara Pembentukan Qanun, selanjutnya dengan penambahan agar memuat UU Nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional hak ekonomi, sosial dan budaya. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH Kita lanjutkan ke ketentuan umum : kita pending, kita lanjutkan ke batang tubuh. BAB II ASAS DAN TUJUAN Drs. Adnan Beuransyah - Pasal 2 huruf e asal negara harus kita perhatikan, jangan nanti orang Israelpun bisa buka usaha disini. Burhanuddin, SH, M.Hum - Huruf e saya sependapat dengan pak Abdullah. Harus kita lihat asal negara. Usul Tim LBH - Bisakah ditambah asas ”perlakuan yang sama dan tidak membedakan jenis kelamin” Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Kita terima usul LBH - Kita tambah satu huruf, setelah huruf e yakni huruf f baru sbb: Huruf f. ” kesetaraan gender”. - Kita beri kesempatan kepada rekan-rekan untuk menelaah tentang gender ini.

4

Usul LBH - Asas itu harus jelas, sehingga ada kepastian. Jadi kami usulkan untuk kita masukkan mengenai kesetaraan gender ini. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Kalau bisa kita juga memasukkan asas keislaman. Sehingga investasi di Aceh tidak melanggar syariat Islam. Dalam raqan KKR juga ada kita masukkan asas keislaman. - Jadi pada huruf a kita tambahkan dengan asas keislaman. LSM : - Bukankah sudah ada qanun tentang Syariat Islam? Jadi apakah tidak cukup disana saja asas keislaman? Burhanuudin, SH,M.Hum - Ini karena masalah genderpun kan sudah ada qanun tersendiri. Jadi makanya muncul masalah ini. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Kita akomodir saja sementara Asas Keislaman ini. - Kita lanjutkan ke ayat (2). - Kita tambah tujuan penyelenggaraan penanaman modal dengan penambahan satu huruf baru yakni huruf b baru sbb: Huruf b: ”mengupayakan pemenuhan hak ekonomi sosial budaya rakyat Aceh. - Kata potensi kita hilangkan pada huruf f. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Kita lanjut ke Pasal 3 - Pada ayat (2) huruf c kata ”mikro” kita hapus saja. - Arah dan sasaran qanun ini penjabarannya dari UUPA. ( Pasal 7, pengelolaan SDA dan juga tentang kewenangan PA selain 6 kewenangan pemerintah pusat). Tim LBH : Jangan sampai terulang kejadian PP/UU tentang penanaman modal dimana investor asing menggerogoti usaha BUMN/milik pemerintah. Qanun ini jangan sampai terjadi hal yang sama di Aceh. Makanya harus ada sektor-sektor strategis yang tidak boleh diberikan kepada pihak investor asing. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Kongkritnya bahasa/redaksinya bagaimana kita muat disini? Tim LBH : Nanti waktu pembahasan bersama nantinya kita ingat bersama untuk kita masukkan. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Baik, kita terima saran dari LBH. - Buat catatan di poin a tadi sbb: ” kepentingan Aceh dijelaskan lebih lanjut dalam bagian penjelasan pasal ini”.

5

Drs. AdnanBeuransyah Seharusnya pemerintah Aceh/pemerintah kabupaten kota menyediakan peruntukan lahan untuk investor sehingga tidak mengambil lahan masyarakat. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH Kita akan lihat dalam substansi selanjutnya. H. Burhanuddin, SH, MH Saya setuju dengan pendapat Tgk. Adnan, sehingga adanya MoU antara inventor dengan pemerintah kab/kota yang mana tidak mengambil lahan/tanah milik rakyat di Aceh. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Baik kita tampung usulan tersebut, konkritnya mari kita masukkan: - Kalau kita hubungkan dengan ayat (3) nya, aspek usul Tgk. Adnan tadi bisa kita masukkan disini. Drs. Adnan Beuransyah - Tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan dan tanah tersebut bisa menjadi saham untuk masyarakat apabila lahan mereka dipakai oleh investor. Tim LBH : - Dalam qanun tata ruang bisa kita masukkan saran dari Tgk. Adnan. H. Burhanuddin, SH, MH - Saya pikir lebih baik dibuat ayat baru mengenai lahan/tanah masyarakat ini. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Buat catatan saja di bawah ayat (3) tentang kebijakan peruntukan lahan masyarakat terkait investasi di Aceh. - Kita lanjut ke BAB IV. BAB IV PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Pasal 4 ayat (1) disempurnakan sbb: ” Pemerintah Aceh dan pemerintah kab/kota memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal baik lokal, nasional maupun asing yang melakukan kegiatan usaha di Aceh sesuai dengan peraturan perundangundangan”. - Ayat 2 dihapus. Tim LBH : - Ayat (3) Hak-hak keperdataan bagi penanam modal sudah tercantum, perlu kita tambah hak-hak keperdataan bagi masyarakat. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Jaminan untuk investor satu sisi dilindungi tapi seharusnya memang jaminan untuk masyarakat juga dilindungi.

6

H. Burhanuddin, SH. MH - Saya setuju dimasukkan perlindungan hukum yang sama tentang hak-hak perdata untuk masyarakat. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Apa kita gabung pengaturan kedua masalah ini dalam satu ayat? Atau kita buat rumusan tersendiri? H. Burhanuddin, SH. MH - Saya menyarankan di ayat (3) untuk kita buat rumusan ini. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Coba ditulis usul pak Burhanuddin tadi yakni dengan menambahkan hak-hak perdata masyarakat. LBH : - Misalnya ada satu pemodal yang mendapatkan HGU yang melakukan pembakaran lahan. Apakah qanun ini bisa mencegah atau memberikan sanksi administratif kepada investor tsb? H. Burhanuddin, SH, MH - Ayat (3) kalimat ”penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan anarkis” ini lebih baik kita ganti dengan kalimat ”tindakan melawan hukum”. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Dalam hal ini kita harus mampu rumuskan antara 2 kepentingan tsb, yakni kepentingan investor dan kepentingan masyarakat, sehingga kedua kepentingan ini bisa berimbang. H. Burhanuddin, SH. MH - Saya sarankan seluruh usul dari LBH kita buat catatan. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Buat catatan: usulan sementara ayat (3) ini dihilangkan. Alasannya karena ada kekhawatiran pemerintah akan menggunakan segala kekuatan akan memberikan perlindungan yang berlebihan untuk melindungi aset tersebut. - Kita lanjut ke Pasal 5 Ayat (1) kalimat Undang-undang diganti dengan kalimat ”dengan alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan” - Ayat (2) kata kompensasi ini harus disempurnakan sbb: ”memberikan kompensasi sesuai dengan jumlah yang disepakati”. - Ayat (3) kita ganti lain menjadi: ”Dalam hal pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota menyepakati untuk memberi kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari DPRA/DPRK”. - Kita lanjut ke Pasal 6

7

Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Ayat (1) pengalihan aset kepada pihak lain oleh penanam modal, harus ditambah redaksi dengan ”memberitahukan kepada Pemerintah Aceh dan tidak merugikan Aceh”. Jadi disini kita tambah satu ayat lagi yakni ayat (2) baru; Ayat (2) baru sebagai berikut: ”Pengalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh/kabupaten/kota”. - Ayat (3) disempurnakan menjadi: ”Pengecualian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara”. - Ayat (4) kata transfer dan repatriasi harus ada penjelasan yang jelas dan akan kita tanya pada para pakar di saat pembahasan bersama nanti. - Ayat (5) huruf b kata daerah diganti menjadi Aceh/kabupaten/kota. Drs. Adnan Beuransyah - Ayat (6) huruf a ”menguasai saham mayoritas”, maksudnya bagaimana ? Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Ayat (6) huruf a ”menguasai saham mayoritas”, ini perlu kita telaah kembali dengan melibatkan para pakar. - Pasal 7 ayat (3) dikembangkan menjadi 2 ayat sehingga ada ayat (4) baru sbb: ”Penanam modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk setelah Qanun ini disahkan harus berkedudukan di Aceh”. BAB VI KETENAGAKERJAAN - Pasal 8 ayat (4) pada akhir kalimat bahwa akan diatur dengan pergub, namun harus kita lihat juga qanun tentang tenaga kerja. - Pasal 8 ayat (3) harus dicantumkan masa alih teknologi ”paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. - Catatan: qanun/pergub harus memuat larangan outsourcing (tenaga kerja kontrak perahan). - Pasal 10 ayat (1) usaha ”mikro” dihapus. - Pasal 10 ayat (2) kata ”koperasi syariah” dihapus, diganti dengan ”lembaga ekonomi syariah”. - Pasal 10 ditambah satu ayat baru yakni ayat (4) sebagai berikut: ”untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanam modal berkewajiban membantu pemerintah aceh/kabupaten/kota”.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL. - Pasal 11 ayat (1) huruf c kata murah diganti dengan kata mudah dan pada akhir kalimat ditambah kata efisien. - Pasal 12 ayat (1) huruf a ditambah kata ”disclosure” dan kalimat ”keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pada huruf b diakhir kalimat ditambah redaksi ”coorporate social responsibility (CSR) yang pelaksanaannya diserahkan pada pihak ketiga yang mendapat persetujuan dari pemerintah Aceh/pemerintah kabupaten/kota”. - Huruf c kata budaya daerah diubah menjadi budaya Aceh.

8

-

-

Sesudah huruf c ditambah satu huruf baru yakni huruf d baru sbb: ”Laporan berkala (per enam bulan) tentang kegiatan penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Gubernur Aceh dan DPRA, Bupati/Walikota dan DPRK”. Huruf d redaksi ”SKPD” diganti dengan ”SKPA/SKPK” Huruf f kata ”pelaku usaha” diganti dengan kata ”penanam modal”. Penambahan satu huruf baru yakni huruf g baru ”penanam modal baru dapat melaksanakan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin terlebih dahulu dan dalam hal perolehan izin tersebut berlangsung tanpa paksaan terhadap masyarakat setempat.

II. PENUTUP Tgk. H. Abdullah Saleh, SH Rapat tentang pembahasan draft qanun Perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal, rapat kita lanjutkan besok hari. Sebagai penutup perjumpaan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca surat Al-‘Asri. Wassalamu’alaikum Wr. Wb

BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH Sekretaris,

Banda Aceh, 14 Mei 2012

TGK. H. ABDULLAH SALEH, SH

SAID SAFRIZAL

Notulis :

9

RAPAT LANJUTAN HARI SELASA TANGGAL 15 MEI 2011 PUKUL 09.00 WIB Pasal 13 berubah bunyi, ada penambahan huruf. Pasal 14 untuk catatan sbb ”Jenis-jenis penanaman modal akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur”. BAB IX FASILITAS PENANAMAN MODAL Pasal 15 Saran dari pihak LBH, agar Pasal 15, pada ayat (1) dan ayat (2) bisa digabung menjadi satu ayat. Pada ayat (3) huruf a, ada perubahan bunyi ”menyerap banyak tenaga kerja lokal” untuk catatan sbb ” perlu dibuat penjelasan tentang huruf a ini tentang jumlah tenaga kerja dan pengertian tentang tenaga kerja”. Pada ayat (4) kata ”wisatawan asing” dihilangkan. Ayat (5) kata atas usul dihapus. Sehingga bunyinya jadi sbb ”Pemerintah aceh sesuai dengan kewenangannya mengusulkan kepada pemerintah untuk mendapat fasilitas.... Ayat (6) pada akhir kalimat ada penambahan kata ”Aceh”. Pasal 16 Ayat (1) tidak ada perubahan. Ayat (2) tidak ada perubahan. Pada akhir kalimat ada penambahan kata ”setelah berkoordinasi dengan DPRK”. Pasal 17, penambahan satu ayat. Pasal 18 ada penambahan satu ayat. Pasal 19 ayat (2) huruf a kata ”Indonesia” berubah menjadi ”Aceh”. Huruf d berubah bunyi menjadi ”penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara; dan Huruf e berubah bunyi sbb ”penanaman modal yang tidak mengganggu hak-hak adat dan tidak merugikan umum. Ayat (3), (4), dan ayat (5) ada perubahan bunyi :

BAB X PERIZINAN Pasal 20 Ayat (2) ada penambahan pada akhir kalimat yaitu, ”Penanam modal yang akan ......setelah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan termasuk persetujuan dari masyarakat tanpa paksaan.” Penambahan ayat, dari sebelumnya 4 ayat menjadi 5 ayat. ayat (5) bunyinya sbb ” Untuk kegiatan usaha penanaman modal yang bersifat strategis, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas dilakukan oleh Gubernur/ Bupati atau walikota setelah mendapat persetujuan dari DPRA/DPRK”. BAB XII PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

10

Pasal 23 pada huruf s angka 3, catatan: perlu dijelaskan tentang pembentukan Badan Pertanahan Aceh sesuai dengan mandat UU PA. Pada hurus s juga Angka 4,5 dan 6 dihapus. Pasal 24 huruf h, angka 4 diubah menjadi ”izin gangguan”. Pasal 25 Ayat (2) berubah. Ayat (3) dan (4) dihapus, tambah satu ayat baru, yg berbuny sbb ”Dalam hal penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan penanam modal dapat diselesaikan melalui musyawarah yang difasilitasi Oleh pemerintah Aceh/ Kabupaten kota dan bila tdk terjadi kesepakatan maka penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan”. Pasal 26 ayat (3) terdapat pengulangan kata ”penggelembungan”. Kata kedua dihapus. Pasal 27 tidak ada perubahan. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28, ayat (2) dihapus. Jadi, pasal 28 tidak terdapat ayat. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29, diakhir kalimat ”Lembar Daerah Aceh” menjadi ”Lembar Aceh” III. PENUTUP Tgk. H. Abdullah Saleh, SH Sebagai penutup perjumpaan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca surat Al-‘Asri. Wassalamu’alaikum Wr. Wb

BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH Sekretaris,

Banda Aceh, 14 Mei 2012 Notulis :

TGK. H. ABDULLAH SALEH, SH

11

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb NOTULEN nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer RAPAT INTERN BADAN LEGISLASI DPR ACEH TENTANG tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas PERUBAHAN QANUN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENANAMAN MODAL dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh TANGGAL 18 SEPTEMBER 2012

NOTULEN RAPAT INTERN BADAN LEGISLASI TENTANG PERUBAHAN QANUN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN PRIORITAS TAHUN 2012 SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 Rapat ke Sifat Dengan Pukul Tempat Pimpinan Rapat Acara

: : : : : : :

Istimewa Pimpinan dan Anggota Banleg 09.30 WIB s/d selesai Ruang Badan Anggaran DPRA Tgk. M. Harun, S. Sos Rapat Intern Badan Legislasi DPRA

Hadir Anggota Banleg : Tgk. M. Harun, S.Sos; Tgk. H. Abdullah Saleh, SH; Drs.H.Adnan Beuransah; Erly Hasyim, SH,S.Ag; Jemarin, S.Pdi; Ermiadi Abdulrahman, ST; Tgk. Fakhruddin Ahmad; Drh.Nuraini Maida; Ir.Mawardi Ali. Izin Anggota Banleg : Moharriadi, ST; Drs. Safwan Yusuf; Nasruddinsyah,SH; Hj.Nurlelawati, S.Ag; Muhibbussubri, S.Ag; Tenaga Ahli : H. Burhanuddin, SH, MH Sekretariat DPRA : Said Safrizal,ST; M. Nasir, SE; Mulyana,A.Md; Rita Afrianti, A.Md, Cut Hazrirah. I.

PENDAHULUAN

Tgk. M. Harun, S.Sos Assalamu’alaikum Wr. Wb Puji Syukur Kehadirat Allah, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, hari ini kita mengadakan rapat bersama dengan seluruh anggota Banleg masalah jadwal pembahasan rancangan qanun penanaman modal, kita atur dulu hari ini sebelum kita mengadakan rapat dengan eksekutif, juga kita evaluasi sejauhmana sudah proses pembahasan qanun di DPRA. II. RAPAT Tgk. H. Abdullah Saleh, SH Assalamualaikum wr wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT dan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kita akan mengevaluasi dua rancangan qanun yaitu KKR dan Penanaman Modal. Qanun KKR secara aspek efektifitas dan aspek legalitas rujukan undang-undang yang lebih tinggi. Kita atur jadwal pembahasan terlebih dahulu yaitu : 1. Selasa 18 September 2012 Jam 09.30 WIB tentang Penyusunan Jadwal Pembahasan. 2. Senin 01 Oktober 2012 Pertemuan dengan Eksekutif 3. 2 s/d 5 Oktober Konsultasi ke KADIN Pusat dan BKM Pusat 4. Senin 8 Oktober 2012, Lanjutan Pembahasan Bersama dengan eksekutif

2

5. Selasa 9 Oktober 2012 RDPU 6. 15 s/d 19 Oktober Kunjungan Kerja 7. Senin 22 Oktober 2012 Perumusan Kembali Bersama dengan Eksekutif 8. Selasa 23 Oktober 2012 Finalisasi Pembahasan Bersama dengan Eksekutif

Mengenai Qanun KKR bagaimana kesepakatan kita karena rencana dipending terlebih dahulu.

Ermiadi Abdulrahman, ST -

Didalam Tatib sebenarnya setelah paripurna qanun inisiatif dalam jangka waktu 6 bulan harus dibahas.

-

Didalam MoU disebutkan harus dibawah Undang-undang KKR, kalau hanya payung hukumnya MoU dan turunannya di UUPA

-

Kalau kita menunda bagaimana caranya, apakah harus konsultasi ke Jakarta tentang kemungkinan dikeluarkan undang-undang KKR pusat

-

Pelakunya mungkin sudah keluar dari Aceh dan kita belum berlaku ekstradisi, kalau tidak ada payung hukum yang jelas ini harus ditunda.

Tgk. H. Abdullah Saleh, SH -

Kita akan mengadakan rapat khusus tentang masalah qanun KKR nantinya

Drs. H. Adnan Beuransyah -

Masalah KKR didalam pasal 229 UUPA ada disebutkan

-

Saya sepakat kalau qanun ini dipending terlebih dahulu

H. Burhanuddin, SH, MH -

Menyangkut dengan UU KKR ini yang sudah dibatalkan oleh MK

-

Sandaran vertikal dari qanun ini sudah terpotong, secara politik juga muncul pembicaraan di kalangan eksekutif, saya sependapat secara teknis yuridis tidak di hentikan pembahasan.

-

Ini tidak selesai, tetapi tidak diproses, DPRA harus mendesak Pemerintah Aceh, karena pasal KKR di UUPA masih ada maka pemerintah Aceh masih bisa mendesak Pemerintah Aceh untuk menyelesaikan UU KKR Nasional.

Tgk. H. Abdullah Saleh, SH -

Kita harus mengajukan kepada Pimpinan untuk sesegera mungkin untuk melahirkan UU KKR Nasional

-

Mengajak Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk menunjuk Tim Advokasi

3

-

Jadi kita pending ini dengan alasan yang cukup dan respek terhadap persoalan yang menjadi kebutuhan para korban.

H. Burhanuddin, SH, MH -

Kita harus membicarakan kembali dengan Pemerintah atau tim LSM/LBH yang sudah bersama kita membuat draft KKR.

Tgk. H. Abdullah Saleh, SH -

Kita akan undang Pemerintah Aceh untuk membahas masalah ini

-

Jadwal ini akan kita atur di sela-sela pembahasan qanun penanaman modal

Erly Hasyim, SH, S.Ag -

Kita harus koordinasi dengan pembahas qanun sejauhmana sudah proses pembahasan qanun ini sudah berjalan.

-

Waktu kita hanya 3 bulan lagi untuk menyelesaikan segala permasalahan.

II. PENUTUP Tgk. H. Abdullah Saleh, SH Sebagai penutup perjumpaan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca surat Al‘Asri. Wassalamu’alaikum Wr. Wb

BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH Sekretaris,

Banda Aceh, 18 September 2012

TGK. H. ABDULLAH SALEH, SH

SAID SAFRIZAL

Notulis :

4

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb NOTULEN nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer RAPAT BADAN LEGISLASI DPR ACEH DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas DLL TENTANG PERUBAHAN QANUN NOMOR 5 TAHUN dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx 2009 TENTANG PENANAMAN MODAL cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh TANGGAL 15 MEI 2012

NOTULEN RAPAT BADAN LEGISLASI DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH DLL TENTANG PERUBAHAN QANUN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENANAMAN MODAL SELASA, 15 MEI 2012 Rapat ke Sifat Dengan Hari/Tanggal Pukul Tempat Pimpinan Rapat Acara

: Istimewa : : Pimpinan dan Anggota Banleg dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dan lain-lain : Selasa / 15 Mei 2012 : 09.00 WIB s/d selesai : Ruang Serba Guna Sekretariat DPRA : Tgk. M. Harun, S. Sos : Rapat Badan Legislasi DPRA dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh tentang Perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal.

Hadir Anggota Banleg : Tgk. M. Harun, S.Sos; Tgk. H. Abdullah Saleh, SH; Drs.H.Adnan Beuransah; Erly Hasyim, SH,S.Ag; H.M. Sidik Fahmi, SH,MH; Moharriadi, ST; Jemarin, S.Pdi; Drs. Safwan Yusuf; Izin Anggota Banleg : Nasruddinsyah,SH; Hj.Nurlelawati, S.Ag; Drh.Nuraini Maida; Fauzi, SH, Ermiadi Abdul Rahman, ST; Ir.Jufri Hasanuddin, SH,MH; Muhibbussubri, S.Ag; Ir.Mawardi Ali Tenaga Ahli : H. Burhanuddin, SH, MH Sekretariat DPRA : Mahyar, SH,M.Hum; Jamahur; Said Safrizal,ST; M. Nasir, SE; Mulyana,A.Md; Rita Afrianti, A.Md Lembaga Bantuan Hukum LBH dll : Syahminan Zakaria; M. Alhamda; Rusliadi; Agus Halim Wardhana; Musrizal Syahputra; Cut Risma Aini; Destika Gilang Lestari; Hospinozal Sabri; Hendra Saputra; Devi Faradilla; Hanim Ferizal; Evi n Zain; Yusriadi; Muhajir; Ferdian; Juli Saidi; Deni Setiawan. (Absen terlampir). I.

PENDAHULUAN

Tgk. M. Harun, S.Sos Assalamu’alaikum Wr. Wb Puji Syukur Kehadirat Allah, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, hari ini kita bersama dengan Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) melakukan rapat lanjutan tentang penyiapan draft perubahan qanun nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal. II. RAPAT Tgk. H. Abdullah Saleh, SH Assalamualaikum wr wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT dan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Penyempurnaan kedua raqan ini sudah kita minta bantu kepada pak Burhanuddin selaku tenaga ahli Badan Legislasi. Hari ini kita akan melanjutkan finalisasi. Pasal 13 berubah bunyi, ada penambahan satu huruf. Pasal 14 untuk catatan sbb ”Jenis-jenis penanaman modal akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur”.

2

H. Burhanuddin, SH Pasal 14 harus dijelaskan apa saja SDA yang diambil harus jelas, agar bisa kita atur kalau ada eksplorasi di Aceh. Tim LBH Ini mencakup ketentuan investasi, saran : kita buat produksi strategis dan non strategis, buat rekomendasi bab khusus. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH Pasal 14 : Pengaturan detailnya di qanun pertambangan, jadi tidak harus disebutkan secara detail disini. BAB IX FASILITAS PENANAMAN MODAL Tim LBH/LSM agar Pasal 15, pada ayat (1) dan ayat (2) bisa digabung menjadi satu ayat, kata wisatawan asing dihilangkan. H. Burhanuddin, SH Harus tegas masalah fasilitas Tgk. H. Abdullah Saleh, SH Pasal 15 Pada ayat (3) huruf a, ada perubahan bunyi ”menyerap banyak tenaga kerja lokal” untuk catatan sbb ” perlu dibuat penjelasan tentang huruf a ini tentang jumlah tenaga kerja dan pengertian tentang tenaga kerja”. Pada ayat (4) kata ”wisatawan asing” dihilangkan. Ayat (5) kata atas usul dihapus. Sehingga bunyinya jadi sbb ”Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya mengusulkan kepada pemerintah untuk mendapat fasilitas.... Ayat (6) pada akhir kalimat ada penambahan kata ”Aceh”. Pasal 16 Ayat (1) tidak ada perubahan. Ayat (2) tidak ada perubahan. Pada akhir kalimat ada penambahan kata ”setelah berkoordinasi dengan DPRK”. Pasal 17, penambahan satu ayat. Pasal 18 ada penambahan satu ayat. Pasal 19 ayat (2) huruf a kata ”Indonesia” berubah menjadi ”Aceh”. Huruf d berubah bunyi menjadi ”penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara; dan Huruf e berubah bunyi sbb ”penanaman modal yang tidak mengganggu hak-hak adat dan tidak merugikan umum”. Ayat (3), (4), dan ayat (5) ada perubahan bunyi : .... BAB X PERIZINAN Pasal 20 Ayat (2) ada penambahan pada akhir kalimat yaitu, ”Penanam modal yang akan ......setelah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk persetujuan dari masyarakat tanpa paksaan.” Penambahan ayat, dari sebelumnya 4 ayat menjadi 5 ayat. ayat (5) bunyinya sbb ” Untuk kegiatan usaha penanaman modal yang bersifat strategis, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas dilakukan oleh Gubernur / Bupati atau Walikota setelah mendapat persetujuan dari DPRA / DPRK.

3

Tim LBH/LSM - Ayat (2) seharusnya ada persetujuan dari masyarakat - Kalau tidak ditulis dipahami seperti biasa hanya rekomendasi pemerintah sedangkan masyarakat tidak disetujui. - Dimasukkan saja harus ada izin masyarakat. Tgk. M. Harun, S.Sos Pemerintah tidak boleh mengambil tanah rakyat Tim LBH/LSM Perlu kesepakatan bersama antara masyarakat, pemerintah dan penanam modal, perusahaan harus terbuka kepada masyarakat. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH - Ayat (3) ditambah - Pasal 20 ditambah ayat (5) - Pasal 23 : angka 3 dihapus - Pasal 28 : ayat (2) dihapus BAB XII PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL Pasal 23 pada huruf s angka 3, catatan: perlu dijelaskan tentang pembentukan Badan Pertanahan Aceh sesuai dengan mandat UU PA. Pada hurus s juga Angka 4,5 dan 6 dihapus. Pasal 24 huruf h, angka 4 diubah menjadi ”izin gangguan”. Pasal 25 Ayat (2) berubah. Ayat (3) dan (4) dihapus, tambah satu ayat baru, yg berbunyi sbb ”Dalam hal penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan penanam modal dapat diselesaikan melalui musyawarah yang difasilitasi Oleh pemerintah Aceh/ Kabupaten kota dan bila tdk terjadi kesepakatan maka penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan”. Pasal 26 ayat (3) terdapat pengulangan kata ”penggelembungan biaya pemulihan dan biaya lainnya”. Kata kedua dihapus. Pasal 27 tidak ada perubahan. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28, ayat (2) dihapus. Jadi, pasal 28 tidak terdapat ayat. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29, diakhir kalimat ”Lembaran Daerah Aceh” menjadi ”Lembaran Aceh” II. PENUTUP Tgk. H. Abdullah Saleh, SH Sebagai penutup perjumpaan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca surat Al‘Asri. Wassalamu’alaikum Wr. Wb

BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH Sekretaris,

Banda Aceh, 15 Mei 2012

TGK. H. ABDULLAH SALEH, SH

SAID SAFRIZAL, ST

Notulis :

4

5