BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karena itu pendidikan tidak pernah lepas dari unsur manusia. Para ahli pendidikan pada umumnya sepakat bahwa pendidikan itu diberikan atau diselenggarakan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi manusia ke arah yang positif. Pendidikan pada dasarnya adalah proses kumunikasi yang di dalamnya mengandung transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan, di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat (life long process), dari generasi ke generasi. Guru merupakan pelaku utama dalam pendidikan, selain peserta didik. Guru yang baik adalah yang memiliki kemampuan atau kompotensi yang bisa diberikan kepada anak didik. Guru merupakan sosok yang memiliki kedudukan yang sangat penting bagi pengembangan segenap potensi peserta didik, dan menjadi orang yang paling menentukan dalam perancangan dan penyiapan proses pendidikan dan pembelajarana di kelas. Selain itu guru juga paling menentukan dalam pengaturan kelas dan pengendalian siswa, menilai hasil pendidikan dan pembelajaran yang dicapai siswa. Untuk konteks Indonesia, dewasa ini telah dirumuskan syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Guru yang baik adalah guru yang bisa menguasai keempat kompetensi di atas. Dewasa ini banyak kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam upaya mencari sosok guru yang baik dan memiliki kemampuan yang berkompoten. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, maka kualitas guru harus dioptimalkan.
1
B. Rumusan masalah a. Mengapa perlu adanya Landasan hukum pendidikan nasional bagi penyelenggaraan pendidikan dan hal apa yang melatarbelakanginya ? b. Ketentuan-ketentuan apa saja yang mengikat pada yang mengikat Pendidikan nasional ? c. Bagaimana pedoman operasional pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia?
C. Tujuan a. b. c.
Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang melatarbelakangi perlunya landasan hukum pendidikan nasional. Untuk mendeskripsikan ketentuan-ketentuan apa saja yang mengikat pada yang mengikat Pendidikan nasional. Untuk mendeskripsikan pedoman operasional pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia.
D. Manfaat a.
b. c.
Para pembaca dapat memperoleh informasi perlunya diadakannya landasan hukum pendidikan nasional dan hal yang melatarbelakngi diadakannya landasan hukum tersebut. Agar para pembaca bisa mengetahui ketentuan-ketentuan yang mengikat dalam pelaksanaan pendidikan nasional. memperoleh pengetahuaan tentang pedoman pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia.
2
BAB II PEMBAHASAN Landasan hukum dan arah pendidikan nasional a. Landasan hukum pendidikan nasional Latar belakang Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan. organis, harmonis, dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan (Dwikurniasaputro, 2009). Untuk menjadi pendidik maka seorang guru dipersyaratkan mempunyai kriteria yang diinginkan oleh dunia pendidikan. Tidak semua orang bisa menjadi pendidik kalau yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan bukti dengan kriteria yang ditetapkan. Dirto Hadisusanto, Suryati Sidharto, dan Dwi Siswoyo (1995) syarat seorang pendidik adalah: (1) mempunya perasaan terpanggil sebagai tugas suci, (2) mencintai dan mengasih-sayangi peserta didik, (3) mempunyai rasa tanggung jawab yang didasari penuh akan tugasnya. Ketiga persyaratan tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Orang terasa terpanggil untuk mendidik maka ia mencintai peserta didiknya dan memiliki perasaan wajib dalam melaksanakan tugasnya disertai dengan dedikasi yang tinggi atau bertanggung jawab. Menurut mereka juga bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah : a. Kompetensi profesional b. Kompetensi personal c. Kompetensi sosial Pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan baik, jelas arah tujuannya, relevan isi kurikulumnya, serta efektif dan efisien metode atau cara-cara pelaksanaannya hanya apabila dilaksanakan dengan mengacu pada suatu landasan yang kokoh. Sebab itu, sebelum melaksanakan pendidikan, para pendidik perlu terlebih dahulu memperkokoh landasan pendidikannya.
3
Landasan Pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan khususnya di negara kita Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung dinegara kita ini mempunyai pondasi atau pijakan yang sangat kuat karena pendidikan di setiap negara tidak sama. Perlunya Landasan Hukum Bagi Penyelenggaraan Pendidikan Didalam penyelenggaraan pendidikan perlu adanya landasan hukum, Tanya kenapa? Karena dalam kenyataannya, bahwa dalam penyusunan kebijaksanaan, pemerintah tidak hanya membatasi diri berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum. Namun pengaturan itu juga menyangkut aspek khusus lain seperti aspek perekonomian, hak milik, perkawinan dan pendidikan. Kebijaksanaan pemerintah itu berupa ketentuanketentuan, baik bersifat umum maupun khusus tidak hanya tersirat dalam kebiasaan dan adat istiadat. Akan tetapi dituangkan berupa surat keputusan, ketetapan, peraturan pemerintah, dan Undang-undang. Guru sebagai pelaksana pendidikan seyogianya menaruh perhatian terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah tersebut. Untuk itu, tugas guru baik langsung maupun tidak langsung harus menunjang semua kebijaksanaan pemerintah dan mampu mengikuti perkembangan dan perubahan kebijaksanaan pemerintah tersebut. Tidak hanya yang berkenaan langsung dengan pendidikan, bahkan dari berbagai aspek kehidupan yang memungkinkan mereka mengantarkan anak didik untuk memahami hak dan kewajibannya. Tentu saja perhatian guru yang utama lebih diarahkan pada bidang pengajaran sesuai dengan tugasnya. Dengan begitu guru dapat mewujudkan kegiatan pendidikan secara tepat dan memungkinkan mereka untuk melakukan inovasi dalam bidang pendidikan. Berdasarkan pembahasan diatas, disimpulkan bahwa guru harus memiliki pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugasnya sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam bidang pendidikan dapat dihindari. Dan kebijaksanaan pemerintah itu dituangkan dalam berbagai bentuk ketetapan yang menjadi landasan hukum bagi para guru dalam mewujudkan tugasnya. Guru tidak hanya terbatas memahami ketentuan berupa undang-undang pokok dibidang pendidikan melainkan juga ketentuan lain seperti undang-undang dasar, ketetapan MPR (GBHN), kepres, peraturan pemerintah, bahkan kurikulum yang ditetapkan dengan keputusan menteri dan kode etik guru. Ketentuan itulah yang merupakan landasan hukum atau peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kegiatan pendidikan. Dengan demikian jelaslah landasan hokum diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan terutama bagi pihak-pihak yang langsung terlibat didalam penyelenggaraan pendidikan tersebut.
4
Landasan, arah, dan fungsi pendidikan nasional Dalam pembukaan UUD 1945 dicantumkan bahwa filsafat Negara kita adalah pancasila, pengalaman membuktikan bahwa pancasila merupakan kepribadian, tujuan dan pandangan hidup bangsa. Dengan demikian pedoman yang harus menjadi dasar sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaaskan hidup bangsa adalah pancasila, sehingga pendidikan nasional adalah pendidikan pancasila. Pengembangan suatu sistem pendidikan nasional merupakan suatu usaha untuk mewujudkan wawasan nusantara yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik, satu kesatuan budaya dan ekonomi dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Sebagai realisasi dari upaya tersebut, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional pada tanggal 27 maret 1989. Oleh sebab itu arah dan fungsi utama sistem pendidikan nasional itu adalah mengembangkan manusia, masyarakat, dan lingkungannya. Dengan demikian sistem pendidikan nasional harus berfungsi mengembangkan bangsa dan kebudayaan nasional. Pembangunan disini ialah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal tersebutlah yang menentukan arah pendidikan nasional. Agar pendidikan nasional mampu mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya
sendiri serta bertanggung jawab atas pembangunan bangsa, maka
pendidikan nasional haruslah memungkinkan perkembangan tiga hubungan dasar kehidupan manusia yang meliputi : (1) hubungan manusia dengan sesamanya, (2) hubungan manusia dengan alam, (3) hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk dapat memenuhi fungsi tersebut kurikulum harus berisikan komponen-komponen yang dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan pembahasan diatas pendidikan nasional mempunyai fungsi sebagai alat yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi, pengembangan masyarakat, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kehidupan dan martabatnya sehingga tercapai kebahagiaan lahiriah dan batiniah. Fungsi yang di maksud sesuai dengan UUSPN nomor 2 tahun 1989 bab II pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional”. Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan nasional mempunyai idiil yaitu pancasila. Nilai yang terkandung dalam pancasila ini akan membatasi atau mengendalikan
5
setiap gerak dalam unsure-unsur pendidikan nasional. Oleh karena itu pendidikan nasional terikat oleh ketentuan-ketentuan, baik yang bersifat idiil, konstitusional maupun operasional.
b. Pendidikan nasional dan ketentuan yang mengikat 1. UUD 1945 Pembukaan UUD 1945, khusus pada alinea kedua dan keempat, yang memuat citacita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya. Pasal 31 ayat ( 1 ) menyatakan bahwa ” Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan “. Bahkan dalam pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Ayat 3 :
Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Ayat 4 : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat 5 :
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 2. UU tentang pendidikan dan pengajaran di sekolah nomor 12 tahun 1954. Pasal 1 ayat 1 : tidak memerlukan penjelasan lagi. ayat 2 : pendidikan dan pengajaran yang diberikan bersama-sama berarti pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada murid-murid pada waktu yang sama dan disatu tempat, dengan tak melihat apakah pendidikan itu diberikan di luar atau di dalam suatu ruangan, dan diwaktu siang, petang atau malam hari. BAB III. Tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran. Pasal 4. Dasar pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan asas-asas Negara sebagai yang termaktub data Undang-undang Dasar Negara kita, yaitu yang lazim disebut dengan nama "Panca Sila", dan harus berdasar pula atas kebudayaan kebangsaan, supaya pendidikan dan pengajaran itu dapat memenuhi tugasnya dengan sebaik-baiknya. 3. TAP MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966. 6
Sebagaimana yang tercantum dalam BAB II tentang Dasar Pendidikan: Pasal 2 Dasar Pendidikan adalah falsafah Negara Pancasila. Pasal 3 Tujuan Pendidikan Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang- Undang Dasar 1945. Pasal 4 Isi Pendidikan Untuk mencapai dasar dan tujuan tersebut diatas, maka Isi Pendidikan adalah sebagai berikut: (1) Mempertinggi mental modal budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama; (2) Mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan; (3) Membina/memperkembangkan physik yang kuat dan sehat.
4. TAP MPRS Nomor IV/MPR/1978 Bahwa dalam Tap MPRS No. IV/MPR/1978 disebutkan bahwa : a. Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia- manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. b. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat. c. Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila dan unsur- unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimaksudkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai universitas, baik negeri maupun swasta. d. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
7
e. Perguruan Swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional. Untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas perguruan yang bersangkutan. f. Pendidikan juga menjangkau program-program luar sekolah yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, termasuk kepramukaan, latihan-latihan keterampilan dan pemberantasan buta huruf dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada. g. Mutu pendidikan ditingkatkan untuk mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan. h. Sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan keterampilan serta dapat sekaligus meningkatkan produktivitas, mutu dan efisiensi kerja. 5.
TAP MPR Nomor II/MPR/1993
Berkaitan dengan bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, dan Kebudayaan. Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan umum yang makin adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, penyediaan sandang, pangan, dan papan yang memadai; penataan pendidikan nasional untuk
mewujudkan manusia yang
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan, dengan mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar serta perluasan pendidikan keahlian dan kejuruan; peningkatan penghayatan nilai luhur budaya bangsa yang menjiwai perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan; peningkatan derajat kesehatan melalui peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan yang makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 6. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Diantara peraturan perundangan-undangan RI yang paling banyak membicarakan pendidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini disebut sebagai induk peraturan perundang-undangan pendidikan . Undang-undang ini mengatur pendidikan pada umumnya artinya segala sesuatu yang bertalian dengan pendidikan, mulai dari prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi ditentukan dalam undang-undang ini. Ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pendidikan antara lain:
8
a. Pasal 1 ayat 2 dan ayat 5 tentang pendidikan yang berakar pada kebudayaan dan nilai-nilai agama yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. b. Pasal 5 tentang hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. c. Pasal 6 tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan kerja sama antara komponen masyarakat dalam uapaya pengembangan pendidikan. d. Pasal 13 tentang perbedaan pendidikan jalur formal, nonformal dan informal. e. Pasal 15 tentang pembagian jalur pendidikan formal f. Pasal 29 tentang jalur kedinasan g. Pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini h. Pasal 20 tentang pendidikan akademik dan pendidikan profesional i. Pasal 24 tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan j. Pasal 12 tentang hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama k. Pasal 39 tentang tenaga kependidikan l. Pasal 36 tentang pengembangan kurikulum m. Pasal 45 tentang pengadaan dan pemberdayaan sumber daya pendidikan n. Pasal 58 tentang evaluasi hasil belajar peserta didik. c. Pedoman operasional pelaksanaan pendidikan nasional Pendidikan nasional mempunyai landasan ideal adalah pancasila, landasan konstitusional yaitu UUD 1945, dan landasan operasional yaitu ketetapan MPR tentang GBHN. a. Landasan Ideal Dalam UU Pendidikan No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sekolah pada BAB III pasal 4 tyercantum bahwa landasan ideal pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang susila yang cakap dan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. b. Landasan Konstitusional Pendidikan nasional di dasarkan atas landasan konstitusional atau UUD 1945 pada BAB XIII pasal 31 yang berbunyi : Ayat 1 : Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam pembukaan UUD 1945 dapat dilihat bahwa pemerintah : 1.
Memajukan kesejahteraan umum
2.
Mencerdaskan kehidupan bangsa
3.
Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 9
c. Landasan Operasional Landasan operasional bagi pembangunan negara ternasuk pendidikan adalah Ketetapan MPR tentang GBHN. GBHN disebut landasan operasional karena memberikan garis-garis besar tentang kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita, seperti yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini beberapa contoh Ketetapan MPR tentang GBHN sebagai landasan operasional pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional : 1. TAP MPR No. IV/MPR/1973 Tujuan pendidikan membentuk manusia-msnusia pembangunan yang pancasila dan untuk mebentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan keterampilan, dapat mengembangkan aktivitas dan tanggung jawab, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur. 2. TAP MPR No. IV/MPR/1978 Pendidikan nasioal berdasarkan pancasila dan bertujuan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manu8sia yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. 3. BAB II Pasal 4 UU RI No. 2 Tahun 1989 Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya.
10
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Landasan Pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan khususnya di negara kita Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung dinegara kita ini mempunyai pondasi atau pijakan yang sangat kuat karena pendidikan di setiap negara tidak sama dan dalam hal ini guru adalah pelaksana dari aktivitas pendidikan. guru harus memiliki pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugasnya sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam bidang pendidikan dapat dihindari. Kebijaksanaan pemerintah itu dituangkan dalam berbagai bentuk ketetapan yang menjadi landasan hukum bagi para guru dalam mewujudkan tugasnya. Guru tidak hanya terbatas memahami ketentuan berupa undang-undang pokok dibidang pendidikan melainkan juga ketentuan lain seperti undang-undang dasar, ketetapan MPR (GBHN), kepres, peraturan pemerintah, bahkan kurikulum yang ditetapkan dengan keputusan menteri dan kode etik guru.
B. Saran Hendaknya setiap lembaga pendidikan yang terkait selalu menaati apa yang menjadi ketentuan dalam pelaksanaan pendidikan nasional seperti yang telah tercantum dalam undang-undang maupun Tap MPR. Hendaknya setiap pendidikan diarahkan kepada terwujudnya norma-norma pancasila di kehidupan sehari-hari.
11
DAFTAR PUSTAKA http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/93TAPMPR-II.pdf http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/78TAPMPR-IV.pdf http://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/UU20-2003-Sisdiknas.pdf. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
12
Menuangkan Ilmu Secangkir Walau yang Diterima itu Setetes itu Sudah Cukup
13
