BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten mempunyai peranan dan fungsi penting serta strategis dalam rangka melayani masyarakat Kabupaten Badung di bidang Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak. Kesetaraan Gender akan berimplikasi terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, sehingga peran serta perempuan dalam berbagai hal akan diperhitungkan. Anak sebagai potensi dan asset merupakan generasi penerus Bangsa dan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada masa-masa mendatang oleh karena itu pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan generasi mendatang yang potensial dan berkualitas. Kurangnyanya pemahaman terhadap pemenuhan hak anak menyebabkan Anak–anak di Kabupaten Badung yang menjadi korban kekerasan namun semuanya sudah mendapat layanan atau ditangani, baik secara medis maupun hukum, maupun penanganan dari P2TP2A.
Guna mengantisipasi persoalan-persoalan pembangunan,
Pemerintah Daerah Kabupaten Badung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang pembentukan Oganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung membentuk Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung dengan tugas membantu Bupati Badung dalam menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan. Keberhasilan Organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran untuk memenuhi visi/misi dapat diukur dan dimonitor secara langsung maka perlu kiranya ditetapkan suatu sarana/system
yang disebut Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan.
Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
1
Alur dalam penyusunan Indikator
Kinerja diawali dengan
disusunnya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) , kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Renstra ( Rencana Strategis )
untuk menunjang terlaksananya
Renstra dilengkapi dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT )
Penetapan Kerja (PK)
barulah menjadi kegiatan dimana pada akhir periode Instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, pengukuran pencapaian target kinerja dimaksudkan
membandingkan antara target kinerja dan
realisasi kinerja untuk menentukan keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP ) semua itu merupakan suatu rangkaian yang tidak lepas atau dipisahkan antara satu dengan yang lain.
B. Maksud dan Tujuan Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Kinerja instansi Pemerintah menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah
yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, dengan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan.
2
BAB II
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
A. SASARAN STRATEGIS Pengarusutamaan gender melalui peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimais untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program
yang
memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan lakilaki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Melalui program BKB diharapkan setiap keluarga mampu meningkatkan kemampuannya terutama dalam membina anak balitanya sehingga anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal melalui interaksi orang tua dan anak dan menjadi anak yang berkepribadian luhur, cerdas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam upaya mencapai tujuan Negara untuk mensejahterakan masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya pembangunan sampai tingkat desa/kelurahan. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui penurunan Angka Kematian Ibu saat hamil, melahirkan dan masa nifas (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sejak tahun 1996 telah diluncurkan suatu gerakan yaitu Gerakan Sayang Ibu (GSI). Gerakan Sayang Ibu (GSI) adalah gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan utamnya dalam percepatan penurunanan Angka Kematian IBU dan Angka Kematian Bayi. Penerapan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Piranti analisis yang dapat digunakan untuk strategi pengarusutamaan gender antara lain adalah “Alur Kerja Analisis Gender/Gender Analysisi Pathway (GAP)”. Hasil analisis gender ini kemudian digunakan oleh semua komponen terkait termasuk seluruh
SKPD di
Kabupaten Badung untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengintegrasian isu gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberikan akses,
partisipasi,
manfaat
dan
kontrol
kepada
Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak :
3
perempuan
dan
laki-laki.
a. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan melalui kegiatan pembinaan dan evaluasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi, Lomba Pengelola Bina Keluarga Balita dan Pelatihan Pokja BKB Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. b. Kebijakan dan pelayanan publik, program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki. c. Pengarusutamaan gender merupakan upaya menegakkan hak-hak perempuan dan lakilaki atas kesempatan yang sama, pengakuan dan penghargaan yang sama dimasyarakat. d. Pengarusutamaan gender mengantar kepada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. e. Keberhasilan Pengarusutamaan Gender memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa. Dalam upaya pelaksanaan program pengarusutamaan gender, pemerintah Kabupaten Badung
melalui
Kantor
Pemberdayaan
Perempuan
Kabupaten
Badung
telah
melaksanakan beberapa program antara lain : 1.
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
2.
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
3.
Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
4.
Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
(P2TP2A).
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA Perkembangan manajemen sektor publik saat ini adalah adanya tuntutan kepada penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk susuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Seiring dengan gelombang
menuju
pemerintahan yang baik ( good govermence ) instnasi pemerintah diwajibkan untuk memenuhi kinerja yang telah diperjanjikan dan memberikan bukti mengenai pemenuhan janji tersebut. Kinerja yang dijanjikan harus diukur apakah benar –benar bisa dipenuhi, untuk mengukur kinerja digunakan alat ukur yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja akan memberikan gambaran mengenai apakah Instansi Pemerintah berhasil atau gagal memenuhi janjinya. Indikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, apakah berhasil atau gagal sehingga instansi pemerintah dapat membuat keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan dating.
4
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan, kinerja utama dari instransi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah bersangkutan. Indikator Kinerja Utama Kantor Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 4 sasaran dan 4 (empat ) idikator yaitu Indikator
pertama
Persentase peningkatan Jumlah
kelompok usaha perempuan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 650 KK/13 kelompok dari target 650 atau 100 % indicator yang kedua persentase penanganan kasus KDRT yang terselesaikan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 6 kasus dari target 25 kasus, dari 6 kasus yang masuk sudah terselesaiakan seluruhnya atau 100%. Kalau dilihat trend data tahun 2013 dengan tahun 2014 terjadi penurunnan
diakibatkan karena telah
dilakukan sosialisasi Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga bisa menekan jumlah terjadinya kasus KDRT Indikator ketiga yaitu angka IPG dengan realisasi pada tahun 2014 sebesar 75,30 dari target 75,45 hal ini merupakan perhitungan riil dari data yang diperoleh tahun 2014 dengan random di 6 kecamatan di Kabupaten Badung mencapai angka 75,30, namun angka tersebut belum termasuk tingkat kepercayaan sebesar 5 % sesuai dengan ketentuan penelitian dalam sosial ekonomi sehingga rentan nilai IPG setelah mamasukan tingkat kepercayaan, maka IPG Kabupaten Badung antara 74,8-75,8. Jika dilihat dari trend peningkatan IPG di Kabupaten Badung tahun ke tahun dan kemungkinan perkembangan IPG bulan OktoberDesember ( karena penelitian dilaksanaka hanya sampai bulan September 2014) maka target telah tercapai. Indikator keempat yaitu Predikat dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan realisasi teraihnya predikat tingkat nindya sesuai dengan target pada tahun 2014. atau 100 % Pelaksanakan program kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) yang bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi serta meningkatkan kualitas hidup perempuan, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 25 Permendagri nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah yang mana telah diperkuat pula oleh adanya Surat Edaran Bupati Badung Nomor 916/2971/PP tentang pelaksanaan anggaran yang responsive gender membentuk pokja-pokja PUG sebagai wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga pemerintah berupa pembentukan Focal Point di masing5
masing SKPD di Kabupaten Badung. Focal Point ini merupakan aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di SKPD masingmasing, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai IPG Kabupaten Badung setiap tahun. Kondisi awal pada tahun 2010 angka IPG 74,81 tahun 2011 angka IPG 74,95 tahun 2012 angka IPG 75,25 sedangkan pada tahun 2013 angka IPG 0 (tidak ada kegiatan).Tahun 2014 angka IPG 75,45 capaiannya sebesar 75,30 . capaian ini sebenarnya belum termasuk tingkat kepercayaan sebesar 5 % sesuai dengan ketentuan penelitian dalam sosial ekonomi sehingga rentan nilai IPG setelah mamasukan tingkat kepercayaan, maka IPG Kabupaten Badung antara 74,8-75,8. Jika dilihat dari trend peningkatan IPG di Kabupaten Badung tahun ke tahun dan kemungkinan perkembangan IPG bulan Oktober- Desember ( karena penelitian dilaksanaka hanya sampai bulan September 2014) maka target telah tercapai Adapun indikator kinerja utama yang dilaksanakan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut : Sasaran
Indikator Kinerja
- Meningkatnya peranan perempuan
- Persentase
peningkatan
jumlah
kelompok usaha perempuan. - Meningkatnya perlindungan perempuan - Persentase dan anak
penanganan kasus KDRT
yamg tereselesaikan
- Menurunnya kesenjangan pembangunan - Angka IPG antara perempuan dan laki-laki - Meningkatnya pemenuhan hak anak
- Predikat
dalam
Layak Anak(KLA)
6
evaluasi
Kabupaten
B A B III GAMBARAN UMUM
A. Visi dan Misi SKPD Setiap Program Pembangunan
umumnya dilandasi oleh Visi dan Misi.
Demikian juga Kantor Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Badung dalam
melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan
juga mempunyai Visi dan Misi
tersendiri. Visi dan Misi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1.
Visi Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ( KKG ) Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ( KPA ) dalam berkeluarga, bermasyarakat, bebangsa dan bernegara.
2. Misi Untuk mencapai Visi tersebut diatas, maka misi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan. b. Terjaminnya perlindungan Anak dan Perempuan c. Meningkatkan pemberdayaan perempuan. d. Menghapus segala bentuk diskriminatif terhadap perempuan.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok -
Berdasarkan tentang
Peraturan
Pembentukan
Sekretariat
DPRD
Daerah Organisasi
Kabupaten dan
Tata
Badung Nomor 7 Tahun 2008 Kerja
Perangkat
Daerah
dan
Kabupaten Badung berkedudukan sebagai Lembaga Teknis
Daerah. -
Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah kabupaten Badung pasal 124 yang mempunuyai tugas pokok sebagai berikut : Melayani Masyarakat Kabupaten Badung di Bidang Pemberdayaan Perempuan Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung mempunyai beberapa fungsi yaitu :
7
a. Penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan perempuan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2008, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dibidang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan dan Sosial Budaya serta lingkungan untuk mengetahui perkembangan, permasalahan dan hambatan serta mencari jalan keluar pemecahanya. c. Menyelenggarakan Kerjasama di bidang Pemberdayaan Perempuan dengan Instansi lain di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung. d. Menyiapkan bahan untuk mengadakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi, kabupaten/kota , lembaga-lembaga sosial dan organisasi wanita dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan terhadap kaum perempuan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku. e.
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
f. Koordinasi merupakan segala usaha untuk mengadakan hubungan dan kerjasama atas dasar hubungan fungsional dengan instansi/unit kerja terkait guna kelancaran pelaksanaan tugasnya. g. Pengawasan merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan, pengendalian teknis dan pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian Tugas Pokok Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung. I. Kepala Kantor mempunyai tugas. a. Menyusun rencana kerja dan program kerja Kantor. b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Kantor. c. Merumuskan kebijakan umum kantor serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan. d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan. e. Menilai prestasi kerja bawahan. f. Melaksanakan system pengendalian intern. g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan. h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. II. Sub.Bagian Tata Usaha memepunyai tugas : a. Menyusun kegiatan Sub. Bagian Tata Usaha berdasarkan program dan pedoman
yang berlaku sebagai pedoman kerja.
b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8
c.
Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja.
d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dengan ketetuan yang berlaku agar kesesuaian dan kebenaran hasil kerja. e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang di capai dengan mencocokan tehadap petunjuk dan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier bawahan. f. Melakukan tugas surat menyurat, perlengkapan rumah tangga kepegawaian, keuangan, humas, penyusunan anggaran dan evaluasi Kantor Pemberdayaan Perempuan. g. Melakukan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan. h. Mengevaluasi hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha secara keseluruhan. i. Membuat laporan Sub Bagian Tata
Usaha sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan. j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan III. Seksi Pengarusutmaan Gender mempunyai tugas : a. Menyusun kegiatan seksi Pengarusutamaan Gender berdasarkan program dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja. b. Memberi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier bawahan. Persiapan dan perumusan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan. c. Mengintegrasikan kebijakan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Perempuan kedalam berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan d. Pemantauan, analisis evaluasi dan penyiapan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perlindungan perempuan sebagai bahan, saran dan pertibangan kepada atasan. e. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender termasuk ketersediaan data di lembaga masyarakat. f. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembangunan perempuan.
9
Pemberdayaan
g. Melaksanakan kegiatan sinkronisasi dengan seluruh Perangkat Daerah, Legislatif, Yudikatif, lembaga Pendidikan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki Visi Pemberdayaan Perempuan. h. Melaksanakan program peningkatan kualitas hidup perempuan terhadap keterwakilan perempuan dalam politik. i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. j. Melaporkan hasil pelakasanaan tugas kepada atasan. IV. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas : a Menyusun
kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pembinaan berdasarkan program
dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja. d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja. e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan peraturan perundangundangan yang berlaku. f. Merencanakan, melaksanakan , mengevaluasi program Peningkatan Kualitas Hidup perempuan ( PKHP ) di bidang pendidikan, kesehatan kesejahteraan dan sosial budaya serta tugas lingkungan untuk mengetahui perkembangan, permasalahan dan hambatan serta mencari jalan keluar pemecahannya. g. Melaksanakan kerjasama antar sektor dalam program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan ( PKHP ) dan Perlindungan Anak. h. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program peningkatan Peranan Wanita melalui program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera ( P2WKSS ). i. Penyiapan dan perumusan kebijakan dan koordinasi kebijakan di bidang Perlindungan Anak. j. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program Perlindungan Anak. k. Menyiapkan bahan-bahan dan materi dalam rangka pelaksanaan program penyuluhan dan pembinaan kepada kaum perempuan sesuai ketentuan yang berlaku.
10
l. Menyiapkan bahan untuk mengadakan kerjasama dengan Perangkat Kerja Daerah Propinsi, Kabupaten /Kota dan Lembaga-Lembaga Organisasi Wanita dalam rangka pelaksanaan penyuluhan
dan pembinaan terhadap kaum
perempuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang beraku. m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepada atasan. n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. V. Seksi Bina Ketrampilan Perempuan mempunyai tugas : a. Menyusun kegiatan Seksi Bina Ketrampilan Perempuan berdasarkan program yang berlaku sebagai pedoman kerja. b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaknakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Memberi tugas kepada bawahan dan memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja. d. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier bawahan. e. Melaksanakan kegiatan pelatihan ketrampilan dan penguatan modal terhadap perempuan. f. Melaksanakan kegiatan Hari-hari Besar ( Hari Ibu, Hari Perempuansedunia dan Hari Anak Nasional ). g. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Program
Pemberdayaan
Perempuan di bidang peningkatan Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ). h. Merencanakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan ( PKHP ) melalui Bina Ketrampilan Perempuan. i. Menghimpun permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan ketrampilan perempuan sebagai bahan masukan kepada atasan untuk dicarikan pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. j. Menyiapkan bahan-bahan pelatihan dan bantuan peralatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perempuan. k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainya dalam upaya peningkatan ketrampilan perempuan. l. Melaksanakan tugas Kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan. m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan Dalam melakasanakan tugas pokok dan fungsi
Kantor Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Badung di dukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan Tugas Pokok dan Fungsi 11
Jumlah Pegawai : 1. Kepala Kantor
1 ( satu ) Orang.
2. Ka.Subbag . Tata Usaha
1 ( satu ) Orang.
3. Kepala Seksi
3 ( tiga ) Orang.
4. Staf
27 ( Dua puluh tujuh ) Orang.
Status Pegawai : 1.
Golongan IV /b
1 (satu) Orang.
2.
Golongan III/ d
5 (lima) Orang.
3.
Golongan III/c
3 (tiga) Orang.
4.
Golongan III/b
6 (enam) Orang.
5.
Golongan III/a
1 (satu) Orang.
6.
Golongan II/b
16 (enam belas) Orang.
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BADUNG KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SUB. BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER
SEKSI BINA KETERAMPILAN PEREMPUAN
12
SEKSI PENYULUHAN DAN PEMBINAAN
Dengan Tujuan dan Sasaran. Adalah sebagai berikut : Tujuan : 1. Terwujudnya peningkatan peranan perempuan. 2. Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak. 3. Terwujudnya pembangunan yang responsif gender. 4. Terwujudnya pemenuhan hak anak. Sasaran : 1. Meningkatnya peranan perempuan. 2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. 3. Menurunnya kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki 4. Meningkatnya pemenuhan hak anak
C. Arah Kebijakan Untuk melaksanakan misi dari pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan adanya beberapa kebijakan. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran: 1.
Pembentukan lembaga P2TP2A
2.
Pembentukan pokja PUG.
3.
Pembentukan Tim pelatihan kader BKB
4.
Pembentukan Tim Pembina P2WKSS
5.
Pembentukan gugus Tugas KLA
13
BAB V PENUTUP
Kesimpulan. Penyusunan Indikator Kinerja
adalah merupakan sarana untuk mengukur
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran untuk memenuhi visi dan misi dapat diukur dan dimonitor secara langsung. Indikator
Kinerja Utama merupakan
peradigma baru dimana selama ada kebiasaan bahwa kita menganggap sudah berkinerja apabila telah menghabiskan dana yang disediakan, melaksanakan kegiatan, menghasilkan produk. Perkembangan manajemen
sektor publik saat ini adalah tuntutan kepada
penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan kuangan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, manfaat kepada masyarakat inilah disebut output dan outcome seperti yang disebut sebagai kinerja. Indikator Kinerja Utama sangat penting dilakukan karena dalam melaksanakan kegiatan menjadi kebutuhan riil baik dari segi perencanaannya, penganggarannya sampai output dan outcome menjadi sangat terukur. Sehingga anggapan publik terhadap pelaksanaan
kegiatan menjadi lebih
terukur dari hasil yang dicapai, tidak seperti paradigma lama yaitu penghabisan anggaran kemudian menghasilkan suatu produk, dalam kurun waktu yang ditentukan. Tetapi hasil apa ingin dicapai menjadi tidak jelas dan tidak terukur. Demikian
dapat
disimpulkan
mudah-mudahan dengan adanya penetapan
Indikator Kinerja Utama ini dapat lebih menunjukan hasil yang jelas dan terukur dalam kurun waktu yang lebih singkat sesuai dengan visi dan misi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung.
Mangupura, 16 Januari 2015 Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung,
Ida Ayu Yutri Indahgustrai, SE.MM. Pembina.Tk I NIP. 19710831 199703 2 007
14
