BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Lapangan kerja terbatas, tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja yang setiap tahun terus bertambah, mengakibatkan jumlah pengangguran semakin tinggi. Menurut data statistik yang disajikan Badan Pusat statistik (BPS) pada bulan pebruari 2005 terlihat peningkatan jumlah pengangguran. Untuk penduduk usia 15 tahun ke atas jumlahnya tercatat 155,5 juta> Dari jumlah tersebut angkatan kerjanya mencapai 105,8 juta. Dari angkatan kerja tersebut yang bekerjanya sebanyak 94,9 juta, dan pengangguran terbuka 10,9 juta. Selain pengangguran absolut itu, masih ada yang masuk katagori under employment sebanyak 31,2 juta. Berarti saat ini jumlah pengangguran mencapai 42,1 juta orang. Kecenderungan
penduduk
angkatan
kerja
pedesaan
urbanisasi
ke
perkotaan karena mereka beranggapan peluang lapangan kerja dan usaha lebih terbuka dibanding dipedesaan, sedangkan potensi – potensi ekonomi yang ada dipedesaan masih banyak yang belum dikembangkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan. Terkait dengan itu, sebenarnya sudah ada aktivitas yang mengarah pada proses peningkatan kualitas hidup melalui pelatihan / kursus yang diadakan oleh Lembaga Kursus dan lembaga lainnya. Namun kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara optimal, karena hasil pelatihan warga belajar belum bisa mempraktekan hasil kursus baik usaha mandiri atau bekerja ditempat lain. Hal ini disebabkan program kursus tidak sesuai dengan kebutuhan pasar (dunia usaha) dan industri dimana lembaga kursus itu berada. Di Propinsi Jawa Barat sebagai calon lokasi pengembangan dan ujicoba model telah terbentuk 1875 lembaga kursus (Direktori Lembaga Kursus2005, Direktorat Dikmas Ditjen PLSP Depdiknas). yang memberikan berbagai program kursus . Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai wadah pembelajaran masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat, sangat potensial menjadi salah satu media untuk mengatasi permasalahan di
atas, karena salah satu tugas PKBM adalah memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Dunia usaha dan Industri merupakan lapangan kerja bagi masyarakat yang sudah mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, hal ini sangat potensial bagi lembaga kursus dalam memasarkan lulusannya. Untuk
dapat
menghasilkan
lulusan
yang
mempunyai
pengetahuan
dan
keterampilan yang dapat dipraktekan untuk dapat menghasilakan pendapatan bagi lulusan dikemudian hari sebagai bekal hidupnya baik mandiri atau bekerja, maka diperlukan lembaga kursus yang memiliki Kemampuan membangun jaringan kemitraan agar terselenggaranya program kursus dengan optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, BP-PLSP Regional II Jayagiri pada tahun anggaran 2007 dengan didukung pembiayaan dari direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah akan menyelenggarakan Pengembangan dan Ujicoba Model Kemitraan Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup antara Lembaga Kursus, PKBM dan Dunia Usaha.
B. Tujuan Pengembangan dan Ujicoba Model Memformulasikan model yang efektif tentang Kemitraan penyelenggaraan program kecakapan hidup antara lembaga kursus, PKBM dan Dunia Usaha dan Industri. Model/Panduan Memberikan panduan bagi pengelola program pendidikan kecakapan hidup, dalam melaksanakan program pendidikan kecakapan hidup secara optimal sehingga; a. Pembelajaran pendidikan kecakapan hidup dapat dimengerti oleh warga belajar. b. Warga
belajar
dapat
mengimplementasikan
hasil
dari
pembelajaran
pendidikan kecakapan hidup pada dunia usaha/nyata. c. Keberlangsungan kelompok usaha hasil pembelajaran sesuai dengan tujuan.
C. Sasaran Sasaran Pengguna Model ini diharapkan dapat digunakan oleh unsur sebagai berikut : a. Lembaga kursus, dunia usaha dan industri b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat c. Aspek pengembangan dan Ujicoba Model Sesuai dengan tujuannya, aspek yang akan dikembangkan adalah penyelenggaraan kemitraan dalam program pendidikan kecakapan hidup .
D. Ruang Lingkup Model Dalam penyusunan laporan pengembangan model kemitraan mencakup beberapa aspek antara lain Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup model. Bab II Konseptual Model , yang terdiri dari Pengertian Kemitraan, Pengertian Kecakapan hidup, Kemitraan Pendidikan Kecakapan Hidup antara Lembaga Kursus, PKBM dan Dunia usaha dan industri, Pengertian Kursus, Pengertian PKBM, Pengertian Dunia Usaha dan Industri. Bab III Kemitraan Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup antara Lembaga Kursus, PKBM dan Dunia usaha dan industri yang terdiri dari Langkahlangkah pelaksanaan Kemitraan. Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saranKesimpulan dan Saran
BAB II KONSEPTUAL MODEL
A. Pengertian kemitraan 1. Pengertian Jaringan Kemitraan Pengertian Jaringan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan membesarkan. Keberhasilan. kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. a. Manfaat Kemitraan Efisiensi dan efektifitas yaitu ( Memproduksi barang dalam jumlah yang diharapkan dengan mengurangi faktor input dan Meningkatkan produksi (output) dengan menggunakan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas yang besar ) Jaminan mutu, jumlah dan keberlanjutan mulai dari penyediaan input, proses hingga output yang dihasilkan. Mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan Memberikan manfaat sosial Meningkatkan pendapatan dan kesejahtraan Mendukung keberlangsungan program b. Etika Bisnis yang harus dibangun dalam system kemitraan adalah : Karakter, Integritas dan Kejujuran Kepercayaan Komunikasi yang terbuka Adil Keinginan pribadi dari pihak yang bermain Keseimbangan antara insentif dan risiko
c. Syarat-syarat untuk membentuk kemitraan : Adanya dua pihak atau lebih Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan Ada kesepakatan Saling membutuhkan 2. Tujuan Tujuan jaringan kemitraan adalah untuk memperlancar dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah, sehingga tujuan program tercapai sesuai dengan rencana awal. 3. Aspek yang dapat dimitrakan Dalam
menjalin
dikembangkan
kemitraan
banyak
kegiatan
kemitraan
yang
dapat
oleh program pendidikan luar sekolah, kegiatan tersebut
diantaranya : a. Program Kegiatan Penyelenggara Pendidikan bersama dengan lembaga mitra merancang program kegiatan bersama. Pada pelaksanaannya paling tidak ada tiga kemungkinan bentuk kerjasama yang dapat dilakukan yaitu : Bersama melaksanakan kegiatan pada setiap tahapan pengelolaan program Sebuah lembaga hanya melakukan bagian kegiatan pada tahapan pengelolaan tertentu atau melaksanakan seluruh kegiatan pada tahapan pengelolaan program Sebuah lembaga melaksanakan program kegiatan awal atau lanjutan dari program kegiatan yang telah dirancang oleh lembaga lain. b. Sarana dan prasarana Hal ini terutama sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran, seperti : tempat atau ruang belajar dan praktek, bahan belajar dan alat peraga. Bentuk kemitraan dapat dilakukan secara timbal balik. Sebuah lembaga dapat memanfaat sarana dan prasarana lembaga lain atau sebaliknya. c. Dana Dana merupakan salah satu faktor utama yang menunjang berjalannya sebuah program, kemitraan dengan lembaga lain yang memiliki dana
perlu dijalin dalam rangka menjaring lembaga donor guna mewujudkan sebuah program yang akan dilaksanakan. d. Tenaga kependidikan Kemitraan di bidang ini dapat dilakukan secara timbal balik. Tenaga kependidikan yang memadai (kualified) yang dimiliki oleh sebuah lembaga dapat dijadikan asset untuk didayagunakan oleh lembaga lain. Begitu juga sebaliknya. e. Pendayagunaan Hasil Pembelajaran Aspek dapat berupa pendayagunaan /penempatan warga belajar
ke
sektor kerja atau komoditas yang dihasilkan warga belajar dari belajar keterampilan dipasarkan oleh lembaga lain. Sehingga dengan ini terjalin kerjasama antara penghasilan dan pemanfaat. Lingkup kegiatan kemitraan dapat ditambah dan dikembangkan sesuai dengan arah dan kebutuhan kemitraan, karena banyak potensi yang dapat dijadikan mitra dalam rangka pelaksanaan program pembangunan masyarakat.
4. Lembaga Organisasi Potensial yang dapat dijadikan mitra Secara umum lembaga potensial calon mitra terbagi atas lembaga pemerintah dan non pemerintah. Tetapi pada beberapa pengalaman, kemitraan dengan individu/personal juga dapat dilakukan. Merujuk
kepada
karakteristik
fungsi
lembaga
pemerintah
dan
non
pemerintah, terdapat perbedaan peran umum diantara dua jenis lembaga tersebut. Berikut ini perbedaan peran tersebut. a. Peran lembaga pemerintah, antara lain sebagai : -
Pelayanan masyarakat
-
Fasilitator
-
Pembimbing
-
Mitra
b. Peran lembaga masyarakat, antara lain sebagai : -
tokoh masyarakat sebagai : pemerkarsa, motivator, mediator, tutor, pengelola, penyandang dana
-
Lembaga
usaha/pengusaha,
sebagai
:
penyelenggara,
penyedia
fasilitas, penyedia tutor, penyedia dana dan pasar, mitra usaha. -
Melihat perbedaaan peran tersebut anda selaku perencana hendaknya mampu
menganalisis
kemungkinan-kemungkinan
pengembangan
jaringan kemitraan dalam rangka pelaksanaan progam kegiatan.
5. Langkah-langkah Pelaksanaan kemitraan a Identifikasi Intern lembaga Pada tahapan ini lembaga mengidentifikasi komponen-kompenen yang belum dimiliki untuk penyelenggaraan program yang akan menjadi kebutuhan program, langkah awal yang harus dilakukan yaitu lembaga menilai komponen apa yang harus ada pada penyelenggaraan program tersebut, contoh dalam penyelenggaraan program paket A, yang harus disiapkan diantaranya, Gedung, perlengkapan, bahan belajar, peralatan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, warga belajar
dan dana, dari
kebutuhan yang diperlukan apakah sudah terpenuhi semua yang ada dilembaga, kalau ada yang belum terpenuhi itulah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan program. b Merumuskan aspek yang perlu dimitrakan Dari hasil kegiatan identifikasi langkah selanjutnya menyusun prioritas kebutuhan Berdasarkan data hasil identifikasi, sehingga dari kegiatan ini akan diketahui komponen-komponen mana yang akan dimitrakan terlebih dahulu berdasarkan tahapan kegiatan pelaksanaan program dan juga menyusun kriteria-kritera hasil identifikasi lembaga dibuat aspek-aspek yang akan dibutuhkan untuk penyelenggaraan program, kebutuhan tersebut akan menjadi aspek yang akan dimitrakan dengan lembaga lain dan juga menentukan kriteria calon mitra.
c
Mengidentifikasi Calon Mitra
d Setelah diketahui komponen-komponen yang akan dinitrakan langkah selanjutnya mencari lembaga calon mitra yang sesuai dengan kebutuhan dan criteria yang telah ditentukan sebelumnya. e Membuat Kesepakatan dengan lembaga Calon mitra f
Setelah ada calon yang ditentukan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan langkah selanjutnya kita membuat kesepakatan-kesepakatan berkenaan dengan hak dan kewajiban mitra kerja, keputusan tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya membuat peraturanperaturan yang disepakati bersama, yang akan menjadi pedoman kedua belah pihak dalam rangka melaksanakan jaringan kemitraan.
B. Pengertian Pendidikan Kecakapan Hidup 1. Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Pendidikan
kecakapan
hidup
adalah
pendidikan
kemampuan,
kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan hidup, dan perkembangannya di masa datang. Kecakapan hidup mencakup kecakapan dasar dan kecakapan instrumental. Kecakapan dasar meliputi: (1) kecakapan
belajar
mandiri;
(2)
kecakapan
membaca,
menulis,
dan
menghitung; (3) kecakapan berkomunikasi; (4) kecakapan berpikir ilmiah; (5) kecakapan kalbu; (6) kecakapan mengelola raga; (7) kecakapan merumuskan kepentingan; dan (8) kecakapan bersosial. Kecakapan instrumental meliputi: (1) kecakapan memanfaatkan teknologi; (2) kecakapan mengelola sumber daya; (3) kecakapan bekerjasama; (4) kecakapan memanfaatkan informasi; (5) kecakapan menggunakan sistem; (6) kecakapan berwirausaha; (7) kecakapan kejuruan; (8) kecakapan berkarir; (9) kecakapan menjaga harmoni; dan (10) kecakapan menyatukan bangsa. (Slamet PH dalam Jurnal
Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Kecakapan Hidup : Konsep Dasar . www.depdiknas.go.id). a Tujuan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Secara umum pendidikan kecakapan hidup bertujuan memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa datang. Secara khusus pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup bertujuan untuk:
mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi;
merancang pendidikan agar fungsional bagi kehidupan peserta didik dalam menghadapi kehidupannya di masa depan;
memberikan kesempatan kepada pengelola sistem pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas; dan;
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di lingkungan lembaga pendidikan, dengan memberi peluang pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat, sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis masyarakat.
b Manfaat Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Secara umum manfaat pendidikan berorientasi pada kecakapan hidup bagi peserta didik adalah sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan problema hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat, maupun sebagai warga negara. Jika hal itu dapat dicapai, maka ketergantungan terhadap lapangan pekerjaan yang sudah ada dapat diturunkan, yang berarti produktivitas nasional akan meningkat secara bertahap. c Jenis Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Kecakapan hidup dapat dipilah menjadi dua jenis utama. Kecakapan hidup yang bersifat generik (Generic Life Skill /GLS), yang mencakup kecakapan personal/ Personal Skill (PS) dan kecakapan
social/ Social Skill (SS). Kecakapan personal mencakup kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri (self awareness) dan kecakapan berpikir (thinking skill), sedangkan kecakapan variabel mencakup kecakapan berkomunikasi
(communication
skill) dan kecakapan
bekerjasama (collaboration skill).
Kecakapan hidup spesifik (Specific Life Skill/SLS), yaitu kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu, yang mencakup kecakapan akademik (academic skill) atau kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional (vocational skill). Kecakapan akademik terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran, sehingga mencakup kecakapan mengidentifikasi variable dan hubungan antara satu dengan lainnya (identifying variables and describing relationship among
them),
kecakapan
merumuskan
hipotesis
(constructing
hypotheses), dan kecakapan merancang dan melaksanakan penelitian (designing and implementing a research). Kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan keterampilan motorik. Kecakapan vokasional mencakup kecakapan vokasional dasar (basic vocational skill) dan kecakapan vokasional khusus (occupational skill) . 2. Model-model Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Model penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) terdiri atas 3 kegiatan utama a. Pembelajaran Pembelajaran/ Pembekalan bertujuan untuk memberikan ilmu atau keterampilan kepada calon warga belajar, baik secara teori maupun praktik. Pembekalan dapat juga memotivasi warga belajar untuk mengembangkan
pengetahuan,
sikap
dan
keterampilan
dalam
berwirausaha dan usaha mandiri. Pelatihan Pelatihan merupakan proses membantu seseorang untuk memperoleh kecakapan khusus agar mencapai efektifitas dalam pelaksanaan
kegiatan/tugas tertentu, dapat melalui pengembangan kebiasaan pikir, tindakan, kecakapan pengetahuan, dan sikap. Kegiatan pelatihan dapat diisi dengan materi-materi yang berkaitan dengan kecakapan hidup (life skill), seperti: Kewirausahaan usaha, Pengelolaan usaha, Kepemimpinan dalam kelompok usaha, Pemasaran hasil usaha, Membangun motivasi dalam berwirausaha, Kerja sama dan jaringan kemitraan usaha. Pemagangan Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan peserta secara berkelompok. Dalam pelaksanaannya dilakukan identifikasi, yaitu suatu kegiatan mengamati, mengumpulkan, dan mencatat
data dan informasi
mengenai jenis usaha, kebutuhan usaha yang berhubungan dengan jenis usaha yang menjadi pilihan kelompok, dan kebutuhan pasar. Magang dapat berupa anjangsana dengan tutor, produsen yang berhasil serta pasar. Magang dapat dilakukan di tempat-temapat usaha kecakapan hidup (life skill) yang berhasil/sukses. Adapun pelaksanaan proses pembekalan maupun magang dapat dilakukan dalam jangka waktu 15—90 hari.
b. Pendampingan Pendampingan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang bersifat konsultatif yaitu menciptakan suatu kondisi sehingga pendamping maupun yang didampingi bisa berkonsultasi memecahkan masalah bersama-sama, interaktif yaitu Antara pendamping dan yang didampingi harus sama-sama aktif, komunikatif yaitu apa yang disampaikan pendamping atau yang didampingi dapat dipahami bersama (persamaan pemahaman), motivatif yaitu pendamping harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan
dapat
memberikan semangat/motivasi, dan
negosiatif yaitu pendamping dan yang didampingi mudah melakukan penyesuaian . Pendampingan menekankan pada pemberian fasilitasi
secara penuh terhadap warga belajar dalam menerapkan kemampuan yang dikuasainya pada konteks lapangan. Pendampingan mempunyai tujuan membantu individu dan atau kelompok dalam pengembangan manusia seutuhnya (mengoptimalkan potensinya) agar mampu mandiri antara lain memiliki sumber penghasilan yang tetap dan layak, sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang mampu berperan dalam lingkungannya. Melalui pendampingan ini diharapkan warga belajar mendapatkan berbagai medium untuk belajar dan mewujudkan proses belajar sepanjang hayat sesuai dengan kondisi dan potensi yang tersedia di lingkungannya. Pendampingan terhadap pembelajaran warga belajar dilakukan pada kelompok masing-masing. Setiap kelompok difasilitasi oleh pendamping. Peran yang harus dilakukan oleh seorang pendamping disesuaikan dengan ruang lingkup pendampingannya,
peran-peran yang harus
dimainkan pendamping. Menurut Binaswadaya (1999;3) adalah “sebagai fasilitator,
motivator, dan katalisator”. Apabila diadaptasi dalam
kegiatan PKH adalah sebagai berikut. Fasilitator Seorang pendamping diharapkan dapat mengkoordinasikar sumber daya yang ada di sekitar PKH, sumber daya tersebut terbagi kedalam sumber daya yang bersifat manusiawi dan non manusiawi
yang
memungkinkan kegiatan PKH dapat berkembang secara optimal. Motivator keberhasilan seorang pendamping warga belajar PKH, yaitu ditentukan oleh kemampuan dalam memotivasi warga belajar PKH, yakni kemampuan menggerakkan warga belajar PKH untuk dirinya demi kesejahteraan bersama. Katalisator, untuk menjembatani hubungan warga belajar dan kelompok (PKH) dengan masyarakat, dan PKH dengan PKH lainnya,
seorang pendamping dituntut untuk berperan secara aktif sebagai seorang penghubung.
Lebih
lanjut
Binaswadaya
(1999)
menyarankan
agar
dapat
menjalankan perannya dengan baik, pendamping harus hadir ditengah-tengah warga belajar, hidup bersama warga belajar dan menyelami kehidupan warga belajar. Kehadiran secara teratur dapat membantu memecahkan masalah warga belajar atau PKH demi
pemberdayaan
kelompok
yang
makin
mantap
kearah
penemuan diri dan kepercayaan diri warga belajar atau PKH.
c. Pemandirian Konsep Pembelajaran Mandiri Pencapaian kemandirian merupakan salah satu tujuan pendidikan, khususnya Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Kemandirian yang dimaksud tentu dalam arti yang luas, menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia yang berbudaya, misalnya kemandirian dalam belajar, bekerja, dan kemandirian dalam berusaha meningkatkan pendapatan serta bidangbidang lain, bahkan kemandirian pada semua strata masyarakat, baik itu lingkup desa, (desa mandiri), lingkup kabupaten, propinsi, negara bahkan kawasan. Dalam arti sempit kemandirian adalah “berdiri di atas kaki sendiri” dengan demikian kemampuan diri adalah di atas segala-galanya tanpa memperdulikan bantuan orang lain. Berkenaan kemandirian dalam belajar Ishak Abdulhak (1996;134) mengemukakan. ”Manusia mempunyai kebutuhan ingin menjadi kompeten, efektif, dan menentukan nasibnya sendiri. Bentuk-bentuk usaha seperti ini secara psikologis berdasarkan pada motivasi instrinsik dan mengarahkan untuk mencari dan mengawasi tantangan secara optimal berdasarkan kemampuannya”. Kemandirian berkenaan dengan tanggungjawab belajar orang dewasa sebagai warga belajar untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya, konsep ini disebut “Independence Learning”, yaitu belajar mandiri. Keberhasilan pendidikan luar sekolah, bukan semata-mata
ditentukan oleh faktor eksternal yaitu kemampuan sumber belajar dan tersedianya fasilitas-fasilitas belajar, melainkan akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal warga belajar itu sendiri, untuk memanfaatkan sumber dan media belajar dalam proses interaksi belajar. Dikatakan seperti itu karena kegiatan pembelajaran dalam PLS khususnya orang dewasa memiliki keunikan dan karakteristik yang khas, seperti orang dewasa dalam melakukan proses pembelajaran
mempunyai sejumlah
pengalaman, kemampuan, dan motivasi. Oleh karena itu, Sutaryat (1993) dan D. Sudjana, (1993:130), mengemukakan salah satu karakteristik PLS adalah “Participant Centered”, yaitu kegiatan belajar yang terpusat pada warga belajar. Karena belajar bagi orang dewasa berkaitan erat dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, kegiatan belajar mandiri cenderung dilakukan dalam pekerjaan, yaitu belajar sambil bekerja. Pemandirian pada Kelompok Usaha bertujuan untuk menciptakan warga belajar yang dapat berdiri sendiri (mandiri) dan mampu menerapkan manajemen dalam usaha serta dapat mengembangkan usaha (dapat menentukan komoditas life skill yang prosfektif) dan jaringan kemitraan dalam usaha tersebut. Pada tahap pemandirian, warga belajar dapat mandiri dan menyebarluaskan kepada orang atau pihak lain. Selain itu. pemandirian menekankan pada keterampilan warga belajar untuk dapat memfasilitasi dirinya sendiri dalam memecahkan masalah. C. Lembaga kursus 1. Dasar Kebutuhan Kursus berdasarkan PP No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang memberikan kemampuan kepada warga belajar untuk dapat mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan hal ini arah pendidikan kursus lebih
berorietnasi
kepada
pendidikannya, satuan
pendidikan
kejuruan.
Dilihat
dari
sisi
sifat
isi
kursus memungkinkan dapat memenuhi secara
fleksibel atas segenap aspek kebutuhan masyarakat kelompok sasarannya yang terkait dengan pengembangan diri dan terutama kemampuan untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, kursus merupakan bentuk satuan pendidikan yang memiliki banyak keragaman terutama dalam hal karakteristik warga belajar, kurikulum, dan penyelenggara. Karakteristik warga belajar terkait dengan luasnya rentangan usia dan keragaman jenis kebutuhan belajar. Kurikulum, sesuai dengan jenis kebutuhan belajar warga belajar baik yang tertulis maupun tidak tertulis . Penyelenggara, dari unsur pemerintah dan masyarakat baik melalui bentuk badan, kelompok maupun perorangan. Satuan kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat pada dasarnya adalah perwujudan dari tanggungjawab masyarakat terhadap kepentingan dan kebutuhan pendidikannya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lembaga kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat-badan, kelompok maupun perorangan-terdapat keragaman dalam hal kualitas pengelolaan penyelenggaraan pendidikannya. Hal ini didorong antara lain oleh keragaman kondisi kemampuan pengelola dan tenaga pendidik kursus serta
sarana
prasarana yang dimiliki masing-masing lembaga kursus. Keragaman ini pada gilirannya menimbulkan keragaman pula dalam kualitas proses dan hasil pendidikan yang diselenggarakannya.
Kemampuan pengelola terkait dengan
kemampuan manajerial penyelenggaraan pendidikan terutama pada aspek penggalian dan pendayagunaan potensi sumberdaya pendidikan di lingkungan sekitarnya.
Kondisi ini memerlukan upaya pembinaan yang dapat
memfasilitasi terjadinya kemampuan manajerial yang memadai. Merujuk kepada PP No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
pembinaan
terhadap
satuan
PLS
menjadi
tanggung-jawab
pemerintah. Terkait dengan satuan kursus, maka pembinaan dilakukan oleh jajaran Pendidikan Nasional secara proporsional dan berjenjang. Salah satu
aspek pembinaan yang menjadi tanggungjawab pemerintah adalah fasilitasi pemenuhan standar minimal manajemen. 2. TUJUAN Memberikan panduan umum kepada tenaga teknis fungsional pendidikan luar sekolah pada UPTD Kabupaten/Kota dalam: a. melakukan pembinaan tentang teknologi dan manajemen kegiatan belajar mengajar kepada pengelola dan tenaga pendidik lembaga kursus berorientasi perdesaan berdasarkan prinsip-prinsip fasilitasi, dan b. memfasilitasi kegiatan pembinaan dari unsur pembina lain dari sisi kelembagaan dan substansi materi kursus yang terkait dengan substansi teknologi dan manajemen kegiatan belajar mengajar.
3. LINGKUP PEMBINAAN Pembinaan lembaga kursus mengacu kepada standar pelayanan dan standar manajemen kursus. Pelaksanaan pembinaan diarahkan kepada kegiatan fasilitasi tenaga kependidikan lembaga kursus dalam memenuhi kondisi kinerja sesuai dengan tuntutan standar pelayanan dan manajemen lembaga kursus. Berikut ini aspek pembinaan yang terkait dengan lingkup pembinaan lembaga kursus. a. Bidang Materi Meliputi dua bidang materi, yakni: ketrampilan dasar manajemen dan peningkatan kinerja manajemen. Kedua bidang ini terkait satu sama lain. Ketrampilan dasar manajemen merupakan materi awal yang harus dikuasai sebelum dilanjutkan dengan peningkatan kinerja manajemen
b. Cara Pelayanan Dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan teknis secara langsung di kelompok sasaran.
c. Unsur Pembina Terbagi atas tiga unsur, yakni:
Lembaga Teknis Meliputi Lembaga, Dinas dan UPTD yang terkait dengan pendidikan luar sekolah di tingkat kecamatan dan kabutpaten. Lingkup pembinaan lembaga ini pada aspek kelembagaan lembaga kursus termasuk di dalamanya
perijinan,
sertifikasi
dan
uji
kompetensi
tenaga
kependidik-an.
Tenaga Fungsional Terutama tenaga fungsional pada UPTD. Lingkup pembinaan yang dilakukannya mengarah kepada penguatan pada sisi teknologi dan manajemen
kegiatan
belajar,
terutama
yang
terkait
dengan:
metodologi pembelajaran , pengembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan belajar lokal, pengembangan bahan dan alat pelajaran, pengembangan cara dan alat evaluasi.
Himpunan Penyelenggara Termasuk di dalamnya organisasi profesi sesuai dengan substansi kursus
. Lingkup
pembinaannya
mengarah kepada penguasaan
ketrampilan dan teknologi substansi kursus, terutama teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan hasil pembelajaran. Pada bagian tertentu, unsur ini dapat memberikan lisensi kepada tenaga kependidikan lembaga kursus untuk melakukan suatu kewenangan tertentu antara lain: instruktur, sumber belajar, penguji. D. Lembaga PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat. PKBM
secara umum dibentuk dengan tujuan untuk memperluas kesempatan warga masyarakat khususnya bagi kegiatan belajar mengajar non formal di Pusat Kegiatan
Belajar
pengetahuan,
masyarakat
keterampilan,
yang dan
tidak
sikap
mampu
mental
untuk
yang
meningkatkan
diperlukan
untuk
mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah. PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan apada pemeberdayaan potensi untuk menggerakan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam rangka upaya peningkatan SDM, pemerintah juga melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dengan mendukung program Masyarakat (PKBM). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang secara fungsional dibina oleh Departemen Pendidikan Nasional, adalah suatu wadah kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi masyarakat untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Khusus untuk wilayah Jawa Barat menurut data tahun 2005 jumlah PKBM yang masih aktif di Jawa Barat saat ini sebanyak 918 lembaga, dengan jumlah total warga belajar mencapai 65.000 lebih. Peran serta masyarakat dalam pendidikan luar sekolah dapat dilakukan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Melalui pendidikan yang di PKBM, diharapkan masyarakat dapat memberdayakan dirinya. Program PLSP yang diselenggarakan melalui PKBM diprakarsai sendiri oleh masyarakat. Ada yang dikelola perorangan, perusahaan, lembaga kursus, pesantren, LSM, dan masyarakat lainnya. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan program PLSP sesungguhnya berbasis pada kebutuhan belajar. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), idealnya memadukan unsur keilmuwan dan wirausaha. Unsur keilmuwan itu sendiri akan membantu menambah wawasan dan pengetahuan, sedangkan unsur wirausaha dapat membentuk jiwa enterpreneur setiap peserta PKBM. Melalui pembekalan tersebut diharapkan, pada saat terjun ke masyarakat kelak, mereka tidak hanya memiliki kemampuan secara akdemik tetapi juga kemampuan untuk melihat
berbagai kemungkinan. Misalnya berkaitan dengan kemampuan akses pasar, mencari pesanan (order), dan masuk ke berbagai sumber dana yang ada di masyarakat. PKBM sebagai salah satu andalan dari pendidikan luar sekolah sebenarnya mempunyai kekuatan dalam memberikan pelatihan keterampilan kepada warga belajar. Tidak hanya itu, tetapi juga memberikan modal hidup pada warga belajar. Titik berat pendukungan pada PKBM diarahkan untuk penguatan posisi PKBM. Implikasinya, PKBM sudah harus mampu mandiri, bahkan bisa melahirkan aset usaha yang luar biasa dan diharapkan akan mampu menularkan pada PKBM yang masih lemah. PKBM yang bermodal kuatlah yang perlu didorong untuk semakin memperkuat kelembagaan dan usahanya. Selain itu, untuk pendirian PKBM baru
harus diperketat
seleksinya
dengan memperhatikan
tingkat
keberhasilan dan keterlibatan masyarakat di PKBM. Pelaksanaan program PKBM pada kenyataannnya masih ada kelemahan dan ada PKBM yang tinggal papan nama. Tetapi, tidak sedikit juga warga belajar dan masyarakat yang berhasil dengan baik dalam berbagai program yang dilakukan oleh PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah tempat pembelajaran dalam bentuk berbagai macam keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya. Manfaat kehadirannya telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Dengan motto PKBM yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat maka masyarakat tidak lagi hanya mengikuti program-program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah melainkan juga mereka dapat merencanakan , membiayai, melaksanakan, dan menilai hasil, dan dampak program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan potensipotensi yang terdapat di lingkungannya, sehingga masyarakat pun bertanggung jawab terhadap kegiatan PKBM tersebut. Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan tindak lanjut dari gagasan Community Learning Center telah dikenal di Indonesia sejak tahun enam puluhan. Secara kelembagaan, perintisannya di Indonesia dengan nama
PKBM baru dimulai pada tahun 1998 sejalan dengan upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan (Sudjana, 2003, 2). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini merupakan salah satu alternatif yang dipilih dan dijadikan sebagai ajang proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan adanya pemikiran bahwa dengan melembagakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, maka akan banyak potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diarahkan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi tersebut menjadi bermanfaat bagi kehidupannya. Agar mampu mengembangkan potensipotensi tersebut, maka diupayakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di PKBM bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai basis pendidikan bagi masyarakat perlu dikembangkan secara komprehensip, fleksibel, dan beraneka ragam serta terbuka bagi semua kelompok usia dan anggota masyarakat sesuai dengan peranan, hasrat, kepentingan , dan kebutuhan belajar masyarakat. Oleh karena itu, jenis layanan pendidikan yang diselenggarakan dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga beragam sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan pembelajaran masyarakat.
3. Program Layanan PKBM Pemberdayaan dan pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
yang
pemberdayaan
dikelola dan
oleh,
dari
pengembangan
dan PKBM
untuk
masyarakat.
dilaksanakan
Program
dalam
rangka
penataan sistem manajemen pendidikan luar sekolah yang berbasis dan bertumpu pada potensi serta kebutuhan masyarakat, sesuai jiwa yang tersirat dalam era otonomi daerah. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan
dicapai
meningkatkan
melalui partisipasi
program
pembangunan
masyarakat
dan
nasional
pemerintah
PNF
yakni
daerah
dalam
memprakarsai dan melembagakan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah sehingga terbentuklah Pusat-pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikelola sendiri oleh masyarakat (oleh, dari dan untuk masyarakat).
4. Keunggulan Komparatif Pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
melalui berbagai kegiatan
yang dirancang
(direncanakan) secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang khas dari daerah tersebut. Di dalam upaya pembangunan daerah kita akan dihadapkan dengan tantangan yang timbul dari daerah dan persaingan yang timbul dari daerah lainnya. Untuk mengantisipasi kondisi demikian paling tidak kita harus mengetahui keunggulan komparatif dari daerah kita. Secara global, karakteristik suatu daerah yang berbeda dari daerah lain merupakan bagian dari keunggulan komparatif dari daerah tersebut. Sebagai contoh daerah dataran tinggi, mempunyai potensi untuk membudidayakan tanaman yang memerlukan iklim yang sejuk seperti apel, anggur, jamur dan lainnya; sedangkan daerah dataran rendah mempunyai potensi untuk membudidayakan tanaman yang memerlukan iklim yang panas. Penganut teori ini mendasarkan argumennya berdasarkan keunggulan komparatif suatu negara dan prinsip spesialisasi. Mereka bilang, negara tertentu memiliki keunggulan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu karena mampu menyediakannya sampai ke tangan konsumen dengan biaya yang lebih rendah, yang berarti juga dengan harga jual yang lebih murah. Melakukan Analisis keunggulan komparatif (Comparative Advantages Analysis) untuk menjajagi tingkat kelebihan dan keunggulan suatu program tertentu dibandingkan dengan program yang lain sehingga mudah dan laku di pasaran, terutama bagi kelompok sasaran, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat pedesaan. Hal ini juga untuk menghindari adanya program yang serupa dan sejenis. Contoh keunggulan komparatif, jika suatu wilayah geografis dapat menyediakan dan memproduksi suatu produk dengan cara yang lebih efisien dan murah atau dapat memberi peluang lebih baik suatu bisnis daripada yang lain. Suatu wilayah disebut mempunyai keunggulan komparatif dalam produksi peternakan bila punya beberapa kondisi. Antara lain ketersediaan pakan dan biaya buruh murah, iklim bisnis kondusif, memproduksi dalam skala ekonomis, ada proses pembelajaran, dan mempunyai akses ke teknologi serta informasi
E. Dunia Usaha dan Industri 1. Definisi Usaha Usaha adalah aktivitas mencari, menghimpun dan mengelola suatu kegiatan. Usaha dapat didefinisikan juga sebagai kegiatan atau proses untuk menghasilkan sesuatu atau produk yang mempunyai nilai guna yang dapat dikonsumsi oleh konsumen. 2. Definisi dan pengertian industri Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. 3. Jenis / macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku a Industri ekstraktif Industri ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar. - Contoh : pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain. b
Industri nonekstaktif Industri nonekstaktif adalah industri yang bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar.
c
Industri fasilitatif Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. - Contoh : Asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya.
4. Golongan / macam industri berdasarkan besar kecil modal a Industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya b Industri padat karya adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya. 5. Jenis-jenis / macam industri berdasarkan klasifikasi atau penjenisannya samadengan berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986 a. Industri kimia dasar contohnya seperti industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb b. Industri mesin dan logam dasar misalnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dll c. Industri kecil Contoh seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dll d. Aneka industri misal seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan lainlain. 6. Jenis-jenis / macam industri berdasarkan jumlah tenaga kerja a
Industri rumah tangga Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 14 orang.
b
Industri kecil Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 519 orang.
c
Industri sedang atau industri menengah Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang.
d Industri besar Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 100 orang atau lebih. 7. Pembagian / penggolongan industri berdasakan pemilihan lokasi a Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (market oriented industry) Adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik. b Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja / labor (man power oriented industry) Adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk karena bisanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja / pegawai untuk lebih efektif dan efisien. c
Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku (supply oriented industry) Adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.
8. Macam-macam / jenis industri berdasarkan produktifitas perorangan a Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu Contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. b Industri sekunder industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya. c
Industri tersier Adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya.
F. Kemitraan Pendidikan Kecakapan Hidup antara Lembaga Kursus PKBM dan Dunia Usaha. Secara umum pendidikan kecakapan hidup bertujuan memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa datang. Secara khusus pendidikan
yang
berorientasi
pada
kecakapan
hidup
bertujuan
untuk:
mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi dan merancang pendidikan agar fungsional bagi kehidupan peserta didik dalam menghadapi kehidupannya di masa depan. untuk membantu memperlancar dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah, sehingga tujuan program tercapai sesuai dengan rencana awal, perlu diadakan suatu kemitraan antara lembaga kursus, PKBM, dan DUDI sebab Kursus merupakan
satuan pendidikan luar sekolah yang memberikan kemampuan kepada warga belajar untuk dapat mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan hal ini arah pendidikan kursus lebih berorietnasi kepada pendidikan kejuruan. Dilihat dari sisi sifat isi pendidikannya, satuan kursus memungkinkan dapat memenuhi secara fleksibel atas segenap aspek kebutuhan masyarakat kelompok sasarannya yang terkait dengan pengembangan diri dan terutama kemampuan untuk mencari nafkah, sedangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat. PKBM secara umum dibentuk dengan tujuan untuk memperluas kesempatan warga masyarakat khususnya bagi kegiatan belajar mengajar non formal di Pusat Kegiatan Belajar masyarakat yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah.dan Dunia usaha dan Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
BAB III KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP ANTARA LEMBAGA KURSUS, PKBM DAN DUDI
Langkah – langkah Pelaksanaan Kemitraan Membangun kemitraan antara lembaga, bukan hanya membangun keterkaitan antara lembaga tetapi mempunyai makna yang lebih yaitu terselenggaranya penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup yang menghasilkan warga belajar yang mempunyai sifat kewirausahaan sehingga bisa usaha sendiri atau kerja menjadi karyawan yang sesuai dengan dunia usaha dan industri. Membangun kemitraan yang dicita-citakan dan terwujudnya kemitraan yang sehat harus diawali oersiapan
yang
mantap
dan
ditambah
dengan
pembinaan.
Kemampuan
melaksanakan kemitraan, tidaklah terwujud dengan sendirinya dalam arti harus dalam arti harus dibangun dengan sadar dan terencana dimanapun berada melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan pelaksanaan kemitraan antara lembaga kursus, PKBM dan Dunia Usaha adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup Pengertian Identidikasi penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup
(PKH) adalah
kegiatan untuk mencari atau mengidentifikasi aspek-aspek yang diperlukan dalam
penyelenggaraan
pendidikan
kecakapan
hidup(PKH),
yang
bisa
meluluskan warga belajar yang bisa mandiri dalam artian setelah lulus dari pelatihan warga belajar bisa berusaha mandiri dalam berwirausaha atau bekerja di tempat lain sesuai dengan kebutuhan pasar.
Tujuan Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) sehingga akan diketahui aspek apa saja yang sudah dipunyai oleh lembaga sendiri (lembaga kursus, PKBM dan Dunia Usaha ), dan aspek apa saja yang belum dipunyai oleh
lembaga sendiri. Adapun aspek yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup antara lain : (Pengelola program, dana, sarana prasarana, gedung, tenaga pendidik, warga belajar/peserta, pemasaran hasil pelatihan).
Alat Kerja Alat kerja yang dibutuhkan untuk menggali aspek-aspek yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup adalah instrumen yang memuat tentang aspek-aspek penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup diantaranya memuat tentang, (Pengelola program, dana, sarana prasarana, gedung, tenaga pendidik, warga belajar/peserta, pemasaran hasil pelatihan). Dibawah ini akan diberikan contoh instrumen untuk menggali aspek-aspek dalam penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup.
Instrumen pendataan aspek – aspek yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup
Tuliskan aspek-aspek yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup . 1. Apakah lembaga saudara sudah mempunyai tenaga pengelola untuk melaksanakan program yang akan saudara laksanakan ?..................... …………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Apakah lembaga saudara sudah mempunyai dana untuk penyelenggaraan program tersebut, dan jumlahnya berapa ?.................................... ………………………………………………………………………………………………………………… 3. Apakah lembaga saudara mempunyai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut ?......................... ………………………………………………………………………………………………………………… 4. Apakah lembaga saudara mempunyai tempat untuk melaksanakan program tersebut?...................................................................
5. Apakah saudara mempunyai tenaga pendidik untuk melaksanakan program tersebut ?............................................................. 6. Apakah saudara sudah mempunyai pemasaran hasil pelatihan tersebut ? …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 7. Apakah
saudara
sudah
mempunyai
peserta/warga
belajar
untuk
melaksanakan program tersebut ?.............................................. …………………………………………………………………………………………………………………
Proses Penyelenggara bersama-sama dengan pengelola menginpentalisir aspek-aspek yang diperlukan untuk melaksanakan program pendidikan kecakapan hidup, dengan cara mengisi instrument pendataan, diantaranya: Pengelola, dana, sarana prasarana, gedung, tenaga pendidik, warga belajar/peserta, pemasaran hasil pelatihan.
Hasil Hasil dari pelaksanaan identifikasi akan menghasilkan data-data berkenaan dengan aspek – aspek yang diperlukan untuk penyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup, diantaranya sebagai berikut : Pengelola, dana, sarana prasarana, gedung, tenaga pendidik, warga belajar/peserta, pemasaran hasil pelatihan. Data tersebut terdiri dari 1. Data pengelola penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup 2. Data tentang sarana prasarana yang dibutuhkan 3. Data tentang daftar tenaga pendidik 4. Data tentang biaya yang dibutuhkan 5. Data tempat pembelajaran, secretariat 6. Daftar calon sasaran/peserta 7. Data tentang pemasaran hasil lulusan diklat. dibawah ini diberikan contoh data-data berkenaan dengan data hasil identifikasi pendataan sebagai berikut :
Data pengelola penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup Data – data yang harus muncul dalam pengelola program antara lain :
NO
NAMA
JABATAN
1
Ketua
2
Sekretaris
3
Bendahara
4
Anggota
5
Anggota
6 7 8 9 10
Cara pengisian : No
: isilah sesuai dengan nomor urut
Nama
: Pengisian nama sesuai dengan KTP
Jabatan : Sesuai dengan jabatan yang ada pada pengurusan pengelola
Data tentang sarana prasarana yang dibutuhkan NO 1 2 3 4 5 6
Nama Barang
Jumlah
Data tentang daftar tenaga pendidik No
Nama
Pendidikan
Pengalaman
Kompetensi
Data tentang biaya untuk penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup Daftar biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program yang harus muncul adalah, sebagai berikut :
No
Aspek
Volume
Harga
Jumlah
Data sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Data ini mencantumkan sarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program tersebut. No
Nama barang
Status
Volume
Daftar calon sasaran/peserta Dalam calon peserta ini bisa merupakan data yang sudah didapat / ada atau calon warga belajar yang siap untuk menjadi calon warga belajar. No
Nama Peserta
Usia
Pendidikan
Keterampilan
Data tentang pemasaran hasil lulusan diklat. Data tentang pemasyaran hasil lulusan kerja bisa berupa lembaga/perusahaan yang sudah jelas menerima atau calon penerima hasil pelatihan No
Lembaga/Perusahaan
Jumlah
Keterampilan
Status
Biaya Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan tahapan identifikasi adalah komponen ATK, honor petugas identifikasi, dan honor pendamping identifikasi. Besarannya disesuaikan dengan keadaan yang ada dilapangan.
2. Merumuskan aspek yang perlu difasilitasi dengan pihak lain. Pengertian Kegiatan merumuskan aspek-aspek penyelenggaraan yang perlu difasilitasi dengan pihak lain adalah kegiatan untuk merumuskan aspek yang tidak dipunyai oleh lembaga kita sementara aspek tersebut
sangat diperlukan untuk
terselenggaranya program pendidikan kecakapan hidup, sehingga perlu mencari aspek
tersebut
supaya
pelaksanaan
pendidikan
kecakapan
hidup
bisa
dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan.
Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menentukan aspek yang perlu difasilitasi oleh pihak lain, sehingga penyelenggara bisa menentukan sikap untuk menentukan langkah selanjutnya, dalam memenuhi aspek yang belum dipunyai oleh lembaga,
Proses Berdasarkan data hasil dari identifikasi yang terdiri dari daftar yang dihasilkan pada tahapan pertama (identifikasi), dibandingkan dengan aspek yang dipunyai oleh lembaga sendiri, dari data tersebut pilih mana aspek yang sudah ada dan aspek yang belum dipunyai oleh kita, untuk aspek yang belum dipunyai oleh lembaga sendiri dituliskan di format aspek yang belum dipunyai oleh lembaga sendiri. Sehingga akan terlihat daftar-daftar aspek yang belum dipunyaioleh lembaga sendiri.
Alat yang dibutuhkan Alat kerja yang dibutuhkan untuk merumuskan aspek yang perlu difasilitasi oleh lembaga lain adalah 1. Daftar data hasil identifikasi berkenaan dengan aspek-aspek yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup. 2. Daftar aspek-aspek yang dipunyai oleh lembaga sendiri. dari kedua data tersebut dibandingkan mana aspek-aspek yang belum dipunyai oleh lembaga sendiri, itu aspek yang perlu difasilitasi untuk melengkapi program yang akan dilaksanakan.
Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah :
Terumuskannya
aspek-aspek
yang
diperlukan
untuk
menyelengarakan
pendidikan kecakapan hidup yang perlu meminta bantuan dari pihak lain.
Terumuskannya
cara
diperlukantersebut .
untuk
mendapatkan
aspek-aspek
yang
3. Mencari calon mitra untuk memenuhi aspek-aspek yang kurang tersebut. Pengertian Setelah diketahui aspek yang perlu dilengkapi di lembaga sendiri langkah selanjutnya mencari lembaga yang bisa memenuhi aspek yang diperlukan oleh lembaga sendiri untuk penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup.
Tujuan Tujuan dari kegiatan ini untuk mencari lembaga, perorangan dan perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan dari aspek-aspek yang diperlukan oleh lembaga sendidiri dalam penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup, sehingga penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan .
Alat kerja yang dibutuhkan Untuk memperlancar kegiatan dalam mencari calon mitra diperlukan alat kerja sebagai pedoman dalam mencari calon mitra, diantaranya: 1. Daftar aspek yang diperlukan, yang menjelaskan tentang kriteria-kriteria dari aspek tersebut. 2. Lembaga, perusahaan atau perorangan sebagai calon mitra yang dapat memberikan aspek yang diperlukan oleh lembaga, dalam daftar ini dilengkapi dengan Kriteria-kriteria calon mitra.
Proses Ada beberapa cara dalam mencari calon mitra kerja diantarannya : 1. Pengelola bisa mendatangi lembaga yang mempunyai aspek yang dibutuhkan oleh lembaga sendiri, dan kita mengidentifikasi aspek yang ada pada lembaga tersebut sebagai bahan untuk menentukan lembaga yang akan menjadi mitra kerja dalam memenuhi aspek yang dibutukan oleh lembaga sendiri.
2. Pengelola menyebarkan informasi melalui selebaran
yang berisi tentang
lembaga kita sedang membutuhkan aspek untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup. 3. Pengelola mendatangi forum-forum untuk meminta informasi berkenaan dengan aspek yang dibutuhkan oleh lembaga sendiri
Hasil Hasil dari tahapan pencariaan calon mitra adalah a. Tercatatnya Daftar lembaga/perusahaan/perorangan yang mempunyai aspek yang dibutuhkan oleh lembaga kita. b. Daftar aspek-aspek yang dipunyai oleh lembaga, perusahaan dan perorangan masingmasing calon mitra. c. Daftar calon perusahaan, lembaga atau perorangan yang akan menjadi lembaga mitra.
4. Menilai calon yang akan menjadi mitra Tahapan ini untuk menentukan lembaga yang akan menjadi mitra kerja yaitu lembaga yang dapat memenuhi aspek yang dibutuhkan oleh lembaga sendiri, sehingga pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal
Tujuan Tujuan dari tahapan ini untuk menentukan lembaga yang akan menjadi mitra kerja dalam memenuhi aspek yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup.
Proses Berdasarkan data yang didapat pada tahapan identifikasi calon mitra yaitu daftar lembaga calon mitra beserta aspek yang dipunyai oleh lembaga masingmasing membandingkan kriteria yang dibutuhkan oleh lembaga kita dengan aspek yang dipunyai oleh lembaga calon mitra kerja, setelah proses
pembandingan
ditempuh
selanjutnya
berdasarkan
pernadingan
tersebut
ditentukan lembaga yang akan menjadi rekanan kita. Hasil a. Diperoleh lembaga atau perorangan sebagai calon mitra kerja, diharapkan pada tahapan ini harus banyak calon mitra yang akan menjadi mitra, supaya banyak pilihan dalam menentukan mitra. b. Daftar jenis aspek yang dapat diberikan oleh tiap-tiap perusahaan calon mitra.
5. Pelaksanaan Kerjasama Pelaksanaan kerjasama merupakan langkah nyata dari pelaksanaan kerjasama antara lembaga dengan calon mitrakerja, kegiatan ini adalah implementasi semua rencana yang telah disusun sebelumnya, dimana lembaga mitra akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan berkenaan dengan aspek yang dibutuhkan oleh lembaga, juga lembaga memberikan hak kepada lembaga mitra sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan kerjasama dimana lembaga mitra memberikan aspek yang dibutuhkan oleh lembaga kita, dalam melaksanakan pelatihan pendidikan kecakapan hidup, dan lembaga kita mempunyai kewajian untuk memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan bersama pada saat pertemuan penentuan lembaga mitra.
Proses Pengelola bersama-sama dengan mitra kerja melaksanakan pekerjaan dari aspek yang telah ditentukan, yang dibutuhkan oleh lembaga kita sehingga ada pembagian peran yang jelas antara lembaga kita dengan lembaga mitra kerja.
Hasil
Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kekurangan lembaga penyelenggara Pendidikan Kecakapan Hidup, sehingga pelaksanaan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan .
6. Pemantauan Pemantauan dan penilaian Proses pemantauan dan pembinaan dilakukan secara berkesinambungan, dengan cara mengamati, memahami, dan menganalisa permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup. Disamping itu, dengan adanya pemantauan dan pembinaan, penyelenggara bisa melihat kekurangan dan kelebihan
dari
kinerja
mitra.
Apabila
ditemukan
penyimpangan
maka
penyelenggara bisa melakukan pembinaan supaya kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan awal.
a. Tujuan Tujuan dari kegiatan pemantauan dan pembinaan adalah untuk memelihara pelaksaaan kemitraan supaya pelaksanaan yang diberikan oleh lembaga mitra sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan bersama. b. Alat Alat kerja yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pemantauan dan pembinaan adalah : 1. Format pemnatauan dan pembinaan 2. Rencana kegiatan dan Jadwal kegiatan c. Pelaksana Kegiatan pemantauan dan pembinaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembaga yang membutuhkan aspek, yang memantau dari lembaga bisa dilaksanakan oleh pemegang program pendidikan kecakapan hidup. d. Proses Lembaga tersebut mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan program
PKH
yang
dilakukan
oleh
lembaga
mitra
dilapangan,
dan
memberikan masukan apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana awal yang sudah disepakati.
e. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah terpantaunya kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra kerja dan tersusunnya laporan pemantauan dan pembinaan. f.
Sasaran Sasaran yang menjadi pemantauan dan pembinaan adalah, 1. Pelaksana mitra kerja 2. Aspek yang dimitrakan
7. Penilaian Penilaian terhadap kinerja lembaga mitra dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberikan aspek yang dibutuhkan oleh lembaga kita, yang menjadi dasar dalam penilaian tersebut adalah rencana yang sudah disepakati bersama. a. Tujuan Tujuan dari penilaian ini adalah 1. Mengetahui ketercapaian rencana 2. Memberi masukan untuk keputusan selanjutnya 3. Memperoleh informasi tentang pendukung dan penghambat.
b. Alat kerja Untuk melaksanakan kegiatan penilaian, diperlukan sebuah instrumen yang dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga mitra. Oleh karena itulah, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. c. Proses Dalam melaksanakan penilaian ada beberapa hal yang harus dilaksanakan diantaranya : 1. Tentukan tujuan yang akan dicapai dari kegiatantersebut.
2. Tentukan komponen yang akan dinilai 3. Menentukan system penilaian yang akan dipergunakan 4. Pelaksanaan penilaian, pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data. 5. Menyusun hasil penilaian ke dalam bentuk laporan
d. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah : 1. Tersusunnya instrumen penilaian 2. Evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 3. Rekap hasil penilaian a. Data pencapaian tujuan dari tiap kegiatan b. Bahan masukan untuk keputusan selanjutnya. 8. Tindak lanjut Tindak lanjut dilakukan setelah mengetahui hasil penilaian pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga mitra, apabila kegiatan tersebut dinilai berhasil maka akan dilakukan pemeliharan dan pengembangan kegiatan, namun apabila kegiatan dinilai tidak ssuai dengan tujuan yang sudah disepakati, maka akan diadakan perbaikan/akan ditetapkan jenis kegiatan yang lebih baik.
a. Tujuan Kegiatan tindak lanjut ini perlu dilakukan dalam rangka melihat hasil yang dilaksanakan oleh mitra, sebagai penilaian untuk melihat hasil yang dilakukan.
b. Proses Pengelola menganalisis hasil dari penilaian yang telah dilakukan, sebagai bahan untuk menentukan langkah selanjutnya untuk kelangsungan bermitra adapun yang menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut adalah : 1. Mempelajari hasil penilaian 2. Menetapkan kegiatan lanjutan 3. Merekomendasikan rencana kegiatan selanjutnya.
c. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah 1. Adanya perbaikan program 2. Adanya kegiatan lanjutan 3. Adanya rekomendasi rencana selanjutnya
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Secara umum pendidikan kecakapan hidup bertujuan memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa datang. Secara khusus pendidikan
yang
berorientasi
pada
kecakapan
hidup
bertujuan
untuk,
mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi, merancang pendidikan agar fungsional bagi kehidupan peserta didik dalam menghadapi kehidupannya di masa depan, memberikan
kesempatan
kepada
pengelola
sistem
pendidikan
untuk
mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas; dan; mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di lingkungan lembaga pendidikan, dengan memberi peluang pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat, sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis masyarakat. Dilihat dari sisi sifat isi pendidikannya, satuan
kursus memungkinkan
dapat memenuhi secara fleksibel atas segenap aspek kebutuhan masyarakat kelompok sasarannya yang terkait dengan pengembangan diri dan terutama kemampuan
untuk
mencari
nafkah,
sedangkan
Pusat
Kegiatan
Belajar
Masyarakat (PKBM) adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat. PKBM secara umum dibentuk dengan tujuan untuk memperluas kesempatan warga masyarakat khususnya bagi kegiatan belajar mengajar non formal di Pusat Kegiatan Belajar masyarakat yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah.dan Dunia usaha dan Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang
jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa Panduan penyelenggaraan kemitraan dalam pendidikan kecakapan hidup antara lembaga kursus, PKBM dan Dunia usaha dan Dunia industri, yang secara khusus
diperuntukan
bagi
pengelola
pendidikan
kecakapan
hidup,dapat
memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup yang dapat meluluskan warga belajar yang sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga peserta didik dapat bekerja mandiri atau usaha ditempat lain. Dengan adanya delapan tahapan penyelenggaraan kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, dapat mempermudah operasional penyelenggaraan kemitraan dalam pendidikan kecakapan hidup, karena model ini berisi penjelasan secara terperinci mengenai aplikasi dan sarana pendukung dari setiap kegiatan yang ada pada tujuh tahapan kegiatan tersebut. Sehingga dapat meningkatkan relevansi dan efisiensi penyelenggaraan kemitraan dalam pendidikan kecakapan hidup.
B. SARAN 1. Sebaiknya pada tahapan identifikasi dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena melalui tahapan ini dapat diketahui aspek-aspek apa saja yang harus ada pada pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup, juga akan diketahui aspek apa saja yang belum dimiliki oleh lembaga tersebut sehingga akan dibuat suatu keputusan untuk menentukan aspek yang perlu dipenuhi dengan pihak lain sebagai bahan untuk menentukan kerjasama. 2. Sebaiknya pada saat penentuan aspek yang akan dimitrakan harus dibuat kriteria-kriteria aspek yang dibutuhkan oleh kita, juga penentuan lembaga yang akan menjadi mitra kerja harus ditentukan juga kriteri-kriteria calon mitra. 3. Tahapan-tahapan kegiatan maupun instrument-instrumen yang terdapat pada model panduan ini, bersifat fleksibel dan memungkinkan berkembang dan
berubah setiap saat, tergantung pada efektifitasnya dalam usaha pemcapaian tujuan yang telah ditetapkan. 4. Keberhasilan dari setiap pelaksanaan kegiatan kemitraan yang ada dalam model panduan ini tergantung pada motivasi dan kesungguhan – kesungguhan dalam menjalankan langkah-langkah yang harus anda tempuh, apabila anda ingin mencapai tujuan yang maksimal dalam proses kemitraan antara le,baga kursus, PKBM dan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
PANDUAN PENYELENGGARAAN KEMITRAAN ANTARA LEMBAGA KURSUS, PKBM DAN DUDI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH BALAI PENGEMBANGAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA (BP-PLSP REGIONAL II JAYAGIRI)
