BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dokumen Renstra berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD)serta memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya Sekretariat DP Korpri Provinsi) menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2017 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta, disebutkan bahwa Sekretariat DP KORPRI Provinsi dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan pelaksana administrasi dan pelaksana operasional sehari-hari tugas dan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI memiliki 5 (lima) fungsi utama yaitu (a) penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama; (b) penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani; (c) penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial; (d) pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan (e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi inilah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk memiliki Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan pada tingkat satuan kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan oleh SKPD hingga 5 (lima) tahun mendatang. B. Landasan Hukum Penyusunan dokumen Renstra SekretariatDP KORPRI Provinsi, berpedoman pada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPS Pegawai Republik Indonesa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 19. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu. 20. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Provinsi DKI Jakarta. 21. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 - 2017 22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 213 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta. C. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Renstra ini adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 yangakandilaksanakan melalui program dan kegiatan setiap tahunnya dari Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta, sekaligus menjadi kontrak kinerja antara Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur. D. Sistimatika Penulisan Sistimatika penulisan Renstra Sekretariat DP KORPRI Provinsi ini terdiri dari: Bab I Bab II

Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII

Pendahuluan, mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistimatika Penulisan. Gambaran Pelayanan Sekretariat DP KORPRI Provinsi, mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DP KORPRI Provinsi. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, mencakup: Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi, RPJMD Provinsi DKI Jakarta, Telaahan Renstra K/L, dan Isu-isu Strategis. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DP KORPRI Provinsi, mencakup: Visi dan Misi , Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DP KORPRI Provinsi, serta Strategi dan Kebijakan. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Indikator Kinerja Sekretariat DP KORPRIProvinsi Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Kaidah Pelaksanaan

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dalam upaya meningkatkan peran Pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, serta untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pegawai Republik Indonesia dan keluarganya, pegawai Republik Indonesia menghimpun diri dalam wadah organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan. Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Negeri Sipil demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia kedudukan dan tugasnya tidak terlepas dari kedinasan, bersifat demokratis, mandiri, bebas aktif, profesional, netral produktif, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anggota serta mewakili anggota di forum nasional maupun internasional. Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan organisasi bertingkat yakni nasional, provinsi dan kabupaten/kota.Untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dibentuk Dewan Pengurus Korpri Provinsi dan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dibentuk guna melaksanakan fungsi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi KORPRI di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota sebagaimana pada Dewan Pengurus KORPRI Nasional pada umumnya dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil aktif atau dengan kata lain, Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan ditetapkan duduk atau menjabat dalam Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota tidak aktif setiap hari mengurus organisasi KORPRI karena masih aktif pada jabatan definitif atau tugas kedinasan pada perangkat daerah. Model organisasi seperti ini membutuhkan lembaga pendamping/pendukung/fasilitasi yang permanen, sehingga fungsi dan kegiatan organisasi dapat berjalan setiap hari. Untuk itu, dibentuk Sekretariat DP KORPRI Provinsi dan Sekretariat DP KORPRI Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota.Sekretariat DP KORPRI Provinsi dan Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi termasuk jenis lembaga lain yang juga bagian dari perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Karena itu, pembentukan Sekretariat DP KORPRI Provinsi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2012, Sekretariat DP Korpri Provinsi merupakan bagian perangkat daerah sebagai pelaksana administrasi dan pelaksana operasional sehari-hari tugas dan kegiatan Dewan Pengurus Korpri.Sekretariat DP Korpri Provinsi dipimpin oleh Sekretaris DP Korpri Provinsi yang secara teknis dan operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Korpri dan secara administrasi berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DP KORPRIProvinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat DP KORPRI.Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DP Korpri Provinsi mempunyai fungsi, yaitu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

15) 16) 17) 18) 19) 20) 21)

Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pelaksanaan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni budaya, mental dan rohani Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan social anggota Korpri Fasilitasi penyusunan program kerja Dewan Pengurus Korpri Pemberian dukungan administrasi keuangan Dewan Pengurus Korpri Pelaksanaan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan Dewan Pengurus Korpri Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekretariat DP Korpri dan Dewan Pengurus Korpri Fasilitasi penyelenggaraan rapat dan kegiatan Dewan Pengurus Korpri Penyusunan bahan laporan dan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Korpri Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DP Korpri Pengoordinasian badan/organisasi yang berkaitan dengan pensiunan anggota Korpri, seperti Yayasan Pensiunan Pegawai Provinsi DKI Jakarta, Wredhatama dan Cendana Bhakti. Pengembangan kesejahteraan pegawai selain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian Pengelolaan data dan informasi pensiunan anggota Korpri Pelaksanaan kegiatan pembekalan pensiunan anggota Korpri Pengembangan kesejahteraan pensiunan selain yang telah ditentukan dalam dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian Fasilitasi penyusunan kebijakan dan program kerja Dewan Pengurus Korpri Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kebijakan dan program kerja Dewan Pengurus Korpri Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga dalam rangka kesejahteraan anggota Korpri

22) Pelayanan konsultasi dan bantuan hokum kepada anggota Korpri Untuk menjalankan fungsinya tersebut, organisasi Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi a. b. c. d. e. f.

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi; Bagian Umum dan Kerjasama Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani Bagian Usaha dan Bantuan Sosial Sekretaris DP Korpri Kota/Kabupaten Administrasi Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris DP Korpri Provinsi mempunyai tugas Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DP Korpri;

1) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian dan Sekretariat DP Kota Adminstrasi/Kabupaten Adminstrasi KORPRI dan Kelompok Jabatan Fungsional; 2) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)/ Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris DP Provinsi Korpri; 3) Mengkoordinasikan pemberian penghormatan terakhir kepada anggota Korpri atau pensiunan Bagian Umum dan Kerjasama melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai fungsi : 1)

Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bagian 2) Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bagian 3) Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian 4) Pengoordinasian fasilitasi penyusunan kebijakan dan program kerja Sekretariat DP Korpri Provinsi 5) Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Sekretariat DP Korpri dan Dewan Pengurus Korpri 6) Pelaksanaan kerumahtanggaan dan surat menyurat Sekretariat DP Korpri Provinsi dan Dewan Pengurus Korpri 7) Pengelolaan kearsipan Sekretariat DP Korpri Provinsi dan Dewan Pengurus Korpri 8) Penyusunan program anggaran dan kegiatan Sekretariat DP Korpri Provinsi 9) Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga 10) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kebijakan dan program kerja Dewan Pengurus Korpri sesuai dengan lingkup tugasnya 11) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DP Korpri Provinsi 12) Fasilitasi pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

13) 14) 15) 16) 17) 18)

dan program anggaran dan kegiatan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Pengkoordinasian penyusunan bahan pertimbangan / masukan Dewan Pengurus Korpri kepada Gubernur / Musyawarah dan Rapat Kerja Nasional Korpri / Dewan Pengurus Nasional Korpri Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekretariat DP Korpri Provinsi dan Dewan Pengurus Korpri Pengoordinasian penyusunan laporan Dewan Pengurus Korpri Pengoordinasian penyusunan laporan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan terhadap pengurus unit Korpri pada SKPD/UKPD/Perusahaan Daerah Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian

Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani melaksanakan tugas koordinasi kegiatan olah raga, seni, budaya, serta pelaksanaan pembinaan mental dan rohani. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bagian 2) Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian 3) Penyelenggaraan atau koordinasi pembinaan dan pengembangan olahraga, seni, budaya anggota Korpri 4) Pelaksanaan pembinaan mental dan rohani pada kegiatan peringatan/perayaan hari-hari besar keagamaan oleh anggota Korpri 5) Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan jiwa korps anggota Korpri 6) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Bagian Usaha dan Bantuan Sosial melaksanakan tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, peningkatan kesejahteraan anggota dan pemberian bantuan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Usaha dan Bantuan Sosial mempunyai fungsi : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

9)

Penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan anggota Korpri Peningkatan kesejahteraan anggota Korpri Pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota Korpri dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya Pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan anggota Korpri Pelaksanaan kegiatan kebijakan dan program kewirausahaan anggota Korpri Pengoordinasian badan/organisasi yang berkaitan dengan pensiunan anggota Korpri, seperti seperti Yayasan Pensiunan Pegawai Provinsi DKI Jakarta, Wredhatama dan Cendana Bhakti Pengembangan kesejahteraan pegawai selain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian seperti kerjasama dengan PT Asuransi Jiwasraya

10) Pengelolaan data dan informasi pensiunan anggota Korpri 11) Pelaksanaan kegiatan pembekalan pension anggota Korpri 12) Pengembangan kesejahteraan anggota Korpri selain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian seperti kerjasama dengan PT Asuransi Jiwasraya 13) Fasilitasi pemberian bantuan / konsultasi hokum bagi anggota Korpri 14) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksaaan tugas dan fungsi Bagian Sekretariat DP Korpri Kota/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Korpri Kota/Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat DP Korpri Kota/Kabupaten Administrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DP Korpri Kota/Kabupaten Administrasi, mempunyai fungsi 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)

Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani anggota korpri Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan social Fasilitasi penyusunan program kerja Dewan Pengurus Korpri Kota/Kabupaten Administrasi Pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anggota Korpri pada lingkup Kota/Kabupaten Administrasi Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Sekretariat dan Dewan Pengurus Korpri Kota/Kabupaten Administrasi Pelaksanaan kerumahtanggaan dan surat menyurat Sekretariat Korpri dan Dewan Pengurus Korpri Kota/Kabupaten Administrasi Pengelolaan kearsipan Sekretariat DP Korpri Kota/Kabupaten Administrasi Pemberian dukungan administrasi keuangan Dewan Pengururs Korpri Kota/Kabupaten Administrasi Pelaksanaan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan Dewan Pengurus Korpri Kota/Kabupaten Administrasi Fasilitasi penyelenggaraan rapat dan kegiatan Dewan Pengurus Korpri Kota/Kabupaten Administrasi Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekretariat DP Korpri Kota/Kabupaten Administrasi dan Dewan Pengurus Korpri Kota/Kabupaten Administrasi Penyusunan bahan laporan dan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Korpri Kota/Kabupaten Administrasi Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DP Korpri Kota/Kabupaten Administrasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2012, struktur organisasi Sekretariat DPKorpri Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlampir.

B. Sumber Daya SKPD 1. Sumber Daya Manusia Pada awal tahun 2012, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta memiliki pegawai sebanyak 46 orang. Berdasarkan jenis kelamin, pegawai laki-laki sebanyak25 orang (54,3%) dan pegawai perempuan sebanyak 21 orang (45,7%). Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 1 orang (2,17%), SLTA sebanyak 8 orang (17,39%), Sarjana (S1) sebanyak 23 orang (50%), Pascasarjana sebanyak 13 orang (28,27%), serta Doktoral sebanyak 1 orang (2,17%). Berdasarkan data tersebut, pegawai Sekretariat DP Korpri memiliki kompetensi yang baik dilihat dari tingkat pendidikannya dimana sebanyak 23 pegawai (50%) yang dengan pendidikan minimal Sarjana. Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan, sebagai berikut Tabel  .... Pegawai Sekretariat DP Korpri Provinsi menurut Tingkat Pendidikan 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00%

Rasio

10.00% 0.00% SLTP

SLTA

Sarjana (S1) Pascasarjana  Doktoral  (S2) (S3)

Dilihat dari kelompok usia pegawai, pegawai dengan kelompok usia 31 – 40 tahun berjumlah 14 orang (30,4%), kelompok usia 41 – 50 berjumlah 22 orang (47,8%), serta kelompok usia > 50 tahun berjumlah 10 orang (21,8%). Komposisi pegawai menurut usia, sebagai berikut

Tabel  .... Pegawai Sekretariat DP Korpri Provinsi menurut Usia 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Rasio

31 ‐ 40

41 ‐ 50

>50

Sedangkan menurut golongan kepangkatan pegawai, pegawai yang memiliki golongan I sebanyak 0 orang (0%), golongan II sebanyak 3 orang (10%), golongan III sebanyak 35 orang (60%), serta golongan IV sebanyak 11 orang (30%). Komposisi pegawai menurut golongan, sebagai berikut

Tabel  .... Pegawai Sekretariat DP Korpri Provinsi menurut Golongan Kepangkatan 30.00% Gol I 20.00%

Gol II Gol III

10.00%

Gol IV

0.00% Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

Sedangkan menurut lokasi penugasan pegawai, pegawai yang bertugas di Provinsi sebanyak 22 orang (50%), Kota Jakarta Pusat sebanyak 4 orang (4%), Kota Jakarta Utara sebanyak 5 orang (10%), Kota Jakarta Barat sebanyak 5 orang (10%), Kota Jakarta Selatan sebanyak 4 orang (4%), Kota Jakarta Timur sebanyak 6 orang (20%), Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 3 orang (2%).

Tabel  .... Pegawai Sekretariat DP Korpri Provinsi dan Kota/Kab menurut Lokasi Penugasan 6 5 4 3 2 1 0

Jumlah Linear (Jumlah)

Sedangkan menurut status jabatan, pada tingkat Provinsi terdapat 10 pejabat struktural dan 0 pejabat fungsional umum, pada Kota Jakarta Pusat terdapat 4 pejabat struktural dan 0 pejabat fungsional umum, pada Kota Jakarta Utara terdapat 4 pejabat struktural dan 0 pejabat fungsional umum, pada Kota Jakarta Barat terdapat 4 pejabat struktural dan 0 pejabat fungsional umum, pada Kota Jakarta Selatan terdapat 4 pejabat struktural dan 0 pejabat fungsional umum, pada Kota Jakarta Timur terdapat 4 pejabat struktural dan 0 pejabat fungsional umum, serta pada Kabupaten Kepulauan Seribu terdapat 3 pejabat struktural dan 0 pejabat fungsional umum Komposisi pegawai menurut golongan, sebagai berikut Tabel  .... Pegawai Sekretariat DP Korpri Provinsi dan Kota/Kab menurut Lokasi Penugasan dan Status  Jabatan 6 5 4 3 2 1 0

Struktural Fungsional Umum

2. Sumber daya lainnya Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DP Korpri Provinsi, disamping memiliki sumber daya manusia juga terdapat sumber daya lain antara lain peralatan kerja,

system dan metode kerja. Sebagai gambaran umum, peralatan kerja yang dimiliki antara lain berupa personal computer (PC), laptop, lemari arsip, LCD projector, kendaraan dinas operasional, system informasi. Rincian sumberdaya lainnya beserta status kondisinya adalah sebagai berikut Tabel Sumber daya lain dan Status Kondisi No 1 2 3 4 5 6

Jenis Personal Computer Laptop/Notebook Lemari arsip LCD projector kendaraan dinas operasional System informasi

Jumlah 25 13 15 1 1 1

Kondisi Baik Baik Baik Baik Baik Baik

C. Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja pelayaan SKPD pada periode RPJMD 2007 – 2012, Sekretariat DP Korpri Provinsibelum terwujud secara optimal. Hal ini disebabkan Sekretariat DP Korpri belum memiliki program spesifik yang melekat pada dokumen RPJMD 2007 – 2012, karenalembaganya baru dibentuk dilakukan pada tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 213 Tahun 2012.Dan pengalokasian anggarannya melekat pada Sekretariat Daerah, program kegiatan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, penetapan Sekretariat DP Korpri Provinsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola dokumen pelaksanaan anggaran secara mandiri baru dilakukan pada tahun 2013.Namun demikian, bukan berarti belum ada kinerja yang dihasilkan. Setidaknya terdapat beberapa kinerja yang menonjol yang dicapai pada periode tahun 2012, antara lain kegiatan Porseni dan kosnsultasi hukumSedangkan dari aspek pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.853.502.422,- untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DP Korpri. Dari alokasi anggaran tersebut, realisasi pelaksanaan program sampai dengan tahun 2012 mencapai 73,38%, yang diimplementasikan melalui 96 kegiatan. Kinerja pelayanan SKPD, disajikan sebagaimana terlampir tabel 5.1. D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DP Korpri Provinsi dimasa mendatang khususnya dalam pencapaian target kinerja pemerintahan daerah yang dituangkan dalam RPJMD periode 2012 – 2017. Tantangan dan peluang tersebut diantaranya :

1. Tantangan dan Peluang Eksternal a.

Tantangan Eksternal • Membangun komitmen dan profesional anggota Korpri dalam pelaksanaan tugas kedinasan memberikan pelayanan kepada masyarakat. • Meningkatkan kesejahteraan anggota Korpri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan serta alternative lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan • Meningkatkan solidaritas dan soliditas anggota Korpri sebagai penggerak reformasi birokrasi mewujudkan pemerintahan yang transpran dan akuntabel • Belum terbentuknya unit Korpri pada semua unit kerja / satuan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

b.

Peluang Eksternal • Dukungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam mengembangkan Korpri sebagai lembaga kedinasan yang memayungi seluruh anggota Korpri. • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang besar dan meningkat secara konsisten. • Pengembangan kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan kesejahteraan anggota Korpri. • Komitmen Pemerintah Daerah melaksanakan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan layanan public yang lebih baik kepada masyarakat

2. Tantangan dan Peluang Internal a.

Tantangan Internal • Komposisi pegawai Sekretariat DP Korpri yang sebagian besar memasuki usia pensiun serta keterbatasan jumlah pegawai. • Belum terbentuknya system dan mekanisme yang mendukung penyelenggaraan tugas Sekretariat DP Korpri yang efesien. • Sebagai perangkat daerah yang baru terbentuk, peran dan fungsinya belum dipahami dengan baik oleh anggota Korpri maupun perangkat daerah lainnya • Pemahaman pegawai Sekretariat DP Korpri terhadap pengelolaan keuangan, kepegawaian, asset dan administrasi lainnya yang masih kurang. • Belum tersedianya perangkat dan peralatan kerja yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan tugas

b.

Peluang Internal : • Komitmen dan semangat untuk meningkatkan dan mengembangkan peran dan fungsi lembaga Korpri baru • Ketersediaan ruang kerja yang representative dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Mengacu pada tantangan dan peluang peningkatan pelayanan yang ada untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DP Korpri Provinsi, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.Identifikasi permasalahan tersebut didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4 berikut ini: Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewn Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta

Aspek Kajian (1) Gambaran pelayanan SKPD

Capaian/ Kondisi Saat ini (2) Rintisan / penjajakan kerjasama secara informal

Standar yang Digunaka n (3) Pergub No. 213 Tahun 2012

Belum semua unit Kopri SKPD/UKP D terbentuk

Aset belum memenuhi standar

Pergub

Faktor yang Mempengaruhi Eksternal Internal (Diluar (Kewenanga Kewenangan n SKPD) SKPD) (4) (5) Kewenangan Pengadministrasian untuk kerjasama dengan melakukan pihak lain dilakukan kerjasama oleh Sekda

Fasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Korpri

Kontrol terhadap SKPD dalam pembentukan unit Korpri SKPD/UKPD

Kebutuhan pemenuhan asset yang mendesak

Keterbatasan pagu anggaran

Permasala han Tupoksi UKPD (6) Kerjasama korpri dengan pihak ketiga/lain belum dioptimalka n Fasilitasi pelaksanaa n tugas Dewan Pengurus Korpri Provinsi belum optimal Keterbatas an asset baik kuantitas maupun kualitas

Aspek Kajian (1)

Capaian/ Kondisi Saat ini (2) Ketersedia an SDM belum sesuai kebutuhan minimal

Standar yang Digunaka n (3) Dokumen Anjab ABKD

Faktor yang Mempengaruhi Eksternal Internal (Diluar (Kewenanga Kewenangan n SKPD) SKPD) (4) (5) Optimalisasi Distribusi SDM oleh SDM, BKD pengembang an wawasan staf Menyusun program pembinaan

Dilakukan konvension al, blm didukung TI

Mengemban gkan system informasi yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi

Permasala han Tupoksi UKPD (6) Keterbatas an sumber daya aparatur

Tidak memiliki Pembinaan kemampuan teknis olah raga, pembinaan seni budaya belum optimal Akses dan integrasi Pengelolaa data dan n bantuan mekanisme dengan sosial bagi SKPD terkait lain anggota korpri belum optimal

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 -1 2017 adalah “Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak danmanusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yangberorientasi pada pelayanan publik”. Visi pembangunan jangka menengah diatas dapat dijelaskan bahwa Kota Jakarta adalah:

− Ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global. − Kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. − Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera. − Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; 2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain; 3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota; 4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota; 5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat DP Korpri mempunyai keterkaitan yang kuat terhadap pencapaian misi kelima yaitu membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.Misi ini pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran pilaraparatur yang difokuskan pada penataan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pelayanan publik.Pembangunan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi padapelayanan publik merupakan upaya yang perlu didorong untuk menunjang perwujudan kotaJakarta sebagai kota modern dan berdaya saing di masa depan. Tata kepemerintahan yangbaik (good governance) merupakan pilar utama dalam pencapaian visi pembangunan jangkamenengah daerah. Tujuan yang ingin dicapai melalui misi kelima ini adalah mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan, meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat, mengendalikan pertumbuhan penduduk alami.Dalam upaya pencapaian misi kelima ini, organisasi Sekretariat DP Korpri Provinsi yang memiliki core competency dalam pembinaan SDM mempunyai tanggung jawab yang berkaitan dengan pencapaian tujuan untuk meningkatkan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran relevan dengan Sekretariat DP Korpri sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2013 – 2017 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat.Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan strategi peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas aparatur sebagai garda tedepan pelayanan.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DP Korpri Provinsi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan ProgramGubernur dan Wakil Gubernur Visi : Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik Permasalahan Faktor Misi dan No Pelayanan Penghambat Pendorong Program SKPD/UKPD Misi kelima : Belum seluruh Kelembagaan/organisasi Ketentuan yang membangun SKPD/UKPD dan Korpri masih dipandang mengatur pemerintahan BUMD membentuk unit sebagai organisasi kelas pembentukan yang bersih Korpri Provinsi dua dalam unit Korpri pada dan transparan penyelenggaraan tingkat serta pemerintahan SKPD/UKPD dan berorientasi BUMD pada pelayanan public Program : Program Peningkatan Kapasitas Korpri Penyaluran Uang Duka dan Wafat Bagi Pensiunan belum didukung dengan system yang memadai

Belum adanya data yang Dukungan dan uptodate kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung penyaluran uang duka/wafat Belum efektifnya Adanya batasan Komitmen untuk pendampingan anggota anggaran dalam meningkatkan Korpri dalam mendukung solidaritas dan memperoleh pendampingan/konsultasi soliditas anggota pelayanan/konsultasi hukum korpri hukum

C. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Berdasarkan hasil identifikasi terhadap peran dan fungsi Kementrian/Lembaga yang ada, tidak diperoleh informasi yang menggambarkan keterkaitan target strategis Sekretariat DP Korpri dengan salah satu Kementrian/lembaga.Sehingga, dalam Renstra Sekretariat DP Korpri Provinsi tidak melakukan telaahan/analisa yang memuat keterkaitannya dengan Renstra suatu Kementrian/lembaga. D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sekretariat DP Korpri Provinsin tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.Sehingga, dalam Renstra Sekretariat DP Korpri Provinsi tidak melakukan telaahan/analisa yang memuat keterkaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta. E.

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan SKPD mengacu pada penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, telaahan terhadap renstra Kementrian/Lembaga, telaahan terhadap RTRW serta telaahan terhadap visi misi Gubernur terpilih sebagaimana dinyatakan dalam dokumen RPJMD 2013 – 2017, maka dirumuskan isu-isu strategis Sekretariat DP Korpri Provinsi sebagai berikut 1. Pengembangan kerjasama korpri dengan pihak ketiga/lain yang profesional dan berkelanjutan 2. Fasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Korpri Provinsi 3. Pengelolaan aset Sekretariat DP Korpri Provinsi 4. Pengelolaan sumber daya aparatur 5. Pembinaan olah raga, seni budaya dan mental rohani anggota korpri 6. Pengembangan jiwa korps anggota korpri 7. Pengembangan usaha / kegiatan produktif peningkatan kesejahteraan anggota 8. Pemberian bantuan sosial bagi anggota korpri 9. Peningkatan teknologi informatika yang handal

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Sekretariat DP Korpri Provinsi Sekretariat DP Korpri Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari perangkat daerah provinsi DKI Jakarta, harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017.Khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai arah kebijakan pembangunan provinsi DKI Jakarta.Selaras dengan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah, Sekretariat DP Korpri Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan erat untuk mencapai misi kelima Gubernur, yaitu membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan public. Untuk itu, dengan berpedoman pada dokumen perencanaan strategis, tugas dan fungsi, serta memperhatikan kondisi lingkungan strategies baik yang bersifat internal maupun eksternal, maka dirumuskan visi sebagai berikut : “Terwujudnya Anggota Korpri Provinsi DKI Jakarta yang Sejahtera dan Berorientasi pada Pelayanan Publik” Visi tersebut,dapat dimaknai bahwa anggota Korpri adalah sumber daya paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah DKI Jakarta, komponen SDM yang juga merupakan anggota korpri memiliki peran yang strategis.Sehingga secara tidak langsung, Sekretariat DP Korpri memiliki peran penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi melalui upaya mewujudkan anggota korpri yang semakin sejahtera dan focus dalam memberikan pelayanan. Visi tersebut menggambarkan a. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anggota Korpri melalui pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain terutama kerjasama yang bersifat nonkonvensional serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. b. Upaya untuk membangun dan meningkatkan kebersamaan sehingga terwujud jiwa korsa, mental melayani dan profesionalisme anggota korpri pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Untukmewujudkan visi tersebut, maka Sekretariat DP Korpri Provinsi merumuskan misi sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Mengembangkan kerjasama korpri dengan pihak ketiga/lain secara berkelanjutan Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Korpri Provinsi Meningkatkan pengelolaan sumber daya yang professional Mewujudkan pembinaan olah raga, seni budaya dan mental rohani anggota korpri

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi Sekretariar DP Korpri selama 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah. Untuk mencapai visi organisasi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sesuai masing-masing misi dapat dijabarkan sebagai berikut : Misi Pertama :Mengembangkan kerjasama korpri dengan pihak ketiga/lain secara berkelanjutan Tujuan: 1. Terlaksananya pengembangan kerjasama korpri dengan pihak ketiga/lain yang profesional dan berkelanjutan Sasaran: 1. Membangun kerjasama dan kemitraan strategis dengan swasta dan pihak ketiga/lain yang

setara dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota korpri

Misi Kedua :Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Korpri Provinsi Tujuan: 1. Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sasaran: 1. Meningkatkan kemitraan dengan Dewan Pengurus Korpri nasional, Sekretariat jenderal Dewan Pengurus Korpri Nasional, DP Korpri daerah lain 2. Meningkatkan kualitas pendampingan terhadap pengurus Korpri SKPD/UKPD/BUMD Misi Ketiga :Meningkatkan pengelolaan sumber daya yang profesional Tujuan: 1. Terlaksananya pengelolaan asset 2. Terlaksananya pengelolaan sumber daya aparatur Sasaran: 1. Memenuhi kuantitas aset sesuai standar 2. Meningkatnya kompetensi SDM Sekretariat Korpri Misi Keempat :Mewujudkan pembinaan olah raga, seni budaya dan mental rohani anggota korpri.

Tujuan: 1. Terlaksananya pembinaan olah raga, seni budaya dan mental rohani anggota korpri Sasaran: 1. Meningkatnya koordinasi pembinaan dan pengembangan olah raga, seni budayadan mental rohani anggota korpri 2. Terlaksananya pengembangan jiwa korps anggota korpri Misi Kelima :Mengembangkan kegiatan usaha produktif dan pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran Tujuan: 1. Terlaksananyapengembangan usaha / kegiatan produktif peningkatan kesejahteraan anggota 2. Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi anggota Korpri 3. Terlaksananya peningkatan teknologi informatika yang handal Sasaran: 1. Melaksanakan pembekalan persiapan pensiunan bagi anggota Korpri 2. Mengembangkan jenis usaha inovatif / kegiatan produktif / investasi yang rasional di luar yang diatur ke dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian 3. Memberikan pelayanan uang duka wafat bagi pensiunan pegawai dan keluarganya; 4. Melaksanakan pelayanan konsultasi hukum dan sosial kepada pegawa 5. Mengoptimalkan akurasi data dan penyediaan informasi yang akurat 6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut.

C.

Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana diatas, perlu dirumuskan strategi dan kebijakan yang sesuai.Pilihan strategi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut dalam Tabel 4.2. Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan, antara lain 1. Penciptaan dan pemanfaatan peluang potensial kerjasama strategis dengan pihak terkait 2. Membangun komunikasi, koordinasi dalam menyelenggarakan tugas fungsi lembaga dengan seluruh tingkatan organisasi Korpri 3. Pemenuhan aset secara bertahap 4. Peningkatan kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, etos kerja pegawai serta pemenuhan SDM sesuai formasi jabatan 5. Menetapkan fokus pembinaan pada olah raga prestasi, serta seni budaya unggulan 6. Peningkatan keterpaduan dengan perangkat daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi Sedangkan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendukung strategi yang telah dirumuskan, antara lain 1. Penciptaan dan pemanfaatan peluang kerjasama diprioritaskan pada peningkatan pelayanan serta peningkatan kesejahteraan anggota korpri 2. Penyelenggaraan kemitraan dan pendampingan yang proporsional dan akuntabel 3. Pemenuhan dan pemanfaatan aset berdasar prioritas kebutuhan dan memperhatikan kuantitas SDM 4. Kerjasama dengan perangkat daerah lain dalam pembinaan olah raga, dan seni budaya unggulan 5. Mendorong pengembangan sistem informasi terpadu dengan perangkat daerah lain yang relevan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana Tabel 5.1.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPDyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMDini ditampilkan dalam Tabel 6.1.

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

Penyusunan dokumen rencana strategis perlu mengikuti kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1.

Rencana Strategis Sekretariat DP Korpri Provinsi merupakan rencana strategis yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DP Korpri Provinsi sesuai dengan Pergub nomor 213 Tahun 2012.

2.

Dalam pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RenstraSekretariat DP Korpri Provinsi ini, harus didukung dengan pengalokasian pagu anggaran indikatif yang memadai sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah .

3.

Sekretariat DP Korpri Kota/kabupaten Administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah masih belum ditetapkan sebagai UKPD yang mandiri, sehingga dalam pelaksanaanya masih menginduk dan terpusat pada Sekretariat DP Kopri Provinsi.

4.

Dalam

hal

terdapat

perkembangan

peraturan

perundang-undangan,

lingkungan strategis yang berkaitan langsung dengan kewenangan, tugas dan fungsi Sekretariat DP Korpri Provinsi, dilakukan penyesuaian atau perubahan Renstra dengan memperhatikan kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta. 5.

Untuk mewujudkan capaian kinerja sebagaimana telah disampaikan pada Bab terdahulu, perlu didukungan dengan ketersediaan sumber daya yang memadai khususnya sumber daya manusia. Untuk itu perlu didukung dengan kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM penyelenggara baik di Sekretariat DP Korpri Provinsi maupun Kabupaten/Kota.