BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra)

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses

yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2015 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2015. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini

RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2011-2015

1

merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Mojokerto

sebagaimana

ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 60. Tahun

2008.

tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

B. Landasan Hukum Landasan

hukum

penyusunan

Renstra

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 adalah : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD ; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)


2

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah ; 6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 7. Keputusan

Kepala

239/IX/6/8/2003

Lembaga

Administrasi

tentang Perbaikan

Negara

Pedoman

RI

Penyusunan

Nomor

:

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 8. Peraturan

Menteri

Dalam Negeri

Nomor 54

Tahun

2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ….. Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015

C.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015

dimaksudkan agar Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan


3

Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja yang profesional. Adapun Pembangunan

tujuan

Daerah

disusunnya

Renstra

Kabupaten Mojokerto

Badan

Perencanaan

Tahun 2011 – 2015 adalah

untuk : (1) menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 - 2015 ke dalam rencana instansional ; (2) menjabarkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD; (3) menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan ; (4) menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen

yang berorientasi

pada masa depan,

adaptif

terhadap

perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal,

peningkatan

produktivitas

dan

menjamin

efektivitas

penggunaan sumber daya organisasi. D.

Sistematika Penulisan Dokumen

Renstra

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 disusun dengan tata urut sebagai berikut : 1. Bab I : Pendahuluan,

berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi

uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan

Renstra, maksud

dan tujuan disusunnya Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra dan tata urut penyusunan Renstra. 2. Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, memuat tentang (Tugas dan Fungsi) SKPD dalam


4

penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Mojokerto

dalam penyelenggaraan

tugas

dan

fungsinya,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto periode sebelumnya, mengemukakan capaian program aktifitas yang telah dihasilkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto melalui RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatanhambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi. 2.1.

Tugas,

Fungsi

dan

Struktur

Organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan , Struktur

Organisasi,

serta

uraian

tugas

dan

fungsi

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto . Uraian struktur organisasi ditujukan untuk menunjukan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto (proses, Prosedur dan Mekanisme). 2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Mojokerto dalam menjelaskan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operorasional. 2.3.

Kinerja

Layanan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kabupaten Mojokerto Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Mojokerto

berdasarkan

sasaran/target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto periode sebelumnya, menurut SPM untuk


5

urusan wajib, dan /atau indikator kinerja layanan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dan indikator lainnya seperti MDGs atau indicator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 3. Bab III

: Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto ; 4. Bab IV : Visi dan Misi, berisi tentang visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan kondisi yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2011 - 2015 dan misi yang merupakan amanat yang harus

diemban

dan

dilaksanakan

oleh

seluruh

komponen

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. 5. Bab V : Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan ; 6. Bab VI : Indikator Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Mojokerto, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; 7. Bab VII adalah merupakan Bab Penutup : yang berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja .


6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

A. Struktur Organisasi Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 60 Tahun 2008

tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja, adalah terdiri atas : B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut : Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sekretariat, mempunyai tugas mengelenggarakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi urusan umum, keuangan dan penyusunan rencana kegiatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan Penyiapan Bahan dalam rangka Penyusunan dan Pelaporan Pertanggung Jawaban Keuangan ; 2. Pelaksanaan Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana ; 3. Pelaksanaan

Pengelolaan

Urusan

Kepegawaian,

Keuangan

dan

Perlengkapan Kantor ;


7

4. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga, Surat Menyurat dan Kearsipan ; 5. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan ; 6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan . a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas, (1) Melakukan Pengelolaan Surat Menyurat dan Tata Kersipan serta tugas – tugas keprotokolan ; (2) Melakukan Urusan Rumah Tangga ; (3) Melakukan Urusan Kepegawaian : (4) Melakukan Urusan Perlengkapan ; (5) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ; (6) Melaksanakan tugas–tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris . b. Sub Bagian Keuangan; (1) Melaksanakan Administrasi Keuangan ; (2) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ; (3) Melaksanakan tugas–tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris ; c. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan, mempunyai tugas, (1) Mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan ; (2) Mengikuti

Pelaksanaaan

dan melakukan

evaluasi atas

pelaksanaan kegiatan ; (3) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan ; (4) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;


8

(5)

Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi urusan pertanian dan non pertanian serta pertambangan, energi dan pengembnagan dunia usaha. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, bidang ekonomi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan sektor

Kegiatan

perencanaan

pembangunan

sektor -

pertanian, industri pertambangan dan energi, perdagangan dan

koperasi serta pengembangan dunia usaha ; b. Pengkoordinasian

dan

memadukan

rencana

pembangunan

pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta dunia usaha ; c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di

bidang ekonomi serta

merumuskan langkah-langkah pemecahan d. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang ekonomi dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah atau proyek - proyek yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan ; e. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan dibidang ekonomi ; f.

Pengkoordinasian kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan ;

g. Pelaksanaan monitoring h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan


9

i. Pelaksanaan tudas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan. 1.) Sub Bidang Pertanian dan Non Pertanian, mempunyai tugas a. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

rencana

dan program

pembangunan pertanian tanaman pangan. b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangu nan peternakan. c. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

rencana

dan

program

penyusunan

rencana

dan

program

penyusunan

rencana

dan

program

pembanagunan pertanian. d. Mempersiapkan

bahan

pembangunan Perkebunan. e. Mempersiapkan

bahan

pembangunan kehutanan. f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan g. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang dinerikan oleh Kepala Bidang Ekonomi. 2.) Sub Bidang

Pertambangan Energi dan Pengembangan Dunia Usaha

mempunyai tugas : a. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

rencana

dan program

pembangunan industri ; b. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

rencana

dan

program

rencana

dan

program

rencana

dan

program

pembangunan pertambangan dan energi ; c. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

pembangunan perdagangan ; d. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

pembangunan perkoperasian


10

e. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

rencana

dan

program

rencana

dan

program

rencana

dan

program

pembangunan untuk pengembangan dunia usaha ; f. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

pembangunan untuk penanaman modal ; g. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

pembangunan untuk pembinaan golongan ekonomi lemah ; h. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

rencana

dan

program

pembangunan rencana pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan di bidang ekonomi ; i. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

rencana

dan

program

pembangunan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan ; j. Melaksanakan monitoring ; k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ; l. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

meliputi

pendidikan, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta komunikasi dan kependudukan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya mampunyai fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan atas sektor – sektor pendidikan, agama, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, tenaga kerja serta kependudukan;


11

b. Pelaksanaan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan pada sektor

pendidikan,

agama,

pemerintahan,

kesejahteraan

rakyat,

penerangan, komunikasi, tenaga kerja, serta kependudukan yang disusun oleh badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah; c. Pelaksanaan invetarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah – langkah kebijaksanaan pemecahannya; d. Pelaksanaan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang sosial budaya termasuk proyek – proyek yang diusulkan kepada pemerintah

propinsi

Jawa

Timur

dan

Pemerintah

Pusat

untuk

dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional; e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; f. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 1) Sub Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas : a. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

rencana

dan

program

penyusunan

rencana

dan

program

penyusunan

rencana

dan

program

penyusunan

rencana

dan

program

penyusunan

rencana

dan

program

pembangunan pendidikan; b. Mempersiapkan

bahan

pembangunan kebudayaan; c. Mempersiapkan

bahan

pembangunan pemuda dan olah raga; d. Mempersiapkan

bahan

pembangunan agama; e. Mempersiapkan

bahan

pembangunan hukum;


12

f. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

rencana

dan

program

rencana

dan

program

pembangunan pemerintahan; g. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

pembangunan perumahan dan permukiman perdesaan; h. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

rencana

dan

program

penyusunan

rencana

dan

program

pembangunan kesehatan; i. Mempersiapkan

bahan

pembangunan sosial; j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; k. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya;

2) Sub Bidang Komunikasi dan Kependudukan, mempunyai tugas : a. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

rencana

dan

program

penyusunan

rencana

dan

program

penyusunan

rencana

dan

program

rencana

dan

program

penyusunan

rencana

dan

program

penyusunan

rencana

dan

program

pembangunan penerangan; b. Mempersiapkan

bahan

pembangunan pers; c. Mempersiapkan

bahan

pembangunan komunikasi sosial; d. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

pembangunan ketenagakerjaan; e. Mempersiapkan

bahan

pembangunan transmigrasi; f. Mempersiapkan

bahan

pembangunan kependudukan;


13

g. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

rencana

dan

program

dan

program

pembangunan peranan wanita, anak dan remaja; h. Mempersiapkan

bahan

penyusunan

rencana

pembangunan keluarga berencana; i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan j. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya;

BIDANG FISIK DAN PRASARANA, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

meliputi

pengairan dan lingkungan hidup serta perhubungan, pariwisata dan tata guna tanah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan sektor pengairan, transportasi dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup; b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pengelolaan kawasan, pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan serta pengembangan wilayah; c. Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan pembangunan pengairan, perhubunghan dan pariwisata, tata guna ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi, kecamatan dan badan lain yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah;


14

d. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah – langkah pemecahan; e. Pelaksanaan penyusunan program di bidang fisik dan prasarana ; f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana; g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; h. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 1) Sub Bidang Pengairan dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas : a. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan; b. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA); c. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam; d. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemeliharaan lingkungan hidup; e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; f. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana. 2)

Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, mempunyai tugas : a. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana transportasi dan pariwisata; b. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perhubungan darat, laut dan udara;


15

c. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pos dan telekomunikasi; d. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pariwisata; e. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program

penataan tata ruang pemanfaatan kawasan strategis

Kabupaten; f. Melaksanakan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program tata guna tanah; g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; h. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penelitian dan pengembangan serta statistik dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kegiatan penelitian; b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana serta mengadakan kerja sama penelitian dengan lembaga – lembaga peneliti lainnya; c. Pelaksanaan program penelitian; d. Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan peembangunan daerah; e. Pelaksanaan analisa dan penilaian bahan dan laporan pelaksanaan pembangunan Daerah;


16

f. Pelaksanaan penyusunan informasi pelaksanaan pembangunan Daerah; g. Pelaksanaan evaluasi, up dating dan laporan serta system perencanaan pembangunan; h. Pelaksanaan

penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Tahunan, lima tahun dan jangka panjang; i. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah; j. Pelaksanaan

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

pembangunan

daerah; k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; l. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 1.) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas : a. Menyusun kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi, social budaya dan fisik prasarana; b. Mempersiapkan

hasil

penelitian

untuk

bahan

perumusan

perencanaan pembangunan dibidang ekonomi; c. Melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

penelitian

serta

mengadakan kerja sama penelitian dibidang ekonomi dengan lembaga lainnya; d. Mempersiapkan

hasil

penelitian

untuk

bahan

perumusan

perencanaan pembangunan bidang sosial budaya; e. Melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

penelitian

serta

mengadakan kerja sama penelitian dibidang sosial budaya dan lembaga lainnya; f. Mempersiapkan

hasil

penelitian

untuk

bahan

perumusan

perencanaan pembangunan bidang ekonomi;


17

g. Melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

penelitian

serta

mengadakan kerja sama penelitian dibidang fisik dan prasarana dengan lembaga lainnya; h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; i. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik. 2) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan, mengumpulkan, menyusun dan menghimpun data mengenai pelaksanaan program pembangunan; b. Menyusun data pokok perencanaan pembangunan; c. Menyusun data dan pemetaan potensi daerah; d. Melaksanaka evaluasi, up dating dan menyusun laporan serta system perencanaan pembangunan; e. Melaksanakan analisa dan penilaian bahan laporan pelaksanaan pembangunan; f. Menyusun hasil proses perencanaan pembangunan partisipatif; g. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan, lima tahunan dan jangka panjang; h. Menyusun kebijakan dan prioritas Pembangunan Daerah; i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan; j. Menyusun informasi pelaksanaan pembangunan daerah; k. Menyusun statistik data perencanaan pembangunan; l. Menyusun laporan penyelenggaraan pembangunan daerah; m. Melaksanakan peragaan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;


18

n. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; o. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.

C. Sumber

Daya

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Mojokerto a. Sumber Daya Manusia Aparatur Karyawan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Mojokerto berjumlah 54 (lima puluh puluh empat) orang yang terdiri dari : 1. Pangkat / Golongan 1) Golongan

IV

:

2) Golongan

III

: 31 Orang

3) Golongan

II

:

4) Golongan

I

:-

5) Honorer

6 Orang

8 Orang

: 5 Orang

2. Latar Belakang Pendidikan 1) SD

:-

2) SLTP

: -

3) SLTA

: 17 Orang

4) Diploma (D3)

: 1 Orang

5)

S1

: 28 Orang

6)

S2

: 8 Orang

7) S3

:-


19

b. Sarana dan Prasarana Kerja Sarana

dan

Prasarana

kerja

yang

dimiliki

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto antara lain : 1. Gedung 2. Peralatan 3. Sarana Kantor 4. Sarana Transportasi

TABEL : 1 SARANA DAN PRASARANA BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO No.

Jenis Barang

Jumlah

Keterangan

1

2

3

4

1.

Bangunan Gedung

12 ruangan

1 Ruang Kepala 1 Ruang Sekretaris 4 Ruang Kabid 4 Ruang Kerja 2 Ruang Rapat

2

Kendaraaan Dinas Roda 2

5 buah

Roda 4

2 buah

3.

Komputer

20 buah

4.

Laptop

5 buah


20

5.

Mesin Ketik

1 buah

6.

AC

10 buah

7.

TV Berwarna

2 buah

8.

LCD

2 buah

9.

Camera

1 buah

10.

Handycam

1 buah

11.

Warelles

2 buah

12.

Brankas

5 buah

13.

Filling Cabinet

14.

Alamari

15.

Meja Kursi Tamu

16.

Meja Kerja

60 buah

17.

Kursi Kerja

60 buah

18.

Meja Rapat

23 set

19.

Kursi Rapat

2 set

20.

Jam Dinding

7 buah

22.

White Board

4 buah

23.

Kipas Angin

1 buah

24.

Pesawat Telepon

6 buah

25.

Fax

1 buah

26.

Printer

20 buah

27

Layar LCD

2 buah

12 buah 10 buah 3 set


21

D. Kinerja Pelayanan SKPD Mengikuti dan memperhatikan adanya perubahan sistem pemerintahan daerah sebagai wujud diterapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peranan perencanaan pada masa yang akan datang diharapkan lebih menonjolkan peran sebagai perumus, fasilitator, mediator dan innovator di dalam pelaksanaan pembangunan dituntut untuk mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat. Secara

umum

pelayanan

yang

dilakukan

oleh

Badan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto

Perencanaan

adalah

seperti

terlihat pada tabel berikut: Tingkat Capaian Kinerja SKPDTahun 2006 s/d Tahun 2010 No.

Uraian Kinerja

Target

Realisasi

Prosentase

1

2

3

4

5

1 Dokumen

1

100

1 Dokumen

1

100

5 Dokmen

5

100

1 Dolkumen

1

100

1

Menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD) TA.2005 - 2025

2.

Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPMJMD) TA. 2006 -2010;

3.

Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

4.

Menyusun Rencana Strategis (Renstra) un Kabupaten Mojokerto


22

5.

Menyusun Rencana

5 Dokumen

5

100

5 Dokumen

5

100

5 Dokumen

5

100

5 Dokumen

5

100

5 Dokumen

5

100

4 Kegiatan

4 Kegiatan

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

18

18

100

Kecamatan

Kecamatan

Kerja (Renja) 6.

Menyusun KUA PPAS dan PPA

7

Menyusun Mojokerto dalam Angka

8

Menyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

9

Menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

10

Memonitor dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pembangunan

11

Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto

12

Menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK) Kecamatan


23

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupatren Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai masalah. Dengan mengetahui permasalahan yang sering muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah dengan Analisis Lingkungan Strategis Organisasi. Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi. 1) Faktor Kekuatan Organisasi :  Tersedianya sarana dan prasarana  Tersedianya anggaran  Adanya otonomi daerah  Sudah terpenuhinya jabatan struktural sesuai struktur organisasi yang ada


24

 Legitimasi

Pemerintah

Daerah

terhadap

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah . 2) Faktor Kelemahan Organisasi :  Kemampuan sebagian personil dalam melaksanakan tugas masih kurang maksimal  Etos Kerja sebagaian personil masih kurang  Belum Terpenuhinya SDM sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan

b. Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung

oleh

manajemen

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Mojokerto, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi. 1) Faktor Peluang Organisasi : 

Partisipasi masyarakat terhadap Perencanaan Pembangunan masih cukup tinggi



Terbukanya Kesempatan

untuk

mengikuti

pendidikan dan

Latihan / Study Struktural 

Pesatnya Perkembangan IPTEK dan Informasi Komunikasi



Perubahan Paradigma Pembangunan



Meningkatnya Investasi Swasta

2) Faktor Tantangan Organisasi :  Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan


25

 Adanya mutasi pegawai yang tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu  Meningkatnya tugas-tugas lain diluar tugas pokok  Tuntutan Profesionalisme yang tidak didukung oleh dana 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi sesuatu gambaran menantang tenyang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto : ”Terwujudnya Kabupaten Mojokerto nyang Mandiri Demokratis, Adil, Makmur dan Bermartabat” Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang mandiri dimaksudnya adalah :  Kemandirian adalah hakekat dari kemerdekaan yaitu hak setiap individual/masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dengan menentukan apayang terbaik bagi daerahnya.  Kemandirian menyentuh

merupakan bahwa

ketergantungan perimbangan

konsep

yang

dinamis

karena

kehidupan

dan

kondisi

saling

senantiasa maupun

berubah nilai-nilai

baik

konstelasi, yang

mendasari/mempengaruhi.


26

 Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan kemandirian aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, kemampuan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin kokoh

sehingga kergantunan sumber

dari daerah menjadi kecil dan kempuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok : Apabila karena sumber daya tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dari gejolak ekonomi. 2. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang demokratis

maksudnya

adalah : Dalam proses Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto

tahun

2011-2015

semua

anggota

masyarakarat

Kabupaten Mojokerto dapat meningkatkan partisispasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi

masyarakat

serta

meningkatkan

ankuntabilitas

dan

transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan wujud sebagai berikut :  Terwujudnya masyarakat yang demokratis berbudi daya bermartabat, menjunjung tinggi kebiasaan yang bertanggung jawab terhadap HAM  Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif  Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis


27

 Terwujudnya penegakan

hukum yang memenuhi

rasa

keadilan 

Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh masyarakat

3. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang adil maksudnya adalah: Dalam

proses

Pembangunan

Jangka

Menengah

Kabupaten

Mojokerto Tahun 2011 – 2015, masyarakat Kabupaten Mojokerto mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang pembangunan sesuai tingkat kemampuannya dan perlakuan politik perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, politik, hukum dan keamanan dengan wujud sebagai berikut: 

Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.

4. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang makmur maksudnya adalah : Dalam

proses

Pembangunan

Jangka

Menengah

Kabupaten

Mojokerto Tahun 2011 – 2015, semua masyarakat Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak sehingga

terwujud

kebutuhan

masyakakat

berupa

sandang,

pangan, papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyakat yang aman, nyaman dan tentram secara lahir bathin. 5. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang bermartabat maksudnya adalah memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina aklak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai kemajemukan agama sosial dan budaya.


28

MISI Misi adalah rumusan umum mengenai uapaya –upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi. Dari visi butir a tersebut maka dijabarkan menjadi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto periode 2011-2015 sebagai berikut : 1. Mewujudkan SDM yang berkualitas peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. 2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat 4. Mewujudkan

ekonomi

daerah

yang

mandiri,

berdaya

saing,

berkeadilan, dan berbasis pada ekonomi kerakyatan. 5. Mewujudkan ketahanan sosial berbudaya dalam kerangka integrasi nasional pada tatanan masyakakat

yang bermartabat , beraklak

mulia, beretika dan berbudaya luhur berdeasarkan pancasila. 6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan, 7. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dari 7 misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto adalah misi yang ke 7 (tujuh) dapat diuraikan pada tabel berikut : MISI

TUJUAN

SASARAN


STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

29

Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan Pendapatan dan Kemampuan belanja Non Pegawai pada APBD

1 . Peningkatan Pendapatan Daerah

Perencanaan Pembangunan yang berbasis kinerja

1. Perencanaan Pembangunan yang berbasis kinerja 2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan PeLestarian Lingkungan Hidup

2. Perencanaan Pembangunan yang berbasis Kinerja 3. Konsistensi Perencanaan Pembangunan

Sesuai tabel tersebut diatas maka sisuai tupoksi urusan yang ditangani Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut : 1. Urusan Penataan Ruang 

Program Perencanaan Tata Ruang

2. Urusan Perencanaan Pembangunan 

Program Pengembangan Data / Informasi



Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis



Program Perencanaan Pengembangan Kota



Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah 

Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Program Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran


30



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi



Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya



Program Perencanaan Perencanaan Tata Ruang



Program Petrencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Dala Alam



Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

4. Urusan Statistik  Program Pengembangan Data /Informasi Statistik Daerah

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Beberapa kondisi yang diinginkan dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif

dan efisien yang dianggap

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja pelaqksanaan tugas dan

fungsi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Mojokerto yang dikatagorikan sebagai isu strategis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut : 1) Optimalisasi partisipasipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah ; 2) Keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian ; 3) Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah ; 4) Penggunaan

Sumber

Daya

Manusia

secara

efisien,

efektif

dan

berkelanjutan


31

5) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana.


32

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada

hakikatnya

membentuk

visi

organisasi

adalah

menggali

gambaran bersama tentang masa depan yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah merupakan cara pandang jauh ke depan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihakpihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan

akan mampu menjadi akselerator

bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun

visi

bersama,

maka

ditetapkan

Visi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 - 2015 yakni : “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik dan terpadu serta didukung kelembagaan perencanaan dan pengendalian yang profesional dalam penyediaan data yang akurat” Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut :


33

B. Misi Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD. Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut : 1) Meningkatkan

Koordinasi

dan

Sinkronisasi

Antar

SKPD

Guna

Meningkatkan Kualitas Pembangunan 2) Melaksanakan Pengkajian dan Pengembangan bagi Pembangunan di segala Bidang. 3) Menyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah secara Partisipatif. 4) Mengoptimalkan Penyusunan Dokumen Tata Ruang Daerah 5) Menetapkan system pengelolaan data-data pembangunan efektif untuk menghasilkan data yang akurat dan aktual

C. Tujuan Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna : 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ;


34

2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ; 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama 5 (lima) tahun . Berdasarkan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut : 1)

Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan Sistem Koordinasi dalam rangka

Proses

perencanaan

pembangunan

daerah

secara

berkelanjutan” maka ditetapkan tujuan : -

Meningkatkan

Pelaksanakan

program

pembangunan

secara

sinergi, sistemik dan terpadu 2) Untuk mewujudkan misi “Melaksanakan Pengkajian dan Pengembangan bagi pembangunan di segala bidang.” maka ditetapkan tujuan : -

Meningkatkan

kualitas

bahan

perencanaan

pembangunan

perumusan kebijakan 3) Untuk mewujudkan misi “Menyusun Perencanaan Pembangunan secara Partisipatif. “ maka ditetapkan tujuan : -

Mewujudkan perencanaan pembangunan secara berkelanjutan berdasarkan prioritas pembangunan

4) Untuk mewujudkan misi “Mengoptimalkan penyusunan dokumen Tata Ruang Daerah.” maka ditetapkan tujuan : -

Tersusunnya dan terlegalisasinya dokumen Rencana Detail Tata Ruang Daerah


35

5) Untuk mewujudkan misi “Menetapkan sistem pengelolaan data-data pembangunan yang efektif untuk menghasilkan data yang akurat dan aktual.” maka ditetapkan tujuan : -

Melaksanakan

program/kegiatan

pembangunan

sesuai

dengan

dokumen perencanaan

C. Sasaran Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut : 1) Untuk

mewujudkan

tujuan

”Meningkatkan

pelaksanan

program

pembangunan secara sinergi, sistematis dan terpadu“


36

maka ditetapkan sasaran : 

Terwujudnya program-program pembangunan lintas sektor daerah secara sinergi, sistematik dan terpadu

2) Untuk mewujudkan tujuan ” Meningkatkan kualitas bahan perencanaan pembangunan perumusan kebijakan ” maka ditetapkan sasaran :  Terwujudnya

perencanaan

pembangunan

dan

kebijakan,

tepat,

akuntabel, transparan, adaptif dan respinsif. 3) Untuk mewujudkan tujuan ”

Mewujudkan perencanaaan pembangunan

secara berkelanjutan berdasarkan prioritas pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang” maka ditetapkan sasaran :  Terwujudnya

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

berdasarkan perencanaan pembangunan berjangka 4). Untuk mewujudkan tujuan ”Meningkatnya penyusunan dokumen rencana detail tata ryang Kabupaten Mojokerto” maka ditetapkan sasaran  Tersusun dan terlegalisasinya dokumen rencara detail tata ruang daerah kabupaten mojokerto 5) Untuk Mewujudkan tujuan “ Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan dokumen perencanaan “ maka ditetapkan sasaran :  Terwujudnya program pembangunan yang terarah dan terpadu pada system dan mekanisme pembangunan partisipatif.


37

D. STRATEGI

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara

operasional

dengan

memperhatikan

ketersediaan

sumber

daya

organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto terdiri atas : A. Kebijakan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2015 dirumuskan sebagai berikut : 1) Dalam rangka mewujudkan misi ”Meningkatkan Koordinasi dalam rangka proses perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan” maka ditetapkan kebijakan : 

Mengoptimalkan dan mengintensifkan pelaksanaan sinkronisasi antar SKPD dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan.

2) Dalam

rangka

mewujudkan

Misi “

Pelaksanakan Pengkajian dan

Pengembangan bagi Pembangunan di segala Bidang “ maka ditetapkan kebijakan : 

Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan atau program pembangunan

3) Dalam rangka mewujudkan Misi Menyusun Perencanaan Pembangunan secara Partisipatif. “ maka ditetapkan kebijakan : 

Menyusun perencanaan pembangunan secara komprehansif . tahapan dan jangka pembangunan sesuai dengan prioritas


38

4) Dalam rangka mewujudkan Misi Mengoptimalkan Penyusunan Dokumen Tata Ruang Daerah “ maka ditetapkan kebijakan : 

Meningkatkan kualitas perencanaan dan penataan ruang daerah dalam rangka pengembangan investasi pemerintah dan swasta

5) Dalam rangka mewujudkan Misi Menetapkan sistem pengelolaan datadata pembangunan efektif untuk menghasilkan data yang akurat dan aktual “ maka ditetapkan kebijakan : 

Memberikan pedoman, acuan dan monitoring untuk melaksanakan program / kegiatan pembangunan


39

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Mojokerto

menetapkan

program,

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai tabel berikut :

No.

1 1.

PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN

PENDANAAN

2

3

4

5

6

Program Perencannan Pembangunan Ekonomi

1.Penyusunan dan Pemetaan Perencaaan Indikator Ekonomi Makro

Tercapainya Penyusunan dan Pemetaan Perencanaan Indikator Ekonomi Makro

2.Perencanaan Umum Masterplan Penamanan Pengembangan Penanaman Modal

Tersusunnya buku Pemetaan dan Perencanaan Umum Masterplan Penamanan Pengembangan Penanaman Modal

3. Perencaaan dan Pemetaan dan Perencanaan dan Pemetaan potensi Energi Baru Terbarukan

Tersusunnya buku Pemetaan dan Perencanaan dan Pemetaan potensi Energi Baru Terbarukan

5. Pemetaan dan

Tersusunya Buku


Industri, Perdagangan dan Pariwisata

Industri, Perdagangan

220.000.000

150.000.000

Masyarakat dan Industri

40

Identifikasi Pengembangan Ternak sapi

data Pemetaan Identifikasi Pengembangan Ternak sapi

6. Pemetaan dan Identifikasi Industri Kecil Menengah

Tersusunya Buku data Pemetaan dan Identifikasi Industri Kecil Menengah

7. Pemetan dan Pengembangan Komoditas Produk Unggulan (KPJU)

Tersusunya Buku data Pemetaan Pemetan dan Pengembangan Komoditas Produk Unggulan (KPJU)

8. Perencanaan dan Pemetaan ABT pada Kawasan Industri Dawarblandong

Tersusunya Buku data Perencanaan dan Pemetaan Pemetaan ABT pada Kawasan Industri Dawarblandong

9. Perencanaan dan Pemetaan ABT pada Kawasan Industri Kemlagi

Tersusunya Buku data Perencanaan dan Pemetaan Pemetaan ABT pada Kawasan Industri Kemlagi

10. Perencanaan dan Pemetaan ABT pada Kawasan Industri Jetis

11. Perencanaan dan Pemetaan ABT pada Kawasan Industri Mojoanyar


Tersusunya Buku data Perencanaan dan Pemetaan Pemetaan ABT pada Kawasan Industri Jetis Tersusunya buku perencanaan dan pemetaan ABT pada Kawasan Industri

41

Mojoanyar

2.


1. Operasional Tim Koordinasi Penanggula-ngan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mojokerto 2. BOP-PNPM Mandiri Perkotaan 3. BOP Penerbitan Surat Pernyataan Miskin

4.Penguatan Kelembagaan Kabupaten Sehat

5. BOP Pusat terpadu Perlindungan Perempuan dan anak 6. BOP Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan 7. Penunjang TNI Manunggal Masuk Desa(TMMD) Program Penelitian dan Pengkajian

Kajian Pengembangan Puskesmas


Teratasinya Masalah Kem Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Miskin Terpenuhinya keberlanjtan P2KP Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Terwujudnya kondisi yang sehat dan kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan anak Terlaksananya program infrastruktur pedesaan Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Terlaksananya peningkatan kesehatan bagi masyarakat

150.000.000

42

3

Program Perencanaan Pembangunan

Kajian Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Mojokerto

Terlaksanya pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Mojokerto

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Hasil Pembangunan TA. 2010

Dokumen Pertanggung Jawaban Bupati

Monitoring Evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pelaporan)

Monitoring Pembangunan TA. 2010

Evaluasi Pembangunan TA. 2010

130.000.000

Perencanaan Umum dan Pengendalian Program

Perencanaan Pembangunan Lebih terpadu

Aparatur dan Instansi terkait

825.000.000

Monitoring Evaluasi Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan DAK

Tercapainya pelaksanaan kegiatan DAK

Monitoring Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan DAK

100.000.000

BOP Pengembangan Wisata Waduk Tanjungan berbasis Pemberdayaan masyarakat

Terwujudnya Kewirausahaan Masyarakat

Peningkatan pendapatan masyarakat

50.000.000

BOP Tim Koordinasi Dana Tugas Pembantuan

Perencanaan Lebih terpadu dalam sistem

Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

40.000.000

Penyusunan RKPD

Terwujudnya bahan penyusunan RAPBD

Peaksanaan Pembangunan

275.000.000


150.000.000

43

200.000.000

14

Program Perencanaan Ruang

Sosialisasi RPJMD Hasil Pembangunan

Tahun 2010 2015

Perencanaan Pembangunan

150.000.000

Penyusunan dan asistensi Renstra dan Renja SKPD

Hasil Pembangunan Tahun Anggaran 2010-2015

SKPD se Kabupaten Mojokerto

135.000.000

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman di Daerah

Tersedianya Buku Pedoman Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Daerah

Penataan kawasan perumahan dan pemukiman di kecamatan Gedeg, Jetis, Kemlagi, dan Dawarlandong

200.000.000

Masterplan BTS

Tersedianya Dokumen Masterplan BTS Tower Telekomunikasi sebagai acuan

Penataan BTS Tower Telekomunikasi

100.000.000

Operasional BKPRD

Terciptanya Pentaan di Kabupaten Mojokerto

Penguatan Fungsi Kelembagaan Penataan Ruang di Kabupaten Mojokerto

100.000.000

Program Perencanaan Pengemba-ngan Wilayah Cepat Tumbuh Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah


44

5.

6

Program Pengembangan Data / Informasi

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyusunan Buku PDRB Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan usahanya

Tersedianya data pertumbuhan ekonomi dan pendapatan regional

Masyaraka t Kabupaten Mojokerto

110.000.000

Data Potensi Daerah Kabupaten Mojokerto

Tersedianya data potensi pembangunan dan profil daerah

Masyarakat Kabupaten Mojokerto

111.000.000

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tercapainya angka indeks pembangunan manusia

Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Penyediaan Sarana dan Prasarana Administrasi kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor

Masyarakat Kabupaten Mojokerto

150.000.000

Prasarana SKPD

35.600.000

SKPD

6.000.000

Penyediaan Alat Tulis kantor

Meningkatnya Pelayanan administrasi Kantor

Tata SKPD

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Meningkatnya Pelayanan Adminisrtrasi kantor

SKPD Bappeda

16.600.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya Pelayanan administrasi kantor

SKPD Bappeda

119.600.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

Peserta rapat

10.000.000


Usaha 13.070.050

45

Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya Administrasi Kantor

Aparatur

63.250.000

Penyediaan Jasa Administrasi/ Tehnis (THL)

Meningkatnya Pelayanan administrasi kantor

Tenaga Harian Lepas

8.400.00

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor

Kendaraan Dinas

27.250.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Peralatan Kantor

7.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala mebeler


Mebeler Kantor

6.000.000


46

BAB VI INDIKATOR KINERJA Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan encana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan sesuai dengan keadaan kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan SKPD, diperlukan penetapan indikator kinerja

dalam bentuk penetapan

indikator kinerja program pembangunan SKPD. Indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan

daerah,

dan

(4)

terkait

dengan

pertanggungjawaban

pelaksanaan pembangunan daerah.


47

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 sesuai dengan

bidang urusan pemerintahan, dapat diuraikan sebagai

berikut : NO 1

Program Program

Indikator Kinerja Utama

Pengembangan

data 

Informasi

Tingkat

Ketersediaan

data

dan

Informasi untuk Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kota, baik dan segi jumlah, Jenis maupun Akurasinya.

2

Program Kerja Sama Pembangunan



Tingkat

kemantapan

kerjasama

dengan

pedoman

Pemerintah

Daerah swasta dan Daerah 3

Program

Pengembangan

Wilayah 

Perbatasan

Tingkat wilayah

konflik perbatasan

pembangunan dan

antar

Daerah

4

5

Program Perencanaan Pengemba- 

Ketersediaan pranata perencanaan

ngan Wilayah Strategis

pengembangan wilayah strategis

Program Perencanaan Wilayah dan 

Ketersediaan pranata perencanaan

Kota

pengembangan fasilitas pelayanan wilayah dan kota

6

Program

Peningkatan

Kapasitas 

Kelembagaan Perencanaan Pemba-


Kapasitas kelembagaan dan personil Perencanaan pembangunan Daerah

48

ngunan Daerah 7

Program Perencanaan Pembangu- 

Tingkat

partisipasi

nan Daerah

masyarakat

komponen

dalam

proses

perencanaan pembangunan daerah 8


Tingkat

ketersediaan

nan Ekonomi

perencanaan

pronata program

pembangunan ekonomi 9


Tingkat

ketersediaan

nan Sosial dan Budaya

perencanaan

pronata program

pembangunan sosial dan budaya 10

Program

Perencanaan

Prasarana 

Wilayah dan Sumber Daya Alam

Tingkat

ketersediaan

perencanaan pembangunan

pranata program

prasarana

wilayah

dan sumber daya alam 11

Program

Perencanaan

Pemba- 

ngunan Daerah Rawan bencana

Tingkat

ketersediaan

pranata

perencanaan program daerah rawan bencana

12




Tingkat ketersediaan pranata Tata Ruang Kota dan kawasan-kawasan khusus

13

Program

Pengendalian

Peman- 

faatan Ruang

Tingkat ruang

kesesuaian kota

dan

pemanfaatan

tingkat

konflik

pemanfaatan pembentukan lahan


49

14

Program pemanfaatan Ruang



Tingkat

pemanfaatan

ruang

kawasan strategis 15

Program Pengkajian dan Penelitian 

Tingkat

Bidang Informasi dan Komunikasi

informasi

ketersediaan

pemerintahan

data

dan

penyelenggaraan dan

pelaksanaan

pembangunan daerah yang dapat diakses oleh publik 16

Program

Pengembangan

dan

/ 

Informasi Statistik Daerah


Tingkat ketersediaan data statistik pembengunan daerah

50

BAB VII PENUTUP Sebagai

uraian

akhir

pada

Bab

Penutup

Renstra

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Badan.Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2015; 2. Dengan ditetapkanya Restra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 pemangku

kepentingan

– 2015 ini maka semua pihak dan

(stakeholders)

yang

berkaitan

dengan

pembangunan bidang perencanaan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan ; 3. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2011 - 2015 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2015 ; 4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.


51


52

Tabel 5.1. Program dan Kegiatan SKPD Misi 1 : Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi antar SKPD guna meningkatkan kualitas pembangunan

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

I

Terlaksanannya Program Pembangunan secara sinergis, sistematis dan terpadu

Terwujudnya program-program lintas sektor daerah secara sinergi, sistematik dan terpadu

Meningkatnya pelaksananaan program pembangunan secara sinergis, siste matis dan terpadu

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA ( KEGIATAN)

CAPAIAN PADA AWAL PERIODE PERENCANAAN


5

6

7

8


1. Penyusunan dan Analisis Indikator Ekonomi Makro

Tersusunnya Dokumen Analisis Indikator Ekonomi Makro

0

100 %

2. Penyusunan dan Perencanaan Umum Masterplan Pengembangan Penanaman Modal

Tersusunnya data sebaran dan potensi Pengembangan Penanaman Modal

0

100 %

3. Penyusunan Perencanaan dan pemetaan Potensi Energi Baru terbarukan (Mikrohidro)

Tersusunnya debit air dan sebaran sungai yang berpotensi untuk menghasilkan energi mikro hidro

0

100 %

4. Pemetaan dan Indentifikasi Pengembangan ternak sapi

Tersusunnya buku jumlah sebaran ternak sapi di 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto

0

100 %

5. Pemetaan dan Identifikasi Industri Kecil dan Menengah

Tersusunnnya Buku data pemetaan dan identifikasi Indutri Kecil Menengah

0

100 %

6. Pemetaan dan potensi pengembangan komoditas produk jenis unggulan (KPJU)

Tersusunnya buku data jumlah dan jenis pemetaan sebaran dan potensi pengembangan komoditas produk jenis unggulan (KPJU)

0

100 %

7. Perencanaan dan Pemetaan Air Bawah Tanah (ABT) pada Rencana kawasan industri Dawarblandong

Tersusunnya Buku Perencanaan dan Pemetaan Air Bawah Tanah (ABT) pada Rencana Kawasan Industri Dawarblandong

0

100 %

1

2

3

5

4

6

7

8

8. Pemetaan dan Identifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah

Tersusunnnya buku data jumlah dan jenis koperasi

0

100 %

9. Perencanaan dan Pemetaan Air Bawah Tanah (ABT) pada Rencana kawasan industri Kemlagi

Tersusunnya Buku Perencanaan dan Pemetaan Air Bawah Tanah (ABT) pada Rencana Kawasan Industri Kemlagi

0

100 %

10. Perencanaan dan Pemetaan

Air Bawah Tanah (ABT) pada Rencana kawasan industri Jetis

Tersusunnya Buku Perencanaan dan Pemetaan Air Bawah Tanah (ABT) pada Rencana Kawasan Industri Jetis

0

100 %

Perencanaan dan Pemetaan Air Bawah Tanah (ABT) pada Rencana kawasan industri Mojoanyar

Tersusunnya Buku Perencanaan dan Pemetaan Air Bawah Tanah (ABT) pada Rencana Kawasan Industri Mojoanyar

0

100 %

1. Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Tercapainya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

0

100 %

2. BOP PNPM Mandiri Perkotaan

Tercapainya keberlanjutan P2KP Program Penangulangan Kemis-

0

100 %

3. BOP Surat Pernyataan Miskin

Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

0

100 %

4. Penguatan Kelembagaan Kabupaten Sehat

Terwujudnya kondisi yang sehat dan kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan

0

100 %

5. BOP Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

Terpenuhinya Pelayanan bagi Perempuan dan Anak

0

100 %

6. BOP Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan

Terlaksananya Program Infrastruktur pedesaan

0

100 %

12


1

2

4

5

6

7

8

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

0

100 %

1. Perencanaan Umum dan Pengendalian Program

Tercapainya perencanaan pembangunan

0

100 %

2. Monitoring Evaluasi Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Penyusunan dsn Evaluasi Rencana Pembangunan daerah)

Terlaksanannya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

0

100 %

3. Monitoring Evaluasi Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan DAK

Terkendalinya Pelaksanaan Kegiatan DAK

0

100 %

4. BOP Pengembangan Wisata Waduk Tanjungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Terwujudnya kewirausahaan masyarakat

0

100 %

5. BOP Tim Koordinasi Dana Tugas Pembantuan

Terlaksananya kelancaran Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

0

100 %

6. Penyusunan dan Asistensi Renstra dan Renja SKPD

Tersusunnya dokumen rencana pembangunan 5 tahun

0

100 %

7. Penunjang TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)


Misi 2 : Melaksanakan Pengkajian dan Pengembangan bagi Pembangunan di segala bidang

NO

TUJUAN

Melaksanakan Pengkajian dan Pengembangan bagi Pembangunan di segala bidang

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Terwujudnya Perencanaan Meningkatnya hasil Pembangunan dan Kebija- penelitian kan secara tepat, akuntabel, transparan, adiktif dan responsif


Program Pengkajian dan Penelitian




1. Kajian Pengembangan Puskesmas

Terlaksananya Peningkatan Kesehatan bagi masyarakat

0

5 dokumen

2. Kajian Potensi Pariwisata Kabupaten Mojokerto

Terlaksananya Pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Mojokerto

0

5 dokumen

Misi 3 : Menyusun Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif

NO

TUJUAN

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan secara berkelanjutan berdasarkan prioritas pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Terwujudnya dokumen pe- Meningkatnya tingkat rencanaan pembangunan kesesuaian hasil perendaerah secara berjangka canaan pembangunan dengan dokumen perencanaan pembangunan





CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN

1.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto

Tersedianya Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto

0

5 dokumen

2.

Penyusunan Final Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 2015

Tersusunnnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 5 Tahun

0

5 dokumen

Misi 4 : Mengoptimalkan Penyusunan Dokumen Tata Ruang Daerah

NO

TUJUAN

Meningkatkan Penyusunan Dokumen Rencana Detail tata ruang Kabupaten Mojokerto

SASARAN

Tersusun dan Terlegalisasinya dokumen rencana detail tataruang daerah Kabupaten Mojokerto

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya kesuaian tata ruang



Menurunnya pelanggaran tata ruang




1. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman di Daerah

Tersusunnya Buku Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman di Daerah

0

5 dokumen

2. Masterplan BTS

Tersedianya Dokumen Perencanaan Masterplan BTS Telekomunikasi sebagai acuan

0

5 dokumen

3. Operasional Badan Kelembagaan Penataan Ruang Daerah

Terciptanya Penataan Ruang di Kabupaten Mojokerto

0

5 dokumen

4. Perencanaan Peta Citra Satelit Dasar Kabupaten Mojokerto

Tersedianya Dokumen Peta Citra Satelit Kabupaten Mojokerto

0

5 dokumen

5. Penyusunan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Tersusunnya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

0

5 dokumen

Terselesaikannya monitoring dan evaluasi Rencana Tata Ruang

0

5 dokumen

Pemberdayaan petani secara terpadu baik dari sektor irigasi maupun usaha tani

0

5 dokumen

Program Pengendalian PemanfaatRuang

1

Monitoring dan Evaluasi Rencana Tata Ruang

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1.

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan HIPPA

Misi 5 : Menetapkan sistem pengelolaan data - data pembangunan secara efektif untuk menghasilkan data yang akurat dan aktual

NO

TUJUAN

Melaksanakan program Kegiatan pembangunan sesuai dokumen perencanaan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Terwujudnya Program Meningkatnya tingkat pembangunan yang terarah keakuratan data peren dan terpadu pada sistem canaan pembangunan dan mekanisme pembangunan partisipatif


Program Pengembangan Data Informasi/Statistik



CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN

1. Penyusunan Buku PDRB Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha dan Penggunaan

Tersedianya data pertumbunan ekonomi dan pendataan regional

0

5 dokumen

2. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia

Tercapainya Angka Indeks pembangunan manusia

0

5 dokumen

Tersusunnya buku Kabupaten Mojokerto Dalam Angka

0

5 dokumen

3.

Penyusunan Data Potensi Daerah

Tabel 5.2. Program dan Kegiatan SKPD

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN NO


INDIKATOR KINERJA

1

2

3

I

2011 target 4

2012 Rp 5

target 6

2013

Rp 7

target 8

2014

Rp 9

target 10

2015 Rp 11

target 12

Rp 13


1. Penyusunan dan Analisis Indikator Ekonomi Makro

Tersusunnya Dokumen Analisis Indikator Ekonomi Makro

100 %

220.000.000 100 %

2. Penyusunan dan Perencanaan Umum Masterplan Pengembangan Penanaman Modal

Tersusunnya data sebaran dan potensi Pengembangan Penanaman Modal

100 %

150.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Penyusunan Perencanaan dan pemetaan Potensi Energi Baru terbarukan (Mikrohidro)

Tersusunnya debit air dan sebaran sungai yang berpotensi untuk menghasilkan energi mikro hidro

100 %

200.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Pemetaan dan Indentifikasi Pengembangan ternak sapi

Tersusunnya buku jumlah sebaran ternak sapi di 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto

100 %

-

-

-

-

-

-

-

5. Pemetaan dan Identifikasi Industri Kecil dan Menengah

Tersusunnnya Buku data pemetaan dan identifikasi Indutri Kecil Menengah

-

-

100 %

-

-

-

-

-

6. Pemetaan dan potensi pengembangan komoditas produk jenis unggulan (KPJU)

Tersusunnya buku data jumlah dan jenis pemetaan sebaran dan potensi pengembangan komoditas produk jenis unggulan (KPJU)

-

-

-

-

100 %

200.000.000

-

-

-

-

7. Perencanaan dan Pemetaan Air Bawah Tanah (ABT) pada Rencana kawasan industri Dawarblandong

Tersusunnya Buku Perencanaan dan Pemetaan Air Bawah Tanah (ABT) pada Rencana Kawasan Industri Dawarblandong

-

-

-

-

100 %

175.000.000

-

-

-

-

8. Pemetaan dan Identifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah

Tersusunnnya buku data jumlah dan jenis koperasi

100 %

-

-

-

-

-

-

-

200.000.000

290.000.000 100 %

200.000.000

180.000.000

290.000.000

-

100 %

290.000.000 100 %

300.000.000

2

1

4

5

6

7

8

9

10

9. Perencanaan dan Pemetaan Air Bawah Tanah (ABT) pada Rencana kawasan industri Kemlagi

Tersusunnya Buku Perencanaan dan Pemetaan Air Bawah Tanah (ABT) pada Rencana Kawasan Industri Kemlagi

-

-

-

-

-

-

-

10. Perencanaan dan Pemetaan

Tersusunnya Buku Perencanaan dan Pemetaan Air Bawah Tanah (ABT) pada Rencana Kawasan Industri Jetis

-

-

-

-

-

-

100 %

Air Bawah Tanah (ABT) pada Rencana kawasan industri Jetis Perencanaan dan Pemetaan Air Bawah Tanah (ABT) pada Rencana kawasan industri Mojoanyar

Tersusunnya Buku Perencanaan dan Pemetaan Air Bawah Tanah (ABT) pada Rencana Kawasan Industri Mojoanyar

-

-

-

-

-

-

-

12

4

3

-

200.000.000

-

100 %

-

200.000.000

-

100 %

200.000.000


1. Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Tercapainya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

100%

30.000.000 100%

100%

30.000.000

100%

30.000.000 100%

30.000.000

2. BOP PNPM Mandiri Perkotaan

Tercapainya keberlanjutan P2KP Program Penangulangan Kemis-

100%

200.000.000 100%

200.000.000 100%

200.000.000

100%

200.000.000 100%

200.000.000

3. BOP Surat Pernyataan Miskin

Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

100%

250.000.000 100%

250.000.000 100%

250.000.000

100%

250.000.000 100%

250.000.000

4. Penguatan Kelembagaan Kabupaten Sehat

Terwujudnya kondisi yang sehat dan kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan

100%

100.000.000 100%

100.000.000 100%

100.000.000

100%

100.000.000 100%

100.000.000

5. BOP Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

Terpenuhinya Pelayanan bagi Perempuan dan Anak

100%

200.000.000 100%

200.000.000 100%

200.000.000

100%

200.000.000 100%

200.000.000

6. BOP Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan

Terlaksananya Program Infrastruktur pedesaan

100%

150.000.000 100%

150.000.000 100%

150.000.000

100%

150.000.000 100%

150.000.000

30.000.000

2

1

7. Penunjang TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)

3

4

5

6

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

100%

150.000.000 100%

1. Kajian Pengembangan Puskesmas

Terlaksananya Peningkatan Kesehatan bagi masyarakat

100%

150.000.000 100%

2. Kajian Potensi Pariwisata Kabupaten Mojokerto

Terlaksananya Pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Mojokerto

100%

150.000.000 100%

7

150.000.000

8

9

10

11

12

13

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

150.000.000

150.000.000 100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

150.000.000

150.000.000

100%

150.000.000

100%

150.000.000

Program Pengkajian dan Penelitian

150.000.000

100%


1.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto

Tersedianya Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto

100%

2.

Penyusunan Final Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 2015

Tersusunnnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 5 Tahun

100%

1. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman di Daerah

Tersusunnya Buku Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman di Daerah

100 %

2. Masterplan BTS

Tersedianya Dokumen Perencanaan Masterplan BTS Telekomunikasi sebagai acuan

3. Operasional Badan Kelembagaan Penataan Ruang Daerah

275.000.000

100%

275.000.000

100%

275.000.000

100%

275.000.000

100%

275.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

100 %

100.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Terciptanya Penataan Ruang di Kabupaten Mojokerto

100 %

100.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Perencanaan Peta Citra Satelit Dasar Kabupaten Mojokerto

Tersedianya Dokumen Peta Citra Satelit Kabupaten Mojokerto

100 %

200.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Penyusunan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Tersusunnnya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

100 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.000.000


2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Program Pengendalian PemanfaatRuang

1

Monitoring dan Evaluasi Rencana Tata Ruang

Terselesaikannya monitoring dan evaluasi Rencana Tata Ruang

100%

Pemberdayaan petani secara terpadu baik dari sektor irigasi maupun usaha tani

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

1. Perencanaan Umum dan Pengendalian Program

Tercapainya perencanaan pembangunan

100%

825.000.000

100%

825.000.000

100%

825.000.000

100%

825.000.000

100%

825.000.000

2. Monitoring Evaluasi Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan daerah)

Terlaksanannya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

150.000.000

3. Monitoring Evaluasi Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan DAK

Terkendalinya Pelaksanaan Kegiatan DAK

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

4. BOP Pengembangan Wisata Waduk Tanjungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Terwujudnya kewirausahaan masyarakat

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

5. BOP Tim Koordinasi Dana Tugas Pembantuan

Terlaksananya kelancaran Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

100%

40.000.000

100%

40.000.000

100%

40.000.000

100%

40.000.000

100%

40.000.000

6. Penyusunan dan Asistensi Renstra dan Renja SKPD

Tersusunnya dokumen rencana pembangunan 5 tahun

100%

135.000.000

100%

-

-

-

-

-

-

-

1. Penyusunan Buku PDRB Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha dan Penggunaan

Tersedianya data pertumbunan ekonomi dan pendataan regional

100%

250.000.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

2. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia

Tercapainya Angka Indeks pembangunan manusia

100%

125.000.000

100%

125.000.000

100%

125.000.000

100%

125.000.000

100%

125.000.000

3. Penyusunan Data Potensi Daerah

Tersusunnya buku Kabupaten Mojokerto Dalam Angka

100%

110.000.000

100%

110.000.000

100%

110.000.000

100%

110.000.000

100%

110.000.000

100%

100%

100%

100%

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1.

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan HIPPA


Program Pengembangan Data Informasi/Statistik

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents