BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pertanggungjawaban Renstra kepada masyarakat dapat dilihat dari dua jalur
utama,
yaitu
pertanggungjawaban
jalur kinerja.
pertanggungjawaban Rambu-rambu
jalur
keuangan
dan
jalur
pertanggungjawaban
keuangan dan jalur pertanggungjawaban kinerja harus tertata dengan baik. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang diperhatikan
dan dipecahkan oleh
pimpinan instansi sebagai manejer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternative untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga RKT dapat menggambarkan rencana penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan
dalam rencana
strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan renacana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakansanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target dari capaian indikator kinerja. 1
Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi koordinasi dalam pelaksanaan administrasi khususnya terhadap pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) 2010-2015. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) wajib di buat oleh SKPD untuk menentukan program, kegiatan serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di tahun mendatang yang telah dimuat dalam Renstra 2010-2015. Dari rencana kinerja tahunan ini dituangkan dalam penyusunan Renja/RKA kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dinamakan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
B. Tujuan Tujuan
penyusunan
Rencana
Kinerja
Tahunan
2015
Kantor
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten mempunyai peranan dan fungsi penting dalam melaksanakan tugas pokoknya terkait fungsi koordinasi, serta strategis dalam rangka melayani masyarakat Kabupaten Badung di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Alur dalam penyusunan rencana kinerja tahunan, pertama
disusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , karena awal dari Rencana Kerja dan Anggaran Pembangunan Daerah bersumber dari RPJMD kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) untuk menunjang terlaksananya renstra dilengkapi dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dibuat Penetapan Kerja (PK) barulah menjadi kegiatan dimana pada akhir periode SKPD melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, pengukuran pencapaian target kinerja dimaksudkan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja untuk menentukan keberhasilan
suatu SKPD
dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) semua itu merupakan suatu rangkaian yang tidak lepas atau dipisahkan antara satu dengan yang lain.
2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
A. Visi Setiap Program Pembangunan umumnya dilandasi oleh Visi dan Misi. Demikian juga Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga mempunyai visi dan misi tersendiri. Visi dan Misi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : Visi Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ( KKG ) Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ( KPA ) dalam berkeluarga, bermasyarakat, bebangsa dan bernegara. B. Misi a. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan. b. Terjaminnya perlindungan anak dan perempuan. c. Meningkatkan pemberdayaan perempuan. d. Menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
a) Tujuan a. Terwujudnya peningkatan peranan perempuan b. Terwujudnya perlindungan perempuan c. Terwujudnya pembangunan yang responsif gender d. Terwujudnya pemenuhan hak anak Tujuan disusunnya rencana kerja tahunan adalah untuk mengoptimalkan suatu sasaran strategis dalam melaksanakan program dan kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan secara berkesinambungan selama lima tahun ke depan. Sebagai penjabaran dan implementasi atas visi dan misi yang telah ditetapkan pada tahun 2010-1015
b) Sasaran Dalam pengarusutamaan gender sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatnya Peranan Perempuan. 2. Meningkatnya Perlindungan perempuan dan anak . 3. Menurunnya kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. 4. Meniungkatnya pemenuhan hak anak. 3
BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. KEBIJAKAN Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung pada Tahun 2015 maka arah kebijakan difokuskan pada : 1. Pembentukan Lembaga P2TP2A. 2. Pembentukan Pokja PUG. 3. Pembentukan Tim Pelatihan Kade BKB (Bina Keluarga Balita ). 4. Pembentukan Tim Pembina P2WKSS. B. STRATEGI. 1.
Strategi Eksternal a. Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan yang responsif gender diberbagai bidang pembangunan. b. Meningkatkan
kualitas
pelaksanaan
fasilitasi
penyusunan
kebijakan/program/kegiatan yang responsive gender dan peduli anak. c. Meningkatkan kualitas pengelolaan data gender. 2.
Strategi Internal a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan. b. Mengelola anggaran secara lebih efisian dan akuntabel yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung. c. Meningkatkan kompetensi SDM Kantor Pemberdayaan Perempuan secara proposional dan akuntabel. d. Menerapkan prinsip-prinsip good goverment di Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung. e. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja. .
C. PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam mencapai sasaran, Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung mempunyai program sebagai berikut : 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. 4
dengan kegiatan : a. Pembinaan dan Evaluasi GSI-B b. Lomba Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB). c. Pelatihan Pokja BKB Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. d. Peringatan Hari Anak Nasional e. Pengembangan Kabupaten Layak Anak. f. Sosialisasi HIV AIDS. g. Sosialisasi Penyelesaian Kasus dengan Pendekatan( Restorative ) h. Pembinaan Simulasi Pola Asuh Anak Dalam Keluarga dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. i. Sosialisasi Kabupaten layak Anak. j. Pelatihan KHA Bagi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) k. Forum Anak Daerah. l. Sosialisasi Telepon Sahabat Anak(TESA) 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan kegiatan : a. Seleksi Tokoh Perempuan. b. Penyusunan StatistikAnalisis Gender. c. Penilaian Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan PP,PUG dan Anak di Kabupaten Badung. d. Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung. e. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A ). f. Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responbsif Gender. g. Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. dengan kegiatan : a. Sosialisasi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. b. Sosialisasi Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Trafiking ) c. Peringatan Hari Ibu. d. Pembinaan dan Evaluasi Kader P2W-KSS
5
BAB IV KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN
A. Komponen Indikator Kinerja Perkembangan manajemen sektor publik saat ini adalah adanya pengelolaan keuangan untuk susuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.Manfaat kepada masyarakat inilah yang disebut output, dan outcome seperti ini yang disebut sebagai kinerja. Ada kebiasaan selama ini bahwa kita menganggap sudah berkinerja apabila telah menghabiskan dana yang disediakan pelaksanaan kegiatan
telah tercapai 100 %
dan kegiatan tersebut menghasilkan suatu
produk. Dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 mengatur tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut diuraikan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil atau sumber daya manusia (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan. Hasil ( out come ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan penetapan indicator kinerja utama. Indikator kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja, Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan yang berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kantor Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 4 sasaran dan 4 ( empat ) indikator yaitu Indikator pertama Persentase peningkatan jumlah kelompok usaha perempuan dengan target tahun 2014 sebesar 650 KK( 13 kelompok ), indikator yang kedua persentase penanganan kasus KDRT yang terselesaiakan dengan target tahun 2014 sebesar 25 kasus, Indikator ketiga yaitu angka IPG dengan target pada tahun 2014 sebesar 75,45. Indikator ke 6
empat yaitu Predikat dalam evaluasi Kabupaten layak Anak dengan target predikat Tingkat Nindya pada tahun 2014. B. Indikator Kinerja Utama
Adapun indikator kinerja utama yang dilaksanakan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut : Sasaran
Indikator Kinerja
- Meningkatnya peranan perempuan
- Persentase peningkatan Jumlah kelompok usaha perempuan.
-
Meningkatnya perlindungan
- Persentase
perempuan dan anak
penanganan kasus
KDRT yang terselesaikan.
- Menurunnya kesenjangan
- Angka IPG
pembangunan antara perempuan dan laki-laki - Meningkatnya pemenuhan hak
- Predikat
anak
dalam
penilaian
Kabupaten Layak Anak.
7
BAB V PENUTUP
Kesimpulan Penyusunan Rencana kerja tahunan
adalah merupakan sarana untuk
menentukan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dengan menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah kususnya dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Badung. Mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran untuk memenuhi visi dan misi dapat diukur dan dimonitor secara langsung. untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan apa tujuan yang akan dilaksanakan, sasaran apakah yang ingin dicapai kemudian berapa dibutuhkan anggaran untuk mendukung rencana kerja tahunan tersebut. Kemudian dari sisi pengawasan dan monitoring pelaksanaan apakah sudah menyentuh kepada kepentingan masyarakat luas kususnya perempuan dan anak.
Untuk mencapai
tujuan , sasaran, visi dan misi, berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Piranti analisis yang dapat digunakan untuk strategi pengarusutamaan gender
antara lain alur
Kerja Analisis
Gender/Gender Analysis Patway (GAP). Hasil analisis gender ini kemudian digunakan oleh semua komponen terkait termasuk seluruh SKPD di Kabupaten Badung untuk melakukan perencanaan, dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, adil dalam memberikan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol kepada perempuan dan laiki-laki. Adapun sasaran yang ingin dicapai ditahun 2015 dari 4 sasaran dan 4 indikator, 4 Sasaramn Indikator pertama yaitu persentase peningkatan jumlah kelompok usaha perempuan dengan target tahun 2015 sebesar 600 KK (13 kelompok), indicator yang kedua persentase penanganan kasus KDRT yang terselesaikan dengan target tahun 2015 sebesar 25, Indikator ketiga angka IPG dengan target pada tahun 2015 sebesar 75,50 Indikator ke empat yaitu predikat dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)
dengan targetpredikat tingkat
nindya di tahun 2015.
Demikian dapat disimpulkan mudah-mudahan dengan adanya Rencana kerja tahunan, perencanaan, penganggaran, pengawasan dan monitoring, dalam 8
penetapan Rencana Kinerja Tahunan, dapat lebih menunjukan hasil yang jelas dan terukur dalam kurun waktu yang lebih singkat sesuai dengan visi dan misi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung.
Mengupura, 15 Januari 2015 Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung,
Ida Ayu Yutri Indahgustari, SE,MM Pembina Tk. I NIP. 19710831 199703 2 007
9
