1 BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tetntang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang
untuk
mengatur
dan
mengurus
kepentingan
masyarakat
setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Desa (RPJM-Des) ataupun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Des). RPJM-Des ini merupakan rencana pembangunan strategis Desa dalam waktu 6 (Enam) tahun dan merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Desa terpilih ke dalam strategi pembangunan Desa, kebijakan umum, program prioritas Desa serta arah kebijakan keuangan Desa. Selain itu RPJM-Des merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa yang mensupport perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik, akan menghasilkan sebuah perencanaan yang memberikan kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas. Dengan tersusunnya RPJMDes ini, diharapkan kinerja dari aparatur pemerintah Desa dapat terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dimana RPJMDes akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), APBDes, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Kepala Desa dan tolak ukur kinerja Kepala Desa. Oleh karena itu, RPJMDes ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimana programprogram yang diusulkan akan dibiayai oleh APBDes dan sumber-sumber dana lain yang dapat diperoleh.
2 B.
Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1); C.
Pengertian 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan 3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 5. Peraturan Desa adalah semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
3
6. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat mengatur maupun penetapan dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 7. Keputusan BPD adalah semua keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja. 9. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat
kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan
kebutuhan
dan
merupakan
mitra
pemerintah
Desa
dalam
memberdayakan masyarakat. 11. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota
masyarakat
Desa
yang
memiliki
pengetahuan,
kemauan
untuk
menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. 12. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa. 13. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 14. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
4
D.
Tujuan Dan Manfaat RPJM-Desa 1. Tujuan RPJM-Desa : 1)
Mewujudkan
Perencanan
dengankebutuhanmasyarakat
Pembangunan yang
partisipatif,
Desa akuntabel,
sesuai transparansi,
demokratis yang sesuai situasi dan kondisi setempat. 2)
Agar
Desa
memiliki
dokumen
perencanaan
pembangunan
yang
berkesinambungan selama 6 (Enam) tahun ke depan dengan menyelaraskan Kebijakan Pembangunan Desa tingkat Kecamatan maupun Kabupaten/Kota. 3)
Sebagai dasar atau pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa.
4)
Sebagai masukan penyusunan APBDesa.
5)
Sebagai dasar penjabaran peyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa).
2. Manfaat RPJM-Desa : 1)
Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
2)
Sebagai
rencana
induk
pembangunan
Desa
yang
merupakan
acuan
pembangunan Desa. 3)
Sebagai pemberi arah pembangunan tahunan di Desa.
4)
Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang diadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
5) E.
Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.
Hubungan RPJM Desa Dengan Dokumen Lainnya Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girimukti dalam kurun waktu 2017 – 2022 dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kurun waktu 2013 – 2018 adalah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girimukti dalam kurun waktu 2017 – 2022 disusun dengan mengacu kepada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kurun waktu 2013 – 2018 dan mengacu kepada Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
F.
Sistematika Penulisan RPJM Desa RPJM Desa Girimukti Tahun 2017 – 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
: Pendahuluan Bagian ini memuat materi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Pengertian RPJM Desa, dan Sistematika Penulisan RPJM Desa.
5
BAB II
: Gambaran Umum Kondisi Desa Bagian ini memuat gambaran umum kondisi desa yang meliputi Peta Desa, Sejarah Desa, Kondisi Geografis, Kondisi Perekonomian, Kondisi Sosial Budaya, Kondisi Sarana dan Prasarana desa serta Pemerintahan Umum.
BAB III : Visi dan Misi Desa Bagian ini memuat materi Visi dan Misi Kepala Desa Terpilih. BAB IV : Tujuan dan Sasaran Bagian ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa. BAB V : Strategi Pembangunan Desa Bagian ini memuat tentang Strategi Pembangunan Desa Girimukti. BAB VI : Arah Kebijakan Keuangan Desa Bagian ini memuat Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka Pendanaan Keuangan Desa, Arah pengelolaan Pendapatan Desa, Arah pengelolaan belanja desa, dan Arah pengelolaan pembiayaan. BAB VII : Kebijakan Umum Berisi Kebijakan yang berkaitan dengan program kepala desa sebagai arah bagipenyelenggaraan
pemerintahan,
masyarakat ( skala prioritas
pembangunan
dan
pelayanan
sesuai sumber daya desa yang ada dengan
memperhatikan isu actual seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan / kelestarian lingkungan akan benar-benar dapat diwujutkan sehingga akan tercapai tingkatan kinerja Visi dan Misi Desa yang telah ditetapkan. BAB VIII : Program Pembangunan Desa Memuat materi tentang Program Pembangunan Desa tahun 2017 – 2022 yang terbagi dalam 5 Bidang yang dijabarkan dalam Sub bidang dan rincian kedalam kegiatan pembangunan. BAB IX : Penutup Memuat materi Kesimpulan dan Saran/kritikan yang sifatnya membangun demi kemajuan desa.
