BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ketunaaksaraan merupakan masalah yang terjadi hampir di semua negara di dunia. Ketunaaksaraan juga sangat terkait dengan kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Atas dasar itu, konferensi para Menteri Pendidikan Sedunia di Teheran tanggal 8-9 September 1965, mengusulkan kepada UNESCO agar semua negara anggota PBB segera memulai upaya pengentasan ketunaaksaraan secara internasional. Atas usul Konferensi Menteri-Menteri Pendidikan negara anggota, Sidang Umum UNESCO tahun 1966 mengeluarkan keputusan Nomor: 1451 yang menyatakan bahwa tanggal 8 September ditetapkan sebagai Hari Aksara Internasional (International Literacy Day), dan menganjurkan agar negara-negara anggota UNESCO memperingati Hari Aksara Internasional (HAI) setiap tahun. Selanjutnya atas dasar keputusan tersebut maka UNESCO, UNICEF, WHO, World Bank, dan badan-badan internasional lain menjadi sangat gencar mengkampanyekan dan mensosialisasikan pentingnya pengentasan ketunaaksaraan di seluruh dunia. Negara-negara yang tergabung dalam forum Dakar misalnya, pada tahun 2000 telah menetapkan satu butir penting akan masalah ketunaaksaraan ini, bahkan sampai pada sasaran kuantitatif, yakni pengurangan sebesar 50% tingkat tunaaksara orang dewasa pada tahun 2015. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh UNDP antara lain dipengaruhi oleh tiga hal yaitu indeks kesehatan (usia harapan hidup saat kelahiran), indeks pendidikan (rata-rata lama pendidikan), dan pendapatan per kapita. Variabel melek aksara penduduk menjadi penting, karena sangat mempengaruhi IPM suatu negara terkait dengan lama memperoleh pendidikan. Oleh karena 1
itu, apabila dilihat dari perspektif nasional, maka pengentasan ketunaaksaraan mempunyai nilai yang sangat strategis disamping indikator-indikator yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan laporan UNDP tahun 2011 peringkat HDI Indonesia berada pada posisi 124 dari 187 negara. Sebagai salah satu anggota UNESCO, Indonesia memberi perhatian yang sangat besar terhadap upaya pengentasan ketunaaksaraan. Namun demikian angka tunaaksara masih relatif tinggi sebagai akibat dari tingginya angka putus sekolah kelas 1, 2 dan 3 sekolah dasar yang disinyalir potensial menjadi tunaaksara baru, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta kondisi geografis yang luas. Menurut data BPS tahun 2011, sasaran pendidikan keaksaraan berjumlah 6.730.682 orang dari kelompok umur 15–59 tahun dengan jumlah perempuan sebanyak 4.465.282 orang dan laki-laki 2.265.399 orang. Untuk memacu percepatan pengentasan ketunaaksaraan, pemerintah setiap tahun memberikan anugerah aksara dan penghargaan aksara kepada kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah berhasil dalam menyukseskan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Buta Aksara (GNP-PBA). Anugerah Aksara dan Penghargaan Aksara ini diberikan pada puncak peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) sebagai bentuk dukungan bagi daerah-daerah dalam upaya menyukseskan pengentasan ketunaaksaraan. Agar tata cara pengajuan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, maka disusunlah Petunjuk Teknis Pemberian Anugerah Aksara dan Penghargaan Aksara Tahun 2012. B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor Pendidikan Nasional;
20 Tahun 2003 tentang Sistem 2
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA); 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 dan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126939/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Dirjen PAUDNI Kemdikbud TA 2012 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012. C. Pengertian Anugerah Aksara adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur, Bupati/Walikota yang berjasa atas dedikasinya dalam melakukan pengentasan ketunaaksaraan penduduk di daerahnya, sesuai dengan jenisnya yaitu anugerah aksara pratama, anugerah aksara madya, anugerah aksara utama, dan anugerah aksara paripurna. 3
Penghargaan Aksara adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur, Bupati/Walikota yang berjasa atas komitmen dan dedikasinya dalam memajukan keberaksaraan penduduk di daerahnya. Penghargaan ini diberikan setiap tahun bertepatan dengan peringatan Hari Aksara Internasional. D. Tujuan Pemberian Anugerah Aksara dan Penghargaan Aksara dimaksudkan untuk memotivasi semua pihak agar berpartisipasi aktif dalam memajukan tingkat keberaksaraan penduduk tunaaksara. Secara khusus, pemberian Anugerah dan Penghargaan Aksara bertujuan: 1. Mengapresiasi para pemimpin daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) yang mempunyai komitmen tinggi dalam pelaksanaan pengentasan ketunaaksaraan di daerahnya. 2. Meningkatkan citra dan akuntabilitas program pendidikan keaksaraan dalam rangka peningkatan keberaksaraan penduduk. 3. Meningkatkan motivasi dan partisipasi seluruh elemen bangsa untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan keberaksaraan penduduk. E. Hasil yang Diharapkan Dengan adanya pemberian Anugerah Aksara dan Penghargaan Aksara yang diberikan pada Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional ke-47 tahun 2012 akan memberi dampak pada termotivasinya semua pihak dalam menyukseskan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Buta Aksara (GNP-PBA). Secara khusus hasil yang diharapkan: 4
1. Terapresiasinya para pemimpin daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) yang mempunyai komitmen tinggi dalam pelaksanaan pengentasan ketunaaksaraan di daerahnya. 2. Meningkatnya citra dan akuntabilitas program pendidikan keaksaraan dalam rangka peningkatan keberaksaraan penduduk. 3. Meningkatnya motivasi dan partisipasi seluruh elemen bangsa untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan keberaksaraan penduduk.
5
BAB II PROSEDUR DAN KRITERIA USULAN A. Prosedur Pengajuan Anugerah Aksara dan Penghargaan Aksara Prosedur pengajuan anugerah dan penghargaan aksara bagi Gubernur, Bupati/Walikota, dilakukan melalui tahapan berikut ini: 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengusulkan Gubernur di wilayahnya sesuai dengan kriteria kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan Bupati/Walikota di wilayahnya sesuai dengan kriteria, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. 3. Usulan Anugerah Aksara maupun Penghargaan Aksara yang telah memenuhi persyaratan dikirim kepada: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan up. Ditjen PAUDNI, ub. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, d.a. Gedung E lantai 6, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. (Usulan diterima panitia paling lambat tanggal 7 Juli 2012) B. Kriteria Usulan Penerima Anugerah Aksara dan Penghargaan Aksara 1. Anugerah Aksara bagi Gubernur dan Bupati/Walikota Pengajuan usulan Anugerah Aksara harus memenuhi kriteria berikut: a) Adanya penurunan jumlah penduduk tunaaksara provinsi/kab/kota pada tahun 2010 dan 2011. b) Menerbitkan peraturan daerah dan sejenisnya yang mendukung Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Buta Aksara (GNP-PBA); 6
c) Mengalokasikan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, khususnya Program Pendidikan Keaksaraan; d) Membentuk kelompok-kelompok kerja/satgas pengentasan ketunaaksaraan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan; e) Mendorong pemimpin formal dan informal serta organisasi kemasyarakatan untuk terlibat secara aktif dalam gerakan pengentasan ketunaaksaraan di wilayahnya Bukti-bukti yang mendukung pemenuhan kriteria, baik yang berbentuk Surat Keputusan, laporan, maupun anggaran, harus dilampirkan, seperti: a) Melampirkan data tunaaksara provinsi/kabupaten/kota untuk tahun 2010 dan 2011. b) Fotocopy DIPA APBD provinsi/kabupaten/kota khususnya yang terkait dengan pendidikan keaksaraan tahun anggaran 2011 dan 2012. c) Peraturan daerah dalam bentuk Surat Keputusan atau Surat Edaran yang ditandatangani oleh Gubernur atau atas nama Gubernur; d) Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja atau Satuan Tugas (Satgas) e) Laporan dan dokumentasi pelaksanaan pengentasan ketunaaksaraan di berbagai pertemuan atau media yang telah dipublikasikan. 2. Penghargaan Aksara bagi Gubernur dan Bupati/Walikota Pengajuan usulan Penghargaan Aksara harus memenuhi kriteria berikut: a) Menerbitkan peraturan daerah dan sejensinya yang mendukung gerakan penuntasan buta aksara; 7
b) Mengalokasikan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, khususnya Program Pendidikan Keaksaraan; c) Membentuk kelompok kerja/satgas pengentasan ketunaaksaraan di Kabupaten/Kota hingga Kecamatan; d) Terlibat secara aktif dalam berbagai program pendidikan keaksaraan yang dibuktikan dengan dokumentasi (publikasi media). e) Memiliki inovasi pendidikan keaksaraan yang kreatif dan efektif; Bukti-bukti yang mendukung pemenuhan kriteria, baik yang berbentuk Surat Keputusan, laporan, maupun anggaran, harus dilampirkan, yakni: a) Peraturan daerah dalam bentuk Surat Keputusan atau Surat Edaran; b) Foto copy DIPA APBD kabupaten/kota khususnya yang terkait dengan pendidikan keaksaraan tahun anggaran 2011 dan 2012. c) Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja atau Satuan Tugas (Satgas) pengentasan ketunaaksaraan. d) Laporan dan dokumentasi pelaksanaan pengentasan ketunaaksaraan di berbagai pertemuan atau media. e) Bukti rekam jejak atas inovasi dan prestasi di bidang pendidikan keaksaraan Kepala daerah yang telah menerima anugerah/penghargaan pada tahun sebelumnya, tidak dapat menerima anugerah/penghargaan pada tahun berikutnya.
8
BAB III PENUTUP Anugerah Aksara dan Penghargaan Aksara dapat diberikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai telah memenuhi syarat/kriteria yang telah ditentukan walaupun tidak ada usulan dari Dinas Pendidikan setempat. Dalam hal tertentu usulan penerima Anugerah dan Penghargaan Aksara dapat diajukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dengan mempertimbangkan jasa dan prestasi yang bersangkutan. Usulan yang terlambat (lewat dari batas waktu pengajuan) tidak akan diterima oleh panitia. Semua usulan yang diterima dinilai oleh tim penilai. Keputusan panitia/tim penilai tentang penerima anugerah aksara dan penghargaan aksara tidak dapat diganggu gugat. Jika ada yang kurang jelas, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, u.p Subdit Pembelajaran dan Peserta Didik, d.a. Gedung E Lantai 6, Kompleks Kemdikbud, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta, 10270, Telp. 021-5725715, Fax. 021- 5725039. Website: http://www.paudni.kemdikbud.go.id/dikmas
9
Lampiran 1 SISTEMATIKA PENGAJUAN ANUGERAH AKSARA DAN PENGHARGAAN AKSARA*) TAHUN 2012 I. PENDAHULUAN/LATAR BELAKANG A. Menggambarkan situasi dan kondisi objektif wilayah yang bersangkutan berkaitan dengan angka buta aksara dan perkembangan program pendidikan keaksaraan pada umumnya. B. Permasalahan dan dinamika yang dihadapi dalam penuntasan buta aksara dan peningkatan kemampuan keberaksaraan penduduk di wilayahnya. II.
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PERCEPATAN PENUNTASAN BUTA AKSARA A. Strategi dan pendekatan dalam pelaksanaan percepatan penuntasan buta aksara B. Implementasi dalam penuntasan buta aksara (hasil yang dicapai) C. Sistem pendukung dalam pelaksanaan penuntasan buta aksara D. Sistem pemantauan dan penilaian dalam penuntasan buta aksara E. Inovasi atau prestasi yang dicapai dalam kaitannya dengan program keaksaraan di daerahnya
III. PENUTUP A. Kesimpulan B. Rekomendasi
10
LAMPIRAN (disesuaikan dengan bukti hasil di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diuraikan di atas) *) Pilih salah satu penghargaan yang akan diusulkan.
11
