BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan tersebut tidak semata-mata pelimpahan kekuasaan saja, melainkan juga adanya perubahan pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai konsekwensinya Pemerintah daerah harus memperhatikan satu aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada prinsip value for money. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan dalam pengelolaan keuangan daerah secara optimal, efektif, efisien, sistematis dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasar pertimbangan di atas dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Harus menyusun Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang tahun 2011 – 2015 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, evaluasi pembangunan 5 tahun 2005 – 2010 serta isu-isu strategis yang berkembang. Mengingat pentingnya peranan Renstra SKPD bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut Renstra SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan daerah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ( Tahun 2011 – 2015 ), maka disusunlah Renstra SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.
6
B. Landasan Hukum Penyusunan Renstra 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD. 13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000 – 2010. 14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah Kota Semarang. 15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. 16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
6
Tahun
2010 tentang RPJPD Kota
Semarang Tahun 2005 - 2025. 17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2011 – 2015.
7
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJM Daerah. 19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. 20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dinas Kas Daerah Kota Semarang.
C. Maksud dan Tujuan Renstra SKPD 1. Maksud Renstra SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2011 – 2015 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan dan operasional dibidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah selama lima tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang kepada Walikota.
2. Tujuan Penyusunan Renstra SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang adalah : a. Untuk menetapkan strategi, kebijakan dan operasional dibidang keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah. b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien berkeadilan dan berkelanjutan. d. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.
D. Sistematika Penulisan Renstra SKPD DPKAD. Sistematika penyusunan Renstra SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dan RPJMD, Renstra SKPD dan dengan Renja SKPD. 8
B. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. C. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. D. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II:
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaran urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melaluai pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. B. Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset yang dimiliki SKPD. C. Kinerja Pelayanan SKPD Mencakup tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran / target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikatot kinerja pelayanan SKPD.
9
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada bagian ini memuat permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. B. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Semarang Pada Bagian ini memuat tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi dan misi serta program Walikota dan Wakil Walikota sebagai dasar identifikasi permasalahan pelayanan, faktor-faktor penghambat dan pendorong SKPD yang dapat mempengaruhi visi dan misi. C. Telaahan Renstra Pemerintah Kota Semarang Pada bagian ini memuat faktor-faktor penghambat atau faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kota. D. Penentuan Isu Strategis Pada bagian ini memuat faktor-faktor penghambat atau faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari : 1. gambaran pelayanan SKPD 2. sasaran jangka menengah pada Renstra Kota
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini memuat rumusan pernyataan visi dan misi SKPD B. Tujuan dan Sasaran Pada bagian ini memuat pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. C. Strategi dan Kebijakan Pada bagian ini memuat rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
10
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini memuat, indikator kinerja SKPD yang secara langsung kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VI
PENUTUP
11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan penjabaran dari visi dan misi
Pemerintah Kota Semarang dengan memperhatikan kondisi, gambaran umum
DPKAD maupun kebijakan pengelolaan keuangan. Penetapan visi dan misi bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD sesuai tugas dan fungsi yang sejalan dengan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pengelolaan dan manajemen keuangan. A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 1. Tugas Pokok Berdasar Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 42 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang mempunyai tugas pokok sebagai berikut : “ Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. “
2. Fungsi Adapun untuk melaksanakan tugas pokok itu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan serta Bidang Aset Daerah; b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; d. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD; e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
12
f. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta mobitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasar tugas pokok yang dimiliki Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dapat dijabarkan menjadi 3 ( tiga ) aspek, yaitu : 1. Aspek Pendapatan, tugasnya meliputi : a. Perumusan perencanaan, penelitian, pelaksanaan, penagihan dan koordinasi pendapatan daerah. b. Penetapan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah. d. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya. e. Pemberian bantuan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB). 2. Aspek Administrasi Keuangan Daerah, tugasnya meliputi : a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administrasi pengendalian dan koordinasi belanja daerah. b. Pengkajian kebutuhan daerah. c. Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SP2) dibidang pendapatan dan belanja daerah. e. Penyelenggaraan system informasi keuangan dan aset daerah f. Pembinaan dan bimbingan di bidang pendapatan, belanja dan aset daerah. 3. Aspek Pengelolaan Aset Daerah, tugasnya meliputi : a. Penyusunan perumusan, perencanaan bidang aset daerah. b. Koordinasi perencanaan analisa kebutuhan pengadaan aset, pendataan, pengiventarisasian dan pencatatan aset. c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendlian pemanfaatan aset daerah. d. Penyusunan Data Base Aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Semarang e. Penyusunan laporan realisasi dan kinerja dibidang aset daerah.
13
3. Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, terdiri dari : - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi - Sub Bagian Keuangan - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari : - Seksi Pendaftaran dan Pendataan - Seksi Penetapan - Seksi Penagihan 4. Bidang Akuntansi, terdiri dari : - Seksi Analisa - Seksi Pelaporan Keuangan - Seksi Penatausahaan Keuangan 5. Bidang Anggaran, terdiri dari : - Seksi Perencanaan Anggaran - Seksi Penyusunan Anggaran - Seksi Administrasi Anggaran 6. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari : - Seksi Belanja Non Gaji - Seksi Belanja Gaji - Seksi Verifikasi dan Evaluasi 7. Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan, terdiri dari : - Seksi Bagi Hasil Pajak - Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak - Seksi Pinjaman dan lain-lain Pendapatan 8. Bidang Aset Daerah, terdiri dari : - Seksi Administrasi Aset - Seksi Pengamanan Aset - Seksi Penilaian Aset 9. UPTD, terdiri dari : - UPTD Kas Daerah
14
10. Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sebagaimana terlampir dalam lampiran 1.
B. Sumber Daya SKPD 1. Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang secara keseluruhan mempunyai pegawai sebanyak 231 orang yang terbagi menjadi : a. Menurut Tingkat Pendidikan : - Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 227 orang terdiri dari : NO.
U R A I A N
J U M L A H
1.
Pasca Sarjana
25 Orang
2.
Sarjana
3.
Akademi/D3
4.
SLTA
80 Orang
5.
SLTP
7 Orang
6.
SD
6 Orang
100 Orang 9 Orang
- Tenaga Pekerja Harian Lepas dengan jumlah 4 orang terdiri dari : NO.
U R A I A N
J U M L A H
1.
Pasca Sarjana
- Orang
2.
Sarjana
- Orang
3.
Akademi/D3
1 Orang
4.
SLTA
3 Orang
5.
SLTP
- Orang
6.
SD
- Orang
b. Menurut Pendidikan Perjenjangan : NO.
U R A I A N
J U M L A H
1.
Diklat Pim II
1 Orang
2.
Diklat Pim III
7 Orang
3.
Diklat Pim IV
23 Orang
15
c. Menurut Golongan NO.
U R A I A N
J U M L A H
1.
Golongan IV/c
1 Orang
2.
Golongan IV/b
1 Orang
3.
Golongan IV/a
5 Orang
4.
Golongan III/d
25 Orang
5.
Golongan III/c
35 Orang
6.
Golongan III/b
43 Orang
7.
Golongan III/a
38 Orang
8.
Golongan II/d
1 Orang
9,
Golongan II/c
5 Orang
10.
Golongan II/b
8 Orang
11
Golongan II/a
58 Orang
12.
Golongan I/d
1 Orang
13.
Golongan I/c
4 Orang
14.
Golongan I/b
1 Orang
15.
Golongan I/a
1 Orang
Adapun mengenai susunan pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sesuai dengan Daftar Urutan Kepegawaian ( DUK ) dan daftar pegawai TPHL sebagaimana terlampir dalam lampiran 2.
2. Perlengkapan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang memiliki sarana dan prasarana antara lain bangunan fisik berupa gedung yang memiliki 3 (tiga) lantai yang bertempat di jalan Pemuda Nomor 148 Semarang Komplek Balaikota Semarang. Selain itu untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas kedinasan, DPKAD memiliki barang-barang inventaris sebagaimana terlampir dalam lampiran 3.
C. Kinerja Pelayanan SKPD Selaku dinas teknis yang berwenang dibidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah, DPKAD Kota Semarang telah banyak berperan bagi kemajuan pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Dalam melaksanakan peranannya DPKAD Kota Semarang didukung oleh sumber daya yang dimiliki berupa : 1. Tersedianya sumber daya aparatur sebanyak 277 orang 2. Tersedianya sarana dan prasarana dinas. 16
3. Jumlah Wajib Pajak Daerah sebanyak 779.554 WP, dengan rincian sebagaimana tabel berikut : NO
JENIS PAJAK DAERAH
JUMLAH WP
1
Pajak Hotel
135 WP
2
Pajak Restoran
414 WP
3
Pajak Hiburan
137 WP
4
Pajak Reklame
11.430 WP
5
Pajak PJU
6
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7
Pajak Parkir
8
Pajak Air Tanah
9
Pajak Sarang Burung Walet
315.448 WP 64 WP 500 WP
JUMLAH 10
Pajak BPHTB
11
PBB
4 WP
Ketetapan kurang Rp. 2.000.000,00 (Buku I, II, III) Ketetapan lebih Rp. 2.000.000,00 (Buku IV, V)
66 WP 328.198 WP Sesuai dengan transaksi dlm 1 thn 440.645 WP 10.711 WP
Dari sumber daya yang dimiliki DPKAD Kota Semarang dalam memberikan peranannya di bidang pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu : 1. Aspek pendapatan Dari aspek pendapatan, arah kebijakan yang dilakukan DPKAD Kota Semarang adalah mengatur dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah, melalui peningkatan penerimaan daerah di luar PAD. Adapun prestasi yang telah diperoleh DPKAD Kota Semarang dari aspek pendapatan, adalah : a. Meningkatnya kenaikan PAD dari pajak daerah Target pendapatan khususnya pajak daerah yang dibebankan kepada DPKAD Kota Semarang sejak tahun 2005 s/d tahun 2010 selalu meningkat, dan target tersebut dapat terpenuhi atau melebihi target yang ditetapkan. Adapun kelebihan target pendapatan khususnya pajak daerah rata-rata berkisar antara 10% s/d 20%. Besaran target pajak daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2005 s/d 2010 sebagaimana terlampir dalam lampiran 4.
17
b. Meningkatnya penerimaan dana perimbangan dari Bagi hasil Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB Target pendapatan khususnya PBB dan BPHTB setiap tahunnya selalu meningkat dan DPKAD Kota Semarang mampu memenuhi setiap target yang ditetapkan, dan rata-rata kelebihan targetnya antara 10% s/d 20%. Hasil rekapitulasi penerimaan PBB dan BPHTB dari tahun 2005 s/d 2010 antara target dan realisasinya sebagaimana terlampir dalam lampiran 5.
c. Mampu menghasilkan produk-produk hukum yang mengkait pendapatan dan keuangan daerah. Peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan DPKAD Kota Semarang adalah peraturan-peraturan dibidang perpajakan maupun keuangan daerah. Adapun produk hukumnya sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak BPHTB. 2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. 4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. 5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. 6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. 11. Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal pada Bank Jateng. d. Mampu meningkatkan penganggaran belanja daerah secara efisien dan efektif berdasar Anggaran berbasis Kinerja. Adanya perubahan penyusunan anggaran belanja daerah yang mengacu pada Anggaran Berbasis Kinerja, maka dalam pelaksanaannya DPKAD Kota Semarang harus menyiapkan perangkat lunak yang diperlukan unit kerja di lingkungan pemerintah kota Semarang seperti Standar Analisa Belanja (SAB), Tolok Ukur Kinerja, dan Standar Biaya. 18
Adapun saat ini DPKAD secara terus menerus melakukan pengkajian dalam penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) dan Standar Biaya, hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan anggaran belanjanya secara optimal.
e. Mampu menetapkan Standar Pelayanan Publik (SP2) DPKAD Kota Semarang. Standar pelayanan publik (SP2) yang dibuat oleh DPKAD Kota Semarang adalah semua jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas, yang meliputi : 1
Pelayanan Pajak Daerah.
2
Pelaksanaan Pemegang UPTD Kas Daerah.
3
Penerbitan verifikasi.
4
Penyusunan Laporan Akuntansi.
5
Pelayanan Pembayaran PBB.
6
Pelayanan Pembayaran BPHTB.
7
Prosedur Pengelolaan Aset Daerah.
8
Penanganan Pengaduan.
Surat Perintah
Pencairan Dana ( SP2D) / Pengesahan SPJ/
C. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD 1. Tantangan Adapun tantangan yang dihadapi oleh DPKAD Kota Semarang selama menjalankan tugas pokoknya di bidang pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut : 1. Adanya tuntutan masyarakat yang mengarah kepada pemberdayaan daerah dalam upaya menjadikan daerah mampu dan mandiri dalam pembiayaan daerah. 2. Adanya kemauan pemerintah untuk membagi sumber-sumber penerimaan negara melalui kajian terus menerus tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara proporsional. 3. Adanya sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergali potensinya oleh Pemerintah Daerah. 4. Adanya tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel bagi lembaga pemerintah. 5. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk menggali potensi pendapatan. 6. Adanya tuntutan pemerintah/masyarakat untuk mendapatkan data secara cepat dan akurat 7. Terbatasnya anggaran. 8. Belum adanya transparansi dalam pembagian hasil pajak pusat dan propinsi yang sesuai dengan beban dan potensi masing-masing daerah. 19
9. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 10. Pengiriman data untuk penyusunan APBD dan masing-masing unit kerja kurang tepat waktu. 11. Perubahan peraturan dari pemerintah pusat yang terlalu cepat di bidang akuntansi pemerintahan. 12. Masih lemahnya penegakan hukum bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
2. Peluang Pengembangan pelayanan Adapun di bawah ini peluang pengembangan atau kondisi yang diinginkan oleh DPKAD Kota Semarang selama menjalankan tugas pokoknya di bidang pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut : 1. Aspek Pendapatan a. Peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan dana perimbangan dari waktu ke waktu sesuai dengan potensi yang ada. b. Adanya kejelasan dan transparansi dari Pemerintah Pusat dalam hal pembagian hasil pajak pusat dan pajak propinsi secara proporsional. c. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang tarif dan pembaharuan Peraturan Daerah yang mengkait dengan pendapatan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. d. Komitmen dan kinerja aparat dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah. e. Keterlibatan komponen masyarakat dalam pembiayaan daerah antara lain dalam bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. f. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat (wajib pajak) sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SP2) dinas. 2. Aspek Administrasi Keuangan Daerah a. Terwujudnya laporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. b. Tersusunnya anggaran belanja yang berbasis kinerja berdasar pada standar analisa belanja, standar harga dan tolok ukur kinerja. c. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang aplikatif untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip value fo money. d. Tersusunnya Standar Analisa Belanja yang representatif dan aplikatif sebagai dasar dalam penyusunan APBD. 20
e. Tersedianya tenaga administrasi yang mampu dan cakap dalam menerima inovasi dalam bidang akuntansi. f. Tersedianya
Hardware
yang mampu
menerima
inovasi
baru
dalam
mengoperasionalkan sistem akuntansi SIMPAD dan pelayanan pembayaran PBB. g. Terwujudnya pelayanan prima bagi pengguna anggaran sesuai dengan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik (SP3) Dinas.
3. Aspek Pengelolaan Aset Daerah Untuk mengelola asset Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan melalui kegiatan : a. Sosialisasi Pengelolaan Barang Daerah yang bertujuan pengurus barang memahami aturan-aturan. b. Tersedianya aplikasi SIMBADA untuk meningkatan tertib administrasi pengelolaan barang daerah c. Penyusunan Data Base Aset Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kota Semarang
21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A.
Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Adapun permasalahan-permasalahan ang dihadapi oleh DPKAD Kota Semarang selama menjalankan tugas pokoknya di bidang pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut : 1. Aspek pendapatan a. Belum adanya transparansi dari Pemerintah yang lebih tinggi dalam pembagian hasil Pajak Pusat dan Pajak Propinsi secara proporsional sesuai beban dan potensi masing-masing daerah. b. Kurangnya kesadaran sebagian wajib pajak dan aparat dalam mengoptimalkan pembayaran pajak-pajak daerah. c. Masih rendahnya penegakkan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. 2. Aspek administrasi keuangan daerah a. Penyajian pelaporan keuangan daerah dari unit kerja yang kurang tepat waktu. b. Disiplin anggaran yang masih rendah, hal ini bisa dilihat dari penggunaan anggaran yang belum sesuai dengan peruntukkannya. a. Perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang kurang cermat, hal ini bisa dilihat dari penentuan estimasi pendapatan belum berorientasi pada perencanaan dan dalam melakukan pengeluaran/belanja belum sesuai dengan anggaran berbasis kinerja. b. Alokasi anggaran belum sesuai dengan plafon anggaran yang ada c. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam bidang akuntansi, karena kurangnya kaderisasi dibidang akuntansi pemerintahan. d. Keterbatasan sarana mobilitas pelaksanaan tugas dan sarana komputer yang mampu menerima inovasi baru tentang sistem akuntansi, SIMPAD, dan komputerisasi pelayanan PBB. 3. Aspek Pengelolaan Aset Daerah. a. Kurang memahami aturan-aturan Pengelolaan Barang Daerah yang bertujuan pengurus barang. b. Keterbatasan aplikasi SIMBADA untuk meningkatan tertib administrasi pengelolaan barang daerah c. Keterbatasan Kemampuan SDM dalam pelaksanaan pemantauan, pengamanan dan pemanfaatan aset daerah. 22
B.
Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Semarang Visi SKPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD. Kriteria suatu rumusan visi antara lain adalah sebagai berikut : 1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang. 2. Dengan penjelasan yang operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. 3. Dengan penjelasan visi tersebut dibutuhkan SKPD, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD. 4. Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah. Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi SKPD. Untuk rumusan misi yang baik adalah membantu lebih jelas visi yang diinginkan dan yang akan dicapai serta uraian upaya-upaya yang akan dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan arah yang akan ditempuh untuk mencapai Visi SKPD. Rumusan misi dalam dokumen Renstra dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang memperngaruhi (kekuatan, klemahan, peluang dan tantangan) pembanguna daerah. Misi disusun memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka perwujudan visi. Visi Kota Semarang “ Terwujudnya Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya menuju Masyarakat Sejahtera “. Misi Kota Semarang 1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas. 2. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, meningkatkan fasilitas pelayanan publik, serta menunjung supermasi hukum yang tinggi. 3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. 4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan insfrastruktur yang berkelanjutan. 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
23
C.
Telaahan Renstra Pemerintah Kota Semarang Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan semala menjabat dan untuk mengindentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan berdasar kebutuhan pengelolaan faktor-faktor aagar dapat konstribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi
:
Terwujudnya Kota Semarang
sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang
Berbudaya menuju Masyarakat Sejahtera Misi dan Program No.
(1) 1
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (2) MISI 2 Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, meningkatkan fasilitas pelayanan publik.
Faktor Permasalahan Pelayanan
(3)
Penghambat Pendorong (4)
(5)
Laporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang aplikatif untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang mendasarkan pada prinsipprinsip value fo money. Standar Analisa Belanja yang representatif dan aplikatif sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tenaga administrasi yang mampu dan cakap dalam menerima inovasi dalam bidang akuntansi.
24
Tenaga administrasi yang mampu dan cakap dalam menerima inovasi dalam bidang akuntansi. Hardware yang mampu menerima inovasi baru dalam mengoperasionalkan sistem akuntansi SIMPAD dan pelayanan pembayaran PBB. Pelayanan prima bagi pengguna anggaran sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SP2) Dinas.
D.
Penentuan Isu Strategis Analisa lingkungan digunakan dalam rangka menentukan faktor internal dan faktor eksternal yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Dalam upaya menentukan faktor internal dan eksternal Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang menggunakan salah satu metode analisa yang dinamakan analisa SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses), sedang faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Di bawah ini merupakan tabel dari faktor internal dan faktor eksternal yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut : 1. Faktor Internal NO
KEKUATAN DPKAD KOTA SEMARANG
1
Tersedianya gedung kantor dan peralatan kantor.
2
Tersedianya sumber daya manusia secara kuantitas sudah mencukupi.
3
Tersedianya peraturan yang menjadi landasan hukum yang mengkait pendapatan dan keuangan daerah.
4
Tersedianya Tupoksi yang sesuai dengan struktur organisasi dinas.
5
Tersedianya data obyek dan wajib pajak daerah.
6
Tersedianya sistem akuntansi keuangan daerah yang aplikatif
7
Tersedianya standar pelayanan publik (SP2) dinas.
8
Tersedianya sistem informasi keuangan daerah (APBD) yang akurat.
9
Tersusunnya aplikasi SIMBADA aset tertib administrasi pengelolaan barang daerah
10
Tersusunnya dokumen data base aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota
25
NO
KELEMAHAN DPKAD KOTA SEMARANG
1
Keterbatasan sarana mobilitas pelaksanaan tugas dan sarana komputer yang mampu menerima inovasi baru tentang sistem akuntansi, SIMPAT, komputerisasi pelayanan pembayaran PBB.
2
Terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang akuntansi terkait dengan kurangnya kaderisasi di bidang akuntansi pemerintah.
3
Konsolidasi data PBB belum dilaksanakan secara on line penuh.
4
Keterbatasan kemampuan SDM dalam pengamanan dan pemanfaatan aset tanah.
pelaksanaan
pemantauan,
2. Faktor Eksternal NO
PELUANG DPKAD KOTA SEMARANG
1
Adanya tuntutan masyarakat yang mengarah kepada pemberdayaan daerah dalam upaya menjadikan daerah mampu dan mandiri dalam pembiayaan daerah.
2
Adanya kemauan pemerintah untuk membagi sumber-sumber penerimaan negara melalui kajian terus menerus tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara proporsional.
3
Adanya sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergali potensinya oleh Pemerintah Daerah.
4
Adanya tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel bagi lembaga pemerintah.
5
Adanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk menggali potensi pendapatan.
6
Adanya tuntutan pemerintah/masyarakat untuk mendapatkan data secara cepat dan akurat
7
Adanya tuntutan pemerintah/masyarakat untuk transparansi data aset daerah
NO
ANCAMAN DPKAD KOTA SEMARANG
1
Terbatasnya anggaran
2
Belum transparansi dalam pembagian hasil pajak pusat dan propinsi yang sesuai dengan beban dan potensi masing-masing daerah
3
Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
4
Usulan anggaran dari unit kerja tidak sesuai dengan plafon anggaran yang ada
5
Pengiriman data untuk penyusunan APBD dan masing-masing unit kerja kurang tepat waktu
6
Perubahan peraturan dari pemerintah pusat yang terlalu cepat di bidang akuntansi pemerintahan
7
Masih lemahnya penegakan hukum bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
26
Dari kedua faktor tersebut di atas, diharapkan dapat dijadikan dasar dalam menentukan isu-isu strategis dimana isu-isu
strategis yang telah dirumuskan adalah
sebagai berikut : a. Peningkatan kwalitas SDM b. Peningkatan sarana dan prasarana c. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. d. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah e. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Hasil perumusan isu-isu strategis, kemudian dilakukan penyeleksian atau pemilihan isu-isu strategis menjadi isu strategis prioritas dengan menggunakan skema penentu urutan prioritas (priority ranking scheme), dengan beberapa kriteria sebagai berikut : a. Kesesuaian dengan Visi Organisasi : Isu yang muncul sesuai dengan visi yang diemban organisasi. b. Kesesuaian dengan misi organisasi : Isu yang muncul sesuai dengan misi yang diemban organisasi. c. Kesesuaian dengan prioritas pembangunan (Daerah) : Isu yang muncul sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah. d. Sustainability atau keberlangsungan : Isu yang muncul benar-benar menyangkut persoalan pokok yang
tetap akan dihadapi pada kurun waktu yang akan datang
(kurang lebih 5 tahun) e. Coverage atau cakupan : Isu yang muncul mencakup luas wilayah dan masyarakat yang cukup luas. f. Multiplier Effect : Isu yang muncul (dengan penanganannya di kemudian hari) diharapkan dapat mengurangi isu-isu yang lain.
Adapun untuk penilaian atau pembobotan dari masing-masing isu strategis menggunakan angka dengan kriteria sebagai berikut : 1
= Kurang prioritas
2
= Cukup prioritas
3
= Prioritas
4
= Sangat prioritas.
27
Hasil dari penilaian atau pembobotan dari masing-masing isu strategis sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini : MATRIK PEMILIHAN ISU STRATEGIS KRITERIA NO
TOTAL
ISU V
M
P
C
S
E
SKOR
RANKING
1
Peningkatan Kualitas SDM
3
3
3
3
3
3
18
IV
2
Peningkatan Sarana Prasarana
2
2
2
2
2
2
12
V
3
Peningkatan Pendapatan Daerah
3
4
4
4
4
3
22
I
4
Pengembangan Daerah
4
3
3
4
3
3
20
III
5
Penelusuran dan Pengamanan Aset Daerah
4
3
4
3
4
3
21
II
Pengelolaan
Keuangan
Keterangan : 1. V
= Visi, isu yang muncul sesuai dengan visi organisasi.
2. M
= Misi, isu yang muncul sesuai dengan misi yang diemban organisasi.
3. P
= Prioritas, isu yang muncul sesuai dengan prioritas pembanguan Daerah.
4. C
= Cakupan, isu yang muncul mencakup luas wilayah dan masyarakat yang cukup luas.
5. S
= Sustainability (keberlangsungan), isu yang muncul benar-benar menyangkut persoalan pokok yang tetap akan dihadapi pada kurun waktu yang akan datang (kurang lebih 5 tahun)
6. E
= Multiflier Effect (dampak yang luas), isu yang muncul dengan penanganannya dikemudian hari diharapkan dapat mempengaruhi isu-isu yang lain.
Hasil penilaian dan pembobotan dari masing-masing isu strategis, terpilih 3 (tiga) Isu strategis prioritas dengan urutan ranking sebagai berikut : 1. Peningkatan Pendapatan Daerah. 2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. 3. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
28
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi Visi dan Misi DPKAD berdasarkan penjabaran dari visi dan misi
Pemerintah Kota
Semarang dengan memperhatikan kondisi, gambaran umum DPKAD maupun kebijakan pengelolaan keuangan. Penetapan visi dan misi bertujuan untuk memediasi kondisi saat ini dengan kondisi yang akan datang, mengklarifikasikan arah dan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pengelolaan dan manajemen keuangan. VISI Menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah. Adapun makna dari visi tersebut : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang berupaya menjadi penggerak dan pelopor dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban yang berprinsip pada anggaran berbasis kinerja yaitu : transparansi, akuntabilitas dan value for money sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Transpransi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan evaluasi anggaran.
29
b. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik dimana proses penganggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga perwakilannya. Akuntabilitas dilaksanakan dengan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. c. Value for money proses penganggaran menetapkan prinsip ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis berkenaan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu. Efisien berarti bahwa penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan out put yang maksimal (berdaya guna). Sedangkan efektif adalah penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan pelayanan publik. MISI Untuk mewujudkan visi SKPD tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 6 (enam) misi yang menjadi pedoman bagi DPKAD dalam pelaksanaan tugas, sebagai berikut : 1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan penyusunan perangkat hukum tentang pendapatan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Optimalisasi pendapatan daerah dari dana perimbangan melalui keterlibatan secara aktif dari fiskus, masyarakat/wajib pajak dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah agar dapat memperoleh bagian yang proporsional. 3. Efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan analisa standar belanja. 4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam fungsi pelaporan penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.
30
5. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dalam rangka menyusun
laporan
keuangan
yang
transparan
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. 6. Peningkatan pelayanan prima
kepada masyarakat, terhadap wajib pajak
maupun terhadap pengguna anggaran sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SP2) dinas.
B. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah a. Pendapatan daerah yang semakin meningkat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembiayaan daerah. b. Penerimaan daerah diluar pendapatan asli daerah yang semakin meningkat sehingga mampu menunjang pendanaan daerah. c. Mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran berbasis kinerja dan standar analisa belanja yang mendasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran sehingga akan terwujud pengelolaan keuangan daerah yang realistis. d. Mengembangkan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip, norma dan azas Standar Akuntansi Pemerintahan. e. Terwujudnya sistem pengelolaan Aset Daerah yang profesional. f. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik Dinas
2. Sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah a. Kenaikan pendapatan asli daerah yang secara signifikan yang mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. b. Kenaikan penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah/Pemerintah Propinsi yang berupa DAU/DAK dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sesuai dengan beban dan potensi daerah. c. Terlaksananya Standar Analisa Belanja (SAB) dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penyusunan APBD yang efektif dan efisien. d. Terwujudnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
31
e. Terwujudnya sistem pengelolaan aset yang profesional. f. Terlaksananya standar pelayanan publik dinas yang sesuai dengan harapan pengguna anggaran dan masyarakat (Wajib Pajak).
C. Strategi dan Kebijakan 1. Strategi Adapun strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan ditempuh dalam jangka waktu lima tahun ( Tahun 2011 – 2015) melalui 3 (tiga) kebijakan yaitu : a. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah Peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dengan menerapkan system online. Peningkatan penggalangan sumber-sumber penerimaan diluar PAD. b. Kebijakan
Peningkatan
Tertib
Administrasi
Keuangan
Daerah
adalah
pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangkan software sistem pengelolaan APBD yang terintegrasi. c. Kebijakan pengelolaan aset daerah adalah pengembangan pengelolaan aset yang profesional dengan mapping program dan sertifikasi aset Pemkot Semarang.
2. Kebijakan Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi yang ditempuh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, maka arah kebijakan dinas adalah sebagai berikut : a. Arah kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah adalah untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah dengan penyesuaian secara terarah dan sistematis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Penggalangan sumber-sumber penerimaan daerah diluar Pendapatan Asli Daerah. b. Arah Kebijakan Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Daerah adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip, norma dan asas standar akuntansi dan standar analisa belanja dalam menyusun dan pelaksanaan APBD yang menjadi dasar bagi pengendalian dan pengawasan keuangan daerah. c. Arah Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah adalah untuk penelusuran keabsahan kepemilikan aset daerah dan pemanfaatan pengelolaan aset daerah.
32
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan ( Tahun 2011 – 2015 ), adalah sebagai berikut : I.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lsitrik
3
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4
Penyediaan alat tulis kantor
5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8
Penyediaan makanan dan minuman
9
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian 11 Penataan Aset DPKAD 12 Penyediaan Jasa dan Pengelolaan Group Band/Corps Musik Pemerintah Kota Semarang
II.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14 Pengadaan peralatan gedung kantor 15 Pengadaan mebeleur 16 Pengadaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Gedung kantor 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
33
III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 20 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 21 Peningkatan Profesionalisme Perbendaharaan 22 Implentasi Online Sistem Surat Menyurat dengan Sistem Internet 23 Konsultasi Implementasi Regulasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
IV.
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 24 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 25 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 26 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 27 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara 28 Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Akuntansi Pemerintah) 29 Evaluasi Standar Pelayanan Publik 30 Penyusunan Renja 31 Penyusunan RKA dan DPA Murni serta Perubahan
V.
PROGRAM
PENINGKATAN
DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH 32 Penyusunan Analisa Standar Belanja 33 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 34 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 35 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi 36 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 37 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH dentang Penjabaran APBD 38 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 39 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 40 Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 41 Penyusunan Anggaran Gaji dan Tunjangan 42 Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS 43 Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan
34
44 Sosialisasi PP Belanja Gaji 45 Pengkartuan dan Penyusunan Data Gaji PNS Perorangan 46 Penelitian SPJ 47 Evaluasi Pendapatan 48 Pemeriksaan Pajak Daerah 49 Pemberian Hadiah kepada WP dan Petugas PBB Berprestasi 50 Monitoring Tempat Pembayaran BPHTB 51 Pemberian Hadiah kepada WP Daerah yang berprestasi 52 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi 53 Persiapan Penyusunan 54 Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Dana Transfer 55 Monitoring Pinjaman/Lain-lain Pendapatan Pemerintah Kota Semarang 56 Updating Objek Pajak Daerah 57 Konfirmasi Lapangan Perpanjangan SKPD Reklame 58 Monitoring Reklame 59 Penagihan Pajak Restoran 60 Pengelolaan dan Pengembangan SIMPAD 61 Penungguan Objek Pajak Daerah 62 Monitoring Kepatuhan Bayar Pajak 63 Monitoring Piutang Pajak Daerah 64 Pengawasan dan Pemungutan Pajak Hiburan 65 Penyelesaian Surat Jatuh Tempo dan Teguran. 66 Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan 67 Publikasi Laporan Keuangan Daerah 68 Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran APBD 69 Monitoring dan Evaluasi laporan saldo kas 70 Pengadministrasian Anggaran SKPD Kota Semarang 71 Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Kota Semarang 72 Penyusunan Produk Hukum 73 Penyusunan Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Semarang 74 Orientasi Aprat
Penyusunan Laporan Keuangan Pemokot dalam rangka
Pengembangan Laporan Keuangan. 75 Sosialisasi Perda-perda Pajak Daerah
35
76 Pendampingan Pelaksanaan Pemeriksaan LKD 77 Penatausahaan Pendapatan dan Belanja (Rekening Timbal Balik) 78 Pemantapan LPJ APBD kepada Bendahara Penerima, Pengeluaran, PPK, Pembuku dalam rangka penyusunan laboran keuangan 79 Sosialisasi Pelaksanaan APBD kepada SKPD 80 Pengadministrasian Penerbitan dan Pengiriman SKPD, SKPDKB dan SPSM 81 Pengendalian Pelaksanaan Anggaran 82 Publikasi Penyusunan Perda APBD 83 Sosialisasi Mekanisme Pembayaran BPHTB Kota Semarang 84 Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan 85 Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah 86 Penyusunan Peraturan KDH tentang Pergeseran Anggaran 87 Penyusunan Himpunan SK tentang pejabat penatausahaan keuangan SKPD 88 Penyusunan CALK 89 Penyusunan Neraca 90 Penyusunan Laporan Operacional 91 Penyusunan LRA Rincian 92 Penyusunan LRA Penjabaran 93 Penyusunan Arus Kas 94 Penyusunan Laporan Kinerja 95 Penyusunan Pengantar LPLP APBD 96
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BPHTB
97
Penatausahaan Pelaksanaan Kegiatan BPHTB
98
Validasi dan Verifikasi Penerimaan BPHTB
99
Peningkatan
Kemampuan
Petugas
PBB
dalam
rangka
Pelaksanaan
Pendaerahan BPHTB 100
Penunjang Kegiatan Kasda
101
Restitusi Penyusunan SPT dan Pengurusan PPH 21 Pegawai
102
Penyusunan Laporan keuangan Bulanan SKPD
103
Verifikasi Data Rekening PJU
104
Penilaian Ketetapan Pajak Daerah
105
Penelusuran dan penagihan Piutang Pajak Daerah
36
VI.
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN 106 Asistensi Laporan Keuangan kepada SKPD 107 Pengelolaan Santunan Kebakaran
VII. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 108 Penyempurnaan Sistem Informasi Penyusunan APBD 109 Penyusunan Kode Program Kegiatan dan Belanja APBD 110 Updating data pegawai dan pencetakan Daftar Gaji Pegawai 111 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Data Monografik Pegawai Sistem Informasi Penggajian 112 Pemeliharaan Software dan Hardware Sistem Informasi Penyusunan APBD
VIII. PROGRAM PENGELOAAN ASET DAERAH 113 Penelusuran Aset Daerah 114
Pensertifikatan Aset Daerah
115
Pengadministrasian Aset Daerah
116
Pengamanan Aset Daerah
117
Penghapusan Aset Daerah
118
Revaluasi/Apraisal Aset Daerah
119
Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
120
Pengendalian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah
121
Pengendalian Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah
122
Pengembangan GIS Tanah dan Bangunan
123
Arsip Digital Aset
Adapun penyajiannya adalah sebagaimana tabel terlampir.
37
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NO
INDIKATOR
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
(3)
Tahun 1 (4)
Tahun 2 (5)
Tahun 3 (6)
Tahun 4 (7)
Tahun 5 (8)
0
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
100%
0
25
25
25
25
25
100%
100
100
100
100
100
100
100%
100
100
100
100
100
100
100%
Tahun 0
(1)
1
2
3
4
(2) Meningkatnya persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meningkatnya rasio kemandirian keuangan dalam pembiayaan pembangunan Meningkatnya optimasisasi pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data aset yang akurat dan pengamanan aset daerah.
Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (9)
38
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2011 – 2015 ini disusun sebagai penjabaran dari RP JMD Kota Semarang Tahun 2011 – 2015 serta disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Renstra SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang Tahun 2011 – 2015 ini disusun untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi segenap aparat di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai pihak baik dari lingkungan internal organisasi maupun eksternal organisasi. Disamping itu perlu adanya komitmen yang tinggi sekaligus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang maupun Pemerintah Kota Semarang.
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG
Drs. S U S E N O, MM Pembina Utama Muda NIP. 19520403 197409 1 001
39
