BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dalam hal ini salah satu indikator pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dengan : a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (vide pasal 3 UU No. 26/2007) Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka kabupaten/kota pada prinsipnya berhak menentukan jenis dan mutu pelayanan umum yang harus disediakan berdasarkan kewenangannya. Akan tetapi dalam rangka Negara Kesatuan, Pemerintah berkewajiban menjamin agar pelayanan umum yang sangat mendasar dalam bidang-bidang pemerintah tertentu dapat menjangkau masyarakat secara merata. Berdasarkan kewajiban tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. B. DASAR HUKUM a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/Kota f. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang; g. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran 1 Laporan Semester I _ SPM Bidang Penataan Ruang Tahun 2013
h. i. j. k. l.
Masyarakat dalam Penataan Ruang Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan dan Gedung; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
C. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur yang secara simultan diharapkan akan semakin mendekatkan kondisi Kabupaten Luwu Timur kepada visi pembangunan yang dirumuskan pada RPJPD Kabupaten Luwu Timur 2005-2025, yaitu “Kabupaten Luwu Timur Yang Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan Dengan Berlandaskan Nilai Budaya dan Agama”, melalui penyelesaian pencapaian dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2011-2015 yaitu “Keberlanjutan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik Menuju Kabupaten Agroindustri pada Tahun 2015”. Salah satu sasaran umum yang akan dicapai dengan mewujudkan sistem perencanaan dalam RPJMD 2011-2015 adalah peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang berdasarkan daya dukung lingkungan. Berdasar pada upaya pencapaian itu, maka dirumuskanlah tujuan penyusunan RTRW Kabupaten Luwu Timur yaitu “Mewujudkan Sistem Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur yang Berkualitas, Serasi dan Optimal dengan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Menuju Kabupaten Agroindustri”. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, maka disusunlah kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi: a. pengembangan infrastruktur yang mempercepat perkembangan sektor-sektor unggulan; b. pelestarian lingkungan dengan menetapkan adanya kawasan lindung sebagai pengendali terhadap kelestarian ekosistem kawasan budi daya di sekitarnya dalam lingkup regional; c. pengembangan kawasan lindung yang berfungsi lindung; d. pengembangan kawasan budi daya diarahkan pada kegiatan budi daya secara optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lahannya; e. pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan; 2 Laporan Semester I _ SPM Bidang Penataan Ruang Tahun 2013
f. pengembangan sistem perhubungan dengan menciptakan sistem jaringan, sistem pergerakan, sistem kegiatan dan sistem kelembagaan dalam suatu kerangka sistem dinamis transportasi makro dan mikro secara optimal; g. pengembangan kawasan pesisir dan laut diarahkan untuk meningkatkan kegiatan budi daya perikanan, pariwisata, industri kapal rakyat dan jasa pelabuhan, melalui pendekatan ekologis, ekonomis dan sosial; h. pengembangan kawasan strategis diarahkan sebagai entry point yang berdampak terhadap peningkatan peran ekonomi, sosial dan politik terhadap wilayah/kawasan sekitarnya. i.
peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
j.
pengembangan kawasan sentra agroindustri berdasarkan potensi komoditi unggulan dan karakteristik wilayah.
D. ARAH KEBIJAKAN Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat beberapa rencana program guna mendukung pencapaian program prioritas pembangunan di bidang penataan ruang, yaitu: a. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, meliputi kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur. b. Program Perencanaan Tata Ruang, meliputi kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan. c. Program Pemanfaatan Ruang, meliputi kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang. d. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
3 Laporan Semester I _ SPM Bidang Penataan Ruang Tahun 2013
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PENATAAN RUANG
BAB II A. INFORMASI PENATAAN RUANG
Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital. Informasi Berupa Peta Analog adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, da n tanpa dipungut biaya. Informasi mengenai keberadaan Peta Analog disebarluaskan melalui berita di media massa. Sedangkan, Informasi Berupa Peta Digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang didigitasi, yang dapat dengan mudah diakses pada jam kerja dan tanpa dipungut biaya.
JENIS PELAYANAN DASAR Penataan Ruang
Informasi Penataan Ruang
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
WAKTU PENCAPAIAN
KETERANGAN Dinas Tata Ruang dan Permukiman
INDIKATOR
NILAI
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
100%
2013 (Kabupaten)
9,09%
2013 (Kecamatan)
0%
2013 (Desa/Kelurahan)
B. PERLIBATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN RTR “Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang”. Konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang adalah bentuk pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagai bentuk participatory planning, yang memenuhi syarat inklusif dan mampu menjaring aspirasi masyarakat.
4 Laporan Semester I _ SPM Bidang Penataan Ruang Tahun 2013
JENIS PELAYANAN DASAR Penataan Ruang
Pelibatan Peran Masyara kat Dalam Proses Penyusu nan RTR
STANDAR PELAYANAN MINIMUM INDIKATOR NILAI Terlaksananya 100% penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.
WAKTU PENCAPAIAN
KETERANG AN
2013
Bappeda/ Dinas Tata Ruang dan Permukiman
C. IZIN PEMANFAATAN RUANG “Terlayaninya Masyarakat Dalam Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peraturan Daerah Tentang RTR Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya”. Setiap Kabupaten/Kota diharapkan telah memiliki Perda RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya yang dilengkapi dengan peta, dan untuk kemudian dapat dijadikan dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang. JENIS PELAYANAN DASAR Penataan Ruang
Izin Pemanfa atan Ruang
STANDAR PELAYANAN MINIMUM INDIKATOR NILAI Terlayaninya 100% masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya
WAKTU PENCAPAIAN
KETERANGAN
2013
Dinas Tata Ruang dan Permukim an dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
D. PELAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN TATA RUANG “Terlaksananya
Tindakan
Awal
terhadap
5 Laporan Semester I _ SPM Bidang Penataan Ruang Tahun 2013
Pengaduan
Masyarakat
tentang
Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang, dalam waktu 5 (Lima) Hari Kerja”. Tindakan Awal Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang adalah suatu bentuk pelayanan yang responsif kepada masyarakat terhadap segala bentuk pengaduan atas pelanggaran di bidang penataan ruang, dengan melakukan tindakan awal paling lama 5 (lima) hari. JENIS PELAYANAN DASAR Penataan Pelayanan Ruang Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang
STANDAR PELAYANAN MINIMUM INDIKATOR NILAI Terlaksanakannya 100% tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
WAKTU PENCAPAIAN
KETERANGAN
2013
Dinas Tata Ruang dan Permukiman
E. PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK “Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan”. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam SPM ini, ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai tahun 2030. JENIS PELAYANAN DASAR Penataan Penyediaan Ruang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
STANDAR PELAYANAN MINIMUM INDIKATOR NILAI Tersedianya luasan 100% RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.
6 Laporan Semester I _ SPM Bidang Penataan Ruang Tahun 2013
WAKTU PENCAPAIAN
KETERANGAN
2013
Dinas Tata Ruang dan Permukiman
BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan-kegiatan telah disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2013 yang melalui pertimbangan dan analisis kebutuhan berdasarkan hasil musrenbang dengan mempertimbangkan anggaran yang dialokasikan, maka beberapa kegiatan akhirnya dipadukan dan dioptimalkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan penataan ruang sebagaimana tersaji dalam tabel berikut: NO a
1
b 2 c
URAIAN
LOKASI
RINCIAN PENGHITUNGAN Volume Satuan Harga (Rp)
JUMLAH (RP)
Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Kota Malili, Zoning Regulation dan Dokumen Ranperda RRTR Kawasan Kec. Malili
Kec. Malili
1
Kegiatan
Kab. Luwu Timur
22
buah
1 1
578.852.000
578.852.000
2.000.000
44.000.000
Kegiatan
106.015.000
106.015.000
Kegiatan
317.367.000
317.367.000
Program Pemanfaatan Ruang Pembuatan peta analog rencana tata ruang wilayah Kab. Luwu Timur
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3 4
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Jumlah
7 Laporan Semester I _ SPM Bidang Penataan Ruang Tahun 2013
1.046.230.000
BAB IV
PENUTUP
Penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penataan Ruang di daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan, memprioritaskan dan menjamin pendanaan pelaksanaan SPM Bidang Penataan Ruang di Kabupaten Luwu Timur. Berbagai peraturan, termasuk petunjuk pelaksanaan maupun teknis dan instrumen masih perlu dilengkapi untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penataan Ruang. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menindaklanjuti penerapan SPM kedalam dokumen perencanaan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2015 serta dokumen perencanaan lainnya sehingga diharapkan agar jenis pelayanan dasar SPM Bidang Penataan Ruang dijadikan sebagai suatu target yang terukur dan wajib dimuat dalam Dokumen Perencanaan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Luwu Timur. Sangat disadari bahwa masih terdapat beberapa jenis pelayanan dasar bidang penataan ruang yang belum tercantum dalam Dokumen Perencanaan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Luwu Timur sehingga pencapaian target indikator SPM dimaksud nantinya akan dilakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Malili,
Juli 2013
Kepala Dinas,
Drs. ASKAR, M.Si. Pangkat : Pembina Tk. I NIP. 19681027 199009 1 003
8 Laporan Semester I _ SPM Bidang Penataan Ruang Tahun 2013
