BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengawasan
merupakan
salah
satu
aspek
dalam
manajeman,
keberadaannya sangat menentukan guna keberhasilan program pembangunan secara adil, transparan dan akuntabel. Kondisi saat ini banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita khususnya dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), melemahnya citra Pemerintahan di mata masyarakat dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Sehubungan hal-hal tersebut perlu adanya komitmen yang tinggi untuk melakukan pencegahan pada bidang-bidang pembangunan yang strategis dan rawan terhadap terjadinya penyimpangan. Sebagai aparatur pemerintahan di daerah Inspektorat yang membidangi pengawasan melaksanakan program pemerintah dengan menyelenggarakan program pemerintah yang baik (good governance) melalui peningkatan penguatan kapasitas pemerintahan, kualitas aparatur, perencanaan pembangunan berbasis kerakyatan dan pemutakhiran sistem pelayanan administrasi. Rencana
kerja
SKPD
merupakan
dokumen
perencanaan
tahunan
yang
mengambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya untuk memecahkan permasalahan secara terencana melalui sumber pembiayaan APBD maupun APBN. Penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat SKPD masing-masing instansi yang secara substansial memuat rencana kerja program dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan terorientasi pada pendekatan fungsi atau subfungsi dengan memperimbangkan kemampuan sumberdaya yang Renstra
SKPD
merupakan
pedoman
perencanaan,
tersedia.
pelaksanaan,
dan
pengendalian tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses dalam penyusunan rencana kerja.
B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat bertujuan untuk mengatur langkah-langkah yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah. Dengan
terciptanya
pembangunan
daerah
pembangunan
daerah,
sinergritas
sehingga yang
dan
terwujud
mempunyai
sinkroniosasi
efisiensi tujuan
alokasi
pelaksanaan sumber
tersediannya
daya
dokumen
perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja tahunan masing-masing unit SKPD. Penyusunan renstra menjelaskan maksud dan tujuan tersebut dalam kaitannya dengan penyusunan dokumen RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan visi dan misi SKPD. Pedoman ini disusun dengan maksud memberikan panduan dalam pengorganisasian penyusunan rencana strategis dimulai dari perencanaan, penyusunan kerangka acuan, penyiapan dokumen, pengumpulan data dan informasi, pelaksanaan dan pelaporan hasil penyusunan dengan tujuan menjadi alat untuk mengukur kemampuan kinerja pelayanan SKPD dan juga sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran dalam rencana jangka panjang menengah daerah serta acuan SKPD untuk menjalankan progam dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan ke depan
C. Landasan hukum Sesuai dengan tugas pokok bidang pengawasan, landasan hukum yang digunakan meliputi : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
5. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2
6. Instruksi Presidean Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengawasan Instansi Pemerintah. 9. Perda No. 10 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 10. Undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku.
D. Metode Penyusunan Metode dalam penyusunan renstra meliputi : 1. Pengumpulan data / informasi kondisi pelayanan SKPD 2. Penyusunan profil pelayanan SKPD dan prediksi jangka menengah 3. Tugas pokok dan fungsi SKPD 4. Perumusan visi dan misi SKPD 5. Evaluasi dan review renstra periode lalu 6. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan SKPD 7. Perumusan program dan pembahasan dalam forum 8. Penyusunan dokumen rancangan renstra SKPD
E. Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya Sebagai implementasi Rencana Strategis – SKPD bidang pengawasan dengan perencanaan lainnya perlu adanya keterpaduan sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan duplikasi program yang membidangi dalam pengawasan. Dengan demikian rencana yang akan dicapai dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sebagai suatu produk perencanaan RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaanya dengan dokumen perencanaan dan pengaggran lainnya. Hal ini harus terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggran tersebut meliputi : (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, (b) Renstra SKPD , (c) Renja Pemerintah Daerah, (d) Renja SKPD. Secara substansi keberadaan dokumen perencanaan dengan keterkaitan Renstra
SKPD
membentuk
keterkaitan
yang
bersifat
hirarki.
Dengan
memperhatikan hubungan keterkaitan tersebut maka dalam penyusunan Renstra 3
SKPD harus memperhatikan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat dan Tata Ruang Wilayah baik nasional maupun daerah.
F. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Metode Penyusunan E. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya F. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Struktur Organisasi B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan C. Data Kondisi SKPD D. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI A. Tugas Pokok dan Fungsi B. Isu – Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Misi dan Visi SKPD B. Tujuan C. Kebijakan dan Strategi
BAB V RENCANA PROGRAM , KEGIATAN INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD BAB VII PENUTUP
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
A. Struktur Organisasi
Sesuai perkembangan dan tuntutan reformasi, penegakan hukum serta percepatan pemberantasan korupsi, Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil pemeriksaan baik dari Inspektorat Jenderal, BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah maupun Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah dan pengelolaan Sumber Daya Manusia masih banyak ditemukan penyimpangan baik administrasi maupun keuangan daerah/negara. Inspektorat yang membidangi bidang pengawasan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang perubahannya diatur dalam Peraturan daerah No. 19 tahun 2008 tentang Oraganisasi dan Tata kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. (bagan organisasi terlampir)
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari : 1. Inspektur Kabupaten
2. Sekretaris membawahi; a. Kepala Sub Bagian Adminstrasi dan Umum; b. Kepala Sub Bagian Perencanaan; c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 3. Inspektur Pembantu Wilayah I ; a. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan; 4. Inspektur Pembantu Wilayah II; a. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 5
b. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan; 5. Inspektur Pembantu Wilayah III; a. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan; 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV; a. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan; 7. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
6
Data Pegawai dengan Tingkat pendidikan, Pangkat/ Golongan, Jabatan : Tingkat Pendidikan : S2 : 1 Orang S1 : 28 Orang D3 : 5 Orang SMA : 18 Orang SD : 1 Orang Jabatan Struktural dan fungsional : Inspektur : - Orang Sekretaris : 1 Orang Irban : 4 Orang Kasi/ Kasubag : 15 Orang Auditor : 7 Orang Pelaksana : 14 Orang CPNS : 12 Orang Pangkat/ Golongan : Pembina Tk I (IV/ b) : 3 Orang Pembina (IV/a) : 2 Orang Penata Tk. I (III/d) : 12 Orang Penata (III/c) : 10 Orang Penata Mud Tk.I (III/b) : 2 Orang Penata Muda (III/a) : 16 Orang Pengatur Tk. I (II/d) : 2 Orang Pengatur (II/c) : 5 Orang Juru Muda (I/a) : 1 Orang C. Data Kondisi SKPD 3 Tahun Terakhir
Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pengawas internal pemerintah daerah yang merupakan unsur manajemen pemerintah yang dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Pada tahun 2007 Badan Pengawasan Daerah menetapkan 7 program kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 1.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 801.013.025,- atau 80,10% dengan indikator sasaran yang dapat dicapai 96% Pada tahun 2008 Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan 8 program kegiatan dengan alokasi anggaran
Rp. 1.155.000.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 1.054.807.460,- atau 91,33% dengan indikator sasaran yang dapat dicapai 96,29%. Pada tahun 2009 Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan 7 program kegiatan dengan alokasi anggaran
Rp. 981.952.000,-
7
dengan realisasi sebesar Rp. 915.393.575,- atau 93,22% dengan indikator sasaran yang dapat dicapai 100%. Pada tahun 2010 Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan 7 program kegiatan dengan alokasi anggaran
Rp. 857.167.898,- dibandingkan
dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan anggaran yang signifikan sebesar
Rp.
124.784.102,-
(12,7%)
dengan
realisasi
karena
masih
berjalannya tahun anggaran dengan indikator sasaran yang dapat dicapai perkiraan ± 100%.
Keberhasilan pencapaian sasaran merupakan komitmen dari seluruh komponen jajaran Inspektorat Kabupaten dalam memberikan kontribusi tercapainya tujuan organisasi.
8
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Realisasi Target tercapai Tidak tercapai
2007
2008
2009
2010
D. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan
Kondisi yang diharapkan lima tahun ke depan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pengelola keuangan, pengelola barang daerah dan pengelolaan sumber daya manusia. CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2008. 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. -
Telah dilaksanakannya pemeriksaan reguler pada 149 entitas
-
Telah dilaksanakannya pemeriksaan khusus pada 32 entitas
-
Telah dilaksanakannya tindak lanjut hasil pemeriksaan 149 entitas
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan -
Tersedianya tenaga pemeriksa dan aparatur pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 25 orang.
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan. -
Tersedianya buku program kerja pengawasan tahunan selama satu tahun.
CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2009. 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. -
Telah dilaksanakannya pemeriksaan reguler pada 141 entitas
-
Telah dilaksanakannya pemeriksaan khusus pada 11 entitas
-
Telah dilaksanakannya tindak lanjut hasil pemeriksaan 141 entitas
2. Program Peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan -
Tersedianya tenaga pemeriksa dan aparatur pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 14 orang.
ANALISIS TARGET 2011. 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor. -
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4 unit AC.
-
Pemeliharaan Gedung Kantor 250 m².
-
Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas operasional 1 mobil dan 11 motor.
-
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. -
Rencana target pemeriksaan reguler pada 136 entitas.
-
Rencana target pemeriksaan khusus pada 12 entitas.
-
Rencana target tindak lanjut hasil pemeriksaan 136 entitas.
-
Rencana dilaksanakannya koordinasi, monitoring, dan evaluasi.
-
Rencana evaluasi kegiatan dan review laporan keuangan Pemda.
3.
Program Peningkatan profesinalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan. -
Tersedianya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang akan mengikuti diklat sebanyak 25 orang.
ANALISIS TARGET 2012 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor. -
Pengadaan kendaraan dinas operasional sebanyak 4 Unit .
-
Pengadaan meja kursi kerja, meja kursi rapat, almari arsip
-
Pemeliharaan Gedung Kantor 250 m².
-
Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas operasional 1 mobil dan 11 motor.
-
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 10 Unit AC.
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. -
Rencana target pemeriksaan reguler pada 176 entitas.
-
Rencana target pemeriksaan khusus pada 12 entitas.
-
Rencana target tindak lanjut hasil pemeriksaan 176 entitas.
-
Rencana dilaksanakannya koordinasi, monitoring, dan evaluasi.
-
Rencana evaluasi kegiatan dan review laporan keuangan Pemda.
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. -
Tersedianya tenaga pemeriksa dan aparatur pelaksana yang akan mengikuti diklat sebanyak 25 orang.
RENCANA TARGET CAPAIAN PROGRAM SAMPAI DENGAN 2015 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Fasilitasi Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil 11
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH -
Pemeriksaan reguler pada 136 entitas.
-
Pemeriksaan khusus pada 12 entitas
-
Tindak lanjut hasil pemeriksaan pada 136 entitas.
-
Laporan kormonev
-
Evaluasi kegiatan dan review laporan keuangan Pemda.
7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasaan. -
Mengikutsertakan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti
diklat 25 orang.
12
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Renstra Penyelarasan dengan terbentuknya lembaga teknis daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten kotawaringin Barat Nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, dengan terbentuknya organisasi tersebut maka disusun visi, misi yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menghadapi tantangan ke depan.
A. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam
melaksanakan
pemerintahan
tugas
didaerah
pengawasan
Kabupaten,
terhadap
pelaksanaan
pelaksanaan
pembinaan
urusan atas
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa/ kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintah desa / kelurahan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten, menyelenggarakan : a. Menyusun Kebijakan perencanaan program pengawasan; b. Merumuskan Kebijakan dan fasiitasi pengawasan; c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten; d. Mengarahkan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten; f.
Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
g. Mengendalikan
dan
mengevaluasi
pelaksanaan
pelayanaan
teknis
administratif dan fungsional; dan h. Menyelenggarakan urusan kesekertariatan Inspektorat. Fungsi Organisasi Melaksanakan Pemeriksaan Reguler terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Penyelenggaraan Pemerintahan, Penglolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Daerah, dan Penglolaan Sumber Daya Manusia.
13
Melaksanakan Penelitian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur lembaga masyarakat dan instansi dilingkungan Pemerintah Daerah. Melaksanakan Pemeriksaan Khusus terhadap Laporan atau pengaduan atas penyimpangan/
penyalahgunaan
penyelenggaran
pemerintahan,
pembangunan, perekonomian dan apratur. Melaksanakan pelayanan teknis administarasi dan pembinaan fungsional.
B. Isu- Isu Strategis Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meliputi lingkungan internal yang terdiri dari aspek kekuatan dan aspek kelemahan, dan lingkungan eksternal yang terdiri dari aspek peluang dan aspek hambatan. Aspek-aspek tersebut perlu dicermati agar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dapat berjalan lancar dan baik. Sesuai perkembangan dan tuntutan reformasi, penegakan hukum serta percepatan pemberantasan KKN di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil pemeriksaan baik dari Inspektorat jenderal, BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten dalam penyelenggaraan tupoksi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah, pengelolaan sumber daya manusia masih banyak ditemukan penyimpangan baik administrasi maupun keuangan daerah, untuk mengatasi kondisi yang demikian Inspektorat Kabupaten memprioritaskan program yang berhubungan dengan akuntabilitas kineja SKPD dimana untuk tahun kedepan diharapkan adanya perbaikan untuk menunjang program tersebut. Faktor lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Faktor Internal Aspek kekuatan merupakan potensi yang terkandung dalam organisasi, jika digunakan secara maksimal akan dapat mengatasi kelemahan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat a. Kekuatan 1) Adanya komitmen Kepala Inspektorat dan personil Pengawasan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 2) Tersedianya sumber daya manusia yang cukup memadai.
14
3) Adanya
kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan
pemberantasan korupsi. 4) Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan. 5) Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. b. Kelemahan 1) Motivasi, komitmen dan integritas aparatur pengawasan masih belum merata. 2) Terbatasnya aparatur pengawasan yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan sertifikasi auditor. 3) Terbatasnya aparatur pengawasan yang sudah fungsional auditor khususnya auditor ahli. 4) Kemampuan dan ketrampilan aparatur pengawasan masih kurang dan dan belum merata.
2. Faktor Eksternal Faktor Eksternal berupa peluang dan hambatan adalah merupakan faktor yang menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi organisasi dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Badan Pengawasan. Adapun beberapa peluang dan hambatan yang harus menjadi perhatian Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :
a.
Peluang 1) Adanya peraturan perundang-undangan. 2) Adanya Diklat Sertifikasi Auditor yang dilaksanakan oleh BPKP. 3) Adanya
Lembaga
Pengawasan
lainnya
(Inspektorat
Provinsi,
Inspektorat Departemen, BPKP, BPK-RI) untuk dapat melaksanakan pengawasan secara terpadu dan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pengawasan. 4) Adanya Pakta Integritas dari masing-masing dinas/badan. 5) Adanya
Rapat
Koordinasi
Pengawasan
Nasional
dan
Gelar
masyarakat
atas
Pengawasan. 6) Semakin
meningkatnya
pengaduan/laporan
penyimpangan yang terjadi. b.
Hambatan
15
1) Terbatasnya
anggaran
yang
dialokasikan
untuk
mendukung
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 2) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat. 3) Kurangnya komitmen Entitas Terperiksa melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 4) Kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada Entitas Terperiksa 5) Masih rendahnya disiplin sebagian aparatur pada dinas/ badan dalam melaksanakan tugas.
Hambatan yang dialami baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja dan capaian indikator kinerja antara lain : a. Masih terbatasnya aparatur pengawasan yang profesional dan aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan yang telah memiliki sertifikasi auditor khususnya auditor ahli. b. Masih rendahnya komitmen entitas terperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan d. Masih terbatasnya dana yang tersedia untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
Pemecahan Masalah Strategi pemecahan hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut : a. Mengirimkan aparatur pengawasan untuk mengikuti Diklat Teknis dan Diklat Sertifikasi auditor khususnya auditor ahli. b. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada entitas terperiksa yang tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang masih rendah. c. Mengusulkan program peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk tahun anggaran yang akan datang. d. Mengusulkan penambahan dana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan.
16
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Visi dan Misi SKPD Pernyataan Visi. Visi
Inspektorat
Pemerintahan
Kabupaten yang
Kotawaringin
Efisien,
Efektif
Barat
dan
adalah
“
Terwujudnya
bertanggungjawab
melalui
Pengawasan yang Profesional”.
Pernyataan Misi. a. Mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ), melalui pengawasan yang profesional. b. Mendorong terwujudnya akuntanbilitas pemerintahan yang transparan serta terciptanya apartur yang profesianal. c. Efektifitas pengawasan internal pemerintah dalam upaya penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik. B. Tujuan 1. Meningkatkan aparatur yang bersih, bertanggung jawab dan bebas KKN. 2. Meningkatkan Sinergi Aparatur Pengawasan Fungsional Instansi Pemerintah ( APFIP ). 3. Meningkatkan Akuntabilitas Publik Pemerintah. 4. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan. 5. Meningkatkan
pelayanan
terhadap
laporan
/
pengaduan
masyarakat
perorangan / kelompok.
C. Sasaran 1. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan secara komprehensip terhadap obyek pemriksaan 2. Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap entitas terperiksa. 3. Meningkatanya pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat. 4. Meningkatnya kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
D. Kebijakan dan Strategi Kebijakan 1. Pengawasan Komprehensif sesuai PKPP dan Non PKPT. 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia. 17
3. Mensinergikan Pengawasan dan pembinaan 4. Meningkatkan dan mendayagunakan Sumber daya, Sarana dan Prasarana.
Strategi 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif serta bebas korupsi Kolusi dan Nepotisme ( KKN ). 2. Mewujudkan aparat pengawasan yang profesional dan berkemampuan intelektual 3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan.
18
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai lembaga tehnis bidang pengawasan Inspektorat Kabupaten mempunyai program prioritas untuk tahun 2011 – 2015 dimana keberhasilan suatu target merupakan komitmen dari semua komponen Inspektorat dalam memberikan kontribusi tercapainya tujuan organisasi maka diperlukan program prioritas guna menunjang kegiatan. Program – program prioritas yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan kebijakan, sasaran, tujuan serta program yang telah ditetapkan dengan indikator yang digunakan meliputi input, output dan outcome data yang selanjutnya tingkat capaian setiap sasaran yang tertuang dalam pengukuran pencapaian sasaran dengan membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
19
No 1 1
Sasaran
Indikator Kinerja
2 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
3 Jumlah surat yang ditangani
Alat Komunikasi dan Perangkat yg menggunakan listrik Jumlah kendaraan dinas/ops Dokumen per tanggungjwban penggunaan keuangan Kebersihan kantor & halaman kantor Pemeliharaan mesin tik, komputer/laptop Pengadaan alat tulis kantor Brg cetakan dan penggandaan Instalasi listrik/ penerangan ktr Peralatan & perlengkapan kantor Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Makan Minum Pegawai Inspektorat Koordinasi dng instansi terkait Pemeliharaan Gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas kantor Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
2.
3.
4.
5.
Meningkatnya pengawasan & pembinaan secara komprehensif Meningkatnya pelayanan penanganan kasus pengaduan Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Meningkatnya kualitas tnaga pemeriksa dan pengawas
Disiplin tata cara berpakaian Peg. Bawasda Pemulangan peg. yang pensiun Pembuatan buku laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi keu. Pembuatan Lap. Keuangan Semesteran Pembuatan Lap. Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler (LHP) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (Pemsus) Laporan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
Pegawai Inspektorat
4
Perkiraan Capaian 5
900 surat
891 surat
99%
12 bulan
12 bulan
100%
11 unit
11 unit
100%
1 Paket (8 orang)
1 Paket (8 orang)
100%
580 m²
580 m²
100%
12 buah 1 Paket
12 buah 1 Paket
100% 100%
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
1 Paket
100%
10 buku
10 buku
100%
12 bulan
12 bulan
100%
18 Keg 250 m²
18 Keg 250 m²
100% 100%
1 mobil 10 motor
1 mobil 10 motor
100%
10 unit
10 unit
100%
54 orang
54 orang
100%
5 orang
5 orang
100 %
1 buku
1 buku
100%
1 buku
1 buku
100%
1 buku
1 buku
100%
136 Obrik
136 Obrik
100%
12 Obrik
12 Obrik
100%
136 Obrik
136 Obrik
100%
18 orang
10 orang
50%
Target
Rencana % 6
6
Meningkatkan sinergritas penyusunan sistem dan prosedur pengawasan
Buku program kerja pengawasan tahunan
2 buku
2 buku
80 %
21
BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD
Sasaran dalam RPJMD yang sesuai dengan SKPD 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik/masyarakat
2 Meningkatnya upaya pemberantasan kolusi,korupsi dan nepotisme, transparansi dan akuntabilitas
Indikator Kinerja Hasil SKPD 1 - Meningkatnya pengawasan internal dan pembinaan secara komprehensif - Meningkatnya penanganan kasus pengaduan masyarakat - Meningkatnya upaya percepatan pemberantasan KKN 2 Meningkatnya kualitas kemampuan dan pengetahuan aparatur pengawasan
Program Renstra SKPD Inspektorat 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
BAB VII PENUTUP
Guna mencapai hasil yang optimal berdayaguna dan berhasil guna perlu adanya komitmen dari semua staf dan unsur terkait. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bidang pengawasan merupakan suatu rangkaian rencana yang berkesinambungan selama 5 (lima) tahun. Pelaksanaannya diatur dalam Program Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan/mencapai Visi , Misi dan Tujuan sebagaimana diharapkan. Dalam pelaksanaannya tentunya sangat tergantung dari komitmen/ketersediaan dana, sarana dan prasarana dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu untuk mencapai hasil yang diharapkan perlu adanya dukungan semua pihak. Sebagai rencana strategis untuk tahun tahun mendatang dapat diharapkan menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis, target dan sasaran yang tepat tetapi fleksibeldengan perkembangan situasi dan kondisi setempat selanjutnya renstra ini akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk segera mewujudkan keperintahan yang baik merupakan tuntutan untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan melalui suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Dalam hl ini pengawasan internal pemerintah memegang peranan penting untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman dan bahan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.
Analisis SWOT Analisis SWOT pada dasarnya ditunjukan untuk mengembangkan ‘road map’ untuk memandu pemerintah daerah menuju masa depan. SWOT itu sendiri merupakan analisis atas keadaan internal pemerintahan daerah (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman)
Analisis SWOT mencakup: 1) Identifikasi atas berbagai kekuatan (potensi) signifikan daerah (ekonomi,
sosial
dan
sebagainya)
yang
dapat
mendorong
pencapaian tujuan-tujuan. Kekuatan lazimnya adalah yang sudah dilakukan
dengan
baik
oleh
daerah
yang
perlu
dipelihara,
ditingkatkan untuk menghasilkan ‘competitive advantage’ 2) Identifikasi atas berbagai kelemahan signifikan utama daerah dampak
perkembangan
eksternal
yang
dapat
menghambat
pencapaian tujuan-tujuan. Kelemahan adalah sesuatu yang tidak dapat
dilakukan
dengan
baik
memerlukan
upaya
untuk
mengatasinya, untuk meminimalkan dampak negatifnya sehingga tidak akan mengurangi ‘competitive disadvantege’ 3) Identifikasi berbagai peluang-peluang signifikan utama daerah dampak
perkembangan
eksternal
yang
dapat
mendorong
pencapaian tujuan-tujuan. Peluang adalah potensi situasi yang menguntungkan yang perlu dioptimasikan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. 4) Identifikasi berbagai ancaman signifikan terhadap pengembangan daerah, dampak perkembangan eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan-tujuan Ancaman adalah potensi situasi yang kurang menguntungkan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan. Ancaman perlu diatasi menjamin kelangsungan perkembangan daerah
Renstra SKPD Rencana Strategis (Renstra SKPD)
SKPD
memuat
Visi Misi Tujuan Strategi Kebijakan Program Kegiatan
Bersifat indikator sesuai dengan tugas & fungsinya masingmasing
RPJMD
KOTAWARINGIN BARAT
27
FORM B.1.4
Kode
Program
Kegiatan
Tolak
Target Kinerja
SKPD
Pagu Indikatif
Ukur
Capaian
Penunjang
2011 -2015
Kinerja
Program
Keluaran
2011 -2015 I
(1)
(2)
1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
(3)
99%
99%
99%
V
2011
2012
(6) 99%
2013
2014
2015
(7)
99% Inspektorat
3.450.000
3.950.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
12 bulan
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
29.400.000
29.400.000
29.400.000
29.400.000
30.000.000
1 mobil
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
7.500.000
8.300.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
11 motor 8 orang 580 m²
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
28.710.000
28.710.000
26.500.000
26.500.000
28.000.000
- Penyediaan jasa kebersihaan kantor
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
13.960.000
13.960.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12 buah
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
9.000.000
9.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
- Penyediaan alat tulis kantor
1 paket
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
18.660.180
19.967.500
21.000.000
21.000.000
21.000.000
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 paket
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
17.250.000
20.950.000
21.000.000
21.000.000
21.000.000
- Penyediaan kompn instalasi listrik/ penerangan
1 paket
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
1.678.000
1.678.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 paket
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
17.500.000
65.900.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
- Penyediaan bahan bacaan peraturan UU
10 buku
0% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
-
4.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
- Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
68.640.000
77.220.000
78.000.000
78.000.000
78.000.000
18 kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
64.320.000
64.320.000
72.000.000
72.000.000
72.000.000
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
4 motor 250 m²
100% 100% Inspektorat
-
45.600.000
-
60.600.000
60.600.000
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
16.000.000
20.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
- Pemeliharaan rutin/berkala kend. dinas/ops
11 unit
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
29.490.000
38.240.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
10 unit Ac
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
4.500.000
- Pengadaan pakaian dinas serta atributnya
54 stel
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
22.000.000
24.750.000
26.000.000
30.000.000
30.000.000
- Pengadaan pakaian adat daerah
54 stel
0% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
-
22.000.000
22.000.000
22.000.000
22.000.000
- Pemulangan pegawai yang pensiun
5 orang
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
16.500.000
28.000.000
28.000.000
30.000.000
30.000.000
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengk. ged. ktr
1.20.1.20.07.04 Program Fasilitasi Purna Tugas PNS
IV
900 surat
- Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.20.1.20.07.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
III (5)
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber air,listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - Penyediaan jasa Administrasi keuangan
Aparatur
(4)
- Penyediaan jasa surat menyurat
kendaraan dinas/ operasional
1.20.1.20.07.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana
II
0%
100%
0%
(1)
(2)
1.20.1.20.07.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.07.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
(3)
(4)
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
1 buku
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
1.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
- Penyusunan laporan keuangan semesteran
1 buku
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
1.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
1 buku
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
1.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
- Pelaks. pengawasan internal secara berkala
176 obrik
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
592.374.250
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
(7)
12 kasus
40%
40%
40%
40%
314.118.000
592.374.250
592.374.250
592.374.250
40% Inspektorat
44.591.298
73.192.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
176 obrik
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
176.550.000
331.906.250
331.906.250
331.906.250
331.906.250
- Pengendalian manajemen pelaks. Kebijakan KDH
1 laporan
100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
83.384.000
83.384.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
18 orang
50%
39.900.000
42.616.000
126.000.000
126.000.000
126.000.000
-
14.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
1.20.1.20.07.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa &
1.20.1.20.07.22 Program Penataan dan Penyempurnaan
(6)
realisasi kinerja SKPD
Internal & Pengendalian Pelaks kebijakan KDH - Penanganan kasus pengaduan dilingk Pemda
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
(5)
50%
50%
50%
50%
BPKP
aparatur pengawasan - Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
2 buku
80%
80%
80%
80%
80% Inspektorat
