LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR
: 56 TAHUN 2008
TANGGAL
: 15 Nopember 2008
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tugas utama Pemerintah terhadap rakatnya adalah memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, aparatur dan organisasi pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masysrakat.
Masyarakat sekarang sudah sangat maju dalam pemikiran dan semakin kompleks yang berimpikasi pada derasnya kritik terhadap kinerja pemerintah pemerintah yang terekspos melalui berbagai media massa. Hal ini mewajibkan pemerintah untuk bisa menyerap aspirasi dan kritik membangun sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan terutama yang berhubungan langsung dengan public.
Keluarnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 memberikan kewenangan yang begitu luas untuk membuka peluang bagi Pemerintah Daerah mengembangkan segala potensi yang ada di masing–masing daerahnya. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berusaha untuk memperbaiki segala kekurangan dalam memberikan pelayanan agar lebih proporsional dan profesional sesuai dengan kondisi daerah dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Berdasarkan pada hal – hal di atas, Pemerintah Kabupaten Sumbawa membuat suatu Pedoman Prosedur Tetap / Standart Operating Procedure (SOP) yang akan
menjadi pegangan bagi yang berkepentingan dalam hal ini adalah Organisasi Pemerintah, aparatur Pemerintah dan Publiknya, sehinga semua elemen bisa bersinergi dan target peningkatan kinerja bisa tercapai.
B. Maksud dan Tujuan Pedoman Prosedur Tetap / Standart Operating Procedure (SOP) perizinan Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah Pedoman bagi organisasi pemerintah, aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berhubungan secara langsung dengan public eksternal dalam hal ini masyarakat Kabupaten Sumbawa maupun untuk penunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sendiri, sesuai dengan aturan dan kewenangan yang ada.
Dengan adanya pedoman baku diharapkan terjadi peningkatan kinerja pada setiap aparatur pemerintah sekaligus Instansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang akhirnya dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan masyarakat penerima layanan, karena peningkatan kualitas kinerja yang berimplikasi terhadap kepuasan dari masyarakat merupakan tujuan utama dibuatnya Pedoman Prosedur Tetap / Standart Operating Procedure (SOP).
C. Dasar dan Landasan Hukum Lemahnya control yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap penyelenggaraan pelayanan public menyebabkan adanya kecenderungan aparat untuk melakukan tindakan yang menyimpang dan tidak terpuji yang berdampak pada kerugian di pihak masyarakat. Hal ini menjadi sebuah budaya yang akhirnya melekat dalam setiap kegiatan dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat.
Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan terus berlangsung. Pemerintah mencanangkan “ Good Governance “ dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN. Komitmen yang kuat dari Pemerintah dilanjutkan dengan terbitnya berbagai kebijakan seperti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Keputusan
Presiden Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk mempertegas kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan, secara tegas disebutkan dalam diktum ke empat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yaitu : “ Meningkatkan Kualitas pelayanan kepada public baik dalam bentuk jasa ataupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan – persyaratan, target waktu penyelesaian dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan dengan menghapuskan pungutan liar “.
Selanjutnya dalam upaya peningkatan kualitas public melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ditegaskan bahwa setiap penyelenggaraan
pelayanan
public
harus
memiliki
standar
pelayanan
dan
dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan public yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan sekurang – kurangnya meliputi : 1. Prosedur pelayanan 2. Waktu penyelesaian 3. Biaya pelayanan 4. Produk pelayanan 5. Sarana dan prasarana 6. Kompetensi Petugas pemberi pelayanan.
BAB II GAMBARAN UMUM PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) A. Pengertian Prosedur Tetap/Standar Operating Prosedure (SOP) Penyusunan Prosedur tetap / Standar Operating Prosedure (SOP) merupakan salah satu cara yang bias ditempuh oleh sebuah organisasi untuk meningkatkan kinerja. Prosedur tetap/Standard Operating Prosedure (SOP) merupakan sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur yang akan mengganggu kinerja secara keseluruhan. Pedoman standard operating procedure (sop) merupakan uraian yang sangat jelas dan rinci mengenai apa yang dipersyaratkan kepada pegawai selama melaksanakan tugas serta standar pencapaian pada suatu unit kerja dan menjadi pengawasan kualitas dan prosedur penjaminan kualitas serta memastikan penerapan berbagai aturan. B. Pentingnya Prosedur Tetap Standard Operating Prosedure (SOP) Standard Operating procedure (SOP) begitu pentignya dengan membudayanya penyimpangan dan semakin tinggi tingkat kesulitan pada setiap proses sebuah organisasi. Selain itu, beberapa factor yang menjadi pertimbangan penyusunan Stndard Operating Prosedure (SOP) ini adalah : - Semakin meningkatnya tuntutan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi; - Meningkatnya kompleksitas sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan; - Meningkatnya koordinasi dan persyaratan pelaporan dengan grup/unit lain; - Semakin meningkatnya persyaratan legal dan peraturan (keselamatan pelaksanaan kerja, hak masyarakat dan pegawai untuk mengetahui, persamaan kesempatan : ras, gender, usia, cacat, standar kinerja, hubungan pegawai dll). Hal – hal di atas menjadi acuan pentingnya penyusunan standard Operating Prosedure (SP) ini sebagai penunjang usaha peningkatan dan perbaikan kinerja setiap organisasi dan aparaturnya.
BAB III PEDOMAN PENYUSUNAN PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROSEDURE (SOP) PELAYANAN PUBLIK Prosedur Tetap/Standar Operanting Procedure (SOP) pelayanan publik pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari sistem dan prosedur pelayanan publik. Mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ditegaskan bahwa sebagai landasan penyusunan standar pelayanan publik harus disusun petunjuk pelaksanaan yang sekurang-kurangnya harus memuat: 1. Landasan hokum pelayanan publik Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. 2. Maksud dan tujuan pelayanan publik Hal-hal yang akan dicapai dari peyelenggaraan pelayanan. 3. Sistem dan prosedur pelayanan publik Sistem dan Pelayana Publik sekurang-kurangnya memuat : a. Tata cara pengajuan permohonan/pelayanan; b. Tata cara penangaan pelayanan; c. Tata cara penyampaian hasil pelayanan d. Tata cara penyampaian pengaduan pelayanan 4. Persyaratan pelayanan publik Persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima pelayanan. 5. Biaya pelayanan publik Besaran biaya dan rincian pelayanan publik 6. Waktu penyelsaian Janka waktu penyelsaian pelayanan publik 7. Hak dan kewajiban Hak dan kewajiban pihak pemberi dan penerima pelayanan publik 8. Pejabat penerima pengaduan pelayanan public Berdasarkan uraian diatas maka secara tegas dinyatakan bahwa sistem dan prosedur merupakan syarat mutlak dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan pelayanan publik di setiap instansi penyelenggaraan pelayanan/instansi pemerintah. A. Sistem dan Prosedur Berkaitan dengan pengembangan system dan prosedur pelayanan publik, sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya dipahami terlebih dahulu pengertian system dan prosedur yang dimaksud Victor Lazzaro dalam bukunya “System and Procedure” menggemukakan pengertian system sebagai berikut: “Sistem adalah serangkaian fungsi-fungsi, langkah-langkah atau cara bekerja yang dirancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.
Sedangkan pengertian system yang berkaitan dengan prosedur dikemukakan oleh Prof. Soemardjo Tjitrosidojo dalam buku “Accounting System”, mekemukakan sebagai berikut: “Sistem adalah jaringan prosedur yang erat hubungannya satu sama lain, yang disusun mmenjadi satu kesatuan untuk melaksanakan satu aktifitas utama perusahaan”. Adapun pengertian prosedur menurut Prof. Soemardjo mengemukakan sebagai berikut : “ Prosedur adalah suatu urutan tindakan atau kegiatan tata usuha yang biasanya menyangkut beberapa petugas dalam satu atau beberapa bagian dan yang ditetapkan untuk menjalankan suatu transaksi perusahaan secara berulang-ulang terjadi seragam”. Dari definisi sistem dan procedure yang telah diuraikan diatas maka apabila kedua definisi tersebut digabungkan maka terbentuklah suatu definisi sistem dan prosedur sebagai berikut : “ Sistem dan prosedur adalah suatu pikiran sehat yang terorganisir atau suatu analisa dan kebijakan (policy), prosedur, formulir dan peralatan perusahaan agar suatu operasi yang dilakukan perusahaan lebih sederhana dan dapat distandarisir”. Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem dan prosedur dapat mengendalikan setiap orang yang melakukan berbagai tugas mempunyai pertanggung jawaban yang berkaitan dengan pekerjaannya sehingga mencapai hasil yang lebih baik melalui cara, usaha dan metode pekerjaan yang telah terstandarisasi. Adapun maksud utama digunakan sistem dan procedure antara lain : 1. Memberikan informasi yang lebih baik dalam hal : a. Kualitas (isi sesuai dengan tujuan); b. Ketetapan waktu; c. Struktur informasi (dalam bentuk apa informasi disajikan). 2. Memperbaiki pengendalian internal (internal control) sehingga data/informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit kerja lebih lengkap, lebih benar dan dapat lebih dipercaya. 3. Mengurangi biaya tata usaha dan administrasi Dengan menggunakan sistem dan prosedur yang lebih baik maka dapat dicegah pemborosan waktu tenaga dan biaya. B. Peta Prosedur Untuk menjabarkan sistem dan prosedur ke dalam Prosedur Tetep/Standard Operating Procedur (SPO) dilakukan dengan membuat peta prosedur. Pengertian pete prosedur adalah suatu peta yang menggambarkan lalu lintas kerja dan langkah operasi untuk memproses kertas kerja, terutama yang berkaitan dengan suatu arus kertas kerja/dokumen yang kompleks. Dalam membuat peta prosedur banyak digunakan gambar atau smbolsimbol yang bermacam-macam.
Beberapa symbol yang umumnya digunakan dalam peta prosedur adalah sebagai berikut :
Table 1. Simbol-simbol yang digunakan dalam Peta Prosedur NO 1.
SIMBOL
ARTI DIMULAI ATAU BERAKHIRNYA SUATU OPERASI ATAU KEGIATAN
2.
PELAKSANAAN SUATU OPERASI ATAU KEGIATAN
3.
DOKUMEN ATAU FORMULIR ATAU LEMBARAN KERTAS KERJA
4.
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
5.
TANDA PANAH MENUNJUKKAN ARAH GERAK DOKUMEN / FORMULIR / KERTAS KERJA ATAU MENUNJUKKAN URUTAN OPERASI
6.
DOKUMEN / KERTAS KERJA / FORMULIR DISIMPAN ATAU ARSIP
7.
BERPINDAHNYA SUATU SISTEM DAN PROSEDUR KE SISTEM DAN PROSEDUR YANG LAINYA
Dalam penyusunan peta prosedur yang lengkap sehingga dapat dikatakan sebagai suatu SOP, maka terdapat beberapa ketentuan atau criteria sebagai berikut: 1. Suatu peta hanya menggambarkan satu prosedur kegiatan, apabila ada kegiatan lanjutan yang terkait dengan kegiatan lainnya dibuat pada peta lain dengan menggunakan symbol lingkaran ( system koneksi ). 2. Peta dibagi beberapa kolom sesuai dengan jumlah instansi / unit kerja atau pejabat yang terlibat, dan pada kolom paling atas dituliskan nama instansi / unit kerja atau pejabat dimaksud. 3. Setiap kolom menggambarkan aliran proses yang dilakukan oleh kegiatan / dokumen / kertas kerja untuk masing-masing instansi / unit kerja atau pejabat. 4. Aliran proses kegiatan bergerak dari atas ke bawah, dan dapat bergerak ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kolom yang akan dilalui. 5. Didalam symbol-simbol yang di gunakan,di tuliskan proses kegiatan yang dilakukan secara singkat tetapi jelas artinya. 6. Khusus untuk simbol yang menggambarkan dokumen / kertas kerja, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuannya: a. Untuk dokumen / kertas kerja yang hanya satu lembar, digambarkan sebagai berikut:
b. Untuk dokumen / kertas kerja yang terdiri dari beberapa lembar, sebagai berikut:
BAB IV PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE ( SOP ) PELAYANAN PERIZINAN
A. Klasifikasi Jenis Pelayanan Perizinan Klasifikasi jenis Pelayanan perizinan adalah pengelompokkan setiap jenis perizinan baik berdasarkan jenis usaha / kegiatan yang akan dilakukan.Pengklasifikasi ini akan berpengaruh terhadap bagan / alur peta prosedur, yang pada akhirnya akan menentukan dalam penyusunan Sandard Operating Procedure ( SOP ) yang akan dibuat. Pengklasifikasian jenis pelayanan perizinan ini dimaksudkan untuk memudahkan para petugas atau aparatur yang menangani langsung pelayanan perizinan dalam memahami serta melaksanakan Sandard Operating Procedure ( SOP ) yang ditetapkan.Sedangkan bagi para permohon izin termasuk persyaratan dan lama waktu pelayanan perizinan berdasarkan sifat usaha terdiri dari: 1. Kegiatan Usaha Biasa Sifat usaha yang dilakukan pada dasarnya tidak menimbulkan dampak yang besar pada lingkungan sekitarnya, sehingga dalam proses penerbitan izin tidak perlu dibahas oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TK-PRD) Kab. Sumbawa, tetapi dapat langsung diproses oleh unit pelayanan terkait. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah : a. IMB untuk rumah tinggal yang luasnya sampai dengan 200 m2 b. Izin Undang-undang Gangguan yang sudah melalui tahap izin lokasi atau petunjuk pemanfaatan ruang. c. Izin Usaha Industri yang sudah menempuh izin lokasi atau izin prinsip. d. Izin Usaha dibidang Perdagangan e. Izin Perpanjangan (heregistrasi) 2. Kegiatan Usaha Strategis Sifat usaha yang dilakukan pada dasarnya menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga dalam proses penerbitan izin perlu dibahas oleh Tim koordinasi penataan Ruang Daerah (TK-PRD) Kab. Sumbawa, atau tim koordinasi dinas terkait. Yang termasuk kelompok ini adalah : a. Izin Lokasi. b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. c. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal yang luasnya diatas 200 m2 dann IMB untuk usaha /Industri. d. Izin Penyelenggaraan Perhubungan. e. Izin Undang-undang Ganguan / HO yang tidak melalui tahap izin lokasi atau kegiatan industri dan perdagangan skala besar. f. Izin Pengendalian Air Bawah Tanah. g. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
Untuk penerbitan izin usaha yang strategis ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu : kajian lingkungan (Amdal, UPL/UKL, SPPL) kajian lalu lintas, Kajian aspek pertahanan atau rekomendasi dari dinas teknis terkait. Klasifikasi pelayanan perizinan berdasarkan jenis usaha dapat dikelompokan sebagai berikut : 1. Jenis pelayanan perizinan sebelum kegiatan usaha dimulai, atau merupakan perizinan awal antara lain : a. Izin Lokasi. b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. c. Izin Mendirikan Bangunan. d. Izin Ganguan (HO)/Izin Tempat Usaha. 2.Jenis pelayanan perizinan di kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut : 1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. 2. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras. 3. Izin Gangguan (HO)/Izin Tempat Usaha. 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). 6. Izin Reklame. 7. Izin Penyimpanan/Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM). 8. Izin Usaha Perdagangan. 9. Izin Usaha Industri. 10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 11. Izin Usaha Penyediaan Jasa Listrik (IUJL). 12. Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) lebih dari 10 m3. 13. Izin Menimbun dan Mengecer Kayu. 14. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kayu dan Bukan Kayu. IZIN USAHA PERIKANAN 15. Izin Usaha Budi Daya Perikanan. 16. Izin Pembelian, Pengangkutan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil.
IZIN USAHA SARANA PARIWISATA 17. Izin Hotel. 18. Izin Cotagge. 19. Izin Pomdok Wisata. 20. Izin Hunian Wisata/Service Apartemen. 21. Izin Restaurant dan Rumah Makan. 22. Izin Bar. 23. Izin Jasa Boga/Catering. 24. Izin Karaoke, Play Station dan Video Game (tertutup). 25. Izin Kolam Memancing. 26. Izin Biro Perjalanan Wisata dan agen Pariwisata. 27. Izin Wisata Tirta. 28. Izin Penginapan Remaja.
29. Izin Perkemahan. 30. Izin Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan. 31. Izin Bioskop/Theater (Panggung Terbuka dan Tertutup). 32. Izin Pasar Seni. 33. Izin Pulau Untuk Wisata.
IZIN PERTAMBANGAN UMUM 34. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Penyidikan Umun 35. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi 36. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi 37. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Pengolahan/Pemurnian 38. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Pengangkutan 39. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Penjuaan 40. Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum (SIUJPU). IZIN PERTAMBANGAN UMUM 34.Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Penyelidikan Umum. 35.Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi. 36.Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi. 37.Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Pengolahan/Pemurnian. 38.Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Pengangkutan. 39.Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Penjualan. 40.Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum (SIUJPU). IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH 41.Izin Ekplorasi Air Bawah Tanah. 42.Izin Pengeboran Air Bawah Tanah. 43.Izin Pengambilan Air Bawah Tanah. 44.Izin Penurapan Mata Air. 45.Izin Pengambilan Mata Air. 46.Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah. 47.Izin Juru Bor (IJB). IZIN PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN 48.Izin Usaha Peternakan Unggas. 49.Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba. 50.Izin Usaha Peternakan Sapi Potong. 51.Izin Usaha Peternakan Kerbau Potong. 52.Izin Usaha Peternakan Sapi Perah. 53.Izin Usaha Peternakan Kerbau Perah. 54.Izin Usaha Peternakan Kuda. 55.Izin Usaha Peternakan Sapi Bibit. 56.Izin Usaha Peternakan Kerbau Bibit. 57.Izin Usaha Pengiriman Ternak dan atau Bahan Hasil Ternak antar Pulau. 58.Izin Usaha Pemotongan Hewan.
IZIN PELAYANAN MEDIK DASAR 59.Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum. 60.Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi. 61.Izin Praktek Berkelompok Bidan. 62.Izin Praktek Keperawatan Berkelompaok. 63.Izin Balai Pengobatan. 64.Izin Rumah Bersalin. 65.Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) 66.Izin Klinik Rawat Inap. 67.Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain yang ditetapkan oleh Mentri Kesehatan IZIN PELAYANAN MEDIK SPESIALIS 68.Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis. 69.Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis. 70.Izin Rumah Sakit Umum. 71.Izin Klinik Spesialis. 72.Izin Klinik Kecantikan. 73.Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Spesialis Lain yang ditetapkan oleh Mentri Kesehatan. IZIN PELAYANAN MEDIK PENUNJANG 74.Izin Apotek. 75.Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Lab. Klinik). 76.Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. 77.Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi. 78.Izin Penyelenggaraan Optikal 79.Izin Toko Obat. 80. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penunjang Lain yang ditetapkan oleh Mentri Kesehatan. IZIN BAGI SARANA PENGOBATAN TRADISIONAL DAN PENGOBATAN TRADISIONAL 81.Shinse 82.Tabib 83.Akupunturis 84.Battra Refleksi 85.Battra Pijat Urat 86.Battra Patah Tulang 87.Battra Ramuan 88.Battra Tusuk Jari (Akupresuris) 89.Battra Tenega Dalam 90.Battra Pendekatan Agama 91.Battra Paranormal 92.Battra Sunat 93.Battra Tukang Gigi
94.Battra Gurah 95.Battra Dukun Bayi 96.Reiky Master 97.Qigong 98.Chiropractie 99.Surat Terdaftar Sarana Pengobatan dan Pengobatan Tradisional Lainnya
B. Penutup Dengan tersusunnya Prosedur Tetap/Standartd Operating Procedure (SOP) ini diharapkan dipahami, dimengerti dan dilaksanakan serta menjadi pedoman baku bagi unit kerja dan aparatur yang bertugas di bidang pelayanan perizinan. Sudah barang tentu SOP ini belumlah sempurna mengingat berbagai keterbatasan, terutama data dan prosedur pelayanan izin di setiap instansi belum seluruhnya tercatat dengan lengkap. Oleh kerena itu perlukan proses perbaikan yang terus menerus sampai akhirnya diperlukan SOP yang sesuai dengan kriteria pelayanan yang berlaku. Ke depan dengan diterapkannya SOP ini diharapkan menjadi salah satu aspek dalam memaksimalkan sistem pelayanan dan memberi kepuasan kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa. BUPATI SUMBAWA TTD
JAMALUDDIN MALIK
