BAB I PENDAHULUAN. A. Latar belakang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Pelayanan Publik menurut Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam keputusan No. 63 thn2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menyatakan bahwa “hakikat pelayanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat”. Pernyataan ini ,menegaskan bahwa pemerintah melalui instansi-instansi penyedia layanan publiknya bertanggung jawab memberikan layanan prima kepada masyarakat. Pernyataan layanan prima perlu di garis bawahi karena menyangkut standar kualitas layanan yang harus di penuhi oleh penyedia layanan publik. Standar Pelayanan Publik harus berkategori “prima”, karena pada dasarnya layanan merupakan hak-hak dasar masyarakat yang harus di penuhi oleh pemerintah. Layanan publik yang prima harus menjadi misi yang akan menjiwahi setiap unit layanan publik. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak di peroleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3) Undangundang Nomor .32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang.

SPM diterapkan pada

Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor .32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 6. Peraturan Pemerinatah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 10. Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi. 11. Surat

Edaran

Menteri

Dalam

Negeri

Republik

Indonesia

Nomor

100/1023/SJ/tahun2005 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Daerah.

C. Kebijakan Umum

1. Sebagai salah satu cara untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2. Sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan. 3. Sebagai instrument pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap daerah 4. Sebagai pedoman SKPD dalam menyusun rencana kerja termasuk dalam menentukan program-program prioritas. 5. Sebagai tolak ukur di dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan tiap SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

D. Arah Kebijakan

1. Meningkatkan pemahaman yang holistik / menyeluruh dan terpadu dalam penerapan dan pencapaian SPM. 2. Menyelaraskan pemahaman tentang difinisi oprasional indikator kinerja, ukuran atau satuan, rujukan dan target nasional. 3. Membangun komitmen dan tindak lanjut untuk penerapan dan pencapaian SPM. 4. Membangun atau meningkatkan kebersamaan dalam mempercepat peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

2

5. Menyediakan pelaksanaan,

panduan dan

bagi

pemerintah

pengendalian

dan

dalam

pengawasan

melaksanakan serta

perencanaan,

pertanggungjawaban

penyelenggaraan standart pelayanan minimal 6. Membangun dasar dalam penentuan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. 7. Mendorong transparansi, akuntabiliti dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 8. Memonitoring dan mengevaluasi penerapan dan pencapaian indikator SPM untuk mengukur kinerja SKPD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 thn 2000 pasal 2 ayat 3 adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang di bakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. Standart Pelayanan Minimal merupakan indikator kinerja pelayanan umum di bidang Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan kewenangan dan urusan wajib daerah, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Banyuwangi. Pelayanan publik kepada masyarakat dapat di kelompokan dalam 4 kategori yaitu :

a. Masukan atau input adalah sumberdaya yang digunakan dalam penyediaan pelayanan; b. Keluaran atau output adalah pelayanan yang disediakan oleh SKPD; c. Efisiensi adalah sumber daya yang dikeluarkan dibandingkan pelayanan yang disediakan; d. Manfaat adalah dampak dan pelayanan yang disediakan.

3

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sesuai Perbup Nomor 40 tahun 2011 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan tekhnis kependudukan dan pencatatan sipil; b. Penyelengaraan unsur pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; d. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam memberikan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan kaidah universal dan hukum positif Indonesia, mempunyai 3 fungsi yaitu : 1. Fungsi Hukum; 2. Fungsi Statistik; 3. Fungsi Kelembagaan / Pelayanan Publik.

Rumusan VISI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:  Visi : “Terwujudnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan.” Pokok – pokok dan Penjelasan Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Pokok – pokok Visi : 1.

Kesadaran akan kepemilikan Dokumen Kependudukan adalah berdasarkan kaidah universal dan hukum positif Indonesia, melalui proses sosialisasi, masyarakat sadar akan kewajiban sebagai penduduk Kabupaten Banyuwangi untuk melaporkan peristiwa penting kejadian yang dialami karena membawa akibat terhadap penerbitan Dokumen yang sah dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara.

2.

Dokumen Kependudukan adalah Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sebagai wujud pengakuan Negara atas status sipil dan status keperdataan

4

setiap warga Negara, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Penjelasan Visi dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Sadar akan kepemilikan dokumen Kependudukan adalah kaidah universal dan hukum positif Indonesia yang memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap warga Negara, melalui proses sosialisasi, implementasi akan pentingnya setiap peristiwa yang dialami setiap warga Negara, artinya setiap warga Negara didukung / dilengkapi dengan dokumen kependudukan yang dimilikinya;

2.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

 Misi : “Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima.” Dengan penjelasan Misi sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang tertib sebagai wujud Pengakuan Negara atas Status Sipil dan Status ke-Perdataan setiap warga negara. 2. Mewujudkan aparatur yang bersih dan profesional untuk mendukung terwujudnya good and clean governance dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan IT sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan. 4. Memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga Negara. 5. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan. 6. Meningkatkan kesadaran penduduk akan fungsi akta sebagai persyaratan mendapatkan pelayanan publik bila tidak dipenuhi mengakibatkan tidak terlindunginya hak sipil anak. 7. Mewujudkan pemanfaatan akta kematian sebagai persyaratan pengalihan hak waris dan pencatatan perkawinan (status cerai mati). 8. Mewujudkan penataan arsip kearsipan dokumen kependudukan sesuai dengan standar Kearsipan Nasional. 9. Mewujudkan pengembangan jaringan aplikasi pendaftran penduduk dan pencatatan sipil sampai tingkat desa/kelurahan. 10. Mewujudkan Data Kependudukan yang akurat. Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen kependudukan.

5

Indikator Kinerja Tujuan : Persentase pelayanan administrasi kependudukan sesuai SOP.

1. Jenis pelayanan dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan bupati Nomor 55 thn 2012 tentang rincian tugas dan fungsi melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat di bidang kependudukan yaitu : 1. Penerbitan akta Kelahiran; 2. Penerbitan akta Perkawinan; 3. Penerbitan akta Perceraian; 4. Penerbitan akta Kematian; 5. Penerbitan akta Pengakuan Anak; 6. Penerbitan akta Pengangkatan (Adopsi); 7. Penerbitan akta Perubahan Nama / Ganti Nama; 8. Penerbitan salinan Akta-Akta; 9. Penerbitan biodata Penduduk; 10. Penerbitan Kartu Keluarga (KK); 11. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el); 12. Penerbitan Surat Keterangan Pindah / Datang; 13. Pencatatan Status Kewarganegaraan di Indonesia;

2. Indikator a. Mewujudkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang prima (cepat, tepat, akurat, dan kridibel); b. Meningkatkan kesadaran penduduk untuk mengurus identitas diri; c. Mewujudkan kepemilikan Akta Kelahiran Anak tahun 2019; d. Pengendalian dan memperkecil kepemilikan ganda identitas diri. Sasaran Indikator : a. Meningkatnya kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. Tersedianya pusat data Kependudukan yang mudah di akses oleh pengguna; c. Terlaksananya Sistem Informsi Administrasi Kendudukan (SIAK) Online Kabupaten Banyuwangi. Indkator Kinerja : a. Rasio Penduduk berKTP per satuan Penduduk. b. Rasio Bayi berAkta kelahiran . c. Rasio Pasangan berAkta Nikah. d. Kepemilikan KTP 6

e. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk f. Ketersediaan Data Base Kendudukan sekala Provinsi g. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

3. Target dan Realisai Pencapaian SPM a. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional : Standar Pelayanan Minimal No 1 I.

Jenis Pelayanan Indikator Dasar 2 3 Pelayanan Dokumen 1. Cakupan Penerbit Kartu Keluarga Kependudukan 2. Cakupan Penerbit Kartu Tanda Penduduk 3. Cakupan Penerbit Kutipan Akta Kelahiran 4. Cakupan Penerbit Kutipan Akta Kematian

4 100%

Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 5 2015

100%

2015

85%

2019

70%

2019

Nilai

b. Target Pencapaian SPM Tahun 2015 Standar Pelayanan Minimal No I.

Jenis Pelayanan Dasar

Target Pencapaian SPM

Indikator

Pelayanan Dokumen 1. Cakupan Penerbit Kartu Keluarga Kependudukan 2. Cakupan Penerbit Kartu Tanda Penduduk Elektronik 3. Cakupan Penerbit Kutipan Akta Kelahiran 4. Cakupan Penerbit Kutipan Akta Kematian

100.000 1.246.866 40.650 8.000

c. Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2015 No 1 I.

Jenis Pelayanan Dasar 2 Pelayanan Dokumen Kependudukan

Standar Pelayanan Minimal Indikator 1. 2. 3. 4.

3 Cakupan Penerbit Kartu Keluarga Cakupan Penerbit Kartu Tanda Penduduk Elektronik Cakupan Penerbit Kutipan Akta Kelahiran Cakupan Penerbit Kutipan Akta Kematian

7

4 10,92

Batas Waktu Pencapaian 5 2015

93,59

2015

131,48 2,17

2015 2015

Realisasi SPM

REALISASI CAPAIAN CAKUPAN SPM TAHUN 2015

No 1.

JENIS PELAYANAN DASAR SKALA PROPINSI Pelayanan dokumen Kependudukan

Tahun

INDIKATOR SPM

2010

2011

2012

2013

2014

2015

%

RUMUS DAN SUMBER DATA

1. CakupanPenerbitan Karatu Keluarga (KK) 1). Jml KK Diterbitakan

233.651

374.743

528.049

563.807

629.049

689.362

-

652,722

538,048

695,697

616.668

552.155

2). Jml Kepala Keluarga

124,85

∑ KK yg diterbitkan ∑ Kepala Keluarga

x100 %

2. Cakupan Penerbitan KartuTanda Penduduk ( KTP ) 1). Jumlah KTP Elektronik yg diterbitkan 2). Jumlah Penduduk wajib KTP Elektronik

-

-

1,090,250

1,095,249

1.095.363

1.151.087

-

-

1,277,394

1,277,394

1.277.394

1.246.866

1). Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan

50,974

129,036

28,267

52,374

45.399

31.342

2). Jumlah Kelahiran yang terjadi

23,785

23,451

22,879

23,221

23.620

23.837

172

261

362

500

671

7,782

7,803

8,201

7.765

7.885

93,59

∑ KTP Elektronik yg diterbitkan ∑ penduduk wajib KTP elekt x100 %

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

3. Cakupan Penerbitan kutipan Akta Kematian 1). Jumlah Kutipan Akta kematian 82 yang diterbitkan 2). Jumlah Kematian yang terjadi

7,182

8

131,4 8

∑ kutipan akta kelahiran yg diterbitkan ∑ kelahiran yang terjadi x100 %

8,51

∑ kutipan akta kematian yg diterbitakan ∑ penduduk wajib KTP elektronik x100 %

Ket

Rumus Realisasi Cakupan : 1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga : Jml KK yang diterbitkan × 100 Jml Kepala Keluarga 2. Cakupan Penerbit KTP - el : Jml KTP-el yang diterbitkan ×100 Jml Penduduk wajib KTP-el

= 689.362 x 100 = 124,85 % 552.155 = 1.151.087 x 100 = 93,59 % 1.246.866

3. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran: Jml Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan ×100 Jml Kelahiran Yang terjadi

= 31.342 x 100 = 131,48 % 23.837

4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian : Jml Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan ×100 Jml Kematian yang terjadi

= 671 x 100 = 8,51 % 7.885

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Jenis, Persyaratan dan Waktu Penyelesaian 1. Pelayanan KTP - el  Persyaratan : a. Kartu keluarga Asli. b. Surat Nikah Atau Surat Cerai. c. Ijazah Yang dimiliki. d. Akta Kelahiran. e. Surat Pengatar dari RT dan Desa. Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja, Waktu Pelayanan : -

Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30

-

Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi.

2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) Baru.  Pesyaratan : a. Paspor Pemohon. b. Akta Kelahiran Pemohon. c. Izin Tinggal Tetap Bagi Orang Asing. d. Ijazah Masing – Masing Anggota Keluarga Bagi WNI. e. Foto Kopi / Kutipan Akta Perkawinan. f. Surat Keterangan Pindah Datang. g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (WNI).

9

Perubahan / Penambahan Anggota Keluarga: Persyaratan : a. Akta Kelahiran. b. Kartu Keluarga (KK) Lama yang Asli. c. Ijazah. Anggota Keluarga yang Numpang a. Kartu Keluarga asli yang akan ditumpangi. b. Surat keterangan pindah datang. c. Surat keterangan datang dari LN bagi WNI (SKDLN).

Perubahan / Pengurangan Anggota Keluarga. Persyaratan :. a. Kartu Keluarga (KK) Lama yang Asli. b. Surat Keterangan Kematian/ Akta Kematian. c. Surat Keterangan Pindah Keluar Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja, Waktu Pelayanan : -


-


3. Kartu Keluarga dan KTP yang Rusak/ Hilang Persyaratan : a. Surat Keterangan Kehilangan dari Desa/ Kelurahan. b. Kartu Keluarga (KK) yang Rusak. c. Dalam KTP-el rusak / Hilang Pemilik wajib lapor intansi pelaksana melalui camat/ lurah/ kepala desa paling lambat 14 hari dengan melngkapi : -

Surat keterangan dari polsek setempat.

-

Surat peryataan penyebab terjadi rusak / hilang.

d. Foto Kopi Akta Kelahiran/ Ijazah/ Surat Cerai dan Nikah e. Dokumen ke imigrasian bagi orang asing. Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja, Waktu Pelayanan : -


-

Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi

10

4. Surat Keterangan Pindah Datang Persyaratan : a. Surat Keterangan Pindah WNI Asli dan biodata penduduk. b. Surat Nikah / Cerai/ Surat Kematian, surat yang mendukung status seseorang. c. Akta Kelahiran, Ijazah d. Pas Photo 4x6 = 4 lembar. e. Kartu Keluarga Asli yang Ditumpangi (Penduduk Pindah Sendiri). f. Penduduk / kepala keluarga/ anggota keluarga wajib datang sendiri untuk check biometrik. Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja, Waktu Pelayanan : -


-


5. Surat Keterangan Pindah Keluar Persyaratan : a. Formulir F1.34 dari Kelurahan/ Desa. b. Formulir F1.36 dari Kecamatan. c. Kartu Keluarga dan KTP asli. d. Surat Nikah / Cerai/ Surat Kematian, surat yang mendukung status seseorang. e. Pas Photo 4x6 = 5 lembar. Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja, Waktu Pelayanan : -


-


6. Data Blank Persyaratan : a. Penduduk wajib hadir sendiri. b. Mengisi Blanko F1.01. c. Surat Keterangan pernyataan dari RT Bermaterai. d. Fotokopi Paspor dan Asli ditunjukan. e. Akta Kelahiran/ Ijazah yang dimiliki f. Akta Nikah/ Akta cerai yang dimiliki. g. Pas photo ukuran 4x6 = 2 lembar. Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja,

11

Waktu Pelayanan : -


-


PELAYANAN PENCATATAN SIPIL Jenis Persyaratan dan Waktu Penyelesaian Pelayanan. 1. Akta Kelahiran UMUM Persyaratan : a. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/ Bidan/ Penolong Kelahiran/ Kades/ Lurah. b. Fotokopi Legalisir KK dan KTP orang tua (WNI) dan orang asing WNA pemegang izin tinggal tetap. c. Fotokopi Legalisir Kutipan Buku Nikah/ Kawin. d. Nama dan identitas 2 orang saksi kelahiran. e. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas. f. Fotokopi PAPSOR bagi pemegang izin kunjungan. g. Berita Acara pemeriksaan kepolisian tentang ditemukanya bayi yang tidak diketahui asal usulnya / keberdaan orang tua.

2. Program Inovasi Bayi Lahir Procot Pulang Bawa Akta ( 2 in 1 ) Persyaratan : a. Mengisi formulir permohonan untuk mendapatkan akta kelahiran b. Surat keterangan kelahiran dari Dokter/ Bidan/ Penolong/ Kelahiran/ Kades/ Lurah c. Fotokopi Legalisir KK dan KTP orang tua (WNI). d. Fotokopi Legalisir Kutipan Buku Nikah/ Kawin. e. Nama dan KTP 2 orang saksi kelahiran. f. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas. Waktu Penyelesaian 14 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : - Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30 - Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi.

12

3. Akta Perkawinan Persyaratan : a. Surat Keterangan perkawinan dari pemuka agama/ pendeta/ penghayat kepercayaan. b. Fotokopi kutipan akta kelahiran/ ijazah. c. Surat keterangan dari desa/ kelurahan. d. Fotokopi legalisir KK dan KTP e. Pas photo suamiu istri ukuran 4x6 = 2 lembar f. 2 orang saksi g. Fotokopi akta perceraian / kematian jika yang bersangkutan pernah kawin. h. Izin dari Komandan bagi anggota TNI, POLRI. i. (Perjanjian perkawinan). j. STMD dari Kepolisian. k. Surat izin dari istri bagi yang berpoligami. l. Surat izin dari pengadilan negeri bagi yang berpoligami. m. Surat izin bagi perwakilan Negara asing WNA. n. Paspor / Dokumen ke imigrasian SKTT dari Dispenduk. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : -


-

Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi

4. Akta Kematian Persyaratan : a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah. b. Surat dari Dokter/ Paramedis. c. Fotokopi KK dan KTP. d. Fotokopi surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang memiliki izin tinggal terbatas. e. Fotokopi paspor bagi WNA yang memiliki Izin kunjungan f. Fotokopi Akta Kelahiran atau Dokumen lainnya. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : - Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30 - Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi

13

5. Akta Peceraian Persyaratan : a. Surat Silinan putusan pengadilan. b. Fotokopi KK dan KTP. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : - Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30 Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi

6. Pengakuan Anak Persyaratan : a. Surat pengantar dari desa/ Lurah b. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung.. c. Kutipan akta kelahiran d. Fotokopi KK dan KTP Orang tua Kandung. Waktu Penyelesaian 2 HariKerja. Waktu Pelayanan : Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30 Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi

7. Pengesahan Anak Persyaratan : a. Surat pengantar dari desa/ Lurah. b. Kutipan Akta Kelahiran. c. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan d. Fotokopi KK dan KTP pemohon. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30 Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi.

8. Kutipan Kedua dst Karena Akta Hilang / Rusak Persyaratan : a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian. b. Surat Pernyataan Rusak / Hilang bermaterai 6 Ribu Rupiah. c. Fotokopi Akta yang hilang/ Rusak

14

Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30 Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi

9. Perubahan Nama Persyaratan : a. Salinan penetapan pengadilan Negeri tentang perubahan nama. b. Kutipan Akta Kelahiran. c. Kutipan Akta Perkawinan e. Fotokopi Legalisir KK dan KTP. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30 Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi

10. Pengangkatan Anak Persyaratan : a. Surat Penetapan Keadilan tetang pengangkatan anak. b. KK dan KTP orang tua yang mengangkat. c. Kutipan Akta Kelahiran. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30 Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi

11. Perubahan Status Kewarganegaraan WNA ke WNI Persyaratan : a. Salinan Keputusan PRESIDEN tentang perubahan Status kewarganegaraan menjadi WNI b. Salinan Keputusan Meteri. c. Kutipan Akta Kelahiran. d. Kutipan Akta Perkawinan e. Fotokopi KK, KTP dan Paspor pemohon.

15


12. Perubahan Status Kewawganegaraan dari WNI ke WNA Persyaratan : a. Surat persetujuan perubahan status kewarganegaraan dari Negara yang bersangkutan. b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. c. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan. d. Fotokopi Paspor. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30 Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi

13. Pencatatan Kelahiran di Luar Negeri Persyaratan : a. Bukti pencatatan kelahiran dari Negara bersangkutan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Indonesia. b. Fotokopi Paspor RI c. Fotokopi Legalisir Kutipan Nikah atau bukti tertulis perkawinan. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30 Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi

14. Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Persyaratan : a. Bukti atau akta perkawinan dari Negara setempat. b. Akta kelahiran c. KTP dan KK yang bersangkutan bagi WNI. d. Pas photo suami istri ukuran 4x6 = 3Lembar e. Paspor/ Dokumen ke imigrasian.

16


15. Pencatatan Kematian di Luar Negeri Persyaratan : a. Surat Keterangan kematian dari Negara setempat b. Fotokopi Paspor / Identitas Lainnya Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30 Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi 16. Pencatatan Perceraian di Luar Negeri Persyaratan : a. Surat Bukti pencatatan peceraian dari Negara setempat. b. Akta perkawinan c. Fotokopi Paspor. Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja. Waktu Pelayanan : Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30 Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi

17

Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  Dukungan Personil Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam tahun 2015 didukung dengan personil: -

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

= 36 Orang

-

Pegawai non PNS (THL)

= 16 Orang.

Strata Pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PENDIDIKAN Pasca Sarjana ( S 2 ) Sarjana ( S 1 ) Didploma III Diploma II SLTA SLTP

JUM LAH 20 orang 2 orang 1 orang 12 orang 1 orang

JUMLAH

36 orang

% 55,56 5,56 2,78 33,33 2,77 100

Strata Golongan No

GOLONGAN

JUMLAH

%

1. 2. 3. 4.

Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I

4 18 12 2

orang orang orang orang

11,11 50,00 33,33 5,56

JUMLAH

36

orang

100

 Realisasi Anggaran Tahun 2015 Alokasi Anggaran APBD tahun 2015 No. 1.

Uraian Realisasi Pendapatan Daerah (denda administrasi kependudukan) Pelayanan pajak - Peneriaman daerah bukan pajak - Penerimaan hibah

2.

Realisasi Belanja Daerah A.

B.

Rupiah Murni -Belanja Pegawai -Belanja Barang/Jasa -Belanja Modal Pinjaman dan Hibah -Belanja Barang

Realisasi Anggaran (Rp.)

Anggaran (Rp.) -

860.750.000,-

-

-

3.854.093.700,-

3.054.345.450,-

413.310.000,2.102.372.100,1.338.411.00,-

18

%

388.448.000,1.453.171.000,1.212.723.450,-

79.25 93.98 69.12 90.61 -

 Realisasi Anggaran per Program TA.2015 No. 1. 2. 3.

4.

Program

Anggaran (Rp.)

Realisasi Anggaran (Rp.)

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.0140293.600,-

827.092.284,-

85.98

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

453.402.000,-

441.923.400,-

97.47

25.000.000,-

24.854.950,-

99.42

2.361.398.100,-

1.715.474.816,-

72.65

3.854.093.700,-

3.054.345.450,-

79.25

Program Peningkatan Pengembangan system Pelapor capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan Adminstrasi Kependudukan JUMLAH

19

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Dalam rangka penerapan pencapaian SPM Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil dengan dukungan anggaran APBD Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : a. Penyediaan surat menyurat. b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air. c. Penyediaan jasa perkantoran. d. Penyediaan alat tulisa kantor e. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan. f. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. h. Penyediaan peralatan rumah tangga. i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan. j. Penyediaan logistic kantor. k. Penyediaan makanan dan minuman. l. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : a. Mengadakan mebeleur b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor. c. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perelengkapan kantor. d. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional. e. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor (relokasi gedung kantor).

3. Program

Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan. Kegiatan : a. Penyusun laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD.

20

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan : a. Kegiatan pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan. b. Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan KK dan KTP-el). c. Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan Akta-Akta Pencatatan Sipil). d. Kegiatan peningkatan publik dalam

bidang kependudukan

(Pameran

pembangunan dibidang kependudukan) e. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. f. Kegiatan pengembangan sentral data dan kependudukan ( COKLIT KK ). g. Kegiatan pengembangan sentral data kependudukan ( Penataan Arsip Kearsipan ).  Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan tentang pelayanan Administrasi Kependudukan mengacu pada Undang undang Nomor 23 tahun 2006 dan PP 37 tahun 2007 serta peraturan – peraturan lain serta petunjuk yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan. di Kabupaten Banyuwangi ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain : a. Akses jaringan yang masih sering loading lemah b. Kapasitas server masih kurang memadai. c. Jumlah SDM / teknis belum memadai. d. Database kependudukan yang masih perlu disempurnakan. e. Mobilitas penduduk/ mutasi datang dan keluar cukup tinggi. f. Masih ada penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el. g. Masih dijumpai identitas ganda dan data blong. h. Kelengkapan persyaratan administrasi pemohon akta catatan sipil sering kurang lengkap.  Solusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi melakukan solusi pemecahan permasalahan yang ada antara lain : a. Melaksanakan sosialisasi kepada aparat Kecamatan dan Desa/Kelurahan b. Melaksanakan sosialisasi melalui media cetak dan electronik (talk show). c. Meningkatkan kualitas jaringan kerjasama dengan PDE d. Penghapusan data ganda terus dilakukan

21

e. Penambahan / pengadaan server. f. Melaksanakan jemput bola perekaman KTP-el di sekolah-sekolah SLTA dan panti – panti sosial diseluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi g. Meningkatkan / memotivasi kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga kedalam Kartu Keluarga (KK) terhadap kejadian penting ( lahir, mati, datang dan pindah). h. Melanjutkan pelaksanaan Program “Lahir procot pulang bawa akta (2 in 1)” (kerjasama dengan RSUD dan Puskesmas di Kab. Banyuwangi semakin di tingkatkan) i. Meningkatkan pelayanan satu pintu dalam pengurusan (KK, KTP, Surat pindah Datang, surat Pindah Keluar, permohonan Akta-Akta Catatan Sipil, dan Legalisir)

22

BAB III PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi menetapkan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) merupakan bagian dari bagian kebijakan nasional tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian penjelasan rinci tentang berbagai pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 dan PP Nomor 37 tahun 2007 serta peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan di Indonesian maupun di Kabupaten Banyuwangi. Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka setiap Kabupaten / Kota dapat mengembangkan berbagai lingkup kewenangan yang ada. Komitmen seluruh bangsa Indonesia terutama Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan diharapkan akan turut mempercepat terwujudnya Pembangunan seutuhnya yang pada akhirnya akan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam penyusunan / penyampaian masih kurang sempurna untuk itu saran kritikan yang bersifat membangun senantiasa kami harapkandemi kesempurnaan dari pembuatan Standar Pelayanan Minimal ( SPM) ini.

Banyuwangi,

Maret 2016

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI

SUDJANI, SH Pembina Utama Muda NIP. 19590611 197903 1 002

23

LAMPIRAN

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 PER KECAMATAN NO

KECAMATAN

1

2

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

4

5

3

JUMLAH KEPALA KELUARGA 6

1

Pesanggaran

25.743

25.424

51.167

16.724

2

Bangorejo

32.047

31.120

63.167

20.537

3

Purwoharjo

34.310

33.777

68.087

22.517

4

Tegaldlimo

33.723

33.028

66.751

22.037

5

Muncar

67.508

65.501

133.009

41.843

6

Cluring

38.890

38.173

77.063

25.616

7

Gambiran

32,663

32.310

64.973

20.685

8

Srono

47.892

46.679

94.571

31.770

9

Genteng

45.086

44.352

89.438

27.583

10

Glenmore

37.571

37.631

75.202

24.150

11

Kalibaru

32.073

32.179

64.525

20.794

12

Singonjuruh

26.012

26.036

52.048

18.264

13

Rogojampi

48.727

49.136

97.863

34.048

14

Kabat

36.707

36.218

72.925

25.100

15

Glagah

17.236

17.691

35.017

12.823

16

Banyuwangi

57.076

58.132

115.208

37.147

17

Giri

14.698

14.793

29.491

10.517

18

Wongsorejo

38.769

38.358

77.127

26.286

19

Songgon

28.465

28.274

56.739

19.799

20

Sempu

40.793

39.961

80.754

25.791

21

Kalipuro

39.878

39.465

79.343

27.387

22

Siliragung

23.866

23.037

46.903

15.105

23

Tegalsari

24.828

24.274

49.102

15.407

24

Licin

14.205

14.033

28.238

10.403

838.856

829.582

1.668.438

552.155

Jumlah



24

PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP-EL) 2015

NO

KK

KTP-EL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Pesanggaran Bangorejo Purwoharjo Tegaldlimo Muncar Cluring Gambiran Srono Genteng Glenmore Kalibaru Singojuruh Rogojampi Kabat Glagah Banyuwangi

KECAMATAN

2.686 1.982 2.650 1.762 3.787 2.834 3.335 3.094 2.889 2.759 2.035 1.869 3.008 2.514 1.139 4.624

2.096 1.943 1.672 1.370 3.625 2.663 3.074 2.864 3.088 1.953 1.419 1.247 2.636 1.773 1.073 6.293

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Giri Wongsorejo Songgon Sempu Kalipuro Siliragung Tegalsari LIcin

891 2.428 1.915 2.676 3.452 1.673 3.232 1.079

1.084 1.981 1.358 2.052 3.460 1.515 1.160 827

60.313

52.226

Jumlah

PENERBITAN AKTA PERKAWINAN DAN PERKAWINAN TAHUN 2015

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

BULAN

AKTA PERKAWINAN

AKTA PERCERAIAN

JUMLAH

33 26 29 29 31 23 21 21 24 43 13 53 346

10 12 13 11 7 10 8 14 18 16 13 14 146

JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

25

REKAPITULASI JUMLAH KELURAHAN, JUMLAH KEPALA KELUARGA DAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI 2015 Jumlah No.

Jumlah

Jumlah Penduduk

Kecamatan

1

2

KET Kel.

Desa

KK

L

P

L+P

3

4

5

8

9

10

1

Pesanggaran

-

5

16.726

25.743

25.424

51.167

2

Bangorejo

-

7

20.537

32.047

31.120

63.167

34.310

33.777

68.087

3

Purwoharjo

-

8

22.157

4

Tegaldlimo

-

9

22.037

33.723

33.028

66.751

5

Muncar

-

10

41.843

67.508

65.501

133.009

6

Cluring

-

9

25.616

38.890

38.173

77.063

7

Gambiran

-

6

20.685

32.663

32.310

64.973

8

Srono

-

10

31.770

47.892

46.679

94.571

9

Genteng

-

5

27.583

45.086

44.352

89.438

10

Glenmore

-

7

24.150

37.571

37.631

75.202

32.073

32.179

64.252

11

Kalibaru

-

6

20.794

12

Singojuruh

-

11

18.264

26.012

26.036

52.048

13

Rogojampi

-

18

34.048

48.727

49.136

97.863

14

Kabat

-

16

25.100

36.707

36.128

72.295

15

Glagah

2

8

12.823

17.326

17.691

35.017

16

Banyuwangi

18

-

37.147

57.076

58.132

115.208

17

Giri

4

2

10.517

14.698

14.793

29.491

18

Wongsorejo

-

12

26.286

38.769

38.358

77.127

28.465

28.274

56.739

19

Songgon

-

9

19,799

20

Sempu

-

7

25.971

40.793

39.961

80.754

21

Kalipuro

4

5

27.387

39.878

39.465

79.343

22

Siliragung

-

5

15.105

23.866

23.037

46.903

23 24

Tegalsari Licin

-

6 8

15.407

24.828

24.274

49.102

10.403

14.205

17.033

28.238

28

189

552.155

838.856

829.582

1.668.438

JUMLAH



26

11

PELAKSANAAN PEREKAMAN DAN PENCETAKAN KTP- ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

JUMLAH

No .

Kecamatan

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PESANGGARAN BANGOREJO PURWOHARJO TEGALDLIMO MUNCAR CLURING GAMBIRAN SRONO GENTENG GLENMORE KALIBARU SINGOJURUH ROGOJAMPI KABAT GLAGAH BANYUWANGI GIRI WONGSOREJO SONGGON SEMPU KALIPURO SILIRAGUNG TEGALSARI LICIN JUMLAH

Penduduk

Wajib KTP

Perekaman

Belum Rekam

Cetak

3

4

5

6

7

50,649 62,580 67,492 66,220 132,097 76,501 64,489 93,768 88,979 75,265 63,855 51,768 97,119 72,390 34,759 114,442 29,276 76,947 56,292 80,381 78,636 46,447 48,790 28,065

38,252 47,807 52,011 51,068 98,661 58,607 48,746 70,709 65,677 56,653 47,643 39,066 73,134 53,638 26,671 84,535 21,992 57,965 42,241 60,030 57,855 35,438 36,809 21,658

34115 42557 47146 48388 91226 54350 46272 66634 62357 52064 43894 38214 71912 51675 26210 80938 21832 49753 41253 54959 55309 31886 33309 20712

4,137 5,250 4,865 2,680 7,435 4,257 2,474 4,075 3,320 4,589 3,749 852 1,222 1,963 461 3,597 160 8,212 988 5,071 2,546 3,552 3,500 946

33,316 42,126 46,782 47,366 89,360 53,436 45,418 65,591 61,700 51,508 43,158 37,724 70,916 50,915 25,933 80,836 21,599 49,415 40,655 54,001 54,552 31,685 32,551 20,544

1,657,207

1,246,866

1,166,970

79,901

1,151,087



27

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar belakang

Recommend Documents