BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Suksesi kepemimpinan di tingkat kabupaten/kota berupa penggantian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu siklus penyelenggaraan Pemerintahan di daerah. Pemerintahan di kabupaten Buton Utara akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2015 untuk periode pemerintahan 2016-2021. Sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara, kami dituntut untuk menyusun dan memiliki visi, misi, dan program kerja yang jelas dan tepat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Hal ini penting dalam pelaksanaan tugas menuju pada keberhasilan yang diharapkan selama 5 (LIMA) tahun (2016-2021). Visi, misi, dan program kerja ini akan kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Utara dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara. Visi, Misi, dan Program Kerja secara mendetail kami susun setelah kami membangun Kabuapen Buton Utara selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Visi, Misi dan Program Kerja yang kami susun ini merupakan kelanjutan Visi, Misi, dan Program Kerja yang kami telah lakukan, yang kami dengar, kami rasakan, dan kami tangkap dari masyarakat Kabupaten Buton Utara. Visi, Misi, dan Program Kerja disusun dalam rangka Terwujudnya Buton Utara yang maju-mandiri, berbudaya dan berkelanjutan dengan mengedepankan kemandirian daerah, kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Visi, misi dan program kerja yang kami susun ini juga didasarkan pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara. Di dalam peraturan daerah ini, total luas wilayah kabupaten Buton Utara ± 1.923,03 Km2 dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara administratif terdiri dari 6 dan 84 Desa/Kelurahan dan Unit Pemukiman Transmigrasi. Jika luas wilayah Buton Utara disebar pada tiap-tiap kecamatan, maka Kecamatan Bonegunu seluas 491,44 Km2, Kambowa seluas 303,44 Km2, Wakarumba seluas 245,26 Km2, Kulisusu seluas 172,78 Km2, Kulisusu Barat seluas 370,47 Km2, dan Kulisusu Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

1

Drs H Muh Ridwan Zakariah,M.Si dan La Djiru, SE,M.Si

Utara seluas 339,64 Km2. (sumber: data Statistik 2007 dan data base potensi sektor unggulan daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012) Pada dasarnya, visi, misi, dan program kerja diperuntukkan bagi pembangunan Kabupaten Buton Utara yang sampai akhir tahun 2014 berpenduduk 54.736 jiwa yang tersebar pada tiap-tiap kecamatan. Kecamatan Boneunu sebanyak 7.727. jiwa, Kambowa 6.224 jiwa, Wakarumba 6.513 jiwa, Kulisusu 20.652 jiwa, Kulisusu Barat 5.823 jiwa, dan Kulisusu Utara 7.797 jiwa. (Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara Tahun 2012). Untuk membangun Kabupaten Buton Utara yang begitu luas, sangat diperlukan Visi, Misi dan Program Kerja yang bersifat menyeluruh, terintegrasi dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan swastabaik dalam maupun luar negeri.

B. Tujuan 1.

Menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh (holistik) terpadu, dan selaras dengan kehendak semua pihak untuk jangka waktu 5 (LIMA) Tahun (20162021).

2.

Menjadi landasan kebijakan dari program strategik, serta menjadi skala prioritas pembangunan daerah, yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

C. Sasaran Untuk mencapai tujuan penyusunan Visi, Misi dan Program Kerja, maka sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut: 1.

Perumusan Prinsip dan Konsep Pembangunan Daerah dalam sistem partisipatif yang merupakan formulasi dari aspirasi semua komponen dalam masyarakat sesuai fungsi dan tujuan pembangunan.

2.

Penciptaan pola perencanaan pembangunan yang optimal sesuai dengan tingkat kebutuhan selama 5 (lima) tahunan.

3.

Perwujudan sasaran pengendalian pembangunan, dalam rangka suksesnya pelaksanaan otonomi

daerah. Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

2


4.

Penyusunan formulasi kebijaksanaan perencanaan pembangunan yang mampu menjangkau seluruh hajat hidup masyarakat.

5.

Perumusan

pemantapan

rencana

program

pembangunan

dan

sistem

kelembangaan/kepranataan dalam penanganan kegiatan pembangunan.

Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

3


BAB II VISI DAN MISI Sebagai dasar dan langkah kami bekerja dan mengabdikan diri bagi Kabupaten Buton Utara dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun (2016-2021) kedepan, kami telah menetapkan Visi dan Misi berikut ini.

A. VISI

“Terwujudnya Kabupaten Buton Utara Yang Maju-Mandiri, Berbudaya dan Berkelanjutan”

B. MISI 1. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi. 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. 4. Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah. 5. Penegakan supremasi hokum. 6. Pembangunan kehidupan berpolitik. 7. Meningkatkan dan memberdayakan peran generasi muda. 8. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 9. Peningkatan peran gender.


4


BAB III STRATEGI PENCAPAIAN VISI DAN MISI A. PEMIHAKAN Pertama; Strategi pemihakan berhubungan erat dengan empat karakteristik utama kabupaten Buton Utara. Sebagai contoh, pendekatan pemihakan mengacu pada pola pembangunan yang berpihak pada pengembangan wilayah terisolasi dan terpencil. Sebagai daerah pemekaran, Kabupaten Buton Utara masih memiliki banyak desa yang menyandang predikat sebagai wilayah terpencil dan terisolasi, terutama akibat masih minimnya keberpihakan pembangunan bagi wilayah pedesaan. Selain itu, pendekatan pemihakan juga berarti fokus pembangunan mengarah pada desa-desa miskin, tertinggal dan rentan terhadap ancaman bencana alam. Selanjutnya, pendekatan pemihakan juga mengandung makna bahwa pembangunan harus berpihak pada wilayah-wilayah yang selama ini belum banyak tersentuh oleh pembangunan, terutama desa-desa di wilayah perbatasan. Sebagai daerah pemekaran, kabupaten Buton Utara mutlak membutuhkan pendekatan-pendekatan pembangunan yang lebih baik dari hari ini. Hal ini amat penting, artinya tidak saja pada skala lokal maupun regional tetapi pada tingkat nasional karena posisi strategisnya. Ciri-ciri wilayah seperti ini secara tegas menyiratakan bahwa tidak ada cara lain yang lebih efektif dan efisien untuk membangun Kabupaten Buton Utara, kecuali dengan menerapkan pendekatan-pendekatan pembangunan yang berpihak pada karakteristik wilayah kabupaten ini. Dengan demikian, strategi pemihakan memiliki nilai strategis untuk pembangunan kabupaten Buton Utara yang lebih baik. Kedua; Pemihakan sangat krusial bagi pembangunan wilayah perbukitan yang umumnya rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan akibat berbagai aktivitas manusia. Perubahan-perubahan ini umumnya turut dipicu oleh aktivitas penebangan hutan termasuk hutan mangrove dan lain sebagainya. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan, terutama dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun instrumen untuk pengawasan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Buton Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

5


Utara masih sangat tidak memadai. Akibatnya, eksploitasi sumberdaya yang berlangsung secara tidak terkendali telah memicu kerusakan lingkungan cukup serius di kabupaten ini. Ketiga; Pendekatan pemihakan penting untuk memperkecil kesenjangan antara wilayah relatif cepat berkembang dengan daerah-daerah di wilayah yang terisolasi. Pada tahapan ini, pemihakan akan diarahkan untuk memperbaiki dan memperkuat berbagai program pemerintah dalam membangun wilayah-wilayah yang terisolasi. Sebagai contoh, programprogram yang selama ini umumnya belum disertai dengan komitmen yang kuat, alokasi dana dan

upaya-upaya konkrit

ke arah

pembangunan.

Akibatnya,

upaya-upaya

pembangunan wilayah di beberapa wilayah di Kabupaten Buton Utara belum mampu memberikan hasil-hasil yang membanggakan. Untuk mencapai tujuan ini, pemihakan akan ditujukan untuk pembangunan desa-desa yang menjadi prioritas pembangunan yang lebih baik. B. PEMBENAHAN Pertama; Pembenahan dibutuhkan untuk reformasi di bidang pemerintahan. Pada tahapan ini, pembenahan akan diarahkan pada reformasi institusional, mekanisme, dan kinerja pelayanan dari berbagai institusi publik berdasarkan prinsip good governance dan clean government sehingga semua institusi dapat berperan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek lain yang akan dibenahi antara lain: regulasi–regulasi daerah yang dinilai tidak relevan dengan penyelenggaraan otonomi daerah akan disesuaikan dan pada saat bersamaan regulasi baru yang akan mendukung percepatan pembangunan daerah akan disusun. Selain itu, pembenahan terkait dengan struktur pemerintahan dan kondisi wilayah sehubungan dengan pemekaran-pemekaran wilayah baru. Selanjutnya, sudah saatnya pemerintah daerah menerapkan prinsip “miskin struktur kaya fungsi”, rekruitmen PNS dan promosi pejabat berdasarkan kompetensi dan track record. Terakhir, pembentukan institusi yang lebih baik yang akan menangani masalah terkait dengan bencana alam seperti sistem peringatan dini, evakuasi bencana, dan lain sebagainya

perlu

diantisipasi

oleh

pemerintah


daerah.

6


Kedua; Pembenahan terkait dengan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan juga krusial. Beberapa aspek seperti penyediaan infrastruktur dasar dan perjanjian-perjanjian serta kesepakatan perdagangan seperti Border Crossing Agreement akan dijadikan target pembenahan utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Buton Utara. Selain itu, pembenahan juga akan ditujukan untuk memangkas kebijakan-kebijakan dan regulasi penyebab biaya ekonomi tinggi, rencana tata ruang wilayah (RTRW), penyiapan master plan di setiap bidang pembangunaan sektor-sektor ekonomi strategis. Upaya-upaya strategis lainnya adalah penyiapan lokasi-lokasi industrial estate, kemudahan pengurusan pertanahan, penciptaan insentif untuk investor serta penerbitan perda investasi daerah. Ketiga; pembenahan juga dibutuhkan untuk

pemanfaatan dan pengelolaan

sumberdaya sehingga pemanfaatan berkelanjutan dapat dicapai dengan baik. Dalam konteks ini, penyesuaian regulasi-regulasi daerah dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan hidup serta upayaupaya konkrit yang bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap lingkungan hidup perlu ditetapkan, mengingat degradasi lingkungan yang terus berlangsung di kabupaten ini. C. PERCEPATAN Percepatan pembangunan ke arah yang lebih baik dari hari ini, diarahkan pada pengembangan kegiatan-kegiatan sektor riil dan sektor ekonomi unggulan dengan mengacu pada konsep pengembangan klaster atau satuan wilayah pengembangan. Pembangunan berbasis klaster ini diharapkan tidak saja akan mampu mengurangi kesenjangan di antara klaster terutama klaster-klaster di Kabupaten Buton Utara, lebih dari itu pembangunan berbasis klaster ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah pengangguran. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik dalam bentuk e-commerce, penguatan kelembagaan, dan adopsi standar mutu bertaraf nasional bahkan internasional dalam rangka perbaikan kualitas produk andalan Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

7


seperti pertanian, perikanan dan lain sebagainya akan diterapkan guna menunjang percepatan pembangunan perekonomian. Selain itu, percepatan pembangunan juga perlu dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan hal ini, pendirian perguruan tinggi yang akan mendukung pengembangan berbagai sektor andalan merupakan syarat mutlak. Selanjutnya, percepatan pembangunan takkan tercapai tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, pengembangan berbagai sarana dan prasarana merupakan salah satu kebutuhan mendesak termasuk dalam pembangunan kabupaten Buton Utara ke depan. Melalui tiga pendekatan utama pembangunan daerah yang dilakukan secara simultan yang didukung dengan komitmen pembiayaan serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan diharapkan sejumlah masalah yang sedang dihadapi Kabupaten Buton Utara dapat terpecahkan dengan baik. Sudah tentu, konsistensi dan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (LIMA) tahun ke depan (2016-2021) sangat dibutuhkan. Adapun aspek penting pendekatan-pendekatan pembangunan tersebut berlandaskan pada prinsip berikut ini : 1) Berorientasi pada masyarakat. Masyarakat di daerah adalah pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga program pembangunan diarahkan untuk kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat yang lebih baik, sehingga hasil dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 2) Sesuai

dengan

kebutuhan

masyarakat.

Proses

perencanaan

pembangunan,

pelaksanaan, dan pengawasan melibatkan masyarakat. Sehingga aspirasi, kebutuhan daerah dan masyarakat terakomodir dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara langsung serta dapat memberdayakan masarakat. 3) Sesuai dengan adat dan budaya masyarakat. Pengembangan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan adat, budaya, dan norma-norma yang terpelihara dengan baik dan berkembang dalam masyarakat sebagai sebuah kerifan lokal yang memperkaya khasanah budaya bangsa dalam kerangka orientasi lokal, nasional, regional, dan global.


8


4) Tidak diskriminatif. Pelaksanan pembangunan tersebar keseluruh wilayah kecamatan, desa/kelurahan sesuai pengembangan klaster wilayah yang terisolasi serta tidak diskriminatif SARA, sehingga tidak akan bias pada kepentingan tertentu. 5) Kemitraan. Pelaksanaan pembangunan yang maju dan berkelanjutan, berdasarkan prinsip kemitraan antara masyarakat, swasta dan pemerintah. 6) Berbasis pemerintahan yang bersih. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada clean governments dan good governance; 7) Anggaran berbasis kinerja. Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan sistem anggaran berbasis kinerja. 8) Berwawasan lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip ini mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di daerah

dalam

jangka

pendek,

menengah,

dan


panjang;

9


BAB IV INDENTIFIKASI DAN ANALISIS PROGRAM KERJA A. ANALISIS KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL 1. Kekuatan a) Potensi sumberdaya alam (darat dan laut) yang prospektif. b) Tekad aparatur dan seluruh masyarakat untuk membangun. c) Optimalisasi perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. d) Kekuatan kelambagaan adat mendukung pemerintah. e) Kekuatan budaya dalam persatuan dan kesatuan. 2. Kelemahan a) Mutu pendidikan yang relatif masih rendah. b) Masih belum memadainya mutu kesehatan masyarakat. c) Sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang belum optimal dengan mempertahankan daya dukung lingkungan. d) Belum memadainya infrastruktur pembangunan untuk mendukung otonomi daerah (OTDA) dan pembangunan daerah (BANGDA). e) Sumberdaya manusia yang belum memadai untuk mengolah sumberdaya alam. 3. Peluang a) Meningkatnya minat investor swasta dalam mengelola sumburdaya alam. b) Meningkatnya permintaan komoditas pertanian, perikanan dan kelautan. c) Perluasan pusat-pusat pemasaran komoditas. d) Penegakan supremasi hukum. e) Orientasi kebijakan pembangunan nasional yang maju, mandiri dan berkelanjutan. f) Orientasi pembangunan ekonomi kerakyatan 4. Tantangan a) Eksploitasi sumberdaya alam oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. b) Mutu sumberdaya manusia lokal yang belum maksimal. Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

10


c) Sistem informasi pasar yang belum optimal. d) Produk pertanian, perikanan, dan kelautan dari luar daerah lebih kompetitif. e) Penerimaan paradigma baru di bidang politik yang belum optimal. f) Ancaman kerusakan lingkungan dan kerawanan bencana alam.

B. PROGRAM KERJA Untuk

merealisasikan

VISI

dan

MISI dengan

menerapkan

tiga

strategi

pembangunan kabupaten Buton Utara serta hasil analisis SWOT, kami menetapkan program kerja untuk masing-masing misi dengan mengelompokannya dalam 9 (Sembilan) bidang. Hal ini dilakukan untuk menentukan langkah operasional secara detail selama 5 tahun (2016-2021). 1. MISI PERTAMA: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Buton Utara sebagai daerah pemekaran baru dapat ditempu melalui darat dan laut. Dari sisi darat masih mengalami banyak kekurangan dari infrastruktur jalan yang menghubungkannya dengan kabupaten /kota lain. Saat ini jalan yang dapat dilalui dengan baik baru sampai di Kecamatan Kulisusu Utara. Sedangkan Kecamatan lainnya termasuk ibukota kabupaten masih kategori kurang baik sebahagian besar baru sampai tahap pengerasan, namun masih dapat dilalui oleh kendaraan meskipun pada musim hujan. Kondisi ini menyebabkan transportasi komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan belum berjalan optimal seperti yang diharapkan. Transportasi laut dapat dilalui melalui pelabuhan kota Provinsi hingga ke ibukota Kecamatan Kulisusu dan Kulisusu Utara dengan waktu tempuh antara 5 atau 8 jam perjalanan. Saat ini akses laut digunakan sebagai alternatif utama untuk mengangkut barangbarang keperluan bagi perusahaan yang berinvestasi di Buton Utara. Letak ibukota kabupaten yang berada di tengah-tengah dari enam kecamatan yang ada merupakan langkah strategis pemerintahan 5 tahun (2016-2021) untuk mendekatkan pelayanan, namun dari segi akses masyarakat masih dirasakan sangat rendah Apabila dihubungkan dengan luas wilayah kabupaten Buton Utara ± 1.923,03 Km2 dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka sangat perlu dipacu percepatan penyediaan Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

11


fasilitas jalan dan jembatan untuk menembus keterisolasian beberapa wilayah. Kondisi jalan di kabupaten Buton Utara sampai tahun 2015, sudah termasuk kategori rusak ringan, sehingga

tinggal

membutuhkan

perbaikan

dan

pemeliharaan

demi

keberlanjutan

pembangunan. Pada umumnya, kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Buton Utara terus membutuhkan perbaikan. Karena jika hal ini tidak diantisipasi dini akan berdampak kurang baik terhadap : Pertama; Perpindahan barang, jasa, dan orang akan menjadi lamban dan berimbas pada biaya yang sangat besar. Kedua; Usaha produktif masyarakat menjadi kehilangan nilai ekonomis yang berimplikasi pada berkurangnya minat berinvestasi di Kabupaten Buton Utara. Ketiga; Kondisi jalan dan jembatan yang kurang baik juga berdampak pada terhambatnya rasa saling percaya antara satu dengan lainnya karena proses komunikasi dan interaksi sosial antar sesama warga menjadi kurang lancar. Keempat; Dari aspek pelayanan publik, kondisi tersebut mengakibatkan biaya yang tinggi bagi masyarakat. Kelima; ditinjau dari aspek politis, minimnya kondisi jalan dan jembatan akan tidak menguntungkan bagi keutuhan kabupaten Buton Utara. Program kerja prioritas yang akan segera dilakukan adalah : 1) Perbaikan Jalan, Jembatan dan Terminal Angkutan Antar Kecamatan dan Antar Desa / Kelurahan yang lebih baik. Penyelesaian ruas jalan lintas yang masih berkerikil, jalan Tanah, jalan Rusak (ringan maupun berat) merupakan program kerja prioritas. Kondisi jalan ini akan segera diselesaikan dengan baik karena punya nilai ekonomi yang sangat strategis, dan pada musim hujan sering banjir yang mengakibatkan terputusnya jalan sehingga arus pengangkutan barang dan jasa terganggu.

Dalam

rangka menembus

isolasi

antarkecamatan/antardesa maka mutlak dipercepat pembangunan jalan dari ibukota kabupaten ke ibu kota kecamatan-kecamatan dan dari ibu kecamatan ke desa-desa yang lebih baik. Hal ini sangat strategis dan penting dalam rangka peningkatan perekonomian di Kabupaten Buton Utara secara menyeluruh. Interaksi warga Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

12


suatu daerah sangat ditentukan oleh lancar tidaknya hubungan dari satu tempat ke tempat lain. Ini dilakukan dengan menggali sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan maupun pemeliharaan jalan, jembatan, terminal, jalur transportasi untuk membuka keterisolasian daerah pedesaan dan memperlancar perekonomian daerah. Untuk ini perlu digali sumber dana dari APBN, APBD maupun sumber-sumber lain seperti bantuan luar negeri dan bantuan swasta. 2) Pemeliharaan/ perbaikan jalan dan jembatan. Struktur tanah di Kabupaten Buton Utara sangat labil mengakibatkan sarana/prasarana jalan dan jembatan yang telah dibangun cepat rusak sehingga mempengaruhi kelancaran transportasi antarkecamatan dan antardesa/kelurahan. 3) Pemanfaatan dan revitalisasi sarana dan prasarana transportasi baik darat, sungai, dan laut yang lebih baik. Sarana prasarana transportasi baik darat, sungai, dan laut merupakan investasi yang sangat berharga. Untuk itu perlu upaya peningkatan pemanfaatan dan revitalitasi yang lebih baik sehingga akan bermakna positif bagi peningkatan kepentingan pembangunan pada umumnya, dan bidang ekonomi pada khususnya, seperti pemanfaatan jalan, dermaga/pelabuhan yang telah ada. Guna menarik para investor ke kabupaten Buton Utara, maka diperlukan adanya pembangunan pelabuhan laut/pelabuhan ekspor dan impor di kabupaten Buton Utara. 4) Pembangunan dan pemeliharaan sarana pemasaran produk lokal. Sarana pemasaran produk lokal seperti pasar, rumah potong hewan, tempat pelelangan ikan, dan outlet-outlet pemasaran produk lokal lainnya perlu segera dibangun dan dipelihara agar dapat berfungsi dengan baik. Pengembangan fungsi sarana-sarana pemasaran yang telah ada juga belum optimal, sehingga diperlukan optimalisasi yang didukung oleh pemerintah sejalan dengan peningkatan produktivitas ekonomi

masyarakat

yang

lebih


baik.

13


5) Pendanaan perbaikan sarana-sarana transportasi tradisional. Menggali sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan maupun pemeliharaan bagi pembangunan

jalan,

jembatan,

terminal,

jalur

trasportasi

untuk

membuka

keterisolasian daerah pedesaan dan memperlancar perekonomian daerah. Untuk ini perlu digali sumber dana dari APBN, APBD maupun sumber-sumber lain seperti bantuan luar negeri dan bantuan swasta. Salah satunya diprioritaskan pada perbaikan sarana transportasi pelayaran rakyat. 6) Pengkajian yang berkesinambungan secara teknis, kualitas, dan kelayakan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, terminal angkutan darat dan pelabuhan laut/sungai dalam optimalisasi biaya pemeliharaan infrastruktur yang telah ada. Sekecil apapun infrastruktur yang telah dibangun selama ini merupakan investasi dan modal untuk melangkah ke pembangunan selanjutnya yang lebih baik. Karenanya, perlu ada

optimalisasi

pemanfaatan

sekaligus

optimalisasi

penyediaan

dana

pemeliharaan. 7) Pembangunan infrastruktur terutama pada daerah-daerah terpencil dengan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun sumber-sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan. Wilayah Kabupaten Buton Utara yang luas sangat memungkinkan untuk pengembangan pembangunan infrastruktur terutama untuk mengatasi keterisolasian daerah-daerah terpencil. 8) Pembangunan secara bertahap, terencana, dan terpadu jalan, jembatan, pelabuhan laut/sungai, dan terminal angkutan darat, baik antarkecamatan dan antar desa/kelurahan. Dalam melaksanakan pembangunan baik pada saat terbatasnya anggaran maupun ketika ketersediaan dana mencukupi, maka prinsip perencanaan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan skala prioritas agar hasil pembangunan benar-benar dapat termanfaatkan

dengan

baik

sesuai

dengan

kebutuhan

pada


saat

ini.

14


9) Pembangunan bendungan sebagai upaya optimalisasi potensi bahan pangan. Dalam rangka menunjang program swasembada pangan khususnya beras, maka pembangunan bendungan air untuk irigasi se kabupaten Buton Utara menjadi sangat penting dilakukan. 10) Peningkatan koordinasi dan optimalisasi secara terencana dan terpadu dalam pemeliharaan jalan, jembatan, dan pelabuhan laut/sungai serta terminal angkutan darat. Optimalisasi koordinasi secara terencana dan terpadu sangat perlu untuk pemeliharaan fasilitas yang sudah ada dengan baik (seperti: jalan, jembatan, pelabuhan, terminal, dan lain-lain). 11) Pelaksanaan efisiensi dan optimalisasi pada setiap pos anggaran APBN, APBD, dan bantuan luar negeri (grant dan loan) dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Efisiensi dan optimalisasi anggaran dilakukan melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dengan baik. 12) Penyertaan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah. Meningkatkan kemampuan lokal yang mandiri secara maksimal sehingga lebih mendorong upaya-upaya swadaya pendanaan lokal dalam peningkatan pembangunan dan

pemeliharaan

infrastruktur

daerah

yang

berkelanjutan.


15


2. MISI KEDUA: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi belum dapat mengurangi/menghapuskan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Buton Utara. Karenanya dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten Buton Utara. Kantong-kantong kemiskinan di daerah ini dapat ditemukan baik di pedesaan/pedalaman maupun di kota. Untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami akan mencanangkan program di bidang ekonomi selama 5 tahun. Program ini bersifat makro dan yang mikro atau sektoral. Program yang bersifat makro adalah berikut ini: 1) Mengeluarkan kebijakan subsidi bunga pinjaman dan kredit murah bagi usaha kecil dan menengah. Dalam rangka mengembangkan usaha untuk menunjang pertumbuhan usaha kecil dan menengah, kami akan memberlakukan skema pemberian pinjaman bunga rendah, subsidi bunga pinjaman, program subsidi bergulir, bantuan hibah, yang sepenuhnya akan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kita bisa belajar dari sistem yang pernah diterapkan di daerah lain tentang pengembangan kebijakan subsidi bagi usaha kecil ini. Kami akan memfasilitasi kemudahan bagi usaha kecil untuk dapat mengakses skema pinjaman pada pihak perbankan. Permasalahan klasik usaha kecil dalam mengakses pinjaman ke bank ada dua yakni tingginya agunan dan tingginya bunga. Sistem seperti ini berakibat pada sulitnya usaha kecil untuk mengakses fasilitas perbankan. Pemerintah kabupaten akan mengambil alih tanggung jawab individual warga Buton Utara dalam mengakses sistem agunan dan atau bunga ini, dengan cara mengambil tanggung jawab sistem agunan dan tingginya bunga menjadi beban pemerintah kabupaten. Ini dilakukan sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial pemerintah terhadap warganya. 2) Kebijakan proteksi bagi usaha kecil dan menengah. Berkenaan dengan pengembangan usaha kecil dan menengah, selain kebijakan pinjaman perbankansubsidi suku bunga, akan dibuat juga kebijakan proteksi harga yang memberi kesempatan tumbuh, berkembangnya dan pengkokohan usaha kecil Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

16


dan menengah atau UKM. Ada dua bentuk proteksi yang akan dilakukan yakni penjaminan harga standard dan membuat “rumah pemasaran bersama”. Apabila ditinjau dari rangkaian produksi, penjaminan harga menyangkut aktivitas produksi dan pasca produksi. Dengan cara ini harga produk pertanian, perikanan dan kelautan di Kabupaten Buton Utara akan selalu stabil. Ide yang kedua yakni “rumah pemasaran” akan dibuat pemerintah

untuk

memfasilitasi

pengumpulan informasi

dan

harga,

dan

diharapkan mampu mengendalikan harga. 3) Optimalisasi lembaga-lembaga usaha bersama masyarakat bagi usaha kecil. Mendorong dan memasyarakatkan lembaga-lembaga usaha bersama masyarakat yakni UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) melalui upaya perbaikan manajemen dan mengarahkan UMKM sebagai unit usaha penunjang. 4) Memfasilitasi kerjasama antara pengusaha kecil, menengah, dan besar. Upaya ini akan dilakukan dengan fokus pada unit kecamatan dengan menyesuaikan kondisi di desa yang ada dalam kecamatan tersebut. Selama ini, pengembangan usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar berjalan sendiri-sendiri, padahal berada dalam area produksi yang sama. Pemerintah akan memfasilitasi penjalinan kemitraan atau partnership antara usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar dengan skala usaha berbeda ini. 5) Membangun balai pendidikan, pelatihan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan semangat kewirausahaan dan keahlian berusaha melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi. Jumlah tenaga kerja di kabupaten Buton Utara sangat banyak namun sebagian besar di antaranya tidak memiliki keterampilan. Karena itu pembangunan / penyediaan fasilitas ditingkatkan dengan kualitas yang lebih baik untuk tempat pelatihan sebagai usaha memberi keterampilan/keahlian dan kemampuan manajemen. 6) Membangun “Rumah Pemasaran Bersama” lintas sektor ekonomi. Usulan ini merupakan salah satu bentuk dari kebijakan proteksi yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersama-sama dengan kebijakan pinjaman perbankan bagi usaha kecil dan menengah. “Rumah Pemasaran Bersama” dibentuk sebagai instrumen promosi potensi daerah. Instrumen ini belum dimiliki Buton Utara. Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

17


Sebagai “Rumah Pemasaran Bersama”, pembangunannya melibatkan seluruh komponen terkait dalam bidang ekonomi. Hal ini perlu segera direalisasikan sebagai pusat informasi yang dikelola secara professional sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat modern. 7) Peningkatan

ekonomi

terhadap

sektor/subsektor

pertanian,

perkebunan,

kehutanan, peternakan, perikanan/kelautan, dan pertambangan. Dikarenakan sektor pertanian adalah penyumbang terbesar PDRB, maka perhatian kami pada sektor pertanian harus dioptimalkan, yang terdiri dari: a. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang terbesar andilnya dalam kegiatan perekonomian daerah khususnya di Kabupaten Buton Utara. Pada sub-sektor tanaman pangan memiliki potensi lahan yang masih cukup luas. Tanaman pangan uang diusahakan adalah padi, baik padi sawah maupun padi lading, jagung, ubikayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Dengan banyaknya jenis tanaman pangan yang ditekuni masyarakat sebaiknya hasil yang diperoleh dari lahan yang termanfaatkan harus maksimalkan. Karena itu perlu adanya irigasi yang memadai dan kondisi lahan yang dominan bertopografi berbukit. Sedangkan sub-sektor perkebunan, lebih cenderung disebut dengan perkebunan rakyat. Jenis tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Buton Utara, antara lain kelapa, Aren/Enau, Asam Jawa, Cengkeh, Jambu Mete, Coklat/Kako, Kapuk, Kelapa Dalam, Kemiri, Kopi, Lada, Pala, dan lain-lain. Luas areal produksi tanaman perkebunan menurut jenis tanaman masih cukup luas yaitu 33.653,23 Ha dan baru dimanfaatkan sebesar 10.957,49 ha. Ini menunjukkan bahwa sekitar 22,695.74 ha belum termanfaatkan secara optimal. Demikian pula dengan hasil yang diperoleh dari lahan yang termanfaatkan belum maksimal, karena belum adanya pabrik pengolahan hasil perkebunan yang memadai dan sifatnya sebagai penyedia sedangkan pengolahan diarahkan keluar provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data yang ada, maka di sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan secara umum memiliki potensi untuk dikembangkan. Ini berarti sektor ini Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

18


memiliki prospek yang cerah kedepan untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan swasembada beras di Kabupaten Buton Utara misalnya, maka akan dilaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian tanaman pangan. Program ekstensifikasi dengan sistem pembuatan irigasi/ bendungan untuk pencetakan sawah-sawah baru sangat diperlukan di Kabupaten Buton Utara. Intensifikasi akan ditingkatkan melalui penggunaan teknologi baru di sektor pertanian. Di samping itu, perlu terus dipikirkan sumber tanaman lain seperti produksi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, jeruk dan sebagainya. Selain itu, kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis sebagai berikut: a) Peningkatan ketersediaan produksi pangan dan hortikultura yang lebih baik dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah. b) Mendorong berkembangnya sentra produksi unggulan daerah berskala ekonomi yang berbasis agribisnis. c) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta memperluas kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan. d) Meningkatkan luas areal perkebunan di wilayah kabupaten Buton Utara yang diarahkan pada wilayah KPP (Kawasan Pengembangan Produksi) dan KPPL (Kawasan Pengembangan Pemukiman Lainnya). e) Meningkatkan hasil produksi komoditi perkebunan kabupaten Buton Utara yang lebih baik dari hari ini. Kesemuanya ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan hingga mencapai 70 % dari produktivitas potensial. Ada empat target program ini yakni sebagai berikut: a) Meningkatkan pendapatan petani tanaman pangan sebesar US $ 700-1000 per KK per tahuan dan petani perkebunan sehingga mencapai US $ 1500-2000 per KK per tahun yang diikuti dengan peningkatan kualitas hidup petani dan masyarakat sekitar

perkebunan

yang

lebih


baik.

19


b) Meningkatkan peranan pertanian tanaman pangan dan perkebunan dalam ekonomi daerah agar lebih tinggi dari rata-rata kenaikan kontribusi perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Buton Utara sebesar 2,8 % per tahun. c) Meningkatkan mutu hasil produk primer dan olahan hasil pertanian dan perkebunan sesuai dengan standar mutu komoditi. b. Bidang Kehutanan Luas hutan di Kabupaten Buton Utara seluas 182,539 Ha, atau 94,92 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Buton Utara. Jenis kawasan hutan yang terluas di Kabupaten Buton Utara adalah berupa hutan suaka marga satwa yaitu seluas 82.706 Ha atau 45,31 % dari seluruh wilayah kawasan hutan. Kemudian dusul area penggunaan lain (APL) seluas 46.751 Ha atau 25,61 %. Hutan Bakau disepanjang pantai Kabupaten Buton Utara merupakan potensi pemeliharaan kelestarian kehidupan biota laut/ ikan secara alami dan pengembangannya. Prinsip penting yang akan digunakan dalam peningkatan PDRB Kabupaten Buton Utara di subsektor kehutanan adalah pemahamam tentang dua hal. Pertama, hutan bukan lagi sumber utama penghasilan Kabupaten Buton Utara. Kedua, hutan di Kabupaten Buton Utara perlu diberi kesempatan untuk melakukan peremajaan diri secara alamiah. Kebijakan pemerintah pusat pun telah mengurangi harapan pemasukan pada sub sektor kehutanan. Kebijakan kami dalam sektor kehutanan ini juga akan mengikuti pola nasional, demi memberi kesempatan bagi hutan untuk pulih dan pelestarian lingkungan hidup. Inti program kami dalam sub sektor kehutanan pada dasarnya demi pelestarian lingkungan hidup. Program kerja kami dibidang kehutanan sebagai berikut: a) Perlindungan hutan dan konservasi hutan yang lebih baik, dengan sasaran utama melindungi kelestarian sumber daya hutan dari kerusakan yang lebih parah. b) Rehabilitasi hutan dan lahan yang lebih baik, dengan sasaran utama memfasilitasi pemulihan fungsi hutan sebagai penyangga kelestarian sumber daya alam. c) Pengembangan sistem usaha kehutanan skala kecil, menengah, dan koperasi bagi masyarakat lokal yang lebih baik, dengan sasaran utama memfasilitasi Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

20


penggunaan sumberdaya bagi kesejahteraan masyarakat di samping meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

menjaga

kelestarian

sumberdaya hutan. d) Pengembangan perencanaan dan kelembagaan kehutanan yang lebih baik, dengan sasaran utama memfasilitasi penyediaan informasi kelembagaan sumberdaya daerah dalam perlindungan sumberdaya hutan. e) Permasalahan illegal logging (pembalakan liar) akan diatasi dengan terlebih dahulu, menciptakan lapangan pekerjaan alternatif dan mengalihkan mata pencaharian lama masyarakat kearah yang lebih baik dari hari ini. Illegal logging telah memberi dampak negatif yang nyata bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Buton Utara, antara lain terjadinya banjir di beberapa tempat yang membawa kerugian tidak sedikit bagi masyarakat dan pemerintah. f) Upaya preventif pencegahan kebakaran hutan. Pada musim kemarau, kebakaran hutan sering terjadi di berbagai daerah, tidak menutup kemungkinan di Kabupaten Buton Utara. Hal ini disebabkan karena ulah manusia. Situasi ini perlu dianstisipasi dengan melakukan sosialisasi berbagai ketentuan perundangundangan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamam tentang kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Memberi pemahaman pada masyarakat tentang teknik budidaya yang ramah lingkungan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran dan kepedulian semua pihak. Caranya melalui kegiatan kampanye, pameran, work shop, dan lain-lain. Tidak kalah pentingnya adalah menciptakan Sistem Peringatan Dini (Early Warning) yang tentu perlu dibuat landasan hukum, dan juga penyiapan sarana dan prasarana pendukung yang lebih baik. g) Perlindungan hutan wisata/PPA dengan keanekaragaman hayati di dalamnya baik flora dan fauna. Keamanan hutan wisata/PPA saat ini terancam dengan upayaupaya masyarakat dengan merambah kayu di secara illegal dalam kawasan hutan. Meski komitmen pemerintah pusat sangat kuat terhadap perlindungan hutan wisata/PPA, pemerintah daerah tetap perlu mengamankan kawasan ini, dengan memikirkan alternatif

lapangan pekerjaan bagi para perambah hutan.


21


h) Program reboisasi dan penghijauan lahan kritis dapat dilakukan dengan membuat daerah resapan air yang juga dapat difungsikan untuk pelestarian lingkungan hidup yang lebih baik. Selain itu, program reboisasi seperti produksi hasil hutan juga merupakan investasi jangka panjang yang secara ekonomi akan bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat jangka panjang berikutnya adalah untuk penangkal terjadinya banjir di Kabupaten Buton Utara. Untuk mencapai tujuan ini, metode yang digunakan berupa pelibatan masyarakat, memanfaatkan skema kegiatan yang dirancang oleh Pemerintah Pusat seperti alokasi dana DAK-DR dan GNRHL (Dana Alokasi Khusus-Dana Reboisasi dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan). c. Bidang Peternakan Perkembangan sub sektor peternakan sebagai sektor yang cukup strategis di daerah ini masih didapatkan berbagai tantangan yaitu: masih rendahnya kualitas mutu/kwalitas produksi dan kurang efisien di berbagai aspek sehingga berdampak terhadap daya saing dan harga ternak untuk menarik minat mitra usaha/investor. Pemeliharaan ternak Kabupaten Buton Utara masih merupakan peternakan rakyat dengan sistem semi intensif tradisional atau usaha perternakan lahan sempit. Oleh karena itu diusahakan pengembangan ternak skala besar melalui usaha penggemukan sapi sedangkan pengembangan ternak unggas melalui pemamfaatan lahan pekarangan. Pada sektor peternakan ini, kami bagi kedalam dua bagian yakni, ternak besar dan ternak kecil. Untuk ternak besar di Kabupaten Buton Utara yakni; 1.

Sapi. Populasi sapi di Kabupaten Buton Utara sebanyak 3.836 ekor, jika dibandingkan tahun sebelumnya masih bergabung degan Kabupaten Muna sebanyak 1125,14 ekor terjadi perkembangan jumlah populasi ternak sapi sebanyak 1.319 ekor atau sebesar 54%.Jumlah produksi daging sapi sebesar 366.675 kg dengan jumlah petani ternak sebanyak 595 kepala keluarga senilai Rp. 9.187.000.000,- dengan produksi tertinggi di Kecamatan Kulisusu Barat.

2. Kerbau. Populasi kerbau di Kabupaten Buton Utara sebanyak 68, jika dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 57 ekor terjadi penurunan jumlah populasi sebanyak 11 ekor atau sebesar 16.18%. Jumlah produksi daging kerbau Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

22


sebanyak 17.567 Kg seharga Rp. 510.000.000,- dengan jumlah petani ternak sebanyak 18 kepala keluarga. Wilayah sentra produksi pengembangan kerbau di Kabupaten Buton Utara yaitu Kecamatan Wakarumba, Kulisusu Barat, dan Bonegunu. Jangkauan wilayah pemasarannya masih dalam wilayah pemasaran regional atau dalam Provinsi. 3. Kambing. Populasi kambing di Kabupaten Buton Utara sebanyak 2133 ekor dengan jumlah petani ternak sebanyak 461 kepala keluarga. Produksi daging kambing di Kabupaten Buton Utara sebesar 95. 985 kg atau senilai Rp. 473.503.500,- dengan produksi tertinggi di Kecamatan Kulisusu Utara. Sedangkan ternak Kecil, yakni; a.

Ayam Buras/Kampung. Populasi ayam buras di Kabupaten Buton Utara sebanyak 75.920 ekor dengan jumlah petani ternak sebanyak 2.685 kepala keluarga. Produksi daging ayam kampung di Kabupaten Buton Utara sebanyak 170.378 kg atau senilai Rp. 3.796.259.450.- dengan produksi tertinggi di Kecamatan Kulisusu.

b.

Itik/Manila. Populasi itik di Kabupaten Buton Utara sebanyak 1.747 ekor dengan jumlah petani ternak sebanyak 123 kepala keluarga. Produksi daging itik di Kabupaten Buton Utara sebanyak 5.241 kg atau senilai Rp. 61.144.525 dengan produksi tertinggi di Kecamatan Kulisusu dan Bonegunu.

Program pada subsektor peternakan akan diarahkan pada upaya peningkatan ketahanan pangan. Upaya peningkatan bidang peternakan yang akan kami lakukan, yang meliputi: a) Peningkatan produksi bahan pangan sumber protein hewani secara berkelanjutan untuk memantapkan ketahanan pangan daerah/nasional. b) Peningkatan produksi pangan sumber protein hewani, vitamin, dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. c) Peningkatan keanekaragaman, kuantitas dan kualitas konsumsi pangan sumber protein hewani untuk masyarakat. d) Peningkatan produksi, produktivitas, dan kualitas komoditas peternakan yang dapat dipasarkan sebagai bahan baku industri pengolahan maupun eksport.


23


e) Peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di bidang peternakan di pedesaan mulai dari hulu, on farm sampai hilir. f) Berkembangnya berbagai kegiatan usaha berbasis peternakan dengan wawasan agribisnis yang mampu memberikan keuntungan yang wajar. g) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan agribisnis peternakan. h) Penyediaan bibit ternak unggul khususnya sapi potong, kambing, kerbau, dan unggas untuk memperbaiki genetik ternak secara keseluruhan. i) Terpeliharanya produktifitas sumberdaya alam, plasma nutfah dan terjaganya kualitas lingkungan hidup berkenaan dengan bidang peternakan. d. Bidang Perikanan dan Kelautan Data perikanan yang disajikan dalam publikasi ini berupa data sarana dan prasarana yang digunakan dalam penangkapan ikan dan produksi perikanan baik tangkap maupun budi daya. Pada tahun 2012, jumlah sarana penangkap ikan berupa perahu tanpa motor ada 874 buah, motor temple sebanyak 733 buah dan kapal motor sebanyak 5 buah. Untuk alat penangkapan ikan yang paling banyak digunakan oleh nelayan adalah jarring berjumlah 528 buah dan bagan sebanyak 4 buah. Jumlah produksi ikan tangkap tahun 2012 berjumlah 3.072,82 ton, terdapat di Kecamatan Bonegunu sebanyak 169,81 ton, Kambowa 329,82 ton, Wakarumba 280,25 ton, Kulisusu 2.183,1 ton, Kulisusu Barat sebanyak 10,72 ton, dan Kulisusu Utara sebanyak 99,12 ton Selain perikanan tangkap, di Kabupaten Buton Utara juga dikembangkan usaha hasil laut lainnya dan yang memiliki potensi yang sangat baik adalah budidaya rumput laut. Tahun 2013 produksi rumput laut mencapai 28.965,44 ton dengan rincian masing-masing kecamatan adalah Kecamatan Bonegunu sebesar 432,88 ton, Kulisusu sebanyak 593,56 ton, dan Kulisusu Barat sebanyak 27,939 ton Areal perikanan laut Kabupaten Buton Utara (perikanan tangkap) seluas 93.929 Ha dengan jumlah petani nelayan 1.723 orang. Jangkauan wilayah pemasaran regional, nasional dan internasional (Ekspor). Produksi Perikanan Laut Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2013, dimana Udang Windu, Udang biasanya dipanen setelah masa pemeliharaan 5 – 6 bulan. Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

24


Dengan syarat mutu yang baik, yaitu : ukuran yang besar, kulit keras, bersih, licin, bersinar, badan tidak cacat dan masih dalam keadaan hidup dan segar mempunyai prospek pemasaran yang cukup baik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Potensi udang windu di Kabupaten Buton Utara sangat besar untuk dikembangkan. Udang Putih, Komoditi udang putih di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi yang lumayan besar. Kepiting Rajungan, Komoditi kepiting rajungan di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 35.04 Ton. Sumber produksi kepiting Daerah Kabupaten Buton Utara adalah usaha penangkapan di perairan dan muara sungai dan rawa-rawa. Komoditi Tuna di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 67.10 Ton. Komoditi cakalang di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 75.31 Ton. Komoditi layang di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 103.33 Ton. Komoditi ekor kuning di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 99.10 Ton. Komoditi tongkol di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 31.51 Ton. Komoditi tenggiri di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar21.50 Ton. Komoditi kakap di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 30.61 Ton. Komoditi cumi-cumi di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 3.30 Ton. Komoditi teripan pasir di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 0.59 Ton. Komoditi tembang di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 82.40 Ton. Komoditi Cucut di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 1.19 Ton. Komoditi Layur di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 0.27 Ton. Komoditi Belanak di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 15.88 Ton. Komoditi Teri di Kabupaten Buton mencapai produksi sebesar 11.69 Ton . Komoditi Selar di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 0.80 Ton. Komoditi Lemuru di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 4.73 Ton. Komoditi Kembung di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 33.38 Ton. Komoditi Pari di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 0.82 Ton. Komoditi Baronang di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 3.48 Ton. Komoditi Titang di Kabupaten Buton Utara mencapai produksi sebesar 1.54 Ton.


25


Berdasarkan data yang kami uraikan di atas, maka bagi kami sektor perikanan dan kelautan merupakan subsektor yang strategis bagi kehidupan masyarakat di Buton Utara. Ada dua program utama yang akan kami lakukan di bidang ini yang meliputi: a) Program peningkatan pengelolaan sumberdaya perikakan dan kelalutan, dengan kagiatan-kegiatan meliputi: -

Pengembangan sarana dan prasarana perikanan.

-

Peningkatan usaha budidaya perikanan.

-

Pengembangan teknologi pasca panen.

-

Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan nelayan tentang budidaya ikan.

b) Program pengawasan, pengendalian, dan konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan, dengan kegiatan meliputi: -

Pemantapan rencana tata ruang pesisir.

-

Penguatan institusi dan aparat penegak hukum.

-

Kegiatan untuk pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan yang umumnya masih bersifat tradisional.

-

Peningkatan penguasaan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) oleh nelayan dan petani ikan.

-

Penguatan kelembagaan perikanan dan kelautan di tingkat pedesaan.

e. Bidang Pertambangan Kabupaten Buton Utara termasuk obyek kegitan eksplorasi sumberdaya mineral. Sebagai hasil kegiatan tersebut telah ditemukan berbagai jenis bahan galian. Berdasarkan hasil pemetaan jenis bahan galian tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan, selain itu besarnya cadangan masih memerlukan penyelidikan untuk dikembangkan sebagai sasaran investasi di Kabupaten Buton Utara. Kontribusi sektor pertambangan dan galian pada tahun 2009 terhadap total PDRB Sulawesi Tenggara menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 yaitu sebesar Rp. 459.487.000.930. Sedangkan kontribusi disektor ini di Kabupeten Buton Utara hanya berupa biaya jasa/pajak yang dikeluarkan oleh pihak investor ke pemerintah

mengingat

saat

ini

baru

tahap


eksplorasi.

26


Dengan demikian, dapat kami katakan bahwa di Kabupaten Buton Utara merupakan daerah yang cukup kaya akan bahan tambang, yang baru beberapa jenis bahan tambang diminati investor. Untuk penambang selain penambangan ilegal dari perusahaan-perusahaan yang memperoleh ijin dari Pemerintah, juga marak kegiatan penambangan ilegal dari masyarakat dan perusahaan swasta. Program kerja yang akan dilakukan meliputi: a) Penerapan aturan perundangan-undangan berkenaan dengan sektor pertambangan secara konsisten. b) Memberikan kemudahan bagi investor dalam berinvestasi pada sektor pertambangan. c) Penataan lokasi penambangan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan. 8) Peningkatan kapasitas ekonomi daerah transmigrasi Peningkatan pembangunan di pedesaan dan transmigrasi melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, yang meliputi: pertanian dalam arti luas, koperasi, kerajinan, dan sektor riil lainnya perlu terus digalakan. Pembangunan bidang transmigrasi di Kabupaten Buton Utara diarahkan untuk menjadikan masyarakat trasmigrasi dan masyarakat sekitarnya maju, mandiri, dan hidup berdampingan secara damai. Program kegiatan transmigrasi terdiri dari: a. Pembangunan PemukimanTransmigrasi Baru (PTB). b. Pembangunan prasarana infrastruktur. c. Penempatan transmigrasi. d. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan masyarakat disekitar lokasi pemukiman transmigrasi.


27


3. MISI KETIGA: Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)- (Pendidikan, Kesehatan, dan KB) a. Pendidikan Profil pendidikan penduduk dan mata pencaharian di suatu wilayah dapat memberikan gambaran tentang keadaan sumberdaya manusia di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Buton Utara sebagian besar telah menempuh pendidikan dasar, menengah dan atas. Sementara penduduk tidak/belum pernah sekolah dan tidak tamat SD sebesar 18,93% dan terbanyak di Kecamatan Bonegunu dan Kambowa dan itupun secara keseluruhan masuk dalam kategori usia lanjut. Berdasarkan fakta yang ada tentang kondisi pendidikan di Kabupaten Buton Utara, kondisi pendidikan yang rendah akan berdampak pada mata pencaharian. Dapat kami sampaikan bahwa mata pencaharian penduduk di Kabupaten Buton Utara didominasi bidang pertanian (50,10%) dan nelayan (11,47%). Hal ini mengingat luas lahan daratan dan perairan cukup memungkinkan untuk pengembangan tersebut. Sementara bidang pengangkutan sangat minim hanya sekitar 0,39%, dikarenakan pengangkutan ini masih dilakukan oleh penduduk yang berada di luar wilayah Kabupaten Buton Utara. Karena itu, untuk bidang pendidikan, maka program kerja kami untuk 5 (lima) tahun kedepan antara lain: 1) Peningkatan kesejahteraan guru. Suatu daerah akan maju apabila masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Karenanya upaya memajukan pembangunan daerah di segala bidang, diawali, antara lain, dengan memajukan tingkat kesejahteraan tenaga pengajar. Hal ini dilakukan melalui penyediaan perumahan dan insentif bagi guru di daerah

terpencil.


28


2) Pemberian kesempatan yang adil dan merata kepada guru untuk meningkatkan kualitas. Peningkatan kualitas dengan memberikan pendidikan dan latihan, studi banding guru ke daerah-daerah maju, dan penyetaraan persyaratan guru melalui inservice training bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di Sulawesi Tenggara serta peningkatan status guru bantu dan guru honorer menjadi guru tetap (guru PNS). 3) Pembangunan dan pemeliharaan sekolah dan sarana pendukung yang layak bagi proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan telah banyak, namun belum semuanya dalam kondisi layak. Untuk itu, diperlukan pembangunan sekolah yang layak untuk kegiatan proses belajar mengajar. Selain itu, sekolah-sekolah yang ada perlu dipelihara. Sarana pendukung sekolah seperti laboratorium dan fasilitas olahraga perlu disediakan. Untuk jangka menengah ke depan, perlu dibuat standar bagi sekolah yang layak untuk pendidikan. Karenanya keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkannya. 4) Penetapan jaminan mekanisme penyaluran buku-buku pendidikan. Salah satu kendala di kabupaten Buton Utara adalah aksesibilitas terhadap sekolah yang berada di daerah terpencil. Secara bertahap pengadaan buku untuk SD dari tahun ke tahun berangsur meningkat namun didapati masih banyak SD di pedalaman yang tidak memperoleh buku-buku yang diharapkan tersebut. Untuk mengatasi persoalan ini, jaminan mekanisme penyaluran buku-buku menjadi prioritas. 5) Pengadaan rumah baca dan perpustakaan keliling baik melalui darat maupun sungai. Sampai saat ini ketersediaan buku-buku untuk pendidikan maupun untuk masyarakat di daerah pedalaman/desa sangat terbatas dan langka. Sebagai upaya mencerdaskan bangsa khususnya masyarakat di Kabupaten Buton Utara, akan didorong penyediaan rumah baca dan perpustakaan keliling baik melalui darat maupun sungai sesuai dengan karakter geografis wilayah Kabupaten Buton Utara.


29


6) Pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa berprestasi dan tidak mampu. Pelajar dan mahasiswa yang berprestasi namun tidak mampu, akan mendapat perhatian khusus dengan penyediaan pemberian fasilitas beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya. 7) Pemantapan program wajib belajar sembilan tahun. Wajib belajar 9 tahun merupakan kebijakan pemerintah yang perlu terus didukung dan dikembangkan. 8) Penguatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengakomodir muatan lokal (Mulok). Dengan ditetapkannya KTSP, kesempatan bagi masuknya muatan lokal dalam materi kurikulum semakin terbuka. Pengembangkan kurikulum berbasis lokalitas perlu dikembangkan agar ketika mereka menamatkan pendidikan dasar dan menengah mereka bisa merekayasa/memanfaatkan potensi lingkungannya dengan pemahaman yang memadai tentang kondisi dan situasi daerah. Selain itu, akan dilaksanakan pendidikan mengenai lingkungan di sekitarnya, sehingga siswa bisa memahami lingkungan tempat mereka tinggal. 9) Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan daerah. Suatu realita bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang cerdas. Karenanya pendidikan mutlak untuk dikembangkan. peningkatan kualitas aparatur PEMDA

diarahkan

untuk

investasi

sumber

daya

intelektual

dengan

memperbanyak tenaga-tenaga teknis dan administrasi yang memiliki kualifikasi strata dua dan tiga (S2 dan S3) melalui pemberian beasiswa baik dari dana pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun negosiasi dengan berbagai lembaga

internasional

dan

lembaga-lembaga


swasta.

30


b. Kesehatan dan Keluarga Berencana. 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas kesehatan sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengobatan gratis bagi pemilik kartu sehat di tingkat kecamatan dan desa melalui Puskesmas dan Posyandu dan membangun pos-pos kesehatan. Selain itu, juga mendorong pemanfaatan obat generik. 2) Peningkatan optimalisasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Suatu daerah akan maju apabila masyarakatnya memiliki tingkat kesehatan yang memadai. Karenanya upaya memajukan pembangunan daerah di segala bidang, diawali, antara lain, dengan memajukan tingkat kesejahteraan tenaga kesehatan. Hal ini dilakukan melalui pemberian insentif bagi paramedis yang bekerja di pedalaman termasuk membangun dan memelihara rumah tinggal bagi petugas medis di pedalaman. 3) Pembuatan puskesmas keliling baik melalui darat maupun sungai. Kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan terus meningkat setiap saat, sementara keadaan sarana prasarana kesehatan di kecamatan maupun di desa masih sangat terbatas. Agar masyarakat dapat segera menikmati pelayanan kesehatan dengan mudah, maka salah satu caranya adalah penyediaan puskesmas keliling yang dapat menjangkau daerah-daerah pedalaman. 4) Penyiapan peralatan medis yang memadai di setiap unit pelayanan kesehatan hingga daerah-daerah terpencil. Desa-desa tersebar pada wilayah yang sangat luas dan antara satu desa dengan desa lainnya kadang saling berjauhan. Demikian juga dari desa ke pusat kecamatan sehingga sangat menyulitkan penduduk menjangkau pusat-pusat fasilitas kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan penyediaan peralatan medis dan obatobatan sederhana di setiap desa/dusun dan kecamatan. 5) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten. Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit umum kabupaten harus ditingkatkan dari waktu

ke

waktu,

melalui

penerapan

SOP

berstandar


nasional. 31


6) Peningkatan kesehatan ibu dan anak. Pemerintah harus menjamin turunnya angka kematian bayi (infant mortality rate) dan angka kematian ibu melahirkan (natal mortality rate). Selain itu, upaya pemenuhan gizi melalui pemberian makanan tambahan dan pencegahan penyakit melalui imunisasi perlu terus ditingkatkan. 7) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan yang sehat. Upaya meningkatkan kesadaran tentang pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan yang sehat perlu terus ditingkatkan. Karenanya perlu peningkatan intensitas penyuluhan-penyuluhan baik oleh Pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan (LSM). 8) Peningkatan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda atas bahaya narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya. Untuk melindungi generasi muda dari bahaya NARKOBA, maka perlu penggalakan kegiatan penyuluhan agar generasi muda dan masyarakat umumnya menyadari bahaya NARKOBA. Selain itu, akan dikembangkan kegiatan-kegiatan positif yang memfasilitasi perkembangan bakat dan minat generasi muda, misalnya dalam bidang musik, seni, dan olahraga. 9) Peningkatan usaha pelayanan kesehatan bagi para lanjut usia dan kaum difabel, sebagai pemenuhan hak dasar. Peningkatan pemenuhan hak-hak dasar bagi lanjut usia dan kaum difabel menjadi prioritas. 10) Meningkatkan kualitas program Keluarga Berencana untuk memenuhi hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi masyarakat. Hal ini dititikberatkan agar terwujud keluarga bahagia dan sejahtera yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan penduduk, dengan program: a) Program Pemberdayaan Keluarga. b) Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) c) Program Keluarga Berencana. d) Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

32


4. MISI KEEMPAT: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Prinsip penting yang akan kami gunakan untuk penguatan bidang pemerintahan adalah upaya penguatan fungsi dasar pemerintahan lokal yang meliputi fungsi pelayanan (servicing), fungsi pengaturan (regulating dan policy making) dan fungsi mengelola sumberdaya (extracting).

Penguatan ketiga fungsi ini merupakan bagian dari upaya

menciptakan ketatapemerintahan yang efektif (effective governance), dengan empat pilar pentingnya

yakni

partisipatif,

transparansi,

akuntabel

dan

responsif.

Aparat

pemerintahan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya mencapai ketatapemerintahan yang efektif. Program yang kami rancang demi penguatan peran pemerintah dan perwujudan empat pilar pemerintah yang efektif. Lebih rincinya adalah sebagai berikut: 1) Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil berdasarkan mekanisme merit system, yakni yang menerapkan asas profesionalitas, transparan, tanpa mekanisme KKN, dan tidak diskriminatif. Sistem ini harus diterapkan karena ada dugaan terjadinya KKN dalam proses seleksi penerimaan CPNS oleh pihak pemerintah daerah dan pihak-pihak lain. Karenanya, penerapan sistem ini akan melibatkan perguruan tinggi lokal Sulawesi Tenggara dalam proses seleksi CPNS di kabupaten Buton Utara. 2) Penciptakan mekanisme penjaringan aspirasi pada masyarakat berupa: a.

Pembuatan pos pengaduan dan tindak lanjut dari proses pengaduan. Hal ini dilakukan dengan cara membuka pusat pengaduan bagi masyarakat atas semua permasalahan pemerintahan yang dihadapi. Masukan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan membentuk tim khusus yang membahas/menelaah berbagai informasi/pengaduan.

b. Penyaringan aspirasi masyarakat pada semua kebijakan. Meningkatkan frekuensi kunjungan ke daerah pedalaman atau “turun ke bawah” untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat

terhadap

kebijakan yang diambil/ditetapkan pemerintah, melalui dialog yang kontinue. Isu yang dapat dibahas beraneka ragam seperti penjaringan aspirasi untuk pembuatan kebijakan, misalnya penyusunan APBD. Membuat forum khusus untuk Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

33


membahas berbagai agenda untuk memantau sejauh mana program telah dapat dilaksanakan dan bagaimana hasil-hasilnya. c.

Pelembagaan mekanisme penjaringan keinginan masyarakat melalui survei keinginan secara berkala. Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkenaan dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan pro masyarakat miskin dan tertinggal. Dalam pelaksanaannya akan melibatkan pihak pemerintah, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan LSM.

3) Pelembagaan dialog publik melalui konferensi pers, pembuatan buletin dan peningkatan websites Pemerintah Kabupaten Buton Utara sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Pers lokal merupakan mitra penting pemerintah daerah, karenanya ia harus memiliki tempat dalam dinamika keseharian pemerintahan. Melalui konferensi pers secara rutin, diharapkan berbagai kebijakan pemerintahan dapat diketahui publik secara luas. Selain itu, pemda saat telah memilki websites agar informasi tentang Kabupaten Buton Utara dapat lebih cepat diakses oleh seluruh masyarakat secara global. 4) Peningkatan pelayanan publik. Data di lapangan meskipun terjadinya peningkatan sarana pelayanan publik, seperti air bersih dan listrik tetapi masih menjadi barang langka di beberapa daerah. Pembangkit listrik tenaga batubara dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Selain itu, akan diterapkan pelayanan yang menerapkan standar pelayanan prima dalam satu atap dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang cepat, murah, dan transparan. 5) Pembuatan buku saku pejabat publik. Membuat/menyusun data profil daerah sebagai bahan bagi pejabat publik agar mampu dan menguasai keberadaan dan persoalan daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengkajian sesuai bidang masing-masing untuk kepentingan masyarakat. 6) Menggunakan anggaran pemerintahan dengan terinci dan terarah.


34


Efesiensi penggunaan dana pemerintah yang terbatas sesuai kebutuhan masyarakat yang mendasar. Selain itu, akan diterapkan sistem anggaran yang sensitif terhadap gender (gender budgetary system). 7) Pendirian Pusat Informasi dan Kajian. Mendirikan/membentuk Dewan Riset Daerah.


35


5. MISI KELIMA: Bidang Penegakkan Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia (HAM) 1) Membantu dan memfasilitasi kepastian hak atas tanah. Masyarakat di pedesaan pada umumnya belum terbiasa dengan pengurusan hak atas tanah sampai pada sertifikasi. Sejalan dengan perkembangan pembangunan dewasa ini, telah muncul berbagai persoalan yang menyangkut hak atas tanah. Untuk itu perlu diberikan pemahaman dan bantuan pelaksanaan sertifikasi kepada masyarakat dengan merevitalisasi peran lembaga adat sebagai rujukan dalam memperoleh kepastian hukum hak atas tanah perorangan maupun hak-hak adat. 2) Meningkatkan peran lembaga-lembaga bantuan hukum. Lembaga-lembaga bantuan hukum difasilitasi untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih baik dan independen, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan. 3) Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. KKN telah merajalela dan merusak hampir semua sendi kehidupan bermasyarakat dan pemerintah. Ke depan akan lebih digalakkan upaya anti KKN dengan memberi pembelajaran kepada masyarakat serta simpul-simpul pemerintahan yang rawan terjadinya KKN. Untuk menunjang keberhasilan pemberantasan KKN, akan diterapkan standar pelayanan prima kepada masyarakat, serta menindak pelaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kami juga akan berusaha memberi teladan bagi upaya pemberantasan KKN, dan kami tidak segan untuk langsung mengundurkan diri jika kami terbukti melakukan KKN. 4) Pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan NARKOBA. Pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) tidak hanya dilihat dari sisi penggunanya, tetapi juga terhadap pengedarnya. Untuk itu upaya tegas dalam memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan

NARKOBA

akan

dilaksanakan

secara

konsisten

dan

berkelanjutan. 5) Penyelesaian tapal batas. Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

36


Penggunaan wilayah Kabupaten Buton Utara diakui masih lemah, karena baru sebagian kecil tapal batas dengan kabupaten tetangga yang dapat diamankan. Hal ini dapat menimbulkan kerawanan sosial terutama dengan masyarakat yang ada diperbatasan. Untuk ini secara bertahap dan pasti harus dimulai secara terencana untuk melakukan negosiasi dengan kabupaten-kabupaten tetangga yang memiliki wilayah/garis sentuhan dengan Kabupaten Buton Utara. Langkah kedepan adalah pemerintah daerah yang berinisiasi melakukan perundingan-perundingan dengan kabupaten tetangga. 6) Melakukan perlindungan terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, baik di dalam maupun di luar lingkungan rumah tangga. Kekerasan terhadap wanita dan anak-anak masih sering terjadi. Karenanya perlu ditangani melalui peningkatan perlindungan hukum terhadap wanita dan anakanak, melalui upaya yang bersifat preventif maupun represif. 7) Pelibatan masyarakat pada proses kebijakan yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah. Perlu dibentuk lembaga/badan yang khusus mengumpulkan dan mengkaji berbagai masukan aspirasi masyarakat untuk dituangkan dalam kebijakan pemerintah daerah. Untuk

itu

akan

merumuskan

mekanisme

pelibatan

masyarakat

dalam

menyampaikan aspirasinya. 8) Menciptakan rasa aman, kemudahan, dan kepastian hukum bagi dunia usaha. Dunia usaha memerlukan rasa aman, kemudahan, dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Sehubungan dengan hal ini, aspek perijinan akan dipermudah dengan menerapkan standar pelayanan prima dalam satu atap dan proses perijinan akan selesai paling lama 7 hari kerja. 9) Penegakan hukum berkaitan dengan usaha-usaha pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Penanganan masalah lingkungan hidup yang berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan masih sangat lemah, untuk itu perlu ada peningkatan penegakan hukum


37


dengan melibatkan aparat penegak hukum dan komponen-komponen masyarakat yang bersungguh-sungguh dalam pelestarian lingkungan. 10) Jaminan hukum hak adat. Masyarakat Buton Utara sangat menghargai budaya dan tata aturan/adat-istiadat. Tata aturan/adat-istiadat menjadi pedoman permanen yang kemudian dipatuhi bersama. Kepatuhan terhadap tata aturan adat harus mendapat jaminan hukum.


38


6. MISI KEENAM: Pembangunan Kehidupan Berpolitik yang lebih baik dengan dasar; Toleransi, Keadilan, dan Partisipasi yang Berbasis Multikultural. Prinsip yang digunakan dalam bidang politik adalah pemerintah menjadi salah satu aktor penting dalam penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy). Penguatan demokrasi ini hanya bisa bermakna apabila melahirkan pemerintahan yang efektif (effective governance). Ruang lingkup penguatan demokrasi ini mencakup masyarakat politik, masyarakat sipil, dan negara atau pemerintah sendiri. Khusus penguatan di tingkat masyarakat, instrumen yang dapat digunakan berupa modal sosial yang telah ada di masyarakat Buton Utara seperti rasa saling percaya. 1) Secara berkala mengadakan forum-forum kemasyarakatan. Para tokoh masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam deepening democracy khususnya dalam lingkup masyarakat ditingkat bawah. Kekuatan tersebut hanya bisa terbentuk apabila sarana atau instrumen pemersatu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Forum pertemuan seperti “Rembug Kampung/Desa” perlu difasilitasi pemerintah untuk menguatkan modal sosial yang ada. Forum akan menjadi media komunikasi langsung antara pejabat pemerintah dan masyarakat maupun antara masyarakat itu sendiri, dan untuk membuka berbagai celah yang tersumbat dalam upaya menciptakan keharmonisan antara masyarakat dan pemerintah dan antarmasyarakat sendiri. 2) Pelaksanaan pelatihan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sangat disadari bahwa tingkat kemampuan sumber daya manusia di pedesaan sangatlah terbatas. Oleh karena itu untuk memungkinkan mereka dapat mengolah potensi yang ada di desa, maka perlu dilakukan pelatihan pada aparat desa sesuai bidangnya misalnya kepada BPD secara rutin dan kontinue. 3) Pelembagaan sistem pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang partisipatif. Poin ketiga ini berkaitan dengan bidang penguatan pemerintahan khususnya dalam menguatkan dimensi partisipasi dalam proses pengambil kebijakan (policy making). Sistem pengawas kebijakan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlu dilembagakan

dalam

semua

lini

pengambilan


kebijakan. 39


4) Peningkatan pendidikan politik masyarakat. Memperhatikan partisipasi masyarakat pemilih sejak dari Pemilu Legislatif sampai Pemilihan Presiden tahun 2014 yang lalu, maka secara statistika dapat dinilai bahwa masyarakat Kabupaten Buton Utara telah memiliki pemahaman politik yang cukup baik. Namun hal ini memerlukan penguatan. 5) Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lokal. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lokal pada umumnya memberi manfaat positif kepada masyarakat karena lembaga-lembaga tersebut banyak berfungsi pengembangan aspirasi. Karenanya perlu didorong tumbuhnya berbagai LSM untuk mendukung pemerintah memberikan pembelajaran kepada masyarakat. 6) Pelembagaan mekanisme “turun ke bawah” sebagai mekanisme untuk mengenal, memahami, dan menyerap aspirasi masyarakat. Mekanisme ini sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. 7) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antarpemerintahan kecamatan di wilayah Kabupaten Buton Utara. Dalam rangka melaksanakan proses pembangunan yang komprehensif dan terpadu di wilayah Kabupaten Buton Utara, koordinasi dan kerjasama antarpemerintah kecamatan di wilayah Kabupaten Buton Utara perlu ditingkatkan. 8) Mendorong pelaksanaan otonomi desa. Dengan memperhatikan sumberdaya yang ada berupa potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, maka secara bertahap desa-desa diarahkan untuk mandiri yang pada gilirannya menjadi pilar untuk otonomi desa. Selain itu, akan diupayakan peningkatan

kemampuan

dan

kesejahteraan

aparat

desa

dalam

rangka

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Semua ini dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan di Kabupaten Buton Utara. 9) Penamaan jalan dan gedung terkait dengan identitas lokal.


40


Masyarakat Buton Utara sangat menghargai nilai-nilai dalam masyarakat dan sejalan dengan perkembangan pembangunan, maka hal-hal yang penting khususnya menyangkut identitas lokal perlu diabadikan dalam bentuk penamaan pada jalan-jalan, gedunggedung,

dan

tempat-tempat

umum

dan

bersejarah.


41


7. MISI KETUJUH: Peningkatan Peran Generasi Muda Potensi kepemudaan di Kabupaten Buton Utara perlu diberdayakan agar dapat memberi kontribusi positif terhadap kemajuan masyarakat. Secara umum, program kerja yang dapat dilakukan seperti berikut ini. a. Meningkatkan kualitas, produktivitas, kompetensi, profesionalisme, dan daya saing tenaga kerja dan profesi dibidang kepemudaan. b. Penguatan aktivitas pemuda di seluruh wilayah kabupaten Buton Utara khususnya di pedesaan. c. Penguatan wawasan, kepedulian, perhatian, pemahaman, kesadaran, dan partisipasi generasi muda melalui pembinaan organisasi, OKP, Pramuka, Karang Taruna, OSIS, dan lain-lain. d. Penguatan semangat keberagaman (multikulturalisme) di kalangan pemuda sehingga dapat mencegah konflik yang bernuansa SARA yang mungkin muncul di Buton Utara. e. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi generasi muda untuk mendukung upaya pemulihan dan kebangkitan perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan penaggulangan pengangguran serta penyalahgunaan NARKOBA. Secara lebih rinci, bidang kepemudaan akan dibagi menjadi dua subbagian yakni pramuka dan olahraga : 1) Pramuka Pramuka sebagai sebuah organisasi kepanduan di Indonesia memiliki peminat yang cukup besar, khususnya di Buton Utara. Sebagai lembaga yang sudah mengalami ujian waktu, kepramukaan telah memfasilitasi pencetakan kader-kader yang handal di kalangan generasi muda. Fasilitas penguatan kegiatan pramuka harus ditumbuhkan mulai dari sekolah-sekolah dasar di desa-desa di pedalaman sekalipun. Untuk memperkuat daya tariknya, maka perlu ada keterlibatan para tokoh masyarakat maupun

lembaga-lembaga

non

pemerintah

secara

luas.

Pemerintah

juga

menguatkan sarana dan prasarana kepramukaan seperti Bumi Perkemahan di masing-masing

kecamatan.


42


2) Keolahragaan Merupakan harapan semua orang untuk selalu sehat dan energik dan hal itu selalu dikaitkan dengan olahraga. Olahraga tidak hanya diperlukan untuk orang yang tampil sehat

dan

energik

bagi

masyarakat

tapi

dalam

perkembangannya

olahraga

dikompetisikan untuk sebagai ajang penentuan prestasi bagi para olahragawan sampai pada ajang mengejar prestise/ kebanggaan bagi suatu kelompok/daerah bahkan negara/bangsa. Karena itu olahraga telah menjadi suatu komoditi yang harus diperhatikan dan dikembangkan di Kabupaten Buton Utara. Upaya pengembangan olahraga memang tidak hanya persoalan prestasi tapi juga dalam rangka membangun masyarakat olahraga atau masyarakat sehat. Oleh karena itu, disamping upaya-upaya pembinaan prestasi, maka penggalakkan olahraga kemasyarakatan harus ditumbuhkan mulai dari desa. Kedepan, kegiatan-kegiatan olahraga benar-benar ditumbuhkan dari masyarakat. Karena itu, program-program baik untuk olahraga prestasi maupun olahraga kemasyarakatan, keduanya harus mendapat perhatian. Kajian-kajian olahraga harus dilakukan lebih intensif agar penyiapan kader-kader olahragawan didapati secara berjenjang melalui kompetisi yang ketat. Program yang ditawarkan adalah sebagai berikut: a) Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembudayaan dan pemberdayaan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi dalam mendukung Indonesia sehat, yang berbasis pada kesehatan dan kebugaran jasmani, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan SDM dan kebangkitan prestasi olahraga. b) Memfasilitasi, mendayagunakan, serta meningkatkan kualitas manajemen dan jumlah prasarana dan sarana untuk memberdayakan olahraga. c) Meningkatkan partisipasi, pembelajaran, profesionalisme, dan kualitas manajemen organisasi keolahragaan dalam mendukung pembangunan olahraga. d) Memberdayakan pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kualitas SDM olahraga. e) Penerapan dan pemantauan IPTEK di bidang olahraga, manajemen, dan kualitas organisasi

serta

sarana

dan

prasarana


olahraga.

43


8. MISI KEDELAPAN: Pembangunan Berwawasan Lingkungan Program kerja yang berkenaan dengan pencapaian misi ini, antara lain: 1) Terwujudnya pola pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah lingkungan dan lestari. Pemanfaatan SDA harus memperhatikan asas manfaat dan berkelanjutan. SDA yang ada saat ini tidak boleh dimanfaatkan hanya untuk generasi sekarang, namun harus diwariskan kepada generasi masa akan datang. Karenanya sejak dini pemerintah perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan masyarakat pada kesadaran akan pentingnya pelestarian SDA. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan antara lain, penyuluhan, pendidikan lingkungan hidup, dan lain-lain. 2) Pembangunan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, dan kehutanan mulai dari subsistem on farm sampai dengan off farm harus berwawasan lingkungan. Walaupun sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Buton Utara, namun pembangunan sektor ini harus tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Sudah saatnya pemerintah mulai menggalakan pola-pola usaha pertanian yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan pupuk organik, penanaman tanaman kayuan-kayuan pada lahan masyarakat dan lahan hutan yang kritis, menyediakan bibit tanaman, dan menggalakan penanaman pohon dikalangan generasi muda. 3) Terwujudnya

keberdayaan

perusahaan-masyarakat

dalam

mengembangkan

pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara serasi. Perusahaan dan masyarakat harus terus didorong untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan.

Misalnya dalam penambangan nikel,

pemerintah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat Buton Utara untuk turut serta mengelola tambang nikel, namun harus disertai dengan pemberian pelatihan pengelolaan tambang yang ramah lingkungan. Demikian halnya perusahaan swasta yang memiliki hak pengelolaan tambang harus melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja, baik pada level menejer maupun tenaga kerja biasa serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.


44


4) Terwujudnya

tertib

hukum,

tertib

administrasi,

tertib

penggunaan,

dan

pemeliharaan tata ruang. Tata ruang yang telah ditetapkan melalui PERDA harus dipatuhi oleh semua pihak. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi tumpang

tindi

pemanfaatan

serta

tetap

menjaga

kelestarian

lingkungan.


45


9. MISI KESEMBILAN: Pembangunan dibidang Sosial Budaya, Keagamaan serta Peningkatan Peran Gender 1) Sosial Budaya a. Memberikan peran penting pada tokoh adat dalam rangka peningkatan peran sosial tokoh adat dalam masyarakat. Lembaga adat sebagai lembaga sosial sangat berperan dalam mengatur dan menata masyarakat adat. Fungsi tersebut sangat penting dalam rangka penataan masyarakat oleh pemerintah. Karenanya, lembaga adat perlu terus ditingkatkan perannya untuk mendorong jalannya pemerintah yang baik dan bersih. b. Meningkatkan keberadaan museum. Museum tidak sekedar tempat penyimpanan barang kuno masa lalu, tapi lebih dari itu, museum menjadi wadah bagi pendidikan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan status dan koleksi museum menjadi salah satu langkah yang sangat penting. Selain itu, kami juga akan melaksanakan program kerja dalam rangka mendorong minat generasi muda agar cinta dan mau memanfaatkan museum dengan baik, sebagai tempat rekreasi maupun tempat pendidikan. c. Membangun forum lintas ide dan nilai. Bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan dan dibuat manusia adalah berawal dari ide namun tidak semua ide memiliki makna atau nilai positif bagi masyarakat. Karenanya untuk mengumpulkan ide-ide positif dan bermakna bagi kepentingan orang banyak, perlu dibangun wadah berupa forum lintas ide dan nilai. d. Mendorong dilakukannya dialog kebudayaan yang demokratis dan terbuka serta berkesinambungan sebagai usaha mencegah benturan budaya menjadi konflik sosial. Apabila kita bertitik tolak pada fakta adanya heterogenitas budaya saat ini, maka dalam menjaga persatuan, kebersamaan, dan persaudaraan di antara masyarakat perlu dibangun suatu dialog demokratis. e. Promosi budaya lokal di ajang nasional dan internasional.


46


Agar kabupaten Buton Utara dikenal di ajang nasional dan internasional, maka perlu ditingkatkan frekuensi promosi budaya. Hal ini terkait dengan upaya menarik wisatawan domestik dan mancanegara agar berminat melancong ke kabupaten Buton Utara. Oleh karena itu, perlu digalakkan festival-festival seni/budaya daerah yang bertaraf lokal, nasional, dan internasional. f. Pembuatan monumen dan museum kebudayaan serta kampung seni. Kabupaten Buton Utara kaya akan budaya daerah, untuk itu perlu dibangun dan ditetapkan tempat dan lokasi yang patut dijadikan museum kebudayaan dan kampung seni. g. Publikasi potensi daerah dan kebudayaan lokal. Mengupayakan pengembangan dan peningkatan penyebaran informasi tentang potensi dan budaya lokal, baik di tingkat nasional maupun internasional. 2) Agama Pembangunan dibidang agama dititikberatkan pada peningkatan iman dan taqwa masyarakat Kabupaten Buton Utara sesuai dengan agamanya masing-masing. Programprogram yang akan dilakukan terdiri dari: a. Peningkatan rumah-rumah ibadah untuk umat beragama Islam, Kristen, Katholik, Budha, dan Hindu. b. Peningkatan kerukunan umat beragama yang meliputi hubungan antarumat beragama, intern umat beragama, dan hubungan umat beragama dengan pemerintah. 3) Bidang pemberdayaan perempuan; program kerja yang kami prioritaskan antara lain: 1) Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan Perempuan. Pemerintah perlu dengan segera menyediakan fasilitas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah-daerah tertinggal.

Fasilitas yang harus disediakan

antara lain pasar desa dan penyediaan dana bergulir. Diharapkan dengan fasilitas ini akan mempercepat peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2) Peningkatan Peran gender. Sudah saat semua pihak utamanya pemerintah untuk memberikan peran-peran strategis kepada perempuan dan melibatkannya dalam berbagai aktivitas ekonomi, pemerintahan, Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2016-2021

47


dan kemasyarakat.

Pemerintah akan mendorong terbentuknya organisasi-organisasi

perempuan pada berbagai bidang, utamanya pada usaha produktif. 3) Peningkatan peran PKK. Dua organisasi ini perlu ditingkatkan perannya dalam bentuk memfasilitasi untuk mendirikan usaha-usaha produktif, misalnya memberuk usaha kerajinan yang berbahan baku total. 4) Memfasilitasi terbentuknya organisasi perempuan mulai tingkat kecamatan sampai tingkat desa/kelurahan. Pembentukan organisasi perempuan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai aktivitas pembangunan.

Bentuk fasilitas yang diberikan

berupa pendampingan dalam pembentukan organisasi perempuan. 5) Pelatihan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari proses penyetaraan gender dan mengoptimalkan peran organisasi perempuan. Pelatihan bagi perempuan sangat penting untuk memberikan mereka keterampilan dalam berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bentuk pelatihan yang diberikan berupa pelatihan kerajinan dan mengolah hasil-hasil pertanian menjadi bahan jadi. Pemerintah juga akan memberikan fasilitas berupa pemberian dana bergulir dan penyediaan kredit dengan suku bunga yang disubsidi oleh pemenrintah daerah.


48


Demikianlah pokok-pokok pemikiran dan rencana kebijakan yang akan kami kerjakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Rencana-rencana tersebut, termasuk didalamnya potensi Kabupaten Buton Utara, akan menjadi rujukan dalam setiap kebijakan-kebijakan kami untuk lima tahun ke depan. Akhirnya, kami tidak hanya membuktikan perubahan, tapi perubahan dalam kesinambungan sambil terus meningkatkan kualitasnya. Kami menyusun masa depan Kabupaten Buton Utara dengan pengalaman lima tahun sebagai bupati yang penuh kepercayaan diri, optimisme, dan rencana kerja yang jelas serta masuk akal. Kami tidak menjanjikan keajaiban, tetapi dengan cara kerja keras tak kenal lelah dan penuh dedikasi. Inilah suara hati kami, suara dari mimpi terdalam kami, suara dari masa depan Bumi Buton

Utara

BERBUDAYA kemakmuran,

menuju DAN

Terwujudnya“BUTON BERKELANJUTAN”

keadilan,

dan

UTARA dengan

YANG

MAJU-MANDIRI,

mengedepankan

kesejahteraan

kemandirian, masyarakat”.


49


BAB V PENUTUP Visi, Misi, dan Program Kerja ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan kabupaten Buton Utara 5 tahun ke depan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Keberhasilan kepemimpinan kami dan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi “TERWUJUDNYA BUTON UTARA YANG MAJU-MANDIRI, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”, perlu didukung oleh: 1.

komitmen yang kuat dari kepemimpinan yang bersih, baik, dan demokratis;

2. konsistensi dalam kebijakan dan implementasinya; dan 3. partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif. Visi, Misi, dan Program kerja yang kami susun ini dengan mudah dan jelas dapat dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara periode tahun 2016 – 2021 bila kelak masyarakat Buton Utara mempercayakan kami untuk memegang amanah sebagai Bupati Buton Utara. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya-upaya dan cita-cita pembangnan di Buton Utara. Amin.


50


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents