1
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pengembangan Aparatur Negara diarahkan pada makin terwujudnya daya tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan dukungan Administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam suatu sistem Administrasi Negara yang makin handal, profesional dan strategis. Dalam merespon dan melakukan pengendalian terhadap perubahan lingkungan strategis, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah, melakukan pengukuran kinerja sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah kepada masyarakat Kota Palangka Raya. Dengan telah ditetapkannyaUndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyebabkan perubahan pada struktur Organisasi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya termasuk Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yaitu yang selanjutnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka RayaNomor 1 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dispenda mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan dan penerimaan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan panjang; 2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian; 3. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan; 4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendataan, bidang penagihan dan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain; 5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya; 6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 7. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. B. SUSUNAN ORGANISASI Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi dan 3 (tiga) Sub Bagian, dengan uraian sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Aset; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri dari : a. Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; b. Seksi Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah;
2
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah. 4. Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB, terdiri dari : a. Seksi Pelayanan dan Penetapan PBB dan BPHTB; b. Seksi Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB; c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB. 5. Bidang Penagihan Pajak Daerah, terdiri dari : a. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi; b. Seksi Penagihan Pajak; c. Seksi Pengajuan Keberatan. 6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, terdiri dari : a. Seksi Pengkajian Potensi Pendapatan Daerah; b. Seksi Monitoring dan Evaluasi; c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan. 7. Kelompok Jabatan Fungsional; 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Struktur Organisasi Dinas PendapatanDaerahKota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Gambar
1. SUMBER DAYA ORGANISASI 1) Personil Tupoksi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya didukung sumber daya manusia sebanyak 92orang, dengan komposisi sebagai berikut:
3
Tabel 1 Pegawai Dispenda Kota Palangka Raya (berdasarkan Eselon) Eselon
Formasi
Jenis Kelamin
Terisi
Lk
Pr
II/b
1
1
0
1
III/a
1
1
0
1
III/b
4
4
1
3
IV/a
15
15
5
10
Jumlah
21
21
6
15
Sumber : Sekretariat Dispenda, Tahun 2015
Tabel 2 Pegawai Dispenda Kota Palangka Raya (berdasarkan Golongan) Pangkat / Golongan
2 6 14 7 12 8 2 2 1 38
Jenis Kelamin Lk Pr 0 2 1 5 6 8 1 6 5 7 4 4 0 2 1 1 0 1 22 16
92
40
Jumlah
Pembina Tingkat I, IV/b Pembina, IV/a Penata Tk.I, III/d Penata, III/c Penata Muda Tk.I, III/b Penata Muda, III/a Pengatur Tk.I, II/d Pengatur, II/c Pengatur Muda Tk.I, II/b Tenaga Harian Lepas Jumlah
52
Sumber : Sekretariat Dispenda, Tahun 2015
Tabel 3 Pegawai Dispenda Kota Palangka Raya (berdasarkan tk. pendidikan) PENDIDIKAN NO
PANGKAT /GOLONGAN SLTA
D.I
D.II
D.III
S.1
S.2
-
2 12
2 4 2
1 2 3
Pembina Tingkat I, IV/b Pembina, IV/a Penata Tk.I, III/d
-
-
-
4
Penata, III/c
1
-
-
-
3
3
5 6
Penata Muda Tk.I, III/b Penata Muda, III/a
2 1
-
-
1 1
9 6
-
7
Pengatur Tk.I, II/d
2
-
-
-
-
-
8
Pengatur, II/c
1
-
-
1
-
-
9
Pengatur Muda Tk.I, II/b
1
-
-
-
-
-
11
Tenaga Harian Lepas
11
1
-
-
26
-
19
1
-
3
58
11
JUMLAH
Sumber : Sekretariat Dispenda, Tahun 2015
Daftar nama Pegawai Dispenda yang terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak serta Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) adalah sebagaimana terlampir.
4
2) Perlengkapan dan Asset Perlengkapan (Aset) Dispenda terdiri dari : Aset tetap,terdiri dari tanah dan gedung kantor di Kompleks Pemerintahan dan Jl. Yos Sudarso No. 2, Palangka Raya; Peralatan Kantor, Sarana Prasarana Pelayanan, Sarana Pungutan, Meubelair, Perangkat IT, Sistem IT SIMPATDA, SISMIOP PBB, e-BPHTB, Mesin Porporasi, Cash Register, Genset, dll; Aset bergerak, terdiri dari kendaraan roda 2 sebanyak 8 unit dan roda 4 sebanyak 4 unit. Nilai Aset sarana dan Prasarana pada Dinas Pendapatan Daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 38.547.961.662,07,-, denganrincian sebagaimana daftar terlampir. 3) Penganggaran Dalam rangka pelaksanaan tupoksi Dispenda dialokasikan anggaran yang terdiri Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) sebagai berikut : Tabel 4 Anggaran Belanja Dispenda Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 Jenis Belanja
2014
Tahun 2015
2016
Belanja Tidak Langsung
7,223,409,833.81
5,659,021,650.60
6,696,838,842.25
Belanja Langsung
9,120,707,100.00
9,179,319,024.00
10,310,000,000.00
Jumlah 16,344,116,933.81 Sumber : Sekretariat Dispenda, Tahun 2015.
14,838,340,674.60
17,006,838,842.25
Dalam kegiatan Belanja Langsung terdiri dari 8 Program dan 51 Kegiatan.
C. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 telah disusun sebagai langkah perencanaan yang efektif guna mencapai tujuan dan sasaran, didalamnya terkandung pernyataan visi dan misi Dispenda sebagai berikut : a. Pernyataan Visi “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Profesional dan Berkualitas untuk Mendukung Pembangunan Daerah”. b. Pernyataan Misi Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya adalah : 1. Optimalisasi Potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah; 2. Mewujudkan Aparatur Pajak Daerah yang Profesional, Bersih dan Bertanggung Jawab; 3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima yang merata dan mudah terjangkau bagi masyarakat. 4. Menjalin Jejaring Kerja (Networking) dan Koordinasi di Bidang Pendapatan Daerah.
5
c. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang harus diraih dari masing-masing misi. Tabel 5 Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya No 1
Tujuan Meningkatkan
Pendapatan
Indikator Tujuan Asli Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Daerah (PAD) untuk mewujudkan
Persentase PAD terhadap APBD
kemandirian daerah. Persentase ketergantungan atas DAU Persentase Jumlah Keberatan yang Diselesaikan Persentase Jumlah Wajib Pajak yang dilayani
d. Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuanyang ditetapkan. Tabel6 Sasaran Dinas PendapatanDaerah Kota Palangka Raya
No 1
Sasaran Meningkatnya
Pendapatan
Indikator Sasaran Asli Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Daerah (PAD) Persentase PAD terhadap APBD Persentase ketergantungan atas DAU Persentase Jumlah Keberatan yang Diselesaikan Persentase Jumlah Wajib Pajak yang dilayani
e. Cara mencapai Tujuan dan Sasaran Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas maka ditetapkannya strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :
6
1. Strategi a. Meningkatkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
b. Pengembangan Sistem Pelayanan dan informasi Pajak Daerah berbasis IT. 2. Kebijakan a.
Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber Pendapatan Asli daerah (PAD);
b.
Penerapan pelayanan dan pengelolaan berbasis IT.
D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH Untuk memetakan lingkungan strategis yang berpengaruh,maka dilakukan Analisis Strenght, Weakness, Opportunity dan Treath (SWOT), sebagai berikut : 1. Faktor Lingkungan Internal : a. Kekuatan (Strength) 1. Adanya Sistem Komputerisasi Simpatda 2. Pimpinan yang visible 3. Tersedianya anggaran / dana yang memadai 4. Adanya Perda sebagai dasar hukum 5. Motivasi kerja pegawai baik 6. Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi Dispenda. b. Kelemahan(Weakness) 1. Sistem pendataan belum efektif 2. Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai 3. Kualitas pelayanan belum optimal 4. Koordinasi internal dan eksternal belum optimal 5. Lemahnya penegakan aturan 6. Responsbilitas dan responsivitas rendah. 2. Faktor Lingkungan Eksternal : a. Peluang(Opportunity) 1. Adanya UU Nomor 28 tahun 2009 2. Dukungan Eksekutif dan Legislatif 3. Perkembangan PDRB dan income perkapita positif 4. Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian 5. Kondisi sosial aman dan kondusif 6. Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD meningkat) 7. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer 8. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis 9. Kesediaan pihak ketiga dalam pengelolaan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 10. Bantuan dan insentif dari Pemerintah Pusat b. Ancaman (Threath) 1. Kondisi sosial politik tidak stabil; 2. Krisis ekonomi yang berkepanjangan; 3. Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan retribusi daerah; 4. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah.
7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Sesuai dengan DPA DinasPendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 dialokasikan untuk Belanja Langsung Dinas Pendapatan Daerah Rp. 9.179.319.024,00. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah tahun 2015 sesuai anggaran tersebut, maka ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya khususnya dari Belanja Langsung yang dituangkan dalam Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 7 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Tahun 2015
1 2 3 4 5
Tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meningkatnya Rasio PAD terhadap APBD Menurunnya Rasio Ketergantungan atas DAU Meningkatnya persentase jumlah keberatan yang dilayani Meningkatnya persentase Wajib Pajak yang dilayani
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rasio PAD terhadap APBD Rasio Ketergantungan atas DAU Prosentase jumlah keberatan yang dilayani Prosentase Wajib Pajak yang dilayani
Program/Kegiatan I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. II 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. III 1. IV 1. 2.
95.100.000.000,00 9% 55% 100% 100%
Anggaran (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Publikasi Media Penyediaan Jasa Event Palangka Fair
3,069,902,540.00 37,200,000.00 789,200,000.00 863,254,000.00 63,720,000.00 95,765,000.00 471,350,000.00 28,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Pengadaan Tanah/Lahan Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan Alat Porporasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja Menuju Standarisasi Mutu Pelayanan Publik (ISO)
1,846,236,934.00 298,960,000.00 71,840,000.00 204,380,000.00 361,440,000.00 149,774,000.00 211,810,000.00 95,000,000.00 306,532,934.00 146,500,000.00 87,000,000.00 87,000,000.00 381,650,000.00 297,500,000.00 84,150,000.00
171,090,000.00 30,000,000.00 208,703,540.00 15,000,000.00 241,620,000.00 55,000,000.00
8 V 1. 2. 3. 4. 5. VI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. VII 1. 2. VIII 1. 2.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penatausahaan Laporan Keuangan Penyusunan RKA, DPA, RKPA dan DPPA Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Peraturan Daerah Penyusunan Peraturan Walikota Administrasi data Pencetakan Dan Pelaporan PBB Operasional Pelayanan PBB dan BPHTB Optimalisasi Penerimaan PBB Kerjasama Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Analisis Nilai Pasar Bumi dan Bangunan Pendataan Subjek dan Objek Pajak (PBB) Rapat Koordinasi Tim Intensifikasi PBB Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Intensifikasi Penagihan Dan Penerimaan Pajak Daerah Pengelolaan Dana Perimbangan dan lain-Lain Pendapatan Yang sah Penetapan Wajib Pajak / Wajib Retribusi Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Rapat Evaluasi PAD Operasional Perforasi Sarana Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Pelaksanaan Pembukuan Dan Pelaporan Pajak Daerah Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah Pengelolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Banding Dan Keluhan Masyarakat Penelitian dan Pemeriksaan Keluhan Masyarakat Terhadap Implementasi Perda Pajak Daerah Jumlah
320,564,550.00 52,060,000.00 25,355,000.00 16,241,000.00 150,363,550.00 76,545,000.00 2,576,547,000.00 86,842,000.00 50,000,000.00 45,800,000.00 160,426,000.00 314,212,000.00 84,100,000.00 31,351,000.00 271,669,000.00 396,227,000.00 173,930,000.00 128,420,000.00 106,834,000.00 97,396,000.00 252,598,000.00 70,700,000.00 56,500,000.00 108,340,000.00 141,202,000.00 784,668,000.00 181,327,000.00 603,341,000.00 112,750,000.00 91,460,000.00 21,290,000.00 9,179,319,024.00
Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 untuk Target Jumlah PAD adalah sebesar Rp. 95.150.000.000,00 namun dengan ditetapkannya DPPA pada APBD Perubahan Tahun 2015 target tersebut disesuaikan menjadi Rp. 113.072.837.544,94; sedangkan Pagu Anggaran yang dialokasikan untuk terlaksananya 8 Program dan 51 Kegiatan adalah sebesar Rp. 9.179.319.024,00.
9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian hasil organisasi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan tupoksinya. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tupoksi sebagaimana tertuang dalam Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja Tahunan selanjutnya dipertanggung jawabkan dalam media Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini agar pada akhirnya akan diketahui porsentasi tingkat capaian terhadap sasaran dalam rangka pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015. Dalam Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan berpedoman pada RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018, secara berturut-turut sebagai berikut : 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini (Tahun 2015) Dalam bagian ini akan diuraikan target dan realisasi kinerja Pendapatan Daerah, termasuk jenis penerimaan yang menjadi tupoksi Dispenda sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap Target dan Realisasi Kinerja yang terkait dengan pemungutan sumber-sumber Pendapatan Daerah, dalam kerangka pelaksanaan APBD Kota Palangka Raya Tahun 2015, sebagai berikut : Tabel 8 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 No
Jenis Penerimaan
A.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
I
Target
Realisasi
%
113,072,837,544.94
119,383,600,964.24
105.58
Pajak Daerah
73,273,361,234.56
74,420,343,142.09
101.57
II
Retribusi Daerah
13,827,485,065.44
14,211,176,980.44
102.77
III
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan
1,378,603,731.61
1,388,938,535.61
100.75
IV
Lain2 PAD Yg Sah
24,593,387,513.33
29,363,142,306.10
119.39
B.
DANA PERIMBANGAN
723,111,818,000.00
711,009,412,100.00
98.33
I
Bagi Hasil Pajak
27,460,234,000.00
18,769,010,450.00
68.35
II
Bagi Hasil Bukan Pajak
32,604,125,000.00
27,643,562,650.00
84.79
III
Dana Alokasi Umum
599,588,799,000.00
599,588,799,000.00
100
IV
Dana Alokasi Khusus
63,458,660,000.00
65,008,040,000.00
102.44
C.
LAIN 2 PENDAPATAN DAERAH YG SAH
232,003,901,604.10
202,844,691,013.81
87.43
I
Pendapatan Hibah
5,136,000,000.00
6,636,000,000.00
129.21
II
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
80,613,879,604.10
53,013,176,013.81
65.76
III
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
-
861,493,000.00
IV
Bantuan Keuangan dari Provinsi Dana TP Guru dan Tunjangan Profesi Guru PNSD
V
Jumlah
8,250,000,000.00
4,330,000,000.00
52.48
138,004,022,000.00
138,004,022,000.00
100
1,068,188,557,149.04
1,033,237,704,078.05
96.73
Realisasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan adalah Rp. 1,033Mmilyar lebih atau 96,73% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1,068
10
milyar lebih, terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 119,383,Milyar lebih (105.58); Dana Perimbangan sebesar Rp.711,009 Milyar lebih (98.33%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 202,844Milyar lebih (87.43%). Penjelasan capaian masing-masing komponen dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah terealisir sebesar 101,57%, Retribusi Daerah 102,77%, Laba Hasil Usaha Daerah 100,75% dan Lain-lain PAD YAng Sah 119,39%. Secara keseluruhan PAD mencapai 105,58% atau telah mencapai target yang ditetapkan. Pajak Daerah : Pajak Daerah terdiri dari 11 jenis Pajak yang dipungut oleh 2 SKPD yaitu : a. Dinas Pendapatan Daerah, memungut Pajak Hotel,Restoran, Hiburan, Parkir, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB P2 dan BPHTB. b. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan, memungut Pajak Reklame dan Pajak PeneranganJalan.
Tabel 9 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Palangka RayaTahun 2015 No
Jenis Pajak
Target
Realisasi
%
1
Pajak Hotel
8,500,000,000.00
9,196,096,426.94
108.19
2
Pajak Restoran
6,820,000,000.00
7,498,708,945.85
109.95
3
Pajak Hiburan
2,200,000,000.00
2,167,210,776.00
98.51
4
Pajak Reklame
1,325,000,000.00
1,283,755,818.00
96.89
5
Pajak Penerangan Jalan
23,000,000,000.00
23,375,184,820.00
101.63
6
Pajak Parkir
500,000,000.00
527,370,531.00
105.47
7
Pajak Air Tanah
30,000,000.00
22,011,954.00
73.37
8
30,000,000.00
27,831,160.00
92.77
9
Pajak Sarang Burung Walet Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2,000,000,000.00
1,923,450,000.00
96.17
10
PBB P2
14,200,000,000.00
12,597,179,816.00
88.71
11
BPHTB
14,668,361,234.56
15,801,542,894.30
107.73
73,273,361,234.56
74,420,343,142.09
101.57
Jumlah
Berdasarkan data di atas tidak semua Pajak Daerah dapat mencapai realisasi sesuai target yang ditetapkan, yang disebabkan karena : a. Pajak Hiburan Belum dilakukan penjadwalan untuk pendataan kembali terhadap objekobjek Pajak Hiburan di Wilayah Kota Palangka Raya. Potensi yang dapat tertagih merupakan data tahun-tahun sebelumnya pada saat pengelolaan Pajak Hiburan oleh Dinas Pariwisata.
11
b. Pajak Reklame Beberapa hal yang menyebabkan antara lain karena berkurangnya pesanan reklame/spanduk dari penyelenggaraan kegiatan dan adanya kegiatan penataan kota terkait dengan lokasi yang dapat dipasang reklame serta penataan objek-objek reklame yang sudah ada. c. Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Belum dilakukan penjadwalan untuk pendataan kembali terhadap objekobjek pajaknya mengingat kedua jenis pajak tersebut kewengan penetapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya sudah beralih kepada Pemerintah Provinsi, sehingga diperlukan perubahan regulasi terkait hal tersebut. Hal inilah yang menyebabkan Dinas Pendapatan belum menggali secara aktif potensi kedua pajak ini. d. Pajak Sarang Burung Walet Belum dilakukan penjadwalan untuk pendataan kembali terhadap objekobjek Pajak Sarang Burung Walet di Wilayah Kota Palangka Raya. Potensi yang dapat tertagih merupakan data tahun-tahun sebelumnya pada saat pengelolaan ini oleh Dinas Perternakan.Optimalisasi Pajak ini terkendala perizinan yang tidak dapat diterbitkan bagi pendirian bangunan Sarang Walet. e. Pajak Bumi dan Bangunan P2 (PBB P2) Tahun 2015 adalah Tahun Kedua pengelolaan PBB P2 oleh Dinas Pendapatan Daerah. Objek PBB P2 beserta piutangnya pada saat pengalihan tidak valid dan sangat membebani daerah untuk melakukan pemutakhiran kembali data tersebut. Disamping itu SDM yang tersedia juga masih sangat kurang kompetensinya, sehingga perlu penataan secara bertahan dan berkelanjutan terhadap pengelolaan PBB P2 Kota Palangka Raya.
Retribusi Daerah
Retribusi Daerah digolongkan menjadi 3 jenis yaitu Retribusi Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu, yang dipungut oleh 12 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 10 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015
No
Jenis Pajak
Retribusi Jasa Umum
Target
Realisasi
%
6,098,835,065
6,015,611,977
99
1
Retribusi Pelayanan Kesehatan
1,676,646,000
1,515,012,500
90
2
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2,000,000,000
1,792,855,132
90
3
Retribusi Pelayanan Pemakaman Pengabuan Mayat
-
8,390,000
-
4
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
540,550,300
647,715,000
120
5
Retribusi Pelayanan Pasar
75,000,000
62,550,000
83
6
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
950,000,000
1,055,732,000
111
7
Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus
20,000,000
17,565,000
88
8
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
836,638,765
915,792,345
109
12 Retribusi Jasa Usaha
3,685,150,000
2,905,754,130
79
1
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1,502,000,000
1,417,688,727
94
2
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1,700,000,000
1,042,840,403
61
3
Retribusi Terminal
104,000,000
90,769,000
87
4
Retribusi Tempat Khusus Parkir
175,000,000
161,450,000
92
5
Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
196,650,000
187,120,000
95
6
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
7,500,000
5,886,000
78
4,043,500,000
5,289,810,873
131
1,775,000,000
2,544,020,798
143
978,500,000
1,413,823,300
144
1,100,000,000
1,181,827,175
107
85,000,000
54,535,600
64
105,000,000
95,604,000
91
13,827,485,065
14,211,176,980
103
Retribusi Perizinan Tertentu 1
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2
Retribusi Izin Tmpt Penjualan Minuman Beralkohol
3
Retribusi Izin Gangguan (HO)
4
Retribusi Izin Trayek
5
Retribusi Perpanjangan IMTA Jumlah
Retribusi Daerah terdiri dari 19 jenis,keseluruhannya ditargetkan sebesar Rp. 13.827.485.065,00 dengan capaiannya realisasinya sebesar Rp. 14.211.176.980,00 atau 103%. Belum semua jenis Retribusi realisasinya memadai karena penerimaannya sangat tergantung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan pada SKPD masing-masing. Pelayanan yang baik, cepat dan mudah akan mendorong masyarakat menggunakan layanan tersebut.Terdapat beberapa jenis retribusi yang tidak mencapai target yaitu : 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan, tidak tercapai karena perkiraan jumlah orang sakit/intensitas penggunaan layanan Puskesmas lebih kecil dari yang diperhitungkan sebelumnya; 2. Retribusi Pelayanan Persampahan, karena kurang cermatnya perhitungan potensi yang dapat terlayani dalam hal pemungutan sampah/kebersihan; 3. Retribusi Penyedotan Kakus, tergantung intensitas layanan yang dibutuhkan masyarakat yang memerlukan penyedotan kakus; 4. Retribusi Pemakaian Daerah, disebabkan antara lain karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti intensitas pesanan barang/aset/jasa oleh pemakai dan adanya beberapa gedung/ruangan yang disewakan fasilitasnya sangat minim sehingga peminatnya kurang; Untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola Dispenda, yaitu terdiri dari penerimaan yang telah ditargetkan pada Tahun 2015 yang berasal dari Sewa ATM dan Sewa Ruangan. Penyebab tidak terealisir adalah disebabkan karena dalam perkembangannya, Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur objek ini masih belum tuntas pada saat anggaran berakhir (tahapan evaluasi Gubernur), namun hal ini tidak mengurangi hak daerah untuk menerima kewajiban pembayaran oleh pihak BRI sebagai penyewa ruangan tersebut pada saat nantinya Perda ditetapkan. 5. Retribusi Pasar Grosir tidak mencapai dikarenakan banyak Blok Pasar yang kosong dan sewa tinggi dan sekarang kondisi banyak yang rusak memerlukan rehab. Penggunaan blok juga tidak sesuai peruntukan yang seharusnya untuk pasar grosir namun karena banyak yang kosong sehingga disewa untuk penjualan yang beragam jenis. 6. Retribusi Terminal tidak tercapai target dikarenakan terminal yang baru belum sepenuhnya berfungsi dan bus yang masuk penumpangnya sedikit.
13
7.
Retribusi Tempat Khusus Parkir tidak mencapai dikarenakan kurang optimalnya pengelolaannya yang menggunakan jasa pihak ke – 3 (Sistem Kontrak). 8. Retribusi Rumah Potong Hewan,realisasinya tidak mencapai target dikarenakan banyak persaingan daging beku yang didatangkan dari luar dan dari segi kualitasnya baik dan hygienies yang digunakan oleh Hotel, Mall dan Restaurant besar, sedangkan daging lokal beda mutu dan kualitasnya kurang baik. Berdasarkan Hasil Survei untuk rumah makan dalam pembuatan bakso 1 : 4 yaitu 1 kh sapi dan 4 kg ayam sehingga pengusaha membatasi pemotongan ternak sapinya. Belum ada Peraturan Daerah untuk Rumah Potong untuk Ayam (RPA) sehingga tidak bisa dipungut, dikarenakan biaya untuk pembuatan RPA sangat besar dan sampai sekarang tidak bisa dipungut padahal retribusi unggas (ayam potong) sangat potensial. 9. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan,tidak tercapaikarenapelabuhan sepi dan jarang dipergunakan sehingga tidak ada pemasukan kecuali untuk bongkar muat barang. 10. Retribusi Izin Trayek, tidak tercapai karena layanan tersebut tergantung jumlah layanan izin trayek yang diberikan kepada masrayakat yang membutuhkan trayek Kota PAlangka Raya. 11. Retribusi Perpanjangan IMTA, tidak mencapai target karena sangat tergantung pada jumlah tenaga kerja asing yang datang untuk memperpanjang kontraknya di Wilayah Kota Palangka Raya. Bagi Hasil Usaha Daerah
Bagi Hasil Laba Usaha Daerah, telah terealisir 100% dan hanya bersumber dari PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil RUPS Bank Kalteng deviden yang diterima sebesar Rp.1.381.103.731,61. Tabel 11 Bagi Hasil Laba Usaha Daerah Tahun 2015 BUMD
Target
PT. Bank Pembangunan Kalteng
Realisasi
1,331,856,000.00
1,388,938,535.61
% 104.29
Lain-lain PAD Yang Sah
Lain-lain PAD Yang Sah adalah untuk menampung berbagai jenis penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam Pajak maupun Retribusi Daerah, terdiri 8 jenis penerimaan yang realisasinya pada Tahun 2015 mencapai 119,4%, sebagaimana tabel berikut : Tabel 12 Target dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Kota Palangka Raya Tahun 2015
No 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Penerimaan Lain -Lain PAD Yg Sah : Penjualan Aset Daerah Yg Tdk Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Pendapatan Bunga Deposito Denda Keterlambatan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian
Target
Realisasi
%
-
15,600,000
-
1,700,000,000 9,600,000,000 145,000,000 244,600,388 190,000,000 4,837,137,125
1,632,775,520 12,841,160,705 222,975,701 150,693,888 369,235,627 8,296,285,366
96.0 133.8 153.8 61.6 194.3 171.5
14 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jumlah
8
7,876,650,000 24,593,387,513
5,834,415,500 29,363,142,306
74.1 119.4
Terdapat 3 (tiga) jenis penerimaan yang realisasinya tidak mencapai target yaitu Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Denda Pajak dan Dana Kapitasi, yang disebabkan karena target yang ditetapkan terlalu optimis/tinggi.
2. Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dikatagorikan sebagai Dana Transfer yang terdiri dari penerimaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil SDA, DAU dan DAK, Dana Hibah, Bagi Hasil Pajak Provinsi, DPID dan Dana Tambahan Penghasilan/Sertifikasi Guru PNSD. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2015, realisasi Dana Perimbangan secara keseluruhan tidak mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana data pada tabel berikut ini : Tabel 13 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Palangka Raya Tahun 2015
No 1 1) 2) 3) 2 1) 2) 3) 4) 3
Jenis Penerimaan Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil PPh Psl 21, 25, 29 WPOPDN Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Pungutan hasil Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Umum Bagi Hasil dari SDA Kehutanan Bagi Hasil Pertambangan Minyak/Gas Bumi Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum
4 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Jalan Bidang Irigasi Bidang Air Minum Bidang Sanitasi Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Pertanian Bidang Lingkungan Hidup
Target
Realisasi
%
27,460,234,000
18,769,010,450
68.3
9,543,593,000
8,014,831,750
84.0
17,795,692,000
10,677,415,200
60.0
120,949,000
76,763,500
63.5
32,604,125,000
27,643,562,650
84.8
915,093,000
703,264,033
76.9
29,332,634,000
25,303,539,622
86.3
2,224,906,000
1,544,714,595
69.4
131,492,000
92,044,400
70.0
599,588,799,000
599,588,799,000
100.0
599,588,799,000
599,588,799,000
100.0
63,458,660,000
65,008,040,000
102.4
14,654,070,000
18,574,070,000
126.8
5,243,340,000
10,725,685,000
204.6
15,486,760,000
15,486,760,000
100.0
2,639,080,000
2,639,080,000
100.0
1,835,580,000
1,835,580,000
100.0
1,358,380,000
1,358,380,000
100.0
2,841,280,000 2,922,590,000
2,841,280,000 2,922,590,000
100.0 100.0
1,646,820,000
1,646,820,000
100.0
15 10) 11) 12) 13) 14) 15)
Bidang Keluarga Berencana Bidang Keselamatan Transportasi Darat Bidang Kehutanan
1,012,310,000
100.0
431,910,000
431,910,000
100.0
1,533,440,000
1,533,440,000
100.0
Bidang Perdagangan Bidang Kesehatan Bidang Sarana Perdagangan Jumlah
1,012,310,000
-
-
565,560,000
9,967,900,000
2,491,975,000
25.0
1,885,200,000
942,600,000
50.0
723,111,818,000
711,009,412,100
98.3
Penerimaan Dana Transfer kepada Daerah tersebut di atas disalurkan sesuai dengan tahap penyaluran per jenis Dana Transfer dengan mengacu pada PMK Nomor 241/PMK.07/2014. Pada umumnya penyalurannya dilakukan setiap triwulan, namun untuk penyaluran DAUsecara berkala ditransfer ke RKUD setiap bulan yaitu dengan jumlah besaran 1/12 setiap bulannya.
Tabel 14 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Palangka Raya Tahun 2015 No I
Jenis Penerimaan Pendapatan Hibah dari Pemerintah
II
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
80,613,879,604.10
53,013,176,013.81
65.8
1
Pajak Kendaraan Bermotor
14,600,213,157.76
10,543,028,681.17
72.2
2
Pajak Kendaraan Diatas Air
3
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4
Bea Balik Kendaraan Diatas Air
5
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
6
Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan
7
Bagi Hasil Pajak Rokok
III
Dana Penyesuaian
1
DPIP
-
861,493,000.00
IV
Bantuan Keuangan dari Provinsi
8,250,000,000.00
4,330,000,000.00
1
Kalimantan Tengah "Harati"
5,900,000,000.00
1,000,000,000.00
16.9
2
Kalimantan Tengah "Barigas"
2,350,000,000.00
3,330,000,000.00
141.7
V
Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PND
138,004,022,000.00
138,004,022,000.00
100.0
1
Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD
2
Tunjangan Profesi Guru PNSD JUMLAH
Target 5,136,000,000.00
Realisasi 6,636,000,000.00
% 129.2
-
-
15,550,571,118.57
11,435,676,487.94
73.5
-
-
41,338,751,504.05
22,442,838,637.62
54.3
31,038,870.40
23,672,337.11
76.3
9,093,304,953.32
8,567,959,869.97
94.2
-
861,493,000.00
52.5
6,191,800,000.00
6,191,800,000.00
100.0
131,812,222,000.00
131,812,222,000.00
100.0
232,003,901,604.10
202,844,691,013.81
87.43
Adapun hasil monotoring penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana terlampir. Selanjutnyasebagai bagian yang terpenting dalam LKIP ini maka berikut disajikan Target dan Realisasi Kinerja Dispenda Tahun 2015 yang mengacu pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun 2014-2018 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2015.
16
Tabel 15 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Tahun 2015
Capaian Tahun 2015 Realisasi
% 125,2%*) 105,58%
1
Tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
95,...M*) 113,072 M*)
119,383 M
2
Meningkatnya Rasio PAD terhadap APBD
Rasio PAD terhadap APBD
9%
11.81%
3
Menurunnya Rasio Ketergantungan atas DAU
Rasio Ketergantungan atas DAU
55%
59.33%
4
Meningkatnya persentase jumlah keberatan yang dilayani
Prosentase jumlah keberatan yang dilayani
100%
100%
5
Meningkatnya persentase Wajib Pajak yang dilayani
Prosentase Wajib Pajak yang dilayani
100%
100%
Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 2 (dua) sasaran strategis telah melampaui target (sasaran 1 dan 2); yaitu Jumlah PAD terealisir sebesar Rp. 119,383 Milyar lebih (105,58%) dibandingkan target dalam APBD/DPA sebesar Rp. 113,073 Milyar lebih. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Rp. 95 M, maka persentase realisasinya mencapai 125,2%. Hal ini menyebabkan angka Rasio PAD terhadap APBD mencapai 11,55%. Untuk sasaran ke 3, realisasinya melebihi target, namun hal ini justru menunjukkan kondisi yang kurang baik dimana seharusnya batasan target tertinggi pada angka 55%, bila terlampaui artinya melebihi angka rasio ketergantungan daerah terhadap pusat (dana DAU) yang telah ditetapkan. Sasaran strategis lainnya yaituke 4 dan 5, dengan target tertulis NA (not applicable) artinya tidak ditargetkan namun tetap menjadi sasaran strategis yang harus dipenuhi oleh Dispenda sesuai dengan tupoksinya. Sasaran strategis dengan Indikator Ketepatan Pembukuan serta Pelaporandengan output berupa ketepatan pembukuan dan pelaporan setiap bulannya, dilengkapi dengan hasil rekonsiliasi internal (Sekretariat/Bidang-bidang) dan eksternal (Dispenda dan SKPD terkait). Demikian pula halnya dengan sasaran strategis dengan indikator pengendalian sarana pungutan telah terlaksana dengan output berupa pelayanan internal dan eksternal terhadap sarana pungutan/benda berharga yaitu terkendalinya porforasi, penyimpanan dan pendistribusian sarana pungutan secara tertib sesuai dengan permintaan/kebutuhan pihak terkait. Sasaran strategis selanjutnya yaitu meningkatnya persentase jumlah keberatan yang dilayani dan prosentase wajib pajak yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi 100%. Perhitungan realisasi tersebut diasumsikan berdasarkan data bahwa sepanjang Tahun 2015, seluruh pelayanan yang meliputi pelayanan pembayaran pajak dan pelayanan administrasi perpajakan lainnya telah terlayani sesuai SOP yang ditetapkan. Pelayanan dimaksud dapat diproses sepanjang Wajib Pajak telah melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan. Bila terdapat berkas/dokumen Wajib Pajak yang tidak diproses (pending) adalah jenis dokumen yang belum dapat diregistrasi pada sistem pelayanan yang ada yang disebabkan karena belum lengkap atau sebab lainnya (seperti objek sengketa, tidak jelas dll).
17
2.
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun inidengan tahuntahun sebelumnya. Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya.
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Realisasi dan Capaian Tahun
Realisasi Tahun 2013
Realisasi
%
Realisasi
2014
%
2015
1
Tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
63,556 M
90,698 M
90,40%
2
Meningkatnya Rasio PAD terhadap APBD
Rasio PAD terhadap APBD
7,26%
9,57%
-
11.55%
-
Menurunnya Rasio Ketergantungan atas DAU Meningkatnya persentase jumlah keberatan yang dilayani
Rasio Ketergantungan atas DAU
55%
62,18%
-
58.03%
-
Prosentase jumlah keberatan yang dilayani
100%
-
100%
Prosentase Wajib Pajak yang dilayani
100%
-
100%
3
4
5
Meningkatnya persentase Wajib Pajak yang dilayani
119,383 M
105,58%
Tabel tersebut di atas menggambarkan perkembangan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (kondisi awal dan tahun pertama pencapaian RPJMDdimana pada Tahun 2013 jumlah PAD sebesar Rp. 63,556 juta, Tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 90,383 Milyar lebih (dengan pertumbuhan 42,71%) dan tahun berikutnya menjadi sebesar Rp. 119,375 juta (pertumbuhan 31,62%) pada akhir Tahun 2015. Demikian pula halnya dengan sasaran strategis dengan indikator Rasio PAD terhadap APBD, terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 9% pada Tahun 2013 menjadi 11,55% pada akhir tahun 2015; sedangkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu tingkat ketergantungan dengan DAU yang pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan (angka ketergantungan melebihi 60% pada Tahun 2014) namun pada Tahun 2015 persentase ketergantungan tersebut kembali turun yang mengindikasikan rasio ketergantungan daerah terhadap DAU mengalami penurunan. Untuk sasaran strategis ke 4 sampai dengan 5, secara kualitatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan adanya penerapan SOP yang mulai stabil dan pengendalian internal yang semakin baik.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (Tahun 2015) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra). Tabel berikut ini menggambarkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dibandingkan dengan Target Renstra Dispenda Tahun 20142018.
18
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target RENSTRA 2014-2018 Realisasi dengan Target Renstra No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Realisasi 2015
2
Tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meningkatnya Rasio PAD terhadap APBD
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rasio PAD terhadap APBD
3
Menurunnya Rasio Ketergantungan atas DAU
Rasio Ketergantungan atas DAU
58.03%
4
Meningkatnya persentase jumlah keberatan yang dilayani
Prosentase jumlah keberatan yang dilayani
100%
5
Meningkatnya persentase Wajib Pajak yang dilayani
Prosentase Wajib Pajak yang dilayani
100%
1
119,383 M 11.55%
% 105,58%
Target
Rp
2018 234,507 M 17,17%
53,86% -
Tabel tersebut di atas menggambarkan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dibandingkan dengan Target yang ingin dicapai pada tahun ke 5 sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra Dispenda. Memperhatikan jumlah PAD yang ditargetkan pada akhir masa RPJMD Tahun 2018 mendatang sebesar Rp. 234,507 Milyar, sedangkan jumlah PAD Tahun 2015 baru mencapai Rp. 119.383 Milyar lebih, artinya dalam 3 tahun kedepan tugas yang diemban Dispenda dan seluruh jajaran SKPD yang terkait dengan pemungutan PAD masih sangat berat. Pertumbuhan PAD yang harus dicapai untuk mewujudkan jumlah yang ditargetkan pada akhir masa RPJMD adalah 96,43%. Perlu kerja keras dan optimalisasi seluruh sumber daya yang tersedia, terutama SDM pengelola yang kondisinya pada saat ini relatif rendah kompetensinya serta belum tersedianya PPNS dan tenaga Juru Sita Pajak pada Dispenda. Disamping itu yang perlu juga menjadikan perhatian mengenai penegakan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah.
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada). Tren Proporsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap total PAD daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 secara nasional rata-rata sebesar 79,28%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 42,67% dan untuk pemerintah Kabupaten/Kota rata-rata sebesar 6,63%. Tren Proporsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap total Pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 secara nasional rata-rata sebesar 16,65%, dengan uraian untuk Pemerintah Provinsi rata-rata sebesar 87,78% dan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota rata-rata sebesar 64,22%. 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Pada Tahun kedua masa pencapaian Target RPJMD Kota Palangka Raya sebagaimana telah tertuang pula dalam RENSTRA Dispenda, performa kinerjasecara umum telah memenuhi sasaran/target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terlihat dari data yang telah disajikan pada uraian tersebut di atas, yang menunjukkan kecenderungan yang semakin baik khususnya terkait kinerja pemungutan PAD. Namun demikian bila dikaitkan dengan indikator tingkat kemandirian fiskal daerah maka Kota Palangka Raya belum menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang membaik secara signifikan.
19
Berbagai faktor turut mempengaruhi kondisi sebagaimana tersebut di atas, antara lain : a. Struktur Pendapatan Daerah yang sudah given dan tidak dapat diubah. Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut sebagai komponen terbesar dalam PAD sudah ditentukan (close list) dan tidak dapat ditambah bila tidak tercantum dalam undang-undang; pada sisi lain kewenangan daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Dana Transfer sangat terbatas. b. Pemungutan pajak-pajak daerah yang belum optimal. Adanya sistem self assestment dalam pemungutannya membutuhkan keahlian dan kejelian petugasuntuk melakukan pengawasan secara intensif dan mengambil langkah yang tepat untuk mengamankan penerimaannya. Pada sisi lain kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah. c. Kualitas sumber daya manusia pengelola PAD khususnya Pajak Daerah masih sangat lemah. Kompetensi yang dibutuhkan masih sangat jauh dari yang diharapkan dan sulit untuk melakukan terobosan dan inovasi. Tidak tersedianya tenaga PPNSdan Juru Sita Pajak yang sangat diperlukan agar SOP Pemungutan Pajak dapat berjalan sesuai ketentuannya. d. Masih lemahnya regulasi di Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah, perlu penyempurnaan segera agar dalam implementasi pemungutannya dapat lebih efektif. Dengan berbagai kelemahan, kendala dan hambatan yang dihadapi selama ini, maka berbagai upaya untuk mengatasinya telah dilakukan dengan strategi antara lain : a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi antar SKPD dan pihak terkait; b. Melakukan kerjasama pemungutan, sosialisasi dan pembinaan terhadap Wajib Pajak dengan pihak Kejaksaan Negeri. c. Melakukan kajian untuk merevisi Peraturan Daerah di Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah. d. Sosialisasi secara intensif. e. Peningkatan kualitas pelayanan publik baik di kantor maupun kegiatan lapangan. f. Mengikutsertakan pegawai Dispenda pada Bimtek dan Diklat yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi. g. Meningkatkan pengendalian internal terhadap proses pemungutan dan pelaporan. h. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya kepastian penyaluran dana-dana transfer/bagi hasil. i. Meminta pendampingan dari BPKP dalam upaya mengoptimalkan PAD. j. Melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait, baik perbankan maupun institusi pusat yang ada di daerah, seperti KPP Pratama dan Kanwil DJP Kalselteng, serta dengan Dispenda Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi. k. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai. l. dll 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Analisis efisiensi antara output dan input menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan output per unit kegiatan yang dihasilkan oleh suatu input. Secara umum seluruh Program dan Kegiatan pada Tahun 2015 sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan pagu anggaran yang ditetapkan. Realisasi keuangan secara akumulasi mencapai 89,62%, terdiri dari 8 (delapan) Program yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) Kegiatan. Pencapaian realisasi keuangan tersebut menggambarkan tingkat efisiensi yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah yaitu hampir
20
keseluruhan kegiatan secara fisik telah terlaksana, walaupun terdapat kegiatan yang secara keuangan belum direalisasikan, yaitu Pengadaan Tanah untuk Kantor pada Kawasan Lingkar Luar. Efisiensi telah dilakukan dengan melakukan penghematan terhadap anggaran yang tersedia, sehingga secara fisik kegiatan terlaksana namun dengan penggunaan dana yang ekonomis. Pencapaian sasaran kegiatan Dinas Pendapatan Tahun 2015 yang digambarkan sebagai berikut : 1. Pencapaian sasaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoranmelalui kegiatan rutin kantor dan administrasi pelayanan adalah sebesar Rp.3,069,902,540,-dari pagu anggaran Rp.2,823,379,265,atau 91,97%; 2. Pencapaian sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dispenda Kota Palangka Raya untuk meningkatkan kinerja aparatur dengan anggaran Rp. 1,846,236,934,- terealisasi Rp. 1,434,757,750,-atau 77,71%; 3. Terhadap sasaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp.87.000.000,-terealisir sebesar Rp. 84.750.000,- atau 97,41%, untuk pengadaan pakaian seragam Dispenda dalam rangka peningkatan disiplin pegawai; 4. Terhadap sasaran Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur untuk meningkatkan kapasitas SDM sehingga mencetak aparatur yang terlatih dan berkompetensi dalam pelayanan terhadap wajib pajak dengan anggaran Rp.381,650,000,danterealisasi Rp.322,407,924,atau 84,48%; 5. Terhadap sasaran tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang indikator pelaporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan pengeluaran, capaian laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd serta penyusunan Renstra SKPDdengan anggaran sebesar Rp.320,564,550,- dan terealisasi sebesar Rp.307,975,000 atau 96,07%; 6. Terhadap sasaran tercapainya ProgramPeningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerahdengan indikator kinerja tersusunnya regulasi Pajak dan Retribusi Daerah, terlaksananya pencetakan SPPT, SSPD dan DHKP PBB P2, terlaksananya pelayanan PBB dan BPHTB, terlaksananya optimalisasi PBB P2, terlaksananya kerjasama kepatuhan pajak, terlaksananya analisis NJOP, terlaksananya pendataan Subjek dan Objek PBB P2,terlaksananya kegiatan Rakor PBB P2, terlaksananya pendataan dan pendaftaran wajib pajak, terlaksananya kegiatan penagihan pajak, terlaksananya kegiatan pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah, ditetapkannya wajib pajak, terlaksananya sosialisasi Pajak Daerah, terlaksananya porforasi surat berharga, terlaksananya pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah serta terlaksananya monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Daerah; dengan pagu anggaran sebesar Rp.2,576,547,000 dan terealisasi Rp.2,430,351,352,- atau 94.33%; 7. Terhadap Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar Rp. 784,668,000terealisir sebesar Rp. 715,900,500 atau (91,24%); 8. Terhadap sasaran Program Intensifikasi Pengaduan Masyarakat sebesar Rp. 112,750,000 realisasinya sebesar Rp. 99,888,810 (88,59%);
9. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
keberhasilan
ataupun
21
Program Kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program Kerja menjadi pedoman bagi Dispenda sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Program yang secara langsung berhubungan dengan keberhasilan pencapaian kinerja Dispenda adalahProgramPeningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerahyangterdiri dari 18 Kegiatan dengan indikator kinerja adalah tersusunnya regulasi Pajak dan Retribusi Daerah, terlaksananya pencetakan SPPT, SSPD dan DHKP PBB P2, terlaksananya pelayanan PBB dan BPHTB, terlaksananya optimalisasi PBB P2, terlaksananya kerjasama kepatuhan pajak, terlaksananya analisis NJOP, terlaksananya pendataan Subjek dan Objek PBB P2,terlaksananya kegiatan Rakor PBB P2, terlaksananya pendataan dan pendaftaran wajib pajak, terlaksananya kegiatan penagihan pajak, terlaksananya kegiatan pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah, ditetapkannya wajib pajak, terlaksananya sosialisasi Pajak Daerah, terlaksananya porforasi surat berharga, terlaksananya pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah serta terlaksananya monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Daerah; Dari 18 kegiatan tersebut seluruhnya merupakan kegiatan strategis dan sangat erat kaitannya dengan Standar Operasiona Prosedur (SOP) Pemungutan dan menghimpun Pendapatan Daerah. Salah satu dari kegiatan tersebut lemah maka akan mempengaruhi kegiatan lainnya dan output yang ingin dicapai. Kegiatan tersebut dapat diklasifikasikan dalam mulai dari pendataan, pendaftaran dan penetapan, pelayanan, penagihan, pembayaran, monitoring dan evaluasi (termasuk analisis) serta adanya beberapa kegiatan startegis yang sifatnya tentatif dan selesai dalam 1 tahun anggaran (Kegiatan Rakor PBB Tingkat Provinsi). Selain Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka program lainnya merupakan program pendukung. Namun demikian tanpa program pendukung maka program strategis yang terkait dengan pencapaian kinerja organisasi tidak akan berhasil secara optimal.
B. REALISASI ANGGARAN
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Dispenda yang telah ditetapkan. Tahun 2015 realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp. 5,050,602,945,- (89,25%) dari yang ditargetkan sebesar Rp. 5,659,021,650.60; dan Belanja Langsung realisasinya sebesar Rp. 8,219,410,601atau 89,54%, sehingga total realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 13.720.013.546,00.
22
Tahun
Jenis Belanja Anggaran
% Realisasi
Belanja Tidak Langsung
5,659,021,650.60
5,050,602,945.00
89.25
Belanja Langsung
9,179,319,024.00
8,219,410,601.00
89.54
Jumlah
14,838,340,674.60
13,720,013,546.00
92.46
Dimana penjabaran tekhnis mengenai program, sasaran dari belanja langsung sebagaimana yang tercantum dalam DPA Dispenda Tahun 2015 adalah sebagai berikut : No
Uraian Program/Kegiatan
Pagu Anggaran
Realisasi (Rp)
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II 14 15 16 17 18 19 20 21 22 III 1 IV 23 24
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, air, listrik, telp, internet Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Publikasi Media Penyediaan Jasa Event Palangka Fair Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan Tanah/Lahan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Pengadaan Alat Porporasi Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Menuju Standarisasi Mutu Pelayanan Publik (ISO)
3,069,902,540
(%)
2,823,379,265
91.97
37,200,000
32,641,500
87.75
789,200,000
754,268,218
95.57
863,254,000
784,611,403
90.89
63,720,000
27,454,000
43.09
95,765,000
95,582,500
99.81
471,350,000
430,560,200
91.35
28,000,000
27,432,500
97.97
171,090,000
165,900,000
96.97
30,000,000
12,640,000
42.13
208,703,540
197,535,424
94.65
15,000,000
14,770,000
98.47
241,620,000
224,983,520
93.11
55,000,000
55,000,000
100.00
1,846,236,934
1,434,757,750
77.71
298,960,000
291,850,650
97.62
71,840,000
71,840,000
100.00
204,380,000
202,880,000
99.27
361,440,000
-
-
149,774,000
148,490,000
99.14
211,810,000
200,450,100
94.64
95,000,000
89,215,000
93.91
306,532,934
283,532,000
92.50
146,500,000
146,500,000
100.00
87,000,000
84,750,000
97.41
87,000,000
84,750,000
97.41
381,650,000
322,407,924
84.48
297,500,000
244,227,394
82.09
84,150,000
78,180,530
92.91
23 V 25 26 27 28 29 VI 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 VII 48 49 VIII 50 51
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penatausahaan Laporan Keuangan Penyusunan RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Program peningkatan/pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Peraturan Daerah Mengenai Perpajakan Daerah Penyusunan Peraturan Walikota Mengenai Perpajakan Daerah Administrasi Data Pencetakan dan Pelaporan PBB Operasional Pelayanan PBB dan BPHTB Optimalisasi Penerimaan PBB Kerjasama Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Analisis Nilai Pasar Bumi dan Bangunan Pendataan Subjek dan Objek Pajak (PBB) Rapat Koordinasi PBB se Kalimantan Tengah Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Intensifikasi Penagihan dan Penerimaan Pajak Daerah Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah Penetapan Wajib Pajak/Wajib Retribusi Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Rapat Evaluasi PAD Operasional Perforasi Sarana Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Banding dan Keluhan Masyarakat Penelitian dan Pemeriksaan Keluhan Masyarakat Terhadap Implementasi Perda Pajak Daerah JUMLAH
Data di atas belum dilakukan rekonsiliasi.
320,564,550
307,975,000
96.07
52,060,000
50,297,000
96.61
25,355,000
24,111,000
95.09
16,241,000
16,241,000
100.00
150,363,550 76,545,000
142,956,000 74,370,000
95.07 97.16
2,576,547,000
2,430,351,352
94.33
86,842,000
86,419,700
99.51
50,000,000
49,859,000
99.72
45,800,000
45,769,000
99.93
160,426,000
151,918,000
94.70
314,212,000
294,932,512
93.86
84,100,000
83,983,000
99.86
31,351,000
31,291,000
99.81
271,669,000
246,172,000
90.61
396,227,000
396,040,000
99.95
173,930,000
138,458,000
79.61
128,420,000
105,647,250
82.27
106,834,000
99,235,790
92.89
97,396,000
88,118,100
90.47
252,598,000
248,380,000
98.33
70,700,000
70,405,000
99.58
56,500,000
47,461,200
84.00
108,340,000
105,466,800
97.35
141,202,000
140,795,000
99.71
784,668,000
715,900,500
91.24
181,327,000
168,000,600
92.65
603,341,000
547,899,900
90.81
112,750,000
99,888,810
88.59
91,460,000
82,381,810
90.07
21,290,000
17,507,000
82.23
9,179,319,024
8,226,252,469
89.54
24
Dari uraian tabel di atas, dalam rangka pencapaian target PAD Tahun 2015 Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya dihadapkan dengan beberapa faktor kendala yaaitu : 1. Perlu Evaluasi Peraturan Daerah 2. Sarana dan prasarana pendukung masih kurang dalam rangka operasional pemungutan Pajak Daerah 3. Kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi masih kurang 4. SDM yang relatif masih kurang kompetensinya.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya melakukan beberapa upaya, antara lain : 1. Menyusun Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah 2. Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD/PBB 3. Melakukan Sosialisasi, monitoring dan pembinaan secara terus menerus terhadap Wajib Pajak dan Retribusi 4. Melengkaapi sarana pendukung melalui Bintek dan Diklat teknis.
25
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya yang tertuang dalam Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 20132018 adalah terwujudnya peningkatan Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya yang mapan dan mampu membiayai kebutuhan daerah yang mandiri dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai perwujudan penilaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban SKPD. Pencapaian sasaran dan tujuan peningkatan pengelolaan Pendapatan Daerah belum optimal, karena masih banyak permasalahan internal dan eksternal yang harus dituntaskan pada tahun berikutnya dalam rangka Peningkatan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah kedepan. Dukungan sumber daya, baik personil, pembiayaan dan perlengkapan juga akan terus ditingkatkan baik kualitas, kuantitas maupun kompetensinya sebagai dampak positif bagi pengembangan sumber Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya.
C. SARAN Saran untuk menghadapi permasalahan dan kendala diatas strategi pemecahan masalah adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan disiplin dan pelatihan pegawai dalam pengelolaan PAD terutama dalam rangka peningkatan SDM 2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penagihan dan penyetoran terutama pengadaan mobil. 3. Peningkatan koordinasi dengan Dinas/unit kerja terkait dalam pengelolaan PAD sehingga ada kebersamaan komitmen dalam meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya tahun 2015 yang dapat kami susun sebagai bahan penilaian kinerja Dinas Tahun 2015 yang juga merupakan bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015.
Palangka Raya,
Februari 2015
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
Dra. HERA NUGRAHAYU, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19690822 198901 2 001