6 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
A.
Kondisi Desa Girimukti 1. Sejarah Desa Desa Girimukti merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Desa Girimukti yang dahulu adalah merupakan wilayah Kelurahan Petung Kotamadya Balikpapan, kemudian masuk wilayah Kabupaten Paser selanjutnya Girimukti mejadi Desa persiapan pada tahun 1980 sampai tahun 1982 yang merupakan pemekaran dari wilayah Kelurahan Petung Kabupaten Paser, sejak tahun 1982 hingga sekarang menjadi Desa Definitif, seiring otonomi daerah maka pada tahun 2002 Kabupaten Paser dimekarkan mejadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Paser yang beribukota Tanah Grogot dan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ibu kota Penajam, Desa Girimukti yang masuk dalam wilayah
Kecamatan
Penajam
Kabupaten
Penajam
Paser
Utara,
mengalami
perkembangan sejak kedatangan transmigran dari pulau jawa sejak tahun 1954, sebelum menjadi desa definitif dijadikan sebagai Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dari tahun 1954 sampai 1968 sejak tahun 1980 sampai 1982 menjadi desa persiapan dan sejak tahun 1982 sampai sekarang menjadi desa definitf dengan nama Desa Girimukti. Kondisi Desa Girimukti sebagai salah satu lokasi transmigrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara tentu mempengaruhi pola hidup dan karakter masyarakat Desa Girimukti, dengan mata pencaharian utama sebagai petani. Dalam perjalanan dan perkembangannya Pemerintah Desa Girimukti melakukan langkah strategis dalam mengelola potensi dan menangani permasalahan yang ada di Desa Girimukti, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Girimukti, langkah tersebut berupa penyusunan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Desa. 2. Sejarah Kepemimpinan Desa a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Japar Timan Ippi Sappa Sumadi Tukinun (Pjs) Suprio Haryono Tukinun (Pjs) Siswanto (Pjs) Elyas Moh. Nasir Abd. Majid, SP (Pj) Hendro Jatmiko Sormin, S. Si
Tahun 1957 s/d 1975 Tahun 1975 s/d 1982 Tahun 1982 s/d 1992 Tahun 1992 s/d 1994 Tahun 1994 s/d 1998 Tahun 1998 s/d 2004 Tahun 2004 s/d 2009 Tahun 2009 s/d 2009 Tahun 2009 s/d 2015 Tahun 2015 s/d 2016 Tahun 2016 s/d sekarang
7
3. Keadaan Demografi Desa a. Letak Wilayah Desa Girimukti adalah Desa Exs.Transmigrasi pada tahun 1956. Kondisi tanah dataran rendah atau rawa dengan luas wilayah ±16.000 Ha yang berada di posisi paling tengah di antara 19 kelurahan dan 3 Desa yang ada di kecamatan Penajam dengan Batas-batas : •
Sebelah Timur Kelurahan Lawe-Lawe
•
Sebelah Barat Desa Giripurwa
•
Sebelah Selatan Kelurahan Petung, Kelurahan Saloloang, Desa Sidorejo
•
Sebelah Utara Kelurahan Buluminung
b. Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk pada tahun 2016 di Desa Girimukti sebanyak 5684 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Jumlah Penduduk Desa Girimukti Tahun 2016 Kependuduakan No DESA Jumlah KK Luas Wilayah Jumlah Penduduk ( Ha ) 1
GIRIMUKTI
1.579 KK
5.684 Jiwa
16.000 Ha
Kepadatan ( Jiwa / Ha ) 0.35
Sumber Data : Lap. Bulanan Penduduk Desa Girimukti Bulan Mei 2016.
4. Keadaan Sosial a. Tingkat Pendidikan Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistimatika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini terdapat tabel yang menunjukan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Girimukti :
8
Penduduk No.
Pendidikan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
1
Tidak Sekolah
472
464
936
2
Tidak Tamat SD
360
322
682
3
Tamat SD
525
536
1061
4
Tidak Tamat SLTP
183
180
363
5
Tamat SLTP
379
339
718
6
Tidak Tamat SLTA
140
144
284
7
Tamat SLTA
709
542
1251
8
Diploma I
19
7
26
9
Diploma II
15
19
34
10
Diploma III
48
48
96
11
S1
112
99
211
12
S2
11
11
22
2973
2711
5684
JUMLAH
Sumber Data : Lap. Bulanan Penduduk Desa Girimukti Mei 2016
Seperti terlihat dalam tabel diatas, dapat dikatahui bahwa masyarakat Desa Girimukti sebagian besar tingkat pendidikan sekolah sampai Sekolah lanjutan tingkat atas, Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini dan mengalami peningkatan yang cukup siginifikan, sehingga program-program yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan masih sangat diperlukan oleh Desa Girimukti. Sedangkanyang mampu melanjutkan
sekolah
sampai
Perguruan
Tinggi
jumlahnya
masih
minim
dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar, SLTP, maupun SLTA. b. Kesehatan Masyarakat Tenaga Kesehatan Di Desa Girimukti pada Tahun 2016 terbagi atas Bidan, dan partisipasi masyarakat dibidang kesehatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : No
Tenaga Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat
Jumlah
1
Bidan
3
2
Kader Kesehatan
57
Ket Petugas Pusban & Polindes Posyandu& Desa Siaga Aktif
9 c. Mata Pencaharian Penduduk Mengingat Desa Girimukti berawal sebagai Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) sehingga mayoritas mata pencaharian penduduk adalah sebagai Petani namun sesuai perkembangan sehingga area persawahan berubah fungsi menjadi peternakan sapi dan mata pencaharian penduduk sebagian besar berubah menjadi buruh lepas dan swasta.Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini. Jumlah No
Jenis Pekerjaan
Jumlah Laki-laki
Perempuan
1
Petani
77
35
112
2
Perkebunan
58
21
79
3
Peternakan
66
6
72
4
Nelayan
5
0
5
5
Perdagangan
51
74
125
6
Buruh Tani
39
20
59
7
Buruh Lepas
168
49
217
8
Buruh Harian
88
46
134
9
Karyawan Swasta
527
81
608
10
PNS
51
59
110
11
Polri
12
2
14
12
TNI
26
0
26
13
Pertukangan
93
0
93
14
Angkutan
58
1
59
15
Jasa-jasa
17
17
34
16
Tidak Bekerja
791
482
1273
17 18
Guru Dokter
40 2
59 2
99 4
19
Perawat
5
24
29
20
Ibu Rumah Tangga
0
1209
1209
21
Wiraswasta
152
35
187
22
Pelajar/Mahasiswa
541
425
966
23
Honorer
21
15
36
24
Ojek
11
1
12
25
Lain-lain
74
48
122
2973
2711
5684
JUMLAH
Sumber Data : Lap. Bulanan Penduduk Desa Girimukti Mei 2016
10 d. Penduduk Miskin Penduduk miskin yang ada pada desa Girimukti berdasarkan pendataan desa tahun 2016 adalah sebagai berikut : JUMLAH PENDUDUK No WILAYAH RT KETERANGAN MISKIN (JIWA) 1 5 1 2 5 2 3 3 3 4 8 4 5 7 5 6 7 6 7 7 7 8 9 8 9 16 9 10 10 10 11 16 11 12 12 12 13 11 13 14 8 14 15 6 15 16 3 16 17 14 17 147 JUMLAH e. Agama No. 1 2 3 4 5
Agama Islam Khatolik Protestan Hindu Budha Jumlah
Penduduk Laki-laki Perempuan 2834 2527 77 113 54 62 8 9 0 0 2973 2711
Jumlah 5361 190 116 17 0 5684
Sumber Data : Lap. Bulanan Penduduk Desa Girimukti Mei 2016
Berdasarkan data pada Tabel diatas Penduduk Desa Girimukti mayoritas adalah memeluk agama islam, namun dengan adanya keaneragaman agama yang ada di Desa Girimukti, kerukunan antar umat beragama tetap terjaga, toleransi antar umat beragama dapat berjalan dengan baik dan harmonis.
11 5. Sarana dan Prasarana Desa Jenis Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Girimukti adalah sebagai berikut : No
Jenis Prasarana Desa
Jumlah
Lokasi RT 4 & RT 14 RT 4 & RT 8 RT 4 & RT 6 RT 6 & RT 14 RT 4 Desa Girimukti RT 13 RT 13 RT 10 RT 10 RT 01, 02, 03, 04, 05, 09, 14 RT 07, 12, 15, 16 RT 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 17 RT 08 RT 10 RT 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Gedung PAUD Gedung TK Gedung SD Gedung SLTP/MTs Gedung SLTA Jembatan Kantor Desa Sekretariat BPD Lapangan Sepak Bola Lapangan Bola Volly Masjid Musholla/Langgar Posyandu Pusban Polindes
2 2 2 2 1 29 1 1 1 1 7 4 8 1 1
16
Poskamling
16
17 18
Lahan Pasar Moro Seneng Rumah Potong Hewan
1
RT 16
1
RT 10
B. Kondisi Pemerintahan Desa 1. Pembagian Wilayah Desa Girimukti memiliki tiga wilayah dusun antara lain wilayah Dusun I (Gunung Pasir) terdiri dari 7 RT, Dusun II (Gunung Rejo) terdiri dari 5 RT, Dusun III (Nunjung) terdiri dari 5 RT. 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Girimukti
12 Daftar Struktur dan Jabatan Aparat Pemerintahan Desa Girimukti : No.
Nama
Jabatan
Alamat
Kepala Desa
RT 11 Ds. Girimukti
1
Hendro Jatmiko Sormin, S. Si
2
Sari Yulianti, A. Md
Sekretaris Desa
RT 01 Ds. Girimukti
3.
Joni Halintar, S. Sos
Kaur Umum
RT 13 Ds. Girimukti
4.
Rian Devita Zhany, S. Kep
Kaur Perencanaan
RT 14 Ds. Girimukti
5
Henny Lisdayanti
Kaur Keuangan
RT 11 Ds. Girimukti
6
Ristra Okky Handani, S. Sos
Kasi Pemerintahan
RT 08 Ds. Girimukti
7
Nunung Hariyanto, ST
Kasi Kesra
RT 03 Ds. Girimukti
8
Indah Ratnasari, S. KM
Kasi Pelayanan
RT 04 Ds. Girimukti
9
Mukti
Kepala Dusun I
RT 07 Ds. Girimukti
10
Mariyanto
Kepala Dusun II
RT 11 Ds. Girimukti
11
Bibit Suharyono
Kepala Dusun III
RT 14 Ds. Girimukti
12
Maria Ulfa
Staf
RT 01 Ds. Girimukti
13
Anie Pratiwi
Staf
RT 13 Ds. Girimukti
14
Rina Puji Lestari
Staf
RT 08 Ds. Girimukti
15
Bandi
Staf
RT 10 Ds. Girimukti
16
Semanta Bangun
Staf
RT 13 Ds. Girimukti
17
Lilik Tegowati
Staf
RT 01 Ds. Girimukti
18
Eva Yuliana Bude
Caraka
RT 13 Ds. Girimukti
19
Mujiman
Wakar
RT 13 Ds. Girimukti
13 BAB III VISI DAN MISI
1.
VISI DESA “Mewujudkan Desa Girimukti Menjadi Desa Yang Maju, Cerdas Dan Mandiri, Dengan Tuntunan Keimanan Dan Ketaqwaan, Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”
2.
MISI DESA 1. Peningkatan Mutu Pendidikan dibidang Agama, Teknologi Komputerisasi dan Bahasa Inggris. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian. 3. Peningkatan Sarana Penerangan Jalan Desa. 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan. 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan. 6. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa. 7. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Otonomi Daerah. Nilai – nilai yang melandasi : 1. Selama bertahun-tahun Desa Girimukti menyandang gelar sebagai Desa Kategori desa Swakarya namun dengan Pendapatan Asli Desa yang minim. Dengan kategori desa tersebut dan didukung dengan Sumber Daya Manusia yang ada maka perlu pembenahan dalam rangka peningkatan perkembangan desa menjadi desa yang maju dan mandiri dan didukung dengan Pendapatan Asli Desa yang Maksimal. 2. Sebagian besar warga juga ada yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek. Makna yang terkandung : 1. Terwujudnya ; Terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Desa Girimukti yang mandiri secara ekonomi. 2. Desa Girimukti ; adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa Girimukti. 3. Maju ; Adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. 4. Cerdas ; Dapat melakukan suatu perubahan dalam segala hal dan mampu berinovatif. 5. Mandiri ; Dapat Mengatur dan Mengurus keadaan Desa sendiri tanpa ketergantungan dengan pihak lain.
14 6. Keimanan dan Ketaqwaan ; Sebagai salah satu pedoman dalam melaksanan program didasari dengan agama. 7. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ; Modal dasar dalam segala hal untuk mewujudkan program berlandaskan pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
A.
Tujuan 1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan didukung ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing. 3. Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana desa. 4. Termanfaatkannya dan terkelolanya sumberdaya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. 5. Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. 6. Terciptanya masyarakat yang aman dan tentram.
B.
Sasaran 1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan dan teknologi sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah pancasila. 2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa, serta terbangun dan mantapnya jaringan infrastuktur yang andal guna meningkatkan mobilitas perekonomian. 3. Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat. 4. Meningkatkan taraf pendidikan. 5. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri dan perdagangan. 6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian. 7. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik ( good goverment ) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
15
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
A. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Kebijakan Umum Desa Girimukti secara garis besar dapat ditempuh melalui 4 (empat) Program Pembangunan untuk Tahun 2017 – 2022. Program Pembangunan tersebut akan dapat dicapai melalui beberapa tahapan dalam pembangunan. Agar masing-masing tahapan dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan kebijakan yang matang dan komprehensif. Oleh karena itu arah kebijakan dari masing-masing tahapan dalam pembangunan ditetapkan sebagai berikut : 1. Memperkuat kelembagaan desa a. Optimalisasi Kepengurusan Kelembagaan Desa yang ada. b. Periode Kepengurusan Kelembagaan Desa yang ada. c. Penempatan Personil sesuai dengan keahliannya. d. Penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Desa. e. Penyusunan Rencana Program Kerja Kelembagaan Desa. 2. Menyelenggarakan Pemerintahan dan Melaksanakan Pembangunan yang Partisipatif, Tranparansi, Kondisional, Akuntabelitas, serta kesamaan Hak dan Kewajiban. 3. Mewujudkan Desa Girimukti yang aman, Tentram dan Damai a. Menggalakkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). b. Penanggulangan kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban. c. Peningkatan hasil-hasil sosial kemasyarakatan dan menjaga keharmonisan antar pribadi, antar kelompok dan antar dusun. d. Penyelesaian permasalahan mengupayakan dengan sistem kekeluargaan. 4. Memberdayakan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat a. Mengoptimalkan Pembentukan danPengelolaan Badan Usaha Milik Desa. b. Mengupayakan penanaman modal usaha bagi golongan ekonomi lemah. c. Mengembangkan jiwa usaha mandiri atau kewirausahaan. d. Penggalian potensi desa dibidang ekonomi yang masih terpendam / belum berkembang. e. Menggalakkan gerakan gotong-royong demi untuk menumbuhkan kebersamaan, sehingga tercipta kerukunan antar masyarakat yang pada akhirnya tercipta masyarakat yang bersatu. B. Perencanaan Pembangunan Desa Perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa.Dalam Perencanaan Pembangunan Desa dibuat suatu rancangan pembangunan yang realistis dan capable.
16
Program Perencanaan Pembangunan Desa Girimukti, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut : 1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik. 2. Penyusunan dokumen RPJM-Desa. 3. Penyusunan Rancangan RKP-Desa. 4. Penyelenggaraan Musrembang desa RPJM-Desa & RKP-Desa. Dalam hal perencanaan Desa Girimukti yang menjadi tolak ukurnya adalah desa menentukan tujuan dari perencanaan pembangunan desa agar segala yang akan dicapai dapat dilakukan dengan maksimal. Oleh karena itu, maka disusunlah perencanaanperencanaan Pembangunan
pembangunan Desa,
desa
yang
Pembinaan
meliputi
Penyelenggaraan
Kemasyarakatan
dan
Pemerintahan, Pemberdayaan
Kemasyarakatan.Sehingga pelaksanaan pembangunan Desa Girimukti lebih terarah, terpadu, dan tepat sasaran. C. Strategi Pembangunan Desa Untuk mewujudkan visi yang mendukung oleh misi, maka Pelaksanaan Pembangunan di Desa Girimukti ditempuh dengan beberapa strategi pembangunan desa sebagai berikut : 1. Strategi Penguatan Kelembagaan Desa yang ada di Desa Girimukit yang diarahkan agar semua yang terlibat dalam kelembagaan desa yang ada dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada. 2. Stategi Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia mempunyai kepedulian untuk memajukan desa dilihat dari faktor pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. 3. Strategi Pembangunan Desa yang partisipatif yang diarahkan agar masyarakat benarbenar dapat berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan dan mampu mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Strategi Pembangunan Pertama dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia di desa yang terlibat langsung dalam kepengurusan kelembagaan desa yang ada sebagai pelaku pembangunan di desa. Dengan kelembagaan desa yang kuat diharapkan dalam penyusunan rencana program kegiatan tidak asal-asalan akan tetapi berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan yang dihadapi di desa dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
Strategi Pembangunan kedua dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.
17
Strategi Pembangunan Ketiga dimaksudkan agar masyarakat baik perorangan maupun kelompok berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik supaya kepentingan-kepentingannya (baik perorangan maupun kelompok) dapat diakomodasi dalam pengambilan kebijakan publik.
18 BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.Pendapatan Desa Girimukti terdiri dari, Transfer Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam Peraturan Desa. Dalam hubungannnya dengan RPJM-Desa, APBDes menjadi komitmen penyelenggaraan pemerintah desa untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 6 tahun. Arah kebijakan keuangan desa yang diambil oleh Desa Girimukti mengandung makna : 1. Arah belanja APBDes Girimukti digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategi jangka menengah 6 tahunan; 2. Untuk menjamin ketersediaan dana, maka kebijakan pendapatan desa diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang substansial dan dengan jumlah memadai. 3. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat B. Arah Pengelolaan Belanja Desa Suatu arah pengelolaan belanja desa dimaksudkan untuk menjamin agar menjamin agar seluruh kegiatan strategis dapat dibiayai oleh APBDesa.Belanja desa dilakukan seefektif mungkin membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan formulasi dalam program dan kegiatan.Belanja desa diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya (SILPA), penjualan kekayaan desa dan pinjaman, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal desa, pembentukan dana cadangan dan pembayaran pinjaman.
19
D. Kebijakan Umum Anggaran Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Keuangan Desa harus dikelola dengan transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.Mengacu pada peraturan tersebut, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBDesa, dan selanjutnya APBDesa tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah desa dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan desa. Oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akantercermin pada proses penyusunan anggaran desa, struktur pendapatan dan struktur belanja desa.
20 BAB VII KEBIJAKAN UMUM
Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 tahun (20172022) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kebijakan Pemerintah Desa Girimukti, maka pembangunan Desa Girimukti dibagi menjadi dua tahapan pembangunan, yaitu tahap perwujudan masyarakat Girimukti yang lebih sejahtera lahir dan batin (2017-2019), dan tahap kelanjutan peningkatan pelayanan publik (2020-2022). A. Tahapan Perwujudan Masyarakat Girimukti yang lebih sejahtera Tahap ini merupakan peningkatan kemampuan masyarakat Desa Girimukti dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam.Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap perwujudan masyarakat Girimukti yang lebih sejahtera. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal. Penguatan keterampilan dan kewirausahaan. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan pemerataan pembangunan. Peningkatan kesehatan masyarakat. Peningkatan SDM Masyarakat Desa. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial. Peningkatan program pro rakyat. Peningkatan kesadaran umum. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik. Perintisan dan pengembangan industry kecil, perdagangan dan pariwisata dibidang pertanian.
B. Tahapan Kelanjutan Peningkatan Pelayanan Publik Tahap ini merupakan kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik, program-program yang telah disusun dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Desa Girimukti tahun 2017-2022.Serta percepatan peningkatan sumber daya manusia. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap ini adalah sebagai berikut : 1.
Reformasi birokrasi.
2.
Peningkatan jalan potensial ekonomi.
3.
Peningkatan potensi ekonomi lokal.
4.
Peningkatan pelayanan kesehatan.
5.
Peningkatan pendidikan terjangkau.
6.
Pemerataan pembangunan infrastruktur kepentingan umum.
7.
Penyediaan tempat distribusi barang dan jasa.
8.
Peningkatan pengelolaan sumber daya alam.
9.
Peningkatan promosi untuk menarik investor dibidang industry, perdagangan dan pariwisata yang terkait dengan produksi pertanian.
10.
Mempermudah perizinan dan memfasilitasi investor yang bergerak dibidang industry, perdagangan dan pariwisata yang terkait dengan produksi pertanian.
21 BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
Program Pembangunan Desa Girimukti Kecamatan Penajam dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun kedepan. Program pembangunan dirumuskan menurut acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah yang mengkaitkan pada Misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2017 – 2022, sebagai berikut : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa b. Operasional Pemerintahan Desa c. Tunjangan dan Operasional BPD d. Insentif RT e. Penetapan dan Penegasan Batas Desa f.
Pendataan Desa
g. Penyusunan Tata Ruang Desa h. Penyelenggaraan Musyawarah Desa i.
Pengelolaan Informasi Desa
j.
Penyelenggaraan Perencanaan Desa
k. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa l.
Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa
m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa n. Kegiatan lainnya yang sesuai kondisi Desa. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharan infrastruktur dan lingkungan desa, antara lain : 1) Peningkatan Jalan Permukiman 2) Pembukaan Jalan Desa antar permukiman kewilayah pertanian dan antar desa 3) Siring Lingkungan 4) Drainase 5) Penerangan Jalan 6) Tanah Makam 7) Tempat Pembuangan Sampah 8) Gapura Desa 9) Normalisasi Aliran Sungai 10) Infrastruktur desa lainnya sesuai dengan kondisi desa
22 b. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaansarana dan prasarana kesehatan, antara lain : 1) Air bersih berskala desa 2) Sanitasi lingkungan 3) Pelayanan Kesehatan Desa seperti Posyandu, Polindes dan 4) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi desa c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, antara lain : 1) Taman bacaan masyarakat 2) Pendidikan Anak Usia Dini 3) TK/TPA 4) Balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat 5) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dan 6) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan kondisi desa d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain : 1) Pembentukan dan pembangunan BUM Desa 2) Penguatan permodalan BUM Desa 3) Pembibitan tanaman Pertanian 4) Peralatan Pertanian 5) Pelatihan Kelompok Tani 6) Pembukaan lahan pertanian 7) Kolam ikan dan pembenihan ikan 8) Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai dengan desa e. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain : 1) Pembersihan aliran sungai 2) Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan b. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban c. Pembinaan kerukunan umat beragama d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga e. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat f.
Kegiatan lain sesuai kondisi desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan b. Pelatihan Ilmu Komputer dan Bahasa Inggris. c. Pelatihan teknologi tepat guna
23 d. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. e. Meningkatkan kapasitas masyarakat, antara lain : 1) Kader pemberdayaan masyarakat desa 2) Kelompok usaha ekonomi produktif 3) Kelompok perempuan 4) Kelompok tani 5) Kelompok masyarakat miskin 6) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak 7) Kelompok pemuda 8) Kelompok lainnnya sesuai kondisi desa 5. Bidang Tak Terduga a. Wabah penyakit b. Bencana alam Kegiatan masing-masing bidang selama enam tahun kedepan dapat dilihat pada matrix Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girimukti terlampir.
24 BAB IX PENUTUP
Dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2017 – 2022 Desa Girimukti Kecamatan Penajam kami mengharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Girimukti periode selanjutnya akan lebih baik dan lebih optimal dengan tetap berpegang teguh pada tujuan, azas, prinsip dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang ada. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2017 – 2022 Desa Girimukti merupakan penjabaran Visi dan Misi serta Rencana Program Kepala Desa Girimukti Kecamatan Penajam hasil pemilihan secara langsung,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2017 – 2022 Desa Girimukit Kecamatan Penajam selanjutnya menjadi bagian untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintahan Desa Girimukti dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2017 – 2022 Desa Girimukti Kecamatan Penajam ini diharapkan adanya peningkatan dalam pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat dan kelembagaan serta aparatur khususnya di tingkat
desa
dalam
melaksanakan
program
pembangunan
secara
demokratis
dan
transaparan.Selain itu diharapkan pula adanya peran serta secara aktif dari masyarakat dan dibebaskannya mereka untuk memutuskan pilihan kegiatan sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelestarian. Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga perencanaan.
semua
program
bisa
terealisasi
sesuai yang penyusunan dan
