BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sebagaimana dimaklumi bahwa setiap akhir tahun, Dinas berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun Anggaran 2014. Sehubungan dengan itu, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung menyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) yang merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan selama Tahun 2014. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten

Bandung,

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas, juga berpedoman kepada Renstra Perubahan Dinas dan RPJMD Kabupaten Bandung. Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) ini selanjutnya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan tahun mendatang atau sebagai

bahan

pertimbangan

dan

kebijakan

dalam

rangka

upaya

pengembangan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian dari Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Fokus sasarannya diarahkan pada tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kepada:

Dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bandung | 2015 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km.17 Telp.(022) 5892126 Soreang 40911

1.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi

Kependudukan 2.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4.

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

7.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

9.

Undang-Undang RI No 52 Tahun 2009 Tentang Penyelanggaraan dan Pelaksanaaan Kependudukan

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006. 12. Peraturan pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak 13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga. 14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. 15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah


17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 18. Perpres No. 25 Tahun 2008 tantang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 19. Perpres no. 26 Tahun 2009 tentang KTP Berbasis NIK secara Nasional. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional 28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/sj tanggal 5 Juli 2010 tentang Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan e-KTP


29. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 15 /M.PAN/7 2008 tentang Reformasi Birokrasi Umum 30. Keputusan

Menteri

63/KEP/M.PAN/2003

Pendayagunaan tentang

Aparatur

Pedoman

Negara

Umum

Nomor

:

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik 31. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Retrebusi Administrasi Kependudukan KTP dan KK 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung 33. Peraturan

Daerah

No.

1

Tahun

2010

tentang

Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda Nomomor 11 Tahaun 2011 TentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010

Tentang

Penyelenggaraaan

Administrasi

Kependudukan

di

Kabupaten Bandung 37. Peraturan Bupati Bandung No 55 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. 38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010

tentang Juklak dan

Juknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 39. Peraturan Daerah No.20 Tgl 12-11-2013 Anggaran Perubahan 2013


40. Peraturan Bupati No.

B. GAMBARAN UMUM Susunan Organisasi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 tahun 2011, pasal 12 yang terdiri dari : 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat, membawahkan: a.

Sub Bagian Penyusunan Program

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c.

Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan: a.

Seksi Identitas Penduduk.

b.

Seksi Pindah Datang Penduduk

c.

Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk

4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan: a.

Seksi Perkawinan dan Perceraian

b.

Seksi Kelahiran Dan Kematian

c.

Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan : a.

Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data

b.

Seksi Teknologi Informasi

c.

Seksi Jaringan dan Komunikasi.

6. Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi, membawahkan: a.

Seksi Perkembangan Kependudukan

b.

Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan


c.

Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi. Sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Kabupaten Bandung per Desember 2014, Pegawai Organik berjumlah 45 orang dengan pendidikan Mayoritas Sarjana, PHL

52 orang.

Penanganan Bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, evaluasi dan pelaporan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. (Data komposisi pegawai tahun 2014 terlampir). Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, mengendalikan,

mengkoordinasikan

dan

membina,

mempertanggungjawabkan

kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial serta bidang kependudukan dan catatan sipil. 2. Sekretaris Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian

penyusunan

program,

pengelolaan

umum

dan

kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Penyusunan Program Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas. b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas pokok Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.


c. Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. 3. Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :

1)

Seksi Identitas Penduduk;

2)

Seksi Pindah Datang Penduduk;

3)

Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk. 3.1)

Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas

pembinaan

dan

pelayanan

identitas

penduduk. 3.2)

Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala

Seksi

Pindah

Datang

mempunyai

tugas

pokok

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan pindah datang penduduk.


3.3)

Seksi

Pengawasan

dan

Penyidikan

Dokumen

Pendaftaran

Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala

Seksi

Pengawasan

dan

Penyelidikan

Dokumen

Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk. 4. Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang pelayanan administrasi

pencatatan

sipil

yang

meliputi

pencatatan

perkawinan,

perceraian, kelahiran, kematian, pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan : 1)

Seksi Perkawinan dan Perceraian;

2)

Seksi Kelahiran dan Kematian;

3)

Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil. 4.1)

Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Perkawainan dan Perceraian mempunyai Tugas Pokok

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengesahan/pengakuan anak. 4.2)

Seksi Kelahiran dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai Tugas Pokokmerencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan kelahiran dan kematian.


4.3)

Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala

Seksi

Pencatatan

Pengawasan

Sipil

mempunyai

dan

Penyelidikan

tugas

Pokok

Dokumen

merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil. 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala

Bidang

Pengelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan

mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan jaringan dan komunikasi data. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan : 1)

Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;

2)

Seksi Teknologi Informasi;

3)

Seksi Jaringan dan Komunikasi Data. 5.1) Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data mempunyai Tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan dan penyajian data. 5.2) Seksi Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Teknologi Informasi mempunyai Tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi. 5.3) Seksi Jaringan dan Komunikasi Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bandung | 2015 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km.17 Telp.(022) 5892126 Soreang 40911

Kepala Seksi Jaringan dan Komunikasi Data mempunyai Tugas pokok

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengembangan jaringan dan komunikasi data. 6. Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kepala Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi mempunyai Tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang pendayagunaan

data

dan

kependudukan,

penyerasian

informasi kebijakan

yang

meliputi

kependudukan,

perkembangan perencanaan

kependudukan dan komunikasi informasi dan edukasi. Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi, membawahkan : 1)

Seksi Perkembangan Kependudukan;

2)

Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan;

3)

Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi. 6.1)

Seksi Perkembangan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Perkembangan Kependudukan mempunyai Tugas pokok

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan perkembangan kependudukan. 6.2)

Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Kebijakan Kependudukan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas

pengembangan

penyerasian

kependudukan.


kebijakan

6.3)

Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Perencanaan Kepndudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi mempunyai Tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyusunan dan pengelolaan perencanaan kependudukan dan komunikasi informasi dan edukasi.

7. Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah di bentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu sebagai berikut : 1.

Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk.

2.

Fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

3.

Koordinasi Penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

4.

Penyelenggaraan

pelayanan

pendaftaran

penduduk,

dalam

sistem

administrasi kependudukan. 5.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

6.

Pembinaan

dan

pengembangan

sumberdaya

manusia

pengelola

pendaftaran penduduk. 7.

Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

8.

Penetapan Kebijakan pencatatan sipil.

9.

Fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil. Dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bandung | 2015 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km.17 Telp.(022) 5892126 Soreang 40911

10. Koordinasi peyelenggaraan pencatatan sipil. 11. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan. 12. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan manusia pengelola pencatatan sipil. 13. Pembinaan

dan

pengembangan

sumberdaya

manusia

pengelola

pencatatan sipil. 14. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil. 15. Penetapan Kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 16. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 17. Koordinasi

peyelenggaraan

pengelolaan

informasi

administrasi

kependudukan. 18. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data. 19. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 20. Pelaksanaan sistem informasi administarsi kependudukan. 21. Pembangunan replita data kependudukan. 22. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemuktahiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 23. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 24. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. 25. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 26. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola informasi administarsi kependududukan. Dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bandung | 2015 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km.17 Telp.(022) 5892126 Soreang 40911

27. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependududkan. 28. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data. 29. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan. 30. Penetapan norma, standard, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kuantitas, pengarahan mobilitas, dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk. 31. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kauntitas, pengembangan kualitas , pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan. 32. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 33. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. 34. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan. 35. Peyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan . 36. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan. 37. Pemantauan , evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk

dan

analisis

dampak

kependudukan serta

penyerasian

kebijakan kependudukan. 38. Pengawasan indikator kependudukan , proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan. Struktur Organisasi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

tercantum dalam lampiran I, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana berikut ini:


a.

Kepala Dinas.

b.

Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Penyusunan Program 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan : 1. Seksi Penertiban dokumen Penduduk 2. Seksi Administrasi Mutasi penduduk 3. Seksi Penertiban Administrasi Kependudukan d. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan : 1. Seksi pegendaian sistem Informasi Kependudukan 2. Seksi pengelolaan Data dan Laporan 3. Seksi Sosialisasi Kependudukan e.

Bidang pencatatan Sipil, membawahkan: 1. Seksi Kelahiran dan Kematian 2. Seksi Perkawinan , Perceraian, Kematian, Pengangkatan dan Pengesahan anak 3. Seksi dokumen dan Legalisasi

f.

Jabatan Funsional (diatur lebih lanjut)


C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) SKPD adalah: 1. Maksud Laporan

Evaluasi

Hasil

Rencana

Kerja

(LAPTAH)

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2014 ini merupakan laporan realisasi pertanggungjawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung kepada Bupati Bandung maupun kepada pihak ekstern yang berkepentingan yang di dalamnya memberikan gambaran pertanggungjawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun

Anggaran 2014. 2. Tujuan a.

Memberikan

pertanggungjawaban

secara

transparan

mengenai

keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan Visi dan Misi Organisasi. Berdasarkan rencana strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan

Dinas

sebagai

suatu

prasyarat

untuk

terciptanya

pemerintahan yang baik dan terpercaya. b.

Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun

sebagai

bahan

penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Bandung. c.

Melaporkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang direncanakan Tahun Anggaran 2014.


D.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN, Gambaran

umum,

Yang

memuat

Maksud

dan

tentang

Latar

Tujuan

dan

belakang, Sistematika

Penyusunan. BAB II

PROGRAM KERJA, Yang memuat tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan.

BAB III

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA,

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA, Yang memuat Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung dan Sumber Dana di luar APBD Kabupaten Bandung

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH, Yang memuat permasalahan dan upaya pemecahan masalah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN, Yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents