BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bahwa Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan amanah tersebut, Pemerintah

mengusahakan

Sistem

Pendidikan Nasional sebagai upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kerangka otonomi daerah, pemenuhan amanah konstitusi dimaksudkan membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan mengemban amanah mewujudkan layanan pendidikan bermutu bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri. Dalam kerangka itu, pembangunan pendidikan Kabupaten Wonogiri dilaksanakan secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan pendidikan nasional dan propinsi Jawa Tengah. Dalam jangka menengah, pembangunan pendidikan di Kabupaten Wonogiri tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2015.

RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

1

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Wonogiri merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 serta memperhatikan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yang merupakan penjabaran Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014. Berdasarkan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010-2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional. Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut selanjutnya perlu disesuaikan dengan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 serta RPJMD Kabupaten Wonogiri 2011-2015 serta perkembangan kondisi yang akan datang. RPJMD tahun 2011-2015 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di Kabupaten Wonogiri di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2011-2015.

1. Landasan Filosofis Pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasioanal menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut :


2

a.

Norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial;

b. Norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); c.

Norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

d. Nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

2. Paradigma Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan sebagai berikut: a.

Pemberdayaan Manusia Seutuhnya. Memperlakukan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk Tuhan).

b.

Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik. Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multi makna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, non formal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidkan (multi entry-multi exit system).


3

c.

Pendidikan Untuk Semua. Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh

karena

itu,

program

pendidikan

untuk

semua

yang

inklusif

diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial. Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan non formal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan khusus lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender. d.

Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B). Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (berkelanjutan intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berfikir tentang berkelanjutan planet bumi dan berkelanjutan keseluruhan alam semesta. Pendidikan harus menumbuhkan

pemahaman

tentang

pentingnya

berkelanjutan

dan

keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggungjawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman intervensi terhadap lingkungan, yang baik dan yang buruk, termasuk pembangunan.


4

B. Landasan Hukum Landasan Renstra Dinas pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 1. Landasan Idiil : Pancasila 2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 3. Landasan Operasional Fungsional : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional e. Undang-Undang

Republik

Indonesia

No.

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara g. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional h. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah i.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

j.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

k. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 l.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan


5

o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah. q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan s. Renstra Kemendiknas tahun 2010-2014. t. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 u. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 15 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 v. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pilar strategis landasan filosofis pendidikan di Kabupaten Wonogiri mengacu pada Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Sisdiknas, yaitu sebagai berikut : 1.

Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia,

2.

Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi,

3.

Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis,

4.

Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi Pendidik yang Memberdayakan,

5.

Peningkatan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

6.

Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik,

7.

Pembiayaan Pendidikan Sesuai dengan Prinsip Pemerataan dan Berkeadilan,

8.

Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan Merata,

9.

Pelaksanaan Wajib Belajar,

10. Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan, 11. Pemberdayaan Peran Masyarakat, 12. Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat, dan 13. Pelaksanaan Pengawasan dalam Sistem Pendidikan Nasional. RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

6

C. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogori 2011-2015 ini dimaksudkan sebagai pedoman Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan selama tahun 2011–2015. Renstra ini juga sebagai pedoman Bupati dalam mengevaluasi laporan akuntabilitas kenerja Dinas Pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran maupun evaluasi laporan pelaksanaan tugas pada akhir masa lima tahun kedepan. Tujuan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogori tahun 2011-2015 adalah : 1.

Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogori,

2.

Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bidang pendidikan Kabupaten Wonogori,

3.

Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogori,

4.

Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Wonogori,

5.

Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogori.

D. Hubungan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 20112015 ini disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada regulasi dan dokumen perencanaan strategis pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu (1) Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, (2) Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 dan disesuaikan pula dengan dokumen perencanaan pembangunan, yaitu: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan (3) RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015


7

Pada aspek regulasi, Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 ini memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 beserta peraturan pelaksanaannya. Di samping itu, secara substansi Renstra ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen beserta peraturan pelaksanaannya. Pada kerangka ini, sebagai dokumen perencanaan strategis, Renstra ini memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, kandungan yang termuat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan propinsi Jawa Tengah juga diperhatikan sebagai bahan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2015. RPJMD Kabupaten Wonogiri tersebut, disusun dengan berpedomanan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025. Pada tahap selanjutnya, RPJMD ini dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri yang dalam penyusunannya juga mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Tengah. Dokumen RPJMD inilah yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Renstra SKPD di Kabupaten Wonogiri. Disamping berpedomanan pada RPJMD, Renstra PSKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri ini juga memperhatikan Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah. Renstra Pendidikan Kabupaten Wonogiri ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD setiap tahunnya yang merupakan penjabaran dari target kinerja pembangunan pendidikan. Dokumen Rencana Kerja SKPD selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya menjadi bahan dalam pembahasan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD). Setelah dokumen RKA dibahas dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, bahan tersebut akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

8

E. Kerangka Pikir dan Sistematika Penulisan 1. Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 ini diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik, baik lingkungan internal maupun eksternal. Perumusan visi, misi, tujuan, strategi dan arah kebijakan serta program-program pendidikan, dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis lingkungan strategik dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015. Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Renstra Pendidikan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

ANALISIS KONDISI YANG LALU DAN SAAT INI (Masalah & tantangan yang dihadapi, serta capaian 5 tahun yang lalu)

RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015

RENSTRA Dinas Pendidikan Prop. Jawa Tengah Tahun 2008-2013

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIK

ANALISIS KONDISI YANG DIHARAPKAN

(Analisis faktor internal dan eksternal)

(Tujuan & sasaran yang akan dicapai 5 tahun ke depan)

STRATEGI, dan ARAH KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN Kab. Wonogiri

PROGRAM PENDIDIKAN

Indikator Kinerja

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri 2011-2015


9

2. Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pendidikan kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

BAB

I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B.

Landasan Hukum

C.

Maksud dan Tujuan

D. Hubungan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya E. BAB

II

Kerangka Pikir dan Sistematika Penulisan

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN A. Struktur Organisasi B. Tugas, danFungsi C. Sumber Daya Dinas Pendidikan

BAB

III

KINERJA DINAS PENDIDIKAN A. Kinerja Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri 2006-2011 B. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pendidikan

BAB

IV

ISU STRATEGIS PENDIDIKAN A. Kondisi Umum Kabupaten Wonogiri 1.

Kondisi Geografis dan Administrasi

2.

Kondisi Sosial Budaya

B. Telaah Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 C. Isu-Isu Strategis Pendidikan BAB V

VISI, DAN MISI DINAS PENDIDIKAN A.

Visi dan Misi Dinas Pendidikan 1.

Visi Dinas Pendidikan

2.

Misi Dinas Pendidikan

3.

Tata Nilai


10

B.

Tujuan dan Sasaran Strategis

C.

Strategi dan Arah Kabijakan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015

BAB

VI

PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PEMBIAYAAN A. Program Pembangunan Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 20112015 B. Indikator Kinerja C. Pembiayaan

BAB VII

PENUTUP A. PROGRAM TRANSISI B. KAIDAH PELAKSANAAN

LAMPIRAN


11

BAB II TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI

A. Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 57 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat membawahkan: a. Sub Bag Perencanaan dan Pelaporan, b. Sub Bag Umum dan Kepegawaian, dan c. Sub Bag Keuangan. 3. Bidang Pendidikan TK/SD, membawahkan : a. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Seksi Sarana dan Prasarana 4. Bidang Pendidikan SMP/SMA, membawahkan : a. Seksi Kurikulum, b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, c. Seksi Sarana dan Prasarana, 5. Bidang Pendidikan SMK, membawahkan : a. Seksi Kurikulum, d. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, b. Seksi Sarana dan Prasarana, 6. Bidang PNFI, membawahkan : a. Seksi Pendidikan Masyarakat, b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, c. Seksi Pendidikan Kesetaraan, 7. UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 8. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 9. Satuan Pendidikan (TK,SD,SMP,SMA,SMK)


12

B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 57 Tahun 2008, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Dinas pendidikan adalah menyelenggarakan melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan. 2. Fungsi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut : a.

Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang pendidikan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan; c.

Pembinaan dan fasilitasi bidang pendidikan;

d. Pelaksanaan tugas di bidang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama), Pendidikan Menegah (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan) dan Pendidikan Non formal dan Informal; e.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;

f.

Pelaksanaan kesekretariatan dinas;

g.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

B. Sumber Daya Dinas Pendidikan Dari aspek Sumber daya Manusia (SDM), Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri terdiri :1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) pejabat Eselon III, dan 67 pejabat Eselon IV yang terdiri 15 (lima belas) Ka Sub Bag dan Kasi, 1 (satu) kepala UPT SKB , dan 25 (dua puluh lima) kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan dan 30 Kasubag TU serta 75 Eselon V. Data Rinci dapat dilihat dalam Tabel II.1. di bawah.


13

Tabel II.1 Jumlah Tenaga Administrasi Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 Menurut Jabatan

2006

Eselon II 1

2007

1

5

2008

1

2009

Tahun

Eselon Eselon III IV 5 46

Eselon V

Staf

Jumlah

0

1.192

1.244

43

0

1.157

1.206

5

45

0

1.257

1.308

1

5

67

71

1.179

1.323

2010

1

5

71

76

1.354

1.507

2011

1

5

73

75

972

1.126

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, 2012

Ditinjau dari pendidikan formal terakhir pegawai pada tahun 2011, sebagian besar pegawai non guru yaitu 73,13 % dari jumlah yang ada atau sebanyak 1.126 pegawai non guru berpendidikan setingkat

SD/SLTP/SLTA. Sedangkan yang

berpendidikan Diploma atau Sarjana muda, Sarjana (S-1) dan Pasca Sarjana (S-2) masing-masing sebesar 4,25 % (63 pegawai SD/SLTP/SLTA), 16,58 % (246 pegawai Diploma/SM/D4/S1) dan 4,04 % (60 pegawai S2). Sementara itu dari guru PNS yang ada apabila dirinci berdasarkan kualifikasi pendidikan maka guru yang memiliki kualifikasi pendidikan setara SLTA/D1/D2/D3 sebesar 29,2 % sedang kualifikasi D4/S1 sebesar 68 % dan S2 sebesar 2,8 %. Secara rinci dapat disampaikan pada tabel II.2 – II.5. sebagai mana tabel di bawah ini.

Tabel II.2 Persentase Kualifikasi/Tingkat Pendidikan Guru Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 No

JENJANG

PERSENTASE KUALIFIKASI PENDIDIKAN SLTA/D1/D2/D3

D4/S1

S2

1

TK

52,5 %

47,5,%

0,0 %

2

SD

48,6 %

49,6 %

1,8 %

3

SMP

10,2 %

86,4 %

3,4 %

4

SMA

3,7 %

88,3 %

7,9 %

5

SMK

17.4 %

80,9 %

1,7 %



14

Dilihat dari jumlah tenaga/pejabat fungsional non guru di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 meliputi pengawas SLTP/SLTA, Pengawas TK/SD, Penilik PLS, Pamong Belajar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan terjadi perubahan baik jumlah maupun komposisinya, seperti terlihat dalam tabel II.3 untuk jumlah personil pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebanyak 102 personil menjadi 257 orang kenaikan ini dikarenakan penambahan jumlah pengawas TK/SD jika dibanding tahun 2006 yang jumlahnya 155 personil. Untuk tahun 2008 dan 2009 jumlahnya mengalami penurunan menjadi 248 personil, pada tahun 2010 mengalami penurunan sebanyak 22 orang dikarenakan penurunan jumlah pengawas TK/SD menjadi 226 personil dan pada tahun 2011 jumlahnya menurun menjadi 223 personil karena terjadi penurunan pengawas SLTP/SLTA. Tabel II.3 Data Potensi Tingkat SDM Aparat SKPD Disdik Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 TINGKAT PENDIDIKAN SD

DATA YANG ADA SEKARANG HONOR / PP- TENAGA PNS CPNS 31 KONTRAK 36 Org. - Org. 5 Org. - org.

SLTP

267 Org.

SLTA

615 Org.

D-2 Teknis

-

IDEAL KEBUTUHAN PEGAWAI 37

Org.

Org.

21

Org.

- org.

387

Org.

Org.

58

Org.

19 org.

1197

Org.

1612 Org.

-

Org.

13

Org.

- org.

1612

Org.

63 Org.

-

Org.

2

Org.

- org.

63

Org.

D-3 Teknis

146 Org.

-

Org.

3

Org.

4 org.

286

Org.

D-3 Sosial

21 Org.

-

Org.

-

Org.

- org.

95

Org.

S-1 Teknis

2 Org.

-

Org.

-

Org.

- org.

4

Org.

S-1 Sosial

89 Org.

-

Org.

9

Org.

6 org

911

Org.

4.711 Org.

-

Org.

-

Org.

- org

10.592

Org.

S-2 Teknis

3 Org.

-

Org.

-

Org.

- org

3

Org.

S-2 Sosial

21 Org.

-

Org.

-

Org.

- org

31

Org.

1 Org.

-

Org.

- org.

- org.

1

Org.

D1

S-1 Pend

S-3 Jumlah =

7.587 Org.

Org.

111

Org.

29 org

15.219

Org.


15

Berdasarkan Tabel III.3 untuk kebutuhan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri tahun 2012 seperti dalam tabel masih terdapat kekurangan untuk jumlah kebutuhan ideal di semua tingkat pendidikan.

Tabel II.4 Jumlah Tenaga/Pejabat Fungsional Non Guru Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011

2006

9

Pengawas TK/SD 86

2007

14

191

2008

12

2009

TAHUN

Pengawas SLTP/SLTA

Penilik PLS 53

Pamong Belajar

Jumlah 7

155

44

8

257

179

47

10

248

15

176

47

10

248

2010

12

151

53

10

226

2011

9

151

53

10

223


Jumlah Guru TK, Guru SD, Guru SMP Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 – 2011 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 jumlah guru TK sebanyak 954, yang terdiri dari guru PNS sebanyak 329 orang dan guru non PNS sebanyak 625 orang. Dibanding tahun 2006, jumlah guru TK tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi 1.232 orang, dengan rincian 204 guru PNS dan 1.028 guru non PNS. Pada tahun 2008 mengalami menjadi 1.303 terdiri dari 386 guru PNS dan 915 guru non PNS. Pada tahun 2009, 2010 dan 2011 mengalami penurunan jika dibanding tahun 2008. Pada tahun 2009 jumlahnya 1.170 dengan rincian 336 guru PNS dan 834 guru non PNS. Pada tahun 2010 jumlahnya 1.208 orang terdiri dari guru PNS sebanyak 336 orang dan Non PNS sebanyak 872 orang. Kemudian pada tahun 2011 jumlahnya sebanyak 1.257 guru dengan rincian 328 guru PNS dan 929 guru non PNS. Jumlah guru SD tahun 2006-2011 dari tahun ke tahun mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang jumlahnya 6.552 terdiri dari 5.553 guru PNS dan 999 guru non PNS. Pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 6.257 dengan rincian guru PNS sebanyak 4.765 orang dan guru non PNS sebanyak 1.492 orang. Pada tahun 2008 jumlah guru sebanyak 6.815 orang terdiri dari 4.738 guru PNS dan 2.077 guru non PNS. Pada tahun 2009 naik menjadi 7.266 orang terdiri atas 4.604 guru PNS dan 2.662 guru non PNS. Untuk kenaikan jumlah guru


16

terbanyak pada tahun 2010 yaitu 7.925 orang yang terdiri dari 4.792 orang guru PNS dan 3.133 guru non PNS dan pada tahun 2011 jumlah guru SD sebanyak 7.515 orang terdiri dari 4.250 orang guru PNS dan 3.265 guru non PNS. Perkembangan jumlah guru SMP fluktuasinya tidak begitu banyak seperti terlihat pada kolom jumlah guru SMP pada tahun 2006 sebanyak 3.061 guru yang terdiri dari 1.560 guru PNS dan 1.501 guru non PNS. Pada tahun 2007 jumlahnya mengalami penurunan menjadi 2.972 guru yang terdiri dari 1.692 guru PNS dan 1.280 guru non PNS. Pada tahun 2009 jumlahnya sebanyak 3.093 guru dengan rincian 2.048 guru PNS dan 1.045 guru non PNS. Kemudian pada tahun 2010 jumlahnya menurun menjadi 3.003 guru yang terdiri dari 2.121 guru PNS dan 882 guru non PNS. Pada tahun 2011 jumlahnya mengalami kenaikan menjadi 3.228 guru yang terdiri dari 2.043 guru PNS dan 1.185 guru non PNS.

TAHUN

Tabel II.5 Jumlah Guru TK/SD/SMP Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 GURU TK GURU SD GURU SMP PNS

NON

JML

2006

329

625

2007

204 1.028

1.232 4.765 1.492 6.257 1.692 1.280 2.972

2008

386

915

1.303 4.738 2.077 6.815 2.048 1.045 3.093

2009

336

834

1.170 4.604 2.662 7.266 2.127

884 3.011

2010

336

872

1.208 4.792 3.133 7.925 2.121

882 3.003

2011

328

929

1.257 4.250 3.265 7.515 2.043 1.185 3.228

954

PNS 5553

NON

JML

PNS

NON

JML

999 6.552 1.560 1.501 3.061


Sebagaimana tabel II.5. di bawah ini dapat dilihat bahwa Jumlah Guru SMA dan SMK Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 mengalami fluktuasi, baik jumlah maupun komposisi antara guru PNS dan non PNS. Untuk guru SMA pada tahun 2006 sebanyak 714 guru yang terdiri dari 440 guru PNS dan 274 guru non PNS. Pada tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi 735 guru yang terdiri dari 458 guru PNS dan 277 guru non PNS. Tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 744 guru yang terdiri dari 484 guru PNS dan 260 guru non PNS. Kemudian untuk tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 716 guru dengan rinciaannya yaitu 485 guru PNS dan 231 guru non PNS. Tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 718 guru yang


17

terdiri dari 487 guru PNS dan 231 guru non PNS. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 736 guru yang terdiri dari 465 guru PNS dan 271 guru non PNS. Untuk Guru SMK pada tahun 2006 jumlahnya sebanyak 1.139 guru yang terdiri dari 394 guru PNS dan 745 guru non PNS. Tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi 1.122 guru yang terdiri dari 325 guru PNS dan 794 guru non PNS. Kemudian untuk tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 1.145 guru dengan rinciannya yaitu 384 guru PNS dan 761 guru non PNS. Pada tahun 2009 mengalami penurunan drastis menjadi 960 guru yang terdiri dari 222 guru PNS dan 738 guru non PNS. Tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 993 guru yang terdiri dari 236 guru PNS dan 757 guru non PNS. Dan tahun 2011 mengalami kenaikan signifikan menjadi 1.238 guru yang terdiri dari 208 guru PNS dan 1.030 guru non PNS.

Tabel II.6 Jumlah Guru SMA dan SMK Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 GURU SMA GURU SMK TAHUN PNS NON-PNS JML PNS NON-PNS JML 2006

440

274

714

394

745

1.139

2007

458

277

735

325

797

1.122

2008

484

260

744

384

761

1.145

2009

485

231

716

222

738

960

2010

487

231

718

236

757

993

2011

465

271

736

208

1.030

1.238


Berdasarkan tabel II.6. terlihat bahwa jumlah kepala sekolah untuk SD/MI mengalami penurunan dari tahun ke tahun dikarenakan penurunan jumlah SD, jika dibandingkan pada tahun 2006 jumlah kepala sekolah SD/MI sebanyak 858 dan pada tahun 2011 jumlahnya menjadi 845 kepala sekolah. Untuk Kepala Sekolah SMP/MTs. Jumlahnya mengalami kenaikan akan tetapi tidak begitu banyak, pada tahun 2006 jumlah kepala sekolah SMP/MTs. sebanyak 136 tahun 2010 jumlah kepala sekolah sebanyak 139 sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 136. Sedangkan untuk jumlah kepala

sekolah

SMA/MA/SMK

mengalami

kenaikan

menyesuaikan

dengan

penambahan jumlah sekolah terutama disebabkan jumlah SMK yang bertambah, untuk


18

tahun 2006 jumlah kepala sekolah sebanyak 60 orang dan pada tahun 2011 sebanyak 65 orang.

Tabel II.7. Jumlah Kepala Sekolah SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 TAHUN

Jumlah Kepala Sekolah SD

MI

Jumlah Kepala Sekolah

JUMLAH

SMP

MTs

JUMLAH

Jumlah Kepala Sekolah SMA

MA

SMK

JUMLAH

2006

816

42

858

115

21

136

21

5

34

60

2007

808

42

850

114

21

134

21

5

35

61

2008

807

42

849

113

21

134

21

5

38

64

2009

803

41

844

114

21

135

20

5

39

64

2010

802

43

845

114

21

139

20

5

40

65

2011

802

43

845

115

22

137

20

5

40

65

Dari keseluruhan data di atas menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri relatif stabil. Khusus guru memang fluktuatif

karena

setiap

tahun

terjadi

pengurangan

guru

karena

pensiun/purna tugas dan pengangkatan pegawai/guru untuk menggantikan yang pensiun/purna tugas dan karena alasan lain. Dari aspek Perlengkapan, untuk melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan memiliki 5 bidang tanah yang tersebar di 5 lokasi. Sementara itu untuk melakukan aktifitasnya Dinas Pendidikan juga memiliki 4 buah bangunan gedung, dengan perincian 2 (dua) buah bangunan ditempati sebagai kantor, sementara yang lain berupa mess dan aula serta untuk Rumah Pintar. Disamping itu mempunyai sebidang tanah beserta bangunan UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 25 Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan, 19 buah gedung TK Pembina, 788 gedung SD, 75 gedung SMP, 12 gedung SMA, 6 gedung SMK dan Rumah Pintar. Juga memiliki 13 kendaraan roda 4, yang terdistribusi untuk Kantor Dinas Kabupaten sebanyak 9 Unit,di SKB 3 unit dan di umah pintar 1 Unit. Untuk Roda dua ada 136, dari jumlah itu terdistribusi pada Dinas Pendidikan Kabupaten 15 buah, tersebar di 25 UPT dinas pendidikan kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawas TK/ SD sebanyak 117, di SKB 2 unit dan di Rumah Pintar 2 Unit.


19

Sementara untuk mendukung kelancaran penyelesaian administrasi memiliki 77 unit komputer yang tersebar di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten sejumlah 45 unit, di UPT SKB dan Rumah Pintar sejumlah 2 unit, di kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sejumlah 30 unit dan masih ada lagi komputer yang tersebar di seluruh sekolah di Kabupaten Wonogiri.


20

BAB III KINERJA DINAS PENDIDIKAN

A. Kinerja Dinas Pendidikan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 sesuai dengan tupoksinya adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 mengalami kenaikan dari jumlah lembaga maupun jumlah siswa didiknya baik formal maupun non formal. Pada tahun 2006 jumlah lembaga baik formal maupun non formal sebanyak 559 yang terdiri dari lembaga formal sebanyak 499 dan non formal 60 lembaga sedangkan jumlah siswa didik sebanyak 14.085 siswa yang terbagi atas 12.253 siswa lembaga formal dan 1.832 siswa untuk lembaga non formal. Tahun 2007 jumlahnya naik menjadi 625 lembaga yang terdiri dari lembaga formal sebanyak 504 dan non Formal 121 lembaga dengan jumlah siswa didik sebanyak 14.748 siswa yang terbagi atas 11.578 siswa lembaga formal dan 3.170 siswa untuk lembaga non formal. Kemudian untuk tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 744 lembaga yang terdiri dari lembaga formal sebanyak 533 dan non Formal 211 lembaga dengan jumlah siswa didik sebanyak 16.121 siswa yang terbagi atas 11.795 siswa lembaga formal dan 4.326 siswa untuk lembaga non formal. Pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 720 lembaga yang terdiri dari lembaga formal sebanyak 524 dan non Formal 296 lembaga dengan jumlah siswa didik sebanyak 19.703 siswa yang terbagi atas 12.975 siswa lembaga formal dan 6.278 siswa untuk lembaga non formal. Tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 833 lembaga yang terdiri dari lembaga formal sebanyak 529 dan non Formal 304 lembaga dengan jumlah siswa didik sebanyak 20.277 siswa yang terbagi atas 12.981 siswa lembaga formal dan 7.296 siswa untuk lembaga non formal. Dan tahun 2011 mengalami kenaikan signifikan menjadi 1.101 lembaga yang terdiri dari lembaga formal sebanyak 572 dan non Formal 529 lembaga dengan jumlah siswa didik sebanyak 26.259 siswa yang terbagi atas 12.733 siswa lembaga formal dan 13.529 siswa untuk lembaga non formal.


21

Tabel III.1 Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 JUMLAH LEMBAGA TAHUN FORMAL

JUMLAH SISWA

NON JUMLAH FORMAL FORMAL 60 559 12.253

NON JUMLAH FORMAL 1.832 14.085

2006

499

2007

504

121

625

11.578

3.170

14.748

2008

533

211

744

11.795

4.326

16.121

2009

524

296

720

12.975

6.728

19.703

2010

529

304

833

12.981

7.296

20.277

2011

572

529

1.101

12.733

13.529

26.259


Berdasarkan Data pada tabel III.1. tersebut di atas maka secara umum terjadi peningkatan pelayanan pada Anak Usia Dini di Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011. Peningkatan ini tidak terlepas dari adanya kerja sama dengan Bank Dunia dengan adanya Program Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) serta adanya program TK-SD satu atap.


Gambar III.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011

Berdasarkan Gambar III.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 Nilai APK untuk PAUD mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2006 angka APK sebesar 25,14%, tahun 2007 sebesar RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

22

33,40%, tahun 2008 sebesar 40%, tahun 2009 sebesar 45%, tahun 2010 sebesar 48% dan tahun 2011 sebesar 50,29%.

2. Pendidikan Dasar 9 Tahun Secara umum pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Dasar 9 Tahun dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, peningkatan kinerja ini dapat dilihat dari berbagai data yang disajikan dibawah ini:

Tabel III.2 Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa SD/MI Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 TAHUN

JUMLAH SEKOLAH/MADRASAH SD

MI

JUMLAH

JUMLAH SISWA SD

MI

JUMLAH

2006

816

42

858

93.680

3.565

97.245

2007

808

42

850

92.186

3.273

95.459

2008

807

42

849

89.854

3.386

93.240

2009

803

41

844

88.415

3.406

91.821

2010

802

43

845

87.461

3.524

90.985

2011

802

43

845

84.852

3.596

88.488


Seperti terlihat dalam tabel III.2 pada tahun 2006 jumlah siswa sebanyak 95.459 siswa dan pada tahun 2011 jumlah siswa mengalami penurunan menjadi sebanyak 88.488 siswa. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun terjadi penurunan jumlah siswa, penurunan ini bukan berarti terjadi penurunan kinerja tetapi akibat dari keberhasilan program Keluarga Berancana di Kabupaten Wonogiri.


23

Tabel III. 3 Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa SMP/MTs Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 TAHUN

JUMLAH SEKOLAH SMP

MTs

JUMLAH SISWA

JUMLAH

SMP

MTs

JUMLAH

2006

115

21

136

41.367

3.393

44.760

2007

114

21

134

41.255

3.515

44.770

2008

113

21

134

40.926

3.643

44.569

2009

114

21

135

40.431

3.534

43.965

2010

114

21

139

39.837

3.341

43.178

2011

115

22

137

38.729

3.426

42.155


Berdasarkan data di atas terjadi penurunan siswa SLTP mulai tahun 2008 dari jumlah siswa 44.569 siswa dibanding tahun 2007 yang berjumlah 44.770 siswa dan pada tahun 2011 jumlah sisawa hanya sebanyak 42.155 siswa dengan jumlah sekolah sebanyak 137 sekolah SMP/MTs. Penurunan jumlah siswa ini bukan berarti terjadi penurunan kinerja tetapi akibat dari keberhasilan program Keluarga Berancana di Kabupaten Wonogiri.


Gambar III.2 Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Kelompok Belajar Paket A Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

24

Dari data APK dan APM di atas secara umum terjadi peningkatan sehingga dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2006 sampai dengan 2011 terjadi peningkatan pelayanan pada Sekolah Dasar (SD/MI). Pada tahun 2006 Persentase APM dan APK adalah 93,02% dan 97,48%. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan yaitu untuk APM 97,9% dan APK 99,52% akan tetapi pada tahun 2011 nilai APMdan APK mengalami penurunan menjadi 96,64% dan 98,47%. Peningkatan APK dan APM tidak terlepas dari pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)


Gambar III.3 Nilai APM dan APK SMP/MTs/Paket B dan Wajar Dikdas Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 Dari data di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Wonogiri. Angka Persentase APM dan APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2006 sebesar 70,05% dan 81,68% pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang drastis yaitu APM 78% dan APK sebesar 97,89%. Pada tahun 2011 untuk APM sebesar 79,93% dan APK sebesar 95,12%. Jika dibandingkan nilai APK Kabupaten Wonogiri dengan APK Wajar dari Diknas masih dibawah Persentase yang ditetapkan oleh Diknas.


25

Peningkatan ini terjadi berkat adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI dan SMP/MTs, serta dilaksanakannya kebijakan SD-SMP satu atap.

3. Pendidikan Menengah Secara umum pelayan Pendidikan Menegah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pelayanan, namun demikian minat belajar masyarakat cenderung beralih ke Pendidikan Menengah Kejuruan,sebagai pilihan pendidikan yang siap kerja, kondisi ini relevan dan sejalan dengan kebijakan Kabupaten vokasi di Kabupaten Wonogiri.

Tabel III.4 Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa SMA/MA dan SMK Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 TAHUN

JUMLAH SEKOLAH

JUMLAH SISWA

SMA

MA

SMK

JUMLAH

SMA

MA

SMK

JUMLAAH

2006

21

5

34

60 9.476

557 14.816

24.849

2007

21

5

35

61 9.622

613 15.301

25.536

2008

21

5

38

64 9.649

555 15.686

25.890

2009

20

5

39

64 9.298

520 16.767

26.585

2010

20

5

40

65 9.118

503 17.728

27.349

2011

20

5

40

65 8.902

593 18.659

28.154


Dari data di atas menunjukan ada kecenderungan menurunnya pelayanan Pendidikan Menengah khususnya pada SMA, di sisi lain terjadinya peningkatan pelayanan Pendidikan Menengah khusunya pada SMK. Jumlah siswa pada tahun 2006 sebanyak 24.849 siswa. Pada tahun 2011 jumlah siswa sebanyak 28.154, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya disatu sisi jumlah siswa SMA mengalami penurunan akan tetapi jumlah siswa SMK mengalami kenaikan. Kondisi ini terjadi karena kebijakan Kabupaten Vokasi dengan target pelayanan SMA: SMK = 30: 70 pada Tahun 2015.


26


Gambar III.4. Nilai APK SLTA+Paket C Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 Dari data di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelayanan pada Pendidikan Menengah di Kabupaten Wonogiri mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

4.

Pendidikan Non Formal. Secara umum terjadi peningkatan pelayanan pendidikan non formal khususnya Pelayanan Pemberantasan Buta Aksara.

Tabel III.5 Jumlah Warga Belajar Dalam Pemberantasan Buta Aksara Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 Program KF

2006

Jumlah warga yang mendapatkan 5.586 Sukma

2007

2008

21.973 23.441

2009

24.975

2010

2011

Keaksaraan Usaha Mandiri 27.368 (KUM) tercapai 750 warga belajar


Berdasarkan tabel III.5 Jumlah Warga Belajar Dalam Pemberantasan Buta Aksara Kabupaten Wonogiri pada tahun 2006 sebanyak 5.586 warga. Pada tahun 2007 sampai dengan 2010 mengalami kenaikan dari kuantitas warga belajar dalam pemberantasan buta aksara. Pada tahun 2010 jumlah warga belajar dalam pemberantasan buta aksara sebanyak 27.368. Pada

tahun 2011 kegiatan


27

pemberantasan buta aksara berubah menjadi Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dengan tingkat pencapaian 750 warga. Pencapaian dalam pemberantasan buta aksara di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2006 tingkat keberhasilannya mencapai 95% dan pada tahun 2011 mencapai 99,80% seperti terlihat sebagaimana dalam tabel III.6.

Tabel III.6 Jumlah Warga Masayarakat Yang Tuntas Buta Aksara Kabupaten Wonogiri Program KF

2006

2007

2008

Penduduk Tuntas Buta Aksara (%)

95,00%

95,50 %

96,00 %

2009

2010

2011

96,50 % 99,80%

99.80%


Disamping itu untuk mendukung program pendidikan formal dan pendidikan non formal berkontribusi dalam peningkatan Angka Partisipasi kasar baik pada Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah. Dalam hal untuk memberikan ketrampilan pada lulusan pendidikan formal, melalui Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK) telah mampu menyiapkan tenaga trampil dan siap bekerja. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan keberadaan pendidikan non formal di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2006-2011.

Tabel III.7 Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa Kelompok Belajar (Pendidikan Kesetaraan) Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 TAHUN

PAKET A LEMBAGA

PAKET B

WG Bljr

LEMBAGA

PAKET C

WG Bljr

LEMBAGA

WG Bljr

2006

1

20

50

1.000

2

40

2007

8

160

68

1.516

62

1.274

2008

8

160

72

1.582

74

2.105

2009

22

379

66

1.265

69

1,566

2010

30

608

69

1.661

76

2.396

2011

28

625

41

1.103

50

1.487



28

Tabel III.8 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK) Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 LPK

TAHUN

PKBM

LEMBAGA

WG Bljr

LEMBAGA

2006

41

1.824

8

2007

48

1.658

10

2008

50

2.547

14

2009

45

1.762

19

2010

46

2.473

16

2011

48

1.375

19

WG Bljr


B. Sarana Dan Prasarana Untuk mendukung dari kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri perlu adanya sarana dan prasarana penunjang sebagai alat untuk mendukung kinerjanya. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri sebagai terlihat dalam Tabel III.9. Tabel III.9. Data Sarana Dan Prasarana Disdik S/D Tahun 2012 NO

JENIS BARANG

JUMLAH YG.

BAIK

RUSAK

ADA (1)

(2)

(3)

JML IDEAL KEBUTUHAN

(4)

(5)

(6)

1

Gedung Kantor Dinas Barat

1 gedung

-

1 gedung

2 gedung

2

Gedung Kantor Dinas Timur

1 gedung

-

1 gedung

1 gedung

3

Gedung Aula Dinas

1 gedung

1 gedung

-

1 gedung

4

Gedung ( UPT & SKB )

26 gedung

16 gedung

10 gedung

26 gedung

5

Gudang

1 gedung

1 gedung

-

27 gedung

6

Komputer ( UPT )

56 unit

25 unit

31 unit

135 unit

7

Mebelair ( UPT )

8610 unit

1722

6888 unit

12500 unit


29

8

Kendaraan Roda 4 ( UPT & SKB )

2 unit

1 unit

1 unit

27 unit

9

Kendaraan Roda 2 ( UPT & SKB )

90 unit

-

90 unit

105 unit

10

Kendaraan Roda 4

6 unit

2 unit

4 unit

12 unit

11

Kendaraan Roda 2

8 unit

3 unit

5 unit

22 unit

12

Kendaraan Roda 3

2 unit

2 unit

-

2 unit

13

Mesin Ketik

3 unit

-

3 unit

47 unit

14

Rishograp

1 unit

-

1 unit

27 unit

15

Filling Kabinet

30 unit

6 unit

24 unit

160 unit

16

Almari Besi

3 unit

1 unit

2 unit

22 unit

17

Meja Pjbt esln II

1 unit

1 unit

-

1 unit

18

Meja Pjbt esln III

5 unit

2 unit

3 unit

5 unit

19

Meja Pjbt esln IV

20 unit

5 unit

10 unit

42 unit

20

Kursi Pjbt esln II

1 unit

1 unit

-

1 unit

21

Kursi Pjbt esln III

5 unit

2 unit

3 unit

5 unit

22

Kursi Pjbt esln IV

20 unit

5 unit

10 unit

42 unit

23

Meja Tulis/Kerja

150 unit

-

150 unit

660 unit

24

Kursi Kerja

160 unit

-

160 unit

660 unit

25

Kursi Putar

20 unit

10 unit

10 unit

145 unit

26

Meja Tamu

19 buah

10 buah

9 buah

42 buah

27

Kursi Tamu

68 buah

50 buah

18 buah

210 buah

28

Almari Arsip

1 unit

1 unit

-

50 unit

29

Almari Kaca

10 unit

6 unit

4 unit

50 unit

30

Rak Kaca Surat

1 unit

1 unit

-

27 unit

31

Almari Sorok

1 unit

1 unit

-

33 unit

32

Almari Kayu

52 unit

-

52 unit

266 unit

33

Rak Besi

37 unit

7 unit

30 unit

266 unit

34

Rak kayu

17 unit

10 unit

7 unit

266 unit

35

AC

4 unit

4 unit

-

80 unit

36

Kipas Angin

4 unit

4 unit

-

80 unit


30

37

Televisi

3 unit

3 unit

-

32 unit

38

Meja Rapat

27 buah

27 buah

-

2600 buah

39

Kursi Lipat

380 buah

380 buah

-

5200 buah

40

Peta Kab.Wng

2 buah

2 buah

-

30 buah

41

Meja Telepon

2 buah

2 buah

-

33 buah

42

Tape Recoder

2 buah

2 buah

-

32 buah

43

Pengeras Suara

1 buah

1 buah

-

30 buah

44

Wireless

2 unit

2 unit

-

32 unit

45

Sound System

1 unit

1 unit

-

28 unit

46

Kamera Digital

1 buah

1 buah

-

32 buah

47

Tiang Bendera

2 buah

2 buah

-

28 buah

48

Mesin Absensi

1 unit

1 unit

-

27 unit

49

LCD Proyektor

2 unit

2 unit

-

30 unit

50

Komputer PC

16 unit

30 unit

-

170 unit

51

Laptop

14 unit

14 unit

-

74 unit

52

Printer Inkjet

17 unit

17 unit

-

166 unit

53

Printer Dot Matrix

1 unit

1 unit

-

99 unit

54

Swict Hub

1 unit

1 unit

-

33 unit

55

Hostpot

1 unit

1 unit

-

33 unit

56

Komputer / Server

2 unit

1 unit

1 unit

33 unit

57

Facsimil

1 buah

1 buah

-

27 buah

58

Enterkom

17 unit

17 unit

-

110 unit

59

Jaringan PAM Dinas

3 unit

3 unit

-

3 unit

60

Jaringan Listrik Dinas

3 unit

3 unit

-

3 unit

61

Jaringan Telepon Dinas

3 unit

3 unit

-

3 unit

62

Jaringan PAM ( UPT & SKB )

4 unit

4 unit

-

26 unit

63

Jaringan Listrik ( UPT & SKB )

20 unit

20 unit

-

26 unit

64

Jaringan Telepon ( UPT & SKB )

20 unit

20 unit

-

26 unit



31

Berdasarkan Tabel III.9. diatas terlihat bahwa sarana dan prasara yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri mpai tahun 2012 belum mencapai jumlah yang ideal dari yang dibutuhkan. Beberapa sarana dan prasara yang ada kondisinya banyak yang mengalami kerusakan baik ringan maupun rusak berat, sehingga perlu adanya penambahan dan perbaikan.

C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pendidikan Capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Wonogiri tahun 2006-2011 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan pembangunan dan potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembangunan pendidikan khususnya untuk lima tahun ke depan, namun diakui masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan pendidikan seperti masih adanya disparitas antar kecamatan, antar gender, antar pendapatan penduduk. Tantangan yang dihadapi

dalam melaksanakan pembangunan bidang

pendidikan kurun waktu lima tahun kedepan (2011-2015) adalah sebagai berikut : 1.

Melengkapai Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan sebagai turunan dari peraturan perundang-undang-undangan di atasnya;

2.

Merevisi STOK Dinas Pendidikan untuk menyesuaikan SOTK Kemendiknas agar memudahkan koordinasi;

3.

Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan yang seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan;

4.

Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jenjang dengan memperhatikan profesionalisme;

5.

Meningkatkan kualitas, kuantitas serta pemerataan guru di setiap satuan pendidikan, sehingga tercapai standar pelayanan pendidikan di bidang Pendidik dan tenaga kependidikan;

6.

Merehab dan membangun sekolah yang rusak serta membangun Unit Sekolah Baru SMK, TK-SD Satu atap, SD-SMP Satu atap;

7.

Melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembelajaran, khususnya pada sekolah dasar dengan melaksanakan regrouping SD yang siswanya kecil tetapi masih ada sekolah yang berdekatan, dan RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

32

8.

Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti kebanggaan warga negara, peduli kebersihan,peduli lingkungan dan peduli ketertiban dan penyelenggaraan pendidikan.

9.

Kebijakan pengarusutamaan gender dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.


33

BAB IV KONDISI UMUM KABUPATEN WONOGIRI DAN ISU-ISU STRATEGIS PENDIDIKAN

A. Kondisi Umum Kabupaten Wonogiri 1. Kondisi Geografis dan Administrasi Dari segi Geografis, Kabupaten Wonogiri terletak antara 7o32’ dan 8o15’ Lintang Selatan (LS) dan antara 110o41’ dan 111o18’ Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah kurang lebih 182.236,0236 Hektar (5,59% dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah). Batas wilayah Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut: -

Sebelah Utara adalah Kabupaten Sukoharjo, dan Karanganyar.

-

Sebelah Timur adalah Kabupaten Magetan dan Ponorogo (Jatim).

-

Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia dan Kabupaten Pacitan (Jatim).

-

Sebelah Barat adalah Kabupaten Gunung Kidul (DIY). Meningat wilayah kabupaten Wonogiri berbatasan dengan dua provinsi yaitu

Provinsi Jawa Timur dan DIY. Sehingga wilayah-wilayah perbatasan tersebut terkadang terjadi pelimpahan siswa dari wilayah tetangga dan atau sebaliknya. Maka perlu ada kerja sama dengan daerah perbatasan. Secara administrasi, Kabupaten Wonogiri terbagi atas 25 Kecamatan dengan 294 Desa/Kelurahan, 2.306 Dusun/Lingkungan serta 244.386 KK. Letak kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Paranggupito dari ibukota kabupaten sejauh 68 km, kecamatan terdekat dengan ibukota kabupaten adalah Kecamatan Selogiri. Kecamatan Puhpelem yang memiliki luas wilayah 3.162 ha merupakan kecamatan yang tersempit wilayahnya, sedangkan kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Pracimantoro. Sementara Kecamatan Karangtengah adalah kecamatan yang paling tinggi lokasinya yang berada pada ketinggian  600 m di atas permukaan air laut dan yang paling rendah adalah Kecamatan Selogiri.

2. Kondisi Sosial Budaya Jumlah penduduk Wonogiri pada tahun 2011 sejumlah 928.687 jiwa,terdiri dari laki-laki 452.114 jiwa (48,68%) dan perempuan 476,114 jiwa (51,32 %). Jumlah Rumah


34

Tangga/Kepala Keluarga sebanyak 255.955 RT. Dengan rata-rata per KK sebanyak 4,4 jiwa. Rata-rata tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Wonogiri rendah, yang berdampak pada masih rendahnya pula kualitas Sumber Daya Manusia. Terbukti dari sebagian besar penduduk usia diatas 5 tahun berdasarkan data tahun 2011, 37,38 % hanya tamat Sekolah Dasar (SD), disamping itu dihadapkan pula masalah belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat walaupun secara umum sudah terjadi perluasan akses serta peningkatan mutu pelayanan pada semua jenjang pendidikan dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran pada tahun 2011 Angka Partisipasi Kasar pada Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) sebesar 48 % Angka Partisipasi Murni atau APM rata-rata untuk SD/MI dan yang sederajat sebesar 97,90 %, Angka Partisipasi Kasar ( APK ) rata-rata untuk SMP/MTs dan yang sederajat sebesar 81,67% dan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) untuk SMA/SMK/MA dan yang sederajat baru sebesar 59,53% Sementara itu jumlah penduduk dewasa yang buta huruf tahun 2011 relatif masih banyak jumlahnya, yaitu sebesar 3.927 orang atau 3 % dari penduduk usia diatas 15 tahun sejumlah 619.839 orang. Hal-hal tersebut diatas dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: Pertama) kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan, sehingga motivasi masyarakat bersekolah rendah,

juga

berakibat motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan masih kurang. Kedua) kurangnya kemampuan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan biaya terjangkau oleh masyarakat, berakibat sebagian masyarakat khususnya yang tidak mampu tidak menyekolahkan anaknya; sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai seperti gedung sekolah, alat peraga, buku perpustakaan, laboratorium; dan kualitas SDM serta penyebaran guru yang belum merata, yang kesemuanya dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Sebagai gambaran data tahun 2011 menunjukkan gedung sekolah dengan lokal berkondisi baik masih berkisar 76,69 % untuk pendidikan TK, 70 % untuk SD, 65 % untuk SMP, 65 % untuk SMA, dan 70 % untuk SMK. Sementara jumlah guru TK masih kekurangan sejumlah 555 orang guru SD 1.692 orang, guru SMP 469 orang, guru SMA. 115 org dan

SMK 269 orang

yang sampai saat ini pemecahannya dengan

memberdayakan GTT yang ada.


35

B. Telaah Visi dan Misi Bupati Wonogiri 2011-2015 Dalam penyusunan renstra ini, visi dan misi bupati merupakan gambaran umum dari aspek politik daerah. Adapaun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

 Visi Bupati Wonogiri “Terwujudnya Pemerintahan Wonogiri yang Kredibel dan Efektif demi Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia, Bebas dari Kemiskinan”

 Misi Bupati Wonogiri 1.

Meningkatkan

profesionalitas kelembagaan dan

aparatur

pemerintah

Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan . 2.

Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan,pangan dan papan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar menuju pencapaian kualitas hidup.

3.

Mengembangkan tata kota, pembangunan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4.

Mengembangkan kapasitas membangun jejaring kerjasama antar daerah dan dunia usaha untuk meningkatkan investasi fisik sarana dan prasarana, ekonomi dan permodalan dan rekayasa sosial untuk mengolah potensi lokal Kabupaten Wonogiri sehingga memiliki keunggulan kompetitif di bidang industri pengolahan hasil pertanian (dalam arti luas), perdagangan dan pariwisata serta mengurangi tingkat kemiskinan.

5.

Mengembangkan lembaga perbankan rakyat, usaha kecil mikro dan koperasi (UKMK), dan bentuk ekonomi kerakyatan lain berbasis perdagangan dan industri pengelolaan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian.

6.

Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal dasar membangun masyarakat yang berakhlak mulia dalam berkompetisi di kehidupan ekonomi, sosial dan politik sehingga terjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat.


36

Berdasarkan Visi Bupati dan Misi No 1 dan 2 Bupati Wonogiri maka dapat diwujudkan Visi Dinas Pendidikan dan berdasarkan Visi Dinas Pendidikan kita tetapkan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015

C. Isu-Isu Strategis Untuk bisa menentukan isu-isu strategis maka perlu mencari faktor kunci sukses / keberhasilan, maka langkah yang pertama adalah mengidentifikasi faktorfaktor internal maupun eksternal dengan menggunakan metode analisis SWOT; kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Adapun hasil identifikasi dan klasifikasi multi faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor Internal STRENGTHS (S) (Kekuatan) a.

Tersedianya tenaga kependidikan

WEAKNESSES (W) (Kelemahan) a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik yang masih rendah, khususnya di PAUD dan SD.

b. Tersedianya dana dari APBD

b. Kekurangan guru penyebarannya belum merata

c.

c.

Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran untuk pendidikan vokasi

d

Jumlah Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK) masih rendah

e

Kurang lengkapnya Perda di Bidang Pendidikan sebagai turunan dari peraturan per-UU-an di atasnya

f

Belum optimalnya tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jenjang untuk mencapai profesionalisme

Adanya kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan pendidikan


dan

37

2. Faktor Eksternal

a.

OPPORTUNITIES (O)

THREATS (T)

(Peluang)

(Ancaman)

Adanya peraturan perundangan a. yang mengatur pendidikan

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan

b. Adanya komitmen pemerintah b. Belum terciptanya budaya belajar / akan pentingnya pendidikan membaca dikalangan masyarakat / peserta didik

3.

c.

Tersedianya dana alokasi dari c. Propinsi dan APBN

Belum tercukupinya kebutuhan pendidik

jumlah

d

Adanya kewenangan melakukan d. Penurunan jumlah siswa SD/SLTP penilaian pendidikan akibat dari keberhasilan program Keluarga Berancana

e

Adanya peluang regrouping SD E yang siswanya kecil dan sekolah yang berdekatan

Perkembangan teknologi dalam dunia kerja yang harus diikuti oleh pendidikan vokasi

f

Adanya komitmen penyedia f dana terhadap program Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) serta program TK-SD, SD-SMP satu atap

Terdapat kecamatan yang sulit dijangkau kendaraan

FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Aspek-aspek yang berkaitan secara luas dengan Misi Dinas Pendidikan yaitu merupakan potensi yang dimiliki Dinas Pendidikan untuk mencapai tujuan strategis mencakup: 1. Adanya Kurikulum Pendidikan yang sesuai kebutuhan; 2. Terlaksananya Proses Belajar Mengajar (PBM) sesuai dengan standar yang telah ditentukan; 3. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) 4. Tercapainya standar kompetensi bagi satiap lulusan satuan pendidikan; 5. Adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai kebutuhan; 6. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; 7. Terlaksananya pengelolaan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditentukan; 8. Tersedianya pembiayaan pendidikan yang sesuai kebutuhan; 9. Terwujudnya penilaian pendidikan yang sesuai standar;


38

10. Adanya komitmen dari pemerintah maupun masyarakat akan pentingnya pendidikan. 11. Tersedianya dana baik yang bersumber dari APBD Kab Wonogiri, APBD Prov dan APBN.

Sedangkan permasalah yang dihadapi Dinas Pendidikan sampai saat ini adalah sebagai berikut: 1. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD; 2. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni(APM) SD/MI; 3. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar(APK) SMP/MTs; 4. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar(APK) SMA/MA/SMK; 5. Masih adanya Angka Putus Sekolah baik pada tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK; 6. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik yang masih rendah, khususnya pada Satuan Pendidikan PAUD dan SD; 7. Penyebaran guru belum merata dan masih kurang; 8. Tidak efektif pembelajaran di SD karena jumlah siswa kecil; 9. Masih kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran; 10. Belum adanya staf administrasi di SD; 11. Adanya gedung/ruang kelas yang rusak pada semua jenjang pendidikan.

Dari potensi dan permasalahan yang ada, maka dapat ditarik isu strategis sebagai berikut: 1.

Peningkatan APK Pendidikan Anak Usia Dini

2.

Peningkatkan APK dan APM baik untuk Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pendidikan Menengah;

3.

Penurunan Angka Putus Sekolah (APS) baik pada jenjang Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pendidikan Menengah;

4.

Peningkatkan SDM pendidik baik pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang berkompeten yang merata yang meliputi pemenuhan guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB

berkompeten serta

malukan pelatihan, peningkatan kualifikasi guru serta memfasilitasi sertifikasi guru serta memberi subsidi Guru Tidak Tetap dan Tenaga tidak tetap;


39

5.

Penyediaan manajemen pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berkompeten yang merata dan bertahap yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi

serta

melakukan

efektivitas

dan

efisiensi

pelaksanaan

pembelajaran; 6.

Pengembangan sistem evaluasi belajar serta peningkatan mutu pendidikan, dengan menerapkan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK), dan standar mutu pendidikan dasar, serta keterlaksanaan akreditasi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta penerapan pendidikan karakter bangsa/nasionalisme;

7.

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan system pembelajaran mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berkualitas yang merata serta;

8.

Penyediaan Bantuan Operasional (BOS) untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB bermutu yang merata,TK Negeri, SLB dan SMA/SMK Negeri;

9.

Penyediaan fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal dalam rangka sebagai pelengkap pengganti pendukung Pendidikan Formal serta dalam rangka menciptakan bebas buta aksara dan memberikan keterampilan pada masyarakat;


40

BAB V VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI

A. Visi dan Misi Dinas Pendidikan 1.

Visi Dinas Pendidikan Dalam rangka ikut mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan

sejalan dengan Visi dan Misi (misi 1 dan 2) Pemerintah Kabupaten Wonogiri periode 20112015, serta sejalan dengan Visi dan Misi Kementrian Pendidikan Nasional 2010-2014, yaitu menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif, maka Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri adalah :

“TERSELENGGARANYA LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN DI KABUPATEN WONOGIRI UNTUK MEMBENTUK INSAN YANG CERDAS KOMPREHENSIF”.

 Maksud dari Layanan Prima Pendidikan di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut: a.

Tersedia secara merata di seluruh pelosok di Kabupaten Wonogiri;

b.

Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;

c.

Berkualitas/bermutu

dan

relevan

dengan

kebutuhan

kehidupan

bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; d.

Setara bagi warga Negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keragaman latar belakang sosialbudaya, ekonomi, geografi, gender, berkebutuhan khusus dan sebagainya; dan

e.

Memberikan fasilitas bagi masyarakat di Kabupaten Wonogiri dalam memperoleh pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

f.

Menunjang pencapaian prestasi pendidikan berbasis keunggulan dan ciri khas Kabupaten Wonogiri


41

 Maksud dari kata cerdas komprehensif adalah cerdas dalam semua aspek, yang meliputi sebagai berikut: a.

Cerdas spiritual yaitu beraktualisasi diri melalui olah hati untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, budi pekerti luhur dan kepribadian unggul;

b.

Cerdas emosional dan sosial yaitu beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitifitas dan apresiatifitas akan kehalusan, keindahan seni dan

budaya

serta

kompetensi

untuk

mengekspresikannya

serta

beraktualisasi diri melalui interaksi sosial; c.

Cerdas intelektual yaitu beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga insan intelektual adalah insan yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif;

d.

Cerdas kinestetis dan estetis yaitu beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insane yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil dan trengginas. Sedangkan cerdas estetis yaitu beraktualisasi diri melalui kreasi dan apresiasi terhadap seni untuk membentuk insan yang berbudi luhur dan santun sehingga terwujud insan yang adirogo dan seni.

e.

Cerdas berkarakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu lain.

2. Misi Dinas Pendidikan. Untuk mencapai Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 maka diperlukan Misi yang jelas dan realistis yang selanjutnya dikemas dalam “Misi 5K” sebagai berikut. 1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan 2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan 3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan 4. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan 5. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan


42

3.

Tata Nilai Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri menyadari bahwa Visi dan Misi tersebut

dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai yang dimaksud adalah amanah, professional, vision, demokratis, inklusif dan berkeadilan. Dengan merujuk pada fokus pembangunan pendidikan tahun 2011-2015, dari ke enam tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan focus pada periode ini dan dirangkum dalam

satu

kalimat

motto

Kabupaten

Wonogiri

sesuai

dengan

motto

Kemendiknas.“Melayani Semua dengan Amanah”

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2011-2015 Untuk merealisasikan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yaitu tahun 2011-2015 yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

1. Tujuan Strategis Tujuan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri tahun 2011-2015 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2015 dengan memperhatikan rumusan Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2011-2015. Dengan demikian, tujuan strategis pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut.

1. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan. 2. Tersedianya dan terjangkaunya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu dan berkesetaraan di semua desa di Kabupaten Wonogiri 3. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar (SD/SMP dan sederajat) yang bermutu dan berkesetaraan di semua lapisan masyarakat di Kabupaten Wonogiri RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

43

4. Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah (SMA dan SMK dan sederajat) yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua lapisan masyarakat di Wonogiri. 5. Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak tertampung pada pendidikan formal melalui

pendidikan non formal dan

kesetaraan serta lembaga pendidikan ketrampilan (LPK) (KF Kejar Paket A, B, C, pendidikan ketrampilan/life skill) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan pendidikan berperspektif gender. 6. Tersedia layanan pendidikan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

2.

Sasaran Strategis Tahun 2011-2015 Untuk keperluan pengukuran ketercapaian strategis pembangunan pendidikan

diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2015. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut.

2.1. Sasaran tahunan untuk mencapai tujuan tersedianya dan terjangkaunya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bermutu dan berkesetaraan di semua desa/kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Dalam tabel V.1. APK PAUD untuk pembaginya sebelumya usia 4-6 tahun, karena ada perubahan untuk angka pembaginya menjadi 3-6 tahun.

Tabel. V.1 Sasaran Tahunan Untuk Mencapai Tujuan T1 NO

Sasaran strategis

1

APK PAUD

2

Persentase

Kondisi awal (2010)

SASARAN KINERJA TAHUN

2011 2012 (%) (%) 48 50/37.45 52/45.7

2013 2014 (%) (%) 54/47 56/48.3

2015 (%) 60/50

30,73

31/22 31/23.8 31/24.1 32/24.3

35/24.5

17.27

19/15.5 22/21.9 23/23.7 24/23.9

25/24.5

Mencapai APK TK 3

Persentase Mencapai APK PAUD Non Formal


44

4

Persentase Guru

46 %

50

55

60

90

100

119

128

139

219

336

256

2

5

5

5

5

5

119

119

119

119

37

37

0

0

40

40

40

40

1262/

15

20

25

30

35

19

25

24

49

85

90

65

85

116

167

286

302

80

0

0

0

0

0

120

120

120

120

120

120

10

10

10

10

10

10

TK Formal Berkualifikasi D4/S1/S2 5

Jumlah Guru TK Formal Berkualifikasi D4/S1/S2

6

Bantuan Peningkatan Kualitas S1 Pendidik PAUD Pendidikan Nonformal

7

Bantuan Peningkatan Kualitas S1 Pendidik PAUD Formal

8

Pelatihan Pendidik PAUD Nonformal

9

Persentase Pendidik PAUD

160

non-formal yang terlatih 10

Persentase guru TK yang sudah sertifikasi

11

Jumlah Guru TK yang sudah sertifikasi

12

Fasilitasi Pelatihan TPK

13

Jumlah TPK

14

Jumlah lomba pada ajang kreativitas PAUD


45

15

Jumlah TK yang

19

8

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

27/5

12

12

12

12

12

19

19

19

19

19

19

304

379

379

379

379

379

50

50

50

50

50

50

354

429

429

429

429

429

2

2

2

2

2

2

36

23

23

23

23

23

diakreditasi 16

Pembangunan Gedung TK

17

Bantuan Sarpras PAUD Formala

18

MOU PAUD /Bantuan APE Paud Non formal

19

Bantuan Operasional TK Negeri

20

Honor PAUD Non formal

21

Pendampingan honor Pendidikan PAUD

22

Jumlah penerima honor semua

23

Insentif GTT/TTT TK

24

Kesejahteraan Guru TK

2.2. Sasaran untuk mencapai tujuan terjaminnya kepastian memperoleh layanan Pendidikan Dasar (SD/SMP dan yang sederajat) bermutu dan berkesetaraan di semua lapisan masyarakat di Kabupaten Wonogiri, dapat dilihat pada Tabel V.2


46

Tabel. V.2 Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan T 2 Tahun

Kondisi NO. 1

Sasaran Strategis APM SD/SDLB/MI/

Awal

2011

2012

2013

2014

2015

(2010)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

97,90

97,91

97,92

97,93

97,94

97,95

Paket A 2

APM SD

94,40

97,41

97,42

97,43

97,44

97,45

3

APM MI

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

4

APM Paket A

0

0

0

0

0

0

5

APK SD, MI, PAKET A > 95

99,52

99,53

99,54

99,6

99,62

100,

6

APK SD

95,04

95,05

95,11

95,13

95,49

7

APK MI

3,83

3,83

3,83

3,83

3,83

3.85

8

APK PAKET A

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

9

Angka Putus Sekolah

0,042

0.041

0,040

0,039

0,038

0,037

95.03

SD/MI 10

SD

0,040

0,039

0,038

0,037

0,036

0,035

11

MI

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0,002

12

APK SMP/MTS/Paket B

97,89

98,3

98,32

98,35

98,5

99

13

APK SMP

80.40

88.21

88.23

88.26

88.41

88.91

14

APK MTs

6.74

6.74

6.74

6.74

6.74

6.74

15

APK Paket B

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

16

APM SMP/MTS/Paket B

81,67

81,7

82

83

84

85

17

APM SMP

74,7

74.73

75.03

76.03

77.03

78.03

18

APM MTS

6.97

6.97

6.97

6.97

6.97

6.97

19

APM Paket B

0

0

0

0

0

0

20

APK Wajar DIKDAS

97,90

97,91

97,94

97,96

97,98

98,0

0,20

0,19

0,185

0,180

0,175

0,17

97,89 (2009) 21

Angka Putus Sekolah SMP/MTS

22

Angka Putus Sekolah SMP

0,15

0,19

0,185

0,180

0,175

0,17

23

Angka Putus Sekolah MTS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Rasio pendidik dan peserta didik SD 1:20 sampai 1: 28 Rasio pendidik dan peserta didik SMP 1:20 sampai 1: 31

1:42

1:40

1:35

1:30

1:28

1:25

1:31

1:29

1:27

1:25

1:23

1:20

25


47

26

Persentase Guru SD

51,4

73

86,5

97,2

99,1

100

2076

2976

3426

3926

4000

4039

900

900

450

119

119

119

85

86

87

88

89

100

2.142

2.235

2.290

2.360

2.425

2.491

4

2

2

1

1

1

56,5

76,6

89,0

94,5

99,1

100

2.282/6

3095

3595

3804

4004

4039

694

813

500

500

70

50

52

63

74

84

96

100

1.058

1.328

1398

1668

2098

2491

250

270

270

350

330

62

11/33

9/31

9/31

9/31

9/31

9/31

249/15 241/1 6 52 486 493

239/1 50 493

238/1 49 493

236 493

234/1 48 493

Berkualifikasi S1/ D4 27

Jumlah Guru SD/SDLB Berkualifikasi S1/ D4

28

Subsidi Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ke S1 Guru SD

29

Persentase Guru SMP Berkualifikasi S2/S1/ D4

30

Jumlah Guru SMP Berkualifikasi S2/S1/ D4

31

Subsidi Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ke S1 Guru SMP

32

Persentase Guru SD Bersertifikasi

33

Jumlah Guru SD Bersertifikasi

34

94

Pelaksanaan sertifikasi guru SD

35

Persentase Guru SMP Bersertifikat

36

Jumlah Guru SMP Bersertifikat

37

Pelaksanaan sertifikasi guru SMP

38

Jumlah GTT /TTT SD yang mendapatkan insentif

39

Jumlah GTT/TTT SMP yng mendapatkan insentif Jumlah Guru SD yang mendapatkan kesra Jumlah Guru SMP yang mendapatkan kesra Jumlah Pengawas TK/SD

40 41 42 43 44

Jumlah peserta seleksi kepala TK/SD Jumlah peserta seleksi

123

137

136

135

134

133

142

142

142

142

142

142

17

0

80

0

0

80

40

40

pengawas TK/SD RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

48

45

Jumlah Pengawas SMP

46

Jumlah peserta calon

8

12

12

12

12

12

40

seleksi Kasek SMP 47

Jumlah peserta seleksi

0

0

40

0

0

40

7

3

3

3

3

3

99.93

99.94-

99,95

99,96

99,97

99,98

pengawas SMP 48

Jumlah SD yang diregroupping

49

Persentase Lulusan

100

UASBN SD 50

Nilai rata-rata UASBN SD

7.58

7,59

7,60

7,60

7,60

7,60

51

Angka Melanjtkan SLTP

90,00

90,33

91

91,56

91,6

91,7

52

Persentase Lulusan UAN

99.95

99,95

99,952

99,953

99.954

99,955

1

SMP 53

Nilai rata-rata UAN SMP

6.73

6,82

6,90

6,95

7,00

7,50

54

Angka Melanjutkan SLTA

70,17

71

71,5

72

72,5

73

55

Jumlah SSN SD

33

38

43

48

53

58

56

Jumlah SSN SMP

45

49

51

53

55

57

57

Jumlah SD Bertaraf

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

80

81

82

83

84

85

30

30

40

40

40

40

86

87

88

89

90

91

20

15

20

20

20

20

9

9

9

9

9

9

6

5

5

5

5

5

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

Internasional 58

Jumlah SMP Bertaraf Internasional

59

Persentase SD Terakreditasi minimal B

60

Jumlah SD yang diakreditasi

61

Persentase SMP Terakreditasi minimal B

62

Jumlah SMP yang diakreditasi

63

Jumlah lomba SD yang dilaksanakan

64

Jumlah lomba SMP yang dilaksanakan

65

Jumlah kegt/lomba dalam rangka pendidikan karakter bangsa/nasionalisme SD/SMP


49

66

Persentase SD yang

70

75

78

80

82

85

28

38

46

54

66

70

230/95

92

92

92

92

92

2

27

12

12

12

12

65

70

75

78

80

82

41 29/12

41

41

41

41

memiliki gedung memenuhi SPM 67

Persentase Jumlah SD Memiliki Perpustakaan sesuai SPM

68

Jumlah Perpus yang dibangun

69

Jumlah Ruang Kelas SD yang direhab

70

Persentase SMP yang memiliki gedung memenuhi SPM

71

Jumlah Ruang kls SMP yang direhab/dibangun

72

Persentase Jumlah SMP

75

75

75,5

76

76,5

77

0

0

1

1

1

1

70

75

80

85

90

95

10

10

10

10

10

10

30

36

37

38

39

40

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6

6

6

6

6

6

Memiliki Perpust sesuai SPM 73

Jumlah Perpustakaan yang dibangun/direhab

74

Persentase Jumlah SMP yang memiliki lab. IPA sesuai SPM

75

Jumlah Lab IPA SMP yang dibangun/direhab

76

Persentase Jumlah SMP Memiliki R TIK dan Ketrampilan sesuai SPM

77

Persentase SD/SDLB/MTs yang mendapatkan BOS

78

Persentase SMP/SMPLB/MTs yang mendapatkan BOS

79

Failitasi SLB


50

2.3 Sasaran untuk mencapai tujuan tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah (SMA dan SMK dan yang sederajat) bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua lapisan masyarakat di Kabupaten Wonogiri, dapat dilihat pada Tabel V.3

Tabel.V.3 Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis T3. Kondisi NO

SASARAN STRATEGIS

Awal (2010)

1

APK SMA/SMK/SMLB/MA/Paket C

2

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

69.5

69.6

69.7

69.8

APK SMA

20.08

20.08

20.0 8

20.08

20.08 20.08

3 4

APK MA APK SMK

1.11 48.31

1.11 48.41

1.11 48.61

1.11 1.11 48.66 48.81

5

APK PAKET C

5.28

5.28

1.11 48.5 1 5.28

5.28

5.28

5.28

6

APM SMA/SMK/SMLB/ MA/Paket C

59,53

60

60,5

61

61,5

62

7

APM SMA

21,40

21,40

21,4 0

21,40

8 9

APM MA APM SMK

1,10 37,03

1,10 37.5

1,10 38

1,10 38.5

1,10 39

1,10 39.5

10

APM PAKET C

0

0

0

0

0

0

11 12

APS SLTA APS SMA

0,57 0,28

0,56 0,28

0,55 0,28

0,54 0,28

0.53 0,28

0,52 0,28

13

APS MA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 15

APS SMK Rasio pendidik dan peserta didik SMA 1:20 sampai 1: 28 Rasio pendidik dan peserta didik SMK 1:20 sampai 1: 31

0,29 1:31

0.28 1:29

0.27 1:27

0.26 1:25

0.25 1:23

0.24 1:20

1:31

1:29

1:27

1:25

1:23

1:20

99

99,1

99,4

99,8

99,9

100

537/6

5

5

6

6

6

83

86

90

95

98

100

802

25

25

25

20

15

64

71

80

89

97

100

16 17

Persentase Guru SMA Berkualifikasi S2/S1/ D4

18

Jumlah Guru SMA Berkualifikasi S2/S1/ D4

19

Persentase Guru SMK Berkualifikasi S2/S1/ D4

20

Jumlah Guru SMK Berkualifikasi S2/S1/ D4 Persentase Guru SMA Bersertifikasi

21

69.85

70

21,40 21,40


51

22

Jumlah Guru SMA Bersertifikasi

23

Persentase Guru SMK Bersertifikat

24 25

jumlah Guru SMK Bersertifikat Jumlah GTT /TTT SMA yang mendapatkan insentif Jumlah GTT/TTT SMK yang mendapatkan insentif

26

323/ 76

43

55

55

40

16

16

30

50

70

90

100

171 62/57

130 61/50

130 59/48

130 57/47

339/ 219

326/ 219

130 60/4 9 324/ 219

322/ 219

320/ 219

100 55/4 6 319/ 219

27

Jumlah Guru SMA yang mendapatkan Kesra

34

34

33

32

31

30

28

Jumlah Guru SMK yang mendaptkan Kesra

54

40

50

48

47

46

29

Jumlah Pengawas SMA

8

8

8

8

8

8

30 31

Jumlah peserta seleksi Kepala SMA Jumlah peserta seleksi pengawas SMA Jumlah Pengawas SMK

0 0

0 20

40 0

0 0

0 0

40 20

2

2

3

3

3

3

33

Jumlah peserta calon seleksi Kasek SMK

6

6

6

6

6

6

34

Jumlah peserta seleksi Pengawas SMK Persentase SMA yang melaksanakan pendidikan karakter bangsa/nasionalisme

0

20

0

0

0

20

30

40

50

60

80

100

30

40

50

60

80

100

98.5

98,51-

98,5

98,53

99.79

2

32

35

36

37

Persentase SMA yang melaksanakan pendidikan karakter bangsa/nasionalisme Persentase Lulusan UAN Dikmen

38

Persentase Lulusan UAN SMA

39

98,54 98,55

98

98,299.58

98,3

98,5

98,8

99,0

Nilai rata-rata UAN SMA

7.14

7,19

7,24

7,29

7,34

7,39

40

Persentase Lulusan UAN SMK

99.5

99,5 100

99,5 1

99,51

41

Persentase Angka Melanjutkan lulusan SMA

70

75

80

85

90

95

42 43

Nilai rata-rata UAN SMK Persentase siswa yang bekerja pada tahun kelulusan Jumlah SSN SMA

7.57 60 %

7,58 7,58 62% 64 %

7,59 66 %

7,59 68 %

7,60 70 %

14

14

16

44

12

13

13

99,52 99.52


52

45

Jumlah SSN SMK

7

7

8

8

9

9

46 47

Jumlah SMA Bertaraf Internasional Jumlah SMK Bertaraf Internasional

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

48

Juml SMK Bersertifikat ISO 9001:2008

1

2

2

3

3

3

49

Persentase SMA Terakreditasi minimal B

60

64

68

72

76

80

50

Jumlah SMA yang diakrditasi

4

6

5

5

5

5

51

Persentase SMK Terakreditasi minimal B

74,36

75

78

80

82

85

52

Jumlah SMK yang diakreditasi

6

7

7

7

7

7

53

Jumlah lomba /pst lomba SMA yang dilaksanakan Jumlah lomba /Pst SMK yang dilaksanakan Jumlah lomba dalam rangka pend karakter bangsa/nasionalisme SMA/SMK Persentase SMK yang memiliki Bursa Kerja khusus (BKK)

4

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

95

95

100

100

100

100

90

95

100

100

100

100

65

70

75

78

80

82

7

10

5

5

5

5

80

80

81

82

83

84

1

0

1

1

1

1

80

85

90

93

96

100

2

2

2

2

2

2

10

100

100

100

100

100

0

1

0

0

0

0

85

86

87

88

89

95

54 55

56

57

58 59 60 61 62 63 64 65 66

Persentase SMK memiliki layanan pembinaan pengembangan Kewirausahaan/Bisnis center/Unit Produksi Persentase SMA yang memiliki gedung memenuhi SPM Juml Ruang Kelas SMA yang direhab Persentase SMA yang Memiliki Perpust sesuai SPM Jumlah Perpus yang dibangun/direhab Persentase SMA IPA yang memiliki Lab IPA sesuai SPM Jumlah Lab IPA SMA yang dibangun/direhab Persentase SMA Bhs yang memiliki Laboratorium Bahasa sesuai SPM Jumlah Lab bhs yang dibangun / direhab Persentase SMA yang memiliki R TIK/Komputer sesuai SPM


53

67

Jumlah R TIK/Komp SMA yang direhab/dibangun

0

1

1

1

1

1

68

Jumlah Komputer /set SMA yang diadakan Persentase SMA yang memiliki fasilitas teleconferen jumlah teleconferen yang diadakan

0

2

2

2

2

2

10

15

20

25

30

35

1

1

1

1

1

1

50

55

60

70

80

90

3

3

3

3

3

3

75

75,5

76

76,5

77

78

1

1

1

1

1

1

69 70 71

Persentase SMK yang memiliki gedung memenuhi SPM

72

Jumlah Ruang kls SMK yang direhab/dibangun Persentase Jumlah SMK Memiliki Perpust sesuai SPM Jumlah Perpust SMK yang dibangun/direhab

73 74 75

Persentase Jumlah SMK Memiliki R Praktek dan Ketrampilan sesuai SPM

55

56

57

58

59

60

76

0

2

2

2

2

2

50

60

70

80

90

100

78

Jumlah R pratek dan Ketrampilan SMK yang direhab Persentase SMK memiliki Unit Produksi Praktek Jumlah Mesin CNC yang diadakan

0

2

1

1

1

1

79

Jumlah USB SMK yang dibangun

2

1

1

1

2

1

80

Perband siswa SMK : SMA untuk mewujudkan kabupaten. Vokasi

65:35

66:34

67:3 3

68:32

81

Persentase SMK yang memiliki fasilitas teleconferen

10

15

20

25

30

35

82

Jumlah teleconferen yang diadakan

1

1

1

1

1

1

83

Persentase SMK memiliki Laboratorium sesuai SPM

27,5

28

28,5

29

29,5

30

84

Jumlah Lab SMK yang dibangun/direhab

1

1

1

1

1

1

85

Persentase SMK memiliki Ruang TIK/Komputer

85

86

87

88

89

90

86

Jumlah Ruang TIK/Komputer SMK yang dibangun/direhab Jumlah Komputer yang diadakan untuk SMK Jumlah Alat telekonferen yang diadakan

0

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

77

87 88

69:31 70:30


54

89

Persentase SMK memiliki Bengkel/Ruang Praktek

90

Jumlah Bengkel/R praktek yang dibangun/direhab Fasilitasi Bantuan Operasional SMA Negeri

91 92

55

Fasilitasi Bantuan Operasional SMK Negeri

56

57

58

59

60

2

2

2

2

2

12

12

12

12

12

12

6

6

6

6

7

7

2.4 Sasaran untuk mencapai tujuan tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak tertampung pada Pendidikan Formal melalui pendidikan non formal /kesetaraan serta Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK) (KF Kejar Paket A, B, C, Pendidikan Ketrampilan/Life skill) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan pendidikan berperspektif gender maka dapat dilihat seperti pada Tabel V.4 Tabel V.4 Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Strategis T4 Kondisi No

Sasaran Strategis

Awal (2010)

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

1

Tingkat Literasi (Bebas Buta Aksara) Penduduk Usia > 15 Tahun Tingkat lanjutan

97,995

99,996

99,997

99,998

99,999

100

2

Jumlah warga Masyarakat yang dituntaskan (Program Tindak Lanjut/Keaksaraan Usaha Mandiri)

3.927

750

1000

1000

1177

0

3

Jumlah LPK yang terkreditasi

1

2

3

4

4

5

4

Jumlah LPK yang difasilitasi/dibantu

0

2

2

2

2

2

5

Jumlah PKBM yang difasilitasi/dibantu

2/16

2

2

2

2

2


55

6

Jumlah peserta yang dilatih pengarusutamaan gender

400

300

300

300

300

300

7

Jumlah TMB

19/3

3

3

3

3

3

8

Jumlah Desa vokasi yang difasilitasi/ dibantu

4

5

6

7

8

9

9

Jumlah KBU yang difasilitasi/dibantu

4

5

5

5

5

5

10

KWD yang difasilitasi/dibantu

4/15

3

3

3

3

3

11

RMH PINTAR yang difasilitasi/dibantu JAMBORE yang difasilitasi/dibantu

1

1

1

1

1

1

12 LB

12

12

12

12

12

1

1

35

1

1

1

652/27

630/26

635/26

635/26

635/26

635/26

70

75

80

85

90

95

12 13 14

HAI yang difasilitasi/dibantu Jumlah Peserta/kelompok Paket A

15

Persentase Peserta Paket A lulus UN

16

Jumlah Peserta/kelompok Paket B

17

Persentase Peserta Paket B lulus UN Jumlah peserta/kelompok Paket C

18

19

Persentase Peserta Paket C lulus UN

1103/43 1110/43 1095/42 1087/42 1078/42 1061/42

90

91

91,5

92

92,5

93

1.487/51 1323/46 1314/46 1295/45 1219/43 1213/43

94,5

95

95,5

96

96,5


97

56

1.5 Sasaran untuk mencapai tujuan tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan dapat dilihat pada tabel V.5

Tabel V.5 Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Strategis T5 No 1

Kondidi Awal (2010)

Sasaran Strategis Pelayanan

perijinan

/

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

persuratan dan legalitas ijasah 2

LAKIP

3

Tersedianya

data

Base

Pendidikan 4

Penyusunan Perencanaan

C. Arah Kebijakan Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 Arah

kebijakan

pembangunan

pendidikan

tahun

2011-2015

dirumuskan

berdasarkan visi, misi, tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Wonogiri serta Kemendiknas, serta mengacu pada RPJMD 2011-2015 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2011. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (Education For All), Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of Child), Millenium Development Goals (MDGs), dan World Summit on Sustainble Development. Arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2011-2015 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten Wonogiri dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Adapun arah kebijakan pendidikan kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 adalah: 1. Peningkatan kualitas layanan bidang pendidikan 2. Pembangunan / rehab / penambahan sarana prasarana pendidikan 3. Penguatan sistem informasi dinas pendidikan 4. Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini 5. Peningkatan kualitas pendidikan dasar 9 tahun 6. Peningkatan kualitas pendidikan menengah 7. Penguatan dan perluasan pendidikan non formal dan informal 8. Pengembangan SDM Pendidikan Dan Penjaminan mutu pendidikan 9. Pelayanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

57

BAB VI PROGRAM, INDIKATOR KINERJA DAN PEMBIAYAAN

A. Program Pendidikan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 terdiri dari 10 program, yaitu (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana, (3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan, (4) Program Pendidikan Anak Usia Dini, (5) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, (6) Program Pendidikan Menengah, (7) Program Pendidikan Non Formal, (8) Program Pendidikan Luar Biasa, (9) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan (10) Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan. Uraian program tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini terdiri beberapa kegiatan, yaitu : a. Penyediaan jasa surat menyurat, b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, c. Penyediaan jasa kebersihan kantor, d. Penyediaan alat tulis kantor, e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, h. Penyediaan peralatan rumah tangga, i.

Penyediaan makanan dan minuman,

j.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, l.

Penyediaan jasa tenaga non pegawai, dan

m. Pengelolaan administrasi gaji. n. Pelayanan yang cepat dan Akurat o. Pelayanan Manajemen pengarsipan dan dok p. Bantuan sosialisasi perundang undangan


58

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. Program ini terdiri beberapa kegiatan, yaitu : a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional, d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, f. Rehab gedung dinas pendidikan Kab. Wonogiri. g. Rehab Gedung UPT Dinas Kecamatan h. Bantuan Sarana Kantor UPT Dinas Kecamatan i.

Rehab asrama SKB

j.

Pembangunan Gedung Paket B dan Paket C

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan. Program ini terdiri beberapa kegiatan, yaitu: a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, b. penyusunan laporan keuangan semesteran, c. penyusunan laporan keuangan akhir tahun, d. Penyusunan rencana kerja SKPD, e. Penyusunan rencana strategis, f. Penyusunan laporan keuangan bulanan. g. Penyusunan Laporan Aset

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini. Program ini terdiri beberapa kegiatan, yaitu: a. Ajang kreatifitas pendidikan usia dini, (TK, PAUD/ KB TPA dan SPS) b. Pendampingan MOU PAUD, ( Bantuan Operasional PAUD) c. Penyediaan BOP PAUD d. Pendampingan Bantuan Transport Tutor PAUD Non Formal, KB, TPA dan SPS e. Pembangunan/Rehab Gedung PAUD, f. Bantuan kesejahteraan pendidik PAUD (KB, TPA dan SPS) g. Bantuan Fasilitasi Pelaksanaan Ajang Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini PAUD h. Bantuan Peningkatan Kualfikasi ke S1 Pendidikan PAUD (KB, TPA dan SPS) i.

Bantuan RKB PAUD terpadu

j.

Bantuan PAUD Desa Vokasi RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

59

k. Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Pendidik l.

Bantuan Sarpras PAUD Non Formal

m. Bantuan APE dan mebelair PAUD n. Bantuan perintisan PAUD (KB, TPA dan SPS) o. Bantuan magang pendidik PAUD (KB, TPA dan SPS) p. Bantuan Parenting PAUD q. Bantuan Fasilitasi Mitra PAUD r. Fasilitasi Koran Ibu

5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Program ini terdiri beberapa kegiatan, yaitu: a.

Bantuan Fasilitas Pendidikan Berkarakter Untuk SD

b.

Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka,

c.

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (Pendampingan BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs, SMPLB Negeri,

d.

Penyelenggaraan Paket A Setara SD,

e.

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP,

f.

Fasilitasi Pendirian Sekolah Dan Regrouping SD,

g.

Kegiatan Lomba-Lomba SD,

h.

Penyelenggaraan SSN SD,

i.

Bantuan Penjaminan Mutu SD RSBI

j.

Bantuan Pendampingan BOS Dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Murah di SD/MI,

k.

Bantuan Pendampingan BOS Dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Murah di SMP/MTs,

l.

Penunjang DAK SD dan SMP

m.

Pendampingan Untuk Biaya Umum Program Bantuan APBN/APBD Provinsi

n.

Bantuan Penjaminan Mutu SMP SBI

o.

Bantuan Fasilitasi pendidikan inklusi SD,

p.

Pengadaan Mebelair SD/MI,

q.

Bantuan Untuk Lomba Kreativitas Siswa SMP/SMA,

r.

Fasilitas OSN dan OOSN PL2SN SMP,

s.

Fasilitas PPD SD, SMP, SMA Dan SMK,

t.

Rehabilitasi Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

60

u.

Bantuan Rehab Ruang Kelas SMP/SMPLB

v.

Bantuan Pengadaan TIK Perpustakaan SMP/SMPLB

w.

Bantuan Pengadaan buku Perpustakaan SMP/SMPLB

x.

Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA SMP

y.

DAK pendidikan Bidang SD dan Pendampingannya,

z.

Bantuan Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP,

aa.

Biaya Umum Rehab SD/MI (DPPIP),

bb.

Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB

cc.

Bantuan Rehab Ruang kelas SD/SDLB

dd.

Bantuan Pengadaan TIK Perpustakaan SD/SDLB

ee.

Bantuan Pengadaan buku Perpustakaan SD/SDLB

ff.

Bantuan Peningkatan sarana SLB,

gg.

DAK Pendidikan Bidang SMP dan Pendampingannya,

hh.

Pendukung LBEC-TF,

ii.

Pendampingan L-BEC

jj.

Bantuan Replikasi Kegiatan BERMUTU

kk.

Bantuan Rehab Ruang Kelas/RBL SMP

ll.

Biaya Umum Rehab SMP (DPPIP),

mm.

Bantuan MBS SD dan SMP

nn.

Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti Ruang Kelas PAUD, dan SD/MI,

oo.

Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti Ruang Kelas SMP/MTs,

pp.

Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/MI, dan SMP/MTs,

qq.

Bantuan PMT-AS, dan

rr.

Bantuan Kantin Sehat Dikdas.

ss.

Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD dan SDLB

tt.

Bantuan Alat Peraga SD dan SDLB

6. Program Pendidikan Menengah. Program ini terdiri beberapa kegiatan, yaitu: a.

Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu,

b.

Penyelenggaraan Paket C Setara SMA,

c.

Penunjang Bantuan Khusus Murid (BKM),

d.

Promosi Kompetensi Siswa SMK,

e.

Bantuan Rehab Gedung SMA/SMK

f.

Bantuan Pembangunan RKB SMK RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

61

g.

Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA/IPS siswa SMA,

h.

Bantuan Biaya Operasional Pendidikan SMA dan SMK Negeri,

i.

Bantuan Pembangunan RKB SMK RSBI

j.

Bantuan Pengembangan RSBI SMA /SMK

k.

Pembangunan USB SMK

l.

Bantuan Alat Komputer Numerically Controlled (CNC) SMK

m. Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMK RSBI n.

Bantuan Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL),

o.

Fasilitas Program Kegiatan Bantuan Pemerintah Pusat Dan Provinsi Bidang SMK,

p.

Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMA dan SMK RSBI

q.

Bantuan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Guru SMA RSBI

r.

Bantuan Pengadaan Alat IPA SMA/SMK

s.

Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK

t.

Bantuan Fasilitasi CC SMK

u.

Bantuan Pengadaan Komputer SMA/SMK

v.

Pendampingan Rintisan Pembangunan USB SMKN

w.

Bantuan Lomba Mapel SMK,

x.

Pemilihan siswa berprestasi SD, SLTP dan SLTA,

y.

Pendampingan Program Dana Percepatan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) dan Administrasi Proyek (AP) untuk Pendidikan Menengah (SMA),

z.

Pendampingan Program Dana Percepatan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) dan Administrasi Proyek (AP) untuk Pendidikan Menengah (SMK),

aa. Bantuan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bhs Inggris Guru SMK RSBI bb. Bantuan Buku Perpustakaan SMA/SMK cc. Bantuan Fasilitasi Peralatan Teaching Factory SMK dd. Bantuan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK ee. Pemberian Bea Siswa Bakat Dan Berprestasi Siswa SLTP dan SLTA, ff.

Fasilitas OSN, OOSN, FL2SN SMA,

gg. Bantuan Alat Tele Conference SMK, SMA hh. Bantuan Pengembangan RSBI SMK ii.

Bantuan Pembangunan Perpustakaan SMA/SMK

jj.

Bantuan Rehab Ruang Kelas / RBL SMA

kk. Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan Sarana/Alat Pembelajaran SMK Program (DPPIP), RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

62

ll.

Bantuan Fasilitasi Kantin Kejujuran,

mm. Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK, nn. Bantuan Bussines Center SMK, oo. Bantuan Pengembangan TUK SMK, dan pp. Bantuan Peralatan SMK Kelas Industri. qq. DAK Pendidikan Bidang SMA dan Pendampingan rr.

Penunjang DAK SMA

ss.

DAK Pendidikan Bidang SMK dan Pendampingan

tt.

Penunjang DAK SMK

uu. Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK vv. Pembangunan Ruang Laboratorium ww. Bantuan Alat bagi SMK Yang Baru ( SMKN) Sesuai Dengan keahliannya xx. Pendampingan Rintisan Pembangunan USB SMA/SMKN yy. Bantuan Pengembangan Kabupaten Vokasi zz. Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Asing

7. Program Pendidikan Non Formal. Program ini terdiri beberapa kegiatan, yaitu: a. Fasilitasi Rumah Pintar, b. Penyelenggaraan Pemberantasan Buta Aksara (Jaring Garap), c. Bantuan Pengarusutamaan Gender d. Bantuan Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik Non Formal e. Bantuan tindak lanjut Pasca Buta aksara, f. Operasional UPT SKB Dinas Pendidikan, g. Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan, h. Fasilitasi Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Unggulan, i.

Penguatan Manajemen Desa Vokasi,

j.

Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI),

k. Insentif Pengelola PKBM, l.

Bantuan Alat Keterampilan Warga Belajar Paket A dan B,

m. Bantuan Oprasional SLBN dan Swasta, n. PORSENI SLB. o. Bantuan Penanggulangan Traficking Dan Kekerasan Terhadap Anak p. Bantuan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

63

q. Fasilitas TBM r. Fasilitasi Penilik PAUD s. Fasilitasi Kursus Dan Pelatihan di SKB t. Fasilitasi Program PAUD di SKB u. Fasilitasi Gedung yang Layak di SKB v. Fasilitasi PKBM

8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Program ini terdiri beberapa kegiatan, yaitu: a. Pendataan dan Insentif GTT, TTT dan Guru Bantu, b. Penilaian Angka Kredit Guru TK/SD, SMP/SMA, SMK, c. Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, d. Pemilihan Guru Berprestasi TK/SD, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, e. Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas), f. Operasional Sertifikasi Guru TK, SD, SMP dan SMA g. Fasilitasi Pendataan NUPTK guru SMP/SMA, SMK h. Dana Operasional BERMUTU i.

Pendampingan LBEC-TF,

j.

Fasilitas Guru Berprestasi,

k. Fasilitasi Pengawas SMP/SMA, l.

Penyusunan Formasi Guru SMP/SMA,

m. Pengadaan Buku Rapot, n. Pendampingan Ujian Nasional SMP/SMA/SMK, o. Seleksi Guru RSBI, p. Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal q. Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Formal r. Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke SI Pendidik Formal s. Bantuan Pengelolaan Penilaian Angka Kredit t. Bantuan Pengembangan Profesi Pendidik Formal u. Pelaksanaan Seleksi Calon Pengawas/Kepala Sekolah TK/SD, SMP/SMA/SMK, v. Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik Tendik Guru Tk Berprestasi Dan Jambore PAUD-NI Berprestasi,


64

w. Bantuan Fasilitasi Pelaksanaan Action Research Guru SD dan SMP, SMK x. Bantuan Peningkatan Kualifikasi Akademik ke S2 Guru SMA dan Guru SMK, y. Bantuan Kesra WB Guru SMA dan Kesra Guru SMK, z. Diktendik SD, SMP, SMA/SMK Berprestasi dan Guru SLB Berdedikasi, aa. Penataan/ Pemetaan pendidik dan tenaga pendidik bb. Sosialisasi Bidang Pendidikan cc. Program Fasilitasi Peningkatan Kualitas Tutor Paket A,B,C dd. Monitoring dan Evaluasi Guru dan Kepala Sekolah Pasca Sertifikasi ee. Review KTSP ff. Pembinaan Kepala sekolah

9.

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan. Program ini terdiri beberapa kegiatan, yaitu: a.

Pendamping BMPS,

b. Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan, c.

Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UASBN dan UNPK

d. Operasional Pelayanan Pendidikan di 25 UPT Pendidikan Kecamatan, e.

Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan

f.

Bantuan Ujian Sekolah Dasar, SMP dan SMA

g.

Pendataan dan Pelaporan Rutin,

h. Fasilitasi Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA/SM), i.

Bantuan Fasilitas Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan

j.

Penyusunan Bezetting,

k.

Pelaksanaan Sumpah Janji PNS Gol I dan II,

l.

Penyelesaian Administarsi Kenaikan Pangkat PNS Dan Inventarisasi Data Kepegawaian,

m. Penyusunan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala, n. Penyelesaian PAK Pengawas Sekolah Dan Penilik, o. Pendampingan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan, p. Gelar Potensi Pendidikan, q. Penyusunan Mekanisme Pegawai, r.

Pembinaan Administrasi Kepegawaian.

s.

Peningkatan SDM RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

65

10.

Program Pelayanan pendidikan masyarakat miskin. Program ini terdiri dari kegiatan, yaitu: Bantuan siswa miskin

11.

Program Pelayanan pendidikan luar biasa Program ini terdiri dari kegiatan, yaitu: a. Bantuan oprasional SLBN dan swasta b. PORSENI SLB.

B. Hubungan Tanggung Jawab antar Bidang Dalam pelaksanaan setiap program yang diimplementasikan melalui kegiatan perlu adanya koordinasi antar bidang yang terkait. 1.

Program Pendidikan Usia Dini bidang ditangani oleh Bidang Pendidikan TK/SD dan Bidang PNFI

2.

Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun ditangani oleh Bidang TK/SD, Bidang SMP/SMA dan Bidang PNFI.

3.

Program Pendidikan Menengah ditangani oleh Bidang SMP/SMA, Bidang Pendidikan SMK dan Bidang PNFI.

4.

Program Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Luar Biasa ditangani oleh Bidang PNFI UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

5.

Peningkatan mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ditangani oleh Bidang TK/SD, Bidang Pendidikan SMP/SMA, Bidang SMK, dan Bidang PNFI.

6.

Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin ditangani oleh Bidang TK/SD, Bidang SMP/SMA, Bidang Pendidikan SMK dan Bidang PNFI.

7.

Program Pelayanan Pendidikan Luar Biasa ditangani oleh Bidang TK/SD, Bidang SMP/SMA, Bidang Pendidikan SMK dan Bidang PNFI.

C. Indikator kinerja Indikator kinerja Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri merupakan hasil analisis gap antara kondiri riil pendidikan di Kabupaten Wonogiri dan kondisi idealnya. Kondisi riil pendidikan dilihat dari data pendidikan Kabupaten Wonogiri tahun 2006-2011 yang dikaitkan dengan dengan tujuan dan sasaran yang akan datang. Selanjutnya, juga dikaitkan dengan kondisi ekternal sekitar Kabupaten Wonogiri dan herarki di atasnya, Renstra Propinsi Jawa Tengah dan Restra Kemendiknas RI. Perlunya memasukan kondisi ekternal di sekitar Kabupaten Wonogiri adalah untuk melakukan antisipasi jangan sampai kualitas pendidikan di Kabupaten Wonogiri tertinggal dari daerah sekitarnya. Jika hal ini terjadi akan berakibat pada meningkatnya jumlah peserta didik yang bersekolah keluar Wonogiri, misalnya ke Kota Solo. Bahkan apabila kualitas pendidikan di Kabupaten RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

66

Wonogiri lebih baik dari wilayah sekitarnya, justru akan dapat menarik peserta didik dari luar daerah. Adapun kerangka pemikiran penyusunan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri

Renstra Kemendiknas RI

INDIKATOR KINERJA RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KAB. WONOGIRI

Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah

Kandisi Pendidikan di sekitar wilayah Kabupaten Wonogiri

Kondisi Riil Pendidikan Kab. Wonogiri

Gambar VI.1. Kerangka Pemikiran Penyusunan Indikator Kinerja Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, capaian kinerja pelayanan pendidikan yaitu: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Capaian kinerja program ini adalah Tercapainya pelayanan administrasi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dengan memuaskan

2.

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan. Capaian kinerja program ini adalah: a. Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri b. Tertatanya administrasi pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri

3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. Capaian kinerja program ini adalah : terlaksananya kegiatan pengadaan dan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri


67

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan. Capaian kinerja program ini adalah : Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan yang akuntabel

5. Program Pendidikan Anak Usia Dini. Capaian kinerja program ini adalah: a. Tercapainya APK PAUD mencapai 50%, (pembaginya 3-6 tahun) b. Tercapainya Guru TK yang berkualifikasi pendidikan D4/S1 mencapai 60 %, c. Tercapainya Guru KB,TK SPS yang berkualifikasi pendidikan D4/S1 mencapai 60 %, d. Tercapainya Guru KB,TK SPS telah mengikuti diklat mencapai 75% e. Tercapainya PAUD yang terakreditasi mencapai 30%,

6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Capaian kinerja program ini adalah: a. Tercapainya APM SD/MI mencapai 97,95 %, b. Tercapainya APK SD/MI/Paket A mencapai 100 %, c. Tercapainya Angka Putus Sekolah SD/MI mencapai 0,037 %, d. Tercapainya APM SMP/MTs/Paket B mencapai 97,95 %, e. Tercapainya APK SMP/MTS/Paket B mencapai 99 %, f. Tercapainya Angka Putus Sekolah SD/MI maksimal 0,017 %, g. Tercapainya Lulusan Siswa SD mencapai 99,98 %, h. Tercapainya Nilai Rata-rata UN SD minimal 7,60, i.

Tercapainya Lulusan Siswa SMP sekurang kurangnya 99,95 %,

j.

Tercapainya Nilai Rata-rata UN SMP minimal 7,5

k. Tercapainya SD di Kabupaten Wonogiri yang terakreditasi B mencapai 85 %, l.

Tercapainya SMP di Kabupaten Wonogiri yang terakreditasi B mencapai 85 %,

m. Terselenggaranya SD yang Bertaraf Internasional sebanyak 1 sekolah n. Terselenggaranya SMP Bertaraf internasional sebanyak 2 sekolah, o. Tercapainya SD yang memiliki gedung sesuai SPM mencapai 90 %, dan p. Tercapainya SMP yang memiliki gedung yang sesuai SPM Mencapai 90 %, q. Tercapainya SD dan SDLB yang berstandar Nasional 50 %

7. Program Pendidikan Menengah. Capaian kinerja program ini adalah: a. Tercapainya Angka Partisipasi Kasar SMA, MA, SMK dan sederajat mencapai 80 %, b. Tercapainya Angka partisipasi Murni SMA, MA SMK dan sederajat mencapai 62 %, RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

68

c. Tercapainya Penurunan Angka Putus Siswa SMA/MA/SMK maksimal 0,52 %, d. Tercapainya Lulusan UN SMA mencapai 99 %, e. Tercapainya Nilai Rata-rata UN SMA mencapai 7,39, f. Tercapainya Lulusan UN SMK sekurang-kurangnya mencapai 99,52 %, g. Tercapainya Nilai Rata-rata UN SMK sekurang-kurangnya 7,52. h. Tercapainya SMA yang terakreditasi B mencapai 80 %, i.

Tercapainya SMK yang terakreditasi B mencapai 80 %,

j.

Terselenggaranya Rintisan SMA di Kabupaten Wonogiri yang bertaraf Internasional sebanyak 2 sekolah

k. Terselenggaranya SMK di Kabupaten Wonogiri bertaraf Internasional sebanyak 1 sekolah l.

Terwujudnya kabupaten vokasi dengan perbandingan siswa SMA : SMK = 30 : 70,

m. Tercapainya SMA dan SMK yang bersertifikasi ISO 9001:2008 sekurang-kurang 8 sekolah, n. Tercapainya Jumlah SMA yang memiliki gedung sesuai SPM Mencapai 90 %, o. Tercapainya Jumlah SMK yang memiliki gedung sesuai SPM Mencapai 85 %, p. Terserapnya lulusan SMK yang bekerja sebesar 76,81%

8. Program Pendidikan Non Formal. Capaian kinerja program ini adalah: a. Tercapainya Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bebas buta aksara mencapai 100%, b. Tercapainya lulusan UN Kejar Paket A mencapai 95 %, c. Persentase lulusan UN Kejar Paket B mencapai 93 %, d. Persentase lulusan UN Kejar Paket C mencapai 97 %, dan e. Desa vokasi di Kabupaten Wonogiri mencapai 9 desa. f. Terselenggaranya PKBM di 25 Kecamatan

9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Capaian kinerja program ini adalah: a. Meningkatnya kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas b. Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik c. Guru PAUD yang bersertifikasi mencapai 55% pada tahun 2015, d. Guru SD/SDLB berkualifikasi D4/S1 sebesar 100 %, e. SD/SDLB yang bersertifikasi sebesar 100 %, RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

69

f. Guru SMP/SMPLB berkualifikasi D4/S1 sebesar 100 %, g. SMP/SMPLB yang bersertifikasi sebesar 100 %, h. Guru SMA dan SMK yang berkualifikasi D4/S1 mencapai 100 %, i.

Guru SMA, SMK yang bersertifikasi mencapai 100 %,

10. Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin. Capaian kinerja program ini adalah: Tercapainya penurunan angka putus sekolah mencapai 90%

11. Program Pelayanan Pendidikan Luar Biasa. Capaian kinerja program ini adalah: a. Terselenggaranya Bantuan oprasional SLBN dan swasta b. Terselenggaranya PORSENI SLB.

D. Pembiayaan Pembiayaan dalam rencana strategis pendidikan Kabupaten Wonogiri tahun 20112015 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan pendidikan. Sumber pembiayaan yang diperoleh adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Dekonsentrasi dari pemerintah pusat, hibah dari lembaga donor serta partisipasi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan fungsi pembiayaan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat kurang mampu, penguatan otonomi pendidikan, serta insentif dan disinsentif peningkatan akses, mutu dan tata kelola pendidikan di Kabupaten Wonogiri, APBD Kabupaten Wonogiri telah mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% yang dikelola secara langsunsung maupun tidak langsung oleh SKPD Dinas Pendidikan maupun SKPD lain. Alokasi anggaran pendidikan dalam bentuk Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial dan hibah pada dasarnya bermuara pada penumbuhan prakarsa, kreativitas dan aktivitas Pemerintah Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan maupun stakeholders dalam meningkatkan kapasitasnya untuk meningkatkan peningkatan akses, mutu dan tata kelola. Strategi pembiayaan rencana strategis pembangunan pendidikan 2011-2015 komponen pendidikan, diantaranya sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum dan sistem evaluasi serta tata kelola dan akuntabilitas. Adapun strategi yang diterapkan adalah : a. Strategi perimbangan pembiayaan (counterpart budget) antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diarahkan pada upaya RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2015

70

pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang dilaksanakan melalui bentuk bantuan keuangan, bantuan sosial dan hibah. b. Strategi pembiayaan kemitraan dengan pihak eksternal, yakni dengan melibatkan stakeholder pendidikan terkait dan masyarakat. c. Strategi pembiayaan penuh yang dibiayai melalui alokasi anggaran yang tersedia pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38/2007.

1. Pembiayaan Indikatif Pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan pendidikan Tahun 20112015 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Berdasarkan penghitungan pagu indikatif yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015, alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi memperoleh porsi sebesar 20 % dari total APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2011/2015 . APBD Kabupaten Wonogiri tahun 2011 sebesar Rp.1.047. Milyar dan pembiayaan pendidikan memperoleh 62,4 % dari total APBD atau sebesar 678,56 Milyar.( termasuk gaji Pegawai ) dan 16,1 % diluar gaji pegawai yaitu sebesar Rp. 160,96 Milyar. Persentase dana Pendidikan menjadi meningkat tajam karena Dana BOS SD/SMP Reguler (APBN) dan dana DAK, Sertifikasi guru dan dana APBD Provinsi Jawa Tengah masuk dalam APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011. Semula dengan hanya merujuk trend peningkatan pagu indikatif pembiayaan APBD Kabupaten Wonogiri sebesar 12,5%, maka pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan pendidikan diperkirakan hanya memperoleh dana 9-10 % (diluar gaji) tetapi setelah masuknya dana BOS, DAK, Sertifikasi , Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah naik tajam menjadi 16,1 %. Dan menjadi 62,4 % berserta gaji Berdasar penetapan indikatif dimaksud pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 membutuhkan biaya sejumlah Rp 3.471 Milyar yang terperinci pada tabel berikut :


71

Tabel VI.1 Estimasi Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri 2011 – 2015 Estimasi Anggaran (dalam milyar) No

Tahun

APBD Kab

Dana

Dinas

DPPKAD/

Pendidikan

Pendidikan

SKPD lain

1

2011

1,047

685,8

678,5

7,3

2

2012

1,100

687,3

680,0

7,3

3

2013

1,200

692,3

685,0

7,3

4

2014

1,300

700,3

695,0

7,3

5

2015

1,400

705 ,5

698,0

7,3

Sumber: Hasil Analisis, 2011

Berdasarkan Tabel VI.1 dapat dijelaskan bahwa Estimasi Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri 2011 – 2015 bersumber dari APBD Kabupaten Wonogiri, Dana Pendidikan, Dinas Pendidikan dan SKPD lainnya. Anggaran paling banyak bersumber dari APBD Kabupaten Wonogiri, dimana pada tahun 2015 rencana anggarannya mencapai 1,400 milyar.

Tabel VI.2 Estimasi Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri 2011 – 2015 Estimasi Anggaran (dalam milyar) No

Tahun

Jumlah Dana

Gaji

Pendidikan

Pegawai

Dikelola DPPKAD Program

dalam bentuk Hibah/Bantuan

1

2011

685,8

517,6

160,9

7,3

2

2012

687,3

522,0

158,0

7,3

3

2013

692,3

527,0

158,0

7,3

4

2014

700,3

535,0

158,0

7,3

5

2015

705,3

540,0

158,0

7,3

3471.0

2641.6

792.9

36.5

Jumlah



72

Berdasarkan Tabel VI.2 dapat dijelaskan bahwa Estimasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri 2011 – 2015 digunakan untuk dana pendidikan, gaji pegawai, program pelayanan,. Anggaran paling digunakan untuk dana pendidikan, selanjutnya untuk gaji pegawai dan terkhir untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan.

2. Skenario Pembiayaan Pendidikan a.

Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel VI.3 Skenario Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Wonogiri 2011 – 2015 Sekenario Pembiayaan PAUD (milyar) No

Tahun

Jumlah Kebutuhan

Sumber Dana APBD

APBD

Kab.

Prop.

APBN

Lain-lain / BLN / Donatur

1

2011

1,59

0,38

0.89

0,2

0.5

2

2012

2.09

0.50

1,0

0,30

0.5

3

2013

2.39

0.80

1,0

0,26

0.5

4

2014

1.99

0.90

1,0

0,15

0.5

5

2015

2.09

1,00

1,0

0,20

0.5


Berdasarkan Tabel VI.3 dapat dijelaskan bahwa skenario pembiayaan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri 2011 – 2015 bersumber dari APBD Kabupaten Wonogiri, APBD Propinsi Jawa Tengah, APBN, dan Donatur/BLN. Pembiayaan pendidikan anak usia dini (PAUD) paling banyak bersumbder dari APBD Kabupaten Wonogiri.


73

b. Pendidikan Dasar Tabel VI.4 Skenario Pembiayaan Pendidikan Dasar Kabupaten Wonogiri 2011 – 2015 Sekenario Pembiayaan DIKDAS (dalam milyar) No

Tahun

Sumber Dana

Jumlah Kebutuhan

APBD

APBD

Kab.

Prop.

APBN

Lain-lain/BLN/ Donatur

1

2011

209.6

18.1

7,0

183,0

1.5

2

2012

122.5

19

7.5

96

1.5

3

2013

127.5

19.5

8.0

100

1.5

4

2014

133.5

20

8.5

105

1.5

5

2015

140

21

9.0

110

1.5


Berdasarkan Tabel VI.4 dapat dijelaskan bahwa skenario pembiayaan pendidikan dasar (SD-SMP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri 2011 – 2015 bersumber dari APBD Kabupaten Wonogiri, APBD Propinsi Jawa Tengah, APBN, dan Donatur/BLN. Pembiayaan pendidikan anak usia dini (PAUD) paling banyak bersumbder dari APBN, selanjutnya APBD Kabupaten Wonogiri, dan diikuti APBD propinsi Jawa Tengah.

c.

Pendidikan Menengah Tabel V.5 Sekenario Pembiayaan Pendidikan Menengah Kabupaten Wonogiri 2011 – 2015 Sekenario Pembiayaan Dikmen (milyar) No

Tahun

Jumlah Kebutuhan

Sumber Dana APBD

APBD

Kab.

Prop.

APBN

Lain-lain/BLN/ Donatur

1

2011

5,7

0.9

4.1

0.7

1.5

2

2012

5,7

0.9

4.1

0.7

1.5

3

2013

5.9

1

4.2

0.7

1.5

4

2014

6

1

4.3

0.7

1.5

5

2015

6.1

1

4,4

0.7

1.5



74

Berdasarkan Tabel VI.5 dapat dijelaskan bahwa skenario pembiayaan pendidikan menengah (SMA, SMK, dan MA) di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri 2011 – 2015 bersumber dari APBD Kabupaten Wonogiri, APBD Propinsi Jawa Tengah, APBN, dan Donatur/BLN. Pembiayaan pendidikan anak usia dini (PAUD) paling banyak bersumbder dari APBN, selanjutnya APBD propinsi Jawa Tengah, selanjutnya Donatur, APBD Kabupaten Wonogiri dan terakhir APBN.

d. Pendidikan Non Formal

Tabel V.6 Sekenario Pembiayaan Pendidikan Non Formal Kabupaten Wonogiri 2011 – 2015

1

Sekenario Pembiayaan PNF (dalam milyar) Sumber Dana Tahun Jumlah APBD APBD Lain-lain/BLN/ Kebutuhan APBN Kab. Prop. Donatur 2011 0.48 0,07 0,41 0,2 0,2

2

2012

0.79

0.09

0.5

0,2

0,2

3

2013

1.8

1.,0

0.6

0,2

0,2

4

2014

2.0

1,1

0.7

0,2

0,2

5

2015

2.2

1,2

0.8

0,2

0,2

No


Berdasarkan Tabel VI.6 dapat dijelaskan bahwa skenario pembiayaan pendidikan non formal (PNF) di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri 2011 – 2015 bersumber dari APBD Kabupaten Wonogiri, APBD Propinsi Jawa Tengah, APBN, dan Donatur/BLN. Pembiayaan pendidikan non formal (PNF) paling banyak bersumbder dari APBD Kabupaten

Wonogiri,

selanjutnya

APBD

propinsi

Jawa

Tengah,

APBN

dan

Donatur/bantuan luar negeri.


75

BAB VII PENUTUP

A. PROGRAM TRANSISI Aktivitas Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri tidak bisa terlepas dari kebijakan Kemendinas dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, karena pada kenyataan banyak dana/anggaran yang cukup signifikan dikucurkan dari kedua instansi vertikal tersebut. Melihat pada kenyataan tersebut maka bukan tidak mungkin suatu saat terjadi perubahan kebijakan pada tingkat pusat maupun Provinsi Jawa Tengah yang pada gilirannya sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Wonogiri. Sebagai contoh terjadinya perubahan penggunaan dana DAK dan BOS serta kegiatan lain yang pada akhirnya akan merubah target yang telah ditetapkan selama lima tahun yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri (Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogri Tahun 2011-2015). Perubahan kebijakan pada tingkat nasional dan provinsi mau tidak mau akan berpengaruh pada perencanaan, baik itu perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kondisi seperti ini akan berdampak pada perubahan kebijakan pada tingkat Kabupaten Wonogiri, sehingga akan terjadi masa transisi untuk penyesuaian-penyesuaian kebijakan dan kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian tersebut dapat terjadi pada sisi SOTK maupun pada Dokumen Perencanaan seperti Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan yang lainnya dalam rangka sinkronisasi Program/kebijakan serta gerak langkah-langkah dalam pelayanan pendidikan dengan tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu apabila terjadi perubahan kebijakan yang berimbas pada perubahan perencanaan jangka menengah di pertengahan, maka Rencana Strategis ini akan disesuaikan. Masa transisi juga terjadi apabila terjadi perubahan Puncuk Pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati), sehingga dalam masa transisi ini dalam penyusunan Perencanaan Tahun pertama untuk Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah 20162020 mengacu pada Rencana Kerja SKPD Tahun sebelumnya.


76

B. KAIDAH PELAKSANAAN Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Wonogiri (Pemerintah Daerah Wonogiri) 2011-2015 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Wonogiri 2011-2015, selanjutnya berdasarkan RPJM Kabupaten Wonogiri 2011-2015 disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri 2011-2015. Berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan 2011-2015, maka untuk pelaksanaan tahunan disusunlah Renja Dinas Pendidikan dengan mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, RKPD Kabupaten Wonogiri, Renja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah serta Renja Kemendinas. Karena pembangunan pendidikan tidak terlepas dari program dan perencanaan kegiatan, baik pada tingkat pusat maupun provinsi Jawa Tengah, maka apabila dipertengahan Renstra 2011-2012 ada perubahan kebijakan baik dari pusat maupun provinsi yang disebabkan terjadi perubahan pucuk pimpinan, maka pelaksanaan kegiatan disesuaikan khususnya program/kegiatan yang asalnya dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Sehingga

walaupun

Renstra

Dinas

Pendidikan

merupakan

dokumen

Perencanaan Jangka Menengah (lima tahunan) yang harus dijadikan pedoman bagi stakeholder pendidikan di Kabupaten Wonogiri akan tetapi bukan merupakan buku suci yang bersifat harga mati yang tidak bisa dirubah. Dengan demikian masih dimungkinkan adanya revisi apabila diperlukan.


77

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents