BAB I PENDAHULUAN
Skripsi ini akan membahas tentang strategi dan upaya yang dilakukan the Islamic Association of China(IAC, Zhingguo Yisilanjiao Xiehui) dalam mengakomodir kepentingan minoritas Muslim di Cina seperti dalam bidang keagamaan, kebudayaan, pendidikan, respon IAC mengenai isu-isu separatisme etnis muslim serta bagaimana pembentukan dan upaya yang dilakukan IAC ini terkait dengan upaya pencapaian integrasi nasional. Disamping itu dalam skripsi ini juga akan dipaparkan bagaiman respon PKC terhadap pembentukan IAC. Aktivitas IAC dalam praktiknya tetap saja akan dihadapkan pada berbagai kebijakan Partai Komunis Cina (PKC) yang berkuasa. PKC secara umum tidak percaya pada eksistensi agama dan cenderung mengedepankan kepentingan negara dibanding agama. Namun IAC memiliki pilihan rasionalitas dalam menentukan tujuan serta aktivitasnya sehingga dalam praktiknya IAC akan mampu menghadapi berbagai tantangan untuk tetap melestarikan nilai-nilai Islam tanpa bertentangan dengan nilai integrasi nasional dan patriotik yang dijunjung oleh PKC. A. Latar belakang Republik Rakyat Cina, atau singkatnya Cina, merupakan sebuah negara dengan sistem pemerintahan terpusat dan dipimpin oleh PKC dengan ideologi komunis yang diterapkan pada berbagai kebijakan partai. Bahkan banyak negara didunia mengenal Cina sebagai negara otoriter dan kerap melakukan pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM) warganya, termasuk dalam soal agama dan kepercayaan.Menurut data sensus tahun 2010 penganut Islam di Cina terdapat sekitar 23.308.000 jiwa.1Jumlah penduduk Cina menurut sensus yang sama adalah sekitar 1,341 miliar jiwa.2Secara politik, Pasal 36 Konstitusi Cina yang diadopsi pada tahun 1982 menyatakan bahwa pemerintah Cina secara jelas menjamin kebebasan beragama bagi seluruh masyarakat Cina namun secara tidak langsung, pemerintah Cina menerapkan pengawasan yang cukup ketat terhadap setiap aktivitas keagamaan di Cina.
1
Muslim Societies in Asia and the Pacific, Moslem in East Asia; China (daring),
, diakses pada 27 Januari 2013. 2 ‘Populasi China bertambah menjadi 1,34 miliar jiwa,’ Investor Daily (daring), 28 Februari 2011,
, diakses pada 27 Januari 2013.
2
Pada awal pemerintahan Republik Rakyat Cinadi pertengahan abad ke-20, Cina dihadapkan pada perkembangan umat Muslim yang pesat dalam bidang pendidikan sehingga bermunculan banyak cendekiawan Muslim Cina. Cendekiawan Muslim ini menginisiasi pembentukan berbagai organisasi Islam yang dapat membantu memenuhi kebutuhan etnis Muslim Cina dan menyatukan mereka yang terkelompok kedalam etnis-etnis yang berbeda.3 Organisasi-organisasi tersebut diantaranya adalah organisasi kebudayaan Islam, organisasi akademik Islam, organisasi pendidikan Islam, bahkan organisasi pemuda Islam. Sejalan dengan itu, umat Muslim Cina mulai menyadari hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan walaupun hidup dibawah sebuah pemerintahan komunis. Pemerintah mendapatkan tekanan dari berbagai kelompok masyarakat Muslim agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan mereka. Namun, banyak kebijakan pemerintah tidak jarang justru mendiskreditkan mereka sehingga berujung pada gelombang protes dan kerusuhan, yang bahkan dalam beberapa kasus dianggap sebagai upaya separatisme. 4Terlepas dari itu, seiring dengan perkembangan waktu, masyarakat Muslim mulai melakukan berbagai upaya akulturasi dengan budaya tradisional Cina dan nilai-nilai Konfusianisme. Perkembangan permasalahan dan kepentingan umat Muslim Cina yang semakin beragam memunculkan keinginan dari para pemuka islam seperti Bao’ershan Shaxidi, Liu Geping, dan lain-lain secara sukarela untuk mendirikan sebuah asosiasi yang berlandaskan nilai-nilai sosial namun tidak hanya fokus pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan atau kebudayaan saja. Mereka ingin asosiasi itu dapat mencakup semua aspek kehidupan umat, mendampingi umat dalam proses adaptasi dengan kebudayaan Cina serta mempromosikan nilai-nilai kesatuan tidak hanya antaretnis Muslim saja,tetapi juga antara etnis Muslim dengan etnis non-Muslim. Pada tanggal 11 Mei 1953 didirikanlah the Islamic Association of China,organisasi Islam pertama yang dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan umat Muslim Cina.5Memahami bahwa perkembangan umat Muslim Cina memang sangatlah pesat, pemerintah memberikan izin atas berdirinya IAC guna mengakomodir kepentingan mereka. IAC juga berperan sebagai sebuah asosiasi keagamaan yang ‘netral’ ketika umat muslim Cina terlibat konflik. Tindakan yang diambil oleh IAC pada satu sisi tetap merujuk 3
M. Soujiang & Y. Jia, Islam in China, edisi Bahasa Inggris diterjemahkan oleh Min Chang, China Intercontinental Press, Beijing, 2004, p. 120. 4 A. Millward & N. Tursun, ‘Political History and Strategies of Control, 1884-1978,’ dalam S.F. Starr (ed.), Xinjiang: China’s Muslim Borderland, M.E. Sharpe, New York, 2004, p. 71. 5 M. Soujiang &Y. Jia, pp. 158-159.
3
pada ajaran agama Islam dan disisi lain tidak bertentangan dengan konstitusi Cina. Contohnya ketika pada bulan Juli 2009 terjadi konflik kekerasan di Daerah Otonom Xinjiang yang melibatkan kelompok etnis Uighur dan etnis Han. Penyebabnya karena suku Uighur menolak pelarangan-pelarangan dari pemerintah Cina di Xinjiang dan terdapatnya perbedaan perlakuan terhadap suku Uighur dan suku Han.6 Peristiwa ini kemudian kembali melibatkan etnis Uighur kedalam isu upaya memisahkan diri dari kesatuan negara Cina. Presiden IAC Chen Guangyuan mengecam terjadinya kerusuhan tersebut dengan mengatakan bahwa kerusuhan ini bertolak belakang dengan ajaran Islam yang mencintai perdamaian serta mengatakan bahwa kerusuhan tersebut tidak akan bisa merusak kesatuan dan persatuan etnis Cina yang telah dibangun oleh pemerintah Cina selama bertahun-tahun, termasuk melalui pemenuhan hak dan peningkatan taraf hidup umat Muslim Cina.7 Kasus Xinjiang membawa umat Muslim kembali ke dalam isu sensitif tentang separatisme. Asas persatuan dan kesatuan Cina yang dipegang teguh oleh PKC menjadi isu yang cukup sensitif ketika bersinggungan dengan isu agama. Bagaimanapun, agama merupakan sesuatu yang fundamental dan cenderung akan memberikan warna perbedaan bagi setiap penduduk di dalam masyarakat. Keteguhan PKC dalam hal ini, diiringi dengan konsistensinya akan ajaran komunisme, membuat sering terjadi benturan kepentingan antara pemerintah dengan kelompok-kelompok etnis minoritas di Cina. Perbedaan sudut pandang antara pihak-pihak ini bahkan sering menimbulkan gesekan-gesekan konflik antara minoritas dengan pemerintah dan etnis mayoritas. Dalam konteks inilah IAC menjadi penting. Pada perkembangannya kemudian, IAC memiliki posisi yang cukup unik di Cina. IAC adalah sebuah kelompok yang memiliki keyakinan cenderung berbeda dengan penguasa, akan tetapi memiliki cita-cita untuk turut mewujudkan integrasi nasional melalui etis minoritas muslim. B. Pertanyaan penelitian dan kerangka berpikir The Islamic Association of China didirikan sebagai lembaga yang berperan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan kaum Muslim Cina. Dari sini penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian: (1) Mengapa pembentukan IAC diijinkan oleh pemerintah Cina, dan (2) Apakah peran dan strategi yang diterapkan oleh IAC dalam rangka mengakomodasi 6
‘Pembantaian Muslim di Cina Sepanjang Sejarah’,Voa News (online), 19 September 2012, diakses pada 20 Oktober 2012. 7 ‘Religious Leader: Xinjiang Riot ‘Against Islamic Doctrine’’,China.ORG.CN (online), 7 July 2009, , diakses pada 16 Juli 2013.
4
kepentingan kaum minoritas Muslim di negara komunis Cina tanpa bertentangan dengan nilai-nilai persatuan Cina? Untuk menjawab pertanyaan ini penulis akan menggunakan kerangka berpikir teori integrasi nasional yang dikemukakan oleh Anthony Birch untuk menjawab alasan berdirinya IAC serta dilegalkannya aktivitas IAC oleh pemerintah. Sementara itu, untuk menjelaskan apa itu IAC dan strategi yang dilakukannya, penulis akan menggunakandefinisi mengenai kelompok sukarela serta teori Pilihan rasional institusi. Disamping itu, penulis juga akan menggunakan kebijakan PKC mengenai keagamaan di Cina melalui Dokumen Resmi No. 19 yang dikeluarkan oleh PKC. Integrasi nasional Integrasi nasional merupakan sebuah masalah yang dihadapi hampir semua negara di dunia. Dewasa ini hampir semua negara terdiri dari berbagai kelompok-kelompok kecil yang hidup berdampingan di bawah satu kekuasaan. Setiap kelompok kecil tersebut memiliki kepentingan, tradisi dan pandangan yang seringkali berbeda satu sama lain sehingga sering menyulitkan pemerintah untuk menyatukan mereka ke dalam nasionalisme yang sama. Padahal, pemerintah berdaulat seperti halnya pemerintah Cina mengedepankan nilai-nilai persatuan dan nasionalisme dari semua elemen masyarakat untuk memajukan pembangunan nasional. Demi mewujudkan nasionalisme, muncullah suatu upaya yang disebut sebagai integrasi nasional. Menurut Anthony Birch: Integrasi nasional merupakan sebuah proses penyatuan komunitas-komunitas yang memiliki identitas berbeda menjadi satu komunitas besar melalui berbagai perkembangan ekonomi, sosial, dan politik pada tingkat nasional. Integrasi nasional dapat dikatakan sebagai sebuah doktrin demi mencapai nasionalisme yang dilakukan oleh pemerintahan yang berdaulat kepada kelompok-kelompok masyarakat di negaranya.8
Birch mengungkapkan bahwa terdapat dua tipe proses integrasi kelompok minoritas, yaitu melalui mobilitas sosial serta melalui state-building dan nation-building. Dalam kasus integrasi nasional Cina dapat dilihat bahwa upaya integrasi kelompok minoritas di Cina direncanakan oleh pemerintah. Hal ini terlihat jelas dari berbagai upaya pemerintahan Cina sejak masa kekaisaran hingga republik dalam mempertahankan kesatuan negara melalui kesatuan dan penyatuan seluruh etnis di Cina secara terencana. Sebagai salah satu contoh adalah kebijakan migrasi etnis mayoritas Han ke wilayah Xinjiang yang dihuni oleh
8
A.H. Birch, Nationalism and National Integration, Unwin Hyman, London, 1989, p. 8.
5
masyarakat Muslim yang menjadi minoritas di Cina.9 Namun, Cina juga menjalankan integrasi melalui state-building dan nation-building. State-building melibatkan pembangunan institusi formal yang membuat kehidupan kolektif dalam sebuah negara menjadi memungkinkan. Ini juga disebut sebagai penetrasi administratif yang termasuk di dalamnya pendirian institusi dan alat-alat negara untuk mengimplementasikan hukum, menarik pajak, dan lain-lain. Sementara itu, nation-building yang terdiri dari berbagai kebijakan pemerintah dimaksudkan untuk mengubah perilaku dan loyalitas warga negara. Nation-building membangun instiutsi-institusi nasional dan berbagai usaha untuk menempatkan loyalitas nasional di atas loyalitas lokal dan kelompok. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk mempercepat mobilisasi sosial, membentuk simbol-simbol nasional, mendirikan institusi-institusi perwakilan politik nasional, menyusun sistem edukasi yang membentuk nilai-nilai identitas nasional dan patriotisme, serta merumuskan kebanggaan nasional.10Pemerintah Cina telah berusaha mewujudkan state building dan nation building melalui berbagai cara yang disebutkan oleh Birch di atas. Pemerintah percaya bahwa nilai-nilai patriotisme harus dijunjung tinggi oleh setiap elemen masyarakat, termasuk organisasi-organisasi keagamaan di Cina. Legalitas atas pendirian IAC dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dari nationbuilding yang diupayakan pemerintah Cina. IAC dapat menjadi sebuah asosiasi yang memenuhi kebutuhan dan tuntutan kelompok-kelompok etnis Muslim di Cina yang rentan akan upaya separatisme ketika merasa kebutuhan mereka tidak dapat terpenuhi. Namun, IAC juga diharapkan dapat mempertahankan nilai-nilai patriotisme sebagai sebuah asosiasi resmi yang diakui di Cina. Sebagai asosiasi keagamaan IAC dapat membantu mewujudkan integrasi nasional melalui kepuasan umat muslim Cina atas hak-hak mereka yang telah terpenuhi. Kelompok Sukarela dan Rational Choice Institusionalism Theory Islamic Association of China dapat dikategorikan sebagai kelompok sukarela dalam sebuah sistem masyarakat. Karena pendirian IAC merupakan ide langsung dari kelompokkelompok tertentu dimasyarakat yang merasa dibutuhkannya sebuah asosiasi keagamaan di 9
F. Ansari, The Plight of the Uighurs: China’s Muslim suffering as much as Tibetans (online), 5 August 2008, , diakses pada 16 Juli 2013. 10 Birch, pp. 8-9.
6
Cina. Aktivitas IAC yang tidak berkaitan dengan laba dan justru membawa isu-isu sosial sesuai dengan definisi kelompok sukarela yang dicetuskan oleh Lorentsen dan Sella (2000) yaitu: Kelompok sukarela memiliki arti yang lebih sempit dari pada asosiasi nirlaba karena karakter khusus yang membedakan organisasi ini adalah terletak pada tujuan sosial mereka seperti kemanusiaa, kesukarelaan, kebaikan bersama, solidaritas dan komunitas. Secara tradisional partai politik, asosiasi ekonomi dan bisnis tidak termasuk kedalam organisasi sukarela. Yang tertinggal adalah asosiasi yang ideal sebagai pembawa semangat-semangat ideal kemanusiaan, tindakan-tindakan sukarela, perhatian pada kebaikan bersama, semangat solidaritas dan komunitas.11
Kemunculan sebuah kelompok sukarela berkaitan dengan gerakan sosial yang terjadi karena adanya ketidakpuasan kelompok masyarakat tertentu pada pemerintah yang berbasis pada nilai-nilai moral, politik sosial dan agama. 12Kemelut pelanggaran hak asasi manusia serta pengekangan atas kebebasan menjalankan aktivitas tertentu melahirkan mobilitas umum untuk membentuk suatu organisasi tidak formal dimasyarakat. Seperti yang terjadi pada masa-masa sebelum pembentukan IAC tepatnya diakhir masa Dinasti Ming hingga awal Pemerintahan Republik. Pemuka-pemuka agama Islam membentuk kelompok-kelompok yang bergerak dalam bidang tertentu untuk membantu pemenuhan kebutuhan etnis muslim seperti dalam bidang pendidikan keagamaan, atau kebudayaan. 13Seiring dengan perubahan sistem pemerintahan dan masyarakat kelompok-kelompok sukarela ini pun mengambil bentuk sendiri didalam masyarakat seperti NGO (Non Governmental Organization) ataupun organisasi sosial tertentu seperti keagamaan dan etnis. Dalam hal ini IAC mengambil bentuk sebagai asosiasi. Semangat ideal kemanusiaan dan sukarela yang diterapkan oleh IAC terwujud dalam bentuk ideologi yang sekaligus menjadi the way of life yang dianut oleh kelompok. Ideologi diasosiasikan dengan kolektivitas yang dibentuk sebagai tujuan dan refleksi posisi sebuah kelompok sosial di masyarakat.14 Bagi IAC, ideologi yang dipegang teguh adalah ideologi Islam. Gerakan sosial yang dilakukan oleh IAC mengakomodir nilai-nilai Islam yang sesuai dengan tujuan dari organisasi, yaituuntuk mengimplementasikan kebebasan beragama bagi masyarakat dalam nilai-nilai perdamaian yang diyakini oleh Islam. Dengan demikian, strategi 11
N.I Kurniawan, Globalisasi dan Negara Kesejahteraan; Perspektif Institusionalisme, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2009, pp. 86-87. 12 N.I Kurniawan, p. 87 13 M. Soujiang & Y. Jia, p. 118 14 Wilson, pp. 94-95.
7
yang diterapkan oleh IAC dalam mengakomodasi kepentingan umat Muslim di Cina akan sesuai dengan ideologi tersebut. Namun perubahan fundamental yang terjadi di Cina dari kekaisaran menjadi republik dengan sistem pemerintahan terpusat kepada Partai Komunis Cina pada 1 Oktober 1949 mengharuskan IAC pada masa awal pembentukannya untuk bertindak rasional dalam rangka mempertahankan eksistensinya. Menurut para penganut Pilihan rasional institusi institusi dalam sistem sebuah negara hadir untuk menata interaksi-interaksi aktor dengan cara mempengaruhi jangkauan (apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan) dan tentu saja hal ini akan juga sangat berkaitan dengan nilai-nilai kelompok yang dianut.15 Sehingga ketika kelompok tersebut akan merumuskan aktivitasnya mereka akan mengikuti logika Konsekuensi yaitu, “Untuk bertindak dengan berdasarkan logika konsekuensi atau tindakan antisipatoris terdapat beberapa langkah yang akan dipertimbangkan oleh aktor, Alternatif apa yang saya miliki, nilai-nila apa yang saya percayai, konsekuensi apa yang akan dihasilkan dari alternatif yang saya miliki terhadap nilai-nilai yang saya yakini serta alternatif mana yang memiliki dampak terbaik seperti yang saya harapkan.”16
Rasionalitas yang diterapkan oleh IAC dan kaitannya dengan logika konsekuensi dapat merujuk kepada Pasal 7 Dokumen no 19 yang dikeluarkan oleh Partai Komunis Cinasebagai sebuah partai penguasa di Cina mengenai Organisasi Keagamaan, yaitu Organisasi keagamaan adalah untuk membantu Partai dan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan kebebasan beragama, untuk membantu massa yang luas dari para penganut agama dan orang-orang dalam lingkaran agama untuk terus meningkatkan kesadaran patriotik dan sosialis, untuk mewakili hak dan kepentingan kalangan agama, untuk mengatur kegiatan keagamaan yang normal, dan untuk mengelola urusan agama dengan baik. Semua organisasi keagamaan patriotik harus mengikuti Partai dan kepemimpinan pemerintah. Partai dan kader pemerintah pada gilirannya harus dapat mendukung dan membantu organisasi keagamaan untuk memecahkan masalah mereka sendiri … Hanya dengan cara ini kita dapat sepenuhnya mengembangkan karakteristik positif dari organisasi-organisasi dan memungkinkan mereka untuk memainkan peran yang tepat dan memungkinkan mereka, dalam batas-batas konstitusional dan hukum, untuk secara sukarela melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Dengan demikian mereka bisa benar-benar menjadi kelompok-kelompok agama dengan pengaruh positif, dan dapat bertindak sebagai jembatan untuk Partai dan
15
N.I Kurniawan, p. 18 J. March & J.P. Olsen, :The Logical of Appropriateness” Arena, 2004. p. 5.
16
8
mensukseskan pekerjaan pemerintah, menyatukan masyarakat dan mendidik orang-orang dalam lingkaran keagamaan.17
Berdasarkan pernyataan dari dokumen ini bisa dilihat bahwa IAC memang sebaiknya menjadi sebuah asosiasi yang dapat berintegrasi dengan nila-nilai yang diyakini oleh pemerintah PKC tanpa merusak ideologi asosiasi, sesuai dengan teori pilihan rasional institusi. Karena dari pernyataan dalam dokumen ini dapat dilihat bagaimana sekalipun PKC cenderung tidak percaya atas agama, namun tetap menghargai eksistensi agama dan organisasi keagamaan sebagai bagian dari peradaban umat manusia. Tidak ada larangan secara jelas dari PKC akan aktivitas keagamaan di Cina, bahkan pembentukan dan aktivitas organisasi-organisasi keagamaan dihormati dan didukung namun yang perlu digarisbawahi adalah setiap aktivitas tersebut tidak boleh mengancam nilai-nilai persatuan Cina dan kebijakan partai.Disisi lain pandangan ini menjadi dasar bahwa IAC sebagai sebuah asosiasi keagamaan harus melakukan berbagai penyesuaian dalam gerakannya untuk mengakomodasi kepentingan etnis Muslim Cina. Penyesuaian-penyesuaian ini tampak dalam strategi yang dijalankan IAC dan menjadi kunci bagi keberadaannya hingga saat ini. Meskipun pada praktiknya IAC akan mengalami berbagai hambatan, tetapi sebagai sebuah asosiasi resmi ia diharapkan dapat menjadi aktor kunci dalam mempertahankan eksistensi Islam dan umatnya di Cina. Kesuksesan IAC dalam melakukan penyesuaian dengan sistem pemerintahan Cina dalam mengakomodasi kepentingan etnis muslim di Cina baik dalam aktivitasnya maupun dalam butir-butir tujuan asosiasinya adalah landasan awal pengijinan PKC atas pendirian dan kegiatan IAC. C. Argumen Utama Dengan berpijak pada kerangka berpikir yang digunakan, penulis mengajukan dua argumen utama. Pertama, PKC mengizinkan pembentukan dan aktivitas IAC karena ia berkepentingan untuk mempertahankan legitimasi dan mewujudkan integrasi nasional di Cina yang dapat terwujud melalui aktivitas IAC yang sejalan dengan cita-cita tersebut.Kedua, sebagai sebuah asosiasi Islam resmi di Cina, IAC akan menjalankan perannya untuk mengakomodasi kepentingan minoritas muslim Cina di berbagai aspek kehidupan seperti keagamaan, kebudayaan, pendidikan bahkan taktik yang digunakan oleh
17
Purdue University, People’s Republic of China - Documents on Religion in China; Document 19 (daring),, diakses pada 27 Januari 2013.
9
IAC akan berlandaskan pada pertimbangan rasionalisme institusi sehingga berusaha untuk menghindarkan minoritas Muslim Cina terlibat dalam konflik. Kegiatan IAC dalam memenuhi kebutuhan umat Muslim Cina bertujuan agar etnis Muslim Cina merasa bahwa hak-hak mereka sebagai kaum minoritas tidak didiskriminasi dan terpenuhi secara optimal. Strategi yang diterapkan IAC dalam mengakomodir kepentingan umat muslim Cina adalah dengan memberikan dukungan penuh dan memfasilitasi kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh etnis minoritas Muslim Cina di bawah perlindungan hukum dari pemerintah Cina sesuai dengan isi Konstitusi 1982. Dalam setiap aktivitasnya IAC jugaakan menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan Cina dan mempromosikan kesatuan etnis minoritas Muslim yang patriotik dan Islamis. IAC menyebarkan ajaran Islam sekaligus mendidik etnis minoritas Muslim Cina akan nilai-nilai nasionalisme seusai dengan deologi organisasi yang diusung oleh IAC sebagai sebuah gerakan sosial. Secara otomatis hal ini menjadikan IAC menentang segala bentuk gerakan separatisme dan kekerasan yang dilakukan oleh etnis minoritas Muslim di Cina. Penerapan strategi ini didapatkan melalui pertimbangan rasionalitas kelompok. Karena separatisme merupakan hal yang sangat dilarang oleh PKC dan berkali-kali disebutkan dalam perundang-undangan negara. Hal ini berkaitan dengan tujuan agar IAC mendapatkan respon positif dari pemerintah Cina karena dianggap menjalankan fungsi organisasi patriotik keagamaan di Cina yang sesuai dengan konstitusi dan juga fungsi organisasi dimasyarakat Cina. Respon positif ini sangat dibutuhkan oleh IAC untuk mempertahankan keberlangsungan asosiasi serta perkembangan Islam di Cina. D. Organisasi penulisan Skripsi ini terdiri dari empat bab. Setelah Bab Pendahuluanyang terdiri dari Latar belakang permasalahan, Rumusan masalah yang ingin dijawab melalui skripsi ini dan kerangka berpikir yang digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah, Argumentasi Utama penulis serta organisasi penulisan skripsi ini. Bab Kedua akan memberikan gambaran mengenai kondisi umat Islam di Cina dan proses pembentukan the Islamic Association of China.Deskripsi yang diberikan di bab ini penting untuk memahami bagaimana komunisme Cina ternyata memberi tempat kepada agama dan organisasi keagamaan. Dalam konteks ini IAC bisa menjadi representasi dari kondisi tersebut, yang besar dampaknya bagi relatif stabilnya sistem sosial politik Cina
10
dewasa ini. Dalam bab ini jugalah akan dianalisis alasan Beijing memberikan ijin bagi pembentukan IAC dan perkembangan aktivitasnya kemudian. Bab Ketiga akan membahas mengenai peran IAC dalam memenuhi hak-hak umat Muslim Cina. Pada bab ini akan dikaji bagaimana IAC berperan dalam berbagai aspek kehidupan umat Muslim Cina seperti keagamaan, kebudayaan dan pendidikan. Juga, tidak ketinggalan peran IAC dalam mengatasi konflik bernuansa keagamaan yang melibatkan umat Muslim Cina. Pembahasan ini bertujuan untuk memaparkan sejauh mana IAC telah berfungsi dalam pemenuhan hak-hak kaum minoritas Muslim Cina serta hambatan yang dihadapinya, khususnya ketika berhadapan dengan rezim komunis dan kepentingan kelompok mayoritas. Secara lebih terinci, bab ini akan memaparkan strategi-strategi yang dijalankan IAC untuk menjalankan perannya tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa IAC dapat bertahan sebagai sebuah organisasi keagamaan yang patriotik. Skripsi ini akan ditutup dengan Bab Keempat, yang berisi ringkasan hasil penelitian dan inferens yang bisa ditarik dari temuan penelitian.
11
