1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang Lingkungan hidup bagi bangsa Indonesia tidak lain merupakan
Wawasan
Nusantara,
yang
menempati
posisi
silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah
dan
tinggi
kedudukan
nilainya,
menyelenggarakan
dengan
peranan
tempat
kehidupan
strategis
bangsa
bernegara
yang
Indonesia dalam
segala
aspeknya. Secara
hukum
penegakan
maka
hukum
wawasan
dalam
pengelolaan
menyelenggarakan
lingkungan
hidup
di
Indonesia adalah Wawasan Nusantara. Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai: 1. Daerah di mana sesuatu mahluk hidup berada. 2. Keadaan/kondisi
yang
melingkupi
suatu
makhluk
hidup. 3. Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan mahluk hidup, terutama: 1. Kombinasi luar
dari
mahluk
pertumbuhan,
berbagai hidup
kondisi yang
perkembangan
fisik
di
mempengaruhi dan
kemampuan
makhluk hidup untuk bertahan hidup. 2. Gabungan dari kondisi sosial and budaya yang berpengaruh
pada
keadaan
suatu
individu
makhluk hidup atau suatu perkumpulan/
2
komunitas makhluk hidup. Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia seringkali digunakan silih berganti dalam pengertian yang sama. Apabila
lingkungan
hukum/aturan
hidup
itu
pengelolaannya,
dikaitkan
dengan
batasan
wilayah
maka
wewenang pengelolaan dalam lingkungan tersebut harus jelas.1 Pertambahan
penduduk
ini
diperkirakan
tidak
akan
tersebar merata, tetapi akan terkonsentrasi di daerah perkotaan.
Hal
ini
dikarenakan
kawasan
perkotaan
merupakan tempat yang sangat menarik bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan social ekonomi. Selain itu,
pembangunan
ekonomi
industrialisasi
Indonesia
berpengaruh
melalui
langsung
jalur
terhadap
perbangunan perkotaan. Tentang kerusakan lingkungan hidup berhembus begitu kuat akhir-akhir ini. Kendati begitu, terkesan bahwa belum begitu banyak orang mau peduli terhadap keadaan tersebut.
Di
DKI
Jakarta,
permasalahan
kerusakan
lingkungan hidup terlihat dari penampilan wajah garang yang
ditunjukkan
berupa
air,
oleh
udara
dan
sampah
dan
tanah.
polusi
Tetapi
hal
entah
itu
ini
juga
terjadi di kota Bekasi. Akibat
dari
semakin
bertambah
tingkat
konsumsi
masyarakat serta aktifitas lainnya adalah bertambahnya buangan/limbah
yang
dihasilkan.
Limbah/buangan
yang
ditimbulkan dari aktifitas dan konsumsi masyarakat yang 1 Sejarah Singkat Lingkungan Hidup, (On-Line), id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup. (10 Maret 2008).
Tersedia
http
://
3
lebih
dikenal
permasalahan
sebagai
limbah
lingkungan
domestik
yang
harus
telah
menjadi
ditangani
oleh
pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Limbah domestik tersebut, baik itu berupa limbah cair maupun limbah padat
menjadi
permasalahan
lingkungan
karena
secara
kuantitas maupun tingkat bahayanya mengganggu kesehatan manusia, mencemari lingkungan, dan mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya.2
Khusus untuk sampah atau limbah padat rumah tangga, peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia diperkirakan akan bertambah 5 kali lipat pada tahun 2020. Rata-rata produksi sampah tersebut diperkirakan meningkat dari 800 gram perhari perkapita pada tahun 1995
menjadi
2000.
Hal
910 ini
gram di
perhari
perkapita
akibatkan
bukan
pada
saja
tahun karena
pertumbuhan penduduk tetapi juga karena meningkatnya timbunan
sampah
per
kapita
yang
disebabkan
oleh
perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Jika
pengelolaan
ditangani
dengan
sampah
baik
tersebut
akan
tetap
menyebabkan
tidak
timbulnya
berbagai permasalahan, seperti : 1. Gangguan kesehatan, misalnya : a) Kumpulan
sampah
dapat
berkembangbiaknya
lalat,
membawa
berbagai
menjadi dan
penyakit
tempat
lalat
dapat
dengan
cara
penularan infeksi kepada manusia.
2
Pengelolaan Lingkungan Hidup, (On-Line), Tersedia http :// walhijabar. Blogspot.com /2008/01/reformasi_Pengelolaan_Lingkungan hidup. (16 Januari 2008)
4
b) Sampah tersebut dapat menimbulkan penyakit yang
terkait
dengan
tikus,
seperti
pes,
leptospirosis, salmonelosis, tikus endemic, demam gigitan tikus, dan beberapa infeksi arbovarial. c) Pada
kejadian
jumlah
pasca
kasus
meningkat
banjir
2002
leptospirosis
akibat
tertimbunnya
lalu,
tercatat sampah
di
beberapa wilayah di Jakarta. 2. Penanganan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan timbunan kebakaran
sampah dan
yang
bahaya
tidak
dapat
kesehatan
menjadi
yang
sumber
serius
bagi
anak-anak yang bermain di dekatnya. 3. Dapat
menutup
saluran
masalah-masalah tanah-tanah
air
sehingga
kesehatan
yang
yang
tergenang
meningkatkan
berkaitan
sehingga
dengan
menimbulkan
banjir. 4. Sebanyak 20% sampah yang dihasilkan dibuang secara sembarangan
ke
kali
sehingga
dapat
menyumbang
sekitas 60%-70% pencemaran sungai. Sampai
dengan
saat
ini,
pengelolaan
sampah
yang
dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan pendekatan end of pipe solution. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah ketika sampah tersebut telah dihasilkan, pengangkutan,
yaitu dan
berupa
kegiatan
pembuangan
sampah
pengumpulan, ke
Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Berdasarkan data diatas, kurang dari 20% sampah yang ditimbulkan, baik di perkotaan maupun di pedesaan yang di tangani oleh pemerintah. Sesampainya di TPA, sampah tersebut pada umumnya dibuang pada TPA yang menggunakan
5
metode Open Dumping, sampai dengan akhir Pelita V, baru 1,33%
dari
Indonesia sampah
seluruh yang
yang
menggunakan
Sanitary
pengoprasiannya Dumping
TPA
Landfill telah
akibat
ada
di
metode dan
perkotaan
pembuangan
hingga
berubah
keterbatasan
di
akhir
saat
ini,
menjadi
metode
Open
dana
operasi
dan
pemeliharaannya. Dinas
Kebersihan
dan
masyarakat
melakukan
pengurangan produksi sampah dengan dua tahapan, yaitu : 1. Mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Dalam
kegiatan
pemilahan untuk
di
ini tempat
mengurangi
berakibat transfer
masyarakat
pada dan
melakukan
masing-masing.
biaya
pengumpulan
pengurangan transport
beban
sampai
kegiatan
Tindakan
ini
sampah
dan
operasional
dengan
biaya
pengelolaan di TPA. 2. Mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Dalam kegiatan masyarakat sebagai penghasil sampah, membuang
sampah
tanpa
pemilahan
terlebih
dahulu.
Selanjutnya sekelompok masyarakat yang lain memilah sampah
yang
sudah
terkumpul
di
lokasi
transfer
(TPS) untuk diambil bagian yang masih bermanfaat, sebagian untuk kompos dan bagian lainnya dibuang ke TPA. Tindakan ini untuk mengurangi biaya transfer dan transport yang berakibat pada pengurangan biaya pengelolaan TPA.
Secara
umum
karekteristik
kondisi yang
khas
sampah
kota
yaitu
sampah
memperlihatkan kota
memiliki
komposisi terbesar adalah sampah organik, dengan nilai rata-rata sebesar 79,164%, sedangkan sampah non organik
6
hanya
sebesar
sebesar
9,5%.
20,836%
dengan
Dengan
besaran
komposisi
simpangan
sampah
yang
baku
demikian
dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perencanaan pemanfaatan 79,16%
sampah.
sampah
Jika
dari
tersebut
dapat
sejumlah
kurang
dimanfaatkan
lebih
sebagai
kompos, maka beban sampah sebagai non organik hanya bersisa 20,836% dari total sampah yang harus masuk ke TPA, jika sejumlah 20,836% sampah non organic tersebut dapat dimanfaatkan dalam kegiatan daur ulang dan atau pemanfaatan
kembali,
maka
jumlah
sampah
yang
harus
dikelola di dalam TPA akan semakin berkurang. Dengan demikian sarana transportasi dan alat berat yang harus disediakan atau dibutuhkan untuk kegiatan di dalam TPA juga
akan
semakin
berkurang.
Rata-rata
komposisi
plastik dari sampah mencapai 10,55%. Nilai 10,55% ini dapat
dianggap
sebagai
potensi
produk
plastik
untuk
dikelola lebih lanjut. Tidak ada ketentuan tentang pewadahan sampah yang harus digunakan oleh masyarakat, baik bentuk, ukuran maupun bahan wadah sampah. Penyediaan dan pemeliharaan wadah
sampah
merupakan
penghasil
sampah
baik
pemukiman
ataupun
di
Pemerintah
daerah
tanggungjawab kelompok pusat
atau
masyarakat
kegiatan
dinas
masing-masing
yang
kebersihan
dalam lain. hanya
menyediakan dan memelihara wadah sampah yang ada di jalan.3
Fasilitas pengumpulan yang digunakan oleh kota-kota yang disurvai dibedakan atas fasilitas yang diletakkan 3 Peduli Sampah, (On-Line), Tersedia http ://diengsj.blogs.friendster.com/my blog. (15 September 2007).
7
di suatu lokasi dan fasilitas yang bergerak. Fasilitas yang diletakkan di suatu lokasi bias berbentuk bak, tong,
dipo
atau
container.
Sedangkan
fasilitas
pengumpulan yang bergerak bias berfungsi pula sebagai sarana
pemindahan
pengangkutan
(transfer)
(transport).
dan
Bentuk
juga
sarana
sarana
pengumpulan
yang digunakan oleh dinas pengelola sampah di kota-kota di Indonesia adalah becak sampah, gerobak, mobil pickup,
dan
truk.
Sedangkan
fasilitas
transfer
dan
transport yang digunakan oleh kota-kota yang disurvai bervariasi, yaitu typer trek, mobil pick-up, compactor truck, dump truck dan amroll truck. Di tiap kota yang disurvai, telah memiliki lahan TPA sebagai semua
lokasi
lokasi
pembuangan TPA
akhir
tersebut
sampah.
berada
di
Namun
dalam
tidak
wilayah
administrasi kota penghasil sampah, misalnya TPA Bantar Gebang
di
Bekasi.
kota
Luasan
Bekasi TPA
dan
yang
TPA
Sumur
dimiliki
Batu
di
pemerintah
Kota
daerah
untuk skala kota berkisar antara 11,7 ha sampai dengan 30,8 ha. Dari survai diperoleh informasi bahwa setiap kota telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan kebersihan. Dalam Perda ini diatur tentang tarif retribusi pelayanan kebersihan.4
Dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi ini memiliki peraturan
daerah
tersendiri
yaitu
Perda`No.07
Tahun
2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Peraturan tersebut
tidak
mengacu
kepada
UU
No.32
Tahun
2009
4 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, Makalah Pemantauan TPA Bantar Gebang, (Jakarta : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta,2006), hlm.26
8
Tentang
Perlindungan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup.
Mereka membuat peraturan tersebut berdasarkan situasi kondisi lingkungan sekitar. Dalam
Perda
No.07
Tahun
2005
Tentang
Retribusi
Pelayanan Kebersihan ini hanya menerangkan peraturanperaturan tentang tugas-tugas dan wewenang Pemerintah daerah
kota
Bekasi
dalam
pengelolaan
kebersihan
terutama
dalam
pengaturan
Anggaran
Pendapatan
Sedangkan
dalam
Perlindungan
UU
bidang
No.
Pengelolaan
32
pelayanan
persampahan
dalam
Biaya
Daerah
(APBD).
Tahun
2009
Tentang
Lingkungan
Hidup
mengatur
secara keseluruhan tentang lingkungan hidup. Dalam
UU
No.32
Tahun
2009
Tentang
Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur lingkungan hidup dalam lingkup daerah terdapat pada BAB IX tentang tugas
dan
wewenang
pemerintah
dan
pemerintah
daerah
Pasal 63. Sedangkan pada pasal lainnya lebih mengacu pada
lingkungan
penanganan
yang
hidup
secara
dilakukan
keseluruhan
pemerintah
tentang
pusat
dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memelihara dan melindungi lingkungan hidup mulai dari daratan, lautan dan Jadi
udara
berdasarkan
dalam
UU
ini
ketentuan
tidak
hukum
mengatur
yang
tentang
berlaku. retribusi
pelayanan kebersihan lingkungan hidup. Oleh
karena
itu,
adanya
Tentang
Retribusi
Pelayanan
dengan
UU
Tahun
No.32
Perda
No.07
Kebersihan
2009
Tentang
Tahun tidak
2005
sesuai
Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup karena dalam Perda hanya mengatur saja
tentang
tidak
anggaran
mengatur
pemungutan
bagaimana
operasionalnya
seharusnya
lingkungan
hidup dapat dilindungi dari bebagai macam pencemarannya
9
yang
menjadi
dampak
disekitarnya.
masalah
Masalah
yang
pada
timbul
masyarakat
dalam
bidang
persampahan ini karena perkotaan yang timbul pada kotakota
lainnya
masih
belum
dapat
dipecahkan.
Di
Kota
Bekasi terdapat TPA milik DKI Jakarta yang berlokasi di Bantar Gebang, serta TPA milik Pemerintah daerah Kota Bekasi berlokasi di Sumur Batu yang secara lokasinya hampir berdekatan. Luas TPA Sampah Bantar Gebang adalah 108 Ha, dan telah beroperasi sejak tahun 1989, dan diperkirakan
jumlah
sampah
yang
tertimbun
telah
mencapai lebih dari 30 juta ton dengan ketinggian ratarata
mencapai
18
meter
pada
tiap
zonanya.
Adapun
timbunan sampah DKI Jakarta yang masuk serta melalui jalan-jalan
di
Kota
Bekasi
mencapai
6000
ton
per
harinya. Sementara
untuk
TPA
Sumur
Batu
yang
secara
kepemilikan dn pengelolaan oleh Pemerintah Kota Bekasi, hingga saat ini adalah seluas 10 Ha terbagi dalam 3 zona, dengan tingkat pelayanan hanya mencapai 35% dari total timbunan sampah di Kota Bekasi. Total timbunan sampah
di
Kota
ditangani
oleh
terbatas.
Hal
persampahan
Bekasi jumlah
belum
mencapai armada
tersebut optimal,
4.602 dan
m3/hari, personil
menyebabkan dan
pada
yang yang
pelayanan akhirnya
menyebabkan munculnya tempat-tempat sampah liar maupun pembuangan sampah kebadan sungai yang akan menyebabkan terganggunya lingkungan dan ekologi di Kota Bekasi.5
5
Ibid, hlm.39
10
B.
Identifikasi masalah Identifikasi masalah merupakan pengenalan terhadap berbagai
faktor
yang
menjadi
penyebab
timbul
nya
masalah.6 Dari penulis
penjelasan diatas,
yang
maka
telah
penulis
disampaikan
akan
oleh
mengkaji
pokok
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana Pemerintah daerah Kota Bekasi melakukan pengelolaan
sampah
ditinjau
dari
aspek
hukum
lingkungan yang berlaku di Indonesia ?
2. Apakah No.07
Peraturan Tahun
daerah
2005
Tingkat
Tentang
II
Kota
Retribusi
Bekasi
Pelayanan
Kebersihan sesuai dengan peraturan yang berlaku UU No.32
Tahun
2009
tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
C.
Tujuan penulisan Kajian
dalam
memberikan pembaca,
penelitian
manfaat
sehingga
bermanfaat
bagi
yang
ini
baik
hasil
diharapkan
dan
penelitian
penulis,
akademisi
benar
dapat
terhadap
tersebut maupun
bisa
tujuan
penelitian yang dilakukan oleh penulis, ialah : 1. Untuk
mengetahui
apakah
pemerintah
daerah
Kota
Bekasi melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan aspek hukum lingkungan hidup. 2. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran bagaimana kebijakan
pemerintah
daerah
Kota
Bekasi
dalam
upaya pengelolaan sampah pada TPA Sumur Batu Kota 6
Johannes Supranto, Metode penelitian hukum dan statistic (Jakarta: Rineka Cipta,2006), hlm.6
11
Bekasi agar lebih efektif berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku UU No.32 Tahun 2009
tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.
D.
Metode penelitian Metode
adalah
mengumpulkan objek
suatu
cara
bahan-bahan
yang
untuk
yang
dibutuhkan
menyusun
diperlukan sehingga
atau sesuai
mencapai
kejelasannya. Oleh larena itu dengan cara demikian akan mendapatkan apa yang dikehendaki dalam suatu penelitian.7 Penelitian pengembangan
merupakan ilmu
sarana
pengetahuan
dan
pokok
dalam
teknologi,
maka
metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan
dengan
ilmu
pengetahuan
yang
menjadi
induknya.8
1. Jenis Penelitian Metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini, adalah Berdasarkan data-data yang diperoleh metode yang digunakan menurut normatif (perpustakaan) dan empiris (lapangan). 1. Metode
penelitian
research),
yaitu
perpustakaan
melakukan
(Library
penelitian
dengan
cara membaca bahan–bahan kepustakaan yang ada 7
Budi Dharmawanto Arief, “Pelaksanaan Penguji Kendaraan bermotor di Kota Tangerang dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya”, (Skripsi Universitas Islam Attahiriyah, Jakarta, 2005), hlm 8. 8
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.1.
12
kaitannya
dengan
permasalahan
penulisan
skripsi
ini.
yang
ada
Sedangkan
dalam
penelitian
kepustakaan itu terbagi atas dua macam yaitu : 1) Data
primer,
yaitu
data
yang
diambil
langsung dari sumbernya. Yang
dimaksud
Lembaga
yang
narasumber memiliki
disini
ialah
kewenangan
dalam
melakukan pengelolaan sampah di Sumur Batu Kota
Bekasi.
Kebersihan
Yaitu
dan
:
Lembaga
Pertamanan
Kota
Dinas Bekasi,
Lembaga Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Lembaga Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dan dalam usaha pengumpulan
data
penulis
juga
meminta
informasi kepada warga sekitar Desa Bantar Gebang, Sumur Batu Bekasi.
2) Data
sekunder,
yaitu
data
yang
telah
tersedia baik dari buku, dari makalah – makalah,
ataupun
dari
sumber
–
sumber
hukum lainnya . yaitu : UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup,
UU
No.18
Pengelolaan No.07
Tahun
Pelayanan ringkasan rencana
Sampah, 2005
Tahun Perda
induk
tahun anggran 2010”.
Bekasi
Retribusi
dan
“Kegiatan
persampahan
tentang
Kota
tentang
Kebersihan, eksekutif
2008
Laporan pengusunan
Kota
Bekasi
13
2. Metode yaitu
penelitian melakukan
kepada
pihak
lapangan
(Field
penelitian
–
pihak
research),
secara
yang
langsung
berwenang
yang
terdapat dalam objek permasalahan, penelitian lapangan itu sendiri dibagi menjadi dua macam antara lain : 1) Observasi yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan
langsung
terhadap
interview
yaitu
objek
penelitian . 2) Wawancara
/
penelitian
dengan cara tatap muka dan Tanya jawab .
Penulis melakukan observasi terhadap kegiatan pengelolaan sampah di Sumur Batu Kota Bekasi dan juga melakukan observasi terhadap kegiatan pengawasan
yang
dilakukan
oleh
Lembaga
Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Bekasi, selain itu
penulis
dibutuhkan
juga
memperoleh
penelitian
informasi
ini,
maka
yang
penulis
mewawancarai Ibu Kis wulandari sebagai kepala Dinas
Kebersihan
Bapak
Ir.
Dinas
Pengelolaan
H.
dan
Dudy
Pertamanan
Setiabudhi Lingkungan
Kota
Bekasi,
sebagai Hidup
kepala
dan
Bapak
Drs.H.Herry L,MM sebagai kepala Dinas Sosial, Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat
2. Data Penelitian Sumber data yang dipakai penulis dalam penelitian ini,
berdasarkan
telah
tersedia
Data baik
sekunder dari
buku,
yaitu, dari
data
yang
makalah
–
makalah, ataupun dari sumber – sumber hukum lainnya.
14
Sedangkan macam-macam data sekunder yang digunakan, yaitu :
1. Bahan
hukum
primer,
yaitu
sesuai
dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wawancara. 2. Bahan
hukum
peraturan
sekunder,
yaitu
perundang-undangan
penjelasan
yang
berlaku,
buku-buku, dan makalah. 3. Bahan
hukum
tersier,
yaitu
bahan-bahan
yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan
hukum
primer
dan
sekunder
atau
disebut juga bahan penunjang, seperti kamus dan indeks.
3. Analisa Analisa analisa
yang
dipakai
Kualitatif
kualitatif
penulis
dalam
dengan
proses
menggunakan
ini,
berdasarkan
pengelolaan
data
prinsip-prinsip
tertentu, yaitu : 1. Credibility,
yaitu
meningkatkan
ketelitian
selama proses penelitian. 2. Dependability,
yaitu
konsistensi
kerja
proses
mempertahankan pengumpulan
data,
membentuk dan menggunakan konsep, menafsirkan data dan audit trial 3. Conformability, yaitu meminta para ahli untuk menerima hasil penelitian dan memeriksa secara teliti data yang terhimpun 4. Transferability, yaitu bahwa hasil penelitian tidak
dapat
digeneralisasikan
pada
lokasi
15
lain, kecuali konteks dan situasi lapangannya sama atau mendekati sama.
E.
Definisi Operasional Berikut ini penulis akan mengemukakan definisidefinisi yang dijadikan sebagai landasan operasional penelitian ini, yaitu : 1. Kebijakan (Strategi) Adalah aturan yang dibuat berdasarkan keputusan bersama.
2. Lingkungan hidup Adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,
yang
perikehidupan
dan
makhluk hidup lain
memperbaharui kesejahteraan
kelangsungan manusia
serta
9
3. Pengelolaan lingkungan hidup Adalah
upaya
lingkungan
terpadu
hidup
untuk
yang
melestarikan
meliputi
fungsi
kebijaksanaan
penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup10
4. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup Adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
9
Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, UndangUndang No.32 Tahun 2009, LN No.140 Tahun 2009, TLN No.5059, pasal 1 butir 1 10
Ibid, pasal 1 butir 2
16
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan
tentang
penyelenggarakan
usaha atau kegiatan11
5. Dumping (pembuangan) Adalah
kegiatan
memasukkan
limbah
konsentrasi, persyaratan
membuang, dan/atau
waktu,
dan
tertentu
ke
menempatkan, bahan
lokasi media
dan/atau
dalam
jumlah,
tertentu
dengan
lingkungan
hidup
tertentu12
6. Sampah Adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat13
7. Pengelolaan sampah Adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan
yang
meliputi
pengurangan
dan
penanganan sampah14
8. Tempat penampungan sementara Adalah
tempat
pendauran
sebelum
ulang,
sampah
pengolahan,
diangkut dan/atau
ketempat tempat
pengelolaan sampah terpadu15
11
Ibid, pasal 1 butir 11
12
Ibid, pasal 1 butir 24
13
Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang 2008, LN No.69 Tahun 2008, TLN No.4301, Pasal.3 butir 1
14
Ibid, pasal 1 ayat 5
15
Ibid, pasal 1 ayat 6
No.18 Tahun
17
9. Tempat pemrosesan akhir Adalah
tempat
sampah
ke
untuk
media
memroses
lingkungan
dan
mengembalikan
secara
aman
bagi
manusia dan lingkungan16
F.
Sistematika Penulisan Agar mempermudah suatu penulisan hasil penelitian, maka
penulis
membagi
tulisan
kedalam
beberapa
bagian, antara lain :
BAB I
: Pendahuluan. Di dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa hal, yaitu : Latar belakang, Identifikasi masalah, Tujuan penulisan, Metode penelitian, Sistemetika penulisan.
BAB II : Tinjauan umum Lngkungan hidup mengenai pengelolaan sampah menurut Peraturan Perundang-undangan. Landasan teori, asas-asas, dan prinsipprinsip tujuan pengelolaan sampah menurut Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
BAB III : Pola-pola pengelolaan sampah. Peraturan daerah dan tata cara pengelolaan Sampah ditinjau dengan UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Kota 16
Ibid, pasal 1 butir 8
18
Bekasi No.07 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.
BAB IV
: Analisa Peraturan daerah No.07 tahun 2005 tentang
Retribusi
ditinjau
dari
Pelayanan
Undang-undang
Kebersihan No.32
tahun
2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Jo
Undang-undang
No.18
tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. A. UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. B. UU
No.18
Tahun
2008
Tentang
Pengelolaan
Sampah. C. Analisa
Perda
No.07
Tahun
2005
Tentang
Retribusi Pelayanan Kebersihan.
BAB V
: Penutup Dalam
bab
ini,
penulis
akan
menulis
mengenai kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada kondisi ideal yang seharusnya.
