BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Keperawatan bukan profesi yang statis dan tidak berubah tetapi profesi yang secara terus-menerus berkembang dan terlibat dalam masyarakat yang berubah, sehingga pemenuhan dan metode perawatan berubah, karena gaya hidup berubah. Berbicara tentang keperawatan berarti berbicara tentang keperawatan pada satu waktu tertent. Satu trend dalam pendidikan keperawatan adalah berkembangnya jumlah peserta didik keperawatan yang menerima pendidikan keperawatan dasar di sekolah dan Universitas. Organisasi keperawatan professional terus-menerus menekankan pentingnya pendidikan bagi perawat dalam mendapatkan dan memperluas peran baru. Trend praktik keperawatan meliputi berkembangnya berbagai tempat praktik dimana perawat memiliki kemandirian yang lebih besar. Perawat secara terus-menerus meningkatkan otonomi dan penghargaan sebagai anggota dari tim asuhan kesehatan. Peran perawat meningkat dengan meluasnya focus asuhan keperawatan. Trend dalam keperawatan sebagai profesi meliputi perkembangan aspeksapek dari keperawatan yang mengkarakteristikkan keperawatan sebagai profesi, meliputi pendidikan, teori, pelayanan, otonomi dan kode etik. Aktivitas dari organisasi professional keperawatan menggambarkan seluruh trend dalam pendidikan dan praktik keperawatan kontemporer.
B.
Tujuan Penulisan Tujuan penulisan makalah ini antara lain : 1. Sebagai bahan acuan bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian terutama pada pokok masalah yang tidak jauh berbeda. 2. Dapat menambah koleksi pustaka ilmu pengetahuan standar dokumentasi
keperawatan khususnya perpustakaan Jurusan Keperawatan.
1
3. Sebagai bahan untuk melengkapi tugas keperawatan professional. C. Ruang Lingkup Dalam penulisan makalah ini, penulis mencoba menyajikan informasi terbaru tentang perkembangan dunia keperawatan, khususnya dibidang politik dan bagaimana kebijakan dalam keperawatan tersebut berlaku. D. Sistematika Penulisan Makalah ini terdiri dari tiga bagian, yaitu Pendahuluan, meliputi latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistimatika penulisan. Isi atau bagian teori dan hasil meliputi ; Pengertian Politik dan Kebijakan, Klasifikasi Kebijakan, Politik dan Kebijakan Dalam Kesehatan dan Keperawatan serta pada bagian akhir terdapat simpulan dan saran.
2
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Politik dan Kebijakan 1. Pengertian Politik Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politics is the process of formation and distribution of power in society which, among other tangible decision-making processes, particularly in the country. This understanding is a merger attempt between the various different definitions of the nature of politics that is known in political science. Profesor A. Hoogerwerf, Sarjana Belanda membagi Pengertian politik dalam beberapa kategoriantara lain : a.
Politik mengandung pengertian kebijakan :
1) Politik itu mencakup segala aktifitas yang berpengaruh terhadap kebijakan yang berwibawa dan berkuasa yang diterima oleh suatu masyarakat ( David Easton,1963). 2) Politik merupakan perbuatan yang berkaitan dengan perjuangan kolektif dengan segenap kebijakannya untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif tertentu (Talcott Parson,1966). 3) Politik merupakan perbuatan intensional, bertujuan, terorganisir dan mengikuti satu perencanaan pasti, yang tangguh memperjuangkan tegaknya pemeliharaan dan perubahan suatu peraturan masyarakat (Peter von Oertzen).
3
b. Politik mengandung pengertian kekuasaan : 1) poitik sebagai tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan kekuasaan. 2) politik sebagai suatu perjuangan untuk mencapai kekuasaan (Harold Lasswell dan Abraham Kaplan : 1950). c. Politik mengandung pengertian konfik dan kerjasama : 1) Adanya perbedaan dalam politik, Sehingga terjabarkan perbuatan politik dan motif politik ; yaitu Pembedaan kawan dari lawan (Carl Schmit,1932). 2) Perbuatan kemasyarakatan yang terarah secara intensional ke usaha mempengaruhi tingkah laku orang lain; dan bias bertukuan ke pengadaan peraturan secara mengikat terhadap konflik – konflik mengenai nilai-nilai materil (Gerhand Lehmbruch,1967). 3) Menciptakan, memperkuat dan mempertahankan bentuk-bentuk kerjasama manusia (bertand de Jouvenel, 1955). d. Politik mengandung pengertian distribusi : 1) Siapa mendapatkan sesuatu,bilamana, dan bagaimana cara mendapatkannya (Harold D. lasswell). 2) Sistem Politik merupakan Segenap interaksi yang dipakai untuk membagi dan mendistribusikan nilai- nilai materiil serta imateriil pada saat itu, dan bias berlangsung di dalam dan untuk masyarakat (David Easton,1966). Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik. 2. Pengertian Kebijakan
Kebijakan (policy) seringkali disamakan dengan istilah seperti politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis.
4
Berikut adalah definisi kebijakan: United Nations (1975) : A declaration of a basic guideline to act, a certain course of action, a program of specific activity or a plan (Wahab, 1990). Suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas –aktivitas tertentu atau suatu rencana (Wahab, 1990).
James E. Anderson (1978) : Behavior of a number of actors (officials, groups, government agencies) or a series of actors in a particular field of activity (Wahab, 1990). Perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Wahab, 1990). Prof. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt : Keputusan berdiri dicirikan oleh konsistensi perilaku dan berulang pada bagian baik mereka yang membuat dan mereka yang mematuhinya (Jones, 1997). A standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it (Jones, 1997).
5
B. Klasifikasi Kebijakan
Kebijakan kesehatan untuk kota dan komunitas sehat terklasifikasi pada lima area kegiatan yang interdependen sesuai urutan prioritas sebagai berikut : a. Membangun kebijakan publik sehat di semua sektor dan tingkat. b. Menciptakan lingkungan yang mendukung sehingga mempermudah pencapaian kondisi sehat. c. Memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam menolong diri sendiri dan dalam memberikan dukungan sosial. d. Mengembangkan keterampilan personal agar semua orang bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya sendiri. e. Mengorientasikan kembali pelayanan kesehatan melalui promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Prinsip kebijakan promosi kesehatan mencakup kebijakan multisektoral, ekologik, tanggung jawab dalam meningkatkan pilihan promosi kesehatan, melibatkan berbagai bidang, berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat. WHO (1992) menetapkan tiga kategori kebijakan publik sehat : a. Kebijakan yang berkenaan dengan promosi kesehatan b. Pencegahan penyakit dan ketentuan pelayanan kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan c. Lingkungan yang didalamnya termasuk perkembangan industri, transportasi dan perumahan. Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin,2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:
6
1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk
pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. General wisdom, the policies that guide or guidelines whether they are positive or negative that is covering the whole region or agency concerned. 2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum.
Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undangundang. Implementation of the policy is a policy that outlines general. For the national level, government regulations on the implementation of a law. 3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan
pelaksanaan. Technical policies, operational policies under the policy implementation. C. Politik dan Kebijakan dalam kesehatan dan keperawatan 1. Politik Dalam Kesehatan dan Keperawatan
Perawat memerlukan Politik di dasari oleh trens dan isu yaitu karena profesi keperawatan adalah profesi yang dinamis, Terns holistic keperawata, minimnya keterlibatan perawat dan menentukan keputusan. Arti politik bagi perawat Politik menciptakan iklim yang kondusif bagi keperawatan terutama mendapatkan legitimasi masyarakat dalam upaya mendukung usaha-usaha memberikan asuhan keperwatan. Memberikan pencapaian tujuan keperawatan dalam melakukan intervensi kepada masayarakat melalui serangkaian aktivitas yang
dilakukan
oleh
Profesi
keperawatan berupa kebijakan strategis dalam memberikan asuhan keperawatan. 1) Kepmenkes No. 1239 Registrasi dan Praktik Keperwatan
7
2) Permenkes No. 1419/Menkes/Per./X/2005 tentang Praktik dokter Dokter
gigi. 3) UU kesehatan no 36 tahun 2009.
Ada banyak hal yang dapat dilakukan seorang perawat dalam berperan secara aktif maupun pasif dalam dunia politik. Mulai dari kemampuan yang harus dimiliki bidang politik hingga talenta yang harus di miliki mengenai sense of politic. Perawat merupakan bagian dari insan perpolitikan di Indonesia juga berhak
dan
berkewajiban
ikut
serta
dan
mengambil
sebuah
kekuasaan demi terwujudnya regulasi profesi keperawatan yang nyata. Dari hal tersebut juga terlihat bahwa perawat dapat memperjuangkan banyak hal terkait dengan umat maupun nasib perawat itu sendiri. Dafatar Negara asean yg telah memil;iki uu peratek keperaatan…… Pentingnya dunia politik bagi profesi keperawatan Dunia politik bukan dunia yang asing, namun terjun dan berjuang bersamanya mungkin akan terasa asing bagi profesi keperawatan. Hal ini di tunjukkan
belum
adanya keterwakilan seorang perawat dalam dunia perpolitikan Indonesia. Seorang perawat juga rakyat Indonesia yang juga memiliki hak pilih dan tentunya telah melakukan haknya untuk memilih wakil-wakilnya sebagai anggota legislative namun seakan tidak ada satupun suara yang menyuarakan hati nurani profesi keperawatan. Karena profesi perawat juga membutuhkan penyampaian aspirasi yang patut untuk di dengar dan di selesaikannya permasalahan yang ada, dan tentunya akan membawa kesejahteraan rakyat seluruh profesi keperawatan. Sulitnya menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keperawatan seringkali dikaitkan dengan tidak adanya keterwakilan seorang perawat di badan legislative. 8
2.
Kebijakan Dalam Kesehatan dan Keperawatan Keperawatan sebagai sebuah profesi telah disepakati berdasarkan pada
hasil lokakarya nasional pada tahun 1983, dan didefinisikan sebagai suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan berbentuk pelayanan biopsiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat, baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Sebagai seorang perawat dalam dedikasinya untuk membantu dan menolong orang yang sakit, sebagai perawat harus mampu menyelesaikan segala keluh kesah yang
terjadi dengan pasien dan sebagai
perawat yang profesional mampu menentukan kebijakan-kebijakan dalam kesehatan. Kebijakan yang merupakan produk dari suatu keputusan sedangkan kebijakan publik adalah segala sesuatu keputusan yang bersangkut paut dengan kepentingan masyarakat. Kebijakan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan yang penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Kebijakan sistem pelayanan kesehatan tergantung dari berbagai komponen yang masuk dalam pelayanan kesehatan diantara perawat dokter atau tim kesehatan yang satu dengan lain dan saling menunjang. Dalam keperawatan kesehatan masyarakat yakni perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta aktif masyarakat,
mengutamakan
pelayanan
promotif
dan
preventif
secara
berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyuluh dan terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal, sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya masyarakat, terpadu, individu, keluarga. Tingkat pelayanan kesehatan ini merupakan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan melalui peningkatan kesehatan. Pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan agar masyarakat atau sasarannya 9
tidak terjadi gangguan kesehatan. Tingkat pelayanan ini dapat meliputi, kebersihan perseorangan, perbaikan sanitasi lingkungan, pemeriksaan kesehatan berkala, penigkatan status gizi, kebiasaan hidup sehat, layanan prenatal, layanan lansia, dan semua kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan status kesehatan. Perawat di haruskan ikut dalam pengmbilan kebijakan kesehatan, kita ketahui bahwa Perawat sudah banyak berperan dalam pembangunan Kesehatan di Indonesia, namun peran perawat tersebut tidak pernah diperhatikan apalagi dihargai secara khusus sebagai bagian dari upaya nasional, perawat sangat dibutuhkan selagi ada masalah dalam pelayanan kesehatan tetapi sering ditinggalkan dalam penetapan kebijakan kesehatan baik lokal maupun nasional, perlindungan terhadap perawat yang melakukan pelayanan sangatlah lemah yang berarti juga lemahnya perlindungan pada masyarakat yang mendapat pelayanan perawat. Jadi di sini perawat ingin dedikasinya sebagai perawat di perhatikan agar dalam pelayanan kesehatan yang di berikan ke masyarakat dengan baik pula. Yang kita ketahui bahwa konsep kebijakan publik sehat didasarkan pada prinsip pelayanan kesehatan primer dalam mencapai tujuan sehat untuk semua dan kebijakan promosi kesehatan. Prinsip kebijakan promosi kesehatan mencakup
kebijakan
multisektoral,
ekologik,
tanggung
jawab
dalam
meningkatkan pilihan promosi kesehatan, melibatkan berbagai bidang, berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat. Jadi sebagai perawat dapat melayani kesehatan masyarakat dan perawat berhak di lindungi agar dalam proses kerjanya dapat berjalan dengan mudah agar tercipta status sehat itu sendiri, karena tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan kebutuhan derajat masyarakat (consumer satisfaction), melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan yang memuaskan harapan dan kebutuhan pemberi pelayanan (provider satisfaction), pada institusi pelayanan yang diselenggarakan secara efisien (institutional satisfaction).
10
Interaksi ketiga pilar utama pelayanan kesehatan yang serasi, selaras dan seimbang, merupakan paduan dari kepuasan tiga pihak, dan ini merupakan pelayanan kesehatan yang memuaskan (satisfactory healty care). Oleh karena itu, ketika terjadi banyak perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan maka para pemimpin perawat harus berpartisipasi secara aktif dan proaktif untuk mencari jalan bagaimana mempengaruhi pengambil keputusan dalam sistem pelayanan kesehatan dan membuat untuk didengar suaranya oleh mereka. Para pemimpin perawat memiliki kapasitas kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan publik sepanjang mereka memiliki berbagai potensi kepemimpinan.
BAB III PENUTUP A. Simpulan Pada akhir makalah ini kami ingin lebih menegaskan bahwasannya politik dan kebijakan dalam keperawatan khususnya harus disikapi sacara serius oleh semua pihak agar perawat Indonesia ke depan lebih siap untuk berkompetisi di era globalisasi. Semua pihak yang terkait harus segera bersinergi dalam rangka menciptakan perbaikan dan perubahan untuk menciptakan sistem yang lebih baik, pihak – pihak tersebut antara lain adalah: Pemerintah, Swasta, Organisasi profesi ( PPNI ), Lembaga pendidikan, Perawat dan calon perawat. B. Saran Fakta yang ada pada masyarakat, bahwa lulusan perawat masih belum di akui sebagai sosok profesional yang akan mampu memberikan kontribusi yang hebat dalam system pelayanan. Pandangan tersebut harus kita terima dengan lapang dada dan sekaligus sebagai pemicu adrenalin kita untuk membuktikan jati diri kita, bahwa seorang perawat adalah profesional dengan segala atribut yang menyertainya. Hal yang harus dan terus kita lakukan adalah memperbaiki citra perawat
dengan
menunjukkan
jati
diri
perawat
dengan
komunikasi,
11
organisatoris, responsif and responsible, efisiensi dan efectif, komitmen serta tunjukkan aktualisasi, produktif,dan inovatif.
12
