BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan LKjIP, diharapkan dapat bermanfaat untuk : 1. Mendorong BLH Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di Jawa Tengah. 2. Menjadikan pelaksanaan kegiatan BLH Provinsi Jawa Tengah akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efesien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. 3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat dan Stakeholders di Jawa Tengah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan khususnya terhadap BLH Provinsi Jawa Tengah. 5. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan bahan perencanaan ke depan agar capaian kinerja menjadi lebih baik. B. LANDASAN HUKUM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. C. MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 adalah: 1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan; 2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil evaluasi kegiatan; 3. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang; 4. Terwujudnya tertib administrasi kegiatan; 5. Sebagai alat bukti pelaporan pelaksanaan program dan hasil kegiatan kepada Publik.
LKjIP - BLH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
1
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI D.1. Stuktur Organisasi Menindaklanjuti PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka sejak tanggal 7 Juni 2008 nomenklatur dan struktur organisasi Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedal) Provinsi Jawa Tengahn berubah, yakni menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Struktur Organisasi BLH Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008, sebagai berikut : a. Susunan Organisasi BLH terdiri dari : 1) Kepala Badan : 2) Sekretariat, membawahkan : (a) Sub Bagian Program (b) Sub Bagian Keuangan (c) Sub Bagian Umum
b.
3)
Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengamanan Lingkungan Hidup, membawahkan : a) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama dan Lingkungan Hidup b) Sub Bidang Pengamanan Lingkungan
4)
Bidang Pengkajian Dampak dan Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup, membawahkan : a) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup b) Sub Bidang Pengembangan Sarana Teknis dan Teknologi Lingkungan Hidup
5)
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahkan : a) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Laut b) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun
6)
Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup, membawahkan : a) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumberdaya Alam. b) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Pesisir dan Laut.
7)
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yakni Balai Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup, membawahkan : a) Sub Bagian Tata Usaha. b) Seksi Pengujian dan Analisa Air. c) Seksi Pengujian dan Analisa Udara, Biologi dan Tanah.
8)
Kelompok Jabatan Fungsional
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Reorganisasi Tata Kerja Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup Sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Struktur Organisasi BLH Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
LKjIP - BLH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
2
Bagan Organisasi BLH (BLH) Provinsi Jawa Tengah
KEPALA BADAN
Dasar : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7Tahun 2008 Tanggal 7 Juni 2008. tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah
Sekretaris
Kepala Sub Bagian Program
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengamanan Lingkungan Hidup
Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Kepala Sub Bagian
Kepala Sub
Keuangan
Bagian Umum
Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup
Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Lingkungan Hidup
Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Laut
Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Pesisir dan Laut
Kepala Sub Bidang Pengamanan Lingkungan Hidup
Kepala Sub Bidang Pengembangan Sarana Teknis dan Teknologi Lingkungan Hidup
Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat dan Berbahaya dan Berecun
Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumberdaya Alam
UPT
LKjIP - BLH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
3
D.2. Kedudukan Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka kedudukan BLH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah D.3. Tugas Pokok BLH mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Lingkungan Hidup. D.4. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas BLH menyelenggarakan fungsi : 1) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup; 3) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kapasitas dan pengamanan lingkungan hidup, pengkajian dampak dan pengembangan teknologi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, kerusakan dan konservasi lingkungan hidup Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup; 5) Pelaksanaan kesekretariatan badan; 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya; E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARPRAS 1
Susunan Kepegawaian Jumlah pegawai Badan Lingkungan Hidup sebanyak 95 orang, dengan komposisi sebagai berikut : a). Berdasarkan jenjang pendidikan Berdasarkan jenjang pendidikan terakhir, susunan kepegawaian Badan Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan menjadi : Pendidikan Sekolah Dasar (SD) : 1 Orang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : 4 Orang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : 16 Orang Pendidikan Diploma 3 (D3) : 17 Orang Pendidikan Sarjana (S1) : 36 Orang Pendidikan Pasca Sarjana (S2) : 20 Orang Pendidikan Pasca Sarjana (S3) : 1 Orang b) Berdasarkan kepangkatan Berdasarkan kepangkatan/Golongan, susunan kepegawaian Badan Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan menjadi : Golongan I : 3 Orang; Golongan II : 18 Orang; Golongan III : 59 Orang; Golongan IV : 15 Orang.
LKjIP - BLH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
4
c) Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan Jenis kelamin, susunan kepegawaian Badan Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan menjadi: Pria : 59 Orang; Wanita : 36 Orang.
2
Sarpras Perlengkapan sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, meliputi : NO
NAMA BARANG
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
Alat-alat besar Alat-alat angkutan Alat-alat bengkel dan alat ukur Alat-alat kantor dan Rumah tangga Alat-alat Studio dan Komunikasi Alat-alat Laboratorium Gedung dan Bangunan/ Bangunan Air kotor / IPAL
8 17 68 2.137 39 946 6
Buku dan Perpustakaan
859
Grafik 1.1 Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2015
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2015
LKjIP - BLH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
5
Grafik 1.2 Proporsi Pegawai Berdasarkan Golongan 2015
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2015
Grafik 1.3 Proporsi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 2015
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2015
LKjIP - BLH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
6
