1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan Otonomi Pemerintah Daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalian dan mengevaluasi kebijakankebijakan daerah. Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsipprinsip Good Governance. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan citacitanya. Dengan Penerapan Good Government (Pemerintahan yang baik) yakni transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas publik. Good Government dapat terwujud jika
ketiga pilar pendukung pembangunan yaitu pemerintah (Government), swasta
(private) dan masyarakat (Civil Society) dapat bersinergi dengan baik guna mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertangungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrument akuntabilitas daerah. Keinginan pemerintah daerah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan yang optimal . Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas Perbantuan. Adanya pergeseran
LAKIP EKBANG 2015
2
Paradigma Pola Pembangunan Nasional dari system Sentralisasi kearah Desentralisasi seyogyanya pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketentuan peraturan mengenai Pemerintahan Daerah telah membawa inplikasi besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara terutama menyangkut wewenang dan kewajiban daerah dalam melaksanakan pembangunan. Hak Otonomi memberi kebebasan kepada daerah untuk membangun, tetapi
disisi
lain
otonomi
juga
mengharapkan
daerah
mampu
membiayai
pembangunannya sendiri dengan kemampuan sendiri dalam mengusahakan pembiayaan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Pusat dan sumber resmi lainnya. Penyusunan perencanaan tahunan daerah, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dituangkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pembangunan Daerah Bali. Kebijakan Umum Anggaran tersebut memuat kondisi serta permasalahan daerah, sasaran pembangunan, dan strategi pembangunan yang mencakup kebijakan, dan prioritas pembangunan. Kebijakan Umum Anggaran Pembangunan Daerah Bali
disusun berdasarkan
rumusan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait, masukan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran serta penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA). Biro Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur staf
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali berupaya untuk dapat mewujudkan hal tersebut dengan mengedepankan hal-hal yang terkandung
dalam good governance itu sendiri yang
meliputi penciptaan transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan perekonomian daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Akuntabilitas yaitu pengambil keputusan berprilaku sesuai dengan mandat yang diterima dan value for money yaitu
LAKIP EKBANG 2015
3
ekonomis, efisiensi dan efektif, dengan melaksanakan hal tersebut diharapkan pembangunan yang dilaksanakan sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana serta pencegahan penyalahgunaan dana. Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan Taktis Strategi, juga untuk menunjukan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan Laporan Pelaksanaan Rencana Strategik berupa dokumentasi hasil Penetapan Kinerja Tahunan dan Target dan Capaian Target Tahunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali disusun berdasarkan landasan Operasional sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun
2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741.
LAKIP EKBANG 2015
4
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan tugas dan kewenangan serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Negara 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali. 16. Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018. 17. Indikator Kinerja Utama Biro Ekbang Setda Provinsi Bali. 18. Penetapan Kinerja Tahun 2015. 19. Rencana Kerja Tahun 2015
B. RUANG LINGKUP B.1 Tugas Pokok dan Fungsi Adapun Tugas Pokok Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut : a. Menyusun rencana kerja Biro Perekonomian dan Pembangunan berdasarkan kegiatan rutin maupun pembangunan sebagai bahan pelaksanaan tugas ; b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas ;
LAKIP EKBANG 2015
5
c. Melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasif kepada perangkat daerah yang terkait dengan bidang tugasnya ; d. Menyusun dan menganalisa data industri pariwisata, pemberdayaan lembaga perekonomian, penyusunan produksi daerah dan evaluasi program serta pengendalian pembangunan daerah dan administrasi pembangunan daerah ; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang perekonomian dan pembangunan dengan Instansi terkait ; f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi ; b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Provinsi ; c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Provinsi ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
B.2 Struktur Organisasi Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan unsur staf Pemerintah Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra dan memiliki peranan yang strategis dalam bidang perekonomian dan pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali terdiri dari 1 Kepala Biro (Eselon II B), 5 Kepala Bagian (Eselon IIIA), 15 Kepala Sub Bagian (Eselon IV A) dan beberapa staf (Non Eselon).
LAKIP EKBANG 2015
6
Susunan Organisasi Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan I.
Kepala Bagian Industri dan Pariwisata dan Perhubungan 1. Sub Bagian Industri dan Perdagangan 2. Sub Bagian Pariwisata 3. Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi
II. Kepala Bagian Pemberdayaan Lembaga Perekonomian 4. Sub Bagian Lembaga Perkreditan Desa dan Penanaman Modal 5. Sub Bagian Lembaga Usaha Ekonomi 6. Sub Bagian Tata Usaha Biro III. Kepala Bagian Produksi Daerah 7. Sub Bagian Pertanian dan Perkebunan, dan Peternakan 8. Sub Bagian Pertambangan dan Energi 9. Sub Bagian Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. IV. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan 10. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Prasarana Wilayah 11. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Sektoral dan Swadaya Masyarakat 12. Sub Bagian Pengendalian Kerjasama Pembangunan Antar Daerah I.5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah 13. Sub Bagian Administrasi 14. Sub Bagian Monitoring. 15. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
LAKIP EKBANG 2015
7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dinamika pelayanan akan kebutuhan yang terjadi dewasa ini telah menyadarkan akan pentingnya pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dari dimensi administrasi publik. Perkembangan tersebut diwarnai dengan perubahan paradigma dimana peran dan fungsi pemerintah beralih menjadi fasilitator pelaksanaan pembangunan. Demikian pula halnya tuntutan kinerja birokrasi yang semakin transparan. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin kehidupan berdemokrasi. Penyerahan kewenangan tersebut
lebih didasarkan pada
tuntutan akuntabilitas publik yakni tanggung jawab pemerintah kepada msayarakat yang wajib dilayani sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pelayanan Publik. Implementasi dan komitmen yang riil dari akuntabilitas publik tersebut dilihat dari kinerja pemerintahan. Kondisi tersebut secara tidak langsung mewajibkan pemerintah sebagai suatu organisasi melakukan penyesuaian berbasiskan kebutuhan. Penilaian kinerja tersebut merupakan kunci penting untuk melihat suatu keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan satu organisasi menuju penyempurnaan dan kemajuan, sehingga penilaian tersebut merupakan proses pembelajaran yang sangat efektif dalam suatu organisasi. Dokumen Perencanaan strategik
sesuai amanah
Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan yang berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Bali mengacu pada Visi, Misi dan Strategi untuk dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, kendala yang dihadapi. Oleh karena itu perencanaan strategis merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang cukup vital dalam mewujudkan visi dan misi serta strategis Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali.
LAKIP EKBANG 2015
8
PERJANJIAN KINERJA Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja. Dengan kata lain penetapan kinerja merupakan janji kinerja yang akan diwujudkan oleh pimpinan instansi pemerintah kepada atasan langsungnya dalam hal ini Gubernur selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Janji kinerja tersebut dapat dijadikan dasar evaluasi dan penilaian terhadap pejabat yang bersangkutan apakah mereka mampu atau tidak.
A. VISI DAN MISI
A.1 Visi Sesuai dengan kondisi, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Bali
serta mengantisipasi perubahan yang sangat cepat, maka untuk
mewujudkan masyarakat Bali yang sejahtera lahir bathin, maka dirumuskan Visi Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah : TERWUJUDNYA BALI YANG MANDARA MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI
KERAKYATAN
DAN
PEMBANGUNAN
YANG
BERKELANJUTAN.
A.2 Misi Berdasarkan Visi tersebut dan untuk merealisasikan serta memperjelas tanggung jawab dalam mencapai tujuan organisasi , maka Biro Perekonomian dan Pembangunan menetapkan Misi sebagai berikut : 1). Misi 1 :
Mewujudkan Bali sebagai satu kesatuan yang utuh dan seimbang dalam upaya pemerataan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
2). Misi 2 :
Memberdayakan ekonomi kerakyatan yang handal, dengan mengembangkan kemitraan usaha mikro kecil menengah dan koperasi dalam bidang pertanian dalam arti luas’ serta industri kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta memberdayakan dan melestarikan lembaga-lembaga tradisional Bali.
LAKIP EKBANG 2015
9
3). Misi 3 :
Mengembangkan system adminsitrasi Pemerintah yang Baik berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance serta meningkatkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan pembangunan yang efektif, efisien, transparan dengan melibatkan masyarakat.
Untuk melengkapi visi misi yang menjadi tujuan dan tanggungjawab Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, terlampir kami sampaikan Penetapan Kinerja untuk tahun 2015 dan Dokumen Indikator Kinerja Utama.
B. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Untuk dapat merumuskan dan memantapkan strategi pembangunan secara baik, perlu ada pengenalan, pengukuran dan pendalaman yang kritis dan objektif terhadap faktor-faktor yang berpengaruh baik faktor internal berupa faktor kekuatan dan kelemahan begitu juga faktor eksternal berupa peluang dan tantangan. Faktor internal berupa kekuatan sebagai pendukung keberhasilan diantaranya: (1)
Adanya Visi dan Misi Biro Perekonomian dan Pembangunan;
(2)
Adanya dukungan dan komitmen pimpinan;
(3)
Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai;
(4)
Tingginya motivasi kerja aparatur; dan
(5)
Adanya acuan yang jelas dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan faktor penghambat berupa ;
(1)
Pemahaman pegawai tentang visi dan misi Biro masih kurang;
(2)
Kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai;
(3)
Belum adanya standar yang jelas untuk mengukur efektivitas kerja;
(4)
Belum mantapnya pelaksanaan budaya kerja.
(5)
Penguasaan Teknologi Informasi (TI) dan Inovasi masih rendah. Faktor eksternal berupa peluang diantaranya:
(1)
Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
(2)
Adanya dukungan dari lembaga non-formal yang telah mapan; dan
(3)
Tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap pemerintah.
LAKIP EKBANG 2015
10
Sedangkan faktor tantangan berupa; (1)
Belum meratanya tingkat pendidikan di kalangan generasi muda;
(2)
Tingkat Tingkat Kemiskinan; dan
(3)
Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.
Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan dan tantangan yang ada, Biro Perekonomian dan Pembangunan mengasumsikan sebagai berikut: a. Adanya komitmen pimpinan, didukung oleh SDM Aparatur yang memadai dengan motivasi kerja yang tinggi serta adanya acuan yang jelas dalam pelaksanaan tugas (peraturan
perundang-undangan),
maka
pembangunan
bidang
ekonomi,
pariwisata, produksi daerah dan administrasi pemerintahan sebagai mana yang tertuang dalam visi dan misi Biro Perekonomian dan Pembangunan akan dapat diwujudkan. b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan kesempatan seluasluasnya kepada daerah dan didukung oleh motivasi kerja yang tinggi dapat dijadikan landasan meningkatkan kualitas aparatur, peningkatan budaya kerja, penguasaan IT, menumbuhkan kreativitas dan inovasi.
C. TUJUAN DAN SASARAN Penetapan Tujuan didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi, Misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan yang merupakan penjabaran dari Visi Misi yang ditetapkan oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan. Penetapan sasaran merupakan illustrasi hal-hal yang ingin dicapai dengan karakteristik yang bersifat spesifik, terukur dan dapat dicapai, seperti dalam tabel sebagai berikut :
LAKIP EKBANG 2015
11
Tujuan
Sasaran
1. Terwujudnya kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan di Daerah
1.1. Memfasilitasi, Mengkoordinasikan dan Menganalisa draft kebijakan
2. Meningkatnya LPD yang Sehat
2.1. Mewujudkan LPD yang berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Terwujudnya UMKM-K Mandiri
3.1. Meningkatnya Kelembagaan UMKM-K Pemula 3.2. Meningkatnya Produk Industri Kreatif
4. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pelaporan SKPD
4.1. Meningkatnya kualitas laporan Fisik dan Keuangan SKPD
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut maka setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal dari instansi pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam penyelenggarakan manajemen kinerja. Di samping itu untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang selanjutnya dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian dan Pembangunan disusun, mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya terutama dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis. Adapun Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian dan Pembangunan, sebagai berikut:
LAKIP EKBANG 2015
12
Sasaran Strategis
Memfasilitasi, Mengkoordinasikan dan Menganalisa draft kebijakan
Indikator Kinerja Jumlah draft kebijakan di bidang stabilitas harga kebutuhan pokok, pemberdayaan perekonomian, Industri dan perdagangan, Pariwisata, Perhubungan dan Telekomunikasi, produksi Daerah, teknis Administrasi Pembangunan, Prasarana Wilayah, Pembangunan Sektoral, dan pengendalian kerjasama pembangunan antar daerah Jumlah laporan perkembangan Lembaga Usaha Perekonomian di Daerah dan monev, di bidang Industri dan Perdagangan, Pariwisata, Perhubungan dan telekomunikasi, produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Pertambangan dan Energi, teknis Administrasi Pembangunan, Pengendalian Pembangunan Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan
Mewujudkan LPD yang berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku
Jumlah LPD yang dibina
Meningkatnya Kelembagaan UMKM-K Pemula
Jumlah laporan Monev UMKM-K yang disusun
Meningkatnya Produk Industri Kreatif Meningkatnya kualitas laporan Fisik dan Keuangan SKPD
Jumlah laporan monev di bidang Industri dan Perdagangan, dan pariwisata Persentase SKPD yang menyampaikan laporan Fisik dan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku dan disampaikan Tepat Waktu
Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam menjalankan program dan kegiatannya. Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015, seluruh indikator kinerja yang ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target.
E. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan kebijakan dan Program-program yang dijabarkan dalam kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
LAKIP EKBANG 2015
13
E.1. Strategi Agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi maka perlu ditetapkan langkah-langkah atau strategi untuk mewujudkannya. Adapun strategi yang ditetapkan antara lain: 1.
Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan pembangunan bidang ekonomi, pariwisata, produksi daerah dan administrasi pembangunan.
2.
Mengoptimalkan peran fungsi lembaga-lembaga adat di setiap desa.
3.
Meningkatkan
disiplin,
dan
pengetahuan
aparatur
terutama dalam
penguasaan IT. 4.
Melaksanakan setiap program pembangunan secara efektif dan efisien serta melakukan pengawasan secara berjenjang mulai perencanaan sampai pelaporan.
E.2. Kebijakan. Beberapa kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai : a.
Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan pembangunan perekonomian yang tangguh.
b.
Meningkatnya tertib administrasi aparatur pemerintah.
c.
Mendorong ekonomi kerakyatan yang tangguh dengan meningkatkan peran UKM dan Koperasi dan peningkatan pola kemitraan antara Pemerintah dengan Pelaku Usaha dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mempunyai nilai tambah, daya saing, mandiri serta lembaga tradisional yang mantap dan stabil.
d.
Pengembangan
kepariwisataan
yang
berkualitas
dan
berkelanjutan,
pariwisata kerakyatan yang dapat memberikan efek ganda, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, serta perbaikan infrastruktur penunjang pariwisata, peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah
LAKIP EKBANG 2015
14
e.
Mendorong pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukim serta meningkatkan koordinasi dan Monitoring dalam rangka penyiapan bahan kebijakan
f.
Meningkatkan koordinasi aparat, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi sehingga terciptanya aparatur pelaksana jasa konstruksi
g.
Meningkatkan
peran
sektor
pertanian
dalam
perekonomian
untuk
memperkokoh ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani h.
Meningkatkan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Budidaya Pertanian
i.
Meningkatkan koordinasi dan pemantauan pendistribusian LPG tabung 3 kg.
E.3. Program. Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan, yang merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu, dengan rincian sebagai berikut : a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Pengembangan Jasa Konstruksi. c. Gerakan Interpreneurship (Kewirausahaan) dan Daya Saing Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi. d. Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Pertambangan. e. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. f. Pengembangan agribisnis g. Pengembangan Aksesibilitas Kepariwisataan, Industri, Perdagangan dan Perhubungan Telekomunikasi serta MP3EI h. Pengendalian Pembangunan i. Pengembangan dan Penelitian IPTEK j. Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan.
LAKIP EKBANG 2015
15
E.4 Kegiatan Kegiatan merupakan penjabaran lebih operasional dari program yang telah ditetapkan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut : 1. Penyediaan alat tulis kantor 2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3. Penyediaan barang bacaan dan peraturan perudang-undangan 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 6. Pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan dinas 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 8. Monitoring
dan
koordinasi
penyiapan
bahan
kebijakan
di
bidang
pembangunan 9. Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan di bidang prasarana wilayah 10. Monitoring
dan
koordinasi
penyiapan
bahan
kebijakan
kemitraan
pembangunan daerah 11. Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran 12. Meningkatkan Kemitraan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi 13. Pembinaan,
Peningkatan
dan
pengembangan
pemberdayaan
lembaga
perekonomian serta Pengendalian Inflasi Daerah 14. Penyusunan Roadmap UMKM 15. Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyiapan bahan kebijakan di bidang perhubungan telekomunikasi dan MP3EI. 16. Pembinaan dan pengembangan bahan kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. 17. Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif 18. Peningkatan Daya saing IKM Kreatif 19. Koordinasi BBM bersubsidi dan pemantauan LPG Tabung 3 Kg. 20. Peningkatan kualitas pelaksanaan administrasi pembangunan daerah Provinsi Bali
LAKIP EKBANG 2015
16
21. Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Jasa Konstruksi 22. Pemeliharaan Aplikasi Monitoring Pembangunan Daerah. 23. Koordinasi dan Fasilitasi Sumber Daya Manusia Pertanian
E.5. Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Biro Perekonomian dan Pembangunan 2013-2018 dalam setiap tahunnya. Adapun Rencana Kinerja Tahunan adalah berupa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015. Rencana Kinerja Tahunan akan menginformasikan tentang (1) indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) beserta target capaiannya (2) indikator kinerja sasaran dan target capaian; (3) Sasaran; (4) Program dan (5) Kegiatan. Rencana Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2015, di samping mengacu pada Renstra Biro, juga diarahkan untuk mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Prioritas Pembangunan Daerah Bali.
E.6. Penetapan Kinerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja merupakan tekad atau janji maupun kesanggupan dari penerima mandat kepada pemberi mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan. Penetapan kinerja tersebut akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan dana yang dikelolanya. Penetapan Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2015, di samping mengacu pada program prioritas dan juga sejalan dengan indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Adapun Penetapan Kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
LAKIP EKBANG 2015
17
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Jumlah draft kebijakan di bidang stabilitas harga kebutuhan pokok, pemberdayaan perekonomian, Industri dan perdagangan, Pariwisata, Perhubungan dan Telekomunikasi, produksi Daerah, teknis Administrasi Pembangunan, Prasarana Wilayah, Pembangunan Sektoral, dan pengendalian kerjasama pembangunan antar daerah
Draft Kebijakan
28
Jumlah laporan perkembangan Lembaga Usaha Perekonomian di Daerah dan monev, di bidang Industri dan Perdagangan, Pariwisata, Perhubungan dan telekomunikasi, produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Pertambangan dan Energi, teknis Administrasi Pembangunan, Pengendalian Pembangunan Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan
jumlah laporan
36
Jumlah LPD yang dibina
LPD
145
Jumlah laporan Monev UMKM-K yang disusun
jumlah laporan
1
Meningkatnya Produk Industri Kreatif
Jumlah laporan monev di bidang Industri dan Perdagangan, dan pariwisata
jumlah laporan
2
Meningkatnya kualitas laporan Fisik dan Keuangan SKPD
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan Fisik dan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku dan disampaikan Tepat Waktu
%
45
Memfasilitasi, Mengkoordinasikan dan Menganalisa draft kebijakan
Mewujudkan LPD yang berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku Meningkatnya Kelembagaan UMKM-K Pemula
LAKIP EKBANG 2015
18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA Selaku media
pertanggungjawaban unit kerja instansi pemerintah terhadap
tingkat capaian pelaksanaan kinerja yang dijabarkan melalui
kegiatan, program,
kebijakan dalam mewujudkan Sasaran , Tujuan, Visi, Misi organisasi maka menjadi kewajiban Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015. Penyusunan LAKIP Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali merupakan wujud pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator, mekanisme kegiatan-kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta dalam mewujudkan Visi dan Misi Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali. Adapun proses Pengukuran Kinerja dilakukan setelah penetapan indikator kinerja kegiatan dan penetapan rencana tingkat capaian (target) kegiatan pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tahap Pengukuran Kinerja ini dimulai dari dengan menghitung nilai capaian atau realisasi kinerja dan persentase pencapaian rencana tingkat capaian dari masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk membantu pelaksanaan pengukuran kinerja digunakan formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Untuk pengukuran kinerja kegiatan ditampilkan pada formulir Target dan Capaian Target yang terdiri dari uraian program, uraian kegiatan, indikator kinerja kegiatan, satuan target, realisasi dan capaian kegiatan. Dalam pengukuran kinerja kegiatan diidentifikasi tiga jenis indikator kinerja yaitu Input (masukan), Output (keluaran) dan Outcome (hasil). Dalam menghitung prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) suatu kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Realisasi Presentase Pencapaian Rencana kegiatan
=
x 100 % capaian Rencana
LAKIP EKBANG 2015
19
B. EVALUASI KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP ) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali Tahun 2015 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015. Evaluasi Kinerja ini dilakukan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2015 dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek input, output, outcome.
Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran
strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan dibandingkan dengan realisasinya. Pengukuran terhadap kinerja kegiatan dituangkan kedalam formulir Target dan Capaian Target Kinerja Tahunan. Berdasarkan pengukuran kinerja yang dituangkan kedalam formulir target dan capaian target kegiatan tahun 2015, maka diperoleh hasil sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut : No
Skala Nilai
Jumlah
Keterangan
kegiatan 1
85 s/d 100
16
Sangat berhasil
2
70 s/d 85
10
Berhasil
3
55 s/d 70
-
Cukup Berhasil
4
< 55
-
Tidak Berhasil
Jumlah Kegiatan
26
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 26 kegiatan, dengan memperoleh nilai capaian yang berada dalam skala nilai 85 s/d 100 sejumlah 16 kegiatan dengan katagori sangat berhasil dan 10 kegiatan dengan capaian yang berada dalam skala nilai 70 s/d 85 dengan katagori
LAKIP EKBANG 2015
20
berhasil.
Demikian pula pelaksanaan kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan
secara efektif dan efesien, hal ini dapat dicermati dari besarnya anggaran yang dikelola sebanyak Rp. 4.235.987.110,-, realisasi fisik telah mencapai 100 % dengan realisasi keuangan Rp. 3.560.331.180,- (84.,05%) dengan sisa anggaran Rp. 675.655.930,- dan
telah disetor ke Kas daerah, tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas dari kegiatan tersebut. Dari pengukuran pencapaian sasaran Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali secara umum diperoleh pencapaian sasaran dengan katagori sangat berhasil.
C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintahan dalam mewujudkan pertanggungjawaban yang terukur dan legitimate. Dalam asas akuntabilitas menentukan bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhir dari
suatu
kegiatan
penyelenggaraan
pembangunan
harus
dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Instrumen tersebut juga mewajibkan Biro Perekonomian dan pembangunan Setda Provinsi Bali sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkannya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Tahun Anggaran 2015. Dokumen tersebut tidak hanya berisi pertanggungjawaban tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang dicerminkan dari perolehan masing masing indikator – indikator kinerja , tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan komprehensif. Dari sembilan program kerja dengan sembilan belas kegiatan yang dikelola Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali pada tahun anggran 2015, beberapa program kegiatan prioritas yang dapat diinformasikan disinergikan dengan hasil Penetapan Kinerja Tahunan dan hasil Capaian Target Kinerja Tahunan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :
LAKIP EKBANG 2015
21
SASARAN 1
: TERWUJUDNYA KEBIJAKAN DIBIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan di bidang stabilitas
harga
kebutuhan
pokok,
pemberdayaan
perekonomian,
Industri
dan
perdagangan, Pariwisata, Perhubungan dan Telekomunikasi, produksi Daerah, teknis Administrasi
Pembangunan,
Prasarana
Wilayah,
Pembangunan
Sektoral,
dan
pengendalian kerjasama pembangunan antar daerah dipandang perlu untuk membuatkan payung hukum berupa draft peraturan. Melalui Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengamanahkan bahwa prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undangundang dan sesuai dengan perkembangan terakhir telah diatur kembali melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Berkembangnya pembangunan di wilayah Bali
dengan begitu pesatnya yang berakibat terjadinya tekanan-tekanan
terhadap lingkungan fisik, oleh karena itu upaya-upaya untuk mencegah, mengatasi dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya diupayakan secara terus menerus. Salah satu upaya yang ditempuh melalui kegiatan mengendalikan pemanfaatan ruang, baik itu pengendalian tata ruang itu sendiri, perumahan permukiman dan kerjasama pembangunan daerah, agar senantiasa mampu
mewujudkan
satu
kesatuan
tata
lingkungan
yang
dinamis
dalam
mengantisipasi tuntutan pembangunan sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana yang berintikan unsur-unsur keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya. Berpedoman pada sasaran yang ditetapkan adalah meningkatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang serta kebijakan mengkoordinasikan, mengkaji usulan pembangunan fisik/prasarana baik dari pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat, ditinjau dari segi pembiayaan ataupun usulan perencanaan program/kegiatan agar sesuai dengan daya dukung dan
LAKIP EKBANG 2015
22
daya tampung dengan program pengendalian pembangunan dengan kegiatan Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan di bidang pembangunan.
Sasaran 1 Terwujudnya Kebijakan Dibidang Perekonomian Dan Pembangunan Di Daerah
Indikator 2 Jumlah draft kebijakan di bidang stabilitas harga kebutuhan pokok Jumlah draft kebijakan di bidang pemberdayaan perekonomian Jumlah draft kebijakan di bidang Industri dan perdagangan Jumlah draft kebijakan di bidang Pariwisata Jumlah draft kebijakan di bidang Perhubungan dan telekomunikasi Jumlah draft kebijakan di bidang produksi Pertanian Jumlah draft kebijakan di bidang produksi Perkebunan Jumlah draft kebijakan di bidang produksi Peternakan Jumlah draft kebijakan di bidang produksi Kelautan dan Perikanan Jumlah draft kebijakan di bidang produksi Kehutanan Jumlah draft kebijakan di bidang produksi Pertambangan dan Energi Jumlah draft kebijakan di bidang teknis Administrasi Pembangunan Jumlah draft kebijakan di bidang Prasarana Wilayah Jumlah draft kebijakan di bidang Pembangunan Sektoral Jumlah draft kebijakan di bidang Pengendalian Kerjasama Pembangunan antar daerah
Anggaran tahun 2015 % Anggaran
Target
Reali sasi
Realisasi
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
%
Target 2014
8
9
LAKIP EKBANG 2015
23
Sasaran
Indikator
1
2
Terwujudnya Kebijakan Dibidang Perekonomian Dan Pembangunan Di Daerah
Jumlah draft kebijakan di bidang pengendalian pembangunan
SASARAN 2
Target
Reali sasi
3
4
1 draft
1 dratf
Anggaran tahun 2015 % Anggaran Realisasi
%
Target 2014
5
8
9
100
6
324.400.000
7
283.065.830
87.26 %
1 draft
: MENINGKATNYA LPD YANG SEHAT
Dalam kondisi saat ini dimana perekonomian dan politik semakin stabil, lembaga keuangan tradisional ini nampaknya mempunyai peran yang sangat penting, sehingga langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat menjadikan sebagai salah satu potensi yang kiranya masih memiliki peluang untuk lebih dioptimalkan, untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil. Di Dalam mewujudkan sasaran tercapainya pembinaan dan pengembangan lembaga perkreditan desa kebijakan yang diambil adalah mengembangkan ekonomi kerkayatan yang tangguh melalui penguatan lembaga tradisional dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kewirausahaan sehingga memiliki nilai tambah daya saing kemandirian yang mantap dan stabil. Sasaran
Indikator
1
2
Meningkatnya LPD yang Sehat
Persentase LPD yang sehat
SASARAN 3
Target
Reali sasi
3
4
145 LPD
145 LPD
Anggaran tahun 2015 % Anggaran Realisasi
%
Target 2014
5
8
9
100
6 379.250.000
7 282.782.000
74,56 %
145 LPD
: TERWUJUDNYA UMKM-K MANDIRI
Didalam mewujudkan ekonomi kerakyatan, ditinjau dari aspek usaha untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi maka permasalahannya adalah terbatasnya bahan baku industri kecil kerajinan, sulitnya permodalan, terbatasnya kemampuan manajemen pemasaran. Sektor pariwisata ini sebagai salah satu potensi yang kiranya masih memiliki peluang untuk lebih dioptimalkan dalam kondisi saat ini dimana perekonomian dan politik semakin stabil, sektor ini mempunyai peran yang sangat penting. Dibutuhkan langkah-langkah yang konkrit untuk dapat menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dan sebagai salah satu sumber devisa negara dari non migas dalam rangka mendukung peningkatan
LAKIP EKBANG 2015
24
kesejahteraan masyarakat yang daerahnya terdapat obyek-obyek wisata, yang secara tidak langsung bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dalam pembangunan Bali, dimana pembangunan Pariwisata diharapkan terjadi peningkatan penerima Devisa, Pendapatan Daerah dan Masyarakat, penciptaan lapangan kerja, mendorong ekonomi rakyat, dengan tetap mengacu pada pelestarian budaya serta keindahan alam yang tersedia. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kegiatan dan kehidupan perekonomian masyarakat secara nyata. Dalam mewujudkan sasaran meningkatnya kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan pengusaha besar, BUMD dan BUMN kebijakan yang diambil adalah mengembangkan iklim usaha yang kondusif dengan program pengembangan aksesibilitas kepariwisataan dan industri
Sasaran 1 Terwujudnya UMKM-K Mandiri
Anggaran tahun 2015 % Anggaran Realisasi
%
Target 2014
4
5
8
9
1 Laporan
1 Laporan
100
230.000.000
203.213.650
88.35 %
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
100
910.000.000
793.858.300
87,24 %
1 Laporan
Indikator 2 Jumlah laporan Monev UMKM-K yang disusun Jumlah laporan monev di bidang Industri dan Perdagangan, dan pariwisata
SASARAN 4
Target
Reali sasi
3
6
7
: MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI LAPORAN SKPD
Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas
administrasi
Pemerintah dan Pembangunan yang efektif, efesien dan transparan serta meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) maka perlu adanya dukungan dari seluruh stake holders khususnya aparatur pemerintah yang menangani administrasi pemerintah dan pembangunan melalui peningkatan pelayanan administrasi yang profesional. Permasalahan terhadap administrasi Pemerintahan dan Pembangunan yaitu adanya kecenderungan dari unsur pelaku kegiatan yang berorientasi pada penyelesaian fisik saja sedangkan penyelesaian administrasi dianggap tidak terlalu penting dan sering
LAKIP EKBANG 2015
25
diabaikan. Kegiatan
Pembangunan baru dapat dikatakan selesai apabila telah
memenuhi kriteria-kriteria antara lain : - Secara fisik selesai keseluruhan dan sesuai dengan rencana. - Secara admnistrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Dapat dimanfaatkan secara optimal dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sasaran untuk meningkatkan pelayanan administrasi aparatur pemerintah, pengendalian
dan
monitoring
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan
mengumpulkan dan mengolah data administrasi pembangunan daerah
daerah, dengan
mengembangkan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran dengan mengadakan Koordinasi pembinaan, monitoring, evaluasi
terhadap semua kegiatan pembangunan
yang dibiayai dari
APBD Provinsi Bali dan APBN. Pencapaian sasaran tersebut cukup baik, adapun kendala-kendala yang masih dihadapi seperti kurang mengertinya aparatur pemerintah yang menangani kegiatan tentang administrasi pemerintah dan pembangunan sehingga kualitas dan kuantitas pelayanan publik belum optimal. Usaha-usaha yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain adalah : - Evaluasi dan monitoring kegiatan pembangunan ditingkatkan - Meneliti dan menganalisa laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan fisik dan keuangan. - Peningkatan kualitas dan kuantitas administrasi pembangunan daerah. - Pencapaian target kinerja tahun 2015 tersebut di atas didukung dengan kegiatan dan dana Pembangunan dalam era reformasi menuntut adanya perubahan dalam manajemen pembangunan secara keseluruhan. Adanya perubahan paradigma menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih mengutamakan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan dan potensi daerah. Pembangunan di wilayah Provinsi Bali senantiasa terus berbenah diri dalam mengupayakan dan mengembangkan beberapa sektor ekonomi (lapangan usaha), sesuai dengan pola dasar pembangunan daerah Bali yaitu pembangunan
LAKIP EKBANG 2015
26
berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan dijiwai Agama Hindu. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak akan melupakan kehidupan beragama serta tetap berpedoman pada nilai-nilai normatif kebudayaan berkelanjutan yang ekologi lingkungan dan alamnya tetap terkelola dengan baik dengan pmengadopsi perkembangan teknologi yang ada. Untuk mengetahui perkembangan kemajuan dan keberhasilan pembangunan secara cepat tepat dan akurat, sudah semestinya perlu di monitor dengan sistem yang dapat memberikan hasil kepada pemegang kebijakan sehingga dapat memutuskan langkah-langkah antisipasi dengan cepat tepat dan berhasil guna. Dalam
rangka
mengembangkan
sistem
administrasi
Pemerintah
dan
Pembangunan yang efektif, efesien dan transparan serta meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik maka perlu adanya dukungan dari aparatur pemerintah yang menangani administrasi pemerintah dan pembangunan melalui peningkatan pelayanan administrasi yang profesional dan koordinasi sistem pengaturannya. Permasalahan terhadap administrasi Pemerintahan dan Pembangunan yaitu adanya kecenderungan dari unsur pelaku kegiatan yang berorientasi pada penyelesaian fisik saja sedangkan penyelesaian administrasi dianggap tidak terlalu penting dan sering diabaikan. Demikian pula terhadap peningkatan kualitas administrasi kegiatan jasa konstruksi belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada dan tidak optimal karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi. Kegiatan Pembangunan baru dapat dikatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria-kriteria antara lain : 1. Secara fisik selesai keseluruhan dan sesuai dengan rencana. 2. Secara admnistrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Dapat dimanfaatkan secara optimal dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sasaran untuk meningkatkan pelayanan administrasi aparatur pemerintah,
serta
peningkatan pengaturan jasa konstruksi dengan mengembangkan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan optimalisasi dukungan teknologi informasi. Kegiatan yang dilaksanakan untuk Koordinasi pembinaan,
mewujudkan
sasaran dengan mengadakan
pengaturan serta pemberdayaan terhadap semua kegiatan
LAKIP EKBANG 2015
27
pembangunan dan SDM jasa konstruksi yang dibiayai dari APBD Provinsi Bali. Pencapaian sasaran tersebut cukup baik, adapun kendala-kendala yang masih dihadapi seperti kurang mengertinya aparatur pemerintah tentang administrasi pemerintah yang menangani kegiatan yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi, sehingga kualitas dan kuantitas pelayanan publik belum optimal. Usaha-usaha yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain adalah : 1.
Koordinasi Pengaturan Jasa konstruksi
2.
Pemberdayaan SDM di bidang Jasa Konstruksi
Sasaran
Indikator
1
Target
Reali sasi
3
4
2
Meningkatnya kualitas Administrasi Laporan SKPD
Persentase peningkatan SKPD yang melaporkan fisik dan keuangan yang sesuai aturan
45%
45%
Anggaran tahun 2015 % Anggaran Realisasi
%
Target 2014
5
8
9
100
6
539.325.050
7
477.909.200
88.61 %
45%
D. ASPEK KEUANGAN Sesuai hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali berdasarkan perencanaan strategis Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2013 – 2018 serta diselaraskan untuk mendukung misi dan sasaran dengan anggaran yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 dapat disampaikan sebagai berikut : -
Biaya/Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 4.235.987.110,- Dengan presentase realisasi keuangan mencapai 84.05 % per Desember 2015 dengan nilai sebesar Rp. 3.560.331.180,Sedangkan Biaya/Belanja Tak Langsung pada tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.589.057.542,-
-
Total Anggaran yang dikelola Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali pada tahun anggaran 2015 adalah Rp. 11.825.044.652,-
LAKIP EKBANG 2015
28
N0
Uraian Kegiatan
Anggaran
Realisasi
%
1
Penyediaan alat tulis kantor
34.934.800,-
32.453.750,-
92.90
2
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
21.000.000,-
17.683.700,-
84,21
3
Penyediaan barang bacaan dan peraturan
17.940.000,-
12.590.000,-
70,18
Perlengkapan
107.092.060,-
101.057.500,-
94,37
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
174.250.000,-
146.909.000,-
84,31
perudang-undangan 4
Penyediaan
Peralatan
dan
Kantor 5
dan dalam daerah 6
Pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan dinas
561.617.200,-
452.424.300,-
80,56
7
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
20.400.000,-
20.400.000,-
100
8
Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan
99.400.000,-
91.546.130,-
92,10
100.000.000,-
83.262.900,-
83,26
125.000.000,-
108.256.800,-
86,61
kebijakan di bidang pembangunan 9
Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan di bidang prasarana wilayah
10
Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan kemitraan pembangunan daerah
11
Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran
114.728.000,-
93.117.850,-
81,16
12
Meningkatkan
Kecil,
230.000.000,-
203.213.650,-
88,35
Pembinaan, Peningkatan dan pengembangan
379.250.000,-
282.782.000,-
74,56
140.390.000,-
129.136.500,-
91,98
140.000.000,-
125.523.500,-
89,66
410.000.000,-
321.908.300,-
79,00
Kemitraan
Usaha
Menengah dan Koperasi 13
pemberdayaan lembaga perekonomian serta Pengendalian Inflasi Daerah 14
Penyusunan Roadmap UMKM
15.
Koordinasi, penyiapan
monitoring bahan
dan
kebijakan
evaluasi di
bidang
perhubungan telekomunikasi dan MP3EI. 16.
Pembinaan
dan
pengembangan
bahan
kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. 17.
Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif
335.000.000,-
271.509.300,-
81.05
18.
Peningkatan Daya saing IKM Kreatif
435.000.000,-
396.825.500,-
91,22
19.
Koordinasi BBM bersubsidi dan pemantauan
115.000.000,-
98.575.500,-
86,00
LPG Tabung 3 Kg.
LAKIP EKBANG 2015
29
N0
Uraian Kegiatan
20.
Anggaran
Realisasi
200.000.000,-
187.301.000,-
93.65
93.280.000,-
70.814.250,-
75.92
Monitoring
131.317.050,-
126.676.100,-
96,47
Koordinasi dan Fasilitasi Sumber Daya
250.388.000,-
186.363.650,-
74,00
Peningkatan
kualitas
pelaksanaan
administrasi
pembangunan
%
daerah
Provinsi Bali 21.
Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Jasa Konstruksi
22.
Pemeliharaan
Aplikasi
Pembangunan Daerah. 23.
Manusia Pertanian
E. PERMASALAHAN Secara makro dalam merealisasikan program kegiatan dengan sasaran yang akan dicapai pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat dirinci beberapa kendala antara lain : a. Kualitas kemampuan sumber daya manusia
dalam upaya mewujudkan
pembangunan dan kepemerintahan yang baik
(Good Governance) belum
optimal. b. Masih rendahnya motivasi untuk meningkatkan profesionalisme kerja. b. Sarana dan prasarana pendukung kerja perlu ditingkatkan
F. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Dari beberapa kendala tersebut, upaya-upaya dan kebijakan yang telah ditempuh oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali adalah sebagai berikut: a
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis maupun penjenjangan.
b. Mengadakan sarana dan prasarena pendukung c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
LAKIP EKBANG 2015
30
BAB IV PENUTUP Menyadari adanya berbagai kendala dan kekurangan yang dijumpai dalam proses penyusunan dokumen ini, sebagai media pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang tertuang pada APBD Provinsi Bali dan dijabarkan pada DPA Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2015 sesuai dengan Rencana Strategis Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali tahun 2015 . Adapun pengukuran sasaran sesuai dengan yang dituangkan dalam Renstra maka kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif termasuk katagori baik yang telah disesuaikan dengan DPA tahun 2015. Pencapaian kinerja ini didorong oleh adanya kerja sama yang baik dari seluruh jajaran aparatur di lingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan serta adanya kesungguhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan adanya dukungan pimpinan. Selaku pengambil keputusan untuk melakukan evaluasi atau peninjauan kembali sasaran, kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan perlu adanya Identifikasi hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan tahun 2015 merupakan bahan masukan sebagai umpan balik atau feedback yang perlu disikapi lebih lanjut. Sehubungan hal tersebut beberapa hal penting yang dapat dijadikan feedback dalam rangka penyempurnaan kedepan adalah : a. Optimalisasi sumber daya manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. b. Sosialisasi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari lima komponen mendasar yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran atau kinerja organisasi secara berjenjang yang menjadi komitmen dari tingkat pimpinan sampai pada seluruh staf dari instansi yang bersangkutan.
LAKIP EKBANG 2015
31
c. Meningkatkan
budaya kerja yang kondusif
dalam
upaya
peningkatan kinerja
dilingkup bagian untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang berorientasi pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra. d. Indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran perlu senantiasa disempurnakan melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi berkesinambungan sehingga dapat mengindikasikan dan menyajikan
secara
sejauh mana
kegagalan ataupun keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di lingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan. e. Tersusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja secara jujur obyektif transparan dan akurat kepada pihak-pihak terkait dalam rangka terselenggaranya good governance yang notabene merupakan prasyarat bagi setiap tataran pemerintahan
mewujudkan aspirasi
masyarakat dalam mencapai cita-cita bangsa, secara terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih bertanggungjawab serta bebas KKN.
LAKIP EKBANG 2015
