BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang sebesar-besarnya dilakukan untuk kemakmuran rakyat seperti yang terdapat dalam pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983) yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Liberti Pandiangan, 2014:4) Kontribusi wajib tersebut dalam sistem pemungutan pajaknya memiliki 3 sistem pemungutan pajak, yaitu Self Assessment System, Official assesment System, dan With Holding System. Mengapa negara perlu melakukan pemungutan pajak? terdapat teori tentang hal ini, namun dalam hal pembayaran pajak pada umumnya tetap dianggap sebagai sebuah beban daripada sebuah kewajiban dan salah satu bentuk pengabdian kepada negara. Sesuai yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:3-4) teori yang mendukung tentang pemungutan pajak adalah teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Dalam teori-teori yang disebutkan diatas pada intinya pajak dipungut melihat siapa yang harus membayar pajak, apakah ia sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif tanpa memberatkan pihak yang tidak mampu memikul atau membayar pajak. Maka dari itu terdapat penghasilan kena pajak atau keringanan-keringanan lainnya, dan juga pajak yang dipungut juga harus menjamin pembagian beban yang jelas didasarkan kepentingan masing-
1
2
masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk terhadap jiwa orangorang itu beserta harta bendanya. Dalam hal ini pajak adalah hal yang mutlak sebagai kontribusi wajib dari rakyat ke negara, namun juga kewajiban negara seharusnya dipenuhi dengan kontraprestasi yang diberikan kepada rakyat dengan adanya jaminan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, fasilitas umum yang memadai, dan lain-lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara adalah melalui upaya pemungutan pajak tersebut. Untuk itu sebagai warga negara yang sudah memiliki penghasilan maupun usaha, diharuskan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP sangat penting dimiliki oleh wajib pajak karena digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan dan identitas wajib pajak. Seluruh kegiatan perpajakan menggunakan NPWP sebagai dasar kerjanya. Untuk
mengoptimalkan
partisipasi
masyarakat
Indonesia
dalam
administrasi perpajakan maka Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai diterbitkannya
Surat
Keterangan Terdaftar
(SKT)
di
KPP
bersangkutan. Di dalam wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II yaitu salah satunya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Masyarakat daerah tersebut yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dapat mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP. Apabila masyarakat yang sudah memiliki NPWP terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar pindah domisili atau tempat tinggal, maka dapat mengajukan permohonan pindah kemudian diproses dengan cara memindahkan NPWP yang sudah terdaftar tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya dan kode NPWP akan berganti. Dalam hal ini tentunya memerlukan kerjasama antara KPP Pratama Karanganyar sebagai KPP lama dengan KPP baru.
3
Lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini tentang jumlah wajib pajak yang melakukan pemindahan di KPP Pratama Karanganyar pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Tabel 1.1 : Jumlah Pemindahan Wajib Pajak di KPP Pratama Karanganyar Tahun
Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak Badan
2013
97
0
2014
75
0
2015
125
0
Sumber : Seksi Pelayanan KPP Pratama Karanganyar Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 terdapat 97 wajib pajak orang pribadi yang mengajukan permohonan pemindahan. Pada tahun 2014 terdapat 75 wajib pajak orang pribadi yang mengajukan permohonan pemindahan, dan pada tahun 2015 jumlah wajib pajak pindah orang pribadi mengalami peningkatan menjadi 125 orang. Sedangkan untuk wajib pajak badan pada tahun 2013, 2014, dan 2015 tidak ada yang mengajukan permohonan pemindahan wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat adalah dengan adanya pelayanan administrasi yang ada dalam kantor pajak tersebut. Berdasarkan uraian di atas penulis memilih untuk menyusun laporan tugas akhir mengenai administrasi pemindahan wajib pajak. Dengan fokus mengamati
pelayanan
administrasi
pemindahan
wajib
pajak
yang
dilaksanakan oleh seksi pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Oleh karena itu, laporan tugas akhir ini disusun dengan judul Pelayanan Administrasi Pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.
4
B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar”?
C. TUJUAN PENGAMATAN Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pengamatan yang hendak dicapai yaitu: 1. Tujuan Operasional Untuk mengetahui pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar dan untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemindahan wajib pajak. 2. Tujuan Fungsional Membina hubungan kerja sama antara pihak Universitas Sebelas Maret khususnya Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi FISIP dengan KPP Pratama Karanganyar. 3. Tujuan Individual Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh sebutan Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5
D. MANFAAT PENGAMATAN Dengan adanya pengamatan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terkait, diantaranya sebagai berikut : 1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar. 2. Membina hubungan kerja sama antara pihak Universitas Sebelas Maret khususnya Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi FISIP dengan KPP Pratama Karanganyar.
