BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Kabupaten Berau

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Laporan akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang menyajikan data dan Informasi mengenai hasil kerja pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi

sebagai

bentuk

dari

pertanggungjawaban institusional Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD). Inspektorat kabupaten Berau sebagai unsur staf dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Berau , dimana dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Pemerintahan Kampung secara langsung dikoordinir oleh Bupati Berau. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pembinaan tersebut dijabarkan melalui progran dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Berau tahun 2011-2015. Renstra Inspektorat Kabupaten Berau memuat Visi dan Misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tentunya dalam pelaksanaan tersebut memanfaatkan sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Berau, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat

Kabupaten

Berau

dengan

mengacu

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, LAKIP juga dipergunakan sebagai bahan evaluasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

5


kinerja SKPD dan juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan kinerja tahun – tahun berikutnya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat penyelenggara

Kabupaten

Berau

merupakan

unsur

pengawas,

pemerintah daerah. Inspektorat dipimpin oleh seorang

Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dasar pembentukan Inspektorat Kabupaten Berau adalah Peraturan Daerah 16 Nomor 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau. 1. Tugas Pokok Menurut Peraturan Bupati Berau Nomor 12 tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Berau, Inspektorat Kabupaten Berau mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung.

2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi : a.

Perencanaan program pengawasan;

b.

Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

c.

Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;


6


d.

Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan kemasyarakatan;

tugas dan

e.

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

f.

Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

g.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Berau, terdiri dari seorang Inspektur, seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah, dengan rincian sebagai berikut :  Inspektur;  Sekretaris membawahi : - Sub Bagian Perencanaan - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan - Sub Bagian Administrasi dan Umum  Inspektur Pembantu Wilayah I  Inspektur Pembantu Wilayah II  Inspektur Pembantu Wilayah III  Inspektur Pembantu Wilayah IV  Kelompok Jabatan Fungsional Adapun tugas dari masing-masing perangkat Inspektorat Kabupaten Berau adalah sebagai berikut : Inspektur mempunyai tugas: a.

Merencanakan pembangunan di bidang pengawasan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan daerah;

b. Menggerakkan organisasi Inspektorat sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan; c.

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat;


7


d. Membina dan membagi tugas kepada bawahan untuk menciptakan kinerja yang baik dalam organisasi; e.

Mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bidang pengawasan

serta

kepemerintahan

sebagai

referensi

pembuatan

kebijakan; f.

Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dan kegiatan Inspektorat sebagai pembinaan karier serta penilaian terhadap keberhasilan kegiatan; h.

Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi yang berjenjang;

i.

Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;

j.

Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

k.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Sekretaris mempunyai tugas : a.

Merencanakan

kegiatan

pada

sekretariat

dalam

hal

penyusunan

program, administrasi dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai pedoman kerja; b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan

penyusunan

program,

administrasi

umum,

kepegawaian,

perlengkapan dan keuangan sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan; c.

Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup sekretariat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;

d. Membina

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

bawahan

untuk

terlaksananya peningkatan kinerja bawahan; e.

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

penyusunan

program

Inspektorat

dengan semua bidang supaya didapat program kerja yang baik dan efektif dan mampu mengakomodasi semua keperluan dan kegiatan Inspektorat;


8


f.

Menyelenggarakan

administrasi

umum

Inspektorat

berupa

urusan

kepegawaian, keuangan, pengaturan surat-menyurat dan rumah tangga agar dipenuhinya tertib administrasi ; g. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian serta evaluasi

pelaksanaan

pembangunan

bidang

pengawasan

untuk

mengetahui tingkat keberhasilannya; h.

Menyelenggarakan

pengadaan

dan

pemeliharaan

Barang

Milik

Negara/Pemerintah dan mengawasi pemakaiannya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat; i.

Menyelenggarakan administrasi keuangan Inspektorat untuk dicapainya tertib administrasi keuangan dan pemakaian keuangan negara yang efektif dan efisien;

j.

Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program pengawasan;

k.

Menghimpun,

mengelola,

menilai

dan

menyimpan

laporan

hasil

pengawasan aparat pengawasan fungsional; l.

Menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

m. Menyusun, menginventarisasi dan melaksanakan koordinasi data dalam rangka penata usahaan proses penanganan pengaduan; n.

Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;

o.

Membuat laporan kegiatan Sekretariat dan laporan kegiatan Inspektorat baik bulanan maupun tahunan secara periodik sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan;

b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas; c.

Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Perencanaan supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;


9


d. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; e.

Menyelenggarakan Koordinasi dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra), program lima tahunan dan tahunan, pedoman atau petunjuk pelaksanaan program pembangunan bidang pengawasan;

f.

Menyelenggarakan

Sosialisasi

Rencana

Strategis,

program

pembangunan lima tahunan dan tahunan bidang pengawasan; g. Mengidentifikasi dan menganalisa sasaran dan kebutuhan rencana program pembangunan bidang pengawasan; h.

Menyelenggarakan

penyusunan

anggaran

program/kegiatan

pembangunan bidang pengawasan baik APBD maupun APBN; i.

Mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan memberikan fasilitasi;

j.

Menyusun

pedoman

dan

petunjuk

teknis

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan bidang pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; k.


l.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan;

b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai dasar pelaksanaan tugas; c.

Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;

d. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;


10


e.

Memonitoring pelaksanaan kegiatan secara aktif dan pasif melalui peninjauan dan pemeriksaan langsung ke laporan, laporan bulanan, triwulan maupun tahunan;

f.

Melakukan koordinasi analisa, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

program

pembangunan

bidang

pengawasan

untuk

mengetahui tingkat keberhasilan dan penyimpangannya; g. Mengkoordinasikan

penyusunan

tindak

lanjut

hasil

pengawasan

fungsional dan intern terhadap pelaksanaan program pembangunan; h.

Mengkoordinasikan

penyusunan

evaluasi

dan

laporan

program,

akuntabilitas kinerja dan tugas-tugas umum Inspektorat lainnya agar didapat laporan yang akurat dan akuntabel; i.

Menyelenggarakan administrasi dan melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;

j.

Menyusun statistik hasil pengawasan dan menyelenggarakan kerjasama pengawasan;

k.

Membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat setiap tahun;

l.

Menyiapkan bahan hasil pembangunan bidang pengawasan untuk laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah;

m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; n.

Menyusun laporan Inspektorat baik bulanan, triwulan maupun tahunan;

o.


Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana kerja Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;

b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagai dasar pelaksanaan tugas; c.

Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Administrasi dan Umum supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;


11


d. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; e.

Menyelenggarakan pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan serta ketata usahaan lainnya untuk tercapainya tertib administrasi;

f.

Merencanakan dan mengadakan kebutuhan perlengkapan Inspektorat baik berupa sarana prasarana kantor dan pendukung kerja lainnya;

g. Memonitor dan mengawasi pemakaian aset Inspektorat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak untuk mengetahui efektifitasnya; h.

Memelihara dan mendata perlengkapan Inspektorat baik bergerak maupun

tidak

bergerak

untuk

tercapainya

tertib

administrasi

perlengkapan; i.

Melaksanakan tugas-tugas kehumasan Inspektorat yang berhubungan dengan masyarakat;

j.

Merencanakan kebutuhan pegawai pada Inspektorat sebagai penunjang kelancaran pekerjaan;

k.

Menganalisa

dan

menyelenggarakan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian berupa kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan lain-lain; l.

Menyelenggarakan

pengelolaan

keuangan

dan

perbendaharaan

berdasarkan ketentuan yang berlaku; m. Menyelenggarakan pengajuan penerbitan SKO, SPP, SPMU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; n.

Menyelenggarakan pembukuan, verifikasi dan pertanggung jawaban keuangan Inspektorat;

o.

Mengontrol dan mengawasi pembukuan Inspektorat untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;

p. Menyelenggarakan penyusunan rencana perubahan/tambahan anggaran belanja langsung dan tidak langsung; q. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; r.



12


s.

Menyusun laporan kerja Sub Bagian Administrasi dan Umum baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;

t.


Inspektur Pembantu mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana kerja Inspektur Pembantu di wilayah kerjanya sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;

b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu sebagai dasar dan pedoman membuat Keputusan; c.

Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Inspektur Pembantu di wilayah kerjanya supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;

d. Mengkoordinasikan tugas seksi-seksi di wilayah kerjanya; e.

Menyusun program pengawasan pada masing-masing wilayah kerjanya;

f.

Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan;

g. Melaksanakan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

urusan

Pemerintahan Daerah; h.

Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung di Daerah;

i.

Melaksanakan pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

j.

Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

k.


l.

Menyusun laporan kerja Inspektur Pembantu di wilayah kerjanya baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;

m. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan. Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai pada pasal 25 : (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;


13


(2)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

D. Sumber Daya Manusia Sampai dengan akhir Desember tahun 2013 jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Berau sebanyak 44 orang yang terdiri dari PNS berjumlah 38 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 6 orang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tebl. 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan serta jenis kelamin dan pendidikan Per 31 Desember 2013 Pangkat/Gol. Ruang

Jenis Kelamin

Pendidikan

IV

III

II

PTT

L

P

S2

S1

8

22

8

6

33

11

4

25

SM/ D3 -

SLT A 15

SLT P -

SD

Jumlah Pegawai

-

44

Sumber data : Subbag Administrasi dan Umum Itkab Berau

Tabel.1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan No

Jabatan

Jumlah

1

Inspektur

1 orang

2

Sekretaris

1 orang

3

Inspektur Pembantu

4 orang

5

Kepala sub bagian

3 orang

6

Jabatan Fungsional Auditor

12 orang

Jumlah

21 orang



14


E. Aspek Strategik yang berpengaruh Dalam pencapaian kinerja Inspektorat, terdapat aspek-aspek stategik yang mempengaruhi yang terdiri dari sejumlah kekuatan dan kelemahan serta peluang dan hambatan baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor ekternal organisasi Inspektorat Kabupaten Berau, yaitu : 1. Faktor Internal No 1

Kekuatan Adanya

Peraturan

No dibidang 1

pengawasan 2

Kelemahan Kualitas

dan

Kuantitas

SDM

pengawas yang masih kurang

Adanya PKPT

2

Sarana dan Prasarana belum memadai

3

Adanya motivasi kerja yang 3

Terbatasnya anggaran

tinggi

2. Faktor Eksternal No 1

Peluang

No

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan

1

Ancaman Lemahnya Waskat SKPD

pemerintah

yang baik 2

3

Komitmen Pemda

terhadap 2

Pengaruh Politis dalam upaya

upaya pemberantasan KKN

penegakan sangsi/hukum

Dukungan kerjasama dengan 3

Lingkup

lembaga

sangat luas

pengawas

lainnya

Pengawasan

yang

(APIP)


15


F. Sarana dan Prasarana Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sampai dengan akhir Desember 2013 sarana kerja yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Berau adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel.1.3 Sarana kerja Inspektorat Kabupaten Berau No.

Sarana Kerja Yang Tersedia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tanah Kantor Bangunan Gedung Kendaran Roda 4 Kendaraan Roda 2 Computer Note book Printer Mesin Tik Manual Mesin Hitung Manual Mesin Tik Elektronik Telepon Faximile AC TV Mesin Foto Copy Alat Ukur Theodolite 1

Jumlah

Keterangan

1 bidang 1 gedung 8 Unit 24 Unit 14 unit 27 Unit 30 Unit 3 Unit 15 unit 1 unit 1 unit 1 unit 13 unit 8 unit 1 unit 1 unit



16


G. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorta Kabupaten Berau yaitu: 1. Sebagai bentuk pertangunggungjawaban atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Berau selama tahun 2013. 2. Sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya – upaya perbaikan kinerja dimasa yanga akan datang.


17


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011-2015 PERNYATAAN VISI DAN MISI 1. Pernyataan Visi Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Inspektorat Kabupaten Berau sebagai organisasi yang membantu

Pemerintah

Kabupaten

Berau

secara

terus

menerus

mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. Sehubungan dengan itu

Inspektorat Kabupaten Berau sudah

mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Inspektorat Kabupaten Berau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Berau yaitu “ Menjadikan Kabupaten Berau sebagai daerah unggulan dibidang agribisnis dan tujuan wisata mandiri dan riligius menuju masyarakat sejahtera ”, maka visi Inspektorat Kabupaten Berau adalah:

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance) Melalui Pengawasan Yang Optimal

Visi tersebut di atas mengandung makna sebagai berikut :


18


Inspektorat sebagai aparat pengawasan tentunya bertanggung jawab untuk

membantu

mewujudkan

tata

kelola

dan

penyelenggaraan kepemerintahan yang menjunjung tinggi asas-asas transparansi dan

akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas sebagai

kerangka pertanggung jawaban publik sangat besar pengaruhnya pada pelaksanaan pembangunan yang bersih dari praktek – praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Peran Inspektorat dalam menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) melalui tugas – tugas pengawasan sangat tergantung pada profesionalisme seluruh jajaran aparat pengawasan Inspektorat yang senantiasa mau belajar dan tumbuh mengikuti perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus berdinamika. Kemudian, apabila diinterpretasikan ke dalam perspektif balanced scorecard, pernyataan visi Inspektorat tersebut sudah memperlihatkan keseimbangan diantara perspektif utama suatu organisasi: perspektif customer (stakeholder atau pelanggan), perspektif internal business process (proses bisnis internal) dan perspektif learning and growth (pembelajaran dan pertumbuhan).

2. Pernyataan Misi Misi adalah Suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya Untuk mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten Berau sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi

yang harus dilaksanakan oleh seluruh

jajaran Inspektorat Kabupaten Berau yaitu sebagai berikut: 1.

Menyelenggarakan Administrasi

Pengawasan Terhadap

Pemerintahan

dan

Aparatur Pemerintah,

Pembangunan

di

Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Berau;


19


2.

Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan Yangg dapat dipergunakan Dalam Pengambilan Keputusan;

3.

Mendorong Terwujudnya Aparatur Yang Bersih dan Handal.

4.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan. MISI I : Menyelenggarakan pengawasan terhadap aparatur pemerintah, administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam perspektif Balanced Scorecard misi tersebut termasuk dalam

perspektif

masyarakat/pelanggan

(customer/citizens)

dan

perspektif

internal bussines process (proses bisnis internal). Dengan pespektif ini, organisasi akan menjawab pertanyaan manfaat apa yang dapat diberikan …………………………………… untuk masyarakat dari hasil kegiatan organisasi dan untuk dapat memenuhi keinginan stakeholder, proses kegiatan internal apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.

MISI

II : Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan Yang Dapat

Dipergunakan Dalam Pengambilan Keputusan Dalam perspektif Balanced Scorecard misi tersebut termasuk dalam perspektif inovasi dan pembelajaran. Dengan pespektif ini, organisasi akan ………………………………………. menjawab pertanyaan bagaimana organisasi dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan perubahan dimasa yang akan datang.

MISI III : Mendorong Terwujudnya Aparatur Yang Bersih dan Handal

Dalam perspektif Balanced Scorecard misi tersebut termasuk dalam pelanggan

masyarakat

(Customer)

yaitu

meningkatkan

pelayanan

pengawasan agar tercapai kepuasan pelanggan / masyarakat. ………………………………………… MISI IV : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

20


Dalam perspektif Balanced Scorecard misi tersebut termasuk dalam perspektif inovasi dan pembelajaran. Dengan pespektif ini, organisasi akan menjawab pertanyaan bagaimana organisasi dapat mempertahankan dan

meningkatkan

kemampuannya

dalam

menghadapi

tantangan

perubahan dimasa yang akan datang. Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dihubungkan dengan metodologi Balanced Scored Card, paling tidak misi-misi tersebut telah mempunyai 3 (tiga) perspektif dan apabila dipetakan kedalam peta stratejik (Strategik Map) akan nampak sebagai berikut :

No

Perspektif

1

Pelanggan, masyarakat (customer) Internal Business Process Inovasi dan Pembelajaran

2 3

Misi

3

1 1 2

4


21


3. Tujuan, Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Sasaran Strategis INDIKATOR MISI

TUJUAN

SASARAN

KINERJA SASARAN

1. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, Melaksanaan pembinaan atas pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung

Tertib administrasi dan keuangan penyelengaraan urusan pemerintah daerah dan pemerintah kampung

Peningkatan kualitas laporan Keuangan pemerintah Daerah

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah

Laporan Keuangan Pemda yang direviu

Laporan reviu

Menurunnya temuan pelanggaran administrasi dan keuangan SKPD dan Pemerintah-an kampung

Prosentase

hasil

jumlah temuan hasil pemeriksaan

Jumlah pengaduan masyarakat yang dapat ditangani

2. Meningkatkan Kualitas hasil pengawasan dan dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan

Hasil Pengawasan yang berkualitas dan dapat dipertangungjawab kan

3. Mendorong terwujudnya aparatur yang bersih dan handal

Aparatur Inspektorat yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional

Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pengawasan Reguler

Jumlah Rekomendasi temuan yang dapat ditindak lanjuti Jumlah SKPD yang diperiksa

Tersedianya Aparatur Pengawasan profesional

SDM yang

Jumlah Pejabat fungsional auditor

Jumlah Pejabat fungsional P2UPD

Jumlah Auditor yang mengikuti Diklat/Bimtek


22

Inspektorat Kabupaten Berau Jumlah pejabat struktural dan staf yang mengikuti diklat/Bimtek Jumlah Bimtek yang diikuti 4. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan

Terpenuhinya Sarana dan prasarana penunjang pengawasan

Terpenuhinya fasilitas penunjang pengawasan sesuai kebutuhan Aparstur pengawasan

kendaraan dinas roda 4 yang dapat dipergunakan Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dapat dipergunakan Jumlah laptop Jumlah peralatan uji pemeriksaan

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) Rencana

kerja

merupakan

kegiatan

yang

sangat

penting

yang

dilaksanakan oleh pimpinan beserta jajarannya serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan kedepan. Rencana kerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dilaksanakan. Rencana Kerja Tahunan Inspektorat

kabupaten Berau disusun dengan

mengacu pada Renstra Inspektorat Kabupaten Berau. Adapun Rencana Kerja Tahun 2013 adalah sebagai berikut :


23

Inspektorat Kabupaten Berau Sasaran

Indikator

Target

Program

Satuan 1. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda 2. Laporan Keuangan Pemda yang direviu

Opini atas laporan Keuangan Pemda Laporan reviu

Hasil

3. Menurunnya Jumlah temuan pelanggaran administrasi dan keuangan

Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan

4. Peningkatan kualitas Hasil Pengawasan Reguler

Jumlah rekomendasi Temuan yang dapat ditindak lanjuti

Jumlah Pengaduan masyarakat yang dapat ditangani

Jumlah SKPD yang diperiksa 5.

6.

Tersedianya SDM yang profesional

Terpenuhinya Fasilitas penunjang pengawasan sesuai kebutuhan aparatur pengawas

Jumlah jabatan fungsionla auditor

WTP

1 25 %

5

70%

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

47 18 Orang

Jumlah jabatan fungsional P2UPD

4 Orang

Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti diklat/bimtek

12 Orang

Jumlah pejabat struktural/staf yang mengikuti diklat/bimtek

27 Orang

Jumlah Diklat/bimtek yang diikuti

2 Diklat/Bimtek

JumlahKendaraan dinas roda 4 yang dapat dipergunakan

8 Unit

Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dapat dipergunakan

24 Unit

Jumlah laptop

27 Unit

Jumlah peralatan uji untuk pemeriksaan

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4 Unit


24


C.

PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja Inspektorat Kabupaten Berau tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis 1. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Laporan pemerintah daerah yang direviu

3. Menururnnya jumlah temuan pelanggaran administrasi dan keuangan

4. Peningkatan kualitas Hasil Pengawasan Reguler

Target

Program/Kegiatan

Opini Atas laporan keuangan Pemda

WTP

Program :

Laporan pemda direviu

1

Indikator Kinerja

Anggaran

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

Rp. 1.316.533.250,-

2. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah

Rp.

877.250.000,-

25 %

Rp.

200.000.000,-


5

3. Penanganan kasus pada wilayah pemerintah an dibawahnya

Jumlah Rekomendasi Temuan yang bisa ditindak lanjuti

70 %

Program :

Jumlah SKPD yang diperiksa

47

yang

Prosentase Jumlah temuan hasil pemeriksaan

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan : 1. Inventarisasi Temuan Pengawasan

Rp. 225.718.700,-

2. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Rp. 274.574.500,-

3. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Rp. 287.300.000,-

4. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Rp. 287.923.550,-


25

Inspektorat Kabupaten Berau 5. Tersedianya SDM yang profesional

6. Terpenuhinya fasilitas Penunjang Pengawasan sesuai kebutuhan aparatur pengawas

Jumlah pejabat Fungsional Auditor

18

Jumlah pejabat fungsional P2UPD

4

Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti Diklat/Bimtek

12

Jumlah pejabat struktural/ staf yang mengikuti diklat/bimtek

27

Jumlah Diklat/Bimtek yang diikuti

2

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan formal

Rp. 225.000.000,-

Program 2 : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan : 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan 2. Pelatihan Teknis Pengawasan

Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dapat dpergunakan

8 unit

Jumah kendaraan dinas roda 2 yang dapat dipergunakan

24 unit

Jumlah Laptop

27 unit

Jumlah peralatan Uji untuk Pemeriksaan

Program 1 :

Rp. 650.280.600,-

Rp. 634.896.800,-

Program 1 : Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 unit

Kegiatan : 1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

Rp. 250.000.000,-

2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Rp. 40.000.000,-

3. Penyediaan peralatan Perlengkapan Kantor

Rp. 89.690.000,dan

Program 2 : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : 1. Rehabilitasi sedang /berat mobill


26

Inspektorat Kabupaten Berau jabatan

Rp. 35.000.000,-

2. Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas operasional

Rp. 35.000.000,-

Jumlah Anggaran : Rp. 8.346.542.400,00 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

: Rp. 2.974.090.000,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

: Rp.

311.405.000,00

3. Program peningkatan disiplin Aparatur

: Rp.

46.350.000,00

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp.

255.000.000,00

5. Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan : Rp.

35.220.000,00

Capaian kinerja dan keuangan 6. Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan : Rp. 3.469.300.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 7. Program Peningkatan profesionalismeTenaga Pemerik- : Rp. 1.285.177.400,00 Sa dan aparatur pengawas


27


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja SASARAN

INDIKATOR KINERJa

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini atas laporan Keuangan Pemda

Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang direviu

Laporan direviu

Menurunnya Jumlah temuan pelanggaran administrasi dan keuangan

Prosentase temuan pemeriksaan

Peningkat-an kualitas Hasil Pengawas-an Reguler

Tersedianya SDM yang profesional

Terpenuhinya Fasilitas Penunjang pengawasan sesuai kebutuhan aparatur pengawas

Pemda

yang

jumlah hasil

TARGET

WTP

1

REALISASI

WDP

1

TINGKAT

capaian (%) 75 %

100 %

112 %

25 %

28 %


5

7

Jumlah Rekomendasi Temuan yang dapat ditindak- lanjut

70 %

72 %

102 %

Jumlah SKPD yang diperiksa

47

47

100 %

Jumlah pejabat Fungsional Auditor

18

12

66 %

Jumlah Pejabat Fungsional P2UPD

4

0

0%

Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti Diklat/Bimtek

12

12

100 %

Jumlah pejabat struktural/ staf mengikuti diklat/Bimtek

27

27

100 %

Jumlah diklat/bimtek yang diikuti

2

2

100 %

8

8

100 %

24

24

100 %

Jumlah kendaraan Dinas Roda 4 yang dapat dipergunakan Jumlah Kendaraan dinas Roda 2 yang dapat dpergunakan

140 %


28


Jumlah Laptop Jumlah Peralatan Uji untuk pemeriksaan

27

27

100 %

4

1

25 %

Jumlah Anggaran Tahun 2013

: Rp. 8.346.542.400,00

Jumlah Realisasi anggaran kegiatan TA.2013

: Rp. 5.972.583.000,00

B. Evaluasi Dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja utama dilakukan sesuai 6 (Enam) sasaran yaitu : Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 1 melalui 1 (satu) indikator sasaran yaitu : Opini atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan kalimantan Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Berau terdapat data sebagaimana tabel dibawah Ini : Tabel.3.1 Opini LKPD Kabupaten Berau Periode Tahun 2011 s/d 2013 TAHUN

OPINI BPK

2011

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

2012


2013


Sumber Data : Subbagian Evas Itkab Berau


29


Berdasarkan tabel diatas, maka dalam kurun waktu 3 ( tiga) tahun berturut – turut

pemerintah Kabupaten Berau memperoleh opini Wajar

dengan Pengecualiaan (WDP) dengan predikat capaian kinerja cukup baik atau 75 % dari target Inspektorat Kabupaten Berau yaitu Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).

Sasaran 2 : Laporan Pemerintah Kabupaten yang direviu

Capaian kinerja sasaran ini melalui 1 (satu Indikator kinerja yaitu Laporan Hasil Reviu LKPD Pemerintah Kabupaten Berau. Dari target reviu 1 (satu) laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang direviu, berhasil dilaksanakan dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu Hari) dan dilaksanakan mulai pertengahn bulan januari sampai dengan

awal

pertengahan bulan pebruari 2013. Capain kinerjanya 100 persen.

Sasaran ke 3 : Menurunnya jumlah temuan pelanggaran administrasi dan Keuangan

Hasil evaluasi kinerja sasaran 2 (dua) memperoleh predikat baik sekali dengan 2 (du0 indikator sasaran , yaitu : 1. Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan : Berikut tabel hasil pemeriksaan dalam kurun waktu 2 (tahun)


30


Tabel.3.2 Hasil pemeriksaan Inspektorat kabupaten Berau Tahun 2012 dan 2013 TAHUN

SKPD

TEMUAN

REKOMENDASI

2012

47

286

363

2013

47

205 81

304 59

Selisih

Sumber data Subbag Evas Itkab Berau

Berdasarkan tabel tersebut diatas dengan objek pemeriksaan yang sama yaitu 47 SKPD terjadi penurunan temuan hasil pemeriksaan lebih kurang 81 temuan, dari 286 temuan pada pemeriksaan tahun 2012 menjadi hanya 205 pada pemeriksaan tahun 2013 atau 28 % . Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini tercapai lebih kurang 112 % dari target Inspektorat ditahun 2013 akan menurunkan sebesar 25 % .

2. Jumlah pengaduan masyarakat yang dapat ditangani Capaian kinerja dari indikator kinerja ini mencapai 140 % atau baik sekali, dimana semula Inspektorat Kabupaten Berau menargetkan dapat menangani kasus aduan sebanyak 5 kasus pada tahun 2013, akan tetapi dalam realisasinya tercapai 7 (tujuh) kasus yang dapat ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Berau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel berikut inii Tabel. 3.3 Jenis laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2013 No

Jenis Pengaduan

Jumlah

1 2 3

Disiplin Pegawai Penyalahgunaan Wewenang Pelanggaran peraturan perundang undangan

3 2 2

Sumber data : Subbagian Evas Itkab Berau


31


Sasaran Peningkatan Kualitas laporan Keuangan Pemerintah daerah dan sasaran Menurunnya

jumlah temuan pelanggaran administrasi dan

Keuangan dicapai melalui 1 (satu) program

utama yaitu Program

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH dengan didukung 3 (tiga) kegiatan yaitu :  Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala  Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah  Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya Untuk

mencapai

2.393.783.250,00

sasaran

tersebut

didukung

anggaran

sebesar

Rp.

( Dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh

ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp.1.571.257.920,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah ) atau 65,64 %

Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :  Motivasi unsur pengawasan untuk memperbaiki pengelolaan administrasi dan keuangan agar lebih baik lagi kedepan guna mendukung perolehan opini LKPD

pemerintah daerah agar memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian  Koordinasi yang baik antar SKPD dan Instansi terkait dalam pembuatan laporan Keuangan Pemerintah daerah

Hambatan :


32


 Masih semua SKPD mempunyai pemahaman yang sama tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah 

Terbatasnya tenaga auditor dalam memaksimalkan hasil pelaksanaan reviu maupun pemeriksaan reguler

Pemecahan Masalah :  Pembinaan yang dilakukan dengan cara memberikan ruang/kesempatan konsultasi bagi SKPD ke inspektorat Kabupaten Berau

pada setiap

kesempatan yang ada

Sasaran 3 : Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan Reguler

Hasil

evaluasi

capaian

Pengawasan reguler

kinerja

sasaran

Peningkatan

Kualitas

Hasil

dengan 2 (dua) indikator sasaran dengan predikat

Sangat baik. Adapaun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Jumlah rekomendasi temuan pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti oleh SKPD/Auditan dengan target

70 prosen dari rekomendasi LHP tahun

2013 dapat ditindak lanjuti atau diselesaikan oleh SKPD / Auditan. Berikut data rekomendasi temuan dan tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh SKPD/Auditan


33


Tabel.3.4 Data Rekomendasi Temuan LHP Inspektorat Kabupaten Berau dan Tindak Lanjut penyelesaian Tahun 2013 TAHUN

SKPD

REKOMENDASI

SELESAI TINDAKLANJUT

SISA

2013

47

304

220

84

Sumber data : Subbag Evas Itkab Berau Berdasarkan data tersebut diatas, realisasi pencapaian rekomendasi temuan yang dapat ditindaklanjuti

pada tahun 2013 sebesar 220

rekomendasi dari 304 rekomendasi yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan 2013 atau lebih kurang 72% dari target 70 % dengan capaian kinerja predikat sangat baik atau 102 %.

2. Jumlah SKPD yang diperiksa Adapun objek pemeriksaan terhadap satuan Kerja perangkat daerah pada Pemerintah kabupaten Berau tahun 2013, berdasarkan program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) seusai surat keputusan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 7 Januari 2013 adalah 47 SKPD, adapun capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 100 % karena dtahun 2013 seluruh SKPD dapat dilaksanakan pemeriksaan sesuai target.

Dalam rangka mencapai sasaran 3 ini dilaksanakan dengan cara : 1. Melaksanakan rapat untuk membahas naskah hasil Pemeriksaan dengan SKPD/Auditan sebelum ditetapkan menjadi LHP


34


2. Melaksanakan rapat tindaklanjut hasil pengawsan secara berkala 3. Melaksanakan pemantauan tindaklanjut pengawasan secara berkala

Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan reguler maupun pengawasan khusus ini, dilakukan dengan didukung oleh

program

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan kegiatan :  Inventarisasi Temuan Pengawasan  Tindaklanjut Temuan hasil Pengawasan  Koordinasi Pengawasan yang lebih komperhensif dan  Evaluasi berkala temuan hasil Pengawasan

Untuk

mencapai

1.095.516.750,00

sasaran

ini

didukung

oleh

dana

sebesar

Rp.

(Satu milyar sembilan puluh lima juta lima ratus enam

belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 697.743.466,00

(Enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat

puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) atau 63,69 %

Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 

Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD dalam rangka pembinaan dalam bidang pengawasan



Kemudahan informasi teknologi memungkinkan auditor untuk mencari regulasi/peraturan terbaru sesuai tuntutan jaman

Hambatan / Masalah : 

Belum adanya pejabat fungsional P2UPD


35




Masih terbatasnya auditor yang mempunyai disiplin ilmu yang dibutuhkan sesuai profesionalisme pekerjaan

Strategi / Upaya pemecahan : 

Usulan penambahan formasi Auditor atau inpassing sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan



Usulan membuka formasi penerimaan tenaga fungsional P2UPD



Persyaratan untuk inpassing ke auditor diperketat

Sasaran 5 : Tersedianya SDM yang profesional Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Tersedianya Sumber Daya Aparatur pengawasan dengan 4 (Empat) Indikator kinerja sasaran yaitu : 1. Jumlah Pejabat fungsional Auditor Berdasarkan tabel 1.1 pejabat fungsional auditor yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Berau saat ini adalah 12 oran, masih terdapat kekurang 6 ornga dari target yang ideal sebanyak 18 orang atau baru tercapai sekitar 66 % 2. Jumlah pejabat Fungsional P2UPD Sampai akhit tahun 2013, Inspektorat Kabupaten Berau belum memiliki pejabat

fungsional

P2UPD

(Pengawas

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintah daerah) dari terget yang diharapkan sebanyak 4 orang ditahun 2013. Capaian kinerjauntukk indikator ini 0 % 3. Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti diklat/bimtek Pada tahun 2013 Inspektorat Kabupaten Berau telah mengikutsertakan 12 pejabat fungsional auditor untuk mengikuti diklat / bimtek, baik berkenaan dengan diklat penjenjan fungsional auditor maupun beimtekk dalam rangka peningkatan kasitas SDM auditor. Capain kinerja untuk indikator ini sebesar 100 %


36


4. Jumlah pejabat struktural/staf yang mengikuti diklat/bimtek Dari target yang direncanakan sebanyak 27 orang PNS pejabat struktural maupun staf yang akan mengikuti diklat terealisasi 100 % . diklat yang diikuti umumnya masing – masing terkait dengan tupoksi staf maupun pejabat struktural yang mengikutinya. 5. Jumlah Diklat / Bimtek yang diikuti Pada tahun 2013 dari target yang kita inginkan yaitu minimal 2 diklat bagi setiap pejabat fugsional auditor maupun pejabat struktural terpenuhi 100 %

bahkan terdapat ebberapan pejabat struktural dan fungsional

mengikuti diklat lebih dari 2 kali dalam setahun, hal ini dimungkinkan dikarenakan adanya penambahan anggaran pada Perubahan APBD tahun 2013. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas SDM apatur pengawasan Inspektorat Kabupaten Berau dilaksanakan dengan : 1. Mengirim SDM (pejabat struktural, Auditor maupun Staf) untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, diklat fungsional dll 2. Melaksanakan peningkatan wawasan / study bandung kedaerah yang dipandang lebih maju dalam bidang pengawasan Tersedianya SDM yang profesional dilakukan melalui program : 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Melalui kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 3. Pelatihan Teknis Pengawasan


37


Selanjutnya

sasaran

ke

5

ini

didukung

anggaran

sebesar

Rp.

1.510.177.400,00 (Satu milyar lima ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.308.741.000,00 (Satu milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau 86,66 %.

Faktor – Faktor Yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : 

Tingginya kesadaran aparatur pengawasan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi diri



Dorongan Perolehan angka kredit bagi pejabat fungsional

Hambatannya : 

Belum adanya penerimaan formasi CPNS ditahun 2013



Belum terbitnya Surat keputusan pejabat fungsional P2UPD



Masih terbatasnya tenaga auditor maupun apartur Inspektorat sehingga dalam mengikuti diklat , jadwal pelaksanaan diklat yang akan diikuti harus benar – benar disingkronkan dengan waktu pelaksanaan PKPT

Pemecahan Masalah : 

Menyusun penjadwalan keikutsertaan diklat



Usulan penambahan tenaga Auditor sesuai kompetensi yang dibutuhkan baik melalui Inpassing atau penerimaan formasi CPNS tahun 2014



Usulan penerimaan formasi CPNS bagi pejabat P2UPD tahun 2014


38


Sasaran 6 : Terpenuhinya Fasilitas penunjang pengawasan sesuai kebutuhan aparatur pengawas Hasil evaluasi capaian sasaran ini melalui 4 (empat) indikator kinerja antara lain : 1. Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dapat dipergunakan Target tahun 2013, 8 kendaran dinas roda 4 diharapkan dapat dimiliki dan dalam keaadan baik dan dapat dipergunakan dalam menunjang opersional peleksanaan tugas-tugas bidang pengawasan. Hal trsebut tercapai mengingat ditahun 2013 inspektorat kabupaten Berau memiliki 8 unit kendaraan dinas dan dapat dioperasionalkan dan terpelihara dengan baik. Capaian Indikator kinerja 100 % 2. Jumlah Kendaraan dinas roda 2 yang dapat dipergunakan Target tahun 2013,

Inspektorat kabupaten Berau mempunyai fasilitas

kendaraan dinas roda 2 i dan dalam keaadan baik dan dapat dipergunakan dalam

menunjang

opersional

peleksanaan

tugas-tugas

bidang

pengawasan sebanyak 24 unit.. Hal trsebut tercapai mengingat ditahun 2013 inspektorat kabupaten Berau memiliki 24 unit kendaraan dinas dan dapat dioperasionalkan dan terpelihara dengan baik.

Awal tahun 2013

Inspektorat kabupaten Berau semula hanya memiliki 20 unit, akan tetapi dalam triwulan 4,Inspektorat Kabupaten Berau memperoleh fasilitas Roda 4 dari DPPKK Kabupaten Berau

tambahan

sebagai jawaban atas


39


permintaan

tambahan

k2ndaraan

roda

2

yang

disampaikan

oleh

Inspektorat Kabupaten Berau. Capaian Indikator kinerja 100 % 3. Jumlah Laptop Laptop merupakan fasilitas yang

penting

dan perlu dimiliki dalam

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tugas pengawasan maupun tugas – tugas rutin kesekretariatan. Target yang diharapkan pada tahun 2013 Inspektorat memiliki 27 unit laptop seluruh pejabat fungsional maupun struktural serta pelaksana kegiatan kesekreatariatan memiliki fasilitas laptop. Berdasarkan realisasi capaian kinerja yaitu 100 %, sebaab sampai dengan akhir desember 2013 Inspektoratkabupaten Berau memiliki 27 unit laptop, akan tetapi beberapa unit tentunya kedepan perlu ada penghapusan dan penggantian fasilitas dikarenakan faktorusia barang dan kondisi barang. 4. Jumlah peralatan uji pemeriksaan Peralatan uji pemeriksaan dalam upaya memperoleh hasil pemeriksaan yang akurat ditargetkan untuk tahun 2013 Inspektorat kabupaten Berau seyogyanya memiliki 4 unit, akan tetapi sampai dengan akhir Desember 2013 Inspektorat Kabupaten Berau baru memiliki

1 unit alat ukur

Theodalite sehingganya capaian kinerja 25 % dari target semula.

Selanjutnya sasaran ke 6 ini didukung anggaran sebesar Rp. 449.690.000,00 (Empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 247.664.651,00 (Dua ratus empat puluh


40


tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) atau lebih kurang 55 % dari anggaran.


41


BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Berau tahun 2013, merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Berau. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden R.I. nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara R.I. nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. Dengan LAKIP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai bentuk dari transparasi terhadap masyarakat. Atas segala perhatian, kritik dan saran kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Redeb,

Januari 2014

TIM PENYUSUN


42

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents