BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum perlu diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan kesehatan dewasa ini telah mengacu kepada konsep Paradigma Sehat, yaitu pembangunan kesehatan yang memberikan prioritas utama pada pelayanan peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif) dibandingkan upaya pelayanan penyembuhan/pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “paradigma sehat” dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain pemberantasan penyakit. Salah satu upaya pemberantasan penyakit menular adalah upaya pengebalan (imunisasi). Di seluruh dunia, seperempat jumlah kematian dibawah usia 5 tahun dapat dicegah melalui imunisasi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
melakukan
pengembangan program imunisasi (EPI) dengan memasukkan imunisasi ke dalam program kesehatan primer untuk mencapai tingkat cakupan imunisasi yang tinggi sehingga dapat mengurangi morbiditas dan kematian dalam kelompok yang rentan terhadap penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi (Uskun, et al, 2008). Menurut Stokley, et al (2004) bahwa imunisasi sebagai cara yang efektif dan terjangkau untuk pencegahan terhadap penyakit yang mengancam kehidupan. Program imunisasi dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1956 oleh Kementerian Kesehatan melalui Program Pengembangan Imunisasi (PPI) pada anak dalam upaya menurunkan kejadian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), yaitu tuberkulosis, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus serta hepatitis B. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1611/MENKES/SK/XI/2005, program pengembangan imunisasi mencakup satu kali HB-0, satu kali imunisasi
BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB, empat kali imunisasi polio, dan satu kali imunisasi campak. Indikator yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah Universal Child Immunization
(UCI). Universal Child Immunization
(UCI) telah dimasukkan sebagai indikator kinerja pelayanan kesehatan primer pada anak sehingga dapat berguna dalam pengelolaan program dan pengambilan keputusan, (Gofin, 2006).Universal Child Immunization (UCI) adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana ≥80% dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Target Universal Child Immunization (UCI) pada Renstra tahun 2013 adalah 95% . Pada tahun 2013 terdapat 9 provinsi yang memiliki persentase desa UCI melebihi target 95% yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Provinsi Papua mempunyai capaian terrendah yaitu 13,05% diikuti Papua Barat sebesar 41,21% dan Sulawesi Tenggara sebesar 56,50%. (Kemenkes RI,2013).
Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2014
Gambar 1. Cakupan UCI menurut Provinsi tahun 2013
Di
Kabupaten
Banggai
pada
tahun
2013,
persentase
cakupan
desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah 80,5 % sama dengan cakupan tahun 2012. Tahun 2011 persentase cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization
(UCI) sebesar 60,5%. Tahun 2010 persentase cakupan
desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 50%, tahun 2009 sebesar 83,2 %, dan tahun 2008 sebesar 90 %. Secara keseluruhan pencapaian Universal Child Immunization (UCI) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai pada tahun 2013 telah mencapai target Universal Child Immunization (UCI) yaitu > 80 % namun pencapaian ini tidak merata di seluruh puskesmas. Dari 22 jumlah puskesmas, hanya 13 puskesmas yang mencapai target Universal Child Immunization (UCI) dan terdapan 9 puskesmas yang belum mencapai target Universal Child Immunization (UCI) yaitu puskesmas Toili II 76,0 %, Puskesmas Toili III 70,6 %, Puskesmas Tangeban 78,6 %, Puskesmas Teku 70,0 %, Puskesmas Balantak 79,2 %, Puskesmas Bualemo 66,7 %, Puskesmas Pagimana 75,8 %, Puskesmas Toima 77,8 % dan terendah di puskesmas Bunta dengan cakupan 48,0 %. (Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 2013)
Gambar 2. Cakupan UCI di Kabupaten Banggai Tahun 2013
Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program imunisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai hanya dilakukan satu kali dalam setahun yaitu disetiap akhir tahun oleh pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, dimana kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut hanya sebatas untuk memantau pencapaian cakupan imunisasi dimasing-masing puskesmas. Namun hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut tidak di sajikan dalam bentuk laporan untuk ditindak lanjuti kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai tetapi hanya sebagai bahan evaluasi pengelola program imunisasi itu sendiri. Hal ini ternyata dinilai kurang efektif dalam pencapaian cakupan imunisasi di Kabupaten Banggai. Petugas imunisasi ditingkat puskesmas sudah tidak lagi membuat pemantauan wilayah setempat (PWS) sebagai alat untuk mengukur UCI setiap bulannya sebagai hasil dari cakupan imunisasi pada bulan itu. Hal ini juga dikarenakan telah dimunculkannya aplikasi software untuk imunisasi dimana para petugas imunisasi di puskesmas tidak dapat mengoperasikan software imunisasi tersebut. Sebenarnya para petugas imunisasi puskesmas masih bisa membuat PWS secara manual yaitu dengan menghitung menggunakan formulir PWS yang lama, namun hal itu juga sudah tidak dilakukan sehingga petugas imunisasi puskesmas tidak dapat mengevaluasi hasil cakupan UCI desa setiap bulannya. Untuk itu diperlukan pengawasan/supervisi
secara rutin dari kepala puskesmas untuk
memantau kinerja petugas imunisasi yang diharapkan terwujudya kualitas pelayanan imunisasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan program imunisasi ditingkat puskesmas sehingga dapat meningkatan cakupan imunisasi di Kabupaten Banggai. B. Perumusan Masalah Dari uraian dan latar belakang diatas dirumuskan permasalah penelitian yakni bagaimana pengaruh surpervisi kepala puskesmas kepada petugas puskesmas imunisasi terhadap pencapaian cakupan imunisasi di Kabupaten Banggai tahun 2015.
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum Untuk melihat pengaruh supervisi Kepala Puskesmas kepada petugas imunisasi terhadap pencapaian cakupan imunisasi di Kabupaten Banggai tahun 2015. 2. Tujuan Khusus a. Untuk melihat pengaruh supervisi terhadap peningkatan kinerja petugas imunisasi b. Untuk melihat pengaruh supervisi terhadap peningkatan kualitas layanan imunisasi terhadap pencapaian cakupan imunisasi. D. Manfaat Penelitian Manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini bermanfaat untuk menganalisis pengaruh supervisi kepala puskesmas kepada petugas imunisasi terhadap pencapaian cakupan imunisasi di Kabupaten Banggai. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
