BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Kecamatan Batununggal

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk

mencapai

Akuntabilitas

Instansi

Pemerintah

yang

baik,

KecamatanBatununggalselaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dengan diterbitkanPeraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Sehubungan dengan hal

tersebut KecamatanBatununggalKota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Batununggal Kota BandungTahun

2014

yang

dimaksudkan

sebagai

perwujudan

laporan

penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

1


B. Gambaran Umum Kecamatan Batununggal Kecamatan Batununggal merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan di Kota Bandung. Dalam Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2006 tentang Tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung No 14 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dimana disebutkan bahwa Kecamatan Batununggal terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kelurahan Gumuruh Kelurahan Maleer Kelurahan Cibangkong Kelurahan Kacapiring Kelurahan Kebonwaru Kelurahan Kebongedang Kelurahan Samoja Kelurahan Binong

Kecamatan Batununggal terletak di wilayah tengah Kota bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 6°56’30” (6,941237°) Lintang Selatan dan 107°37’30” (107,596611°) Bujur Timur. Secara topografi Kecamatan Batununggal terletak di ketinggian + 700 m dpl. Iklim Kecamatan Batununggal identik dengan iklim Kota Bandung yang dipengaruhi batas pegunungan di sekitar, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembab. Suhu maksimum/minimum rata-rata yaitu 18-25°C. Curah hujan rata-rata mencapai 2.400 Mm/Thn. Adapun batas-batas wilayah administratif Kecamatan Batununggal sebagai berikut : - Sebelah Utara : Kecamatan Cibeunying Kidul - Sebelah Timur : Kecamatan Kiaracondong - Sebelah Selatan : Kecamatan Bandung Kidul - Sebelah Barat : Kecamatan Lengkong Kecamatan Batununggal meliputi luas wilayah 526.4 Ha, berdasarkan luas wilayahnya Kelurahan Kebonwaru merupakan Kelurahan terluas yakni mencapai 96,0


2


Ha atau sebesar 18,23 % dari total luas wilayah Kecamatan Batununggal. Sementara Kelurahan Maleer merupakan Kelurahan terkecil dengan wilayah 38,0 Ha atau sebesar 7,21% total luas wilayah Kecamatan Batununggal.

Untuk kepentingan administrasi

kependudukan Kecamatan Batununggal dibantu oleh 83 Rukun Warga dengan 547 Rukun Tetangga. Sebagian besar wilayah Kecamatan Batununggal terdiri dari pemukiman/ pekarangan. Sedangkan kegiatan ekonominya didominasi oleh jasa perdagangan, pendidikan dan perkantoran. Penduduk Kecamatan Batununggal pada semester II tahun 2014 berjumlah 114.562 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 29.805 KK terdiri dari jumlah KK WNI 29.800 dan jumlah KK WNA 5 KK. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, maka jumlah perempuannya mencapai 57.518 jiwa (50,22%) dan penduduk berjenis kelamin laki-laki57.039jiwa(49,78%).


3


C. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah KotaBandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang (SOTK SKPD)pembentukan dan susunan organisasi kecamatan di lingkungan Pemerintah

Kota

Bandung,Kecamatan

Batununggal

mempunyai

tugas

dan

kewajiban Membantu WalikotaDalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut mempunyai fungsi: 1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya; 2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan; 3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya; 4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan; 5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat. Tugas Camat : 1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi : a) mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat; b) mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum; c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan e) membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camatyang LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

4


dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATUNUNGGAL CAMAT Drs.SARJANI SALEH,M.SI NIP. 19660225 198812 1 001

SEKRETARIS Drs. R.E. SULAEMAN NIP. 19580101 198101 1 007

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

LURAH GUMURUH DEDEN USMAN SULAEMAN

LURAH MALEER WAWAN D. HERMAWAN, Isu Strat S.Sos

SUB.BAG.UMUM &KEPEGAWAIAN

SUB.BAG.BAG. PROGRAM &KEUANGAN

Dra. EVI NOVIANI NIP. 19671115199603 2 003

Mochamad Mukti,SE NIP. 19700603 200701 1 014

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KEAMANAN &KETERTIBAN

SEKSI PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN

SEKSI EKBANG LH

SEKSI PELAYANAN

PEPEN RUSPENDI,SE

ENDANG SOMANTRI

MURNI HIDAYAH,SH,M.Si

AZIS TURSISWAN,SH.MH

Nip : 19680903 199010 2 001

NIP196303201988011 002

NIP.195810131981031 009

NIP 19670228 199203 2 007

Dra. RINA.P.H .

NIP 19641020 199603 1 003

LURAH CIBANGKONG

LURAH KACAPIRING

LURAH KEBONWARU

LURAH KEBONGEDANG

LURAH SAMOJA

LURAH BINONG

BUDI TAUPIK RAHMAT,S.STP

HERMANA, BA

DRS. WAWAN HIRAWAN

AAT SUPRIATNA, SH

WAWAN RIDWAN, S.IP

DRS. AGUS MULYANA ISKANDAR


5


D.

Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Batununggal Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Batununggal, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Batununggal dapat didentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Batununggal sebagai berikut :

1.

Belum Optimalnya kualitas pelayanan Public pada SKPD termasuk Kecamatan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 = 70,08.

2.

Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2013 sebesar 48,21

3.

Belum optimalnya opini keuangan SKPD, dengan penilaian WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Batununggal dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Batununggal, sebagai berikut:

1.

Belum optimalnya pelaksanaan tertib adminsitrasi Kelurahan

2.

Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan

3.

Belum optimalnya Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang Kecamatan

4.

Belum

Optimalnya

Tingkat

Partisipasi

lembaga

kemasyarakatan

tingkat

Kecamatan

5.

Rata-rata peningkatan swadaya murni masyarakat sebesar (data tahun 2008tahun 2013 = Rp. 500.000.000)

6.

Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD

7.

Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008

8.

Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah

9.

Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan


6


10.

Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah

11.

Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola) Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan

Sekretariat Daerah, sebagai berikut

1.

Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;

2.

Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung

3.

Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Batununggal

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerahadalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Batununggal, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Batununggal Kota Bandungantara lain : 1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. 2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi. 3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja. 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien. Sedangkan

masalah

eksternal

yang

mempengaruhi

kinerja

Pemerintah

Kecamatan Batununggal Kota Bandungadalah : 1. pelimpahan kewenangankepada Camat dan Lurah tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis dan (personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D). 2. Kurang SDM di tingkat kewilayahan Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam kurun LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

7


waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan,

yang

menekankan

pada

transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguhsungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).


8


Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Batununggal dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan

upaya

pembinaan,

penyempurnaan,

penertiban,

pengawasan

dan

pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan

upaya-upaya

Keberhasilan

tujuan

penataan

penataan

dan

penyempurnaan

organisasi

tidak

tata

terlepas

kerja

dari

organisasi.

daya

dukung

penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor

kunci

keberhasilan

Penataan

kelembagaan

ini

terletak

pada

pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian


9


keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan

hingga

penghapusan

aset

daerah

harus

diketahui

dan

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif.Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah. 3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”

Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang


10


berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang. Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat.Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya. Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkahlangkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan,


11


serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari: 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius 2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing 3. Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota 5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. 6. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat)

pembiayaan

E. Landasan Hukum LKIP KotaBandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan

NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};

6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi


12


Pemerintah; 7.

Peraturan Daerah KotaBandung Nomor 03 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KotaBandung Tahun 2013 - 2018.

8.

Surat Keputusan Camat Nomor 8a Tahun 2015 tentangPenetapan IndikatorKinerja Utama (IKU)Di Lingkungan Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

F. Sistematika Penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Kecamatan

BatununggalKotaBandung Tahun 2014 adalah :

BAB I

PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III LAPORAN KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP


13


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Review A.

Rencana Strategis Rencana Strategis Kecamatan Batununggal KotaBandung adalah merupakan

dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Batununggal Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kecamatan Batununggal Kota Bandung Nomor 08a/Kec.Btng Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana

Strategis

Kecamatan Batununggal Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Batununggal KotaBandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penyusunan Renstra Kecamatan Batununggal KotaBandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

14


sehingga Renstra Kecamatan Batununggal KotaBandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Batunungga lKota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Batununggal KotaBandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batununggal KotaBandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Batununggal KotaBandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Batununggal KotaBandung. Visi tersebut mengandung

makna

bahwa

KotaBandung

dengan

potensi,

keragaman

dan

kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Visi Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : Mewujudkan pelayanan yang prima dalam rangka mendukung Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. 2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : a. Mewujudkan pelayanan publik prima b.Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Batununggal secara efektif, transparan dan akuntabel.

3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari


15


tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batununggal Tahun 2014. Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indicator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indicator juga merevisi penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Batununggal Tahun 2013-2018. Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain : 1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung 

Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.



Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.

2. Rekomendasi Narasumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi


16




Penggabungan

beberapa

indikator

menjadi

indicator

yang

dapat

menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 

Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan



Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya



Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja



Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

Berdasarkan hasil reviu tersebut selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :


17


Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebelum Reviu dan setelah Reviu KecamatanBatununggal Kota Bandung NO

TUJUAN

1

2

1

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Batununggal

2

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Sebelum Reviu 3

Sesudah Reviu 4

1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Batununggal

1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Batununggal

1.Indeks Pelayanan / Kepuasan Masyarakat

2.Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan .

2.Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan

3.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

3.Nilai AKIP Kecamatan 4. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 5.Tertib administrasi barang/asset daerah


Sebelum Reviu 5

18

Sesudah Reviu 6 Indeks

1.Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat 2.Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti 3.Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI 1.Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 2.Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 3.Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik 4.Persentase RW Juara 5.Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif 6.Rasio Anggota Linmas 1. Nilai AKIP Kecamatan 2. Persentase temuan

BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti


B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Batununggal Nomor : 08a/SK/III/2014 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batununggal Tahun 2013-2018.

Bersamaan dengan Review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikaotr Kinerja Utama antara lain : Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI, Rasio Anggota Linmas dan Nilai AKIP Kecamatan karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tupoksi SKPD lain sehingga tidak masuk indikator kinerja utama di Kecamatan yang tertuang pada SK IKU Kecamatan Batununggal Nomor 08a Tahun 2014 (SK terlampir). Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batununggal Kota Bandung tahun 2014 sebelum dan setelah reviu :


19


Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Sebelum dan Setelah Reviu Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

Sebelum Review NO

1

2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1. Indeks Meningkatnya Pelayanan / Kualitas Indeks Pelayanan Publik Kepuasan Masyarakat 2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang Meningkatnya pemerintahan, kinerja perekonomian, penyelenggaraan Pembangunan, Tugas Umum Lingkungan Pemerintahan Hidup, Kecamatan Pendidikan dan kemasyarakatan , ketentraman dan ketertiban serta pelayanan 3. Nilai AKIP Kecamatan

3

Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Satuan

Setelah Review Target

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Nilai

70

2. Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

%

100

3. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

%

60

4. Persentase waktu pelayanan Adm. Umum lainnya tepat waktu

%

60

5. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

%

37.50

6. Persentase RW Juara

%

30,12

7. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

60

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori

Nilai

B

80

Kategori

CC

4. Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100%

5. Tertib administrasibara ng/Aset Daerah

%

100%


20


C.

Perjanjian Kinerja 2014

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 20132018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut: Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Sebelum Reviu dan Sesudah ReviuTahun 2014

Sebelum Review NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Setelah Review Target

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Nilai

70

%

100

3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI

Nilai

840

4. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

%

60

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

1

2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya kinerja

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Capaian Kinerja TUP

Kategori

Nilai

B

80

2. Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti


21

Kecamatan Batununggal penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan , ketentraman dan ketertiban serta pelayanan 3. Nilai AKIP Kecamatan

3

Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Kategori

CC

4. Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100%

5. Tertib administrasibara ng/Aset Daerah

%

5. Persentase waktu pelayanan Adm. Umum lainnya tepat waktu

%

60

6. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

%

37.50

7. Persentase RW Juara

%

30,12

8. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

60

9. Rasio Anggota Linmas

Rasio

1 : 0.75

10. Nilai AKIP Kecamatan

Nilai

50

11.Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100

100%


22


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Batununggal Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana KerjaTahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran

yang

ditetapkan

untuk

mewujudkan

misi

dan

visi

KecamatanBatununggal Kota Bandung A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas


23


Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut : No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1.

> 100 %

Melebihi/Melampaui Target

2.

=100 %

Sesuai Target

3.

< 100 %

Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini,Kecamatan Batununggal Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indicator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masingmasing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2014 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341-Bag.Orpad/2014, telah ditetapkan 3 (tiga)sasaran dengan 11(sebelas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :   

Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3

terdiri dari terdiri dari terdiri dari

3 indikator 6 indikator 2 indikator


24


B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan BatununggalKota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Batununggal Nomor : 08a Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan BatununggalKota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isuisu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Batununggal Kota Bandung tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut:


25


Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

No. 1 1

2

3

4

5

6

7

Indikator Kinerja Utama 2 Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif RATA-RATA CAPAIAN IKU

Satuan Target Realisasi

Renstra (2018) Capaian Target Capaian % (%) 6 7 8

3

4

5

Nilai

70

71.13

101.61

82

87.50

%

100

100

100

100

100

%

60

82,25

126.75

74

102.77

%

60

85,50

142,50

74

115,54

%

37.5

37.50

100

100

100

%

30,12

20,48

67,99

72,29

28,33

%

60

62,69

104,93

74

57,67


Ket.

9

106,25

26


Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Batununggal tahun 2014 sebesar 106,25 %. Dapat dilihat pada Diagram di bawah ini :

Diagram 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batununggal Kota BandungTahun 2014

CAPAIAN IKU 14% 29%

Melebihi Target Sesuai Target

57%

Tidak Sesuai Target

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 101.61 pada indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dengan capaian kinerja 126.75 %, pada indikator Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu, dengan capaian kinerja 142,50 %, dengan capaian kinerja 107.07 %, pada indikator Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif, dengan capaian kinerja 101.61%. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, dengan capaian kinerja 100% dan Capaian kinerja yang belum sesuai target pada indikator persentase RW juara dengan capaian 67,99 %

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara

umum

Kecamatan

Batununggal


Kota

Bandung

telah

dapat

27


melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi KecamatanBatununggalKota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 ( tiga) sasaran. Tahun 2014adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Batununggal Kota Bandung

adalah

sebagai berikut: 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

1

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

Nilai

70

71.13

Capaian % 101.61

%

100

100

100

Nilai

840

880

104,76

%

60

82,5

126.75

%

60

85,50

142,50

%

37.50

37.50

100

2 3 4 5 6 7

Prosentase RW Juara

%

30,12

20,48

67,99

8

Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

60

62,96

104,93

9

Rasio Anggota Linmas

Rasio

1 : 0,75

0,75

100

10

Nilai AKIP Kecamatan

Kriteria

50

51,29

102.58

11

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100

100

100


28


Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa table berikut : Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Batununggal Kota BandungTahun 2014 NO. 1 2 3

SASARAN STRATEGIS

CAPAIAN

Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target

57,14 % 28.57 % 14,29 %

Dari 11 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.4 Pencapaian target Misi

No.

Sasaran

Jumlah Indikator Sasaran

1 2 3

Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Jumlah

3 6 2 11

Tingkat Pencapaian Melampaui target Sesuai Target Belum Mencapai (>100%) (100%) Target (<100%) Jumlah % Jumlah % Jumlah % 2 66.67 1 33.33 4 66,67 1 16.67 1 16,67 1 50.00 1 50.00 7 72.73 3 27.27 1 -

Dari 3 sasaran dengan 11 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran No. A. 1 2 3 B. 1 2 3

Kategori Sasaran 1 Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target Sasaran 2 Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target

Jumlah Indikator

Persentase

2 1 -

66.67 % 33.33 % -

4 1 1

66,67 % 16.67 % 16,67 %


29


C 1 2 3

Sasaran 3 Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target

1 1 -

50.00 % 50.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam

melakukan

evaluasi

kinerja,

perlu

juga

digunakan

pembandingan-

pembandingan antara lain : -

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

-

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

-

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

-

kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai

pada tahun 2014 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan11indikator kinerja dari2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Batununggal Kota Bandung tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :


30


Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan Kelurahan Tahun 2018

Tahun 2014 No

1 2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

% Realisasi

Nilai

70

71.13

101.61

82

87.50

%

100

100

100

100

100

Nilai

840

880

104.76

880

95.46

Rata-rata Capaian Kinerja

Target

102.14

94.32

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga ) indicator

:

Indeks

Pelayanan/Indeks

Kepuasan

Masyarakat,

Persentase

keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI 1.

Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian

kinerja

nyata

%

Target

indikator

Indeks

Pelayanan/Indeks

Kepuasan

Masyarakatadalah sebesar 71,13 dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.61 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yaitu meningkat 1.05 Point. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 101.61 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 94.32 %. Data penunjang capaian kinerja indicator indeks pelayanan/indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari KasiPelayanan Kecamatan Batununggal LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

31


sedangkan kepala seksi Kecamatan dan seluruh Kelurahan tidak pengukuran IKM, adapaun data hasil survey sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7 DataIndeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan BatununggalTahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KOMPONEN Prosedur pelayanan Persyaratan pelayanan Kejelasan Petugas pelayanan Kedisiplinan petugas pelayanan Tanggungjawab petugas pelayanan Kemampuan petugas pelayanan Kecepatan pelayanan Keadilan mendapatkan pelayanan Kesopanan dan keramahan petugas Kewajaran biaya pelayanan Kepastian biaya pelayanan Kepastian jadwal pelayanan Kenyamanan lingkungan Keamanan pelayanan Nilai rata-rata tertimbang Sumber : Kecamatan Batununggal

NILAI UNSUR U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U 10 U 11 U 12 U 13 U 14

2.79 2.98 2.97 2.91 2.98 2.99 2.76 2.92 3.07 2.31 2.13 2.82 3.07 3.13 2.85

Hasil survey pada Kecamatan Batununggal Kota Bandung berdasarkan 14 Indikator pada Kemenpan No.25/M/PAN/2/2014 menunjukkan kategori baik dengan demikian nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi = nilai Indeks x Nilai dasar jadi 2.85 x 25 = 71.25 Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur kepastian biaya pelayanan b. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur keamanan pelayanan. LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

32


Upaya yang pernah dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut antara lain 1. Meningkatkan Kedisiplinan petugas pelayanan 2. Menerapkan SOP dengan baik dan benar

Untuk Meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Batununggal antara melalui pengelolaan unsur pelayanan lainnya berupa peningkatan Prosedur pelayanan, Persyaratan

pelayanan,

Kejelasan

Petugas

pelayanan,

Kedisiplinan

petugas

pelayanan, Tanggungjawab petugas pelayanan, Kemampuan petugas pelayanan, Kecepatan pelayanan, Keadilan mendapatkan pelayanan, Kesopanan dan keramahan petugas, Kepastian jadwal pelayanan, Kenyamanan lingkungan dan Keamanan pelayanan. Hal – hal yang menjadi pendorong pelayanan publik kecamatan antara lain : 1. Adanya program peningkatan sumber daya aparatur yang dapat membentuk kebersamaan dan loyalitas dalam mendukung tujuan organisasi. 2. Adanya program/kegiatan pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur. 3. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang pelayanan publik yang prima. 4. Adanya penerapan standart pelayanan ISO

Hal-hal yang menjadi penghambat pelayanan publik kecamatan antara lain : 1. Letak Kantor Kecamatan Batununggal

yang tidak dilalui oleh kendaraan

umum, sehingga seringkali masyarakat yang membutuhkan pelayanan menggunakan jasa pihak ke tiga. 2. Kondisi ini menghambat penyampaian informasi yang maksimal dari petugas front office untuk menjelaskan berbagai kondisi dan manfaat pelayanan yang dibutuhkan. -

Solusi peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan dimasa datang akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :


33


1. Meningkatan kapasitas SDM tetap menjadi prioritas sehingga program peningkatan aparatur menjadi kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan/karyawati Kec. Batununggal. 2. Penerapan standar pelayanan ISO harus dijadikan pedoman sehingga kita mempunyai acuan yang jelas dan memberikan pelayanan kepada publik.

Data hasil survey kepuasan Pelayanan Kecamatan Tahun 2014 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 3.8 Data Perbandingan Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Dengan Kecamatan Se-Kota Bandung Tahun 2014 NO

NAMA SKPD / UNIT KERJA

TARGET

IKM

CAPAIAN (%)

1

KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

75,00

89,20

104,00

2

KECAMATAN CIBENYING KALER

75,00

86,30

115,07

3

KECAMATAN RANCASARI

71,25

81,90

114,95

4

KECAMATAN LENGKONG

75,00

81,68

108,00

5

KECAMATAN BUAHBATU

72,10

81,30

109,39

6

KECAMATAN UJUNG BERUNG

77,00

81,00

105,19

7

KECAMATAN BANDUNG WETAN

80,86

81,00

100,17

8

KECAMATAN ANDIR

81,00

82,00

101,23

9

KECAMATAN ANTAPANI

75,00

80,20

106,69

10

KECAMATAN BOJONGLOA KALER

79,95

80,02

100.00

11

KECAMATAN SUKASARI

70,86

79,50

112,00

12

KECAMATAN MANDALATI

70,00

79,50

112,92

13

KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

73,57

79,15

105,00

14

KECAMATAN BANDUNG KIDUL

70,00

78,00

101,08

15

KECAMATAN PANYILEUKAN

75,00

77,86

103,81

16

KECAMATAN ASTANAANYAR

74,96

77,25

103,05

17

KECAMATAN COBLONG

65,00

77,05

118,54

18

KECAMATAN ARCAMANIK

70,00

75,60

105,00

19

KECAMATAN GEDEBAGE

75,42

75,43

100.00

20

KECAMATAN REGOL

75,40

75,40

100,00


34

Kecamatan Batununggal 21

KECAMATAN CICENDO

75,00

75,25

100,33

22

KECAMATAN CIDADAP

73,00

75,20

103,01

23

KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

74,00

74,92

101,25

24

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

75,00

74,57

99,43

25

KECAMATAN CIBIRU

73,00

73,60

100,82

26

KECAMATAN BANDUNG KULON

72,50

73,60

100,00

27

KECAMATAN BATUNUNGGAL

70,00

28

KECAMATAN KIARACONDONG

68,11

69,75

102,57

29

KECAMATAN CINAMBO

65,00

69,63

107,11

30

KECAMATAN SUKAJADI

65,00

66,67

102,60

71.13

101,61

Untuk melihat capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh Kecamatan, dapat dilihat pada Grafik berikut : Grafik 3.1 Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Kota Bandung 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Capaian

kinerja

RANKING

DATA IKM

nyata

indikator

Indeks

Pelayanan/Indeks

Kepuasan

Masyarakatadalah sebesar 71.13 dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.61 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

35


sebelumnya yaitu meningkat 1.05 Point. Capaian kinerja indicator Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Batununggal sebesar 71.13 % lebih rendah bila dibandingkan dengan kecamatan Lengkong dengan nilai IKM 81.68 dengan capaian realisasi adalah 108,00 % peringkat ke-4 (Tujuh) dari hasil IKM 30 Kecamatan di Kota Bandung sedangkan bila dibandingkan dengan kecamatan Kiaracondong yang mencapai 69,75 maka capaian IKM Kecamatan Batununggal lebih baik 1.38 point.

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batununggal dengan capaian pada Tingkat Kota Bandung dan Kecamatan terdekat, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.9 Data perbandingan IKM

No

Nama Kecamatan

Target

Realisasi

Capaian

70

71.13

101.61

1

Batununggal

2

Lengkong

75.00

81.68

108.00 %

3

Kiaracondong

68,11

69,75

102 %

Grafik 3.2 Data perbandingan Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Kecamatan Lengkong& Kecamatan Kiaracondong 85 80

KECAMATAN BATUNUNGGAL KECAMATAN LENGKONG

75 70


65 60 TARGETCAPAIAN LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

36


2.

Analisis Pencapaian Indikator Persentase Keluhan / Pengaduan pelayanan adminstratif yang ditindaklanjuti

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administratif Yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai mencapai target yang diperjanjikan. Laporan keluhan / pengaduan yang masuk sistem layanan aspirasi pengaduan online Rakyat (LAPOR) pemerintah Kota Bandung adalah 23 pengaduan Untuk melihat Capaian kinerja nyata indikator Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Data Persentase Keluhan/pengaduan Kecamatan Batununggal Tahun 2014 No

Nama

Jumlah Pengaduan 3

Tindak Lanjut 3

Persentase

1


100 %

2

Kelurahan Gumuruh

1

1

100 %

3

Kelurahan Maleer

-

-

100 %

4

Kelurahan Cibangkong

7

7

100 %

5

Kelurahan Samoja

3

3

100 %

6

Kelurahan Kebonwaru

3

3

100 %

7

Kelurahan Kebongedang

-

-

100 %

8

Kelurahan Kacapiring

4

4

100 %

9

Kelurahan Binong

2

2

100 %

Jumlah

23

23

100 %

Sumber : Kecamatan Batununggal

1

Pelayanan

Jumlah Pengaduan 2

2

Pemerintah

-

-

100 %

3

Ekbang & LH

7

7

100 %

NO

Kasi


Jumlah ditindaklanjuti 2

Persentase 100 %

37


4

Dikmas

2

2

100 %

5

Tramtib Kasubag Umum & Kepegawaian Jumlah Total

8

8

100 %

4

4

100 %

23

23

6

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : a. Jumlah Keluhan / Pengaduan yang paling banyak adalah Keluhan / Pengaduan adalah di Kelurahan Cibangkong dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban.

1.

Keluhan / Pengaduan tentang Gangguan suara AC TSM Keluhan / Pegaduan tentang Gangguan suara AC TSM Pengaduan yang paling banyak dilaporkan oleh Masyarakat, hal ini dikarenakan di wilayah Kelurahan Cibangkong

Kecamatan

Batununggal

terutama

warga

RW

03

yangb

berdekatan/perbatasan dinding tembok TSM dimana dilokasi tersebut terdapat generator AC. Hal tersebut mengakibatkan warga masyarakat merasa risih dan terganggu disaaat malam hari dengan kebisingan suara AC yang keluar dari TSM.

-

Solusi untuk Keluhan / Pengaduan tentang tentang Gangguan suara AC TSM tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Batununggal berkoordinasi dengan RT/RW setempat maupun dengan pihak kelurahan melalui Kasi Trantib, bekerjasama pihak pengelola TSM untuk senantiasa menjaga ketertiban, kebersihan dan kenyamanan warga sekitar termasuk kebisingan AC TSM yang mengganggu istirahat warga.

2.

Keluhan / Pengaduan tentang Legalisir Kartu Keluarga (KK) dan KTP Keluhan / Pegaduan tentang legaslisir KK dan KTP dimana dilembar persyaratan tercantum legalisir KK dan KTP untuk masuk sekolah jalur Akadaemis yang harus dilegalisir oleh Kelurahan. Akan tetapi untuk legalisir KK dan KTP dilakukan di Kecamatan sesuai dengan Perwal No. 470/SE.28 Disdukcapil angka 5 dilakukan oleh Camat/pejabata structural di Kecamatan bukan oleh Kelurahan..


38


-

Solusi untuk Keluhan / Pengaduan tentang Legalisir Kartu Keluarga (KK) dan KTP untuk kedepan akan diadakan evaluasi salah satunya ditambah petugas pelayanan karena saat itu volume yang ingin melegalisir KK dan KTP sangat banyak sekali sehingga menyebabkan antrian yang panjang.

3. Keluhan/pengaduan tentang pembuatan KK dan KTP Keluhan/pengaduan tentang pembuatan KK dan KTP masih tidak beres sampai harus berbulan-bulan.salah satu faktor penyebabnya yang mewajibkan KK dan KTP di wilayah Kecamatan Batununggal mencapai 112.163 orang yang ditangani oleh 2 orang operator.untuk pembuatan KTP Rumah sakit, pendaftaran TNI/POLRI dan Pasfor kami bisa membantu dengan proses dengan pembuatan lebih cepat dengan catatan Kecamatan

dan menjelaskan keperluan pembuatan KTP untuk

disegerakan serta berkas yang disyaratkan sudah lengkapdan dilakukan oleh operator diluar jam kerja sehingga tidak mengganggu pelayanan KTP dan KK nominative dan sesuai Perwal Nomor 001 tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 17 huruf c ayat 1. Tingkat Kecamatan petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.

-

Solusi untuk Keluhan/pengaduan tentang pembuatan KK dan KTP Kecamatan sudah berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu Disdukcapil supaya biasa menambah petugas Operator.

Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya

mencapai

100

%.Data

penunjang

capaian

kinerja

indikator

Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti yang


39


diperoleh dari Kasi Pelayanan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Capaian kinerja indikator Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti sebesar 100 % sama dengan capaian Kecamatan Sumur Bandung dengan pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 23 pengaduan lebih besar dari jumlah pengaduan Kecamatan Batununggal & Kecamatan Babakan Ciparay dengan capaian kinerja indikator Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti sebesar 100 % dengan pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 21 pengaduan lebih kecil dari jumlah pengaduan Kecamatan Babakan Ciparay.Bila dibandingkan dengan Kecamatan Sumur Bandung& Kecamatan Babakan Ciparay capaian tersebut sama.

Tabel 3.11 Data Perbandingan Persentase Keluhan / Pengaduan Kecamatan Batununggal Tahun 2014

No

3.

Nama Kecamatan

Pengaduan

Tindaklanjut

Capaian

1


23

23

100 %

2

Kecamatan Babakan Ciparay

21

21

100 %

3

Kecamatan Sumur Bandung

17

17

100%

Analisis Pencapaian Indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI

Capaian kinerja nyata indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi OMBUDSMAN RI adalah sebesar 880 dari target sebesar 840 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104,76 % atau melebihi target yang diperjanjikan target ini tidak direncanakan sebelumnya. Pengukuran target hasil reviu ini, baru dilakukan pada Tahun 2014 Triwulan 4 saja dan menjadi indikator kinerja tahun selanjutnya.Tahun 2014 adalah tahun pertama LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

40


RENSTRA, capaian tahun 2014 sebesar 880 bila dibandingkan dengan target akhir RENSTRA Kecamatan Batununggalsebesar 880 maka capaian kinerjanya mencapai 104,76 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi OMBUDSMAN RI yang diperoleh dari self assestment sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.12 Data Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI Kecamatan Batununggal Tahun 2014 No

Komponen

Nilai

1 2

Sistem pelayanan terpadu Standar Pelayanan

60 560

3

Maklumat layanan

-

4

Sistem informasi pelayanan publik

5

Pelayanan khusus

6

Pengelolaan Pengaduan

70

7

Penilaian Kinerja

20

8

Visi, Misi dan Motto

30

9

ISO 9001 : 2008

20

10

Atribut

20 JUMLAH

Ket

100 -

880

Sumber : KecamatanBatununggal

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : Hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI yang tidak mendapat penilaian kurang dan perlu ditingkatkan adalah dari Sarana untuk berkebutuhan Khusus, diantaranya adalah Maklumat layanan dan Pelayana Khusus ( Ram, Jalur pemandu, Pegangan rambatan, Tombol Lift timbul, Toilet khusus, Ruang Khusus ibu menyusui dan anak serta Loket Khusus). Hasil penilaian ombudsman tersebut dikarenakan di Kecamatan Batununggal belum memiliki semua itu.Ruang Khusus untuk Ibu Menyusui dan Anak, yang mengakibatkan apabila ada Warga masyarakat yang membutuhkan ruangan tersebut menjadi terhambat. LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

41


Solusi untuk Meningkatkan Penilaian Ombudsman tentang belum tersedianya Maklumat layanan, Ruang Ibu Menyusui dan Anak, maka di tahun 2015 Kecamatan Batununggal akan menganggarkan untuk menyediakan ruangan untuk ibu menyusui dan anak, agar warga yang memiliki balita dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di kecamatan Batununggal.

Hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI yang mendapat penilaian baik dan harus tetap dipertahankan adalah dari unsur penilaian Jangka Waktu Layanan dan Biaya / tarif layanan. Hasil tersebut dikarenakan di Kecamatan Batununggal Semua Jenis Pelayanan diselesaikan dengan tepat waktu dan tidak ada pungutan biaya sama sekali (Gratis).

Solusi untuk Mempertahankan & Meningkatkan Penilaian Ombudsman yaitu tentang unsur penilaian Jangka Waktu Layanan dan Biaya / tarif layanan, maka di tahun 2015 Kecamatan Batununggal akan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada warga masyarakat dan selalu memberikan informasi kepada warga masyarakat bahwa semua pelayanan kependudukan yang ada di Kecamatan dan kelurahan tidak dikenakan biaya (Gratis). Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 104,76% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 97.81 %. Tabel 3.14 Data perbandingan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik Versi ombudsman RI Seluruh Kecamatan di Kota Bandung NO

NAMA SKPD / UNIT KERJA

TARGET

NILAI

CAPAIAN %

1

KECAMATAN SUKASARI

850

980

115,29

2 3 4

KECAMATAN SUKAJADI KECAMATAN COBLONG KECAMATAN CINAMBO

810 800 800

975 960 955

108,02 120,00 119,36

5

KECAMATAN PANYILEUKAN

825

950

115,15


42


6

850

940

110,59

850

940

110,59

800

935

116,87

800

930

116,25

830

930

112,05

800

920

115,00

12

KECAMATAN ANDIR KECAMATAN CIBEUNYING KALER KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL KECAMATAN BOJONGLOA KALER KECAMATAN BABAKAN CIPARAY KECAMATAN SUMUR BANDUNG KECAMATAN ARCAMANIK

850

915

107,65

13

KECAMATAN CIDADAP

850

910

107,06

14

KECAMATAN ANTAPANI

820

900

109,76

15

820

895

109,15

825

895

108,48

848

890

104,71

18

KECAMATAN BATUNUNGGAL KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KECAMATAN BANDUNG KULON KECAMATAN LENGKONG

840

890

105,95

19

KECAMATAN CIBIRU

850

885

104,11

20


840

880

104,76

21

KECAMATAN MANDALAJATI

850

880

103,52

22

KECAMATAN RANCASARI

850

870

102,35

23

800

870

108,75

850

850

100,00

25

KECAMATAN ASTANAANYAR KECAMATAN BANDUNG KIDUL KECAMATAN CICENDO

810

825

101,85

26

KECAMATAN REGOL

820

820

100,00

27

KECAMATAN BUAHBATU

800

820

102,50

28

KECAMATAN GEDEBAGE

860

820

95,34

29

KECAMATAN UJUNGBERUNG KECAMATAN KIARACONDONG

850

820

96,47

800

810

101,25

7 8 9 10 11

16 17

24

30

Untuk melihat capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh Kecamatan, dapat dilihat pada Grafik berikut :


43


Grafik 3.4 Data perbandingan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik Versi ombudsman RI Seluruh Kecamatan di Kota Bandung

1000

DATA OMBUSMAN UJUNGBERUNG

CICENDO

BUAHBATU

ASTANAANYAR

MANDALAJATI

SUKASARI COBLONG PANYILEUKAN CIBEUNYING KALER BOJONGLOA KALER SUMUR BANDUNG CIDADAP BANDUNG WETAN BANDUNG KULON CIBIRU

0

RANKING

Dari Grafik diatas dapat dilihat Capaian kinerja indicator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI Kecamatan Batununggal sebesar 104,76 % lebih rendah dari capaian Kecamatan Cibiru yang capaiannya sebesar 106,78 % dan bila dibandingkan dengan kecamatan Rancasari yang capaiannya sebesar 102,35 capaian Kecamatan Batununggal lebih baik 02,41 %ataulebih baik10 point. Capaian kinerja indikator indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI adalah 880 dari target 840 dengan capaian realisasi adalah 104,76 % dengan peringkat ke-20 dari hasil Penilaian Standar Kepatuhan publik versi ombudsman di 30 Kecamatan di Kota Bandung. Capaian kinerja indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI kecamatan Batununggal memiliki nilai lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI dari Kecamatan Lengkong dengan nilai 890, dengan capaian realisasi adalah 105,95 %, dengan peringkat ke-18 dari hasil indicator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI di 30 Kecamatan di Kota Bandung. Capaian kinerja indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi


44


ombudsman RI kecamatan Batununggal memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI dari Kecamatan Rancasari dengan nilai 870 dengan capaian realisasi adalah 102,35 % dengan peringkat ke-22 dari hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI di 30 Kecamatan di Kota Bandung. Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RIKecamatan Batununggal dengan capaian pada Kecamatan Lengkong dan Rancasari dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14 Data perbandingan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik Versi ombudsman RI dengan Kecamatan Cidadap & Kecamatan Lengkong No

Nama Kecamatan

Target

Realisasi

Capaian

1

Batununggal

840

880

104,76 %

2

Lengkong

840

890

105,95 %

3

Rancasari

850

870

102,35 %

Grafik 3.5 Data perbandingan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik Versi ombudsman RI dengan Kecamatan Lengkong dan Rancasari

900 880 Kecamatan Batununggal

860 Kecamatan Lengkong

840

Kecamatan Rancasari

820 800 TARGET CAPAIAN


45


Capaian kinerja sasaran 1 didukung oleh program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan & program penunjang (non urusan) di antaranya program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan disiplin aparatur, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan. Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dengan kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Output program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dan kegiatan tersebut

antara

lain

terfasilitasinya

kegiatan

sosialisasi

tertib

administrasi

kependudukan, operasi yustisi, pemutakhiran data penduduk, dan terlaksananya e-KTP di Kecamatan Batununggal, dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.15 Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan No 1

2

Program Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Program Penunjang (Non Urusan)

Kegiatan Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pagu Anggaran 32.000.000,-

9.370.439.000,-

Realisasi Anggaran 30.363.000,-

8.043.005.086,-


Output terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan, operasi yustisi, pemutakhiran data penduduk, dan terlaksananya e-KTP di Kecamatan Batununggal, dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran

Menunjang /Kurang Menunjang

Menunjang

46


Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.16 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Tahun

Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

%

Satuan

Target

Realisasi

2018

%

Target

1

Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

%

60

82,50

137,50

74

111,48

2

Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

%

60

85,50

142,50

74

123,33

3

Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

%

37,50

37,50

100

100

100

4

Persentase RW Juara

%

30.12

20,48

67,99

72,29

28,33

5

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

%

60

62,96

104,93

74

85.08

6


rasio

1:0,75

1:0,75

100

1:1

25.00

Rata-rata Capaian Kinerja

72,32

78,87

Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan dapat dilihat dari 6 (enam) indikator, sebagai berikut : 1.


2.


3.


4.

Persentase RW Juara

5.

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

6.



47


1.

Analisis

Pencapaian

Indikator

Persentase

Pelayanan

Administrasi

Kependudukan Tepat Waktu Capaian

kinerja

nyata

indikator

Persentase

pelayanan

administrasi

kependudukan tepat waktu adalah sebesar 82,50 %dari target sebesar 60.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 137,50 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 114,84 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 120,52%. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase pelayan an administrasi kependudukan tepat waktu yang diperoleh dari Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Batununggal sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.17 Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu Tahun 2014 BULAN

KTP TEPAT WAKTU

KTP TIDAK TEPAT WAKTU

KTP YANG DILAYANI

% KTP TEPAT WAKTU

KK TEPAT WAKTU

KK TIDAK TEPAT WAKTU

KK YANG DILAYANI

% KK TEPAT WAKTU

1

2

3

4 = 2+3

5= 2/4*100%

6

7

8= 6+7

9= 6/8*100%

JAN

361

79

440

82

416

73

489

85

FEB

338

69

407

83

453

68

521

87

MAR

314

55

369

85

488

79

567

86

APR

390

98

488

80

623

146

769

81

MEI

382

90

471

81

511

105

616

83

JUN

426

120

546

78

538

135

673

80

JUL

297

41

338

88

608

182

790

77

AGU

483

161

644

75

534

125

659

81

SEP

485

369

1.054

65

1033

443

1.476

70

OKT

662

357

1.019

65

960

373

1.333

72

NOV

400

108

508

80

739

247

986

75

DES

356

40

396

90

667

222

889

75

JUMLAH

4.873

1.807

6.680

79 %

7.570

2.198

9.768

86 %

=

82,50 %

= 79 + 86 / 2 Sumber : Kecamatan Batununggal


48


Grafik 3.6 Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu Tahun 2014

5 4

KTP

3

KK

2

Series 3

1 0 JAN FEB MAR APR

Series 3 MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES

KTP

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang dilayani oleh Kecamatan Batununggal adalah sebanyak 16.448 yang terdiri dari pelayanan administrasi kependudukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebanyak 6.680 yang dilayani dan 9.768 administrasi kependudukan KK (Kartu Keluarga ) yang dilayani. Dari hasil tersebut didapat 4.873 KTP yang dilayani dengan tepat waktu dan 1.807 KTP yang tidak tepat waktu. Lalu untuk administrasi kependudukan KK didapatkan hasil 7.570 yang dilayani dengan tepat waktu dan 2.198 yang tidak tepat waktu. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat sekitar 24,35 % pelayanan yang tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala yang dihadapi untuk pelayanan administrasi kependudukan KTP dan KK, diantaranya: 1. Kesalahan dalam pencetakan KTP atau KK yang akhirnya mengakibatkan pencetakan ulang KTP dan KK 2. Pemberkasan KTP dan KK sering kali ada kekurangan persyaratan, walaupun berkas tersebut sudah diverifikasi oleh petugas kelurahan maupun oleh petugas kecamatan. 3. Sesuai dengan Perda N0. 01 tahun 2010 Pasal 17 huruf c bahwa petugas Kelurahan dan Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

49


untuk selanjutnya untuk pencetakan KTP dan KK dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana ( Dinas Kependudukan ), sehingga Kecamatan tidak dapat mencantumkan target kinerja maksimal untuk jenis pelayanan tersebut. Standar untuk pelayanan KTP biasanya waktu maksimal pelayanan adalah 7 hari kerja dan untuk KK adalah 14 hari kerja, sesuai dengan standar waktu pelayanan uang ditentukan oleh Dinas Kependudukan.

Kondisi-kondisi tersebut diatas sangat berpengaruh pada ketepatan waktu pelayanan adminitrasi kependudukan di Kecamatan Batununggal.

Solusi untuk meningkatkan Pelayanan KTP dan KK tepat waktu adalah: 1. mengurangi kesalahan dalam pencetakan ulang KTP dan KK dengan cara pembinaan kepada Operator Pelayanan yang mencetak KTP dan KK agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam pencetakan KTP dan KK. 2. Membuat aplikasi pelayanan adminitrasi kependudukan dimana masyarakat dapat melihat pelayanan KTP/KK melalui website Kecamatan Batununggal, apakah sudah tercetak atau belum, sehingga warga masyarakat dapat menanyakan langsung kendala yang ada apabila KTP/KK yang dimohonkan belum tercetak. 3. Membuka ruang koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antar SKPD( khususnya antara Kecamatan dan Dinas Kependudukan ) sehingga masingmasing bisa memahami apa yang menjadi kendala dan permasalahan yang dihadapi. Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu sebesar 137,50 % lebih baik dari capaian Kecamatan Sumur Bandung & Bojongloa Kaler. Bila dibandingkan dengan kecamatan Panyileukan & Kecamatan Ujungberung capaian tersebut lebih tinggi.


50


Tabel 3.18 Data perbandingan Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu dengan Kecamatan Panyileukan dan Ujungberung

No

Nama Kecamatan

Target

Realisasi

Capaian

1

Batununggal

60

82,50

137,50 %

2

Panyileukan

60

63

105 %

3

Ujungberung

60

60

100 %

Grafik 3.7 Data perbandingan Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu dengan Kecamatan Panyileukan dan Ujung berung

63 62 Kecamatan Batununggal

61

Kecamatan Panyileukan

60

Kecamatan Ujungberung

59 58 TARGETCAPAIAN

2.

Analisis Pencapaian Indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

Capaian kinerja nyata indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu adalah sebesar 90,41 % dari target sebesar 60.00

yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 142,50 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 150,68 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 123,33 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase pelayanan LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

51


administrasi umum lainnya tepat waktu yang diperoleh dari Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan BatununggalSebagaimana tabel berikut: Tabel 3.19 Data Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu Kecamatan Batununggal Tahun 2014

NO

Tepat

Jenis Pelayanan

Waktu

Tidak Tepat Waktu

Yang Dilayani

% Tepat Waktu

1

Legalisasi

3.741

370

4.111

91 %

2

Keterangan Tidak Mampu

5.681

478

6.159

92,23

3

Surat Keterangan Miskin

5.546

408

5.954

93.17

4

SKCK

1.822

154

1.976

92.20

5

Domisili Perusahaan

123

25

148

83,11

6

Pindah Datang

1.704

184

1.888

90,25

7

Surat Keterangan lainnya

491

49

540

90,92

19.108

1.668

20.776

90,41

∑6𝑖=1 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 7 Sumber: Kecamatan Batununggal

Grafik 3.8 Data Pelayanan Administrasi Umum lainnya Tahun 2014

8000 6000 4000 2000 0

4111

6159 5954

1976

148

1888

540

TEPAT WAKTU TEPAT WAKTU

TIDAK TEPAT WAKTU YANG DILAYANI


52


Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : a. Jumlah pelayanan administrasi umum lainnya yang dilayani oleh Kecamatan Batununggal adalah sebanyak 20.776 yang terdiri dari pelayanan administrasi umum yang tepat waktu adalah sebanyak 19.108 dan sebanyak 1.668 pelayanan yang dilayani tidak tepat waktu. ‘Hasil tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat sekitar 9,59 % dari keseluruhan pelayanan administrasi umum lainnya yang tidak tepat waktu. Dari jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Batununggal pelayanan Surat Keterangan tidak mampu adalah pelayanan administrasi yang pelayanan tidak tepat waktu nya lebih besar dibanding pelayanan lainnya. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala yang dihadapi untuk pelayanan administrasi surat keterangan tidak mampu, diantaranya seperti masih kurang petugas di kecamatan yang bertugas untuk merigister disaat banyak masyarakat yang membuat surat keterangan tidak mampu untuk keperluan masuk sekolah.

- Solusi untuk meningkatkan Pelayanan surat keterangan tidak mampu agar tepat waktu adalah dengan cara menambah jumlah petugas yang bertugas untuk mengecek ke lapangan. Agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pembuatan administrasi umum tentang Domisili Perusahaan.

b.Jumlah pelayanan administrasi umum lainnya yang dilayani oleh Kecamatan Batununggal terdiri dari 6 jenis pelayanan umum diantaranya adalah Legalisasi, Keterangan tidak mampu, surat keterangan Miskin, SKCK,

dan Domisili

Perusahaan dan Domisili Kelembagaan. Dari data diatas didapat hasil bahwa pelayanan yang dilayani dengan tepat waktu diantaranya adalah Legalisasi, Surat keterangan miskin dan SKCK. Ini menunjukan bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan sudah termasuk kedalam kategori baik dalam hal pelayanan Administrasi umum lainnya, hal ini dikarenakan petugas di Kecamatan Batununggal yang melayani tanggap dan cepat dalam menindaklanjuti permohonan pelayanan warga masyarakat.


53


-

Solusi untuk Mempertahankan & meningkatkan Pelayanan Administrasi umum lainnya adalah terus memberikan himbauan kepada petugas pelayanan di Kecamatan Batununggal agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat. Capaian kinerja indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat

waktu sebesar 103.33 % lebih baik dari capaian Kecamatan Ujungberung dan Bila dibandingkan dengan kecamatan Panyileukan lebih rendah capaian tersebut lebih rendah. Tabel 3.20 Data perbandingan Persentase waktu pelayanan Adm. Umum lainnya tepat waktu dengan Kecamatan Panyileukan & Kecamatan Ujungberung No

Nama Kecamatan

Target

Realisasi

Capaian

1

Batununggal

60

82,50

142,33 %

2

Panyileukan

60

61

101,67%

3

Ujungberung

60

60

100 %

Grafik 3.9 Data perbandingan Persentase waktu pelayanan Adm. Umum lainnya tepat waktu dengan Kecamatan Panyileukan & Kecamatan Ujungberung

63 62.5 62


61.5 61 60.5


60 59.5 Kecamatan Ujungberung

59 58.5 TARGET


54


3.

Analisis Pencapaian Indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baikadalah sebesar 37,50 dari target sebesar 37,50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sama dengan target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 37,50%. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar yang diperoleh dari Kepala Seksi Ekbang – LH Kecamatan BatununggalSebagaimana tabel berikut:


55


Tabel 3.21 Data Kelurahan Yang Memenuhi Standar Kriteria Baik KELURAHAN NO

KRITERIA Gumuruh

Maleer

Kacapiring

Kebonwaru

Kebong Gedang

Cibangkong

Samoja

Binong

√

√

x

x

√

√

x

x

√

√

x

√

x

√

x

x

1

Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu

2

Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif

3

Rasio Sumur Resapan min 1 : 2 baik

√

√

x

x

x

√

x

x

4

Rasio Lubang Biopori min 1:1 baik

√

√

√

√

√

√

√

√

5

Kerb telah dicat warna hitam dan putih tidak pudar pada triwulan ke 3 setiap tahun

√

√

√

√

√

√

√

√

Terpelihara / tidak ada rumput liar / gulma yang mencolok setiap triwulan JUMLAH KELURAHAN YANG MEMENUHI KRITERIA BAIK

√

√

√

√

√

√

√

√

1

1

0

0

0

1

0

0

6


56


Jumlah Kelurahan yang kriteria Prosentase Kelurahan berstandar baik = Jumlahmemenuhi 𝑥 100% = 3/8 = 37,50% Kelurahan se Kecamatan

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : Kelurahan yang memenuhi Kriteria baik di lihat dari data diatas adalah Kelurahan Gumuruh, Maleer dan Cibangkong karena Kelurahan tersebut memenuhi semua Kriteria untuk kelurahan berkriteria baik. Untuk Kelurahan Kacapiring, Kebonwaru, Kebongedang, Samoja dan Binong belum memenuhi standar Kriteria kelurahan baik, hal ini dikarenakan kelima Kelurahan tersebut masih belum memenuhi semua kriteria kelurahan baik. Kriteria yang belum dipenuhi kelima kelurahan tersebut adalah tentang Rasio Sumur Resapan. Penyebab tidak terpenuhinya kriteria tentang rasio sumur resapan, karena daerah di wilayah tersebut berpenduduk padat sehingga lahan untuk membuat sumur resapan tidak memadai/ sempit.

-

Solusi untuk Menangani permasalahan pada kelima kelurahan tersebut adalah dengan cara memeberikan sosialisasi kepada warga untuk membuka wawasan kepada warga tentang manfaat sumur resapan tersebut yaitu menampung debit air yang melimpah disaat musim hujan dan sebagai tabungan air disaat musim kemarau. Capaian kinerja indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria

baikpada tahun 2014 adalah 100 % sama dengan capaian Kecamatan Bandungwetan & Kecamatan Panyileukan. Bila dibandingkan dengan kecamatan Bandungwetan capaian tersebut sama. Namun Realisasi Kecamatan Batununggal lebih besar dari kecamatan Bandungwetan& Kecamatan Panyileukan.


57


Tabel 3.22 Data perbandingan Persentase Kelurahan Yang memenuhi standar kriteria baik dengan Kecamatan Bandungwetan & Kecamatan Panyileukan

No

Nama Kecamatan

Target

Realisasi

Capaian

1

Batununggal

37,50

37,50

100 %

2

Bandungwetan

33.33

33.33

100 %

3

Panyileukan

25.00

25.00

100 %

Grafik 3.10 Data perbandingan Persentase Kelurahan Yang memenuhi standar kriteria baik dengan Kecamatan Batununggal dan Panyileukan 40 35 30


25 20

Kecamatan Bandung Wetan

15 10


5 0 TARGET

4.

CAPAIAN

Analisis Pencapaian Indikator Persentase RW Juara Capaian kinerja nyata indikator Persentase RW Juara adalah sebesar 20,48 %

dari target 30,12 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 67,99 % atau tidak mencapai target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 67,99 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2018,

maka capaian

kinerjanya mencapai 28,33%. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase RW Juara yang diperoleh dari Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Batununggal Sebagaimana

dapat

dilihat

pada


tabel

dibawah

:

58


Tabel 3.23 Data Capaian Kriteria RW Juara

Kelurahan (Total 83 RW) No

1

2

3

Metode

Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (5 Kriteria) Min 1 Kriteria Syarat Administratif RW (7 Kriteria) Min 3 Kriteria RW Juara (21 Kriteria) Min 5 Kriteria Jumlah RW yang memenuhi semua Kriteria

Cibang kong 13 RW

Kacapi ring 9 RW

2

5

2

12

12

13

9

2

12

8

2

-

2

5

2

Gumuruh

Maleer

12 RW

12 RW

1

JUMLAH RW JUARA

17

JUMLAH RW DI KECAMATAN

83

Kebonw aru 8 RW

Kebon gedang 8 RW

Samoja

Binong

11 RW

10

1

2

2

2

2

8

11

10

8

8

11

1

2

2

2

2

20,48 %

90,36

59,04

20,48 %

Sumber : Kecamatan Batununggal


%

59


Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : RW yang memenuhi Kriteria sebagai RW juara ada 14 RW yang terdiri dari 1 RW dari Kelurahan Gumuruh 2 RW dari Kelurahan Maleer, 5 RW dari Kelurahan Cibangkong, 2 RW dari Kelurahan Kacapiring, 1 RW dari Kelurahan Kebonwaru, 2 RW dari Kelurahan Kebongedang, 2 RW dari Kelurahan Samoja dan 2 RW dari Kelurahan Binong . Pada Kriteria 1,2 dan 3 RW Juara, RW di Kelurahan Cibangkong lebih banyak yang memenuhi kriteria sebagai RW Juara.

Hal ini disebabkan karena wilayah Kelurahan Cibangkong adalah wilayah yang termasuk wilayah yang padat penduduk dan telah banyak warganya yang sudah dapat mengelola sampah untuk dijadikan komposter dan lain-lain.Untuk Kelurahan dan Kelurahan termasuk wilayah yang didominasi oleh perkantoran dan warganya banyak menyewakan rumah mereka untuk dijadikan Factory outlet/tempat kos. -

Solusi

untuk

Menangani

permasalahan

tersebut

adalah

dengan

cara

mensosialisasikan kepada warga di Kecamatan Batununggal tentang kriteriakriteria RW juara agar tahun yang akan datang RW yang belum juara jadi RW Juara. Capaian kinerja indikator Persentase RW Juara sebesar 100 % lebih Kecil dari capaian Kecamatan Rancasari dan Kecamatan Astanaanyar. Bila dibandingkan dengan capaian kedua kecamatan tersebut capaian Kecamatan Batununggal lebih kecil.

Tabel 3.24 Data perbandingan Capaian Kriteria RW Juara dengan Kecamatan Rancasari dan Kecamatan Astanaanyar No

Nama Kecamatan

Target

Realisasi

Capaian

1

Batununggal

30.12

20,48

67,99 %

2

Rancasari

30,77

30,77

100 %

3

Astana Anyar

21,27

21,77

100 %


60


Grafik 3.11 Data perbandingan Persentase RW Juara dengan Kecamatan Rancasari dan Kecamatan Astanaanyar

35

30 25


20 Kecamatan Rancasari

15 10

Kecamatan Astanaanyar

5 0 TARGET CAPAIAN 5.

Analisis Pencapaian Indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Capaian

kinerja

nyata

indikator

Persentase

Lembaga

Kemasyarakatan

Aktifadalah sebesar 60 dari target sebesar 60 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai

83.34

%.

Data

penunjang

capaian

kinerja

indikator

Lembaga

Kemasyarakatan Aktif yang diperoleh dari Kepala Seksi DIKMAS Kecamatan Batununggal Sebagaimana tabel berikut :


61


Tabel 3.25 Data Lembaga Kemasyarakatan Aktif NO

KRITERIA AKTIF

LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF TP PKK Kec

G u m ur uh

M al ee r

TP PKK LELURAHAN Cib Kac Keb keb ang apiri onw ong kon ng aru eda g ng

1 1

Sa moj a

Bi no ng

2

LPM Kec

G u m ur uh

M al ee r

Cib ang kon g

LPM KELURAHAN Kac Keb keb apiri onw ong ng aru eda ng

3

Sa moj a

Bi no ng

4

Karang Taruna Kec.

Gu mur uh

Mal eer

KARANG TARUNA KELURAHAN Cib Kac Keb Keb ang apiri onw ong kon ng aru eda g ng

5

S a m oj a

Bi no ng

6

For um R W

MUI

7

8

√

√

Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan) 2

Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam

√

√

√

√

√

√

pembahasan musrenbang Kecamatan 3

Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja

√

√

yang direncanakan pada tahun berjalan 4

Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan /lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal

√

√

√

2 kegiatan 5

Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan memenuhi

√

kriteria/cek list dari BKBPM dan

√

√

Dinsos minimal 50% JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

Sumber:kecamatanBatununggal


62

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

√


Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif =

Jumlah Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi kriteria aktif Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Kecamatan

x 100%

= 17/27 x 100% = 62,96 %

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : a.Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif di Kecamatan Batununggal adalah 16 lembaga kemasyarakatan aktif, 2 diantaranya adalah lembaga Kemasyarakatan yang merupakan pendukung saja atau tidak di hitung dalam perhitungan persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif , lembaga kemasyarakatan tersebut yaitu Forum RW dan MUI. Jumlah Kelembagaan yang memenuhi semua Kriteria Lembaga Kemasyarakatan aktif ada 16 Lembaga Kemasyarakatan dari 27 lembaga Kemasyarakatan, 1 diantaranya memenuhi semua kriteria dari 5 Kriteria lembaga Kemasyarakatan yang aktif, dan 4 lembaga kemasyarakatan yang aktif memenuhi 4 kriteria dari 5 kriteria, dan 11 lembaga yang hanya memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria Lembaga Kemasyarakatan aktif. Lembaga Kemasyarakatan yang tidak memenuhi Kriteria sebagai Lembaga Kemasyarakatan aktif ada 3 lembaga diantaranya 2 lembaga Kemasyarakatan yang hanya memenuhi 2 kriteria saja yaitu LPM Kecamatan, sedangkan 1 lembaga yaitu lembaga Karang taruna kecamatan tidak sama sekali memenuhi kiteria dari 4 kriteria lembaga Kemasyarakatan yang ada. Hal ini dikarenakan Karang Taruna Kecamatan pada tahun 2014 non aktif, atau tidak berjalan sebagai mestinya.

-Solusi untuk meningkatkan kinerja dari lembaga Karang Taruna Kecamatan adalah dengan mengerakkan kembali Karang Taruna Kecamatan dengan cara membentuk kembali kepengurusan Karang Taruna Kecamatan, agar Karang Taruna Kecamatan dapat aktif sebagaimana mestinya. Capaian kinerja indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif sebesar 104,93 % lebih besar dari capaian Kecamatan Rancasari & Kecamatan Bojonloakidul. LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

63


Bila dibandingkan dengan kecamatan Rancasari & Kecamatan Bojongloakidul capaian tersebut lebih besar. Tabel 3.26 Data perbandingan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif dengan Kecamatan Rancasari dan Kecamatan Bojongloa Kidul

No

Nama Kecamatan

Target

Realisasi

Capaian

1

Batununggal

60

62,96

104,93 %

2

Rancasari

53

53

100 %

3

Bojongloa Kidul

59

59

100 %

Grafik 3.12 Data perbandingan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif dengan Kecamatan Rancasari & Kecamatan Bojongloakidul 64 62 60 58 56 54 52 50 48

Kecamatan Batununggal Kecamatan Rancasari Kecamatan Bojongloa Kidul

TARGET CAPAIAN

6.

Analisis Pencapaian Indikator Rasio Anggota Linmas Capaian kinerja nyata indikator Rasio Anggota Linmas adalah sebesar 1:0,75

dari target sebesar 1:0,75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

64


sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target dari yang diperjanjikan. Jumlah RT di Kecamatan Batununggal adalah 547 sedangkan jumlah Linmas di Kecamatan Batununggal adalah 412, ini menunjukkan bahwa jumlah Linmas > (lebih sedikit) dibanding dengan jumlah RT. Jumlah ini bisa menggambarkan Rasio linmas adalah 1 : 0,75 Data Linmas di Kecamatan Batununggal dapat dilihat pada tabel di bawah ini : DATA POTENSI LINMAS SE KECAMATAN BATUNUNGGAL NO

KELURAHAN

JUMLAH RW

JUMLAH RT

JUMLAH LINMAS

1

Gumuruh

12

88

71

2

Maleer

12

71

56

3

Cibangkong

13

82

64

4

Kebonwaru

8

67

52

5

Kebongedang

8

50

38

6

Samoja

11

68

53

7

Kacapiring

9

49

34

8

Binong

10

72

44

83

547

412

Jumlah

RASIO

1 : 0.75

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : Jumlah Linmas yang ada di Kecamatan Batununggal adalah 412 Linmas dari 547 RT. Jumlah Linmas yang ada di Kelurahan Gumuruh adalah jumlah Linmas yang paling banyak dibanding dengan Kelurahan Kacapiring dan Kelurahan Binong. Jumlah linmas di Kelurahan Gumuruh adalah 71 linmas dari 88 RT atau Rasio 1 : 0,81 Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan yaitu 1 : 1 maka capaian kinerja tahun 2014 di bandingkan dengan target akhir tahun renstra adalah 25% dari capaian di tahun 2014.


65


Capaian kinerja indikator Rasio Anggota Linmas sebesar 100 % tersebut sama dari capaian Kecamatan Bojongloa Kaler & Kecamatan Kiaracondong.

Bila

dibandingkan dengan Kecamatan Bojongloa Kaler & Kecamatan Kiaracondong capaian tersebut lebih kecil. Tabel 3.27 Data perbandingan Rasio Anggota Linmas dengan Kecamatan Bojongloa kaler & kecamatan Kiaracondong No

Nama Kecamatan

Target

Realisasi

Capaian

1 : 0,75

1 : 0,75

100%

1

Batununggal

2

Bojongloa Kaler

1:1

1:1

100 %

3

Kiaracondong

1:1

1:1

100 %

Grafik 3.13 Data perbandingan Rasio Anggota Linmas dengan Kecamatan Bojongloa kaler & Kecamatan Kiaracondong 1 0.8


0.6 0.4

KECAMATAN BOJONGLOA KALER

0.2


0

TARGETCAPAIAN

Capaian kinerja sasaran 2 didukung oleh program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan & program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan. Output program dan kegiatan tersebut antara lain Terlaksananya pembinaan tugas & fungsi RT/RW, Pembinaan Aparat Kecamatan & Kelurahan, Penyusunan Laporan Kependudukan & Tipologi Kecamatan, Laporan PBB, dan terlaksananya lomba LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

66


kelurahan

di

Kecamatan

Batununggal

dimana

output

tersebut

menunjang

pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.28 Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan No

Program

1

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

3.996.334.982

3.376.798.545

Dampak Baik/ Kurang

Output

Baik

Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan & kelurahan Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan & kelurahan

Peningkatan Infrastruktur & Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan & Kelurahan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman & ketertiban tingkat Kecamatan & Kelurahan

33.600.000

21.145.500

1.218.200.000

1.031.563.550

1.028.184.982

665.989.745

23.000.000

12.115.000


Terfasilitasinya kegiatan untuk mendukung perekonomian masyarakat di Kecamatan Batununggal Terfasilitasinya kegiatan sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan,olahraga , keagamaan, seni & budaya, peringatan hari-hari Besar Nasional & HJKB di Kecamatan Batununggal Terselenggaranya kegiatan penataan Infrastruktur & Lingkungan Hidup di Kecamatan Batununggal Terfasilitasinya kegiatan pelaksanaan penegakan Perda K-3, Penertiban PKL, Penyuluhan Siskamling, serta Pembinaan Linmas & Satwankar Kecamatan Batununggal

67

Kecamatan Batununggal Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum kecamatan & kelurahan

2

1.693.350.000

1.645.984.750

0

0

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Terlaksananya pembinaan tugas & fungsi RT/RW, Pembinaan Aparat Kecamatan & Kelurahan, Penyusunan Laporan Kependudukan & Tipologi Kecamatan, Laporan PBB, dan terlaksananya lomba kelurahan di Kecamatan Batununggal

Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.29 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

No 1

Indikator Kinerja Nilai Akip Kecamatan

Nilai

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Rata-Rata Capaian Kinerja

2

Pencapaian Sasaran Kedua

Target 50

Realisasi 51,29

102,58

Tahun 2018 Target 75.1

100

100

100

100

Tahun 2014

Satuan

%

%

%

101,29 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kecamatan Batununggal dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, sebagai berikut : 1.

Nilai AKIP Kecamatan Batununggal

2.

Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti Dua indikator dalam sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah


68

68.29

100


Kecamatan Batununggal merupakan Rencana Strategis Kecamatan Batununggal tahun 2014-2018 sebelum review, untuk dokumentasi sudah awal tahun, berikut analisis per indikator.

1.

Analisis Pencapaian Indikator Nilai Akip Kecamatan Batununggal Capaian kinerja nyata indikator Nilai Akip Kecamatan Batununggal adalah

sebesar 51,29 dari target sebesar 50.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,58 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 102,58% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 68,29 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Nilai Akip Kecamatan Batununggal yang diperoleh dari Kasubag Program dan Keuangan Sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.30 Data nilai Akip Kecamatan Batununggal Tahun 2014 NO A I

II

B

KOMPONEN PENGUKURAN AKIP

NILAI

PERENCANAAN KINERJA

20,24

Perencanaan Strategis

6,74

a. Pemenuhan RENSTRA

1,46

b. Kualitas RENSTRA

3,65

c. Implementasi RENSTRA

1,64

Perencanaan Kinerja Tahunan

13,50

a. Pemenuhan Perencanaaan Kinerja Tahunan

3,75

b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

7,50

c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

2,25

PENGUKURAN KINERJA

14,13

I

Pemenuhan Pengukuran Kinerja

3,75

II

Kualitas Pengukuran Kinerja

7,38


69


III C

D

Implementasi Pengukuran Kinerja

3,00

PELAPORAN KINERJA

10,88

I

Pemenuhan Pelaporan Kinerja

3,33

II

Penyajian Informasi Kinerja

5,36

III

Pemanfaatan Informasi

2,19

PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA ORGANISASI

6,03 51.28

Diagram 3.2 KOMPONEN PENGUKURAN AKIP

KOMPONEN PENGUKURAN AKIP PERENCANAAN KINERJA

6.03 10.88

20.24

PENGUKURAN KINERJA PELAPORAN KINERJA

14.13

PENCAPAIAN SASARAN DAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : Penilaian Akip Kecamatan Batununggal Tahun 2013 adalah 51,29 (Lima Puluh Satu koma dua puhuh sembilan) dari 4 Komponen Pengukuran AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung. Nilai terkecil dari 4 Komponen penilaian yang diperoleh Kecamatan Batununggal adalah dari komponen Pelaporan Kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan nilai 10,88 (Sepuluh koma delapan puluh delapan), yang terdiri dari: 1. Pemenuhan Pelaporan 3,33 (Tiga koma tiga puluh tiga). Lakip Kecamatan Batununggal Kota bandung telah dibuat dan telah disampaikan tepat waktu akan tetapi belum menyajikan pencapaian IKU. 2. Evaluasi atas penyajian informasi kinerja 5,36 (Lima koma tiga puluh enam) LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

70


Lakip Kecamatan Batununggal belum menyajikan Informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome dan belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome dan belum menyajikan perbandingan realisasi tahun ini dengan tahun sebelum nya, sehingga informasi kinerja dalam lakip kurang dapat diandalkan.

3. Evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja 1,25 (Satu koma dua puluh lima). Informasi yang disajikan belum digunakan untuk perbaikan perencanaan, belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan dan belum digunakan untuk peningkatan kinerja serta penilaian kinerja. -

Solusi untuk meningkatkan Penilaian AKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung di tahun yang akan datang adalah :

1. Kecamatan Batununggal akan memebentuk Tim dengan SK Camat dalam Penyusunan Renstra. 2. Dalam Renstra Kecamatan Batununggal harus memuat target tahunan dan indikator kinerja tujuan yang memuat jangka menengah 3. Tujuan dan sasaran Kecamatan Batununggal akan lebih berorientasi pada output dan outcome penting yang akan diwujudkan 4. Dalam LAKIP Kecamatan Batununggal pada tahun yang akan datang akan menggambarkan pencapaian dari sasaran dan akan menggambarkan hasil dari outcome.


71


Tabel 3.31 Data perbandingan Nilai Akip Kecamatan Seluruh Kecamatan Kota Bandung NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

KECAMATAN

COBLONG BOJONGLOA KALER ASTANANYAR BANDUNG KIDUL BUAH BATU BABAKAN CIPARAY CIBEUNYING KALER SUKAJADI CIDADAP SUKASARI ANDIR GEDEBAGE LENGKONG SUMUR BANDUNG REGOL CICENDO ANTAPANI RANCASARI BANDUNG KULON BOJONGLOA KIDUL UJUNG BERUNG PANYILEUKAN BATUNUNGGAL CIBEUNYING KIDUL BANDUNG WETAN CINAMBO CIBIRU ARCAMANIK MANDALAJATI KIARACONDONG

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

PERINGKAT

50 64,33 60 62 62 61,57 61 60 55 50 60 57 55 55 55 53 52 50 53 60 50 51 50 50,01 45,00 50 40 37 50 59,48

68,69 64,33 62,29 62,02 62 61,57 61,13 60,75 60 58,46 58,18 57 55,43 55 55 53,81 53,33 53 52,61 51,93 51,53 51,36 51,29 50,08 46,58 43,35 38,76 37,94 37,74 0

137,38 100,00 103,82 100,03 100,00 100,00 100,21 101,25 100,00 116,92 105,78 100,00 100,00 100,00 100,00 101,53 102,56 106,00 100,21 86,55 103,06 100,71 102,58 100,14 103,51 86,70 96,90 102,54 75,48 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


72


Grafik 3.14 Data perbandingan Nilai Akip Seluruh Kecamatan Kota Bandung

150

Target

MANDALAJATI

CIBIRU

BANDUNG WETAN

BATUNUNGGAL

UJUNG BERUNG

BANDUNG KULON

ANTAPANI

REGOL

Target

LENGKONG

COBLONG ASTANANYAR BUAHBATU CIBEUNYING KALER CIDADAP ANDIR

100 50 0

Realisasi Capaian Peringkat

Capaian kinerja indikator Nilai AKIPKecamatan Batununggal adalah 51.29 dari target 50.00 dengan capaian realisasi adalah 102,58 % dengan peringkat ke-23 (Dua puluh tiga) dari hasil Nilai AKIP 30 Kecamatan di Kota Bandung. Capaian kinerja indikator Nilai AKIP Kecamatan Bandung Batununggal memiliki nilai lebih rendah jika dibandingkan dengan Nilai AKIP dari Kecamatan Ujung Berung dengan Nilai AKIP 51.53. Kecamatan Ujung Berung dengan capaian realisasi adalah 103,06 % dengan peringkat ke-21 (Dua puluh satu) dari Nilai AKIP 30 Kecamatan di Kota Bandung. Capaian kinerja indikator Nilai AKIP Kecamatan Batununggal memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nilai AKIP dari Kecamatan Cibeunying Kidul dengan Nilai AKIP 50.08 dengan capaian realisasi adalah 100.14% dengan peringkat ke-24 (Dua puluh empat) dari Nilai AKIP 30 Kecamatan di Kota Bandung. Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Akip Kecamatan Bandung Batununggaldengan capaian pada TingkatKecamatan Ujungberung & Kecamatan Cibeunyingkidul, dapat dilihat pada tabel berikut : LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

73


Tabel 3.32 Data perbandingan Nilai Akip Kecamatan Batununggal Dengan Kecamatan Ujung Berung dan Cibeunying Kidul No

Nama Kecamatan

Target

Realisasi

Capaian

1

Batununggal

50

51.29

102.58 %

2

Ujungberung

50

51,53

103.06 %

3

Cibeunyingkidul

50.01

50.08

100.14 %

Grafik 3.15 Data perbandingan Nilai Akip Kecamatan Batununggal Dengan Kecamatan Ujung Berung dan Kecamatan Cibeunyingkidul 52 51.5 51


50.5

Kecamatan Ujungberung

50 Kecamatan Cibenyingkidul

49.5 49 TARGET

CAPAIAN

Analisis Pencapaian Indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti

Capaian kinerja nyata indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau target yang diperjanjikan.


74


Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti yang diperoleh dari Kasubag Program dan KeuanganSebagaimana tabel berikut : Tabel 3.33 Data jenis temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti Kecamatan Batununggal Tahun 2014

No

UNSUR PEMERIKSAAN

KONDISI

REKOMENDASI

DITINDAKLANJUTI

1

Kebijakan Daerah

1

1

1

2

Kelembagaan

0

0

0

3

Pengelolaan Pegawai Daerah

1

1

1

4

Pengelolaan Keuangan Daerah

1

1

1

5

Pengelolaan Barang Daerah

1

1

1

4

4

4

Jumlah

% 10 % 10 % 10 % 10 % 40 %

Diagram 3.3 Temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti

TEMUAN BPK & INSPEKTORAT KEBIJAKAN DAERAH 10%

10%

0 10%

10%

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PEGAWAI DAERAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


75


Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui temuan Inspektorat yaitu sebanyak 4 temuan yang terdiri dari : 1. Unsur kebijakan daerah, yaitu PPTK tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan 2. Unsur Pengelolaan Pegawai Daerah, yaitu terda[pat kelebihan pembayaran tunjangan anak 3. Unsur Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pengadaan Pakaian Dinas melebihi standar harga tertinggi. 4. Unsur Pengelolaan Barang Daerah, meliputi kepemilikan tanah yang tidak jelas untuk kepemilikan tanah Kantor Kel. Binong, Kel. Kebon Gedang dan Kel. Samoja. Solusi : Keempat temuan inspektorat tersebut sudah ditindaklanjuti seluruhnya. Camat Batununggal selaku Pengguna Anggaran memerintahkan kepada pejabat terkait untuk menindaklajuti temuan inspektorat tersebut disertai oleh bukti-bukti pendukung administrasi. Selain itu untuk meminimalisir temuan,

seluruh

karyawan/ti untuk dapat melaksanakan tugas sesuai aturan dan tertib administrasi

Capaian kinerja indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti sebesar 100 % sama dari capaian Kecamatan Lengkong & Kecamatan Kiaracondong. Bila dibandingkan dengan Kecamatan Lengkong & Kecamatan Kiaracondong capaian tersebut sama. Tabel 3.34 Data perbandingan temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti dengan Kecamatan Lengkong& Kecamatan Kiaracondong No

Nama Kecamatan

Target

Realisasi

Capaian

1

Batununggal

100

100

100 %

2

Lengkong

100

100

100 %

3

Kiaracondong

100

100

100 %


76


Grafik 3.17 Data perbandingan temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti dengan Kecamatan Lengkong& Kecamatan Kiaracondong 100 80 Kecamatan Batununggal

60 Kecamatan Lengkong

40

Kecamatan Kiaracondong

20 0 TARGET

CAPAIAN

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Batununggal didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Output program dan kegiatan tersebut antara lain laporan RENJA, RENSTRA, RENCANA KERJA TAHUNAN, TAPKIN, LKIP, Rapat Evaluasi Keuangan, KUA, PPAS, RKA, DPA, RKAP, DPPA dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :


77


Tabel 3.35 Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan No

Program

1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Output

Dampak Baik/ Kurang

Tersedianya Laporan Akhir Tahun 12.125.000

10.000.000

Baik

D. Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Batununggal Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Batununggal Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 15.875.579.800,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 13.951.686.277,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,88 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.923.893.523,00hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Batununggal Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :


78


Tabel 3.36 Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 No.

Sasaran

1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

2

3

Meningkatnya akuntabilitas kecamatan

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

%

0

0

0

4.031.835.000

3.410.307.545

84.58

12.125.000

10.899.341

89,89

4.043.960.000

3.421.206.886

85 %

kinerja

Jumlah

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Batununggal Kota Bandung pada tahun 2014. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.37 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian MisiKecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014

No.

A. 1 2 3 B. 1 2 3 C

Kategori

Jumlah Indikator

Presentase Capaian Kinerja

Anggaran Realisasi (Rp.)

%

Sasaran 1 Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target Sasaran 2 Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target Sasaran 3

2 1 -

-

5

22,2%

1 1

77,8 % -


0

0

3.410.307.545

84,58

79

Kecamatan Batununggal 1

Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target

2 3

1

50 %

1 -

50 %

10.899.341

89.89

Pencapaian Misi pada Tahun 2014 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2013-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

Tabel 3.38 Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Kecamatan Batununggal Kota Bandung 2014-2018

No .

Sasaran

Pagu Indikatif Renstra (Rp.)

A.

Sasran 1

0

B. C

Realisasi Anggaran tahun keI

4.031.835.000

3.410.307.545

Sasaran 3

12.125.000

10.899.341

umum

efektifitas

% (dari Pagu Indikatif)

0

0

621.527.455

84.58

1.225.659

89.89

0

Sasran 2

Secara

Jumlah Sisa Pagu Realisasi) SILPA

anggaran

terhadap

capaian

Misi

Kecamatan

Batununggal Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi. E. Prestasi dan Penghargaan Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Batununggal Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki,

sehingga

Kecamatan

Batununggal

Kota

Bandung

telah

memperoleh

penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :


80


1. Prestasi Tingkat Internasional No.

Prestasi

Penghargaan

Tahun

Penghargaan

Tahun

3. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat No. Prestasi

Penghargaan

Tahun

4. Prestasi lainnya No. Prestasi

Penghargaan

Tahun

2. Prestasi Tingkat Nasional No.

Prestasi


81


BAB IV PENUTUP

Laporan Bandung

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Batununggal Kota

Tahun

2014

ini

merupakan

pertanggung

jawaban

tertulis

atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP).Sebagai

upaya

untuk

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Batununggal KotaBandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan,maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2013 Kecamatan Batununggal Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (Tiga ) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 102,12 % atau interpretasi memuaskan. Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator dengan nilai 107,02 % atau interpretasi sangat baik. Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 101,29 % atau interpretasi memuaskan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 11 sasaran tersebut, secara umum telah sesuai mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 15.875.579.800,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 13.951.686.277,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,88 % dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Kecamatan Batununggal Kota


82


Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 NO (1)

1

TUJUAN

SASARAN

(2)

(3)

Meningkatkan Meningkatnya Kepuasan Kualitas Pelayanan Masyarakat Publik terhadap pelayanan di Kecamatan

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

(4) 1.

2.

3.

Nilai

Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

%


FORMULASI PENGUKURAN

KRITERIA INDIKATOR/ KETERANGAN

(5)

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

IKU/BUKAN IKU ALASAN

IKU Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan IKU Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan

Nilai

Bukan IKU

Hasil survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16 / 2014 dan SK Menpan No. 25/2004)

Jumlah Pengaduan Pelayanan administratif ditindaklanjuti 𝑥 100% Jumlah Pengaduan Pelayanan Administratif seluruhnya

Nilai berdasarkan hasil penilaian ombudsman

Karena standar pelayanan merupakan penunjang

84

Keluhan / Pengaduan adalah ketidaksesuaian kualitas pelayanan yang dialami oleh pelanggan/masyarakat sebagaimana maklumat dan standar pelayanan yang dijanjikan oleh penyelenggara layanan (Media sosial, tertulis, elektronik dll) Bila tidak ada pengaduan /zero complain capaian kinerja 100% 10 penilaian kriteria ombudsman 1. Sistem Pelayanan terpadu 2. Standar Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan 4. Sistem Pelayanan informasi public 5. Pelayanan Khusus 6. Pengelolaan Pengaduan 7. Penilaian Kinerja 8. Visi Misi dan Moto 9. ISO 9001 : 2008 10. Atribut


1.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

2.


IKU %


Karena Tugas dan fungsi Kecamatan yang tercantum dalam pelimpahan sebagaian kewenangan dari Walikota %

IKU Karena Tugas dan fungsi Kecamatan yang tercantum dalam pelimpahan sebagaian kewenangan dari Walikota

∑𝟐𝒊=𝟏 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝒋𝒆𝒏𝒊𝒔 𝒑𝒆𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏𝒂𝒏 𝟐 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝑻𝑷 𝒕𝒆𝒑𝒂𝒕 𝒘𝒂𝒌𝒕𝒖 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝑻𝑷 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏𝒊 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝑲 𝒕𝒆𝒑𝒂𝒕 𝒘𝒂𝒌𝒕𝒖 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝑲 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏𝒊 ∑6𝑖=1 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 6

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖. 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖

𝑥 100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑀𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑥 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾𝑇𝑀 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑥 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾𝐶𝐾 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑥 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾𝐶𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖


2 Jenis adm kependudukan: KTP KK

85

7 Jenis pelayanan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Legalisasi Keterangan Tidak Mampu SK Miskin SKCK Domisili Perusahan Surat keterangan Surat pindah


𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑙𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑥 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑙𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑙𝑖 𝐾𝑒𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑥 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑙𝑖 𝐾𝑒𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 3.

4.


Persentase RW Juara


%

IKU Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan

%

IKU Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan serta Road Map / Rencana Aksi Walikota Bandung

Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria 𝑥 100% Jumlah Kelurahan se Kecamatan

Kelurahan dengan kriteria baik : 1. Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu 2. Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif

Rasio Sumur Resapan min 1 : 1 baik 4. Rasio Lubang Biopori min 1:1 baik 5. Kerb telah dicat warna hitam dan putih tidak pudar pada triwulan ke 3 setiap tahun 6. Terpelihara / tidak ada rumput liar / gulma yang mencolok setiap triwulan Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat : 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat 3.

∑3𝑖=1 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑅𝑊 𝑗𝑢𝑎𝑟𝑎 3 Jumlah RW yang memiliki Kelompok Masyarakat yang mengelola sampah minimal 1 metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat x 100% Jumlah RW se Kecamatan

86


Jumlah RW yang memenuhi syarat adm x 100% Jumlah RW se Kecamatan Jumlah RW yang telah memenuhi minimal 5 dari 21 jenis kondisi RW/Kampung Juara x 100% Jumlah RW se Kecamatan

yang mengelola biodigester Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS Syarat Administratif, RW Menyampaikan : 5.

1.

2. 3.

Menyampaikan Laporan Rutin kependudukan rutin minimal per triwulan

Menyampaikan Laporan Penduduk sementara rutin minimal per triwulan Menyampaikan minimal 70% data

yang diminta Pemerintah Kecamatan dan atau Kelurahan al.: a. Data Warga Miskin, b. Data PMKS c. Data linmas d. Data Kejadian e. Data Swadaya murni Kriteria RW Juara, terdapat minimal /melaksanakan/terdapat 5 dari 21 jenis kondisi dibawah ini : (pakai pembobotan untuk penghitungan 1. Forum Jaga Lembur; 2. Satu Kampung Satu Taman Bermain; 3. Balai RW/Markas Karang Taruna; 4. Alat2 Band dan Alat2 kesenian Sunda; 5. Paguron Silat; 6. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling.dll) 7. Mading Manual/Touch Screen gabung dengan bangku ala Asia Society; 8. Biopori/Sumur resapan tiap


87


9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 5.

Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

IKU Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan

Jumlah Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi kriteria aktif x 100% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Kecamatan

rumah dan jalan/gang; Gapura Kujang; Les Bahasa Inggris; Satu Kampung Satu Produk; Kampung Berkebun; Lampu Caang Baranang; Septic Tank Komunal; MCK komunal; Reservoar Komunal; Gerakan satu rumah Satu Pohon; Gerakan Pagar Hijau; Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng Media Kampanye Kampung JUARA Satu rumah satu tempat sampah

Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan kelurahan yaitu : 2. LPM Kecamatan dan Kelurahan 3. TP PKK Kecamatan dan Kelurahan 4. Forum Karang Taruna Kecamatan dan Karang Taruna Kelurahan Kriteria Aktif : 1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan) 2. Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam


88


2

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

7.

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan

6.


1.

Nilai AKIP Kecamatan

2.

Rasio

Bukan IKU

Bukan IKU

Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP atau perwal Bandung ttg Juklak Evaluasi AKIP SKPD

Bukan IKU

Jumlah Temuan ditindaklanjuti 𝑥 100% Jumlah Temuan seluruhnya

Kriteria

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti


%

Perbandingan jumlah RT dengan Jumlah Linmas

Bila tidak ada temuan capaian kinerja 100%

89

pembahasan musrenbang Kecamatan 3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan 4. Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan /lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan anggota linmas yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota dari Pemerintah Kecamatan

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents