BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permen RI No. 34 Tahun 2006 menyatakan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Keberadaan jalan diharapkan mampu menopang kelancaran perpindahan barang dan jasa maupun orang sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Kondisi jalan yang baik turut berperan serta dalam peningkatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum pada pasal 5 UU Nomor 38 Tahun 2004. Oleh karena itu prioritas pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi jalan seharusnya mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar tetap dapat dilalui secara nyaman dan aman oleh pengguna jalan. Sulaksono (2011) dalam Bolla (2013) menyatakan bahwa pada dasarnya setiap struktur perkerasan jalan akan mengalami proses pengrusakan secara progresif sejak jalan pertama kali dibuka untuk lalu lintas. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu metode untuk menentukan kondisi jalan agar dapat disusun program pemeliharaan jalan yang akan dilakukan. Dengan program pemeliharaan jalan yang tepat maka suatu jalan dapat melayani penggunanya sesuai dengan umur rencananya. Kondisi kemantapan jalan di Provinsi Sumatera secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 – 2012 kondisi kemantapan jalannya meningkat sebesar 6,87 % dari kemantapan 86,69 % menjadi 93,55 %. Dan pada tahun 2012 – 2013 kondisi kemantapan jalannya meningkat sebesar 3,62 % dari kemantapan 93,55 % menjadi 97,18 %. Namun yang patut menjadi perhatian adalah kondisi kerusakan ruas jalan dari tahun ke tahun. Diketahui bahwa pada tahun 2011 panjang jalan di Sumatera Selatan dengan kondisi baik 1
2
sepanjang 648,11 km (44,87 %) dari keseluruhan panjang jalan. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2012 menjadi 419.77 km (29,06 %). Dan pada tahun 2013 jumlah panjang jalan dengan kondisi baik meningkat menjadi 609,44 km (42,20%). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari separuh dari keseluruhan panjang jalan nasional di Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kondisi sedang, rusak ringan dan rusak berat. Dari persentase tersebut diketahui bahwa dibutuhkan suatu penanganan jalan yang tepat untuk merespon kerusakan
Persentase
agar dapat dicegah kerusakan jalan yang lebih luas.
70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Baik
Sedang 42,61
Rusak Ringan 9,94
Rusak Berat 2,57
Tahun 2011
44,87
Tahun 2012 Tahun 2013
29,06
63,65
6,68
0,60
42,20
54,04
3,67
0,10
Sumber : Ditjen. Bina Marga (2014)
Gambar 1.1. Persentase kondisi jalan di Provinsi Sumatera Selatan Penyelenggaraan jalan yang tepat sasaran juga diperlukan sesuai dengan salah satu misi Bina Marga untuk mewujudkan jaringan jalan bebas hambatan. Hal tersebut tertuang dalam rancangan Renstra Bina Marga di mana menangani kemacetan perkotaan menjadi salah satu isu strategis sektor perkotaan. Keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah untuk penanganan jalan melalui BTPJN III Sumatera Selatan Ditjen. Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengharuskan adanya skala prioritas dalam pengambilan kebijakan penanganan jalan. Skala prioritas diterapkan agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan yaitu untuk meningkatkan kapasitas jalan maupun kemantapan jalan dalam rangka meningkatkan konektivitas jaringan jalan, daya saing dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana tercantum pada Peta Renstra Bina Marga. Skala prioritas terhadap jalan-jalan yang perlu ditangani dapat dilakukan setelah
3
kita mempunyai data mengenai tingkat kemacetan akibat berkurangnya pelayanan jalan karena pemanfaatan jalan yang tidak tepat, geometrik jalan yang sudah tidak memenuhi standar maupun karena struktur perkerasan yang sudah rusak. Pembangunan jalan sebagaimana yang tercantum dalam Permen RI No. 34 Tahun 2006
meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan
pemeliharaan jalan. Pelaksanaan konstruksi dapat berarti membangun suatu jalan baru ataupun peningkatan kapasitasnya. Berdasarkan survei lapangan dan anggaran pertahun yang disediakan dapat diambil kebijakan penanganan jalan pada setiap ruas-ruas jalan nasional di Sumatera Selatan, apakah ruas jalan tersebut perlu dilakukan pemeliharaan berkala, rekonstruksi, peningkatan kapasitas atau hanya perlu dilakukan pemeliharaan rutin sebagai upaya untuk mempertahankan kondisi jalan. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk membantu dalam penentuan jenis dan prioritas penanganan jalan yaitu dengan menggunakan metode IPA (Importance Performance Analysis) dan Customer Satisfaction Index (CSI) agar diperoleh suatu skala prioritas yang tepat dalam penanganannya.Importance Performance Analysis telah diterima secara umum dan dipergunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisa yang memudahkan usulan perbaikan kinerja. (Martinez, 2003, dalam Putra, 2013). Metode IPA dan CSI pada penelitian ini merupakan metode yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya menggunakan lebar jalan, nilai IRI (International Roughness Index) dan V/C Ratio, sebagai parameternya, di mana nilai-nilai tersebut dipetakan ke dalam teori kuadran yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan rencana penanganan selanjutnya. Nilai IRI (International Roughness Index) merupakan salah satu indikator tingkat kerusakan pada suatu permukaan jalan yang digunakan oleh Ditjen. Bina Marga. Nilai V/C Ratio merupakan indikator yang menunjukkan derajat kejenuhan yang mampu dilayani oleh suatu ruas jalan yang dipengaruhi oleh volume kendaraan yang melintas dan lebar jalannya. Lebar badan jalan merupakan salah satu persyaratan teknis jalan yang harus dipenuhi sesuai
4
ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2006 tentang jalan pasal 12. Dengan membandingkan hasil dari metode IPA dan CSI modifikasi berdasarkan ketiga parameter tersebut dengan metode Bina Marga diharapkan dapat diketahui suatu kesimpulan penentuan jenis penanganan dan skala prioritas yang lebih dapat mewakili terhadap penanganan ruas-ruas jalan nasional di Provinsi Sumatera Selatan.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimana jenis dan prioritas penanganan jalan dengan menggunakan metode IPA
(Importance Performance Analysis) dan CSI (Customer Satisfaction
Index) modifikasi di ruas-ruas jalan nasional di Sumatera Selatan? (2) bagaimana perbandingan jenis dan prioritas penanganan jalan dengan metode IPA dan CSI modifikasi dengan metode Bina Marga di ruas-ruas jalan nasional di Sumatera Selatan berdasarkan hasil analisis dan data instansi? (3) bagaimana identifikasi permasalahan terkait tingkat efektivitas penentuan skala prioritas penanganan jalan berdasarkan metode IPA dan CSI dengan metode Bina Marga di ruas-ruas jalan nasional di Sumatera Selatan?
C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian Evaluasi Penanganan Jalan Nasional Di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Nilai IRI, Lebar Jalan dan V/C Ratio sebagai berikut: (1) memperoleh jenis dan prioritas penanganan jalan dengan menggunakan metode IPA
(Importance Performance Analysis) dan CSI (Customer
Satisfaction Index) modifikasi pada ruas-ruas jalan nasional di Sumatera Selatan;
5
(2) memperoleh perbandingan jenis dan prioritas penanganan jalan dengan metode IPA dan CSI modifikasi dengan metode Bina Marga pada ruas-ruas jalan nasional di Sumatera Selatan berdasarkan hasil analisis dan data instansi; (3) mengetahui identifikasi permasalahan terkait tingkat efektivitas penentuan skala prioritas penanganan jalan berdasarkan metode IPA dan CSI modifikasi dengan metode Bina Marga di ruas-ruas jalan nasional di Sumatera Selatan.
D. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian Evaluasi Penanganan Jalan Nasional Di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Nilai IRI, Lebar Jalan dan V/C Ratio dapat diuraikan sebagai berikut : (1) manfaat Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat lebih memahami metode IPA (Importance Performance Analysis) dan CSI (Customer Satisfaction Index) modifikasi dalam penggunaannya untuk menentukan prioritas penanganan jalan nasional di Sumatera Selatan; (2) manfaat Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas penanganan jalan nasional di Sumatera Selatan.
E. Batasan Penelitian Agar analisis pada penelitian ini tidak terlalu luas tinjauannya dan tidak menyimpang dari rumusan masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah yang ditinjau. Batasan-batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah: (1) data kondisi jalan (IRI), data lebar jalan dan data V/C ratioyang digunakan adalah data pada tahun 2011 sampai dengan 2013 di ruas-ruas jalan nasional di Sumatera Selatan; (2) metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode IPA (Importance Performance Analysis) dan CSI (Customer Satisfaction Index) yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya; (3) batasan nilai IRI pada teori kuadran ditentukan sebesar 8 m/km untuk jalan dengan kondisi rusak ringan dan 12 m/km untuk jalan dengan kondisi rusak
6
berat berdasarkan besaran nilai IRI pada Permen PU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; (4) batasan nilai V/C ratio pada teori kuadran ditentukan lebih besar atau sama dengan 0,7 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan 0,85 berdasarkan Permen Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; (5) batasan nilai lebar jalan pada teori kuadran ditentukan sebesar 7 meter berdasarkan Permen Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; (6) hasil prioritas penanganan jalan dapat dilihat dari hasil perhitungan dengan metode IPA dan CSI modifikasi dibandingkan dengan program Bina Marga pada program pelaksanaan pertahun pada tahun 2012 sampai dengan 2014.
F. Keaslian Penelitian Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini antara lain adalah : (1)Iskandar (2013) telah melakukan kajian mengenai standar pelayanan minimal jalan untuk jalan umum non tol. Pada kajian tersebut dibahas SPM jalan yang meliputi dasar hukum, indikator kinerja dan penetapan SPM jalan serta pertimbangannya. Ukuran teknis yang digunakan untuk mewujudkan SPM jalan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006 tentang jalan yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU). (2)Ritonga (2011) telah melakukan penelitian berkaitan dengan penentuan prioritas penanganan ruas jalan yang dilakukan secara merata sesuai dengan kebutuhan sehingga tujuan dari keberadaan jalan tersebut tetap terpenuhi. Di mana yang menjadi dasar penentuan standar pelayanan minimal ruas jalan yakni kondisi jalan yang baik (tidak ada lubang), tidak macet (lancar setiap waktu), dapat digunakan sepanjang tahun (tidak banjir waktu musim hujan).
7
Dengan menggunakan metode AHP diketahui bahwa dari 5 (lima) kriteria yang diambil dalam penelitian tersebut, kondisi ruas jalan merupakan kriteria yang paling dominan.Diikuti fungsi aksesibilitas, efektifitas biaya, fungsi mobilitas dan fungsi arus ruas jalan. (3)Winarno (2007) telah melakukan penelitian berkaitan dengan penentuan prioritas
pemeliharaan
ruas-ruas
jalan
provinsi
di
Kabupaten
Sidoarjo.penelitian tersebut menyajikan pendekatan dalam menyusun model hirarki keputusan untuk penentuan prioritas pemeliharaan jalan. Peneliti pada saat ini mencoba untuk meneliti mengenai jenis dan prioritas penanganan jalan nasional di Sumatera Selatan dengan menggunakan metode IPA dan CSI yang dimodifikasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait berupa data lebar jalan, nilai IRI dan nilai V/C Ratio jalan yang dipetakan ke dalam teori kuadran pada metode IPA dan penentuan prioritas penanganan antar ruas jalan dengan metode CSI. Berdasarkan analisis data tersebut diharapkan dapat diperoleh suatu jenis dan prioritas penanganan jalan yang efektif.
