BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Kabupaten Kolaka adalah salah satu wilayah yang menjadi pintu gerbang lalulintas perdagangan yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Selatan, dan wilayah – wilayah lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini menjadikan Kabupaten Kolaka sebagai salah satu daerah yang laju pertumbuhannya cukup pesat baik dalam artian fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Lajunya pertumbuhan pembangunan diberbagai sektor memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Daerah Kabupaten Kolaka yang akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan yang harus diselesaikan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan maupun tuntutan masyarakat yang terus meningkat. Dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Pemerintah Kabupaten Kolaka terus meningkatkan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya Pajak dan Retribusi daerah.

Data mini Dispenda Kab. Kolaka

1

B.

Letak Astronomi Kabupaten Kolaka terletak di jazirah tenggara pulau sulawesi. Secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara, memanjang dari utara ke selatan di antara 3°36’ - 4°35’ lintang selatan dan membentang dari barat ke timur di antara 120°45’ 121°52’ Bujur timur. Kabupaten Kolaka di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana, sebelah Timur berbatasan Kabupaten Konawe & Kolaka Timur, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone.

C.

Luas Wilayah Sebagian besar wilayah Kabupaten Kolaka merupakan perairan (laut), sekitar ± 15.000 km². Sedangkan wilayah daratan 6.981,38 km². Secara administratif Kabupaten Kolaka pada tahun 2013 terdiri atas dua belas wilayah kecamatan, yaitu Watubangga, Tanggetada, Pomalaa, Wundulako, Baula, Kolaka, Latambaga, Wolo, Samaturu, Toari, Polinggona, dan Iwoimendaa.


2

PETA KABUPATEN KOLAKA


3

BAB II SELAYANG PANDANG DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA A. VISI DAN MISI Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, maka dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka telah menetapkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Kolaka. 1. Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka sebagai salah satu perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan, baik pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber lainnya mempunyai visi yang dirumuskan sebagai berikut “

Terwujudnya pengelolaan potensi Pendapatan Daerah yang Optimal, secara bertahap mampu memberikan peran yang semakin besar terhadap total penerimaan Daerah Kabupaten Kolaka ” 2. Misi 1. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang ada secara terus menerus dan perupaya menggali sumbersumber pendapatan baru. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai warga negara yang taat pajak. 3. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Data mini Dispenda Kab. Kolaka

4

4. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan bermartabat. 5. Mengembangkan sistem manajemen informasi yang lebih efektif terutama data potensi pendapatan yang rill. 6. Mengembangkan sistem penagihan dan pungutan yang lebih efektif dan efesien. B. STRUKTUR ORGANISASI


5

Untuk mewujudkan realisasi pendapatan sebagaimana tersebut diatas diperlukan kerja keras jajaran Dinas Pendapatan kabupaten Kolaka yang keberadaannya tersusun dalam struktur organisasi sebagai berikut: 1. Kepala dinas 2. Sekretaris yang terdiri dari : a. Sub. Bagian Umum b. Sub. Bagian Kepegawaian c. Sub. Bagian Perencanaan Program 3. Bidang Pajak Daerah: a. Seksi Penetapan Pajak Daerah b. Seksi Pengelolaan Data dan Keberatan c. Seksi Penagihan Pajak Daerah 4. Bidang Retribusi daerah: a. Seksi Penetapan Retribusi Daerah b. Seksi Perhitungan dan Pemantauan Retribusi Daerah c. Seksi Penagihan Retribusi Daerah 5. Bidang Perencanaan dan Pembukuan Laporan: a. Seksi Pelaporan dan Evaluasi Penerimaan b. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pungutan c. Seksi Pembukuan 6. Bidang Penerimaan Sumber Lain-lain: a. Seksi Penggalian Sumber lain b. Seksi Analisis dan Monitoring c. Seksi Pendapatan bagi Hasil Pajak/Non Pajak 7. UPTD Pasar.


6

C.

Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka adalah mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikannya bersama – sama dengan unit – unit Satuan Kerja Penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan membiayai belanja Pemerintah Kabupaten Kolaka yang telah ditetapkan. Selain berkoordinasi dengan Unit Kerja lain berkaitan dengan PAD, Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi beberapa penerimaan pajak, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disesuaikan dengan kebijakan Otonomi Daerah.


7

BAB III PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KOLAKA A. Pengertian Pajak Daerah Yang dimaksud Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai 2 (dua) fungsi yakni: 1. Fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya. 2. Fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintaha dalam bidang sosial dan ekonomi. Jenis Pajak daerah berdasarkan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan kewenangan kabupaten/kota terdiri dari: 1. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 2. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.


8

3. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaran Hiburan. 4. Pajak reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame. 5. Pajak Penerangan jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 7. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaran tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai salah satu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasaI, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.


9

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas Perolehann Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, dari 11 jenis pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka mengelola 8 jenis Pajak Daerah yaitu : 1. Pajak Hotel. 2. Pajak Restoran. 3. Pajak Hiburan. 4. Pajak reklame. 5. Pajak Penerangan Jalan. 6. Pajak air tanah. 7. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. 8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTB). B. Pengertian Retribusi Daerah yang dimaksud retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.


10

Jenis-jenis retribusi daerah berdasarkan Uandangundang Nomor 28 tahun 2009 terdiri dari: 1. Retribusi Jasa umum; 2. Retribusi Jasa Usaha; 3. Retribusi Perjanjian tertentu. 1. Jenis Retribusi Umum terdiri dari : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan c. Retribusi Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum f. Retribusi pelayanan pasar g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor h. Retribusi alat pemadam kebakaran i. Retribusi penggantian biaya cetak peta j. Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus k. Retribusi pengolahan limbah cair l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang m. Retribusi pelayanan pendidikan n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 2. Jenis retribusi Jasa Usaha terdiri dari : 1. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah 2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan 3. Retribusi tempat pelelangan 4. Retribusi Terminal 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir Data mini Dispenda Kab. Kolaka

11

6. Retribusi 7. Retribusi 8. Retribusi 9. Retribusi 10. Retribusi 11. Retribusi

tempat penginapan/pesanggrahan/villa rumah potong hewan Pelayanan pelabuhan kapal tempat rekreasi dan olah raga penyebrangan air penjualan produksi usaha daerah.

3. Jenis Retribusi Perjanjian tertentu : 1. Retribusi ijin mendirikan bangunan 2. Retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol 3. Retribusi ijin gangguan 4. Retribusi ijin trayek 5. Retribusi ijin usaha perikanan. Diantara jenis-jenis retribusi tersebut diatas yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut : 1. Jenis Retribusi Umum adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan. b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. c. Retribusi Pelayanan Pasar. d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 2. Retribusi Jasa Usaha adalah : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah b. Retribusi Tempata Pelelangan c. Retribusi Terminal d. Retribusi Tempat Khusus Parkir e. Retribusi Rumah Potong Hewan Data mini Dispenda Kab. Kolaka

12

f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga h. Retribusi Pesanggrahan dan Tempat Penginapan 3. Jenis Retribusi Jasa Usaha Tertentu adalah : a. Retribusi Iji mendirikan Bangunan b. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol c. Retribusi Ijin Gangguan d. Retribusi Ijin Gangguan e. Retribusi Ijin Trayek f. Retribusi Ijin Usaha Perikanan g. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.


13

BAB IV RINGKASAN PERDA PAJAK DAERAH KABUPATEN KOLAKA Keberadaan hukum bagi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai sarana stabilitas dengan fungsi perlindungan dan kepastian bagi masyarakat. Fungsi-fungsi seperti itu dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri yakni mencapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Aparatur pemerintahan berkewajiban menegakkan hukum, dalam arti mengusahakan agar setiap kaidah yang ditetapkan oleh hukum ditaati masyarakat menurut tata cara yang telah ditentukan. Dalam rangka menegakkan hukum pemerintah berkewajiban memperhatikan prinsip-prinsip dasar berupa asas negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia. Dalam kata lain, Pemerintah harus bertindak sesuai hukum yang berlaku dan tidak sewenang-wenang apalagi diskriminatif. Hal ini sejalan dengan tuntunan reformasi dan perkembangan masyarakat dunia tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) yakni adanya kepastian hukum, keterbukaan, profesional dan memiliki akuntabilitas, menghormati hak-hak asasi manusia, dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa diskriminatif, mampu mengakomodasikan kontrol sosial masyarakat, partisipasi, dan desentralisasi.


14

Adapun dasar hukum Pajak Daerah Kabupaten Kolaka sesuai dengan Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut : A. Perda Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1. Pajak Hotel Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. a. Dasar Hukum  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah


15

b. Subyek Pajak Subyek Pajak meliputin orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. c. Wajib Pajak Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. d. Obyek Pajak Obyek Pajak merupakan setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dan/atau yang seharunya dibayar di hotel, yang meliputi : 1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; 2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan; 3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum; 4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Tidak termasuk objek Pajak hotel :  Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;


16

 Jasa sewa Apartemen, Kondominium, dan sejenisnya;  Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;  Jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejeni; dan  Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. e. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak  Dasar pengenaan pajak berupa jumlah pembayaran dan/atau pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel  Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 2. Pajak Restoran Pajak Restoran, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. a. Dasar Hukum  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah;  Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka


17

b. Subyek Pajak Subyek Pajak merupakan badan yang membeli minuman dari restoran. c. Wajib Pajak Wajib Pajak merupakan badan yang mengusahakan

orang pribadi atau makanan dan/atau

orang pribadi atau restoran.

d. Obyek Pajak  Pelayanan yang disediakan oleh restoran  Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain  Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada point 2(dua) huruf d pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun. e. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak  Dasar pengenaan pajak berupa pembayaran yang diterima atau yang seharunya diterima oleh restoran atau rumah makan.  Tarif pajak restoran, rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering sebesar 10% (sepuluh persen). Data mini Dispenda Kab. Kolaka

18

3. Pajak Hiburan Pajak Hiburan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan. 1. Dasar Hukum  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah;  Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka 2. Subyek Pajak Subyek Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. 3. Wajib Pajak Wajib Pajak meliputi orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. 4. Obyek Pajaka a. Objek Pajak hiburan berupa jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran : b. Hiburan sebagaimana dimaksud diatas meliputi :  Tontonan film;  Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;  Kontes kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya;  Pameran;


19

Diskotik, Karaoke, Klab malam, dan sejenisnya; Sirkus, Akrobat, dan Sulap; Permainan bilyard dan Boling; Pacuan Kuda, Kendaraan bermotor, dan Permainan ketangkasan dan Internet;  Panti Pijat, refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center);  Pertandingan Olah Raga.    

5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak a. Dasar pengenaan Pajak berupa jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. b. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) c. Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan. 4. Pajak Reklame Pajak reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame. 1. Dasar Hukum  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah;  Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka.


20

2. Subyek Pajak Subyek Pajak meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame 3. Wajib Pajak  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame  Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut  Dalam hal reklame diselenggarakan melaluipihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak. 4. Obyek Pajak Reklame  Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame yang meluputi : a. Reklame papan/billboard/vediotron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, Stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame Peragaan; Data mini Dispenda Kab. Kolaka

21

 Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame meliputi : a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak melebihi ¼ (seperempat) M² dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah e. Tulisan atau benda-benda yang dipasang yang berkenaan dengan pemilihan umum yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.


22

f. Tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan denganadanyakonferensi/kongres/rapat/perte muan partai atau organisasi sosial dengan tujuan untuk tidak mencari keuntungan dan dalam batas waktu tertentu, dan g. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan Bupati. 5. Dasar Pengenaan dan tarif Pajak  Dasar pengenaan Pajak adalah berupa Nilai sewa Reklame  Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilain sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame  Dalam hal reklame diselenggarakn sendiri, Nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.  Dalam hal Nilai sewa reklame tidak diketahui dan/atau tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.


23

 Cara perhitungan Nilai sewa reklame adalah JPT=NSR x JP x LP X tarif Pajak sebesar 25 %  Hasil perhitungan Nilai Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati  Taif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (Dua Puluh lIma Perseratus). 5. Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas Penggunaan Tenaga Listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 1.

Dasar Hukum  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah;  Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka 2. Subyek Pajak Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. 3. Wajib Pajak Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.


24

4. Obyek Pajak a. Obyek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik b. Tenaga listrik sebagaimana dimaksud diatas adalah Tenaga Listrik berasal dari PLN maupun bukan PLN c. Dikecualikan dari obyek Pajak dalah :  Penggunaan Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah  Penggunaan tenaga Listrik pada tempat-tempat yang dipergunakan oleh Keduataan, Konsulat, Perwakilan Asing dengan asas timbal balik, dan  Penggunaan tenaga Listrik yang berasal bukan dari PLN dengan kapisitas tertentu yang tidak memerlukan izin instansi teknis terkait. 5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik b. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud diatas :  Dalam tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai jual tenaga listrik adalah Jumlah Tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; Data mini Dispenda Kab. Kolaka

25

 Listrik dihutung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah yang bersangkutan.  Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus)  Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas, tarif pajak penerangan jalan sebesar 3% (tiga perseratus)  Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri tarif pajak penerangan jalan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus)  Besaran Pajak Pokok Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. 6. Pajak air Tanah Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. 1. Dasar Hukum  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah;  Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka.


26

2. Subyek Pajak Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 3. Wajib Pajak Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah 4. Obyek Pajak a. Obyek Pajak terdiri dari pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah b. Dikecualikan dari obyek pajak meliputi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluann dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. 5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak a. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah b. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada point (a) dinyatakan dalam rupiah yang dihutung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :  Jenis Sumber Air;  Lokasi Sumber Air;  Tujuan Pengambilan dan/atau pemanfaatan air;


27

 Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;  Kualitas air; dan  Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.  Besaran Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati  Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus)

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 1. Dasar Hukum  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah;  Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka


28

 Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka 2. Subyek pajak Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 3. wajib Pajak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 4. Objek Pajak a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, untuk dektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.


29

b. Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi:  Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;  Jalan Tol;  Kolam Renang;  Pagar mewah;  Tempat Olah Raga;  Galangan Kapal, dermaga;  Taman Mewah;  Tempat Penampungan/Kilang Minyak, Air dan Gas, Pipa Minyak, dan  Menara. c. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek pajak yang meliputi:  Digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan;  Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;  Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;


30

 Merupakan Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, tamannasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;  Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan  Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. d. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap wajib Pajak. e. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak a. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) b. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada point (a) ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk setiap objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besarnya NJOP diatur dengan peraturan Bupati.


31

d. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:  Untuk NJOP sampai dengan 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun  Untuk NJOP diatas 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun. e. Besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dasar pengenaan setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. 8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 1. Dasar Hukum  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah;  Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka


32

2. Subyek Pajak Subyek Pajak meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau bangunan. 3. Wajib Pajak Wajib Pajak meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 4. Obyek Pajak a. Objek BPHTB meliputi Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. b. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi :  Pemindahan hak karena:  Jual Beli;  Tukar menukar;  Hibah;  Hibah wasiat;  Waris;  Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;  Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;  Penunjukan pembeli dalam lelang;  Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;  Penggabungan usaha;  Peleburan usaha;


33

 Pemekaran usaha; atau  Hadiah;  Pemberian Hak baru karena:  Kelanjutan Pelepasan Hak; atau  Di luar pelepasan hak c. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud point (a) adalah :  Hak milik;  Hak Guna Usaha;  Hak Guna Bangunan;  Hak Pakai;  Hak milik atas Satuan Rumah susun; dan  Hak Pengelolaan. d. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak adalah objek pajak yang diperoleh;  Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;  Negara menyelenggarakan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;  Badan atau perwakilan internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;


34

 Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;  Orang pribadi atau badan karena wakaf, dan  Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak a. Dasar pengenaan BPHTB meliputi Nilai Perolehan Objek Pajak. b. Nilai Perolehan Pajak sebagaimana dimaksud dalam hal:  Jual Beli adalah Harga Transaksi;  Tukar Menukar adalah Nilai Pasar;  Hibah adalah Nilai Pasar;  Hibah wasiat adalah Nilai Pasar;  Waris adalah Nilai Pasar;  Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan adala Nilai Pasar;  Peralihan Hak kerena pelaksanaan Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan Hukum tetap adalah nilai pasar;  Pemberian Hak Baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;  Pemberian Hak Baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;  Penggabungan usaha adalah nilai pasar;  Peleburan Usaha adalah nilai pasar; Data mini Dispenda Kab. Kolaka

35

   

Pemekaran Usaha adalah nilai Pasar; Pemekaran Usaha adalah nilai Pasar; Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau Penunjukan Pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

c. Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf (b) point 1 sampai 15 tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP, yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi dan bangunan. d. Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP pajak bumi dan bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP pajak bumi dan bangunan e. Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) adalah bersifat sementara. f. Surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dapat diperoleh di kantor pelayanan pajak atau instansi yang berwenang di kabupaten/kota yang bersangkutan.


36

g. Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam Puluh Juta Rupiah) untuk setiap wajib pajak. h. Besarnya NJOPTKP untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasdiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). i. Tarif Pajak BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). j. Besaran Pokok Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan dasar Pengenaan setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. k. Dalam Hal NJOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan NJOP PBB setelah dikurangi NJOPTKP.


37

BAB V STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PBB-P2, BPHTB, PAJAK HOTEL, PAJAKA RESTAURANT DAN PAJAK HIBURAN Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka adalah salah satu Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Kolaka. Salah satu tugas pokok dan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Kolaka dalah mengelola pajak-pajak daerah dengan cara-cara tertentu sesuai dengan

peraturan

dan

norma

yang

berlaku.

Agar

tugas

pengelolaan pajak Daerah tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien maka disusun SOP yang akan menjadi pedoman pelaksanaan teknis semua kegiatan yang terkait dengan proses penetapan, penagihan, pemungutan, dan pencatatan pajak daerah. A. SOP Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 1. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah; b. Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka


38

c. Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka d. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tata cara Pemungutan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 2. Flowchart SOP Pendaftaran Objek Pajak Gambar.1 Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Wajib Pajak

Petugas Pelayanan

Petugas Pendataan

Mulai

S

Mengambil SPOP & LSPOP

S

Mempersiapkan: 1. SPOP & LSPOP 2. Tanda terima penyam. SPOP & LSPOP

Meneliti SPOP & LSPOP

Menandatangani tanda terima penyampaian SPOP & LSPOP

Menerima tanda terima penyampaian SPOP & LSPOP

Mengisi & mengembalikan SPOP & LSPOP

Menyampaikan daftar penyampaian & pengembalian SPOP & LSPOP

T

T

Tanda terima

Menyerahkan SPOP & LSPOP Tanda terima

T Penelitian lapangan

TTanda Ada kesalahan

terima Tdk Ada kesalahan

Tanda terima ST S Revisi SPOP & LSPOP

Tanda terima Menyimpan dlm basis data

T

T

TTanda terima

Tanda terima T

Tanda terima


Menerima SPOP & LSPOP

Tanda terima 39

Gambar. 2 Prosedur Pendataan Objek Pajak Petugas Pelayanan

Petugas Pendataan

Mulai

S Melakukan penelitian pendahuluan

Menyusun rencana kerja

T Menyampaikan & memantau pengembalian SPOP

Mengatur Bidang Objek Pajak

Mengidentifi

kasi Objek TTanda terima

Merektifikasi Objek Pajak

Pajak

Tanda terima Memberi kode ZNT

T Tanda terima

T

T

Tanda terima

Meneliti data-data masukan

Tand T a Memberi kode ZNT teri TTanda terima Menyerahkan ke pengolahan data ma TTanda terima Menyimpan dokumen ke dalam arsip

T Tanda terima Menerima dari petugas pendataan

Menyimpan data dalam basis data

T

Mengembalikan dokumen ke petugas pendataan

Tanda terima T

Tanda terima T

T Tanda terima

Tanda terima T

Tanda terima


Tanda terima

40

Gambar. 3 Prosedur penilaian Objek Pajak PBB-P2 Petugas Penilai

Petugas SIG

Petugas Pengolahan Data

Menerima Batas imajiner ZNT

Mulai

S

Mempersiapkan dokumen Penilaian

Membuat Peta ZNT

T Tanda terima

S

Menyerahkan Peta ZNT

Mengumpulkan daftar harga jual tanah

Membuat daftar imajener ZNT

T Menyerahkan batas imajener ZNT

Tanda terima

Tanda terima T Tanda terima

Menerima peta ZNT

Melakukan Penilaian secara massal

Menyerahkan hasil penilaian

Menyimpan dlm basis data

T Tanda terima


41

Gambar. 4 Prosedur Pembayaran PBB Petugas Pembayaran

Wajib Pajak

Bank

Bend.Penerima

Mulai

S

Menyerahkan SPPT

Menerima SPPT

S

S Memperifikasi,mencocokk an data wajib pajak, menandatangani SSPD

Menerima SSPD

S

Menerima SSPD

Menyerahkan SSPD

S

S

Mencatat PBB yg diterima

S S

Menyetorkan PBB

Menerima STS

S

Mencatat penyetoran PBB

Menerima PBB

S

Membuat STS

S

S Menyerahkan STS

S

Menyimpan STS dlm arsip

Menerima STS

S

S


42

Gambar. 5 Prosedur Penagihan PBB Petugas Penagihan

Petugas Pengambilan Data

Wajib Pajak

Mulai

S Meminta daftar tunggakan

Memberi daftar tunggakan

S

S

Meneliti daftar tunggakan

S Menerbitkan dan menyerahkan STP

Menerima SPT

S

S Menyimpan STP (arsip)

S Menerbitkan surat teguran

Memperbarui daftar tunggakan

S

Memperbarui daftar tunggakan

S

S Menerima STS

S


43

B. SOP BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 1. Dasar Hukum a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 2. Bagian – bagian terlibat a. UPT BPHTB b. Bendahara Penerima 3. Formulir – Formulir yang digunakan a. Tanda Terima/Legalisr SSPD b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) c. Surat Setoran Pajak Daerah


44

4. Flowchart SOP Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pelaksana No

1 2

3

4

5 6 7 8

Kegiatan

Wajib Pajak

Peneri ma berkas

Petugas Peneliti

Ke UPT BPH TB

Formulir

Melakukan penghitungan Pajak BPHTB Melayani Konsultasi Wajib Pajak - Mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD-PBHTB - Melakukan Pembayaran BPHT ke Kas Daerah - Mempersiapkan Dokumen Pendukung yang diperlikan - Mengajukan Ke UPT BPHTB - Memeriksa Kelengkapan SSP-BPHTB - Ceklist Kelengkapan Dokumen BPHTB - Mencatat dalam Buku Agenda Melakukan Penelitian dan Pemisahan SSP-BPHTB Melakukan Validasi SSPDBPHTB Melakukan serah terima dengan Wajib Pajak Menerima Hasil Penelitian SSPD-BPHTB


45

Keter angan


46


47


48

BAB V TARGET REALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KOLAKA Target adalah sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam waktu tertentu. Penetapan target pajak daerah, berkembang dengan sangat dinamis karena ada beberapa variabel yang berpengaruh misalnya harga kamar, nilai kurs Dollar terhadap rupiah, tingkat hunian, dan lainnya. Salah satu variabel dalam penetapan target juga dilihat dari besarnya potensi wajib

pajak.

Tabel. 1 Jumlah Wajib Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Jumlah Wajib Pajak

Jenis Pajak Th.2011 25

Th.2012 25

Th.2013 25

Th.2014 25

Th.2015 25

Pajak Restoran

183

183

183

183

183

Pajak Hiburan

7

7

7

7

7

Pajak Air Tanah

-

-

-

-

-

114.872

117.776

118.789

67.930

71.957

BPHTB

-

-

-

-

-

PPJ

-

-

-

-

-

Pajak Hotel

PBB


49

Tabel. 2 Data Hotel di Kabupaten Kolaka No

Hotel

Alamat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Hotel Wisata Mekongga Hotel Sutan Raja Wisma 88 Hotel Bendungan Hotel Nabila Wisma Transit Hotel Merpati Hotel Express Hotel Kolaka Indah Hotel Morini Hotel Duta Wisata Hotel Ilham Wisma Mentari Hotel Famili Hotel Zam-Zam Hotel Pratama Wisma Citra Hotel Merpati 2 Hotel Gelora Wisma Agung Hotel Belle Bunga Wisma Mustika Wisma 757 Hotel Al Kausar Penginapan Pelita

Pantai Mandra Jl. Khairil Anwar Jl. Muhajirin Jl. Bendungan Jl. Ahmad Mustin Jl. Pemuda Jl. Usman Rencong Jl. Pemuda Jl. Usman Rencong Jl. Ahmad Yani Jl. Samratulangi Jl. Indumo Jl. Jendral Sudirman Jl. Cakalang Pantai Ria Jl. Pahlawan Jl. Pramuka Jl. Jendral Sudirman Jl. Cakalang Pantai Ria Jl. Pahlawan Jl. Pahlawan Jl. Tahoa Jl. Jendral Sudirman Jl. Repelita


Tarif

Jmlh Kamar

50

Tabel. 3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015

Tahun

Target

Realisasi

%

2011

Rp. 725.962.220.652

Rp. 738.323.720.777,04

101,70

2012

Rp. 802.765.819.445,17

Rp. 833.331.211.754,98

103,81

2013

Rp. 897.103.610.459

Rp. 915.396.467.354,86

102,04

2014

Rp. 830.461.654.485

Rp. 785.663.025.465,18

95

2015

Rp.1.172.999.359.790.69 Rp.1.172.999.359.790.69

89.41

Sumber Data : Dispenda Kabupaten Kolaka

Tabel. 4 Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011-2015 Tahun

PAD

Dana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan Yang sah

2011

Rp. 80.575.890.877

Rp.535.076.808.000

Rp.110.309.521.775

Rp.725.962.220.652

2012

Rp.38.223.297.044

Rp.640.081.071.401

Rp.124.461.451.000

RP.802.765.819.445

2013

Rp. 46.710.073.262

Rp.746.110.827.817

Rp.104.282.709.380

Rp.897.103.610.459

2014

Rp.67.091.163.000

Rp.581.179.796.531

Rp.182.190.694.954

Rp.830.461.654.485

2015

Rp.32.788.025.837

Rp.886.572.130.000

Rp.26.961.452.837

Rp.227.667.751.953.69

Pendapatan Daerah

Sumber Data: Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka Data mini Dispenda Kab. Kolaka

51

Tabel. 5 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2011 - 2015 Tahun

Target

Realisasi

%

2011

Rp. 80.575.890.877

Rp. 96.133.720.043

119,31

2012

Rp. 38.223.297.044

Rp. 42.070.898.630

110,07

2013

Rp. 46.710.073.262

Rp. 49.154.655.219

105,23

2014

Rp. 67.091.163.000

Rp. 66.252.712.816

99

2015

Rp. 59.749.477.837

Rp. 65.247.451.344.74

109.20


52

TABEL. 6 TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH 2011-2015

TAHUN

TARGET

REALISASI

%

2011

Rp. 7.551.063.460

Rp. 8.114.318.733

107.86

2012

Rp. 8.537.400.240

Rp. 7.970.439.879

93.36

2013

Rp. 12.569.922.740

Rp. 11.794.530.004

93.83

2014

Rp. 12.701.850.000

Rp. 11.239.818.647

88.49

2015

Rp. 8.036.972.500

Rp. 11.162.513.548

139


53

TABEL. 7 TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH 2011-2015

TAHUN

TARGET

REALISASI

%

2011

Rp. 12.209.201.760

Rp. 14.028.257.313

114.90

2012

Rp. 10.704.432.907

Rp. 9.925.984.724

92.73

2013

Rp. 12.682.354.760

Rp. 10.658.896.402

84.05

2014

Rp. 1.307.596.000

Rp. 993.495.950

75.98

2015

Rp. 1.025.000.000


Rp. 932.818.000

91.01

54

TABEL. 8 TARGET DAN REALISASI PAJAK HOTEL 2011-2015

TAHUN

TARGET

REALISASI

%

2011

Rp. 108.150.000

Rp. 156.895.000

145.07

2012

Rp. 333.650.240

Rp. 282.258.213

84.60

2013

Rp. 384.050.000

Rp. 375.078.000

97.66

2014

Rp. 384.000.000

Rp. 380.839.307

64.96

2015

Rp. 540.000.000

Rp. 595.979.009

110


55

TABEL. 9 TARGET DAN REALISASI PAJAK RESTORAN 2011-2015

TAHUN

TARGET

REALISASI

%

2011

Rp. 39.182.500

Rp. 36.335.000

92.73

2012

Rp. 49.000.000

Rp. 17.620.000

35.96

2013

Rp. 67.057.500

Rp. 113.299.071

168.96

2014

Rp. 336.757.500

Rp. 379.985.757

113.51

2015

Rp. 359.347.500


Rp. 433.335.132

121

56

TABEL. 10 TARGET DAN REALISASI PAJAK HIBURAN 2011-2015

TAHUN

TARGET

REALISASI

2011

Rp. 17.000.000

Rp. 11.635.000

68.44

2012

Rp. 18.000.000

Rp. 4.700.000

26.11

2013

Rp. 19650.000

Rp. 10.465.233

53.26

2014

Rp. 18.000.000

Rp. 67.501.432

375.0

2015

Rp. 37.000.000

Rp. 141.506.234

382


%

57

TABEL. 11 TARGET DAN REALISASI PAJAK REKLAME 2011-2015

TAHUN

TARGET

REALISASI

%

2011

Rp. 154.580.000

Rp. 205.452.500

132.91

2012

Rp. 145.995.000

Rp. 152.460.877

104.43

2013

Rp. 165.405.000

Rp. 168.509.000

101.88

2014

Rp. 172.075.000

Rp. 176.333.924

102.48

2015

Rp. 150.625.000


Rp. 235.985.742

157

58

TABEL. 12 TARGET DAN REALISASI PAJAK PENERANGAN JALAN PLN 2011-2015

TAHUN

TARGET

REALISASI

%

2011

Rp. 3.000.000.000

Rp. 3.783.823.121

126.11

2012

Rp. 4.200.000.000

Rp. 4.149.138.854

98.79

2013

Rp. 4.500.000.000

Rp. 5.347.946.903

11.84

2014

Rp. 5.200.000.000

Rp. 5.207.044.240

100.1

2015

Rp. 4.800.000.000

Rp. 5.422.342.741

113


59

TABEL. 13 TARGET DAN REALISASI PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN 2011-2015

TAHUN

TARGET

REALISASI

%

2011

Rp. 2.700.000.000

Rp. 3.000.597.500

111.13

2012

Rp. 2.900.000.000

Rp. 2.834.324.570

97.74

2013

Rp. 3.000.000.000

Rp. 2.940.606.250

98.02

2014

Rp. 3.422.500.000

Rp. 2.323.014.930

67.9

2015

Rp. 2.000.000.000

Rp. 3.763.549.909

118


60

TABEL. 14 TARGET DAN REALISASI PAJAK AIR TANAH 2011-2015

TAHUN

TARGET

REALISASI

2011

Rp. 153.015.600

2012

Rp. 150.000.000

2013

Rp. 350.000.000

Rp. 306.031.200

87.4

2014

Rp. 170.000.000

Rp. 229.523.220

135.01

2015

Rp. 180.000.000

Rp. 27.880.149

15.49


Rp. 153.015.600

%

-

100

-

61

TABEL. 15 TARGET DAN REALISASI PBB-P2 2011-2015

TAHUN

TARGET

REALISASI

%

2011

Rp. 3.349.723.799

Rp. 2.687.576.079

83.23

2012

Rp.3.428.137.317

Rp. 2.730.591.722

79.65

2013

Rp. 3.508.368.263

Rp. 2.222.955.248

63.72

2014

Rp. 2.262.603.769

Rp. 1.679.759.551

74.24

2015

Rp. 2.478.282.120

Rp. 1.942.719.530

78.39


62

TABEL. 16 TARGET DAN REALISASI BPHTB

TAHUN

TARGET

REALISASI

%

2011

Rp. 500.000.000

Rp. 91.631.932

18.33

2012

Rp. 500.000.000

Rp. 355.533.167

71.11

2013

Rp. 350.000.000

Rp. 214.731.599

61.35

2014

Rp. 350.000.000

Rp. 353.598.359

101.03

2015

Rp. 150.000.000

Rp. 569.814.781

380


63

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang tercantum dalam sasaran peningkatan penerimaan

daerah memperoleh

capaian kinerja rata-rata 96,87%, yang berarti mencapai kinerja sangat baik. Tidak tercapainya sasaran kinerja SKPD Dinas Pendapatan 100 % disebabkan Pengelolaan PBB-P2 di Tahun 2015 belum optimal, dimana hanya mencapai realisasi kinerja 78,40 % dari target kinerja yang ditetapkan 90%. Hal ini disebabkan masih

terdapat data obyek dan subyek Pajak

khususnya PBB Sektor P2 yang belum tuntas diselesaikan seperti masih adanya SPPT ganda, subyek dan obyek tidak jelas serta adanya penetapan yang tidak sesuai dengan keadaan fisik obyek pajak yang ada dilapangan, NJOP masih penetapan Dirjen Pajak pada saat PBB-P2 masih menjadi pajak pusat, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta belum

dilaksanakannya

sanksi hukum secera tegas bagi yang

tidak membayar pajak. Namun secara umum indikator kinerja dari pada sasaran Strategis yang telah ditetapkan mencapai 100%, dan menjadi gambaran bahwa Indikator kinerja tersebut diatas adalah

skala

prioritas

utama

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kabupaten Kolaka.


64

Dalam rangka Pengelolaan Pendapatan Daerah dan merupakan upaya dan kerja Keras Aparatur Dinas Pendapatan Daerah kab. Kolaka, yang senantiasa berkomitmen untuk terus berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Meskipun demikian Pencapaian Pengelolaan PAD masih dirasa belum sepenuhnya optimal jika dilihat dari Potensi Daerah yang ada. Hal ini merupakan tantangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka kedepan, sehingga di tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya menggali sumber-sumber pendapatan Asli Daerah menetapkan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan pendataan Obyek maupun subyek Pajak dan retribusi Daerah serta potensi penerimaan sumber lain; 2. Membuat data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar penetapan target pendapatan; 3. Melaksanakan sosialisasi

Peraturan Perundang – undangan

dan Peraturan Daerah terkait pajak dan retribusi daerah dalam rangka memberikan pemahaman kepada wajib pajak; 4. Penyesuaian tarif Pajak maupun Retribusi Daerah sesuai kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat;


65

5. Melakukan Pelatihan dan Bimbingan Teknis baik kepada Wajib Pajak maupun Petugas Pengelola / Pemungut Pajak maupun Retribusi Daerah; 6. Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah baik Internal maupun Eksternal; 7. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala; 8. Peningkatan Kualitas SDM, Penyediaan Sarana / prasarana bagi Petugas Pengelola Pendapatan Daerah; 9. Agar lebih Profesional dibutuhkan perbaikan

dan penataan

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah;


66

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………

Hal 1

DAFTAR ISI.……………………………………………………………………………………………..

2

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………………………..

3

A. Latar Belakang…………………………………………………………………………………..

3

B. Letak Astronomis……………………………………………………………………………….

3

C. Luas Wilayah……………………………………………………………………………………..

4

D. Peta Kabupaten Kolaka……………………………………………………………………..

5

BAB II SELAYANG PANDANG DINAS PENDAPATAN KAB. KOLAKA …………..

6

A. VISI DAN MISI …………………………………………………………………………………..

6

B. STRUKTUR ORGANISASI ……………………………………………………………………

7

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI …………………………………………………………….

9

BAB III PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KAB. KOLAKA …………

10

A. Pengertian Pajak Daerah …………………………………………………………………

10

B. Pengertian Retribusi Daerah ………………………………………………………….

12

BAB IV RINGKASAN PERDA PAJAK DAERAH …………………………………………

16

A. Perda Kab. Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah …………………………………………………………………….

17

BAB V STANDARD OPERATING PROSEDUR (SOP) …………………………………

41

A. SOP Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) ………………………………………

42

B. SOPBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) .…………..

47

BAB V TARGET DAN REALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB.KOLAKA 52


67

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents