BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam pembangunan ekonomi nasional, sektor pertanian masih menjadi sektor penting, hal ini jelas terlihat pada RPJM tahap-3 (2015-2019). Penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyediaan bahan pakan dan bioenergi, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto(PDB), penghasil devisa negara, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta penyerap tenaga kerja merupakan kontribusi nyata sektor pertanian hingga saat ini. Keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional sangat dipengaruhi oleh mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan yang merupakan salah satu faktor strategis yang berpengaruh besar. Guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing maka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan sangat diperlukan. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional 2015-2019 ada 3 dokumen sebagai lampiran yaitu : 1. Agenda Pembangunan Nasional. 2. Agenda Pembangunan Bidang. 3. Agenda Pembangunan Wilayah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan acuan bagi arah kebijakan Kementan dalam pembangunan pertanian. Arah kebijakan pembangunan pertanian 2017 selain mengacu pada RPJM juga memperhatikan hasil penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian (musrenbangtan) tahun 2016 sehingga perencanaan program dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan sesuai ketentuan yg berlaku dengan memperhatikan : 1) Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJM 2015-2019, 2) Capaian Kinerja 2015 dan 3) Rencana Target Capaian tahun 2016. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam bentuk suatu dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk periode satu tahunan.

Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian

1

Penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja)merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. 1. Prinsip Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Karantina Pertanian 2017 didalam penyusunan rancangan Renja adalah sebagai berikut : a)

b)

c)

d)

Mengacu pada rancangan awal TA 2017 digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja TA.2017. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, lokasi kegiatan dan prakiraan maju dalam rancangan Renja serta dapat menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian. Substansi rancangan Renja memuat : 1) Program dan Kegiatan. 2) Lokasi Kegiatan. 3) Indikator Kegiatan. 4) Sasaran dan Target. 5) Pagu Indikatif dalam prakiraan maju. Penyusunan program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan IKU (Indikator kinerja utama) dan SPM (standar pelayanan minimal) dengan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada.

2. Renja tahun 2017 merupakan masa transisiantara Renstra Badan Karantina Pertanian 2010-2014 dan Renstra 2015-2019, karenanya penyusunan Renja 2017perlu memperhatikan : a) Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja Renja 2017 dapat mengacu pada target indikator kinerja 2014-2015 maupun Renstra 2015-2019 dengan prakiraan target tahun 2017yang diestimasikan. b) Perkembangan dinamikakekiniandengan memperhatikan hasil capaian kinerja sebelumnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : Rencana kerja Badan Karantina Pertanian tahun 2017 merupakan penyusunan Renja Satuan Kerja (satker)tahun 2017.

pedoman

Tujuan : Penyusunan Renja adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pusat dan UPT Lingkup Barantan serta merupakan efisiensi alokasi sumberdaya.


2

BAB II EVALUASI KINERJA BADAN KARANTINA PERTANIAN TAHUN 2015-2016

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Karantina Pertanian terkait dengan sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas pelaksanaan fungsi karantina, maka harus dilakukan berbagai pembenahan, peningkatan dan pengembangan sesuai standar yang telah ditetapkan guna pencapaian hasil kerja yang sudah ditargetkan. Fasilitas sarana/prasarana tersebut terdiri dari : 1) sarana pemeriksaan, 2) instalasi karantina dengan fasilitas tindakan karantina, 3) laboratorium dan peralatannya serta 4) sarana pendukung lainnya . Dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas harus didasarkan pada evaluasi dan penataan, hal ini merupakan kegiatan yang diprioritaskan dikarenakan SDM merupakan salah satu faktor penting keberhasilan dalam pelaksanaan program kegiatan. Peningkatan Produksi Pangan merupakan salah satu tujuan kegiatan dari Program Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian yang mengacu pada 9 agenda pembangunan nasional. Tugas fungsi Badan Karantina Pertanian adalah mencegah masuk, mencegah menyebar, mencegah keluar Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke/dari dan antar area Negara Kesatuan Republik Indonesia, karenanya semua kegiatan Barantan baik yang telah dilakukan maupun yang direncanakan ke depan haruslah mengacu pada tugas dan fungsi tersebut. Khusus pada kegiatan Barantan tahun 2015 – 2016 kegiatan yang telah dilakukan dan capain yang telah diraih memberikan gambaran nyata bagi rencana kegiatan ke depan. Badan Karantina Pertanian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir 2015 - 2016 telah didukung dengan anggaran dari tahun 2015 sebesar Rp.807.354.242.000,-, dan tahun 2016Rp894.424.353.000,-.Berdasarkan kinerja serapan anggaran dari tahun 2015 sebesar : 93,55 %, dan pada tahun 2016 ini sampai tanggal 31 Desember 2016 sebesar 94,86 %. Apabila dilihat dari trend kenaikan pagu anggaranBarantan tampak bahwa kenaikan tersebut tidak signifikan, hal ini mengingat jumlah pegawai yang terus bertambah seiring dengan perkembangan jumlah tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang semakin meningkat. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Karantina Pertanian sampai saat ini mempunyai kontribusi yang paling besar di lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk target PNBP dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sejak tahun Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian

3

2015sampai dengan 2016. Untuk tahun 2015 adalah : Rp 135.108.590.904,- ; dan tahun 2016 sebesar Rp.168.000.053.146,-. Realisasi PNBP tersebut setiap tahunnya selalu melebihi target, sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 realisasinya sebesar 144,95%Kondisi saat ini PNBP masih menjadi pagu pokok dalam penetapan alokasi anggaran (APBN). Kedepan diharapkan kontribusi PNBP ini dijadikan sebagai reward dantidak diperhitungkandalam penentuan pagu pokok di Badan Karantina Pertanian. Tabel 1. Target dan Realisasi AnggaranTA. 2012 – 2016 TAHUN 2012

2013

2014

2015

2016*)

Pagu (Rp)

734.303.739.000

807.354.242.000

604.699.761.000

807.354.242.000

894.424.353.000,-

Realisasi (Rp)

623.122.158.005

755.271.997.838

582.890865.761

755.271.997.838

848.409.848.021,-

Persentase (%)

84,86

93,55

96,39

93,55

94,86

*) = Per, 31 Desember 2016


4

BAB III DISKRIPSI CAPAIAN KEGIATAN 2016 DAN PRAKIRAAN 2017 Ikhtiar untuk pencapaian dan perwujudan kedaulatan pangan nasional tersebar pada berbagai sektor baik di dalam Kementerian Pertanian maupun kementerian/lembaga lainnya, dan kesemuanya itu memerlukan satu kesatuan langkah, menautkan semua kegiatan hingga terjadi saling isi, sinergis dan berhasil guna bagi pembangunan nasional secara menyeluruh dan utuh. Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (tariff barrier) dalam perdagangan hasil pertanian antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen pengendalian perdagangan antar negara. Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketenteraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; 2) invassive species; 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterorism; 5) pangan yang tidak sehat termasuk GMO yang belum dapat diidentifikasi keamanannya; 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Sertifikasi Karantina Hewan Dan Karantina Tumbuhan Tahun2016 Badan Karantina Pertanian yang membawahkan 3 Pusat yaitu 1) Pusat Karantina Tumbuhan, 2). Pusat Karantina Hewan dan 3) Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan merupakan garda terdepan dalam penangkalan masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau keluarnya berbagai Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Resiko masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK dari luar negeri semakin meningkat dalam era globalisasi ini karena lalu lintas manusia, komoditas pertanian, peternakan dan bahan pangan serta barang lainnya semakin terbuka antar Negara karena tercipta suatu kondisi geografi yang seakan tanpa batas (borderless). Tugas Badan Karantina Pertanian dalam mencegah dan menangkal masuknya HPHK dan OPTK ini semakin tahun semakin berat, namun demikian pelaksanaan berbagai upaya di lapangan terus ditingkatkan dan setiap tahun capaian tersebut semakin meningkat.


5

Salah satu indikator dari capaian tugas Badan Karantina Pertanian dapat dilihat dari jumlah komoditas yang telah disertifikasi oleh Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan terus meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa jaminan keamanan terhadap komoditas hewan dan tumbuhan yang diberikan oleh Badan Karantina Pertanian semakin meningkat baik jumlah maupun kualitasnya. Pada tahun 2016 hingga tanggal 31Desember 2016, tercatat jumlah frekuensi sertifikasi Karantina Hewan sebanyak700.703 kali, sedangkan jumlah frekuensi sertifikasi Karantina Tumbuhan sebesar 688.372 kali.

Penyebaran Penyakit Asal Luar Negeri Tahun 2016 Sesuai dengan tugas Badan Karantina Pertanian dalam menangkal masuk dan tersebarnya OPTK maupun HPHK, maka berbagai OPTK dan HPHK dari luar negeri telah berhasil ditangkal dan dicegah masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras semua lini dalam lingkup Badan Karantina Pertanian. 1. OPTK asal luar negeri yg tertangkal mulai tahun 2010-2016 antara lain : Helminthosporium solani,TuMV,RSV,Erwinia carotovora pv. atroceptica, Acidovorax avenae subsp avenae, Liberobacter asiaticum, Tilletia foetida, T. caries, Pseudomonas syringae pv syringae,Clavibacter michiganensis subsp sepedonicum, Xylella fastidiosa, Arabis Mosaic Nepovirus, Strawberry Latent Ring Spot Nepovirus (SLRSV), Potato Mop Top Virus, Burkholderia glumae, Erwinia stewartii (Pantoea stewartii),Corynebacterium michiganense pv. michiganense, Rhodococcus fascians, Tobacco Streak Ilarvirus, Pratylenchus vulnus,Pratylenchus Cucumber green mottle mosaic tobamoviruspenetrans, Aphelenchoides besseyi,Alfalfa Mosaic Virus (AMV), Erwinia chrysanthemi, Panonichus citri, Burkholderia glumae, Tilletia laevis, T. indica, T. tritici, Pseudomonas syringae pv. lachrimans, Pseudomonas viridiflava, Panonichus citri. Tahun 2016 :Aphelenchoides besseyi, Burkholderia glumae, Helminthosporium solani, Poronospora manshurica, Pseudomonas syringe pv. Syringae, Pseudomonas viridiflava Tilletia laevis, Tilletia tritici, Asphodelus fistulosus, Stenocarpella maydis, Dasheen Mosaic Potyvirus (DsMV), Pantoea stewartii Subsp.stewartii, Sitophlius granaries, Ditylenchus dipsaci. 2. HPHK asal luar negeri yg tertangkal mulai tahun 2010-2016 antara lain : Penyakit John’s Disease (Paratuberculosis ), Bovine Spongiform Encephalophaty (BSE), Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR), Enzootic Bovine Leukosis (EBL), Bovine Viral Diarrhea (BVD), Leptospira, Brucellosis dan Surra. Tahun 2016 : Brucellosis,

Septichaemia, Epizootica (SE) dan, Brucellosis, BVD, Brucellosis Trypanosomosis, Avian Influinza (AI), Bovine Anaplasmosis, Bovine Babesiosis.


6

Walaupun berbagai OPTK dan HPHK telah berhasil dicegah dan ditangkal masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, beberapa HPHK/OPTK yang sudah ada di Indonesia daerah sebarnya bertambah antaralain : Avian Influenca (AI) Pantoea stewartii.Bertambahnya daerah sebar beberapa OPTK dan HPHK yang sudah ada di Indonesia ke beberapa daerah lainnya memang merupakan suatu yang patut disayangkan, hal ini menjadikan suatu bahan introspeksi tersendiri dalam serangkaian keberhasilan penangkalan OPTK dan HPHK dari luar negeri.Beberapa hal secara garis besar menjadi faktor yang penting, yaitu meliputi 1) sistem, 2) sarana dan prasarana dan 3) sumber daya manusia.  DATA INFRASTRUKTUR  Instalansi Karantina Hewan (IKH) di Wilker UPT  Instalansi Karantina Tumbuhan (IKT) di Wilker UPT  Laboratorium Karantina Hewan  Laboratorium Karantina Tumbuhan


7

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KARANTINA Sesuai dengan sasaran program Barantan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian 2015-2019 yaitu 1) meningkatnya efektivitas pengendalian risiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK, 2) meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor Media Pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati, dan 3) meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian, maka semua kegiatan Barantan baik di Pusat maupun UPT mengacu dan berlandaskan hal tersebut guna keberhasilan pencapaian secara menyeluruh. Prioritas dan sasaran dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan. Selain itu perlu diperhatikan identifikasi isu strategis dan masalah mendesak tingkat UPT dan Pusat.Perumusan prioritas dan sasaran serta indikasi prioritas kegiatannya juga memperhatikan usulan UPT dan Pusat . Dalam rangka mencapai tujuan Badan Karantina Pertanian yang telah ditetapkan dalam Renstra,maka pencapaian sasaran pembangunan Badan Karantina Pertanian melaui tiga strategi penguatan yaitu 1) penguatan SDM, 2) penguatan sarana/prasarana dan 3)Penguatan sistem. Penguatan tiga aspek tersebut di atas didasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan beberapa hal yaitu : 1. Tingkat resiko penyakit, 2. Frekuensi lalu-lintas media pembawa, 3. Lokasi/area merupakan daerah remote, 4. Tingkat kesulitan dalam pelaksanaan perkarantinaan. Skala prioritas, penguatan 3 aspek pembangunan dengan memperhatikan beberapa hal tersebut diatas yaitu1) Tempat pemasukan/pengeluaran diperbatasan lintas batas negara,2) tempat pemasukan/pengeluaran di penyeberangan,3) tempat pemasukan/pengeluaran (impor/ekspor),dan 4) tempat pemasukan/pengeluaran (domestik). Pelaksanaan pengkarantinaan merupakan suatu sistem terpadu yang tertuang dalam bentuk peraturan,pedoman,juklak/juknis yang merupakan payung hukum dalam pelaksanaan sistem secara keseluruhan.Kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan merupakan hasil kajian dan analisis hasil evaluasi permasalahanterkini yang ditemukan di lapangan yang merupakan salah satu faktor / kendala dalam pencapaian tujuan dan target tugas fungsi. Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian

8

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

Rencana program dan kegiatan prioritas 2017ini disusun berdasarkan hasil evaluasi tahunan dan capaian kinerja yang telah dicapai dan mengacu serta berlandaskan pada Renstra Barantan 2015-2019. Secara garis besar, rencana kegiatan tahun 2017 terdiri dari : 1. Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan Keamanan Hayati 2. Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan 3. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 4. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian 6. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Tujuh rencana kegiatan tersebut dijabarkan secara rinci ke dalam matriks kegiatan tahunan disertai dengan target, indikator kegiatan dan biaya yang diperlukan, sehingga dapat selalu di monitor dan dilakukan evaluasi berkelanjutan pada tahun berjalan.


9

Tabel 2. DATA GEDUNG/BANGUNAN UPT DANWILKER BARANTAN MILIK SENDIRI 2016 NO

UPT

WILKER

STATUS

TANAH VOL

1

SEKRETARIS BADAN KARANTINA PERTANIAN

2

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK

VOL

SAT

2016 IKH TANAH VOL

SAT

IKT BANGUN VOL

SAT

TANAH VOL

SAT

BANGUN VOL

SAT

TANAH VOL

SAT

BANGUN VOL

SAT

2017 IKH TANAH VOL

SAT

IKT BANGUN VOL

SAT

TANAH VOL

SAT

Kantror Induk

1 .

SAT

BANGUN

2 3

Pelabuhan Laut Tanjung Priok Pelabuhan Laut Sunda Kelapa Kantor Pos besar DKI Jakarta

4

Jati Asih

5

Wilker Bogor

6

Kantor Pos Bogor

bangunan gedung Milik Sendiri bangunan gedung Milik Sendiri

3

BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN

Kantor

Bangunan Permanen, Milik Sendiri

4

BALAI UJI TERAP TEKNIK & METODE KARANTINA PERTANIAN

Kantor

Bangunan Permanen, Milik Sendiri

5

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I BANDUNG

Kantor Induk

Bangunan Permanen,Ta nah Milik Sendiri

Bandara Husein


10

BANGUN VO SAT L

Sastranegara Pelabuhan Laut Cirebon Terminal Peti Kemas Gedebage Kantor Pos Bandung

6

7

8

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I SEMARANG

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I CILACAP

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II YOGYAKARTA

Kantor Induk Bandara Ahmad Yani Pelabuhan Laut Tanjung Emas Pelabuhan Laut Tegal Pelabuhan Laut Yuwana Kantor Pos Semarang Pelabuhan Laut Juwana-Pati

Kantor Induk Bandara Tunggu Wulung Pelabuhan laut Tanjung Intan

Kantor Induk

3000

M2

1000

M2

600

M2

Tanah milik sendiri

Gedung Permanen Milik Sendiri

Bandara Adi Sucipto Bandara Adi Sumarno

Gedung Permanen, tanah milik Sendiri

Kantor Pos Yogyakarta Kantor Pos Solo Terminal Peti Kemas Jebres, Solo


11

9

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SURABAYA

Kantor Induk

Gedung Permanen, milik sendiri

2000

M2

Bandara Juanda Bandara Abdul Rahman Saleh


50

M2

215

M2

Pelabuhan Tanjung Perak Pelabuhan Gresik


Pelabuhan Jangkar Pelabuhan Kalbut Pelabuhan Panarukan Pelabuhan Probolinggo

Bangunan Kandang, Milik sendiri

Pelabuhan Sangkapura Pelabuhan SedayuLamongan Pelabuhan Sungai Kalimas Pelabuhan Sungai Tanjung Wangi Pelabuhan Penyebrangan Ketapang

Gedung Permanen, milik sendiri Proses Pembanguna n, tanah milik sendiri

Kantor POS Surabaya

10

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS II BANGKALAN

Kantor Induk

Gedung permanen, Tanah milik sendiri

Pelabuhan laut telaga Biru Pelabuhan laut Branta

Gedung Tanah milik sendiri

Pelabuhan laut Nepa Pelabuhan laut


12

Kalianget Pelabuhan laut Sapudi Pelabuhan laut Kangean Penelabuhan Penyebrangan Kamal

11

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I BANDA ACEH

Kantor Induk Bandara Sultan Iskandar Muda, Malikul saleh, Maimun Saleh

Gedung Permanen, tanah milik sendiri Bangunan Gedung Kantor Permanen, tanah milik sendiri

Pelabuhan Laut meulaboh Pelabuhan Laut Sinabang Pelabuhan Laut Malahayati

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN BELAWAN

M2

150

M2

50

M2

Gedung LAB Permanen, Tanah milik sendiri

Pelabuhan Laut Lhokseumawe Pelabuhan Laut Sabang Kantor Pos Banda Aceh Pelabuhan Laut Kuala Langsa Pelabuhan Laut Labuhan Haji Pelabuhan Laut Balohan Pelabuhan Laut Ulee Lheue Kantor Pos Banda Aceh 12

250

Kantor Induk Bandara Binaka Bandara Pinang Sori Bandara Aek


13

Godang Pelabuhan Laut Belawan Pelabuhan Laut Sibolga Pelabuhan Laut Gunung Sitoli

13

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II MEDAN

Kantor Induk

Gedung Permanen, tanah milik sendiri

Bandara Polonia Bandara Kualanamu Pelabuhan Laut Pangkalan Brandan Pelabuhan Laut Pangkalan Susu Kantor Pos Medan

14

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I TG BALAI ASAHAN

Kantor Induk

200

1200

M2


Pelabuhan laut teluk Nibung Pelabuhan Tanjung Balai Pelabuhan laut Kuala Tanjung

M2

gedung Pos Jaga, Tanah Milik Sendiri

50

M2

50

M2

Pelabuhan laut Tanjung Tiram Pelabuhan laut Tanjung Elang Pelabuhan Laut Labuhan Bilik Pelabuhan Laut Bagan Asahan Pelabuhan Laut Tanjung Leidong

15

BALAI KARANTINA KLS I PADANG

Kantor Induk


Bandara Udara


14

Minang Kabau Pelabuhan Laut Teluk Bayur Kantor Pos Padang Pelabuhan Laut Sungai Muara Pelabuhan Laut Bungus Pelabuhan Laut Sikakap Pelabuhan Laut Siberut Pelabuhan Laut Tua Pejat

16

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I PEKANBARU

Kantor Induk

Bandara Udara Sultan Syarief Bandara Kasim II, Pinang Kampai Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Pelabuhan Laut Selat Panjang Pelabuhan Laut Bengkalis Pelabuhan Laut Dumai Pelabuhan Laut Tembilahan Pelabuhan Laut Kuala Enok Pelabuhan Laut Kuala Gaung Pelabuhan Laut Rumbai Pelabuhan Sungai Siak Sri Indrapura Pelabuhan Sungai Guntung Pelabuhan Sungai Pakning Pelabuhan Sungai Tanjung Buton

Gedung Permanen, tanah milik sendiri Bang. Ged. Kantor Permanen, tanah milik sendiri NIHIL

5513

M2


200

M2

100

M2

100

15

M2

Sungai Duku/Pekanbaru Kantor Pos Pekanbaru ` 17

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I JAMBI

Kantor Induk Bandara Sultan Taha Pelabuhan Laut Kuala Tungkal Pelabuhan Laut Muara saba Kantor Pos Jambi

18

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I PALEMBANG

Kantor Induk

Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Pelabuhan Sungai Boom Baru

Gedung Permanen, tanah milik sendiri Gedung permanan, tanah milik sendiri Gedung permanan, tanah milik sendiri

Pelabuhan Sungai Tangga Buntung Pelabuhan Laut Lais Kantor Pos Palembang

19

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I BANDAR LAMPUNG

Kantor Induk IKH Tarahan Bandara Raden Inten II Pelabuhan laut Panjang Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni

3345

M2


1200 5000

M2

600

M2

M2

16

Kantor Pos Bandar Lampung

20

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I PONTIANAK

Kantor Induk

50

M2

Bandara Supadio Bandara Rahasi Usman Ketapang Pelabuhan Laut Dwikora Pelabuhan Laut Sintete Pelabuhan Laut Kendawang Pelabuhan Laut Pemangkat Pelabuhan Laut Sambas Kantor Pos Pontianak

21

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I ENTIKONG

Kantor Induk


Pos pemeriksaan lintas batas Entikong Nangabadau, Senaning Sajingan Aruk Pos Lintas batas Jagoibabang

22

BALAI PERTANIAN KLS II PALANGKARAYA

Kantor Induk

Bandara Tjilik Riwut

Bandara Haji Hasan-sampit

6

500

UNIT

M2

Gedung Permanen, tanah milik sendiri Gedung dan kandang Permanen, Milik sendiri Gedung kantor permanen, lab semi Permanen.


17

IskandarPangkalan Bun

Milik sendiri Gedung dan kandang Permanen, Milik sendiri

128

M2

Pelabuhan Laut Palangkaraya Pelabuhan Laut Sampit Pelabuhan Laut Panglima Utar Kumai Pelabuhan Laut Sukamara Pelabuhan Laut Seruyan Kantor Pos Palangkaraya

23

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I BANJARMASIN

Kantor Induk


Bandara Syamsudin Noor Pelabuhan Laut Trisakti Pelabuhan Laut Batu Licin Pelabuhan Laut Stagen Pelabuhan Laut Pagatan Kantor Pos Banjarmasin

24

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I SAMARINDA

Kantor Induk

553

M2


2000

50

M2

100

M2

100

M2

M2

Bandara temindung Pelabuhan Laut Bontang

Bangunan kantor permanen, tanah milik sendiri

Pelabuhan Laut Sangata Pelabuhan Sungai


18

Samarinda Pelabuhan Sungai Siring kantor Pos Samarinda

25

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I BALIKPAPAN

Kantor Induk

Bandara Sepinggan

2000

Gedung Permanen, tanah milik sendiri Gedung Permanen, tanah milik sendiri

Pelabuhan Laut Semayang Pelabuhan Laut Pondang Pelabuhan Laut Kampung Baru Pelabuhan Penyebrangan Karingau Wilker Paliango Kantor Pos Balikpapan

26

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II TARAKAN

Kantor Induk

180

1145

150

M2

200

M2

60

M2

M2

M2


Banda Juwata, Long Bawang Pelabuhan laut Malindung IKH Juwata Pelabuhan laut Nunukan Pelabuhan laut Sebatik Pelabuhan laut Tanjung Selor

M2

250

40

M2

50

M2

M2

Gedung Bangunan Permanen, tanah milik sendiri

50

M2

Pelabuhan laut Tanjung Redep Pelabuhan laut Bunyu kantor Pos Tarakan


19

27

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I MANADO

Kantor Induk


Bandara Sam Ratulangi Pelabuhan Laut Bitung Pelabuhan Laut Manado Pelabuhan Laut Labuhan Uki Pelabuhan Laut Tahuna Pelabuhan Laut Melanguare Kantor Pos Manado

28

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II PALU

Kantor Induk

pelabuhan ToliToli

pelabuhan Patoloan

Gedung Permanen, tanah milik sendiri gedung permanen, tanah milik sendiri gedung permanen, tanah milik sendiri

Bandara Mutiara Donggala Bandara Luwuk

gedung permanen, tanah milik sendiri

Pagimana kantor Pos Palu 29

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR

Kantor Induk


Bandara Hassanudin Pelabuhan Laut Soekarno Hatta Pelabuhan Laut Paotere


20

Pelabuhan Laut Bulukumba


Pelabuhan Laut Malili Soroako Pelabuhan Laut Palopo Pelabuhan Laut Siwa Pelabuhan Pulau Selayar


Pelabuhan Penyebrangan Bajo E Kantor Pos Makassar

30

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I PARE-PARE

Kantor Induk Bandara Pongtiku Bandara Andi Jemah Pelabuhan Laut Nusantara Pelabuhan Laut Awerange Pelabuhan Laut Cappa Ujung Pelabuhan Laut Parepare Pelabuhan Laut Balantan Pelabuhan Laut Garongkong Pelabuhan Laut Siwa


523 8

KANTOR induk

Bang. Ged. Kantor Permanen, tanah milik sendir

Pelabuhan Laut Balantang/Malili Pelabuhan Laut Palopo 31

BALAI

Kantor Induk

Gedung


21

KARANTINA PERTANIAN KLS II KENDARI Bandara Wolter Monginsidi

Permanen, tanah milik sendiri Bangunan kantor permanen, milik sendiri

Pelabuhan Laut Kendari Pelabuhan Laut Bau-bau Pelabuhan Laut Pomala Pelabuhan Laut Tobaku Pelabuhan Laut Raha, Muna

Pelabuhan Laut Wanci, Buton

Bangunan kantor permanen, tanah milik sendiri Bangunan kantor permanen, tanah milik sendiri

Pelabuhan Laut Boe, Piang, Bombana Pelabuhan Penyebarangan Kolaka

Gedung dan kandang, tanah milik sendiri

Kantor Pos Kendari

32

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS II MAMUJU

Kantor Induk


Bandara Tampa Padang Pelabuhan Laut Mamuju Pelabuhan Laut Pasang Kayu

Pelabuhan Laut Majane

26507

M2

500

M2

Gedung permanen, tanah milik sendiri Gedung permanen, tanah milik sendiri


22

Pelabuhan Laut Polewali Mandar

Gedung permanen, tanah milik sendiri

Kantor Pos Mauju

33

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I AMBON

2000

kantor Induk

Bandara Patimura

Gedung Permanen, Tanah milik sendiri

70

M2

M2

Pelabuhan Laut Yos Sudarso, Ambon Pelabuhan Laut Pulau Buru

Pelabuhan Laut Tual

Gedung Permanen, Tanah milik sendiri Gedung Permanen, Tanah milik sendiri

Kantor Pos Ambon

34

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I DENPASAR

Pelabuhan Laut Kobi Sadar

Gedung Permanen, Tanah milik sendiri

Kantor Induk


Bandara Ngurah Rai Pelabuhan Laut Benoa Pelabuhan Laut Celukan Bawang

Pelabuhan Laut Padang Bai Pelabuhan

Gedung Permanen, Tanah milik sendiri Gedung Permanen dan IKH, tanah milik sendiri Gedung


23

Penyebrangan Gilimanuk

Permanen dan IKH, tanah milik sendiri

Kantor Pos Denpasar Pelabuhan Laut Sangsit

35

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I MATARAM

Kantor Induk


Bandara Internasional Lombok Pelabuhan Laut Lembar Pelabuhan Penyebrangan Kayangan Pelabuhan Haji Pelabuhan Laut Tanjung Luar Kantor Pos Mataram

36

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I SUMBAWA BESAR bandara M. Salahuddin Bandara Brang Biji Pelabuhan laut Badas Pelabuhan laut Bima Pelabuhan laut Sosodumpu Pelabuhan laut Alas Pelabuhan laut Benete Pelabuhan Penyebrangan Sape Pelabuhan Kempo


24

37

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I KUPANG

Kantor Induk


Bandara EltariKupang Bandara Mau Hau-Waingapu Bandara Tambulaka Pelabuhan Laut Tenau Pelabuhan Laut Waingapu

Pelabuhan Laut Wini

Pelabuhan Laut Seba

Pelabuhan Laut Atapupu

Gedung dan IKH Permanen, tanah milik sendiri Gedung dan IKH Permanen, tanah milik sendiri Gedung Permanen, tanah milik sendiri Gedung Permanen, tanah milik sendiri

200

M2

200

M2

Pelabuhan Laut Kalabahi Pelabuhan Laut Waikelo Pelabuhan Laut baa-Rote Pelabuhan Laut Pantar Alor Pelabuhan penyebrangan Bolok Pos Perbatasan matoain, Metameok, Napan. Kantor Pos Kupang Pos Perbatasan



2000

M2


25

metamasin

38

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS II ENDE

Kantor Induk


Bandara Wai Oti, Maumere Bandara Satar Tacik, Ruteng Bandara Hasan Aburusaman, Ende Pelabuhan Laut Reo

Pelabuhan Laut Marapokot

Kantor, Gudang, Kandang. Tanah milik sendiri Gedung permanen, tanah milik sendiri

Pelabuhan Laut maumere Pelabuhan Laut Larantuka

Pelabuhan Laut Maumbawa

39

M2

1000

M2

1000

M2

Saat ini bangunan digunakan sebagai mess pemda, karena tidak ada kegiatan pemeriksaan karantina lagi

Pelabuhan Laut Ipi Ende Pelabuhan Laut Aimere Pelabuhan Laut Lembata

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I JAYAPURA

1000

Pelabuhan Penyebrangan Labuhan Bajo

Gedung permanen, tanah milik sendiri

Kantor Induk


Bandara Sentani


26

Bandara Serui Bandara kaisiepo Pelabuhan Laut Jayapura Pelabuhan Laut Serui Pos Perbatasan Skow Kantor Pos Jayapura

40

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I MERAUKE

Kantor Induk

20000

M2

500

5

M2

10000

M2

UNIT


Bandara Mopah Plabuhan Laut Merauke Pelabuhan Laut Asikie Pos Lintas Batas Sota

41

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I BIAK

Kantor Induk


Bandara Frans Kaisiepo Pelabuhan Laut Biak Pelabuhan Laut Serui


Nabire Supiori Kantor Pos biak

42

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I TIMIKA

Kantor Induk


Bandara Moses Kilangin Pelabuhan Laut Amamapare Pelabuhan Laut Paumako


27

43

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I BENGKULU

Kantor Induk


Bandara Fatmawati Sukarno

Pelabuhan Laut Pulai Baai

Gedung kantor dan Lab Permanen, Tanah Milik Sendiri

kantor Pos Bengkulu

44

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II TERNATE

Kantor Induk


Bandara Sultan Baabullah Pelabuhan Laut Ahmad Yani, Ternate Pelabuhan Laut Morotai Pelabuhan Laut Bacan Pelabuhan Laut Tobelo

1000

1800

M2

375

M2

M2

Kantor dan gedung Permanen, milik sendiri

Kantor Pos Ternate

45

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA

Kantor Induk

Bandaa Soekarno Hatta Bandara Halim Perdana Kusuma Kantor Pos Soekarno Hatta


1000

M2

28

46

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II CILEGON

Kantor Induk


Pelabuhan Laut Ciwanda Pelabuhan Laut Cigading Pelabuhan Laut Bojanegara, Merak Mas Pelabuhan Penyebrangan Merak Kantor Pos Serang

47

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II PANGKAL PINANG

Kantor Induk

Bandara Depati amir

Bandara H.As Hanandjoeddin

Pelabuhan Laut Pangkal Balam

Pelabuhan Laut Muntok

10000

M2

Gedung Permanen, tanah milik sendiri gedung Kantor permanen, Milik sendiri gedung Kantor permanen, Milik sendiri (bermasalah dengan TNI AU) Gedung Kantor permanen, pinjam Pakai Pemda/ sewa PT.Pelindo Gedung instalasi milik sendiri

Pelabuhan Laut Tanjung PandanBelitung Pelabuhan Laut Manggar-Belitung

gedung Kantor permanen, Milik sendiri

Pelabuhan Laut pelabuhan Sungai


100

M2

29

Selan kantor Pos Pangkal Pinang

48

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II GORONTALO

Kantor Induk

Bandara Jalaludin

Gedung Permanen, tanah milik sendiri Gedung Kantor, LAB, Pagar Permanen. Tanah milik sendiri

Pelabuhan Laut Gorontalo Pelabuhan Laut Kwadang Pelabuhan Laut Anggrek Pelabuhan Laut Bualemo Kantor Pos Gorontalo

49

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS II TANJUNG PINANG

Kantor Induk

550

M2

150

M2


Bandara Raja Haji Fisabilillah Pelabuhan Laut Sri Bintan Pura Pelabuhan Laut Pelabuhan Kijang

gedung kantor permanen, Tanah Milik Sendiri

Pelabuhan Laut Sri payung batu enam Pelabuhan Laut Tanjung Uban

gedung kantor permanen, Tanah Milik Sendiri

Pelabuhan Laut Lagoi Pelabuhan Laut Pulau Bulan


30

Pelabuhan Laut Pelantar II

50

BALAI KARANTINA PERTANIAN KLS I BATAM

Kantor Induk

Gedung Permanen, Tanah millik

Bandara Internasional Hang Nadim Pelabuhan Laut Batu Ampar Pelabuhan Laut Sekupang Pelabuhan Laut Kabil Pelabuhan Laut Harboury Pelabuhan Laut Waterfront Pelabuhan Laut Nongsa Pelabuhan Laut Batam Center Pelabuhan Laut Telaga Punggur Kantor Pos Batam

51

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS II TG, BALAI KARIMUN

Kantor Induk

Bandara Sei bati Pelabuhan Laut Tanjung Balai Karimun Pelabuhan Laut Tanjung batu Pelabuhan Laut Moro

Gedung Permanen, tanah milik sendiri MESE dan Lab. Tanah milik sendiri Lab dan Pos Jaga. Tanah Milik Sediri Bangunan Ged. Kantor, milik sendiri

Pelabuhan Laut Paritkapok Kantor Pos Tanjung balai Karimun


31

52

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS I SORONG

Kantor Induk


Bandara Dominie Edward Osok

Bandara Torea, fakfak

bangunan kantor, gedung instalasi. Tanah milik sendiri

Pelabuhan Laut Sorong Pelabuhan Laut fak fak Pelabuhan Laut kaimana Pelabuhan Laut Kokas Kantor Pos Sorong Kantor Pos fak fak

53

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLS II MANOKWARI

Kantor Induk Bandara Rendani Pelabuhan Laut Manokwari Pelabuhan Laut Bintuni Pelabuhan Laut Kantor Pos Manokwari

520

M2

200

M2

552

M2



50

M2

32

KODE MAK 1818 PUSAT KKIP 1818.101

PROGRAM / KEGIATAN

Kebijakan Pengawasan dan Penindakan [Base Line]

INDIKATOR KINERJA KEGAIATN

Pedoman/Juklak/Juknis Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis Persiapan Penyusunan Pedoman Penyusunan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis Penyusunan Rancangan Pedoman Pembahasan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis Pembahasan Rancangan Pedoman Uji Konsep Implementasi Pedoman/Juklak/Juknis Uji Konsep Implementasi Pedoman Finalisasi Pembahasan Pedoman/Juklak/Juknis Finalisasi Pembahasan Pedoman Pelaporan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis Pelaporan Pencetakan Pedoman/Juklak/Juknis Pencetakan Pedoman Bimbingan Pengawasan dan Penindakan

VOLUME/ TARGET

PAGU

2 Keg

426,884,000 3,964,000 3,964,000 84,600,000 84,600,000 155,000,000 155,000,000 50,000,000 50,000,000 108,600,000 108,600,000 4,720,000 4,720,000 20,000,000 20,000,000

1Keg

75,000,000 75,000,000

Pertemuan dalam Rangka Bimbingan Pengawasan dan Penindakan

75,000,000

Bimbingan Teknis Penyidikan Pelanggaran Monitoring Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan

1 Keg

Monitoring Implementasi Kebikjakan

100,000,000 100,000,000

Monitoring Tindakan Pre-Emptif

25,000,000

Monitoring Pengawasan Perkarantinaan

25,000,000

Pemetaan Zona Rawan

50,000,000

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Perjalanan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan


KETERANGAN

1 Keg

1,043,070,000 100,000,000

33

Evaluasi Tindakan Pre-Emptif

25,000,000

Evaluasi Pengawasan Perkarantinaan

25,000,000

Evaluasi Penerapan Kebijakan Kewasdakan di UPT KP

50,000,000

Dukungan Internal Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan

943,070,000

Penyusunan Rencana Kegiatan Pusat KKIP

41,120,000

Fasilitasi Rakernas, Rapat Teknis dan Evaluasi

33,000,000

Pelaporan Pusat KKIP

70,000,000

Fasilitasi Pengelolaan PPNS, Intelijen dan Polsus KP

189,350,000

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PPNS

485,200,000

Pengelolaan Administrasi KKIP

124,400,000

Koordinasi Perkarantinaan Pengawasan dan Penindakan dengan instansi terkait Pertemuan Koordinasi Kewasdakan

1 Keg

Temu Koordinasi Nasional Intelijen Barantan

434,780,000

Rapat Koordinasi Nasional Polsus Barantan

98,200,000

Koordinasi Dengan Instansi Terkait

381,280,000

Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi

40,000,000

Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi terkait

40,000,000

Fasilitasi Dukungan UPSUS Capaian Peningkatan Produksi Pangan

485,920,000

Koordinasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK untuk Propinsi Sulawesi Barat

238,320,000

Monitoring dan Evaluasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK untuk Propinsi Sulawesi Barat

201,600,000

Penyusunan Laporan UPSUS Peningkatan Produksi PJK untuk Propinsi Sulawesi Barat 1818.102

Kerjasama Nasional/internasional [Base Line]

Harmonisasi Kerjasama Perkarantinaan Pertanian Koordinasi dengan Instansi Terkait (DN) Fasilitasi Delegasi RI (DELRI) dalam Pertemuan Internasional

1,440,180,000 914,260,000

46,000,000 1 Keg

1,677,100,000 1,168,490,000 916,500,000

Kerjasama Multilateral

16,080,000

Kerjasama Bilateral

17,080,000

Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Kerjasama Multilateral dan Bilateral

14,080,000

Perundingan Multilateral

204,750,000

Pertemuan Bilateral/Regional/Multilateral

191,280,000

Persiapan Workshop Pemanfaatan Transparansi SPS Dalam Meningkatkan Akses Produk Pertanian Indonesia


1,950,000

34

Penyelenggaraan Workshop Pemanfaatan Transparansi SPS Dalam Meningkatkan Akses Produk Pertanian Indonesia

189,330,000

Seminar Hasil Pertemuan

317,330,000

Penyelenggaraan Seminar Hasil Pertemuan Internasional

128,000,000

Penyelenggaraan Workshop Pemanfaatan Transparansi SPS Dalam Meningkatkan Akses Produk Pertanian Indonesia

189,330,000

MoU dengan K/L terkait yang terimplementasikan

1 Keg

792,240,000

Koordinasi Dengan Instansi Terkait

145,000,000

Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait

203,490,000

Peningkatan Kerjasama Nasional

150,000,000

Rapat Kerjasama Perkarantinaan

84,500,000

Perundingan Regional dan Bilateral

1818.103

1818.104

Desiminasi SPS dengan stakeholder dan instansi terkait [Base Line]

nformasi yang valid, handal dan mudah diakses [Base Line]

1,032,240,000

Pertemuan Kesepakatan Kerjasama

209,250,000

Pembinaan/Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perkarantinaan

240,000,000

Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perkarantinaan

120,000,000

Monitoring dan Evaluasi Implementasi MoU di UPT Karantina Pertanian

120,000,000

Desiminasi Notifikasi SPS WTO

1 Kerjasama

418,500,000

Koordinasi dan Kerjasama SPS

418,500,000

Kesekretariatan SPS

93,600,000

Penyusunan Posisi Runding Multilateral

24,400,000

Penyusunan SPS News Letter

36,000,000

Kompilasi Perjanjian SPS

50,000,000

Koordinasi Tim SPS Antar K/L Terkait

94,500,000

Evaluasi Implementasi Prinsip SPS dalam Tindakan Karantina di UPT Pedoman/Juklak/Juknis Sistem Informasi Perkarantinaan

120,000,000 1 Sistem Informasi

248,820,000

Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis

2,360,000

Persiapan Penyusunan Pedoman

2,360,000

Penyusunan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis

42,300,000

Penyusunan Rancangan Pedoman

42,300,000

Pembahasan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis

77,500,000

Pembahasan Rancangan Pedoman

77,500,000

Uji Konsep Implementasi Pedoman/Juklak/Juknis

50,000,000

Uji Konsep Implementasi Pedoman

50,000,000


35

Finalisasi Pembahasan Pedoman/Juklak/Juknis

54,300,000

Finalisasi Pembahasan Pedoman

54,300,000

Pelaporan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis

2,360,000

Pelaporan

2,360,000

Pencetakan Pedoman/Juklak/Juknis

20,000,000

Pencetakan Pedoman

20,000,000

Bimbingan Teknis Sistem Informasi Barantan

1

Pertemuan Dalam Rangka Bimbingan Sistem Informasi Workshop Pengelolaan Website TI Barantan

1

Monitoring Implementasi Sistem dan Informasi Perkarantinaan 1

Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi dengan instansi terkait

6,000,000 6,000,000

Sistem Aplikasi Perkarantinaan

Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani [Base Line]

350,000,000 350,000,000

Koordinasi IT dengan instansi terkait

1819.101

352,700,000 102,700,000

Monitoring Implementasi Sistem dan Informasi Perkarantinaan

1819 Pusat KH dan Kehani

352,700,000

2

380,000,000

Penyempurnaan atau Update Sistem Aplikasi

310,000,000

Update Aplikasi SIMPONI-Barantan

30,000,000

Update Aplikasi Berbasis Android

30,000,000

Update Aplikasi Data Integrasi INSW

30,000,000

Update Aplikasi E-Cert

30,000,000

Update Aplikasi Pengawasan Food Safety

30,000,000

Pengembangan Aplikasi TPK (Percepatan Dwelling Time)

160,000,000

Pembuatan Sistem Aplikasi

70,000,000

Pengadaan dan Uji Coba Aplikasi Integrasi ASW

30,000,000

Pengadaan dan Uji Coba Aplikasi Pengolahan Data Kantor Pusat

40,000,000

Peraturan atau Keputusan Menteri Pertanian tentang Perkarantinaan Hewan Hidup Permentan tentang Tata Cara Pemasukan Produk Hewan


1

177,400,000

36

Persiapan dan Pengumpulan Bahan Rancangan Persiapan dan Pengumpulan Bahan Rancangan

1,680,000

Penyusunan Rancangan

1,680,000


34,300,000

Pembahasan Rancangan

34,300,000


72,100,000

Uji Publik Rancangan

72,100,000


28,870,000

Finalisasi Pembahasan Rancangan

28,870,000


24,950,000

Permentan/Kepmentan

24,950,000

Permentan/Kepmentan

15,500,000 15,500,000

Pedoman/Juklak/Juknis tentang Perkarantinaan Hewan Hidup Pedoman Juklak/Juknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Ruminansia Kecil

2

457,920,000

Pedoman Juklak/Juknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa Hewan Babi Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis

4,720,000


4,720,000


100,200,000


100,200,000


175,000,000


175,000,000


50,000,000


50,000,000


86,000,000


86,000,000


2,000,000


40,000,000

Pencetakan Pedoman

40,000,000

Pedoman/Juklak/Juknis tentang Perkarantinaan Produk Hewan Penyempurnaan Pedoman/Juklak/Juknis TKH untuk Produk Hewan


2

457,800,000

37

4,600,000 4,600,000

Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis Persiapan Penyusunan Pedoman

100,200,000


100,200,000


175,000,000


175,000,000


50,000,000


50,000,000


86,000,000


86,000,000


2,000,000


2,000,000

Pelaporan

40,000,000


40,000,000

Pencetakan Pedoman 3

686,880,000

Pedoman/Juklak/Juknis tentang Pengawasan Keamanan Hayati Penyusunan Deskripsi Media Pembawa HPHK Benda Lain berupa Bahan Pembuat Pakan Ternak Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan terhadap Bahan Potogenik dan Bahan Biologik Pengujian Laboratorium terhadap Bahan Patogenik, Bahan Biologik, dan/atau Biakan Organisme Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis

7,080,000 7,080,000


150,300,000


150,300,000


262,500,000


262,500,000


75,000,000


75,000,000


129,000,000


129,000,000


3,000,000


3,000,000

Pelaporan

60,000,000


38


60,000,000

Pencetakan Pedoman 3 Analisa Resiko HPHK

787,860,000 7,080,000

Persiapan dan Pengumpulan Data Analisa Resiko

7,080,000

Persiapan Penyusunan Analisa Resiko

17,580,000

Penyusunan Analisa Resiko

17,580,000


532,800,000

Kajian dan On Desk Review Analisa Resiko

232,800,000

Kajian (On Desk Review) Analisa Resiko

300,000,000

Verifikasi ke Negara Asal (On Site Review)

137,250,000

Pembahasan Analisa Resiko

137,250,000


43,000,000

Workshop atau Seminar Analisa Resiko

43,000,000

Workshop (Seminar) Analisa Resiko

32,200,000

Finalisasi Analisa Resiko

32,200,000

Finalisasi

2,950,000

Dokumen Analisa Resiko

2,950,000

Laporan

15,000,000

Pencetakan Dokumen Analisa Resiko

15,000,000

Pencetakan dan Penggandaan Analisa Resiko 1

223,540,000

Sosialisasi Kebijakan Karantina Hewan Hidup

223,540,000

Pertemuan Dalam Rangka Sosialisasi

223,540,000

Workshop Nasional Tindakan KH 1

172,050,000

Sosialisasi Kebijakan Keamanan Hayati Hewani

172,050,000


172,050,000

Workshop Deskripsi Media Pembawa HPHK Benda Lain berupa Bahan Patogenik dan Sediaan Biologik 1

75,000,000

Bimbingan Teknis Karantina Hewan Hidup

75,000,000

Kegiatan Dalam Rangka Bimbingan Teknis

75,000,000

Bimtek TKH terhadap Media Pembawa Hewan Ruminansia Besar Dan Unggas 1


100,000,000

39

Bimbingan Teknis Karantina Produk Hewan

100,000,000


50,000,000

Penetapan nomor registrasi tempat pemrosesan sarang walet untuk ekspor ke Tiongkok

50,000,000

Penetapan nomor registrasi rumah walet 1

75,000,000

Bimbingan Teknis Keamanan Hayati Hewani

75,000,000


75,000,000

Bimbingan Teknis Perlakuan Terhadap Alat Angkut dan Kemasan 1

332,800,000

Monitoring Implementasi Kebijakan Karantina Hewan Hidup

125,000,000

Monitoring Implementasi Kebijakan Karantina Hewan Hidup

125,000,000

Monitoring Pelaksanaan TKH Terhadap MP HPHK di Tempat Pemasukan/Pengeluaran & IKH

207,800,000


77,400,000

Koordinasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK untuk Propinsi Sulawesi Utara

125,400,000

Monitoring dan Evaluasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK untuk Propinsi Sulawesi Utara

5,000,000

Penyusunan Laporan UPSUS Peningkatan Produksi PJK untuk Propinsi Sulawesi Utara 1

50,000,000

Monitoring Implementasi Kebijakan Karantina Produk Hewan

50,000,000

Monitoring Implementasi Kebijakan Karantina Produk Hewan

50,000,000

Monitoring IKPH Sarang Walet Ekspor ke Tiongkok dan Verifikasi Ulang Alat Pemanas 1

100,000,000

Monitoring Implementasi Kebijakan Keamanan Hayati Hewani

100,000,000

Monitoring Implementasi Kebijakan Keamanan Hayati Hewani

50,000,000

Monitoring Implementasi Kebijakan BAH & HBAH

50,000,000

Monitoring Implementasi Kebijakan Keamanan Hayati Hewani 1 Evaluasi Implementasi Kebijakan Karantina Hewan Hidup

200,400,000 200,400,000

Kegiatan Evaluasi Implementasi Kebijakan

90,000,000

Evaluasi dan Koordinasi Pusat KH dan Kehani

110,400,000

Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Peraturan Tindakan KH 1

65,300,000

Evaluasi Implementasi Kebijakan Karantina Produk Hewan

65,300,000


65,300,000

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Ekspor Sarang Walet ke Tiongkok 1


942,068,000

40

Koordinasi Perkarantinaan Karantina Hewan Hidup Dengan Instansi Terkait

382,428,000

Pertemuan Koordinasi

284,000,000

National Animal Quarantine Coordinating Committee (NAQCC)

98,428,000

Komisi Ahli Karantina Hewan

25,000,000


25,000,000

Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi Dengan Instansi Terkait

534,640,000

Dukungan Internal Pusat Karantina Hewan & Keamanan Hayati Hewani

217,500,000

Pengelolaan Administrasi Pusat KH dan Kehani

13,220,000

Penyusunan Rencana Kerja Pusat KH dan Kehani

14,720,000

Pelaporan Pusat KH dan Kehani

75,000,000

Fasilitasi Mengikuti Rapat Evaluasi Teknis Nasional

100,000,000

Monitoring Fungsional

114,200,000

Temu koordinasi Pejabat Fungsional Medik Vet dan Paramedik Vet 1

110,100,000

Koordinasi Perkarantinaan Karantina Produk Hewan Dengan Instansi Terkait

85,100,000


85,100,000

Rapat Koordinasi Kebijakan Karantina Produk hewan dengan Pemerintah Daerah

25,000,000


25,000,000

Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi Dengan Instansi Terkait 1

270,100,000

Koordinasi Perkarantinaan Keamanan Hayati Hewani dengan instansi terkait

245,100,000


71,800,000

Pertemuan dengan Asosiasi Obat Hewan

71,800,000

Pertemuan dengan Importir Bahan Patogenik

101,500,000

Pertemuan dengan Asosiasi Pakan Ternak

25,000,000


25,000,000

Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi Dengan Instansi Terkait 1

150,000,000

Pembinaan Karantina Hewan Hidup

150,000,000

Pertemuan Dalam Rangka Pembinaan

150,000,000

Pembinaan Pusat KH dan Kehani 1

80,100,000

Rekomendasi Akreditasi Laboratorium Karantina Hewan

50,000,000

Evaluasi Klasifikasi Laboratorium Karantina Hewan

50,000,000

Evaluasi Klasifikasi Laboratorium Karantina Hewan

30,100,000


41

Penetapan Ruang Lingkup Laboratorium Karantina Hewan

1820 Pusat KT dan Keamanan Nabati 1820.101

Penetapan Ruang Lingkup Laboratorium Karantina Hewan

Kebijakan teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati [Base Line]

Peraturan atau Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Keamanan Hayati Nabati Persiapan dan Pengumpulan Bahan Rancangan

2

342,740,000 2,700,000 2,700,000

Persiapan dan Pengumpulan Bahan Rancangan Penyusunan Rancangan

63,200,000


63,200,000


144,200,000


144,200,000


57,740,000


57,740,000


43,900,000


43,900,000

Permentan/Kepmentan

31,000,000

Permentan/Kepmentan

31,000,000

Pedoman/Juklak/Juknis tentang Perkarantinaan Tumbuhan Benih Prosedur Ekspor Benih Per Komoditas

2

456,150,000

Pedoman Penyusunan AROPT Berdasarkan OPT Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis Persiapan Penyusunan Pedoman Penyusunan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis Penyusunan Rancangan Pedoman Pembahasan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis Pembahasan Rancangan Pedoman Uji Konsep Implementasi Pedoman/Juklak/Juknis


2,950,000 2,950,000 100,200,000 100,200,000 175,000,000 175,000,000 50,000,000

42


50,000,000


86,000,000


86,000,000


2,000,000

Pelaporan

2,000,000


40,000,000

Pencetakan Pedoman

40,000,000

Pedoman/Juklak/Juknis tentang Perkarantinaan Non Benih

4

909,350,000

Pedoman sertifikasi fitosanitari berbasis in line inspection untuk komoditas ekspor strategi Pedoman pengawasan penggunaan marking ISPM 15 terhadap pemasukan dan pengeluaran kemasan kayu Pedoman pengawasan pelaksanaan tindakan karantina antar area Pedoman pengawasan pelaksanaan tindakan pemusnahan MP OPTK Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis

2,950,000


2,950,000


200,400,000


200,400,000


350,000,000


350,000,000


100,000,000


100,000,000


172,000,000


172,000,000


4,000,000

Pelaporan

4,000,000


80,000,000

Pencetakan Pedoman

80,000,000

Pedoman/Juklak/Juknis tentang Pengawasan Keamanan Hayati Nabati

2

456,240,000

Phytosanitary Measures of Trade Facilitation Pedoman Pengkajian Dokumen Pengakuan Sistem Keamanan Pangan (sudah di fasilitasi pada TA 2016) Persiapan Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis


3,040,000

43


3,040,000


100,200,000


100,200,000


175,000,000


175,000,000


50,000,000


50,000,000


86,000,000


86,000,000


2,000,000

Pelaporan

2,000,000


40,000,000

Pencetakan Pedoman

40,000,000

Analisa Resiko OPTK Benih

8

1,064,280,000


46,880,000

Penyusunan AROPT

46,880,000

Kajian dan On Desk Review Analisa Resiko

500,000,000

Verifikasi Dalam Rangka Mitigasi Resiko

250,000,000

Fasilitasi Pertemuan IPPC, APPPC dan CODEX

250,000,000


271,400,000


271,400,000


203,000,000


203,000,000


43,000,000


43,000,000

Analisa Resiko OPTK Non Benih

2

220,130,000


19,880,000

Penyusunan AROPT

19,880,000


106,500,000


106,500,000


50,750,000


50,750,000


43,000,000


44

Finalisasi Pembahasan Pedoman Sosialisasi Kebijakan Keamanan Hayati Nabati

43,000,000 1

158,440,000


158,440,000

Workshop Phytosanitary Measures of Trade Facilitation

158,440,000

Bimbingan Teknis Karantina Tumbuhan Benih

1

175,000,000


175,000,000

Bimbingan dan Pelaksanaan Kebijakan KT Benih

175,000,000

Bimbingan Teknis Karantina Tumbuhan Non Benih

1

175,000,000


175,000,000

Bimbingan dan Pelaksanaan Kebijakan KT Non Benih

175,000,000

Bimbingan Teknis Keamanan Hayati Nabati

1

175,000,000


175,000,000

Bimbingan Teknis dan Monitoring Pengawasan Keamanan Hayati Nabati

175,000,000

Monitoring Implementasi Kebijakan Karantina Tumbuhan Benih

1

Monitoring Implementasi Kebijakan Karantina Tumbuhan Benih

929,650,000 237,450,000

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan KT Benih

75,000,000

Workshop Hasil Pemantauan OPTK

162,450,000


692,200,000

Koordinasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK Untuk Prop Jawa Barat

571,700,000

Monitoring dan Evaluasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK Untuk Prop Jawa Barat

72,000,000

Penyusunan Laporan UPSUS Peningkatan Produksi PJK Untuk Prop Jawa Barat

48,500,000

Monitoring Implementasi Kebijakan Karantina Tumbuhan Non Benih

1

75,000,000

Monitoring Implementasi Kebijakan Karantina Tumbuhan Non Benih

75,000,000

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan KT Non Benih

75,000,000

Monitoring Implementasi Kebijakan Keamanan Hayati Nabati

1

75,000,000

Monitoring Implementasi Kebijakan Keamanan Hayati Nabati

75,000,000

Monitoring dan Evaluasi Keamanan Hayati Nabati

75,000,000


45

Evaluasi Implementasi Kebijakan Keamanan Hayati Nabati

1


85,350,000

Evaluasi Pusat Karantina Tumbuhan & Keamanan Hayati Nabati

85,350,000

Koordinasi Perkarantinaan Karantina Tumbuhan Benih Dengan Instansi Terkait

1

464,200,000


464,200,000

Pertemuan NPPO

289,200,000

Temu Koordinasi Jabatan Fungsional POPT

175,000,000

Koordinasi Perkarantinaan Karantina Tumbuhan Non Benih Dengan Instansi Terkait

1

311,695,000


311,695,000

International Workshop on Methodologies for Sampling of Consignments (ISPM No. 31)

193,245,000

Rapat Koordinasi Lapangan SKIM Audit Barantan

118,450,000

Koordinasi Perkarantinaan Keamanan Hayati Nabati dengan instansi terkait

1

726,339,000

Dukungan Internal Pusat Karantina Tumbuhan & Keamanan Hayati Nabati

726,339,000

Penyusunan Rencana Kegiatan Pusat KH dan Kehani

13,220,000

Pelaporan Pusat KH dan Kehani

14,720,000

Fasilitasi Mengikuti Rakernas, Rapat Evaluasi dan Teknis Nasional

60,000,000

Pengelolaan Perijinan Impor

30,000,000

Pengelolaan NPPO

30,000,000

Tata Kelola dan Rekomendasi SKIM Audit Barantan

66,000,000

Monitoring dan Evaluasi Fungsional POPT

75,000,000

Penyusunan Rekomendasi SAB

19,584,000

Review Manajemen SKIM Audit

1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Barantan

85,350,000

74,675,000

Pengelolaan Administrasi Pusat KT dan Kehati

343,140,000

Pembinaan Karantina Tumbuhan Benih

215,000,000

Perjalanan Dalam Rangka Pembinaan

215,000,000

Pembinaan KT dan Kehati

215,000,000


46

1821.101

SDM Aparatur Sipil Negara Karantina Pertanian yang Kompeten dan Profesional [Base Line] Penguatan SDM Dasar Teknis Calon POPT Ahli Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis POPT Ahli

2,543,492,000

1 1

2,543,492,000

1

2,543,492,000

1

2,543,492,000

1

2,821,894,000

1

2,821,894,000

1

2,821,894,000

Penyelenggaraan Penguatan Dasar Teknis Calon paramedik Veteriner

1

2,821,894,000

Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih Peralatan dan Mesin

3

Penguatan SDM Dasar Teknis Calon Medik Veteriner Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Medik Veteriner Penguatan SDM Dasar Teknis Calon POPT Terampil Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Calon POPT Terampil Penguatan SDM Dasar Teknis Calon Paramedik Veteriner

1821.951

Layanan Internal (Overhead) [Base Line]

25,000,000

Service Berat Kendaraan R4 Perangkat Pengolah Data

2,627,266,000 25,000,000 25,000,000

4

200,000,000

Peralatan dan Mesin

200,000,000

Pengadaan Alat Pengolah Data

200,000,000

Fasilitas Perkantoran Lainnya

1

2,402,266,000

Peralatan dan Mesin

2,402,266,000

Pengadaan Meubelair Workstation

2,402,266,000


47

1821.952

Layanan Perencanaan [Base Line]

7,638,911,000 Dokumen Rencana Pembangunan Barantan Penyelenggaraan Rakernas Badan Karantina Pertanian TA 2017

1

597,275,000 466,375,000 466,375,000

Penyelenggaraan Rakernas Badan Karantina Pertanian TA 2016 Kajian Lampiran Renstra 2015-2019

81,400,000

Kajian Renstra 2015-2019

81,400,000

Penyusunan Lampiran Renstra Barantan 2015-2019

49,500,000

Pembahasan Renstra Barantan 2015-2019

49,500,000

Dokumen Rencana Kerja Barantan TA 2018

1

3,133,614,000 80,250,000

Workshop Penyusunan E-Proposal Badan Karantina Pertanian Pengembangan E-Proposal Barantan

80,250,000

Identifikasi Kegiatan Barantan

300,000,000 300,000,000

Identifikasi Kegiatan Barantan Penyusunan Rencana Kegiatan Barantan 2018

1,770,070,000

Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kegiatan TA 2017 (2 Wilayah)

1,180,150,000 121,620,000

Rekonsiliasi Capaian Kinerja Output

68,400,000

Workshop Analisa Kinerja

72,100,000

Fasilitasi Mengikuti Kunker, Raker dan RDP DPR-RI Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait (Bappenas, Sekjen, Itjen, DJA & DJPB)

327,800,000

Penyusunan Rencana Kerja TA 2018

983,294,000

Penyusunan Konsep Rencana Kerja TA 2018

62,450,000 128,550,000

Pembahasan Renja Barantan TA 2017

69,350,000

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

722,944,000

Logic model Karantina Pertanian Masa Depan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan

1

422,920,000


71,450,000

Penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan Kinerja Barantan TA 2016 (Pedum)

71,450,000

Workshop Uji Konsep Implementasi Pedoman/Juklak/Juknis

351,470,000

Workshop Implementasi Pedoman Standar Bangunan Negara

351,470,000

Pedoman Rehab Gedung Barantan

1

48,500,000


48,500,000

Penyempurnaan Pedoman Rehab Gedung Barantan

48,500,000


48

Pedoman Standar Pengadaan Tanah

1

48,500,000


48,500,000

Penyusunan Pedoman Pengadaan Tanah

48,500,000

Rencana Kerja Anggaran Barantan 2018

58

3,131,102,000

Penyusunan Belanja Pegawai dan Barang Operasional/Mengikat

50,200,000

Penyusunan Rencana Alokasi PNBP Barantan

49,500,000

Penyusunan Standar Biaya Keluaran

80,600,000

Penyusunan Standar Biaya Keluaran

69,100,000

Pembahasan & Review Standar Biaya Keluaran

11,500,000

Penyusunan Pedoman Rencana Kerja Anggaran Barantan

449,050,000

Penyusunan Pedoman RKA Barantan TA 2017

92,950,000

Sosialisasi, Bimbingan dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Barantan

300,000,000

Penyempurnaan Pedoman Standar Biaya Satuan Khusus Barantan

56,100,000

Penyusunan Bahan Nota Keuangan Badan Karantina Pertanian

48,900,000

Penyusunan Bahan Nota Keuangan Badan Karantina Pertanian

48,900,000

Penyusunan RKA-KL sesuai Pagu Indikatif

1,441,178,000

Rapat Koordinasi Penyusunan RKA Indikatif Barantan TA 2017 (2 Wilayah)

1,276,298,000

Penyusunan RKA Sekretariat (Kantor Pusat) Barantan TA 2017

107,780,000

Penelaahan dan Penyempurnaan RKA-KL Indikatif Barantan TA 2017

57,100,000

Penyusunan RKA-KL sesuai Pagu Anggaran

85,550,000

Persiapan Penelitian, Review dan Pembahasan RKAKL Pagu Anggaran

72,800,000

Pelaksanaan Penelitian dan Review RKAKL oleh Sekjen dan APIP Kementan

11,250,000

Penelaahan dan Pembahasan RKAKL Pagu Anggaran TA 2017 oleh Kemenkeu

1,500,000

Workshop SIM-RA

458,170,000

Workshop SIMRA 2018

458,170,000

Penyusunan Final RKA-KL (Sesuai Pagu Definitif) dan DIPA Barantan

467,954,000

Workshop Finalisasi Penyusunan RKA-KL Barantan TA 2017

389,904,000

Persiapan Penelitian, Review dan Pembahasan RKAKL Pagu Definitif

72,800,000

Pelaksanaan Penelitian dan Review RKAKL oleh Sekjen dan APIP Kementan

3,750,000

Penelaahan dan Pembahasan RKAKL Pagu Indikatif TA 2017 oleh Kemenkeu

1,500,000

Dokumen Pengelolaan Revisi Anggaran TA 2017 Penyusunan Pedoman Revisi Badan Karantina Pertanian TA 2017


9

257,000,000 60,200,000

49

Penyusunan Pedoman Revisi Badan Karantina Pertanian TA 2017

60,200,000

Penyusunan Revisi Anggaran TA 2017

187,800,000

Penyusunan dan Pembahasan Revisi Anggaran TA 2016

187,800,000

Pembahasan Revisi Anggaran TA 2017

9,000,000

Penyusunan dan Pembahasan Revisi Anggaran TA 2016

9,000,000

Layanan Pemantauan dan Evaluasi [Base Line]

2,844,830,000 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Badan Karantina Pertanian

7

Penyusunan Pedoman Pengukuran Kinerja Kegiatan

1,641,530,000 69,600,000

Penyusunan Pedoman Evaluasi Laboratorium

69,600,000

Monitoring dan Evaluasi Barantan

789,250,000

Laporan Triwulan & Verifikasi Simonev Barantan

210,800,000

Workshop Sinkronisasi Simonev Barantan

172,200,000

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring TA 2016 dan Hasil Evaluasi Kinerja Barantan TA 2015

47,750,000

Evaluasi Kinerja Barantan Semester I TA 2016

58,500,000

Evaluasi Kinerja Barantan 2016

300,000,000

Rapat Evaluasi Nasional Barantan TA 2017

713,080,000

Rapat Evaluasi Nasional Barantan TA 2016

713,080,000

Dokumen Pelaporan Badan Karantina Pertanian Penyempurnaan Pedoman Pelaporan Barantan

16

1,203,300,000 68,000,000

Penyusunan Laporan Barantan

444,380,000

Penyusunan Laporan Tahunan Barantan TA 2015

108,480,000

Fasilitasi RAPIM A

43,500,000

Penyelenggaraan RAPIM B Badan Karantina Pertanian

165,200,000

Penyusunan Laporan Bulanan Badan Karantina Pertanian TA 2016

127,200,000

Penyusunan LKJ Barantan

420,720,000

Workshop SAKIP Barantan

288,420,000

Penyusunan LKJ Sekretariat Badan

53,800,000

Penyusunan LKJ Barantan

78,500,000

Penyusunan Data Statistik Barantan

78,100,000

Penyelenggaraan SPI Barantan

192,100,000

Koordinasi Tim Satlak Pengendalian Internal

117,100,000

Pembinaan SPI Sekretariat Barantan


75,000,000

50

Layanan Manajemen SDM [Base Line]

8,067,775,000 Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Kepegawaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

7

8,067,775,000 107,500,000

Pengelolaan Data Pegawai Barantan

15,000,000

Pemberkasan Kenaikan Pangkat Pegawai Barantan

92,500,000

Penyusunan Formasi Pegawai Penyusunan Rencana Formasi Pegawai Barantan Penyusunan Mutasi Pegawai Barantan Fasilitasi Mutasi Pegawai Rekruitmen Pegawai Fasilitasi Rekruitmen Pegawai Baru Pembekalan Pegawai Baru Barantan Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Pegawai Barantan Pengambilan Sumpah Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Jabatan Penyempurnaan Pedoman Pengembangan Pegawai Penyusunan Pedoman Pengelolaan Pengembangan Pegawai Barantan Pengelolaan Administrasi Pengembangan Pegawai Pengelolaan Diklat Perkarantinaan Koordinasi Pembinaan Kepegawaian Fasilitasi Tugas Belajar Fasilitasi Pre Training Program Master Degree di USA Bimbingan/Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian Apresiasi dan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Bimbingan pegawai Barantan Pembinaan Mental Pegawai Kantor Pusat Pembinaan Mental Pegawai Barantan Penyelesaian Kasus Kepegawaian Monitoring Kepegawaian Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pegawai Barantan Fasilitasi Penialaian Angka Kredit Fungsional Medik Vet dan Paramedik Vet Fasilitasi Penialaian Angka Kredit Fungsional POPT Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pegawai Barantan


1,512,234,000 30,500,000 96,344,000 1,385,390,000 95,070,000 27,500,000 20,170,000 47,400,000 56,200,000 56,200,000 44,475,000 44,475,000 3,373,404,000 13,250,000 386,050,000 19,050,000 2,815,000,000 140,054,000 513,112,000 111,950,000 150,000,000 31,362,000 14,800,000 50,000,000 155,000,000 1,256,000,000 628,000,000 628,000,000 1,109,780,000

51

Uji Kompetensi Layanan Manajemen Keuangan [Base Line]

1,109,780,000 4,242,487,000

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran

1

71,450,000

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Apresiasi Pejabat Pengelola Anggaran TA 2017

71,450,000 1

306,400,000

Apresiasi Peningkatan dan Pemantapan Bendahara Pengeluaran dan PPK

283,650,000

Apresiasi Peningkatan dan Pemantapan Bendahara Penerimaan, E-Plaq dan E-Qvet

283,650,000

Pengelolaan Administrasi Bendahara Pengeluaran

578,000,000

Administrasi Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan

184,100,000

Pembinaan Pelaksanaan Anggaran TA 2016

75,000,000

Pengelolaan Administrasi Bendahara Pengeluaran

318,900,000

Penyusunan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran

576,100,000

Penyusunan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran

576,100,000

Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara

84,664,000

Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara

28,664,000

Penyusunan Juklak/Juknis PNBP, Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Tahun 2017

56,000,000

Pembinaan dan monitoring PNBP

125,000,000

Pembinaan dan Evaluasi Penerimaan dan Penggunaan PNBP

125,000,000

Workshop Rekonsiliasi Data PNBP Barantan Terkait SAI

185,544,000

Workshop Rekonsiliasi Data PNBP Terkait SAI

185,544,000

Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan 1 s/d IV PNBP Barantan TA 2017

88,400,000

Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan 1 s/d IV PNBP Barantan TA 2017

88,400,000

Penyusunan dan Pembahasan Usulan Target & Pagu PNBP TA 2017

77,350,000

Penyusunan dan Pembahasan Usulan Target & Pagu PNBP TA 2018

77,350,000

Dokumen Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil pemeriksaan (LHP) TA 2016 Sosialisasi Aplikasi SAIBA


2,305,108,000 306,400,000

Apresiasi Peningkatan dan Pemantapan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK,PP-SPM, Verifikator )

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil pemeriksaan (LHP) TA 2016

71,450,000

1

1,865,929,000 220,000,000 220,000,000 440,289,000

52

Sosialisasi Aplikasi SAKTI-SAIBA TA 2016

440,289,000

Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Tahunan TA 2016 dan Semester I TA 2017

690,640,000

Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Tahunan TA 2016 dan Semester I TA 2017

690,640,000

Penyusunan Catatan Laporan Keuangan Satker Sekretariat Badan Tahunan TA 2016 dan Semester I 2017

39,500,000

Penyusunan Catatan Laporan Keuangan Satker Sekretariat Badan Tahunan TA 2016 dan Semester I 2017

39,500,000

Penyusunan Catatan Laporan Keuangan Eselon I Barantan Semester II 2016 dan Semester I 2017

475,500,000

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tingkat Sekretariat Badan dan Tingkat Eselon I Barantan TA 2016

399,000,000

Penyusunan Catatan Laporan Keuangan Eselon I Barantan Semester II 2016 dan Semester I 2017

Layanan Manajemen BMN [Base Line]


76,500,000

1,886,769,000 Dokumen Barang Milik Negara Penyusunan laporan Mutasi dan Penghapusan BMN Barantan

1

1,886,769,000 363,800,000

Penyusunan laporan Mutasi dan Penghapusan BMN Barantan

363,800,000

Workshop Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN) Tahunan 2016 dan Semester I 2017

672,650,000

Workshop Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN) Tahunan 2016 dan Semester I 2017

672,650,000

Penyusunan CLBMN (Aplikasi SIMAK-BMN) Periode Laporan Tahunan 2016 dan Semester I Tahun 2017 Tingkat Eselon I Badan Karantina Pertanian

61,500,000

Penyusunan CLBMN (Aplikasi SIMAK-BMN) Periode Laporan Tahunan 2016 dan Semester I Tahun 2017 Tingkat Eselon I Badan Karantina Pertanian

61,500,000

Evaluasi Data SIMAK-BMN TA. 2016 dan Semester I Tahun 2017

61,500,000

Evaluasi Data SIMAK-BMN TA. 2016 dan Semester I Tahun 2017

61,500,000

Rekonsiliasi Data Persediaan SIMAK-BMN Tahunan 2016 dan Semester I Tahun 2017

263,280,000

Rekonsiliasi Data Persediaan SIMAK-BMN Tahunan 2016 dan Semester I Tahun 2017

263,280,000

Sosialisasi Aplikasi terkait BMN

454,539,000

Sosialisasi Aplikasi terkait BMN

454,539,000

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

9,500,000

Bimbingan dan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di UPT Barantan

9,500,000

53

Layanan Hukum [Base Line]

4,017,450,000 Rancangan Peraturan Karantina Hewan dan Pengewasan Keamanan Hayati Hewani Penyusunan Rancangan Peraturan Karantina Hewan dan Kehani TA 2017

1

359,800,000 190,100,000 190,100,000

Penyusunan Rancangan Peraturan Karantina Hewan dan Kehani TA 2016 Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan KH dan Kehani TA 2017

154,700,000

Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan KH dan Kehani TA 2016

154,700,000

Penyusunan Publikasi Peraturan-Peraturan Perkarantinaan KH dan Kehani

15,000,000

Penyusunan Publikasi Peraturan-Peraturan Perkarantinaan KH dan Kehani

15,000,000

Rancangan Peraturan Karantina Tumbuhan dan Pengewasan Keamanan Hayati Nabati

1

359,800,000

Penyusunan Rancangan Peraturan Karantina Tumbuhan dan Kehati TA 2017

190,100,000

Penyusunan Rancangan Peraturan Karantina Tumbuhan dan Kehati TA 2016

190,100,000

Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan KT dan Kehati TA 2017

154,700,000

Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan KT dan Kehati TA 2016

154,700,000

Penyusunan Publikasi Peraturan-Peraturan Perkarantinaan KT dan Kehati

15,000,000


15,000,000

Pertimbangan dan Bantuan Hukum

1

1,295,700,000


93,000,000

Pengumpulan dan Penyusunan Saran Bantuan Hukum TA 2016

93,000,000

Evaluasi Pelaksanaan Penyelesaian Kasus

203,000,000

Evaluasi Pelaksanaan Penyelesaian Kasus

203,000,000

Koordinasi dan Konsultasi Peraturan Karantina Pertanian Tinjauan dan Evaluasi Peraturan Perkarantinaan

99,500,000 560,000,000

Tinjauan Peraturan Perkarantinaan

280,000,000

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perkarantinaan

280,000,000

Analisa dan Internalisasi Peraturan Karantina Pertanian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan

38,500,000 42,500,000


259,200,000

Koordinasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK di Prop Kaltara

122,100,000

Monitoring dan Evaluasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK di Prop Kaltara

111,600,000

Penyusunan Laporan UPSUS Peningkatan Produksi PJK di Prop Kaltara Rancangan Revisi Peraturan


25,500,000 2,002,150,000

54

Pembahasan dan Sinkronisasi Rev isi UU no. 16 Th 1992

1

Pembahasan dan Sinkronisasi Rev isi UU no. 16 Th 1992

1,389,000,000 1,389,000,000

Penyempurnaan Revisi UU no 16 Th 1992

127,690,000

Penyempurnaan Revisi UU no 16 Th 1992

127,690,000

Harmonisasi Revisi UU no.16 Th 1992

381,710,000

Harmonisasi Revisi UU no.16 Th 1992

381,710,000

Penyusunan Laporan Akhir Rancangan Revisi UU no 16 Th. 1992

103,750,000

Penyusunan Laporan Akhir Rancangan Revisi UU no 16 Th. 1992

103,750,000 3,518,963,000

Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi [Base Line]

Dokumen Hubungan Masyarakat Penyelenggaraan Event Kehumasan

1

621,923,000 444,623,000

Penyelenggaraan Event Kehumasan

177,300,000

Penyelenggaraan PENAS 2017 Dokumen Publikasi

1

Penyiapan Materi Promosi dan Publikasi

62,160,000

Pengelolaan Radio Barantan

798,450,000

Penyelenggaraan Promosi Pada Media Luar Ruang

798,450,000

Penyelenggaraan Promosi Pada Media

341,700,000

Pameran

341,700,000

Pameran

Penyelenggaraan Jumpa Pers Penyelenggaraan Talk Show Pelayanan SMS Centre dan Pengembangan Website Barantan Pengelolaan Website Pengembangan SMS Centre Evaluasi Pengelolaan Website Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Barantan Pengelolaan Perpustakaan Badan Karantina Pertanian


739,400,000 161,160,000

Pengelolaan Majalah Internal

Fasilitasi Jumpa Pers dan Talk Show Perkarantinaan Pertanian

1,879,550,000 516,080,000

Penyiapan Materi Promosi dan Publikasi

Dokumen Layanan Informasi Publik

621,923,000

1

1,017,490,000 471,050,000 193,750,000 277,300,000 224,800,000 104,800,000 45,000,000 75,000,000 84,240,000 19,890,000

55

Pertemuan Optimalisasi Perpustakaan Karantina Pertanian Virtual

64,350,000

Survey dan Monitoring Public Awareness

157,650,000

Survey dan Monitoring Public Awareness

157,650,000

Evaluasi Layanan Informasi Publik Perkarantinaan dan Hubungan Masyarakat

79,750,000

Evaluasi Program Kehumasan

79,750,000 2,587,558,000

Layanan Reformasi Birokrasi [Base Line]

Dokumen Pengembangan Integritas Barantan dan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Reformasi Birokrasi

2

401,930,000

Pengelolaan Data PMPRB

44,180,000

Penyelenggaraan Sosialisasi Reformasi Birokrasi

357,750,000

Pengelolaan IKM dan IPNBK

122,200,000

Penyusunan IKM Barantan 2016

12,350,000

Penyusunan IPNBK Barantan

12,350,000

Penyusunan Indikator IKM

97,500,000

Pengembangan Organisasi

260,000,000

Pembahasan Organisasi Badan Karantina Pertanian

260,000,000

Bimbingan, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Integritas dan Reformasi Birokrasi

180,000,000

Bimbingan Sistem Pelayanan dan Reformasi Birokrasi

90,000,000

Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelayanan dan Reformasi Birokrasi

90,000,000

Dokumen Tata Laksana dan Inisiatif Anti Korupsi Pengelolaan dan Pengembangan Prosedur Tata Laksana Sosialisasi SMM dan Akreditasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja Internalisasi Penyusunan Anjab dan Analisa Beban Kerja Wilayah Barat Internalisasi Penyusunan Anjab dan Analisa Beban Kerja Wilayah Timur Pengembangan Standar Kompetensi Jabatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Bimbingan, Monitoring dan Evaluasi Tata Laksana dan Inisiatif Anti Korupsi Fasilitasi Fungsional Teknis Validasi Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Pelayanan Publik Apresiasi Kinerja Pelayanan Publik


964,130,000

1

1,623,428,000 19,528,000 19,528,000 853,400,000 473,100,000 380,300,000 115,200,000 115,200,000 200,000,000 104,200,000 104,200,000 331,100,000 126,900,000

56

Pengembangan Standar Pelayanan Publik

104,200,000

Pelatihan Program SPP dan Audit Dalam Mempersiapkan Barantan sebagai Lembaga Sertifikasi

100,000,000

Layanan Umum [Base Line]

Dokumen Ketatausahaan dan Tata Kelola Rumah Tangga Pengelolaan Rumah Tangga Kantor Pusat

1

28,100,000

Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Kantor Pusat

230,604,000

Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Ketatausahaan Kantor Pusat

56,200,000

Pengembangan Kearsipan Elektronik Badan Karantina Pertanian

51,600,000

Penyusunan Laporan Kearsipan Badan Karantina Pertanian (4 Kali Kegiatan)

122,804,000

Pengelolaan Penghapusan Barang Milik Negara Kantor Pusat

28,100,000

Pembinaan, Monitoring, Koordinasi Kearsipan dan Ketatausahaan

430,540,000

Temu Koordinasi Ketatausahaan Badan Karantina Pertanian

116,540,000

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kearsipan di Lingkungan Barantan

Layanan Pendidikan dan Pelatihan [Base Line]

Diklat PPNS Penyelenggaraan Diklat PPNS

717,344,000 717,344,000

314,000,000 1,839,000,000 1

613,000,000 613,000,000

Diklat Intelijen Penyelenggaraan Diklat Intelijen

613,000,000 613,000,000

Diklat Polsus Penyelenggaraan Diklat Polisi Khusus Karantina

613,000,000 613,000,000

Layanan Perkantoran [Base Line

Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Operasional Perkantoran Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran


12

29,343,880,000 29,343,880,000 15,563,948,000 15,563,948,000 13,779,932,000 10,401,224,000 3,378,708,000

57

Kegiatan dan Anggaran TA 2017Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Produksi KEGIATAN Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 1 Pengendalian resiko masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK a. Tersedianya peraturan, prosedur, petunjuk, yang merupakan payung hukum dalam melaksanakan tindakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang mengancam peningkatan produksi pangan (yang terkait dengan Pemasukan MP HPHK, Jenis OPTK, Persyaratan TK Tumbuhah, IT dan ESertifikat,) b. Jumlah Data Analisa Resiko sebagai referensi penyusunan peraturan, prosedur dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan tindakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang mengancam peningkatan produksi pangan


VOLUME

SATUAN

PAGU

DAMPAK TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI

740.281.007.000

58

Dokumen

20

Dokumen

17.927.006.000 Penyediaan peraturan, prosedur, petunjuk, yang merupakan payung hukum dalam melaksanakan tindakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang mengancam peningkatan produksi pangan

2.072.270.000 Mencegah masuk dan menyebarnya hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, terutama hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dapat merusak dan menggagalkan peningkatan produksi pangan

58

c.

Jumlah sertifikasi karantina Impor, dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina

745.880 Sertifikat di 50 UPT di 34 Propinsi

84.141.793.000 Mencegah masuk dan menyebarnya hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, terutama hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dapat merusak dan menggagalkan peningkatan produksi pangan

2. Akreditasi Laboratorium Jumlah teknik dan metoda serta validasi pengujian laboratorium yang dikembangkan

7

Dokumen

5.392.640.000 Pengembangan metode dan validasi uji laboratorium serta layanan uji rujukan sehingga tindakan pendeteksian HPHK dan OPTK lebih efektif.

Jumlah teknik dan metode uji terap yang dikembangkan serta juklak/juknis yang di desiminasi

7

Dokumen

3.292.260.000 Pengembangan metode uji terap tindakan karantina terhadap media pembawa HPHK dan OPTK dapat dilakukan lebih efektif, sehingga meningkatkan pengendalian penyebaran hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantinatersebut.

100

Kegiatan

Jumlah Jenis HPHK/OPTK yang dicegah masuk dan dikendalikan penyebarannya 3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Penyelenggaran Karantina Pertanian


Pendeteksian Dini terhadap ancaman HPHK dan OPTK di Daerah Sentra Produksi Pangan

59

Tersedianya aparatur yang handal dan Profesional, Opini BPK terhadap laporan keuangan BARANTAN (WTP), Integritas dan reformasi birokrasi, Laporan Akuntabilitas Kinerja yang Baik, serta Pengelolaan Organisasi yang Baik

86

Dokumen Dukungan Manajemen

79.020.887.000 Fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM (diklat perkarantinaan, teknis, PPNS, Pasca Sarjana (S2/S3) dan diklat administrasi); perencanaan kegiatan; pembiayaan; pengembangan ketatalaksanaan; dan penguatan peraturan terhadap pelaksanaan tindakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang mengancam peningkatan produksi pangan

M2

12.603.500.000 Fasilitasi untuk memperkuat sensor/penyaringan media pembawa yang tertular hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dapat menyebar dan merusak komoditas produksi pangan

4. Penguatan Instalansi Karantina Jumlah Instalasi yang memadai dan sesuai dengan standar untuk memperkuat sensor/penyaringan media pembawa yang tertular hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dapat menyebar dan merusak komoditas produksi pangan (M2) 5. Tersedianya Kajian Sistem dan Infrasturktur Pulau Karantina

6.256

2

6. Penguatan jaringan informasi dan penyediaan data di 53 Satker dan 329 Wilker Tersedianya akses informasi yang cepat dalam penyediaan data (UNIT)


Dokumen

893

Unit

Fasilitasi untuk memperkuat sensor/penyaringan media pembawa yang tertular hama penyakit hewan karantina berasal dari zona bebas yang dapat menyebar dan merusak komoditas produksi pangan

7.959.750.000 Tersedianya informasi yang akurat, aktual dan mudah diakses mengenai data sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan

60

7. Penguatan Infrastruktur Perbatasan sesuai Inpres nomor 6 Tahun 2015 Tersedianya Fasilitas Infrastruktur yang memadai dan memenuhi standar Sistem Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian di Perbatasan (M2) 8. Operasional sehari-hari dan pemeliharaan perkantoran Terpenuhinya kebutuhan seharihari perkantoran dalam mendukung kelancaran pelaksanaan perkarantinaan pertanian Terpenuhinya belanja pegawai dalam 1 Tahun Anggaran dalam mendukung kelancaran pelaksanaan perkarantinaan pertanian

1.497


M2

6.902.500.000 Memperketat cegah tangkal terhadap ancaman hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa oleh media pembawa

12

Bulan Layanan

183.114.598.000 Operasional sehari-hari dan pemeliharaan fasilitas saran, prasarana dalam rangka pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang mengancam peningkatan produksi pangan

12

Bulan Layanan

234.900.000.000 Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai karantina dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang mengancam peningkatan produksi pangan

61

Perkembangan Pagu Barantan TA 2017 Per Sumber Dana PAGU INDIKATIF

PAGU ANGGARAN-1

PAGU ANGGARAN-2

PAGU ANGGARAN-3

PAGU ANGGARAN-4

NO SUMBER DANA (SB MenPPN & Menkeu No (Surat Menkeu No (Surat Menkeu No Pasca Rapim 9 Raker DPR-RI 24 0163/M.PPN/05/2016 & SS-549/MK.02/2016 S-635/MK.02/2016 September 2016 Oktober 2016 378/MK.02/2016 tgl 13 Mei 2016)

1

Rupiah Murni

921.034.439

921.359.439

823.070.223

735.070.223

683.070.223

2

PNBP

57.210.784

57.210.784

57.210.784

57.210.784

57.210.784

978.245.223

978.570.223

880.281.007

792.281.007

740.281.007

Total Pagu


62

EVALUASI TAHUN 2015 BADAN KARANTINA PERTANIAN : A.

SERAPAN ANGGARAN DAN PNBP

1) Fokus anggaran ke depan dilakukan untuk peningkatan 3 (tiga) pilar Badan Karantina Pertanian yaitu : (1) Pengembangan Kelembagaan (kebijakan, SOP, ketatalaksanaan); (2) Pengembangan dan Penguatan SDM; (3) Pengembangan Infrastruktur (Instalasi Karantina serta sarana dan prasarana tindakan karantina lainnya) 2) RPP Pulau Karantina telah disampaikan kepada Posko Regulasi yang berada di Menko Perekonomian, dengan target penyelesaian bulan Desember 2015. 3) Perlu disusun peraturan khusus mengenai pelaksanaan tindakan karantina dan pengawasan di perbatasan Negara dengan memperhatikan status dan situasi penyakit dan kearifan lokal masyarakat perbatasan. 4) Kegiatan kehumasan menjadi salah satu strategi penyampaian pesan perkarantinaan pada masyarakat agar masyarakat semakin kenal, perduli dan ikut berpartisipasi dalam rangka pencegahan HPHK/OPTK. Agar kedepan kampanye public awareness Barantan dapat diwujudkan dengan kesamaan dan keseragaman materi publikasi, metode publikasi serta program kampanye public awareness yang sama antara kantor pusat dan UPT B. PENINGKATAN KEPATUHAN KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 1) Pemahaman mengenai dwelling time oleh instansi terkait harus sama khususnya jajaran internal UPT terlibat, sehingga upaya pengurangan dwelling time dapat dilakukan secara simultan dan proporsional. Progres dwelling time di Tanjung Priok harus dipantau dan dilaporkan kepada Kepala Badan setiap 2 (dua) minggu 2) Prinsip-prinsip kemitraan perlu terus dikedepankan terhadap pengguna jasa dalam rangka peningkatan kepatuhan 3) Pemanfaatan aplikasi E-QVet dan Eplaq agar dimaksimalkan, agar dapat dilakukan analisis terhadap dinamika data terhadap 7 komoditas utama (padi, jagung, kedele, tebu, bawang, cabe dan daging) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan maupun intelijen pergerakan media pembawa HPHK/OPTK ilegal 4) Untuk aplikasi E-QVet dan Eplaq agar dapat segera disatukan dengan format yang sama dalam design sistem informasi operasional karantina hewan, karantina tumbuhan serta keamanan hayati 5) Upaya penegakan hukum di bidang perkarantinaan tumbuhan dan melalui kerjasama dengan Aster TNI Angkatan Darat dan Aster TNI Angkatan Laut di wilayah perbatasan antar negara yang rawan pemasukan media pembawa illegal di


63

pantai timur Sumatera, Kalimantan Timur, NTT dan Papua. Diharapkan pada tahun 2016 kegiatan sinergitas dengan aparat TNI dan Kepolisian akan terus ditingkatkan. 6) Kegiatan tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan, pada tahun 2015 menurun sebesar 25 % jika dibandingkan dengan tahun 2014 (total 3.807 kali). Penegakan hukum melalui kegiatan Penyidikan pelanggaran terhadap UU Nomor 16 tahun 1992 tercatat sebanyak 14 kasus strategis, atau menurun sebesar 64% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini memberikan indikasi bahwa kegiatan Pre-emptip dan Preventif telah berjalan semakin meningkat dan terus dioptimalkan lagi. 7) harus ada upaya penguatan infrastruktur TI pada UPT yang melayani kegiatan Impor dan Ekspor produk pertanian dalam rangka peningkatan efisiensi pelayanan dan efektifitas pengawasan melalui portal INSW. 8) Dalam kaitan dengan kerjasama pertukaran informasi, maka pada tahun 2015 telah ditandatangani antara Barantan dan Belanda dalam pengembangan kerjasama pertukaran data elektronik (e-cert) PC & HC dan penandatangannya secara elektronik (e-signature) yang diimplementasikan mulai tahun 2016 diharapkan dapat dilakukan kepada Negara mitra lainnya khususnya Negara dengan kegiatan ekspor dan impornya tinggi 9) Dalam rangka penguatan kapsitas POPT ahli dan manajer Lab di beberapa UPT utama Barantan, dilakukan kerjasama on the job training selama 1 bulan di beberapa institusi ternama di New Zealand, sebanyak 12 orang. Pada masa yang akan datang kegiatan ini akan terus ditingkatkan dalam mempersiapkan SDM karantina yang handal dan profesional. Selain itu penguatan BUT TMKP menjadi tempat pelatihan petugas karantina ASEAN (ASEAN Quarantine Training Centre). Agar Tim Kerja yang telah dibentuk agar mulai bekerja, dan segera menyampailkan laporannya pada pertengahan Desember 2015. 10) Terkait dengan pembangunan wilayah perbatasan, maka diharapkan kepada Ka UPT khsusnya NTT, Papua dan Entikong agar terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pusat setiap rencana pengembangan operasional terhadap kelancaran tugas dan fungsi Barantan di wilayah perbatasan, sehingga rencana pembangunan yang telah disepakati bersama agar terus dikawal dengan baik, termasuk regulasi dan SOP tindakan karantina perbatasan 11) Terkait dengan kisruh dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Barantan telah menerbitkan 2 regulasi strategis masing-masing: Permentan Nomor 04 tahun 2015 tentang Pengawasan PSAT dan Permentan nomor 12 tahun 2015 tentang Tindakan Karantina di TPK sebelum respon kepabeanan. Pusat KKIP agar dalam waktu dekat mengundang rapat beberapa UPT utama untuk memberikan pemahaman yang sama serta melihat model implementasi TPK sebelum respon kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok. 12) Terkait dengan kelancaran bisnis proses karantina sebelum respon kepabeanan, maka agar media pembawa HPHK dan OPTK yang tergolong resiko rendah agar dikaji lebih mendalam, terkait kajian mitigasi risiko untuk industri dengan


64

didukung SOP tindakan karantina termasuk penilaian kepatuhannya. Target penyelesaian Desember 2015 C. PENINGKATAN SISTEM KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI 1) Kegiatan Pengkajian Pulau Karantina pada Tahun 2016 difokuskan untuk melakukan: a. pembahasan RPP Pulau Karantina b. penetapan pulau naduk sebagai pulau karantina c. penyusunan rancangan kegiatan 2016 d. Perpres Pulau Karantina e. Harmonisasi Peraturan dan Kebijakan f. Penetapan Koordinator Rencana Aksi (monitoring, evaluasi dan pelaporan). 2) Perbaikan fasilitas IKH milik Pemerintah difokuskan pada UPTKP pengeluaran antar area, UPTKP pemasukan dengan status dan situasi bebas HPHK tertentu, dan UPTKP pemasukan dari luar negeri. 3) Perlu Peta Pengamatan HPHK secara regular dipergunakan oleh Pusat sebagai salah satu dasar utama dalam menyusun kebijakan perkarantinaan hewan, dipergunakan oleh UPTKP dalam memprioritaskan anggaran operasional karantina hewan, dan dipergunakan oleh BBUSKP dalam menganalisis dan merencanakan kebutuhan pencapaian akreditasi ruang lingkup pengujian bagi laboratorium UPTKP operasional. 4) Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2015, khususnya dalam hal penentuan tingkat risiko dan tata cara operasional tindakan karantina secara lebih detil di Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK). Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani perlu melakukan tindak lanjut sebagai berikut: 1) Meninjau ulang dan menyempurnakan substansi rancangan-rancangan peraturan menteri yang telah lama diajukan namun belum ditetapkan oleh Menteri. 2) Menyusun pedoman perlindungan keselamatan petugas karantina hewan dari risiko penularan zoonosis. D. PENINGKATAN SISTEM KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI 1) Terkait dengan pengakuan fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand, telah diregistrasi sebanyak 19 perusahaan, sehingga ekspor PKE ke New Zealand sudah dapat dilakukan; 2) Telah dilakukan penetapan rekognisi Pest Free Area (PFA) terhadap California, USA untuk anggur dan komoditas segar lainnya dan Thailand (Propinsi Srisaket) Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian

65

untuk bawang merah (shallot). Dengan adanya penetapan PFA tersebut dapat memberikan solusi terhadap pemasukan komoditas tersebut di tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan; 3) Masih adanya NNC terhadap pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan oeh pihak ketiga yang telah diregistrasi melalui Skim Audit Barantan, maka perlu ditingkatkan pengawasan dan pembinaannya oleh UPT sebagai Korlap terhadap perusahaan fumigator dan perusahaan kemasan kayu dalam penerapan ISPM #15. E. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN LABORATORIUM UJI STANDAR DAN UJI TERAP TEKNIK DAN METODA KARANTINA PERTANIAN 1) Terdapat 4 tambahan laboratorium UPT yang telah mendapatkan ISO 17025 : 2008 (sampai dengan bulan Oktober 2015), sehingga total jumlah UPT yang telah mendapatkan ISO 17025 : 2008 terdapat 14 UPT, yaitu :BBUS-KP, BBKP Surabaya, BBKP Makasar, BBKP Tanjung Priok, BBKP Soetta, BBKP Belawan, BKP Palembang, BKP Balikpapan, BKP Denpasar, BKP Jambi, BKP Mataram, BKP Banjarmasin, BKP Medan, BKP Cilegon. Adapun 9 (Sembilan) UPT dalam dalam proses pengajuan akreditasi: BKP Kelas I Bandar Lampung, BKP Kelas I Kupang, BKP Kelas II Kendari, BKP Kelas II Yogyakarta, BKP Kelas II Pangkalpinang, BKP Kelas II Ternate, SKP Kelas I Banda Aceh, SKP Kelas II Mamuju, SKP Kelas II Bangkalan 2) Terkait persiapan BUT-TMKP sebagai Asean Quarantine Training Centre (AQTC) yang menjadi talking point pada sidang AMAF ke 37 di Manila pada tanggal 7-12 September 2015, maka diperlukan : menambahkan Tupoksi BUTTMKP sebagai AQTC, penyesuaian jumlah dan kualifikasi SDM sesuai kebutuhan sebagai AQTC; peningkatan kualitas SDM khususnya sebagai penyelengaara kegiatan2 internasional (misal: training, magang, studi banding), perbaikan/renovasi ruang kelas dan ruang laboratorium sesuai dengan standar internasional, penambahan alat laboratorium (misal: mikroskop stereo, compound dll.). F. TINDAK LANJUT PERMASALAHAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPOR, EKSPOR DAN ANTAR AREA Terkait dengan permasalahan impor, ekspor dan antar area ada beberapa hal yang masih perlu penyempurnaan kebijakan, yaitu antara lain : Kegiatan Impor 1) Implementasi Permentan 09/2009 terdapat hal yang perlu dilakukan penyempurnaan dalam pengaturannya, al. : penanganan terhadap MP OPTK yang sudah diproses yang tercantum dalam lampiran 2. 2) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 2897.A/Pd.670.320/L/10/07 Tentang Pedoman Pengambilan Sampel Dalam Rangka Monitoring Hama Dan Penyakit Hewan Karantina Pada Hewan Dan


66

Bahan Asal Hewan Serta Hasil Bahan Asal Hewan Di Daerah Pemasukan/Pengeluaran Dan Daerah Penyebaran Eks Pemasukan (Tabel 6 Pengambilan sampel dalam bentuk curah). Perlu Adanya Pedoman Pengambilan Sampling Berdasarkan Kategorisasi 3) Implementasi Permentan 23 Tahun 2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan. Pada Pasal 45 ayat 3, apakah karantina melakukan pengawasan perijinan (RPP/SPP/SPI), Pengajuan KH 1 harus dilengkapi dengan izin pemasukan, padahal untuk mengurus ijin pemasukan dipersyaratkan IKPH, Pemeriksaan di Pelabuhan Tanjung Priok sudah ada TPK/TPFT sehingga tidak diperlukan IKPH. Oleh karena itu perlu masukan kajian terhadap permentan tersebut sehingga tidak menjadi faktor yang dapat menimbulkan dwelling time semakin meningkat 4) Terhadap implmentasi Permentan No. 42 dan 43 tahun 2012 dari tahun ke tahun masih terus menimbulkan permasalahan diperbatasan/pintu-pintu pemasukan illegal sehingga perlu solusi dengan berbagai pertimbangan. Kegiatan Ekspor Terkait dengan implementasi kebijakan ekspor sarang burung wallet ada beberapa hal yang perlu mendapatkan kajian kembali antara lain : 1) Validasi Dokumen terkait stempel resmi (perubahan stempel) harus dilakukan notifikasi ke Tiongkok. 2) Perlu fasilitasi khusus pencetakan HC format Tiongkok, melalui aplikasi eQVet. 3) Peningkatan fungsi verifikasi dalam penerbitan HC. 4) Peningkatan kompetensi dalam sertifikasi 5) Perlu penyikapan terhadap kebijakan Tiongkok, antara lain pemeriksaan yang dilakukannya berbeda-beda disetiap Bandara (terkait jenis pengujian laboratorium), customs di Bandara Tiongkok membebankan biaya tambahan 300 -400 RMB, jika SBW transit via Hongkong Adapun untuk pengeluaran MP OPTK, yang pengeluaranya dari UPT lain, tidak di laporkan ke UPT pintu pengeluaran, sehingga apa bila terjadi penolakan dari negara tujuan arsipnya tidak ada pada BBKP Belawan. Agar menyesuaikan kembali dengan permentan 38 tahun/permentan/OT.140/3/2014 Bunyi pasal 28, 29 masalah tempat pengeluaran, tidak sinkron dengan pasal 30 yang mengatur masalah domestik Kegiatan Antar Area Terkait dengan implementasi kebijakan antar area lalu lintas MP HPHK/OPTK ada beberapa hal yang perlu mendapatkan kajian kembali antara lain : 1) Sampai saat ini pelaksanaan lalu lintas MP HPHK tentang antar area antar UPT masih belum sinkron, misal : pemasukan bebek dan produknya ke Sulawesi Selatan. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 443.4/228/Disnakeswan tahun 2013 tentng Pengendalian Penyakit AI pada


67

Itik, UPT pengeluaran mengeluarkan sertifikat untuk masuk ke Makasar, sedangkan SK tersebut melarang. Perlu komunikasi antar UPT dengan baik dan koordinasi dengan instansi terkait 2) Adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Sementara Masuknya Ternak, Hewan/Satwa, Bahan Asal Hewan dari Provinsi Tertular Penyakit Anthrax Ke Provinsi Bali. Hal ini tidak sejalan dengan PP No. 82 / 2000, diperbolehkan sepanjang tidak terjadi wabah hama penyakit hewan karantina golongan II. Sehingga perlu harmonisasi dan sinergitas peraturan lalu lintas hewan dan produk hewan tingkat Pusat dan daerah 3) Penyeberangan masih dianggap merupakan salah satu moda tranportasi darat melalui perantaraan kapal pengangkut kendaraan darat (ferry/ro-ro), sehingga memerlukan SOP Tindakan Karantina yang spesifik. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Menteri tersendiri dalam mengatur pemasukan/pengeluaran antar area secara spesifik di pelabuhan penyeberangan EVALUASI TAHUN 2016 BADAN KARANTINA PERTANIAN : B. PELAYANAN PUBLIK 1) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengapresiasi Badan Karantina Pertanian dalam rangka peningkatan pelayanan publik di lingkup kerjanya, Jumlah pengaduan masyarakat terhadap layanan Badan Karantina Pertanian sd oktober 2016 berjumlah 30.286 pengaduan dan ORI mengapresiasi Barantan atas penanganan pengaduan yg 100 % ditindaklanjuti. 2) Tahun 2016 ORI telah melakukan penilaian kepatuhan pemenuhan komponen yang dikategorikan dalam 3 bagian besar yaitu : system dan mekanisme, jangka waktu layanan, pemenuhan kebutuhan pengguna layanan khusus terhadap 57 wilayah kerja Barantan dan hasilnya secara resmi akan disampaikan ke lembaga (Kementerian Pertanian) pada bulan November 2016. 3) Berdasarkan hasil penilaian sementara terhadap 3 kategori tersebut dapat digambarkan bahwa : a) Adanya sistem dan mekanisme 99 % terpenuhi; b) Jangka waktu penyelesaian 91% terpublikasi; c) Namun baru 37% dalam hal ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus; (sbg contoh loket atau line antrian bagi pengguna layanan kebutuhan khusus). 4) Untuk komponen bagi pengguna layanan kebutuhan khusus bersifat optional namun unit kerja perlu memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing pengguna layanan di unit kerjanya masing-masing dalam hal pemenuhan standar pelayanan. 5) Terus mengembangkan pelayanan kepada pengguna yaitu mengupayakan tidak ada kontak antara petugas dengan pengguna jasa dengan melakukan pembayaran non tunai.


68

6) Badan Karantina Pertanian akan berupaya melakukan MoU dengan Bank untuk memfasilitasi pembayaran non tunai atau melalui ATM. 7) Sebagai instansi pelayanan, Badan Karantina Pertanian akan terus meningkatkan kualitas pelayanan khususnya Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. C. PENINGKATAN INTEGRITAS, TATA KELOLA DAN KINERJA 1) Agar setiap insan di Badan Karantina Pertanian harus meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam melakukan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing Satker. 2) Inspektorat Jenderal kementerian Pertanian merekomendasikan secara umum untuk : a) Meningkatkan kualitas tindakan karantina guna menjamin pencegahan/ penangkalan HPHK/OPTK b) Mengefektifkan Itjen Kementan sebagai mitra yang proaktif c) Meningkatkan penyelenggaraan SPIP sesuai PP 60/2008: membangun KSOP berbasis risiko untuk semua kegiatan pokok hingga mencapai maturitas SPIP level optimum. Agar dapat segera melakukan pengembangan pengendalian internal untuk masing-masing kegiatan. d) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan setiap komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 3) Agar Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian segera menyelesaikan sisa kerugian Negara sebesar Rp 341.822.150,- terkait pekerjaan rehabilitasi gedung Laboratorium Karantina Tumbuhan dan dilaporkan perkembangan penyelesaiannya secara periodik sampai dengan akhir tahun 2016. 4) Badan Karantina Pertanian agar dapat mengawal terhadap target produksi nasional TA 2017, yaitu : padi (78,13 juta ton), jagung (25,20 juta ton), kedelai (1,2 juta ton), tebu (2,95 juta ton), daging sapi (0,64 juta ton karkas), cabai (2,16 juta ton), bawang merah (1,33 juta ton), sawit (32,66 juta ton CPO), karet (3,56 juta ton biji kering), kopi (0,75 juta ton berasan), kakao (0,75 juta ton kering). 5) Dalam rangka mendukung akselerasi ekspor komoditas pertanian, agar Badan Karantina Pertanian lebih aktif (ofensif) dalam menawarkan produkproduk pertanian ke Negara-Negara mitra dagang yang memenuhi persyaratan SPS negara pembeli dan meyakinkan bahwa Indonesia memiliki area-area produksi sesuai persyaratan untuk diekspor. D. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA 1) PENGEMBANGAN SDM a) Sebagai upaya mengatasi keterbatasan SDM dihampir seluruh satker maka diperlukan peningkatan skill. Badan Karantina Pertanian mengalokasikan 10 % alokasi anggaran untuk pendidikan formal dan diklat teknis/non teknis. Agar Pusat Teknis, Setban, BBUS-KP dan BUT-TMKP berkoordinasi untuk dapat merumuskan substansi kediklatan dan sebagai bahan


69

kegiatan pada tahun 2017 dan tahun selanjutnya. b) UPT akan mengoptimalkan SDM petugas / pegawai yang ada dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan. c) perlu penguatan kapasitas dan kompetensi SDM baik dibidang teknis maupun non teknis dalam mendukung penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan. d) perlu diinventarisir jenis diklat/pelatihan spesifik teknis yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi petugas sesuai jenjang fungsional sedangkan untuk diklat non teknis akan disesuaikan dengan kebutuhan UPT. e) perlu dilakukan pendataan jumlah pegawai di UPT yang telah mengikuti diklat dan jenis diklat yang telah dikuti. Hal ini akan dijadikan data base bagi pusat dalam penyelenggaraan diklat bagi pegawai UPT. f) mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 secara bertahap akan dilakukan pengurangan THL di UPT, oleh karena itu perlu dilakukan inventarisasi dan pemetaan THL di UPT (berapa kebutuhan riil di tiap UPT serta justifikasinya apabila masih dibutuhkan). g) perlu dihitung beban kerja setiap UPT dan perlu dibuat analisis jabatan untuk kepentingan penerimaan pegawai baru. h) perlu dikaji dengan matang pembentukan atau pengurangan wilker di setiap UPT. i) untuk pengembangan SDM perlu ada silabus pada setiap jenjang fungsional dari pusat dalam pelaksanaan in house training di UPT. j) perlu dibuat sistem yang dapat merekam data per petugas / pegawai (dari awal sampai akhir). k) keterlambatan pengiriman PAK/HPAK/SK dari kantor pusat antara lain disebabkan penandatanganan PAK masih dilakukan oleh pejabat di luar Barantan. Ke depan diharapkan penandatangan PAK dapat dilakukan oleh pejabat Barantan. 2) PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN a) Dalam rangka percepatan pencapaian target out put dilakukan review pada seluruh Satker Barantan dengan menjaga kualitas dan volume out put / sub out put dengan membuat komitmen Kepala UPT selaku KPA Satker terhadap pertanggungjawaban kegiatan dan capaian out put. b) Dengan terbitnya PP Nomor 35 Tahun 2016 perjalanan dinas dalam rangka tindakan karantina hewan dan tumbuhan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: - Perjalanan dinas harus dilakukan dengan selektif dan akuntabel; - Pada prinsipnya tindakan karantina dilakukan di tempat pemasukan dan pengeluaran, dalam hal tertentu dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran dengan implementasi sistem in-line inspection dan pengakuan; - Pelaksanaan tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan pengeluaran perlu dipertimbangkan mengenai beban kerja yang meliputi tingkat risiko MP, negara asal MP, jumlah dan jenis MP tersebut dll, sehingga akan diperoleh justifikasi jumlah petugas yang diperlukan untuk melakukan tindakan karantina tersebut. c) Perlu dibuat rambu-rambu bagi perjalanan dinas untuk tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan pengeluaran. d) Apabila diperlukan akan disusun pedoman pengenaan tarif PNBP atas tindakan karantina hewan dan tumbuhan di tempat pemasukan maupun tempat pengeluaran agar seragam. e) Agar aset yang telah dimiliki di seluruh Satker Badan Karantina Pertanian wajib dipelihara/dirawat.


70

3)

PENYELESAIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANGAN a) Perlu dilakukan inventarisasi masalah/substansi yang menjadi titik singgung dengan instansi terkait / unit kerja terkait dan pembahasan difokuskan pada substansi yang menjadi titik singgung. b) Perlu upaya percepata target penerbitan Permentan melalui konsolidasi antara Pusat Teknis, Sekretariat Badan dan Biro Hukum.

5) KEHUMASAN a) Sosialisasi dalam rangka mewujudkan quarantine minded perlu diperluas antara lain memasang iklan di media elektronik dan kreatifitas bentuk lain sesuai trend publikasi yang mudah diterima dalam opini public. b) Sebagai sarana untuk sosialisasi terhadap eksistensi Badan Karantina Pertanian, agar seluruh UPT lingkup Badan Karantina Pertanian mempunyai Website yang aktif dan menggunakan domain pertanian.go.id E.

PENINGKATAN INFORMASI

KEPATUHAN

KERJASAMA

DAN

PENGEMBANGAN

SISTEM

1) Sebagai wujud dari upaya penguatan pengawasan penindakan maka pada tahun 2016 telah dilakukan diklat Polsus, Intelijen dan PPNS masing-masing 30 orang. Agar tambahan kompetensi terhadap diklat tersebut untuk lebih diimplementasikan secara optimal di lapangan. 2) Untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi kewasdakan di UPT perlu dilakukan harmonisasi antara Permentan No.22/2008 dengan Permentan No.43/2015, sehingga diperlukan kajian/review kembali Permentan No. 22/2008 3) Sebagai wujud peningkatan efektifitas pengawasan dan penindakan telah terjalin perjanjian kerjasama dengan TNI AD dan TNI AL tahun 2016. 4) Sampai dengan triwulan III jumlah kasus pelanggararan menurun sekitar 18 % bila dibandingkan dengan tahun 2015. 5) Dalam Specific Trade Concern (STC) Indonesia Terhadap Negara Mitra Dagang di Sidang Komite SPS Tahun 2016 masih terdapat hambatan ekspor terhadap manggis ke Cina. Hal ini akan ditindaklanjuti dalam sidang SPS ke67 pada tanggal 27-28 Oktober 2016. 6) Progress Perkembangan Kerjasama Pos Lintas Batas Negara (PLBN) a) Sebagai wujud kerjasama dan penguatan pengawasan di PLBN telah dilakukan pembangunan fisik di wilayah kerja BKP kelas I Kupang, BKP Kelas I Jayapura dan SKP Kelas I Entikong. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani segera akan mereview rancangan Permentan untuk pelaksanaan tindakan karantina hewan di PLB yang sempat terhenti pembahasannya b) Barantan akan menyusun SPP operasional bersama dengan UPT dengan konsep yang terintegrasi dengan Bea dan Cukai. c) Pembangunan jaringan IT terintegrasi akan dibicarakan lebih lanjut dengan melibatkan Bea dan Cukai, Imigrasi dan Kementerian Kelautan


71

dan Perikanan. PLBN Motaain (Kupang) akan menjadi pilot project jaringan IT terintegrasi tersebut 7) Progress SLA di Tempat Pemeriksaan Karantina Sebagai wujud implementasi Permentan No. 12 Tahun 2015, progress SLA pasca pertukaran data elektronik di 4 Pelabuhan Utama, sebagai berikut : a) BBKP Tanjung Priok o TPK Koja : 0,05 hari (1,32 jam) o TPK JICT : 0.03 hari (0,79 Jam) o TPK NPCTI : 0,01 hari (0,3 Jam) b) BBKP Surabaya TPK TPS Surabaya : 0.5 hari c) BBKP Belawan TPK Graha Segara : 1.26 hari d) BBKP Makasar : rata-rata 1.5 hari 8) Pertukaran data melalui sistem E-TPK sesuai Permentan nomor 12 Tahun 2015 belum optimal. Agar 4 UPT Utama segera melakukan koordinasi dengan Bea dan Cukai serta Pengelola TPK. 9) Untuk pengadaan alat pengolah data (komputer) sebagai penyediaan supply data ke Kantor Pusat sebaiknya dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian sehingga spesifikasi komputer relative lebih berkualitas dan seragam. 10) Masih terdapat wilker-wilker di UPT belum dilengkapi dengan sarana komputer meskipun sudah ada bantuan dari kominfo terkait titik-titik penyediaan jaringan internet di daerah terpencil. 11) Perubahan sistem terkait dengan aplikasi E-QVet atau E-Plaq akan berpengaruh terhadap custom clearance dan proses di TPK. Agar segera sosialisasi dan uji coba sharing data dengan manifest untuk mengetahui atau melacak barang yang wajib periksa karantina. 12) Bidang informasi akan menyempurnakan aplikasi E-QVet maupun E-Plaq terkait dengan adalanya terbitnya Permentan tentang dokumen KT, terbitnya PP 35/2016 serta masukan dari UPT. Selanjutnya akan ada sosialisasi antara E-plaq dan E-Qvet yang terintegrasi dengan sistem lainnya F. PENINGKATAN SISTEM KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI 1) Capaian kebijakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani pada tahun 2016 sebagai berikut : a) Permentan Tata Cara Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimum (draft telah final) b) Rancangan Permentan tentang TKH Pengeluaran Produk Hewan ke Luar Negeri (draft dalam proses) c) Kebijakan Kepala Badan yang telah final draftnya (4 Konsep) 2) Agar segera menindaklanjuti, dalam rentang waktu tahun 2011 s.d Oktober tahun 2016 terdapat 13 Rancangan Permentan yang belum difinalisasi penetapannya oleh Biro Hukum dan Informasi Publik, selanjutnya dari tahun 2013 s.d Oktober 2016 terdapat 7 Rancangan Juknis yang belum difinalisasi penetapannya oleh Bagian Hukum dan Humas Barantan. 3) Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani serta Unit Pelaksana Teknis agar memperhatikan dan menindaklanjuti Rumusan Workshop Nasional Tindakan Karantina Hewan Tahun 2016 dan Rumusan Workshop Naional Pemantauan Hama dan Penyakit Hewan Karantina Tahun 2016 dalam kegiatan Tahun Anggaran 2017.


72

4) Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani segera menyusun manajemen risiko untuk pelayanan karantina hewan dalam rangka mendukung percepatan pelayanan di tempat pemasukan. 5) Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian diharapkan untuk melaporkan hasil akhir kegiatan uji coba, pengembangan metode dan pengenbangan verifikasi paling lambat pada minggu pertama bulan November 2016. 6) Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian diharapkan untuk melaporkan hasil akhir kegiatan uji terap dan desiminasi bidang karantina hewan paling lambat pada minggu pertama bulan November 2016. 7) Sebanyak 7 (TUJUH) UPT yang belum memiliki ruang lingkup akreditasi pengujian hama dan penyakit hewan karantina agar menargetkan 1 jenis ruang lingkup uji paling strategis untuk dapat dicapai akreditasinya pada tahun anggaran 2017. Adapun ketujuh UPT tersebut adalah BBKP Belawan, BKP Kelas II Gorontalo, SKP Kelas I Ambon, SKP Kelas I Timika, SKP Kelas I Merauke, SKP Kelas II Manokwari dan SKP Kelas II Ende. 8) Terkait dengan rekomendasi daerah terhadap lalu-lintas MP HPHK antar area, perlu adanya advokasi ke Pemda agar rekomendasi diterbitkan sebelum Sertifikat Veteriner. 9) Matriks evaluasi operasional karantina hewan beserta langkah tindak lanjutnya secara terperinci sebagaimana terlampir. G. PENINGKATAN SISTEM KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI 1) Capaian kebijakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati pada tahun 2016 sebagai berikut : a) Penyempurnaan Pementan No.9 Tahun 2009 (Finalisasi) b) Penyelenggaraan AROPT Benih (6 dari 7 kali pertemuan telah dilakukan) c) Penyelenggaraan AROPT Non Benih (Selesai) d) Sistem Sertifikasi Phytosanitary Bahan Pakan Ternak Asal Tumbuhan Tujuan China (PKE, Copex, Wheat brand) (Dalam proses) 2) Dalam Revisi Permentan No. 09/2011 telah mengakomodir permasalahan pemasukan barang tentengan melalui MP OPTK melalui bandara, pelabuhan laut dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). 3) Permentan No.12/2015 agar dapat review kembali, karena implementasinya tidak harmonis, Low Risk, Medium Risk dan Hight Risk harus sinkron antar lembaga. Masalah dwelling time, harus ada rambu2nya. 4) Implementasi Permentan No.4 Tahun 2015 perlu menambahkan mekanisme ketentuan untuk dapat dilakukan pengujian di tempat pemasukan terhadap PSAT dari negara yang beum memiliki laboratorium penguji belum terregistrasi. Agar revisi segera diselesaikan


73

5) Terkait dengan pelayanan pemasukan benih impor, penyelenggaraan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) masih belum sesuai ketentuan waktunya sebagaimana tercantum dalam Permentan No. 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura dan Permentan 127/2014 tentang pemasukan dan pengeluaran benih tanaman. Sehingga Badan Karantina Pertanian memberikan penjelasan kepada pihak pengguna jasa terkait proses AROPT sedang berlangsung dengan memerlukan waktu kajian teknis sebagai bahan rekomendasi teknis. 6) Terkait dengan implementasi Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 605/Kpts/HK.310/L/05/2012 Tentang Pedoman Umum Tindakan Pengasingan dan Pengamatan (Singmat) OPTK. Bahwa tindakan pengasingan dan pengamatan terkendala oleh sulitnya mendapatkan lokasi yang memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum pada pedoman tindakan pengasingan dan pengamatan. Selain itu dengan ditutupnya kantor perwakilan produsen benih kelapa sawit Costa Rica (ASD) di Miami (USA) maka pelaksanakan tindakan karantina (penggantian kemasan dan perlakuan) tidak bisa dilakukan. Sehingga Pedoman Umum Tindakan Singmat perlu disempurnakan. 7) Hasil temuan OPTK pada pemantauan daerah sebar OPTK TA 2016 agar segera dilakukan klarifikasi dan usulan kegiatan tindak lanjutnya dari Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati untuk dapat difasilitasi penganggarannya. 8) Agar dapat lebih mengefektifkan kerja sama dengan PT POS dan Asperindo terkait dengan makin maraknya pengiriman benih tumbuhan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan karantina tumbuhan. Agar UPT lebih intensif melakukan sosialisasi dan pengawasan lalu lintas MP OPTK melalui jasa kiriman pos/perusahaan jasa kiriman barang. 9) Terkait dengan implementasi Permentan No. 73 Tahun 2012 Tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) Milik Peroangan Dan Badan Hukum. Dengan masih minimnya petugas karantina yang mempunyai kompetensi sebagai penilai IKT, maka perlu dilakukan desiminasi tentang penilaian IKT di BUT-TMKP atau in house training di UPT. Selain itu adanya Pusat Logistik Berikat (PLB) terhadap importasi MP OPTK perlu ditetapkan sbg IKT dan draft Permentan tentang PLB agar segera diselesaikan. 10) Terkait dengan implementasi Permentan No 42/2012 dan No.43/2012 telah ada kajian teknis penyempurnaanya untuk segera dilakukan pembahasan secara internal dan melibatkan Biro Hukum. Selain itu agar UPT yang berada pada zona yang rawan terhadap pemasukan illegal agar meningkatkan pengawasannya dan senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait. 11) Terkait dengam implementasi Permentan No. 38 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati perlu segera meninjau kembali Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian

74

wilayah layanan setiap UPT yg ditetapkan dalam ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan usulan dari UPT. Hal ini dapat mendukung efektifitas pelaksanaan tindakan KT di luar tempat pemasukan/ pengeluaran. 12)Terkait dengan perubahan dalam Penyelenggaraan Skim Audit Barantan (SAB) sebagai implementasi Permentan No. 43 Tahun 2015. Agar kajian teknis penyempurnaan Permentan No.271 Th. 2006 perlu pembahasan dengan Biro Hukum Kementan untuk penerbitan dan pengesahannya. 13)Pengurangan NNC terhadap sertifikasi kesehatan tumbuhan (phytosanitary certification), khususnya perlakuan fumigasi masih sering ada temuan serangga hidup dari komoditas yang telah difumigasi, diminta para korlap terus melakukan pembinaan teknis untuk menghindari terjadi tidak konsistensi pelaksanaan fumigasi sesuai standard. 14)Agar Permentan No. 14/2016 segera disosialisasikan ke UPT dan agar supaya sinkron dengan PP 35/2016. 15)Untuk pemeriksaan terhadap MP OPTK di pelabuhan penyeberangan agar diprioritaskan untuk diperiksan di UPT asal dengan pengembangan sistem in-line inspection, sehingga di UPT pemasukan tinggal cek dokumen pemeriksaan. 16) Fungsional POPT di Balai Besar dan Balai Karantina Pertanian tertentu (Belawan, Lampung, Tanjung Priok, Soekarno-Hatta, Semarang, Surabaya, Makasar. Manado) untuk membuat Standard Operasional untuk tindakan karantina pada impor dan/atau export terhadap komoditas tertentu yang menjadi core business utama di Tempat Pemasukkan/Pengeluaran guna mendukung kepastian dalam penurunan Dwelling Time, Akselerasi Export, Trade Facilitation, dan Pengamanan Negara. Peran Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati sebagai team pendampingan. 17)Temuan OPTK selama masa pemaantauan perlu dilakukan kajian terhadap konfirmasi OPTK, asal usul terjadi pemasukkan OPTK dari importasi benih. Serta perlunya pengkajian/workshop terhadap pemasukkan benih import untuk mitigasi peluang pemasukkan OPTK dilakukan oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati dengan UPT dengan wilayah layanan tempat ditemukaannnya OPTK. 18) Penguatan/peningkatan jenjang professional pejabat POPT terus ditingkatkan guna optimalisasi layanan teknis antara lain diberikan kursus Bahasa Inggris, Pelatihan tertentu untuk melengkapi pelatihan dasar karantina. H. PENGEMBANGAN LABORATORIUM DAN UJI TERAP KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI


75

1) Berdasarkan pemenuhan ISO-17025 (akreditasi laboratorium), maka pada tahun 2016 (per September 2016) telah terdapat tambahan 8 UPT yang sudah terakreditasi, yaitu : BKP Kelas II Yogyakarta (Lab KH dan KT), BKP Kelas II Pangkal Pinang (Lab KH dan KT), BKP Kelas I Jayapura (Lab KH dan KT), SKP Kelas I Bengkulu (Lab KH dan KT)dan SKP Kelas II Bangkalan (Lab KH), BKP Kelas II Tanjung Pinang (Lab KH dan KT), BKP Kelas II Ternate (Lab KH dan KT), BKP Kelas I Batam (Lab KH dan KT). Sehingga total UPT yang sudah akreditasi laboratoriumnya berjumlah 25 UPT. 2) Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sejak tahun 2011, Balai Uji Terap Teknik dan Metode telah melakukan 38 jenis uji terap yang terdiri dari sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jenis untuk tindakan perlakuan, 2 (dua) jenis untuk tindakan pemeriksaan dan 3 (tiga) jenis untuk tindakan pemusnahan. Sebanyak 31 (tiga puluh satu) jenis telah dalam bentuk rekomendasi dan 7 (tujuh) jenis masih dalam pelaksanaan. 3) Sebanyak 12 (duabelas) jenis dari 31 (tiga puluh satu) yang telah direkomendasikan telah ditindaklanjuti Kantor Pusat (38 %), yaitu: a. Pedoman Pengawasan dan Tindakan Karantina terhadap Kulit oleh Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani b. Rancangan Permentan tentang Tindakan Karantina terhadap Pakan dan atau Bahan Pakan c. Pedoman Pengawasan dan Tindakan Karantina pada MBM oleh Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani d. Permentan Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. e. Surat Edaran Kepala Badan Karantina PertanianNo. 9492/HM.110/L/12/2012 tentang Kesiagaan Dini terhadap Media Pembawa Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) yang berasal Dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur f. Permentan Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. g. SK. Kepala Barantan No.832/Kpts/OT/140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Saeang Burung Walet dari Wilayah RI ke RRC h. Panduan (Pictorial Guide) Deteksi MP OPTK/HPHK Menggunakan Mesin X-Ray Bagasi i. SK Kepala Badan Karantina No: 1645/Kpts/KT.240/L/05/2013 tentang Standar Teknis Perlakuan Fumigasi Fosfin Formulasi Cair (Liquid Phosphine) j. SK Kepala Badan Karantina No: 1644/Kpts/KT.240/L/05/2013 tentang Standar Teknis Perlakuan Fumigasi Ethyl Formate k. Standar Teknis Perlakuan Air Panas (HotWater Treatment, HWT) oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati l. Pedoman Pengawasan dan Tindakan Karantina pada Vektor oleh Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 4) Hasil uji terap yang telah didesiminasikan sebanyak 10 (sepuluh) jenis dari 31 (tiga puluh satu) yang telah direkomendasikan (32 %), yaitu : a. Model Pemeriksaan Kandungan Residu Antibiotika Tetrasiklin pada Susu b. Perlakuan kemasan MP tercemar Avian Influenza menggunakan beberapa desinfektan. c. Efektifitas teknik perlakuan sarang burung walet thd cemaran mikroba dan nitrit. d. Deteksi MP potensial Rencana Kerja TA. 2017 Badan Karantina Pertanian

76

OPTK/HPHK menggunakan teknologi X-ray. e. Penggunaan Phospin cair sbg alternatif perlakuan kutu putih pada manggis, nanas dan anggrek bulan. f. Efektifitas Ethyl format thd mortalitas Dysmicoccus sp pada manggis, Colletotrichum gloeosporioides pada stroberi dan pisang. g. Efikasi fumigan Ethyl format dlm berbagai suhu kontainer thd kutu putih Planococcus minor pada buah manggis dan mangga. h. Pengaruh perlakuan udara panas thd mortalitas Liposcelis entomophila dan Liposcelis brostichophila pada kulit kayu manis. i. HWT sbg alternatif perlakuan thd Bactrocera papayae dan Colletrotrichom gloeosporioides pada mangga. j. Efektifitas desinfektan pada permukaan MP tercemar virus AI dengan penyemprotan. 5) Beberapa hasil uji terap yang telah diimplemetasikan ke UPT ada 3 (tiga) jenis dari 31 (tiga puluh satu) yang direkomendasikan (10 %) adalah : a. Perlakuan iradiasi & udara panas thd kedelai utk eradikasi cendawan model Microcyclus ulei. Perlakuan udara panas pada jagung telah dilaksanakan di BKP Kelas I Lampung. b. Perlakuan kemasan MP tercemar Avian Influenza menggunakan desinfektan. Perlakuan telah dilakukan di : BKP Kelas I Manado, BKP Kelas II Yogyakarta, BKP Kelas II Gorontalo, BKP Kelas II Cilegon, dan BKP Kelas II Polonia. c. Perlakuan Air Panas dan Bakterisida untuk Mengeliminasi Bakteri Burkholderia glumae pada Benih Padi asal Cina di oleh BBKP Surabaya


77

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Prinsip Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Karantina Pertanian 2017 didalam penyusunan rancangan Renja adalah sebagai berikut : -

-

Mengacu pada rancangan awal TA 2017 digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja TA.2017. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, lokasi kegiatan dan prakiraan maju dalam rancangan Renja serta dapat menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian. Substansi rancangan Renja memuat :Program dan Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kegiatan, Sasaran dan Target, Pagu Indikatif dalam prakiraan maju.

Penyusunan program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan IKU (Indikator kinerja utama) dan SPM (standar pelayanan minimal) dengan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada. Renja tahun 2017 merupakan masa transisi antara Renstra Badan Karantina Pertanian 2010-2014 dan Renstra 2015-2019, karenanya penyusunan Renja 2017 perlu memperhatikan : -

-

Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja Renja 2017 dapat mengacu pada target indikator kinerja 2014-2015 maupun Renstra 2015-2019 dengan prakiraan target tahun 2017 yang diestimasikan. Perkembangan dinamika kekinian dengan memperhatikan hasil capaian kinerja sebelumnya.

Demikian Rencana Kerja tahun 2017 telah tersusun, dan masih banyak kekurangan dalam penyusunan ini, namun demikian Rencana Kerja ini merupakan acuan pelaksanaan program kegiatan 2017. Dan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Pusat dan UPT Lingkup Badan Karantina Pertanian.


78


79

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents