1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sehat memang bukan segalanya, akan tetapi tanpa badan dan jiwa yang sehat segalanya tidak berarti. Bangsa yang rakyatnya tidak sehat akan menjadi bangsa yang tidak pintar, tidak produktif, dan tidak kompetitif. Suatu bangsa yang sehat jiwa dan raganya merupakan pondasi dasar (aset) agar bangsa tersebut dapat berproduksi tinggi dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Negara harus menjamin agar semuanya dapat hidup sehat.1 Rumah
sakit
merupakan
sarana
penyelenggaraan
pelayanan
pengobatan dan pemulihan kesehatan dalam rangka mendapatkan kesembuhan dari suatu penyakit. Pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan tidak diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan pasien masih
menjadi
harapan
yang
besar
bagi
masyarakat
banyak.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan membuat rumah sakit menjadi institusi yang sangat kompleks dan beresiko tinggi (high risk) membuat rumah sakit mendapat banyak tuntutan untuk melakukan pembenahan demi tercapainya pelayanan yang baik dan prima. Rumah sakit sebagai sentral pelayanan kesehatan rumah sakit diminta selalu melakukan inovasi-inovasi dalam perbaikan mutu pelayanan yang dinamis dan berkompeten. Rumah sakit adalah suatu badan usaha yang menyediakan 1
Ali Gufron Mukti Moertjahjo, 2010, Sistem Jaminan Kesehatan: Konsep Desentralisasi Terintegrasi, Magister Kebijakan Pembiayaan Dan Manajemen Asuransi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Bekerjasama Dengan Asosiasi Jaminan Sosial Daerah, Yogyakarta, hlm. iii.
2
pemondokan yang memberikan jasa pelayanan medik jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka, dan untuk mereka yang melahirkan.2 Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menjelaskan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, jalan, dan gawat darurat.3 Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.4 Adanya dukungan dari peraturan tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia akan hak untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik lagi bagi setiap warga negaranya melengkapi sudah bagaimana negara seharusnya bertindak dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 2
Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.154. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 3
3
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan guna mendapatkan mutu yang baik agar tetap berjalan dalam koridornya perlu adanya pengawasan. Pengawasan yang dimaksud dalam hal ini dijelaskan juga pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011, komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.5 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain merupakan RSUD milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM.9 Simpang Bukit Kabupaten Sarolangun yang berdiri pada 24 Juni 2007. Visi RSUD adalah menjadi rumah sakit rujukan pilihan Jambi wilayah barat pada tahun 2016.
Misi RSUD Sarolangun menjadi pelayanan kesehatan
perorangan yang bermutu tinggi dan terjangkau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi pusat rujukan spesialistik di jambi wilayah barat dan sekitarnya, menjadi pusat diklat tenaga kesehatan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.
RSUD Sarolangun Jambi memiliki 438 pegawai medis dan nonmedis, diantaranya dengan status PNS, Tenaga Kontrak Daerah, Tenaga Kerja Sukarela. RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Januari 2014 telah resmi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan telah
5
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/ 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit
4
memiliki payung hukum seperti halnya Peraturan Bupati (Perbup).6 Pelaksanaan hospital by laws tidak lepas dari syarat rumah sakit sebagai BLUD, dalam pengelolaannya RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain masih melakukan berbagai pembenahan dalam penataan berbagai aturan hukum internal tersebut.
Pelayanan rumah sakit akan semakin terus ditingkatkan, berbagai upaya yang dilakukan pihak manajemen dalam bentuk pembuatan rencana bisnis anggaran, pola tata kelola, RSUD, SOP, SPM, rencana bisnis anggaran serta pelatihan petugas guna meningkatkan sumber daya yang telah ada. Manfaat RSUD menjadi BLUD, salah satunya menggenjot kualitas pelayanan. Mengingat, menajemen pengelolaan rumah sakit sepenuhnya diserahkan kepada rumah sakit. Artinya, tidak lagi dikelola secara langsung oleh Pemkab.7 Beberapa tahun belakangan ini rumah sakit mulai mendapat banyak sorotan dari masyarakat dimana adanya kasus-kasus pelayanan yang kurang baik dan mengakibatkan rumah sakit terkena imbas dan diminta untuk dapat mempertanggungjawabkannya. Hal-hal yang menyangkut pelayanan tersebut, masih banyak rumah sakit belum memiliki aturanaturan yang tidak sesuai dengan aturan yang diharuskan dan mengakibatkan rumah sakit mendapat tuntutan hukum yang serius. Rumah sakit sering dianggap sebagai lembaga sosial yang kebal hukum berdasarkan doctrin of charitable immunity, sebab menghukum rumah sakit untuk membayar ganti rugi sama artinya dengan mengurangi asetnya, yang pada gilirannya akan mengurangi kemampuannya untuk menolong masyarakat banyak. Terjadinya perubahan paradigma perumahsakitan di dunia, di mana rumah sakit merupakan institusi yang padat modal, padat teknologi, dan padat tenaga sehingga pengelolaan 6
RSUD Sarolangun,http://rsudsarolangun.blogspot.com/2013/07/rsud-sarolangun-segera-menjadiblud.html#more, diakses pada 1 Oktober 2014, pukul 18.36. 7 Pemkab Sarolangun, http://sarolangunkab.go.id/v3/index.php/data-umum/63-beritadaerah/700rsud-blud, diakses pada tanggal 1 Oktober 2014, pukul 18.38
5
rumah sakit tidak bisa semata-mata sebagai unit sosial. Maka sejak saat itu rumah sakit mulai dijadikan sebagai subjek hukum dan sebagai target gugatan atas perilakunya yang dinilai merugikan.8 Keberadaan staf medis di rumah sakit merupakan suatu keniscayaan karena kualitas rumah sakit tersebut ditentukan oleh para staf medis yang bekerja di rumah sakit tersebut. Kompetensi yang dimiliki oleh staf medis akan sangat mempengaruhi keselamatan pasien, maka dari itu rumah sakit dirasakan sangat perlu menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik sehingga tercapainya pelayanan kesehatan yang diharapkan oleh masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, perlu kejelasan peran dan fungsi pemilik, pengelola dan komite medik di rumah sakit. Oleh karena itu rumah sakit perlu mempunyai peraturan internal yang mengatur pemilik, pengelola dan komite medik tersebut. Dengan adanya peraturan internal rumah sakit tersebut selain dapat sebagai acuan dalam menyelenggarakan rumah sakit, juga bertujuan untuk melindungi semua pihak secara baik dan benar. Perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial yang kebal hukum menjadi lembaga yang dapat sebagai subjek hukum, perlu diantisipasi oleh rumah sakit dengan menyusun peraturan internal rumah sakit sehingga ada kejelasan hak dan tanggung jawab masing-masing.9 B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimanakah pelaksanaan peraturan internal rumah sakit (hospital by laws) menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun Jambi?
8
Manajemen Rumah Sakit, Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Lawss), diakses dari http://manajemenrumahsakit.net/download/Hospital-Bylaws.pdf, diakses pada tanggal 12 April 2014 pukul 12.34. 9 Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pelayanan Medik Direktorat Pelayanan Medik dan Gigi Spesialistik, 2002, Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Lawss), Jakarta, hlm.i-ii
6
2.
Bagaimanakah kedudukan Komite Medik dalam pelaksanaan hospital by laws di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun Jambi setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011?
3.
Kendala dan upaya yang dilakukan oleh RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun Jambi dalam pelaksanaan hospital by laws dan Komite Medik setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011?
C. Tujuan Penelitian 1.
Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hospital by laws menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun Jambi.
2.
Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan Komite Medik dalam pelaksanaan hospital by laws di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun Jambi setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011.
3.
Untuk mengetahui dan mengkaji kendala dan upaya yang dilakukan oleh RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun Jambi dalam pelaksanaan hospital by laws dan Komite Medik setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011.
7
D. Manfaat Penelitian Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 1.
Teoritis Secara
teoritis
penelitian
ini
diharapkan
dapat
menambah
pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum kesehatan. 2.
Praktis a.
Rumah sakit diharapkan mempunyai patokan hukum dalam bentuk anggaran rumah tangga.
b.
Rumah sakit memiliki kepastian hukum dalam pengaturan kewenangan dan tanggungjawab baik eksternal maupun internal yang dapat menjadi alat perlindungan hukum bagi rumah sakit atas tuntutan.
c.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui arah dan tujuan rumah sakit tersebut didirikan.
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Kedokteran dan Hukum Universitas Gadjah Mada, ditemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian penulis, diantara lain: 1.
Penelitian tesis dengan judul Tinjauan Yuridis Rumusan hospital by laws Rumah Sakit Jogja, ditulis oleh Edy Wijayanti pada tahun 2012. Membahas permasalahan tentang apakah pengaturan standar kompetensi pejabat pengelola Rumah Sakit Jogja di dalam HBL sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
8
Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan dan akibatnya pada kualitas mutu pelayanan apabila ada ketidaksesuaian antara keduanya, apakah kebijakan penetapan keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit Jogja di dalam HBL Rumah Sakit Jogja sesuai dengan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 56 ayat (3) dan apa akibatnya pada kualitas mutu pelayanan apabila ada ketidaksesuaian antara keduanya. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian atas permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Jogja tersebut yaitu masih belum sesuainya standar kompetensi pejabat pengelola didalam HBL yang mengakibatkan penurunan kualitas mutu pelayanan rumah sakit, hal lain yang terjadinya tentang ada sikap dokter yang masih kurang nya ramah terhadap pasien, dan sarana prasarana yang masih kurang baik. 10 2.
Penelitian tesis dengan judul hospital by laws dan Asas Kepastian Hukum, ditulis oleh Iping Suripto Widjaja pada tahun 2008. Membahas permasalahan tentang apakah yang dimaksud dengan peraturan internal rumah sakit, apakah yang dimaksud dengan asas kepastian hukum, dan apakah penerapan peraturan internal rumah sakit menyebabkan dilanggarnya asas kepastian hukum. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian atas permasalahan yang terjadi, rumah sakit dalam pelaksanaan fungsinya telah menghadapi berbagai
10
Edy Wijayanti, 2012, “Tinjauan Yuridis Rumusan Hospital By Laws Rumah Sakit Jogja”, Tesis, Program Studi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
9
permasalahan yang kompleks baik internal maupun eksternal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, peraturan internal rumah sakit dalam penerapannya dilengkapi oleh beberapa peraturan teknis pelaksana operasional rumah sakit. hospital by laws adalah hukum dasar tertulis bagi kegiatan atau operasional suatu rumah sakit.11 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus untuk mengkaji mengenai pelaksanaan hospital by laws menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun Jambi, kedudukan Komite Medik dalam pelaksanaan hospital by laws di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun Jambi setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 serta untuk mengetahui dan mengkaji kendala dan upaya yang dilakukan oleh RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun Jambi dalam pelaksanaan hospital by laws dan Komite Medik. Dengan demikian, dapat dikatakan penelitian ini memenuhi kaedah keaslian penelitian. Diharapkan penelitian ini dapat memenuhi dan memberi penguatan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.
11
Iping Suripto, 2008, “Hospital By Laws Dan Asas Kepastian Hukum”, Tesis, Program Studi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
