BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UUPT. 4 Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Undang-Undang menentukan dalam pasal 98 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 5 dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Dalam penjelasan pasal 98 ayat (2) disebutkan, Undang-Undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu. Hal ini berarti perbuatan hukum dapat dilakukan oleh satu orang anggota Direksi mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan, sepanjang anggaran dasar tidak menentukan lain. Berkaitan dengan tanggungjawab direksi maka pembahasan mengenai direksi berkaitan dengan: 6

4

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Hal 24 Ibid., Pasal 93 ayat 3 6 Rahmad Hendra, http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Direksi.pdf terakhir di akses 28 oktober 2015. 5

Universitas Sumatera Utara

1. Pengertian, Tugas dan Kewenangan Direksi a. Pengertian Direksi Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mwakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. b. Tugas Direksi Direksi dalam menjalankan perseroan memiliki, tugas-tugas, yaitu : 7 1) Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan 2) Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perseroan 3) Direksi dalam memimpin dan mengurus Perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan 4) Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan secara amanah dan transparan. Untuk itu Direksi mengembangkan system pengendalian internal dan system manajemen resiko secara terstruktural dan komprehensif 5) Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi. c. Kewajiban Direksi Kewajiban Direksi di dalam perseroan, yaitu : 8 1) Direksi wajib bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai organ yang wajib bertanggungjawab, Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusan itu kepada RUPS 2) Direksi wajib membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi, menyelenggarakan pembukuan Perseroan;

7 8

Op.Cit., Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal 97 Hal 26 Ibid., Pasal 100-102. Hal 26.


melaporkan kepemilikan sahamnya dan keluarga yang dimiliki pada Perseroan atau Perseroan lain. 3) Direksi wajib menyiapkan laporan tahunan (termasuk pertanggung jawaban tahunan) untuk RUPS. 4) Direksi wajib memberikan keterangan kepada RUPS mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan perseroan. 5) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lain yang dianggap perlu (termasuk melakukan pemanggilan dan lain-lain). 6) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan. 7) Direksi

wajib

menyiapkan

rencana

penggabungan,

peleburan

atau

pengambilalihan untuk diajukan kepada RUPS.

d. Kewenangan Direksi Direksi memiliki kewenangan, yaitu : 9 1) Direksi berwenang untuk mengusulkan kepada RUPS : a) Perubahan anggaran dasar b) Pembelian kembali saham dan pengalihan saham tersebut kepada pihak lain c) Penambahan modal d) Pengurangan modal e) Penggunaan laba dan pembagian deviden f) Pembubaran perseroan 2) Direksi berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan usaha Perseroan 3) Direksi berwenang mengelola kekayaan Perseroan 4) Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan 5) Direksi berwenang untuk mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya sesuai Anggaran Dasar/Akte Pendirian 9

Ibid., Pasal 98-99. Hal 25.


6) Direksi berwenang untuk membela diri dalam forum RUPS jika Direksi telah diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS/Komisaris 7) Direksi berwenang untuk mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit setelah didahului dengan persetujuan RUPS 2. Tanggung Jawab Direksi Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan: 10 1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4. Telah mengambil tindakan untuk mencagah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Anggota Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, jika dapat membuktikan bahwa:

10

Ibid., Pasal 104. Hal 27.


1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan Pentingnya PT (Perseroan Terbatas) melindungi kepentingan/hak-hak pekerja, pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, di antaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11 Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat 11

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 28 H Ayat (3)


memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial. Undang-Undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 berupa kurungan atau denda. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang tersebut selengkapnya menentukan. 12 “Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000 000,- (lima puluh juta rupiah).” Dalam ayat (2) ditentukan”Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) untuk kedua kalinya atau lebih setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap,maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama lamanya 8 (delapan) bulan.” Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah pelanggaran. Artinya tindak pidana tersebut tidak digolongkan kepada kejahatan, yang ancaman hukumannya lebih berat.

12

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pasal 29

ayat (1).


Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), menurut Pasal 30 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992, 13 terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi, atau denda yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sanksi sebagaimana tersebut diatas diatur dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek sebagaimana beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010. Pada intinya Pasal 47 Peraturan Pemerintah tersebut menentukan: 14 1. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (1), dan telah diberikan peringatan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha. 2. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar. 3. Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diamaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 dikenakan ganti rugi sebesar 1% dari jumlah jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini,untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan. Gambaran Tentang hak-hak pekerja/buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 yang dimaksud dengan : 15 a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. b. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. c. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

13

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 Ibid., Pasal 47. 15 Ibid., Pasal 1. 14


Salah satu hak pekerja tersebut adalah hak untuk mendapat jaminan keselamatan jiwa selama bekerja yang dulunya dikemas dalam 1 paket yang dikenal dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diatur dalam: 16 6. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. 7. Cacad adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan. 8.

Sakit

adalah

setiap

gangguan

kesehatan

yang

memerlukan

pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan. 9.

Pemeliharaan

kesehatan

adalah

upaya

penanggulangan

pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan

dan

pemeriksaan,

pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan Gambaran tentang pentingnya asuransi jiwa bagi pekerja atas amanat Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS saat ini perusahaan wajib memproteksi pekerja atau buruhnya dengan Jaminan Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk

untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

16

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pasal 1 angka 6-9.


Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan. Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu atau kecelakaan tertentu, pemberi kerja dikenakan biaya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 9, yaitu: 17 (1)BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminankesehatan. (2)BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua a. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; b. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan c. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat

B. Permasalahan Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas pada skripsi ini antara lain: 1. Bagaimana syarat dan mekanisme pemberian asuransi jiwa kepada pekerja PT Daya Labuhan Indah? 17

Ibid., Pasal 9


2. Bagaimana Tanggung Jawab Direksi PT. Daya Labuhan Indah dalam hal tidak dipenuhinya asuransi jiwa pekerja PT daya Labuhan Indah? 3. Apa akibat hukum bagi pekerja PT. Daya Labuhan Indah yang tidak memiliki asuransi jiwa C. Tujuan Penulisan 1. Mengetahui dan memahami secara menyeluruh tentang syarat dan mekanisme pemberian asuransi jiwa kepada pekerja PT Daya Labuhan Indah 2. Mengetahui dan mengerti tanggung jawab Direksi PT. Daya Labuhan Indah apabila tidak terpenuhinya asuransi jiwa pekerja PT. Daya Labuhan Indah 3. Mampu menguraikan dan menjelaskan apa saja akibat hukum yang di timbulkan apabila pekerja PT. Daya labuhan Indah tidak memiliki asuransi jiwa dalam hal ini asuransi sebagai pekerja

D. Manfaat Penulisan Dengan menyelesaikan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat manfaat sebagai berikut: 1. Dari segi teoritis Diharapkan bahwa pembahasan terhadap masalah - masalah dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi dan pemahaman yang lebih mendalam untuk melaksanaan pemenuhan asuransi bagi para pekerja pada Perseroan Terbatas, guna menciptakan regulasi yang jelas terhadap semua Perseroan Terbatas pada umumnya. 2. Dari segi praktis Dari segi praktis skripsi ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan tuntunan/bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, pelaku bisnis, serta pemerintah dalam hal menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang direksi (pengangkatan, kedudukan, tanggung jawab, kewenangan) serta


tentang Asuransi Jiwa (dasar hukum, jenis-jenis, prinsip, tujuan, fungsi dan manfaat asuransi Jiwa) dalam hal ini pada para pekerja E. Metode Penulisan Agar penulisan skripsi ini dapat dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka perlu ditentukan metode penulisan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan 1. Jenis dan Sifat Penelitian Jenis

penelitian

yang

digunakan

dalam

menjawab

permasalahan-

permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah menggunakan penelitian normatif-empiris.

Penelitian

normatif-empiris

pada

dasarnya

merupakan

penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Dimana langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif-empiris ini Penelitian ini memiliki sifat sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif

adalah

salah

satu

jenis

metode

penelitian

yang

berusaha

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian Deskriptif ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Dengan penelitian metode deskriptif, memungkinkan peneliti untuk melakukan hubungan antar

variabel,

menguji

hipotesis,

mengembangkan

generalisasi,

dan

mengembangkan teori yang memiliki validitas universal 18. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

18

Ridwan A.Z http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/ terakhir di akses 12 januari 2016


Pada

umumnya

tujuan

utama

penelitian

deskriptif

adalah

untuk

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Dalam perkembangannya, akhir-akhir ini metode penelitian deskriptif banyak digunakan oleh peneliti karena dua alasan. Pertama, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia. Di samping kedua alasan tersebut di atas, penelitian deskriptif pada umumnya menarik bagi para peneliti muda, karena bentuknya sangat sederhana dengan mudah dipahami tanpa perlu memerlukan teknik statiska yang kompleks. Walaupun sebenarnya tidak demikian kenyataannya. Karena penelitian ini sebenarnya juga dapat ditampilkan dalam bentuk yang lebih kompleks, misalnya dalam penelitian penggambaran secara faktual perkembangan sekolah, kelompok anak, maupun perkembangan individual. Penenelitian deskriptif juga dapat dikembangkan ke arah penenelitian naturalistic yang menggunakan kasus yang spesifik malalui deskriptif mendalam atau dengan penelitian seting alami fenomenologis dan dilaporkan secara thick description (deskripsi mendalam) atau dalam penelitian ex-postfacto dengan hubungan antarvariabel yang lebih kompleks. 2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di PT Daya Labuhan Indah, kecamatan bilah hilir labuhan batu, Sumatera Utara. 3. Data dan Sumber Data Bahan-bahan yang digunakan dalam skripsi ini meliputi data primer dan sekunder


a. Data Primer dengan cara wawancara pada PT. Daya Labuhan Indah Yaitu data yang di peroleh dan di kumpulkan langsung dari responden (penelitian) yang data primer ini di peroleh antara lain

melalui wawancara

langsung dengan pihak PT. Daya labuhan Indah. Dalam hal ini narasumber yang memiliki kewenangan dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam melengkapi Skripsi. b. Data Sekunder yang di dapat dari data pustaka buku, jurnal hsail penelitian dan lain-lain. Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui data yang telah diteliti dan di kumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang data nya antara lain di peroleh melalui studi kepustakaan. a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini bersumber dari dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan pihak yang berwenang, yang mana dalam penulisan skripsi ini dokumen tersebut bersumber dari Undang-Undang. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang Undang (RUU), hasil-hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum. c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia 4. Analisis Data Penulis menggunakan penulisan kualitatif yaitu 19, merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post positifisme, serta sebagai metode artistic karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode interpretive karena data hasil peneletian lebih berkenaan dengan interprestasi 19

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8MLkmCvaFGIJ:https://afidburh anuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/+&cd=1&hl=en&ct=clnk, terakhir di akses 2 januari 2016.


terhadap data yang di temukan di lapangan.metode penelitian kuantitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang teleh di tetapkan. Metode penelitian kualitatif sering di sebut metode penelitian naturalistik karena penelitianya di lakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), di sebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak di gunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam ( in-depth analysis ), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kulitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitinya dapat betul-betul berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan,gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lainyang dapat memperkaya data primer. F. Keaslian Penulisan Skripsi yang berjudul “Tanggung jawab Direksi PT. Daya Labuhan Indah Dalam Pemenuhan Asuransi Jiwa Pekerja” ini disusun berdasarkan pengumpulan bahan-bahan baik berupa data hasil wawancara pengumpulan data maupun


berdasarkan pengumpulan bahan-bahan baik berupa bahan pustaka, undangundang dan artikel-artikel terkait yang diperoleh dari perpustakaan, media cetak, atau media elektronik. Sehubungan

dengan

keaslian

judul

ini,

penulis

telah

melakukan

pemeriksanaan pada perpustakaan fakultas hukum Universitas Sumatera Utara sebagai bentuk pembuktian bahwa judul skripsi ini belum pernah di tulis oleh orang lain di Fakultas Hukum USU ataupun di Fakultas Hukum Universitas atau perguruan Tinggi lain di wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. G. Sistematika Penulisan Penulisan karya ilmiah yang baik adalah karya ilmiah yang disusun secara sistematis untuk mempermudah penulisan skripsi ini sehingga tersusun secara sistematis maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Skripsi ini terdiri dari 5 BAB, dimana masing masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang disesuaikan dengan kebutuhan penulis dan pembahasan sesuai yang dimaksudkan. Berikut ini garis besar / sistematika dari penulisan skripsi ini, yaitu: BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan segala hal yang umum dalam sebuah karya ilmiah yang merupakan kata pengantar dimana didalamnya terdiri dari dan terurai mengenai Latar Belakang Penulisan Skripsi, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan, Keaslian Penulisan, dan Sistematika Penulisan. BAB II : Gambaran Umum Tentang Perseroan Terbatas, dimana di dalam nya terdiri atas Pengertian dan Kedudukan Direksi pada Perseroan Terbatas, Tata Cara pemilihan dan Kedudukan Direksi pada Perseroan Terbatas, Kewenangan Ditreksi pada Perserosn Terbatas, Direksi Sebagai Pengurus dan Wakil Perseroan Terbatas


BAB III: Tinjauan Jaminan Kematian pekerja, dimana pada bab III ini terdapat sub judul antara lain Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Kematian, BPJS sebagai pengelolahg Jaminan Kematian (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Jaminan Kematian sebagai bagian dari BPJS Ketenagakerjaan (PP No 44 Tahun 2015) dan Tujuan, Fungsi dan Manfaat Jaminan Kematian. BAB IV: Tanggung Jawab Direksi dalam Pemenuhan Jaminan Kematian PT. Daya Labuhan Indah Syarat dan mekanisme pemberian Jaminan Kematian pekerja PT. daya Labuhan Indah, Tanggung jawab Direksi PT. Daya Labuhan Indah dalam hal tidak dipenuhinya Jaminan Kematian PT. Daya labuhan Indah., Akibat hukum apabila pekerja PT. daya Labuhan Indah tidak Jaminan Kematian. BAB V: Kesimpulan dan Penutup bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan penutup dari segala rangkaian bab-bab sebelumnya, yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents