BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil merupakan hal yang

sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem dan sumberdaya alam hayati negeri kepulauan nusantara. Keanekaragaman hayati yang terdapat di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil merupakan aset bangsa yang harus kita lestarikan bersama. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan mengintregrasikan

berbagai

kegiatan

dan

melibatkan

berbagai

pemangku

kepentingan (stakeholder), sehingga peran serta, sumbangsih dan kontribusi Pemerintah dan masyarakat sangatlah menentukan keberhasilan berbagai program yang telah dicanangkan. Sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah maka diberikan penghargaan Adibakti Mina Bahari (AMB) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan daan Perikanaan Nomor PER/26/20012 tentang Pedoman Pelaksanaan pemberian Penghargaan AMB, bahwa pemberian penghargaan AMB di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari dua jenis yaitu Pelayanaan Publik dan Kepeloporan. Pelaksanaan pemberian penghargaan AMB Pelayanan Publik ditujukan untuk memberikan apresiasi terhadap unit pelayanan yang mempunyai peringkat tertinggi atau telah melaksanakan pelayanan prima yaitu pelayanaan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel. Sementara pemberian penghargaan AMB Kepeloporan

ditujukan

untuk

memberikan

apresiasi

terhadap

perorangan,

kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan yang telah berprestasi di bidang kelautan dan perikanan. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi dan memacu semangat perbaikan serta menciptakan inovasi-inovasi dalam pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan bagi sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran bangsa.

1

Penghargaan AMB Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) diberikan

kepada

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

Provinsi

yang

berhasil

mengimplementasikan program-program pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil (output dan outcome) dan berkinerja terbaik, serta

diberikan

kepada kelompok masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi binaan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang berprestasi dan dinilai berhasil dalam melaksanakan dan mendukung program-program pembangunan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Agar pemberian penghargaan tersebut dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel, diperlukan pedoman penilaian Penghargaan AMB yang menjadi acuan dalam pengajuan calon penerima penghargaan AMB, yang di dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh semua pihak baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. B.

TUJUAN Pemberian Penghargaan AMB bertujuan untuk mengapresiasi, mendorong

dan meningkatkan upaya para pembangku kepentingan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Perikanan Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan serta kelompok penerima Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) dan Pengelola Air Bersih (PAB). C.

SASARAN Sasaran pedoman ini adalah terlaksananya penilaian prestasi secara objektif

terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Perikanan Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan serta kelompok penerima PUGAR, PDPT dan PAB.

2

D.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup Pedoman Pemberian Penghargaan AMB bidang KP3K meliputi:

1.

Bentuk dan Kategori

2.

Penyelenggaraan

E.

PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan 1.

Penghargaan AMB adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah menunjukkan kinerja terbaik dan para pemangku kepentingan yang berprestasi di bidang kelautan dan Perikanan.

2.

Penghargaan AMB bidang KP3K adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pemangku kepentingan yang telah melakukan aksi nyata dalam mendukung pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.

3.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemaanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah bagian dari program PNPM Mandiri KP melalui bantuan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkembangkan usaha garam rakyat sesuai dengan potensi desa.

5.

Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) adalah bagian dari program PNPM Mandiri KP melalui bantuan pengembangan sumberdaya manusia, , infrastruktur/lingkungan, usaha, siaga bencana dan perubahan iklim.

6.

Pengelola Air Bersih (PAB) adalah pengelola air bersih dari hasil pengolahan air laut menjadi air tawar melalui sistem Reverse Osmosis (RO) 3

E.

DASAR HUKUM Ketentuan hukum yang menjadi landasan dalam Pemberian Penghargaan AMB

bidang KP3K mencakup : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan 6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 7. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Perencanaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.26/MEN/2012 tentang Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari;

4

BAB II BENTUK, PENGHARGAAN DAN KATEGORI A.

BENTUK PENGHARGAAN Bentuk penghargaan yang diberikan pada setiap kategori berupa Piagam

Penghargaan AMB dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Piala, Plakat serta bentuk apresiasi lainnya dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan. B.

KATEGORI Pemberian penghargaan AMB Kepeloporan ditujukan untuk memberikan

apresiasi terhadap perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan yang telah berprestasi di bidang kelautan dan perikanan, dimana salah satu bidang penghargaan ini adalah Penghargaan AMB Bidang KP3K. Pernghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan kelompok penerima PUGAR, PDPT, dan PAB yang berkinerja terbaik, berprestasi dan dinilai berhasil dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, yang terdiri 4 (empat) kategori yaitu : 1.

Pengelola Program KP3K Penghargaan diberikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang berkinerja terbaik serta berhasil membina, memonitor dan memfasilitasi program-program strategis pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berada di lingkup provinsi bersangkutan. Keberhasilan yang disampaikan merupakan output dan outcome dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 

Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang meliputi :

5

- Jumlah dan jenis dokumen yang dihasilkan; - Jumlah dan jenis dokumen dalam proses pengesahan; - Jumlah dan jenis dokumen yang sudah disahkan (Perda, Pergub, Pebup, Perwalikota). 

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan yaitu Kawasan Konservasi perairan Daerah (KKPD) yang telah memiliki : - Kelembagaan; - Sarana dan prasarana; - SDM pengelola; - Anggaran yang optimal; - Keberhasilan upaya konservasi yang optimal.



Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sumberdaya lingkungan pesisir, meliputi - Perbaikan kualitas lingkungan pesisir ditinjau dari sisi mitigasi bencana; - Perbaikan kualitas lingkungan pesisir ditinjau dari sisi rehabilitasi dan reklamasi; - Perbaikan kualitas lingkungan pesisir ditinjau dari sisi pencemaran.



Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pulau-pulau kecil yang meliputi : - Keberhasilan investasi dan pemetaan pulau-pulau kecil; - Keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana - Keberhasilan peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat pulau-pulau kecil; - Keberhasilan Rehabilitasi ekkosistem pulau-pulau kecil; - Investasi di pulau-pulau kecil yang meliputi :



Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir - Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang meliputi PUGAR, Gremeen Bank, LKM, SPDN, Perempuan Pesisir.

6

2.

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Penghargaan diberikan kepada kelompok masyarakat petambak garam rakyat yang mampu dan dinilai berhasil dalam meningkatkan produktifitas dan produksi garam berkualitas guna meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 

Kelembagaan Memiliki struktur organisasi dan pengurus kelompok yang disahkan dan mekanisme tata hubungan kerja, memiliki peraturan desa serta aturanaturan lainnya untuk pengembangan PUGAR.



Sarana dan Prasarana Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan terpelihara dan termanfaatkan dengan baik serta memiliki dukungan sarana dan prasarana dari swadaya kelompok.



Pengadministrasian Melakukan pengelolaan/manajemen administrasi kelompok yang tertib, transparan dan akuntabel.



Kemitraan Adanya upaya peningkatan akses permodalan serta pemasaran produksi kelompok.





Capaian -

Produksi (pencatatan produksi, poduktifitas dan pemasaran);

-

Pemanfaatan dana BLM;

-

Kualitas garam yang dihasilkan (KW 1, KW 2, KW 3);

-

Teknologi yang digunakan;

-

Peningkatan pendapatan.

Keberlanjutan Beberapa contoh keberhasilan adalah : -

Memiliki rencana keberlanjutan usaha setelah selesai mendapatkan bantuan;

-

Usaha kelompok berjalan dengan baik/beroperasional;

-

Sarana dan prasarana berfungsi sebagaimana mestinya; 7

3.

-

Ada upaya untuk mencari jaringan pemasaran garam;

-

Kreatifitas/inovasi lainnya dari kelompok untuk keberlanjutan usaha.

Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Penghargaan diberikan kepada Kepala Desa yang dinilai berhasil dalam mewujudkan kegiatan PDPT secara terpadu sesuai dengan prioritas rencana kebutuhan desa, dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 

Kelembagaan Memiliki struktur organisasi dan pengurus kelompok yang disahkan dalam mekanisme tata hubungan kerja, memiliki peraturan desa serta aturanaturan lainnya untuk pengembangan PDPT.






Pengadministrasian Melakukan pengelolaan/manajemen administrasi kelompok yang tertib, transparan dan akuntabel.



Kemitraan Adanya upaya kerjasama dengan pihak terkait dalam membangun desa pesisir tangguh.



Capaian Capaian kinerja tingkat ketangguhan desa yang meliputi : -

Bina manusia;

-

Bina usaha;

-

Bina Sumber Daya;

-

Bina Lingkungan dan Infra Struktur;

-

Bina Siaga bencana dan perubahan Iklim.

8





4.

-

Usaha kelompok berjalan baik/beroperasional

-

Sarana dan prasarana berfungsi sebagaimana mustinya;

-


Pengelola Air Bersih (PAB) Penghargaan diberikan kepada kelompok pengelola air bersih yang mampu mengelola air bersih dengan alat desalinasi melalui sistem Reverse Osmosis (RO) dan dinilai berhasil menggerakkan kegiatan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 

Kelembagaan -

Memiliki struktur organisasi dan pengurus kelompok yang disahkan dalam mekanisme tata hubungan kerja, memiliki peraturan peraturan lainnya untuk pengelolaan Air Bersih;

-

Memiliki tenaga yang menguasai teknis operasional yang ditangani sendiri.






Pengadministrasian Prosentase jumlah keuntungan serta jumlah dana rutin dan taktis untuk upah pengelola, operasional, perawatan mesin, penggantian mesin, untuk pengembangan usaha dan prasarana yang tersedia.



Kemitraan -

Adanya pihak yang berkomitmen memberikan dukungan, adanya kesepakatan

kerjasama

yang

9

terbangun

untuk

mendukung

pengembangan dan replikasi program serta adanya investasi dari pihak lain; -



Memiliki kemitraan pemasaran hasil produk kelompok.

Capaian Jumlah produksi air bersih perhari yang dihasilkan, keuntungan bersih yang

diterima

kelompok

serta

jumlah

masyarakat

yang

menjadi

pelanggan/pemanfaat air bersih. 



-

Usaha kelompok berjalan baik/beroperasional

-

Sarana dan prasarana berfungsi sebagaimana mustinya;

-

Usaha kelompok memiliki keuntunganatau minimal bias menutupi biaya operasional secara mandiri;

-

Ada upaya untuk memperluas jaringan pemasaran air bersih;

-


10

BAB III PENYELENGGARAAN A.

MEKANISME PENILAIAN Mekanisme pemberian Penghargaan AMB Bidang KP3K memiliki tahapan

sebagai berikut : 1.

Pembentukan dan Penetapan Tim Penghargaan AMB Bidang KP3K oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

2.

Menyusun pedoman umum sebagai acuan dalam melaksanakan tahapan kegiatan Penghargaan AMB;

3.

Menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan Penghargaan AMB baik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun kepada masyarakat perorangan dan kelompok;

4.

Menerima usulan dan melakukan seleksi administrasi;

5.

Melaksanakan rapat penilaian administrasi dan penetapan nominasi;

6.

Melakukan verifikasi berupa penilaian lapangan;

7.

Mempertimbangkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal KP3K;

8. B.

Melaksanakan rapat penetapan calon penerima penghargaan. TIM PENILAI Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil tersebut, Tim Penilai yang berperan dalam penyusunan indikator penilaian dan penilaian kelayakan calon penerima Penghargaan AMB Bidang KP3K terdiri dari : 1. Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI); 2. Tim yang beranggotakan perwakilan setiap unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal KP3K. 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;

11

Tim penilai memiliki tugas sebagai berikut : 1. Melakukan penilaian administrasi; 2. Melakukan verifikasi lapangan; 3. Memberikan rekomendasi dan mengusulkan penetapan calon penerima penghargaan kepada Direktur Jenderal KP3K, untuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan Dirjen KP3K dan mengusulkan kepada Menteri KP untuk penetapan pemenang AMB bidang KP3K Tahun 2014 dalam Kepmen KP. C.

PENETAPAN Calon penerima Penghargaan AMB Bidang KP3K ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan RI, dengan masing-masing kategori untuk terbaik I, II dan III.

D.

PELAKSANAAN Penghargaan AMB dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Kelautan dan

Perikanan

dan

penyerahan

penghargaan

dilaksanakan

bersamaan

dengan

rangkaian acara peringatan Hari Nusantara pada bulan Desember. E.

1.

MEKANISME PENGUSULAN

Untuk kategori Pengelola Program KP3K, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mengajukan usulan secara langsung kepada Direktorat Jenderal KP3K;

2.

Untuk kategori Kelompok (PUGAR, PDPT, PAB) dilakukan tahapan sebagai berikut : a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota mengajukan usulan masing-masing kelompok PUGAR dan PAB serta Desa PDPT terbaik yang berada di wilayahnya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

12

b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melakukan seleksi terhadap usulan dari

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

Kabupaten/Kota,

selanjutnya

mengusulkan tiga kelompok/desa terbaik dari masing-masing kategori kepada Direktorat Jenderal KP3K; 3.

Mengisi form terlampir disertai profil dan data dukung dan foto kegiatan sesuai dengan indikator penilaian;

4.

Usulan disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Tim Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan alamat : Jln. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III Lantai 11 Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3513268 Fax. (021) 3522060

dan

3520357,

http//:kp3k.kkp.go.id

Email:

[email protected] /[email protected]. MEKANISME PENGUSULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI BIDANG KP3K

Tim Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bidang KP3K

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi


Usulan Kelompok (PUGAR dan PAB) Dan Desa PDPT


A. Kategori Pengelola Program KP3K

F. 1.

B. Kategori Kelompok/Kepala Desa

SOSIALISASI Sosialisasi telah disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal KP3K pada acara Rateknis KP3K; 13

2.

Penyampaian buku pedoman pemberian penghargaan AMB Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Kabupaten/Kota;

3.

Melalui Webisite KP3K : www.kp3k.kkp.go.id;

4.

Dinas

kelautan

dan

perikanan

menyebarluaskan

informasi

pemberian

penghargaan AMB Bidang Kelautan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil kepada kelompok PUGAR dan PAB serta Desa penerima PDPT.

G.

JADWAL KEGIATAN

NO. 1.

KEGIATAN

WAKTU

Sosialisasi dan Publikasi -

Sosialisasi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal KP3K pada acara Rateknis KP3K

-

Penyampaian buku pedoman pemberian penghargaan AMB Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Kabupaten/Kota

-

Melalui Webisite KP3K : www.kp3k.kkp.go.id

-

Penyebarluasan informasi oleh Dinas KP Provinsi kepada pemangku kepentingan

5 Maret April

April April

2.

Usulan Calon penerima penghargaan kategori Kelompok/Desa diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Paling lambat 30 Juni

3.

Usulan Calon penerima penghargaan kategori Pengelola Program KP3K dan kategori Kelompok/Desa diterima Direktorat Jenderal KP3K

Paling lambat 30 Juli

4.

Seleksi dan verifikasi Calon Penerima Tingkat Nasional : Agustus

a. Administrasi

September

b. Lapangan 5

Penetapan Penerima Penghargaan Tingkat Nasional

6.

Penganugerahan Penghargaan Adibakti Mina Bahari

14

Oktober Desember

FORMULIR PENGUSULAN PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI KATEGORI : ................................. TAHUN 2014 I.

DATA IDENTITAS 1.

Nama Kelompok/Lembaga

:

3.

Alamat Lengkap

:

4.

Nomor Telp/HP

:

5.

Email

:

6.

Lokasi Kegiatan

:

Kecamatan Kabupaten Provinsi

II.

INSTRUMEN PENILAIAN 1.

Menjabarkan/menceritakan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan indikator penilaian yang telah ditetapkan dalam setiap kategori yang diikuti, dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait;

2.

Menjabarkan/menceritakan capaian dari kegiatan yang telah dilakukan serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dari kegiatan yang telah dilakukan, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi selama melakukan pembangunan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatannya;

3.

Melampirkan foto-foto kegiatan yang menjadi prestasi dan dinilai berhasil;

4.

Keterangan lainnya yang dianggap perlu. Yang Mengusulkan :

(.........................................)

15

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents