BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejalan dengan Visi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2025 : ”Insan Indonesia Cerdas Kompetitif Tahun 2025”, penyelenggaraan pembangunan Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003, dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) strategi pembangunan sebagai pilar, yaitu : (1) Investasi Akses, (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dann Daya Saing, (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik. Penyelanggaraan Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional tersebut dilaksanakan pada setiap jalur, jenjang dan satuan pendidikan, melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan pendidikan. Demikioan halnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat, menjelaskan visi jangka panjang pembangunan Jawa Barat 2005-2025 yakni : “Dengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia“. Secara bertahap menuju pencapaian visi tersebut telah ditempuh rangkaian tahapan pembangunan Provinsi Jawa Barat, yakni Tahap I, Periode 2005-2008 yang disebut Tahapan Penataan dan Persiapan Pranata Pendukung Melalui Kualitas SDM; Tahap II, Periode 2008-2013 yang disebut Tahapan Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat dan pada saat ini telah memasuki Tahap III, Periode 2013-2018 yang disebut Tahapan Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh. Pada Tahap III periode 2013-2018 telah dirumuskan Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”. Dalam rangka mencapai visi pembangunan Jawa Barat tersebut, maka misi pertama yang telah dirumuskan adalah Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Kebijakan strategis yang ditempuh dalam rangka mewujudkan misi pertama tersebut antara lain : 1) Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka; 2) Pelayanan kesehatan bagi semua dan revitalisasi infrastruktur kesehatan; 3) Peningkatan kemandirian masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak dasar manusia; dan 4) Pengokohan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial. Berdasarkan kebijakan strategi Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka maka salah satu program pembangunan pendidikan di Jawa Barat yang telah dirancang di antaranya adalah : Peningkatan dan perluasan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang disertai dengan program alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBD yang lebih efektif, program peningkatan kesejahteraan guru dan didukung program pendidikan gratis pada jenjang SD, SMP dan SMK/SMA/MA. Di samping itu harus diteruskan paradigma penyelenggaran pembangunan pendidikan di Jawa Barat yang telah dilaksanakan selama ini dengan dengan lebih melibatkan peran dan partisipasi masyarakat, dan Daerah (Kabupaten/Kota). Penyelenggaraan pembangunan pendidikan di tanah air diharapkan dapat menjawab berbagai kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia pada saat ini dan ke depan. Pendidikan diharapkan dapat menciptakan keunggulan dan daya saing bangsa menghadapi globalisasi, serta dapat memenuhi tuntuan proses demokratisasi dan reformasi penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi. Pada era desentralisasi diharapkan pembangunan pendidikan semakin dapat mewujudkan penyelenggaraan layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat di Daerah, sesuai asas-asas

Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015

1

penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian pembangunan pendidikan akan dapat menjadi ”a good public policy” pada era Otonomi Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan satuan pendidikan, maka setiap satuan pendidikan di Daerah, diharuskan memenuhi kebutuhan minimun terhadap 8 (delapan) komponen standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam PP No. 32 Tahun 2013, yang mencakup : (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar tenaga pendidikan dan kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Karena itulah, maka Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan satuan pendidikan yang bermutu maka secara bertahap diupayakan melakukan pemenuhan 8 standar pendidikan tersebut pada semua jenjang satuan pendidikan. Dalam hal pemenuhan Standar Pembiayaan dan dalam rangka Pencapaian Program Pendidikan Menengah Universal (PMU), Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai tahun 2013 telah meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah Menengah di seluruh Indonesia. Program Bantuan Operasional Sekolah (BPMU) ini adalah program utama dari perwujudan program PMU, dengan maksud memberikan bantuan kepada sekolah/ madrasah untuk memenuhi biaya operasional sekolah/madrasah dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Untuk mendukung program BOS Pusat pada sekolah menengah di atas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2014 menyelenggarakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dikmen dan pada Tahun 2015 menyelenggarakan pemberian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) langsung kepada Sekolahsekolah, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomo 20 tahun 2003, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor No. 63 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pergub Jabar No. 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bansos Yang Bersumber Dari APBD. Secara khusus pemberian BPMU kepada jenjang SMK/SMA/MA, dilakukan guna membantu sekolah-sekolah/madrasah dalam memenuhi biaya operasional sekolah. Dalam rangka membangun koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Kegiatan Pemberian BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Tahun 2015, baik dengan Pemerintah, Pemerintah kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jawa Barat, dan sekolah; dengan tetap memperhatian prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, dan tetap memperhatikan azas-azas tertib admistrasi, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, kepatutan dan saling percaya (mutual trust) maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyusun sebuah “Pedoman Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat Tahun 2015”. B. Dasar Hukum 1. 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);


2

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1400); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP); Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);


3

17. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Batuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran; 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.76 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013. 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 tentang Buku Teks Pelajaran. 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) 23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 24. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48); 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43); 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); 29. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 181 Seri E); 30. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 164 Seri E); 31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota;


4

32. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 63 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pergub Jabar No. 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bansos Yang Bersumber Dari APBD 33. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1166-Pdb/2012 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014; 34. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); C. Pengertian 1. Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat adalah program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berupa pemberian dana kepada SMK/SMA/MA sebagai pendamping BOS Pusat yang diberikan kepada sekolah/madrasah Negeri maupun Swasta dimana besarnya dana bantuan yang diterima sekolah/madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah/madrasah dikalikan satuan biaya (unit cost) bantuan; 2. Dana BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat adalah bantuan dana untuk membantu Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan dalam membantu memenuhi biaya operasional sekolah; 3. Dana BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat merupakan dana bantuan yang disalurkan kepada sekolah/madrasah sebagai satuan pendidikan dalam menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui kegiatan penyediaan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan sekolah. D. Tujuan 1.

Tujuan Umum : Tujuan umum BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Di Jawa Barat adalah mewujudkan layanan pendidikan SMK/SMA/MA di Jawa Barat yang bermutu, terjangkau, dan terbuka bagi semua, dalam mewujudkan Pendidikan Menengah Universal (PMU).

2.

Tujuan Khusus Tujuan khusus BPMU SMK/SMA/MA Provinsi di Jawa Barat adalah : a. Membantu biaya operasional sekolah; b. Mengurangi angka putus sekolah siswa SMK/SMA/MA; c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMK/SMA/MA; d. Mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa SMK/SMA/MA dengan cara meringankan biaya sekolah; e. Memberikan kesempatan bagi siswa SMK/SMA/MA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; f. Membantu pelaksanaan program pendidikan Karakter, Pendidikan Kebangsaan dan Bela Negara, Pembinaan Kewirausahaan, Pembinaan penaggulangan HIV/Narkoba dan Pembinaan penanggulangan kenakalan remaja/kriminalitas di sekolah menengah.


5

E. Sasaran Program dan Besar Bantuan Sasaran program adalah SMK/SMA/MA Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi Jawa Barat. Besar bantuan per sekolah/madrasah diperhitungkan dari jumlah siswa, satuan biaya adalah besaran satuan biaya per siswa per tahun. Prakiraan BPMU jenjang Dikmen untuk Tahun 2015 sebagai berikut: Unit Total Alokasi Program Siswa Sekolah Cost (Rp) BPMU SMK NEGERI BPMU SMK SWASTA BPMU SMA NEGERI BPMU SMA SWASTA BPMU MA NEGERI BPMU MA SWASTA

257 2.101 464 853 77 948

226.594 640.839 372.659 157.670 52.659 125.922

300.000 500.000 200.000 400.000 200.000 400.000

67.978.200.000 320.419.500.000 74.531.800.000 63.068.000.000 10.532.000.000 50.368.800.000

Jumlah 4.700 1.576.343 586.898.300.000 Bantuan yang diterima sekolah/madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah/madrasah dikalikan satuan biaya BPMU SMK/SMA/MA. F. Waktu Penyaluran Dana Pada Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan alokasi anggaran pada APBD, BPMU SMK/SMA/MA akan disalurkan sebanyak 1 (satu) kali. yaitu pada bulan Maret-April 2015. G. Kriteria Penerima 1. Seluruh SMK/SMA/MA Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi Jawa Barat yang telah memiliki ijin operasional, ijin pendirian atau Surat Keterangan Operasional Sekolah/Madrasah dari Lembaga berwenang; 2. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BPMU SMK/SMA/MA, sekolah/madrasah diwajibkan untuk membebaskan dan/atau membantu siswa miskin serta mengurangi siswa dari keluarga mampu dari kewajiban membayar iuran untuk biaya sekolah/madrasah; 3. Mengikuti Panduan BPMU SMA/SMA/SMK yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat; H. Persyaratan Penerima 1. Telah mengisi data pokok sekolah/madrasah pada masing-masing Kabupaten/Kota; 2. Mengajukan Usulan Penerima BPMU; 3. Menyerahkan kelengakapan administrasi berupa: a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan; b. Surat Pernyataan Tanggungjawab; c. NPWP; d. Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Desa/Kelurahan setempat; e. Izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang; f. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa; g. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.


6

Persyaratan sebagaimana tersebut pada point I.c s.d. I.g cukup disampaikan hanya satu kali pada saat pengajuan pencairan pertama. Apabila terdapat perubahan, maka pada tahap usulan berikutnya hanya disampaikan dokumen untuk data yang berubah saja. I. Penolakan Dana Bantuan BPMU. Apabila SMK/SMA/MA menolak menerima BPMU Provinsi maka harus dibuat Surat Pernyataan Menolak disertai alasan yang jelas, ditandatangani oleh paling sedikit 10% Orang Tua Siswa, Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan untuk SMK-SMA, serta oleh Kepala Kemenag Kabupaten/Kota untuk MA, dilaporkan kepada Tim Pengelola BPMU di Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Tim Pengelola BPMU Provinsi.


7

BAB II PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH (BPMU) SMK/SMA/MA PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN A. Peranan Program BPMU Provinsi Untuk SMK/SMA/MA Dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) Program BPMU SMK/SMA/MA merupakan salah satu program utama pemerintah yang bertujuan mendukung keberhasilan program PMU yang dirintis pada tahun 2013. Seluruh stakeholder pendidikan wajib memperhatikan pentingnya program BPMU SMK/SMA/MA yaitu: 1. Memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu. 2. Merupakan sarana panting untuk meningkatkan akses layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu. 3. Menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran sekolah dan biaya ekstrakulikuler sekolah. 4. Mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat yang mampu, untuk memberikan subsidi kepada siswa miskin. B. Program BPMU SMK/SMA/MA Dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Program ini memberikan dukungan kepada sekolah dalam menerapkan konsep MBS yaitu: kebebasan untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Penggunaan dana semata-mata ditujukan hanya untuk kepentingan peringkatan layanan pendidikan. Pengelolaan program BPMU SMK/SMA/MA Provinsi menjadi kewenangan sekolah secara mandiri dengan mengikutsertakan komite sekolah dan masyarakat. C. Skenario Pendanaan Pendidikan Menengah Pendanaan pendidikan menengah merupakan upaya untuk menyediakan sejurnlah dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses pendidikan di sekolah menengah. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi: (a) Biaya Investasi Sekolah (Pengelolaan Pendidikan), (b) Biaya Operasional Sekolah (Biaya di Satuan Pendidikan), dan (c) Biaya Pribadi Peserta Didik.


8

Gambar 1. Skenario Pembiayaan Pendidikan Menengah

Biaya Pengelolaan Pendidikan (Investasi)

Biaya Investasi SDM · Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Biaya Satuan Pendidikan (Operasional)

Biaya Operasi Personalia · Gaji dan Tunjangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Biaya Pribadi Peserta Didik

Buku dan Alat Tulis

Pakaian dan Perlengkapan Biaya Investasi Sarana Prasarana · Lahan · Bangunan · Peralatan

Biaya Operasi Non Personalia (Permendiknas No. 59 Tahun 2009) · ATK · Daya dan Jasa · Penerimaan Siswa Baru · Barang habis pakai · Dan lainnya

Akomodasi dan Transportasi

Uang Saku

Kursus Tambahan

Biaya investasi sekolah meliputi biaya investasi untuk meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), dan biaya investasi sarana dan prasarana. Sedangkan, biaya operasional sekolah meliputi biaya operasional personalia untuk gaji dan tunjangan PTK dan biaya operasional non personalia. Adapun biaya pribadi peserta didik merupakan biaya yang ditanggung oleh siswa untuk mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan. Pemerintah berusaha memenuhi pendanaan pendidikan untuk ketiga kategori biaya tersebut melalui mekanisme pemberian bantuan langsung baik ke sekolah, PTK, dan siswa. Biaya investasi sekolah dipenuhi melalui penyediaan Hibah atau Bansos sarana dan prasarana sekolah. Sedangkan biaya operasional sekolah non personalia berusaha dipenuhi melalui penyediaan dana untuk operasional sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) DI TINGKAT Pusat dan BPMU di tingkat Provinsi Jawa Barat. Adapun, biaya operasional personalia berusaha dipenuhi melalui pemberian tunjangan guru. Sementara itu, untuk meningkatkan 'daya beli' siswa terhadap layanan pendidikan SM dan mencegah siswa putus sekolah, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Biaya Pendidikan melalui program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) dan beasiswa yang dapat digunakan siswa untuk biaya pribadi peserta didik.


9

BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (BPMU) SMK/SMA/MA PROVINSI JAWA BARAT A. Peruntukan Dana BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat Penggunaan dana BPMU Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 dalam rangka Pencapaian Standar Pelayanan Minimum sekolah/madrasah, khususnya untuk Belanja Operasi Personalia dalam hal membayar honor bulanan/kegiatan Tenaga Pendidik Honorer yang mengajar mata pelajaran sesuai dengan kualifikasinya dan untuk membayar honor Tenaga Kependidikan Honorer dengan aktifitas sebagai berikut : 1. Honorarium Tenaga Pendidik Honorer: a. Honor bulanan : 1) Honor mengajar mata pelajaran sesuai dengan kualifikasinya dan sesuai dengan struktur kurikulum yang digunakan; 2) Honor pembinaan ekstrakurikuler pada kegiatan Pendidikan Karakter, Pendidikan Kebangsaan, Pembinaan Kewirausahaan, Pembinaan penanggulangan HIV/Narkoba dan Pembinaan penanggulangan kenakalan remaja/kriminalitas; 3) Honor Wali Kelas, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Kepala Lab. b. Honor Kegiatan : 1) Honor penyusunan naskah soal untuk ujian semester dan ujian sekolah; 2) Honor Pengawasan & Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah (SMK/SMA/MA) dan Uji Kompetensi Keahlian Praktek (Khusus SMK Kls XII); 3) Honor Panitia Kegiatan Penerimaan Siwa Baru; 4) Honor Panitia/Penyelenggaraan Ulangan/Ujian Semester/Sekolah; 5) Honor Penyusunan RPP dan Bahan Ajar; 2. Honorarium Tenaga Kependidikan Honorer: Diberikan sebagai honorarium bulanan kepada : a. Tenaga layanan administrasi/penatausahaan kegiatan sekolah/madrasah; b. Tenaga layanan perpustakaan; c. Tenaga layanan pembelajaran praktikum/ laboratorium; d. Tenaga layanan umum (caraka, keamanan, kebersihan). Standar pembayaran honorarium disesuaikan dengan standar yang diberlakukan di masing-masing sekolah/madrasah dengan mempertimbangkan faktor keadilan dan beban kinerja masing-masing personil. Honorarium diberikan kepada Pendidik Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer yang tercantum pada Surat Keputusan Kepala Sekolah. Apabila honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tersebut sudah terpenuhi dari sumber dana yang berasal dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sudah dilaksanakan, maka dana BPMU Provinsi dapat digunakan untuk belanja operasi personalia atau operasi non personalia yang lainnya dengan ketentuan : a. Prioritas penggunaan untuk pencapaian standar pelayanan minimum dalam hal pelaksanaan pembelajaran; b. Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah yang sudah dibayar oleh dana bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


10

c. Memenuhi ketentuan pembiayaan termasuk pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan; d. Tidak dipergunakan untuk membiayai honor atau kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab III. Point A. 3 berikut. 3. Penggunaan dana BPMU yang tidak diperbolehkan. a. Belanja Operasional Personalia yang tidak boleh didanai oleh BPMU Provinsi antara lain: 1) Honor/Insentif/Transport Pengelola Sekolah/Madrasah (Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah); 2) Honor/Insentif/Transport Pengelola dana BPMU; 3) Transport kegiatan (kegiatan rutin atau insidental) 4) Upah pekerja atau non personil sekolah dalam kegiatan rehab, panitia, dsb. 5) Dibayarkan kepada siswa 6) Honor kelebihan jam mengajar bagi Guru PNS 7) Belanja untuk membayar personalia diluar peruntukan yang tercantum pada Bab III Point A.1. Pedoman ini. b. Belanja/kegiatan lainnya yang tidak diperbolehkan didanai oleh BPMU Provinsi antara lain: 1) Biaya Invest/Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah/Madrasah, antara lain : a) Biaya pengembangan SDM (PTK); b) Rehabilitasi sedang dan berat; c) Membangun gedung/ruangan baru; d) Membeli peralatan pendidikan. 2) Biaya pribadi Peserta Didik, antara lain : a) Membeli Alat Tulis; b) Membeli pakaian, seragam, sepatu bagi siswa; c) Biaya akomodasi dan transportasi; d) Biaya makan minum. 3) Biaya pemeliharaan/perbaikan kendaraan 4) Pembelian seragam guru dan pegawai. 5) Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. 6) Dipinjamkan/dititipkan kepada pihak lain. 7) Membeli lembar kerja siswa (LKS) 8) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (Format Karya wisata) dan sejenisnya. 9) Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat atau pihak lainnya. 10) Membayar bonus, transportasi rutin untuk guru. 11) Menanamkan saham. 12) Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan. 13) Membiyai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BPMU/Perpajakan program BPMU yang diselenggarakan di luar SKPD pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota serta kementerian pendidikan dan kebudayaan.


11

14) Membiayai kegiatan non personalia lainnya diluar peruntukan yang tercantum pada Bab III point A.2. Pedoman ini. B. Kebijakan BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Terhadap Siswa Konsep pendidikan untuk semua (education for all) memberikan kesempatan yang seluas-luas kepada setiap individu untuk mendapat layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan potensi siswa. Sesuai dengan perkembangan jaman, sekolah bermutu di dominasi oleh siswa dari keluarga mampu. Siswa miskin yang mempunyai minat dan potensi, kurang mempunyai kesempatan belajar di sekolah bermutu serta menutup kesempatan mereka untuk merubah nasib dan status sosialnya. Peranan Program BPMU SMK/SMA/MA dalam konteks tersebut di atas adalah memberikan keadilan dan kesempatan kepada siswa miskin untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu dengan mewajibkan sekolah membebaskan (fee waive) dan/atau memberikan keringanan (discount fee) tagihan biaya sekolah kepada siswa miskin. Untuk memperjelas hal tersebut, di bawah ini disajikan ilustrasi cara kerja konsep discount fee di suatu sekolah. Gambar 2. Konsep Discount Fee Untuk Sekolah dengan Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa Homogen Persentaase Biaya (%)

Y

Garis Kondisi ideal yang diharapkan dimana seluruh siswa terpenuhi biaya pendidikannya dengan BOS SM

100

75

50

Menuju BOS SM dengan unit cost yang lebih mencukupi sehingga dapat mencukupi tagihan biaya pendidikandi sekolah untuk seuruh siswa Discount Fee

25 0

Siswa

Ilustrasi gambar di atas menggambarkan pelaksanaan konsep memberikan keringanan (discount fee) untuk sekolah dengan kondisi tingkat ekonomi siswa homogen (semua siswa). Untuk kondisi sekolah tersebut, semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu mendapatkan keringanan biaya sekolah sesuai dengan unit cost yang telah ditentukan. Komposisi jumlah siswa miskin yang mendapat pembebasan (fee waive) dan keringanan (discount fee), menjadi diskresi/kewenangan sekolah sesuai dengan konsep MBS. Namun demikian sekolah tetap harus memperhatikan kriteria siswa miskin dan faktor lainnya, yaitu: (a) biaya pendidikan per siswa, (b)jumlah siswa miskin dan, (c) dana BPMU yang diterima sekolah. Pelaksanaan konsep membebaskan (fee waive) dan keringanan (discount fee) untuk sekolah dengan kondisi tingkat ekonomi siswa homogen (semua siswa kaya / semua siswa miskin). Untuk kondisi sekolah tersebut, semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama, Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015

12

yaitu mendapatkan keringanan biaya sekolah sesuai dengan unit cost yang telah ditentukan. Komposisi jumlah siswa yang mendapat bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan sekolah (diskresi). Hal ini memungkinkan sekolah untuk mengubahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Peranan pemerintah melalui program BPMU SMK/SMA/MA ini adalah: 1. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi siswa miskin yang mempunyai minat dan potensi untuk bersekolah di sekolah bermutu agar kelak mereka mampu meningkatkan kualitas hidupnya dengan bekal kemampuan dan keahlian yang mereka dapatkan dan mampu mengangkat ekonomi keluarga (eskalasi sosial). 2. Melaksanakan amanah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, pemerintah mendorong lulusan SMP untuk melanjutkan ke pendidikan menengah. C. Program BPMU SMK/SMA/MA Dan Konsep Pembiayaan Partisipatif Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pedidikan Nasionl megamanatkan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini memungkinkan adanya dana partisipatif dari masyarakat termasuk dari orang tua siswa untuk menjadi salah satu potensi bagi satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Mekanisme pembiayaan partisipatif memungkinkan sekolah untuk mendapatkan sumber pembiayaan tambahan dari orang tua siswa yang mampu secara ekonomi. Secara langsung hal ini berakibat pada meningkatnya sumber dana bagi sekolah yang berbanding lurus dengan kualitas sekolah. Pemerintah dan masyarakat menuntut sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik. Tuntutan tersebut berimplikasi pada kebutuhan biaya pendidikan sekolah yang tinggi. Semakin tinggi tuntutannya, maka akan semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan oleh sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan bermutu. Pembiayaan partisipatif yang didapat dari sumber-sumber potensial diatur dan disepakati bersama antara sekolah/madrasah dengan Komite Sekolah, orang tua siswa, serta pihak pemberi biaya lainnya. Biaya tersebut merupakan dana pendidikan yang harus dimasukan kedalam perhitungan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) bersama dengan pembiayaan lainnya yang berasal dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.


13

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA A. Tim Pengarah 1. Tingkat Provinsi a. Gubernur b. Wakil Gubernur c. Sekretaris Daerah 2. Tingkat Kabupaten/Kota a. Bupati/Walikota b. Sekretaris Daerah B. Tim Pengelola BPMU Provinsi 1. Tim Provinsi a. Penanggungjawab 1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 2) Kepala Kanwil Depag Provinsi b. Tim Pelaksana 1) Ketua Tim/Kuasa Pengguna Anggaran 2) Sekretaris/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 3) Seksi Pendataan 4) Seksi Monev dan Penyelesaian Masalah 5) Seksi Publikasi/Humas 2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola BPMU Provinsi a. Mempersiapkan sekretariat dan perlengkapannya di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi; b. Menyusun Pedoman Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Provinsi Jawa Barat untuk Jenjang Pendidikan Menengah yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; c. Memvalidasi dan meneruskan usulan penerima BPMU Provinsi dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama tiap kabupaten/kota kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat; d. Menyelenggarakan sosialisasi program BPMU Provinsi jenjang Dikmen; e. Mengajukan pencairan dana BPMU Provinsi kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai jumlah alokasi Dana tiap Kabupaten/Kota; f. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana BPMU Provinsi; g. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; h. Membuat laporan pengelolaan yang mencakup : 1) Daftar penerima BPMU Provinsi dari tiap kabupaten/kota; 2) Hasil Penyerapan Dana BPMU Provinsi; 3) Hasil Monitoring dan Evaluasi; 4) Penanganan Pengaduan Masyarakat; 5) Kegiatan Lainnya.


14

C. Tim Pengelola BPMU Kabupaten/Kota 1. Tim Kabupaten/Kota a. Tim Pengarah 1) Bupati/Walikota b. Penanggungjawab 1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2) Kepala Kandepag Kabupaten/Kota c. Tim Pelaksana Pengelola BPMU Provinsi ditingkat Kabupaten/Kota terdiri dari 1) Ketua Tim Manajemen BPMU Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota 2) Sekretaris 3) Anggota Pengelola BPMU Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan untuk Tim Pelaksana Pengelola dapat ditetapkan oleh Kepala SKPD Pendidikan. 2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola BPMU Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota dan Kandepag Kabupaten/Kota a. Mengusulkan alokasi penerima bantuan BPMU untuk setiap sekolah/madrasah; b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah/madrasah penerima BPMU Provinsi; c. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola BPMU Provinsi dan lembaga penyalur dana, serta dengan sekolah/madrasah dalam rangka penyaluran dana; d. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana BPMU Provinsi; e. Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah/madrasah dan lembaga penyalur dana; f. Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim pengelola BPMU Provinsi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; g. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; h. Menindaklanjuti kasus penyalahgunaan dana BPMU Provinsi di tingkat sekolah/madrasah; i. Melaporkan kegiatan pengelolaan BPMU Provinsi yang dilakukan di Kabupaten/Kota kepada Tim Pengelola BPMU tingkat Provinsi dan instansi terkait. D. Tingkat Sekolah/madrasah 1. Tim Pengelola BPMU a. Kepala Sekolah/Madrasah/Ketua Komite Sekolah sebagai Penanggungjawab b. Kepala Sekolah/Madrasah menunjuk Panitia Pengelola BPMU SMK/SMA/MA Provinsi yang terdiri dari : a. Ketua b. Bendahara


15

2. Tugas dan Tanggungjawab Sekolah/Madrasah. a. Membuat usulan penerima BPMU kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Tim Pengelola BPMU Provinsi di Kabupaten/Kota; b. Membuat Rencana Penggunaan Dana BPMU Provinsi bersama-sama dengan Komite Sekolah atau unsur terkait lainnya; c. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dari data siswa sesungguhnya, maka kelebihan dana tersebut tetap di simpan di rekening sekolah. Selanjutnya sekolah harus melaporkan kelebihan dana yang diterima kepada Tim Manajemen BPMU Kabupaten/Kota. Kelebihan dana akan diperhitungkan pada penyaluran BPMU provinsi triwulan/semester berikutnya; d. Bersama-sama dengan Komite Sekolah/madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran; e. Mengelola dana BPMU Provinsi secara bertanggungjawab sesuai dengan Pedoman BPMU Povinsi jenjang Pendidikan Menengah; f. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah/madrasah; g. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; h. Melaporkan penggunaan dana BPMU Provinsi kepada Tim Pengelola BPMU Provinsi melalui Tim Pengelola BPMU di tingkat Kabupaten/Kota.


16

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN A. Mekanisme Bantuan Keuangan BPMU untuk SMK dan SMA Negeri. 1. Tahap Pendataan a. SMK-SMA Negeri Penerima BPMU Provinsi menyampaikan data sekolah termasuk jumlah siswa kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, b. Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota diketahui oleh Bupati/Walikota membuat Daftar Sekolah Calon Penerima BPMU Provinsi yang memuat nama sekolah, jumlah siswa, dan identitas sekolah lainnya sesuai format yang ditentukan, untuk diusulkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, c. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Tim Pengelola BPMU Provinsi membuat usulan Penerima Bankeu BPMU jenjang Dikmen kepada Gubernur sebagai bahan terbitnya Keputusan Gubernur tentang penerima Bankeu BPMU jenjang Dikmen. 2. Tahap Usulan dan Penetapan Penerima BPMU a. Gubernur menetapkan jumlah Bantuan Keuangan Per Kabupaten/Kota, b. Pemda Kabupaten/Kota membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk alokasi dana BPMU, 3. Tahap Usulan dan Pencairan dana BPMU, a. Bupati/Walikota membuat usulan pencairan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan dilampiri : 1) Surat Pernyataan Tanggungjawab/Fakta Integritas, 2) Kwitansi bermeterai cukup, 3) Copy DPA-SKPD, 4) Copy Buku rekening Kas Umum Daerah Kab/Kota. b. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyampaikan usulan pencairan dana Bankeu kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Biro Keuangan disertai dokumen yang diperlukan, c. Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat melakukan penatausahaan keuangan dan pemindah bukuan Dana BPMU Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah masingmasing Pemda Kabupaten/Kota, d. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan usulan pencairan dana BPMU kepada Bupati/Walikota melalui Setda dan bagian terkait di Pemda Kabupaten/Kota dengan dilampiri dokumen Naskah Perjanjian BPMU yang ditandatangani Kepala Sekolah Penerima dan Kepala Dinas Pendidikan serta dokumen lain yang diperlukan, e. Setda Kabupaten/Kota melakukan pemidahbukuan dana BPMU dari Kas Umum Daerah kepada Rekening masing-masing Sekolah.


17

4. Tahap Penggunaan, a. Pengambilan dana BPMU oleh Sekolah/Madrasah dilakukan setelah terjadi transfer/pemindahbukuan dana dari Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota ke sekolah penerima melalui rekening penerima yang telah ditentukan pada usulan pencairan. b. Penatausahaan dan Penggunaan dana BPMU oleh sekolah dilaksanakan sesuai dengan RKAS dan dibukukan sebagaimana tersebut pada BAB VII Pedoman ini. 5. Tahap Pemantauan dan Pelaporan a. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Setda Provinsi Jawa Barat, Setda Kabupaten/Kota, Tim Pengelola BPMU di Kabupaten/Kota, Tim Pengelola BPMU Provinsi dan Instansi Pemantau/Pemeriksa berwenang. b. Pelaporan dilakukan oleh Sekolah penerima BPMU kepada Tim Pengelola BPMU di Kabupaten/Kota, dari Tim Pengelola BPMU di Kabupaten/Kota kepada Tim Pengelola BPMU Provinsi, dan dari Tim Pengelolas BPMU Provinsi kepada Setda Provinsi Jawa Barat. B. Mekanisme Pendataan, Usulan, Pencairan dan Monev Hibah BPMU untuk SMKSMA Swasta dan MA Negeri dan Swasta. Gambar 3. Bagan Mekansime Pendataan, Usulan, Pencairan dan Monev BPMU. Pendataan

Setda

Penetapan

Usulan Pencairan, Pemindahbukuan & Penggunaan Dana BOS

Monev

Pelaporan

SK Gubernur

Penatausahaan& Pemindahbukuan

Monev

Laporan

Usulan Pencairan

Monev

Laporan

Monev

Laporan

Tim BOS Provinsi

Form Data BOS

Usulan Penerima BOS

Tim BOS Kab/Kota

Hasil Verifikasi Data

Usulan Penerima BOS

Tim BOS Sekolah/ Madrasah

2015

NPHD

Pencairan dan Penggunaan Dana BOS

Input Data

Juli

Februari Agustus

Maret-Mei & Agustus

Laporan

Juni

Juli

November

Desember

Keterangan : 1. Sekolah/madrasah Penerima BPMU Provinsi menyampaikan data sekolah/madrasah termasuk jumlah siswa ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Madrasah ke Kantor Kemenag Kab/Kota.


18

2. Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota membuat Daftar Sekolah/madrasah Penerima BPMU Provinsi yang memuat nama sekolah, jumlah siswa, dan identitas sekolah lainnya sesuai format yang ditentukan, untuk diusulkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 3. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Tim Pengelola BPMU Provinsi membuat usulan Penerima BPMU jenjang Dikmen kepada Gubernur sebagai bahan terbitnya SK Gubernur tentang Hibah BPMU jenjang Dikmen. 4. Tim Pengelola BPMU Provinsi dan Tim Pengelola BPMU di Tingkat Kabupaten/Kota membuat NPHD BPMU yang tediri dari : a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) BPMU yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan yang mewakili Satuan Pendidikan SMK dan SMA, dan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama yang mewakili Satuan Pendidikan MA sebagai penerima BPMU di masing-masing Kabupaten/Kota. NPHD dialampiri dengan Daftar Sekolah/Madrasah Penerima Hibah BPMU. b. NPHD BPMU yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan Kepala SMK dan SMA serta NPHD BPMU yang ditanda tangani oleh Kepala Kemenag Kabupaten/Kota dengan Kepala MA. 5. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membuat Surat Permohonan Pencairan Dana BPMU Provinsi kepada Gubernur Jawa Barat melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat sesuai jumlah yang tercantum dalam NPHD masing-masing kabupaten/Kota dengan dilampiri Daftar Sekolah/madrasah Penerima BPMU Provinsi yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk SMK dan SMA serta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk MA, disertai dokumen lain yang diperlukan untuk pencairan. 6. Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat melakukan penatausahaan keuangan dan pemindah bukuan Dana BPMU Provinsi ke Rekening masing-masing sekolah/madrasah di tiap Kabupaten/Kota. 7. Penyaluran dana BPMU Provinsi dari Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke sekolah/madrasah penerima dilaksanakan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pengambilan dana BPMU oleh Sekolah/Madrasah dilakukan setelah terjadi transfer/pemindahbukuan dana dari Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke sekolah/madrasah penerima melalui rekening penerima yang telah ditentukan pada usulan pencairan. 9. Penggunaan dana BPMU oleh sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan RKAS dan dibukukan sebagaimana tersebut pada BAB VII Pedoman ini. 10. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Setda Provinsi Jawa Barat, Tim Pengelola BPMU Provinsi dan Tim Pengelola BPMU Provinsi di Kabupaten/kota. 11. Pelaporan dilakukan oleh Sekolah/Madrasah penerima BPMU kepada Tim Pengelola BPMU Provinsi di Kabupatebn/Kota, dari Tim Pengelola BPMU Provinsi di Kabupatebn/Kota kepada Tim Pengelola BPMU Provinsi, dan dari Tim Pengelolas BPMU Provinsi kepada Biro Admbang Setda Provinsi Jawa Barat. Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015

19

1. Kelengkapan Usulan Penerima BPMU Kelengkapan Dokumen usulan Penerima BPMU Provinsi dibuat oleh Tim Pengelola BPMU Provinsi di Kabupaten/kota dan disampaikan kepada Tim Pengelola BPMU Provisi berupa: a. Usulan Penetapan Calon Penerima Bantuan BPMU (Format A1) b. Usulan Data Bantuan BPMU SMK/SMA/MA (Format A2) c. Lampiran Usulan Data Bantuan BPMU SMK/SMA/MA (Format A3) Data sebagaimana tersebut pada point a, b dan c ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk SMK dan SMA serta oleh Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk MA. Data usulan penerima BPMU didapat melalui Sistem Pengelolaan Data Sekolah/Madrasah yang digunakan di masing-masing Kabupaten/Kota atau langsung dari masing-masing Sekolah/Madrasah. 2. Kelengkapan Usulan Pencairan Kelengkapan usulan pencairan yang harus dilengkapi adalah : a. Dokumen dari Sekolah/Madrasah ke Tim Pengelola Kab/Kota 1) Surat Permohonan Penerima BPMU (Form.E) (2 rangkap); 2) Surat Pernyataan Tanggungjawab (Format K-7a) (2 rangkap); 3) RKAS (Form K-1) (2 rangkap); 4) RKAS (Form K-2) (2 rangkap); 5) Rencana Penggunaan Dana BPMU Provinsi (Form K-2b) (2 rangkap); 6) Kuitansi Penerimaan Dana BPMU bermaterai cukup (4 rangkap). 7) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) BPMU yang ditandatangani Kepala SMK dan SMA dengan Kepala Dinas Pendidikan serta NPHD BPMU yang ditandatangani Kepala Madrasah dengan Kepala Kemenag Kabupaten/Kota yang bersangkutan (2 rangkap). 8) SK Pengelola BPMU (Disesuaikan dengan format Sekolah/Madrasah); 9) Daftar Siswa (Format K2-a); 10) Profile Sekolah; 11) Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan; 12) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sekolah/Madrasah; 13) Surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat; 14) Ijin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang; 15) Bukti kontrak sewa gedung/bangunan (Bagi lembaga yang kantornya menyewa); 16) Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Kepala Sekolah/Madrasah/Ketua Tim Pengelola BPMU; Dokumen tersebut pada point 2.a.10) sampai dengan 2.a.16) cukup disampaikan hanya satu kali pada saat pengajuan pencairan pertama. Apabila terdapat perubahan, maka pada tahap usulan berikutnya hanya disampaikan dokumen untuk data yang berubah saja.


20

b. Dokumen dari Tim Pengelola BPMU Kab/Kota ke Tim BPMU Provinsi 1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) BPMU yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan yang mewakili Satuan Pendidikan SMK dan SMA, dan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama yang mewakili Satuan Pendidikan MA sebagai penerima BPMU di masing-masing Kabupaten/Kota. NPHD dilampiri dengan Daftar Sekolah/Madrasah Penerima BPMU; 2) Dokumen dari Sekolah berupa Form E, K7a, K1, K2 dan K2b masing-masing 1 rangkap dan Kuitansi sebanyak 3 rangkap (rangkap 1 bermetarai cukup). 3. Kelengkapan Penggunaan Dana BPMU Dana BPMU yang sudah diterima oleh sekolah/madrasah digunakan sesuai dengan rencana yang tertuang pada RKAS/RAB. Dokumen yang dipergunakan untuk pembukuan penggunaan dana BPMU sebagaimana dijelaskan pada BAB VII. 4. Kelengkapan Pelaporan Pelaporan penggunaan dana BPMU memuat pelaporan keuangan, kegiatan dan pelaporan personil. Dokumen yang dipergunakan untuk pelaporan penggunaan dana BPMU sebagaimana dijelaskan pada BAB VII. C. Waktu Pendataan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan BPMU. 1. Pendataan dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, yakni pada bulan Juli setelah Penerimaan Peserta Didik Baru. Data tersebut digunakan untuk usulan Calon Penerima bantuan Tahun Anggaran berikutnya. Pendataan dilakukan dengan aplikasi data usulan penerima BPMU melalui WEB bosdikmenjabar.net oleh masing-masing sekolah dengan terlebih dahulu melakukan registrasi; 2. Dana BPMU disalurkan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran; 3. Dana BPMU yang sudah masuk di rekening sekolah/madrasah digunakan untuk 2 (dua) semester yaitu untuk Periode bulan Januari sampai Juni dengan jumlah dana yang digunakan sebesar jumlah siswa x unit cost, sisanya digunakan pada periode Juli sampai Desember. 4. Pelaporan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni bulan Juli untuk penggunaan periode Januari-Juni dan bulan Januari untuk periode penggunaan bulan Juli-Desember. 1. D. Prinsip Pengelolaan Pengelolaan program BPMU SMK/SMA/MA provinsi mengacu pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) yang mengandung arti, yaitu: 1. Swakelola dan Partisipatif Pelaksanaan program dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan rnelibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015

21

2. Transparan Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program. 3. Akuntabel Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang sudah disepakati. 4. Demokratis Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat. 5. Efektif dan Efisien Pemanfaatan dana harus efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang ada. 6. Tertib Administrasi dan Pelaporan Sekolah penerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan basil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. 7. Saling Percaya Pemberian dana berdasarkan pada rasa saling percaya (mutual trust) antara pemberi dan penerima dana. Oleh Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitrnen yang ditujukan semata-mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik. E. Pengambilan dana BPMU Provinsi 1. Dana BPMU Provinsi harus diterima secara utuh dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. 2. Dana BPMU Provinsi yang diambil bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah/madrasah sebagaimana tertuang dalam RKAS. 3. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah/madrasah pada akhir tahun anggaran maka dana tersebut tetap menjadi hak sekolah dan dapat dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya. 4. Jika satuan pendidikan menerima kelebihan jumlah dana BPMU, maka harus dilaporkan dan dikembalikan kepada Kas Umum Daerah pada bjb Nomor Rekening 0010210238361 a.n. Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan bukti transfer sebanyak 2 rangkap dilampirkan dalam Laporan periode penggunaan Juli-Desember.


22

5. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah/madrasah lain pada semeser berjalan, maka dana BPMU Provinsi siswa tersebut tetap dipergunakan oleh sekolah yang ditinggalkan. 6. Kelengkapan dokumen administrasi pada saat sekolah penerima melakukan pengambilan dari bank antara lain : a. Untuk Sekolah/Madrasah Negeri: 1) Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Bendahara 2) Fotocopy KTP Kepala Sekolah dan Bendahara 3) Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan b. Untuk Sekolah/Madrasah Swasta: 1) SK/Akta pendirian dan atau Surat Ijin Operasional dan atau Surat Keterangan bermaterai 6000 dari Lembaga Berwenang di KabKota tentang kebenaran adanya SMK/SMA/MA tersebut 2) Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Bendahara 3) Fotocopy KTP Kepala Sekolah dan Bendahara 4) Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan


23

BAB VI MONITORING DAN SUPERVISI Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BPMU. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BPMU diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Komponen utama yang dimonitor antara 1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan 2. Penyaluran dan penggunaan dana 3. Pelayanan dan penanganan pengaduan 4. Administrasi keuangan 5. Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BPMU. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan. Kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen BPMU Provinsi, dan Tim Manajeman BPMU Kabupaten/Kota. A. Monitoring oleh Tim Manajemen BPMU Provinsi 1. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah. 2. Responden terdiri dari Tim Manajemen BPMU Kabupaten/Kota, dan Tim Manajemen BPMU Sekolah. 3. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana, pasca penyaluran dana dan pada saat penggunaan dana. 4. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan. 5. Supervisi dapat dilakukan oleh Tim Pengelola BPMU Provinsi terhadap Tim Pengelola BPMU di Kabupaten/Kota atau terhadap sekolah/madrasah. B. Monitoring oleh Tim Manajemen BPMU Kabupaten/Kota 1. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah. 2. Responden terdiri dari sekolah dan murid dan/atau orang tua murid. 3. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana. 4. Bila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program BPMU. 5. Monitoring dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah. 6. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan. 7. Tim Manajemen BPMU Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah yang bertanggungjawab untuk membantu melakukan monitoring.


24

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BPMU, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihat terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. A. PELAPORAN 1. Pengelolaan Dokumen di Tingkat Sekolah a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/RKAS (Formulir BPMU-K1, K2 dan K2b) 1) RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan khusus untuk sekolah swasta ditambah Ketua Yayasan. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BPMU Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. 2) RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. Format RKAS mengacu pada format K1 dan K2 3) RKAS dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB)/Rencana Penggunaan Dana BPMU Provinsi (Form K2b). b. Pembukuan Sekolah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program BPMU Provinsi. Pembukuan yang digunakan dapat dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut. 1) Buku Kas Umum mengacu pada format -K3 Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam Buku Kas Umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga: a) Kolom Penerimaan: dari penyalur dana (BPMU atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank. b) Kolom Pengeluaran: adalah pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran pajak. Buku Kas Umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat didalam Buku Kas Umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BPMU Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. 2) Buku Pembantu Kas mengacu pada format -K4 Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015

25

diperlihatkan kepada pengawas, Tim Manajemen BPMU Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. 3) Buku Pembantu Bank mengacu pada format -K5 Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (Bank cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BPMU Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. 4) Buku Pembantu Pajak mengacu pada format -K6 Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak. Terkait dengan pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program BPMU, sekolah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1) Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangi Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah. 2) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya. 3) Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 ( Sepuluh) juta. 4) Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima. 5) Laporan dibuat setiap semester dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab (Format K7-b) yang menyatakan bahwa dana BPMU yang diterima telah digunakan sesuai Usulan Pencairan dan NPHD BPMU. Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan c. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana mengacu pada format BPMU-K7 dan BPMU-K8 Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum (Format K3) dari semua sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada periode tertentu. Format K7 berisi Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran yang memuat seluruh dana yang dikelola di sekolah pada semester tertentu. Sedangkan Format K8 berisi Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BPMU Provinsi Menurut Peruntukan. d. Bukti Pengeluaran 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah; 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenakan bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal di atas Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenakan bea


26

3) 4) 5) 6)

materai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp 1.000.000,- dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp 6.000,Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya; Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi; Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dana lunas dibayar oleh Bendahara; Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BPMU sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

e. Arsip Data Keuangan Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. f. Penyusunan Dokumen Pengelolaan BPMU yang harus ada di sekolah 1) Surat Pernyataan Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format B3) (jika ada) 2) Buku Kas Umum (Format K3) 3) Buku Pembantu Bank (Format K5), dilampiri Copy rekening bank (setiap pengambilan) 4) Buku Pembantu Kas (Format K4), dilampiri : a) Bukti Pembayaran Belanja Personalia (1) Daftar Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Honorer (2) Daftar Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Honorer b) Bukti Pembayaran Belanja Non-Personalia (1) Bukti Pengeluaran/Kuitansi (2) Faktur 5) Buku Pembantu Pajak (Format K6), dilampiri : a) SSP b) Faktur Pajak 6) Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran (Format K7) 7) Realisasi Penggunaan Dana Sesuai Peruntukan (Format K8) 8) Lampiran-lampiran antara lain : a) SK Tenaga Pendidik dan Kependidikan, b) Dokumen Pelaksanaan Kegiatan, Proposal, atau Panduan. c) Arsip Dokumen Usulan Pencairan : 2. Pelaporan dari Sekolah kepada Tim Pengelola BPMU di Kabupaten/Kota. Dokumen pelaporan yang disampaikan oleh sekolah/madrasah kepada Tim Pengelola BPMU di Kabupaten Kota adalah : a. Surat Pengantar Laporan (Format B2) b. Surat Pertanggungjawaban (Format K7b) c. Surat Pernyataan Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format B3) (jika ada) d. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Kegiatan (Format K7) (dengan soft file format exel) e. Realisasi Penggunaan Dana Menurut Peruntukan BPMU (Format K8) (dengan soft file format exel) f. Buku Kas Umum (Format K3) Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015

27

g. Buku Pembantu Bank (Format K5), dilampiri : Copy rekening bank (setiap pengambilan) h. Buku Pembantu Kas (Format K4), dilampiri : 1) Salinan Bukti Pembayaran Belanja Personalia a) Daftar Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Honorer b) Daftar Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Honorer 2) Salinan Bukti Pembayaran Belanja Non-Personalia a) Bukti Pengeluaran/Kuitansi b) Faktur i. Buku Pembantu Pajak (Format K6) dilampiri salinan SSP da Faktur Pajak Bentuk laporan disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Pelaporan Penggunaan dana BPMU Provinsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini. Laporan dari sekolah/madrasah diverifikasi oleh Tim Pengelola BPMU Kabupaten/Kota. 3. Pelaporan oleh Tim Manajamen BPMU Kabupaten/Kota ke Tim Pengelola BPMU provinsi. Dokumen yang memuat laporan BPMU yang disampaikann oleh Tim Manajemen BPMU di Kabupaten/Kota kepada Tim Pengelola BPMU Provinsi antara lain : a. Pengantar Laporan Penggunaan BPMU (Format B4) b. Rekapitulasi Penggunaan Dana BPMU SMK/SMA/MA (Format K9) (dengan soft file format exel) c. Rekapitulasi Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format K10) (dengan soft file format exel) d. Rekapitulasi Sekolah/Madrasah yang menolak menerima BPMU Provinsi (Format K11) (dengan soft file format exel), dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala Sekolah, Komite dan Orang Tua Siswa, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk SMK/SMA dan Kepala Kemenag untuk MA. e. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemampuan penanganan, dan status penyelesain. f. Dokumen pelaporan dari sekolah/madrasah 1 (satu) rangkap yang sudah diverifikasi oleh Tim Pengelola BPMU Kabupaten/Kota. 4. Pelaporan oleh Tim Manajamen BPMU Provinsi Pada setiap akhir tahun, Tim Manajemen BPMU Provinsi harus melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program BPMU Provinsi, sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum/tidak dikerjakan, hambatan apa raja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang, baik program yang sama maupun program lain yang sejenis. Lampiran laporan oleh Tim Manajemen BPMU Provinsi adalah: a. Nama sekolah penerima BPMU Provinsi dari tiap kabupaten/kota yang disertai dengan jumlah siswa dan jumlah dana dari masing-masing sekolah. b. Hasil Penyerapan Dana BPMU Provinsi Berisikan tentang dana BPMU Provinsi yang disalurkan per kabupaten/kota untuk setiap jenjang pendidikan, jenis sekolah, sttaus sekolah, serta berapa yang sudah terserap. Tim Manajemen BPMU Provinsi menyusun laporan berdasarkan data/informasi yang diperoleh dari Tim Manajemen BPMU Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota. Laporan ini mengacu pada Formulir K10.


28

c. Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan monitoring adalah laporan pelaksanaan kegiatan monitoring oleh Tim Manajemen BPMU Provinsi. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis data, kesimpulan serta saran dan rekomendasi. Laporan monitoring harus sudah selesai dibuat paling lambat 45 hari setelah pelaksanaan monitoring. d. Penanganan Pengaduan Masayarakat Tim Manajemen BPMU Provinsi merekapitulasi hasil penanganan pengaduan masyarakat dan perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim Manajemen BPMU Provinsi maupun Tim Manajemen BPMU Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota. Laporan ini berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian. e. Kegiatan Lainnya Tim Manajemen BPMU Provinsi harus membuat laporan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program BPMU Provinsi, seperti: sosialisasi, pelatihan, pengadaan barang/jasa, dan kegiatan lainnya. B. PERPAJAKAN Ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana BPMU diatur sebagai berikut. 1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BPMU dalam rangka membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang dibiayai dari Pemerintahan Pusat dan atau Daerah yang dibayarkan bulanan diatur sebagai berikut: a. Penghasilan rutin setiap bulan untuk guru tidak tetap (GTT), Tenaga Kependidikan Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT), untuk jumlah sampai dengan Rp 2.025.000,(dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tidak terhutang PPh Pasal 21. b. Untuk jumlah lebih dari itu, PPh Pasal 21 dihitung dengan menyetahunkan penghasilan sebulan. Dengan perhitungan sebagai berikut. 1) Pengahasilan sebulan ........................................................................ XX 2) Penghasilan netto setahun (x 12) ........................................................ XX 3) Dikurangi PTKP*) .............................................................................. XX 4) Penghasilan Kena Pajak ...................................................................... XX 5) PPh Pasal 21 terutang setahun 5% (jumlah s.d. Rp 50 juta) dst ................ XX 6) PPh Pasal 21 sebulan (:12) ................................................................. XX Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PTKP), adalah: a) Status sendiri Rp. 24,30 juta b) Tambahan status kawin Rp. 2,025 juta c) Tambahan tanggungan keluarga, maks 3 orang @ Rp. 2,025 juta 2. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan pemberian honor pada kegiatan penerimaan siswa baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, penyusunan laporan BPMU dan kegiatan pembelajaran pada SMP Terbuka. Semua bendaharawan/penanggung jawab dana BPMU baik pada sekolah negeri maupun sekolah bukan negeri: a. Bagi guru/pegawai non PNS sebagai peserta kegiatan, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5% dari jumlah bruto honor. b. Bagi guru/pegawai PNS diatur sebagai berikut: 1) Golongan I dan II dengan tarif 0% (nol persen). 2) Golongan III dengan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto. 3) Golongan IV dengan tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto. Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015

29

BAB VIII PENGAWASAN DAN SANKSI A. Pengawasan Pengawasan program BPMU meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. 1. Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BPMU adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah. 2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit. 3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit. 4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan. 5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparasi pelaksanaan program BPMU oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dam Pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BPMU, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya. A. Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran, dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya: 1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja). 2. Penerapan tuntunan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BPMU Provinsi yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau kas daerah provinsi. 3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BPMU. 4. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat pada tahun berikutnya kepada kabupaten/kota/sekolah penerima, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.


30

BAB IX PENUTUP Sekolah sebagai sebuah entitas organisasi harus mampu mengelola dana BPMU secara profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Dana BPMU yang diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dari sisi keuangan, MBS menuntut pengelola sekolah/madrasah mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memper¬tanggungjawabkan pengelolaan dana secara baik dan transparan. Pengelolaan dana yang baik tidak terlepas dari prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan dan pengendalian. Penggunaan dana BPMU Provinsi hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar serta transparan dan didukung oleh bukti-bukti yang sah. Buku Pedoman BPMU Jenjang Dikmen Provinsi Jawa Barat ini diharapkan dapat dijadikan acuan khususnya dalam pengelolaan BPMU SMK/SMA/MA Provinsi baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Sekolah, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen dapat dijalankan dengan baik dan benar.


31

LAMPIRAN FORMAT USULAN PENERIMA BPMU


32

Format A1-a Logo Dinas Pendidikan

Nomor Lampiran

KOP DINAS PENDIDIKAN

: : 1 file FORMAT-A2 (isian data berbentuk soft file Microsoft Excel) 1 file FORMAT-A3 (lampiran nama Sekolah dan jumlah siswa calon penerima bantuan BPMU berbentuk soft file Microsoft Excel) : Usulan Penetapan Calon Penerima Bantuan BPMU Tahun 20...

Hal

Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat U.p. Tim Pengelola BPMU SMA/MA/SMK Provinsi Jawa Barat Jl. Dr. Rajiman No. 6 Bandung 40171 di Bandung Dengan hormat, kami sampaikan usulan SMK/SMA*) calon penerima BPMU beserta jumlah siswa yang telah kami tetapkan sesuai dengan keadaan data riil yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni : No. 1. 2. 3. 4.

Jenjang

Jumlah Sekolah

Siswa (Org)

SMK Negeri SMA Negeri SMK Swasta SMA Swasta Jumlah

Rincian data sekolah sebagaimana terlampir pada FORMAT A2 dan FORMAT A3. Demikian surat ini disampaikan untuk diproses lebih lanjut sebagai dasar penetapan penerima dana bantuan BPMU Provinsi Jenjang Dikmen Tahun 20....

............................, ..... ............. 20... Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota

.......................................... NIP


33

Format A1-b Logo Kemenag Kabkota

Nomor Lampiran

Hal

KANTOR KEMENAG KAB/KOTA

: : 1 file FORMAT-A2 (isian data berbentuk soft copy Microsoft Excel) 1 file FORMAT-A3 (lampiran nama Sekolah dan jumlah siswa calon penerima bantuan BPMU berbentuk soft copy Excel) : Usulan Penetapan Calon Penerima Bantuan BPMU Tahun 20...

Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat U.p. Tim Pengelola BPMU SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Barat Jl. Dr. Rajiman No. 6 Bandung 40171 di Bandung Dengan hormat, kami sampaikan usulan MA calon penerima BPMU beserta jumlah siswa yang telah kami tetapkan sesuai dengan keadaan data riil yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni : No.

Jenjang

Jumlah Sekolah

Siswa (Org)

1. MA Negeri 2. MA Swasta Jumlah Rincian data sekolah sebagaimana terlampir pada FORMAT A2 dan FORMAT A3. Demikian surat ini disampaikan untuk diproses lebih lanjut sebagai dasar penetapan penerima dana bantuan BPMU Provinsi Jenjang Dikmen Tahun 20....

............................, ..... ............. 20... Kepala Kankemenag Kab./Kota

.......................................... NIP


34

FORMAT A2 : Lampiran Usulan Data BPMU SMK/SMA/MA Kode Akses Dinas Pend.Kab/Kota

isilah dengan kode akses Dinas Pendidikan Kab./Kota yang dikirim oleh Bid. Dikmenti

Nama Dinas Pend. Kab./Kota

isilah nama Dinas Pendidikan Kab./Kota

Alamat Dinas Pend. Kab/kota

isilah nama serta nomor jalan Dinas Pendidikan Kab,/Kota

No. Telepon Dinas Pend. Kab/kota

isilah Nomor Telepon lengkap dengan kode wilayah Dinas Pendidikan Kab,/Kota

No. Fax Dinas Pend. Kab./Kota

isilah Nomor Fax Dinas Pendidikan Kab./Kota

Formulir BPMU-K10 Diisi Tim BPMU Kab/Kota Dikirm ke Tim BPMU Provinsi

Alamat Email Dinas Pend. Kab/Kota isilah alamat email Dinas Pendidikan Kab,/Kota Kode Pos

isilah kode POS Dinas Pendidikan Kab./Kota

No.

KAB./KOTA

ID DATA POKOK

NPSN

NAMA SEKOLAH

1

2

3

4

5

STATUS AREDITASI N/S 6

JURUSAN/ KEAHLIAN

NAMA KEPALA SEKOLAH

NIP KEPALA SEKOLAH

SK PENGANGKATAN KEPSEK (OLEH, NOMOR DAN TANGGAL)

NO IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

TANGGAL IJIN OPERASIONAL

NO SK PENDIRIAN

TGL SK PENDIRIAN

TAHUN BERDIRI

PENANDA TANGAN/TTD SK PENDIRIAN

ALAMAT

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

7

RT RW DESA KODE POS

19

20

21

22

DILARANG MERUBAH FORMAT FILE INI, KECUALI MENYISIPKAN BARIS UNTUK KEPENTINGAN MENAMBAH ISIAN DATA, DENGAN BATAS SEBELUM TANDA " EOF" Jumlah untuk SMK Negeri di

Kab. Bandung

-> sisipkan baris disini untuk menambah data

JUMLAH PEGAWAI

JUMLAH GURU KECAMATAN

PNS NON PNS PNS NON PNS 23

JUMLAH ROMBEL SEMESTER 1

JUMLAH SISWA SEMESTER 1

24

25

26

27

28

29

30

31

X

XI

XII

XIII

Jumlah

32 33

34

35

36

XI

XII

XIII

Jumlah

Jml Siswa

Unit Cost (Rp)

37 38

39

40

41

42

43

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH SISWA SEMESTER 2

Semester 1

TELP FAX HP e-mail

-

Jumlah BPMU (Rp) 44

-

Semester 2

XI

XII

XIII

Jumlah

Jml Siswa

Unit Cost (Rp)

45 46

47

48

49

50

51

X

-

-

-

-

-

-

BANK Jumlah BPMU (Rp) 52

Jumlah Dana BPMU (Rp) 53

-

Nama Bank (bjb)

Nomor Rekening

54

55

Kantor Atas Nama Cabang/KCP

-

-

............. , ............................ 2015 Kepala Dinas Pendidikan/Kemenag Kab./kota *) ....................................................................

............................................................... NIP. .......................................................

EOF

BATAS AKHIR ISIAN, TAMBAHKAN BARIS SEBELUM BARIS INI, FILE INI TIDAK PERLU DI CETAK, KIRIM LEWAT EMAIL JIKA TELAH DIISI DATA LENGKAP DAN BENAR, KE ALAMAT BPMU [email protected] BATAS AKHIR ISIAN ADALAH SESUAI DENGAN FORMAT 2A PER KAB KOTA DARI DATA POKOK , TAMBAHKAN BARIS SEBELUM BARIS INI, FILE INI TIDAK PERLU DI CETAK, KIRIM LEWAT EMAIL JIKA TELAH DIISI DATA LENGKAP BAGI SEKOLAH YANG BELUM MEMPUNYAI ID DATA POKOK DAN NPSN AKAN DIPERTIMBANGKAN UNTUK MENDAPATKAN BPMU SETELAH MEMILIKI ID DATA POKOK DAN NPSN. DATA SEKOLAH TAMBAHAN HARUS DISISIPKAN SETELAH DATA SEKOLAH YANG TELAH TERDATA PADA FORMAT A2 PER KABKOTA SESUAI DATA POKOK SEKOLAH, SEBELUM BARIS JUMLAH TOTAL SISWA PER KABKOTA.


35

56

57

LAMPIRAN FORMAT USULAN PENCAIRAN BPMU


36

Surat Permohonan Pencairan Belanja Hibah (Form. E.)

(Format KOP SEKOLAH/MADRASAH) …………,……………………..20XX Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Pencairan Belanja dana BPMU

Kepada Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Program Bantuan Pendidikan Menengah Universal Pada Jenjang Pendidikan Menengah, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja hibah BPMU berupa uang sebesar Rp ................................ (.............................................................................................) untuk penggunaan Tahun .... dari perhitungan .... siswa x Rp ........ dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih. Hormat kami, Pemohon,

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/di cap) Tembusan: 1. Yth. Kepala Biro Keuangan 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ....


37

Surat Pernyataan Tanggungjawab (Format K-7a)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Yang bertanda tangan di bawah in: Nama : Jabatan : Kepala SMK/SMA/MA ............ Alamat : Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Belanja Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) akan digunakan dalam rangka mendukung operasional sekolah sesuai dengan peruntukan yang tercantum pada Pedoman BPMU Provinsi dan tidak untuk keperluan pribadi. 2. Rencana Penggunaan Belanja Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) adalah sebagai berikut: Rencana Penerimaan Waktu Penggunaan Saldo (Rp) No. (Rp) (Rp) 1. Bulan ...... 2. Bulan ...... 3. Bulan ...... 4. Bulan ...... 5. Bulan ...... 6. Bulan ...... 7. Bulan ...... 8. Bulan ...... 9. Bulan ...... 10. Bulan ...... 11. Bulan ...... 12. Bulan ...... Jumlah (Rp) 3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ............, ..................................... 201.... Kepala Sekolah/Madrasah, Materai Rp.6.000 (nama lengkap & stempel)


38

Formulir BPMU-K1 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BPMU Kab/Kota

REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN PELAJARAN .... Nama Sekolah Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Provinsi

: : : : PENERIMAAN

No. Urut No. Kode I

1

II

2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

III

3 3,1 3,2 3,2

IV

4 4,1

5

Jumlah No. Urut No. Kode

SISA TAHUN LALU

#REF! #REF! V

Uraian

PENGELUARAN

1 1,1 PENDAPATAN RUTIN 1,2 Gaji PNS 1,3 Gaji Pegawai Tidak Tetap 1,4 Belanja Barang dan Jasa 1,5 Belanja Pemeliharaan 1,6 Belanja Lain-lain 1,7 1,8 BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (BPMU) BPMU pusat 2 BPMU Provinsi 2,1 BPMU Kabupaten/Kota 2,2 2,3 BANTUAN Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan Dana Alokasi Khusus Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*

SUMBER PENDAPATAN LAINNYA JUMLAH PENERIMAAN

Uraian PROGRAM SEKOLAH Pengembangan Kompetensi Lulusan Pengembangan Standar Isi Pengembangan Standar Proses Pengembangan Standar pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan Standar sarana dan PRASARANA Pengembangan Standar pengelolaan Pengembangan Standar pembiayaan Pengembangan dan implementasi sistem penilaian BELANJA LAINNYA Belanja …. Belanja …. Belanja ….

JUMLAH PENGELUARAN

Mengetahui : Ketua Komite Sekolah

Menyetujui : Kepala Sekolah,

………………………………………

……………………………………… ……………………………………… NIP. NIP.


Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan

39

Jumlah


RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SETIAP KEGIATAN TAHUN PELAJARAN : ............... Nama Sekolah Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Provinsi

No. Kode

: : : : Uraian Kegiatan

I

Penerimaan

II

Penggunaan Dana : Program Sekolah Pengembangan Kompetensi Lulusan Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN dst.... Pengembangan Standar Isi Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran Penyusunan program tahunan Penyusunan program semester Penyusunan RPP, Bahan ajar, dll dst. ... 3 Kegiatan pengelolaan proses pembelajaran :

1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7

Jumlah (Rp)

Rutin

Rencana Anggaran per Sumber Dana BPMU/BOS Bantuan Pusat

Provinsi

Kab/Kota

Lain

Sumber Pendapatan Lainnya

Pengadaan sarana penunjang (ATK) Pembelian buku teks pelajaran dst. ... Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri Bahan praktik Laporan praktik kerja Penilaian Kegiatan Penerimaan Siswa Baru Formulir Pendaftaran (fotocopy, konsumsi panitia, dll) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrajkurikuler Kegiatan Pramuka Kegiatan PMR Kegiatan Olimpiade Sains Kegiatan Kesenian Kegiatan Olah Raga Kegiatan LKS Kegiatan Pembinaan Pendidikan Karakter

3.4.8 3.4.9 3.4.10 3.4.11

Kegiatan Pembinaan Pendidikan kebangsaan Kegiatan Pembinaan Kewirausahaan Kegiatan Pembinaan penaggulangan HIV/Narkoba Kegiatan pembinaan penanggulangan kenakalan remaja/kriminalitas 3.4.12 dst. ... 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Profesi Guru Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Pembinaan tenaga ketatausahaan Pembinaan tenaga perpustakaan Pembinaan Teknisi bengkel praktik dst.

5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6

Pengembangan Sarana Prasarana Pembelian peralatan pendidikan Pembelian peralatan praktikum IPA Pembelian peralatan praktikum IPS Pembelian peralatan praktikum Bahasa Pembelian peralatan komputer Pembelian peralatan ringan (handtools) Pembelian peralatan kesenian/olah raga


40

No. Kode 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3

Uraian Kegiatan

5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7

Pembelaian bahan habis pakai Pembelian bahan praktikum IPA Pembelian bahan praktikum IPS Pembelian bahan praktikum Bahasa Pembelian bahan praktikum komputer Pembelian bahan praktik kejuruan Pembelian bahan kesenian/olah raga Pembelian tinta/toner Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan sarana prasarana sekolah Pengecatan, perbaikan atap bocor Perbaikan pintu dan jendela Perbaikan meubelair Perbaikan lantai Perbaikan kamar mandi Perbaikan papan tulis Perawatan fasilitas sekolah lainnya.

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Pengembangan Standar Pengelolaan Penyusunan Visi Misi Penyusunan Profil Sekolah Penyusunan program ketatausahaan Pengadaan sarana pendukung perkantoran Pengembangan sistem infromasi manajemen

7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2

Pengembangan Standar pembiayaan Langganan daya dan jasa lainnya Listrik Telepon Air Internet Jasa lainnya Kegiatan rumah tangga sekolah Konsumsi rapat guru/pegawai Konsumsi tamu dst. ... Pembayaran Honor Pendidik dan tenaga Kependidikan Honorarium Bulanan Guru Honorer Honorarium Bulanan Tenaga Kependidikan Honorer

8. 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4

Pengembangan dan implementasi sistem penilaian Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban Ulangan harian ulangan umum Ujian sekolah dst. ...

8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4

Penyelenggaraan kegiatan Uji Kompetensi Bahan ujian kompetensi Pemindaian & Scorring Sertifikasi kompetensi dst. ...

9 9.1 9.2

Penyusunan dan Pelaporan Konsumsi penyusunan laporan Fotocopy dan penggandaan laporan

Jumlah (Rp)

Rutin

Rencana Anggaran per Sumber Dana BPMU/BOS Bantuan Pusat

Provinsi

Kab/Kota

Lain

Sumber Pendapatan Lainnya

Sub Total Pengunaan Dana (II) III 1 2 3

Penggunaan Dana lainnya Belanja .... Belanja .... Belanja .... Sub Total Pengunaan Dana Total Penggunaan Dana (II+III) Sisa Dana (I-II-III)



………………………………………

……………………………… ……………………………… NIP. NIP.


Ketua Pengelola,

......................., .............................. Bendahara,

……………………………………… NIP.

41

Formulir BPMU-K2b Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BPMU Kab/Kota

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN DANA BPMU PROVINSI TAHUN PELAJARAN : ............... Nama Sekolah Alamat Kabupaten/Kota Jumlah Siswa Jumlah Dana BPMU Diterima N o. K

I II A 1 a b c d e f g h i 2 B 1

: : : : : Jumlah (Rp) Belanja/Anggaran

Penerimaan Pengeluaran Belanja Personalia Tenaga Pendidik Honorer Honor mengajar Honor pembinaan ekstrakurikuler Honor Wali Kelas, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Kepala Lab

Honor penyusunan naskah soal ujian semester/sekolah; Honor Pengawasan Ujian Sekolah; Honor Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah Honor Panitia Kegiatan Penerimaan Siwa Baru, Honor Panitia/Penyelenggaraan Ulangan/Ujian, Honor Penyusunan RPP dan Bahan Ajar. Tenaga Kependidikan Honorer Belanja Non Personalia Pelaporan, dan operasional non Personalia

Volume/Uraian

Penerimaan Pengeluaran

Saldo

Keterangan

... Siswa x Rp ....

... Bulan x Rp ... ... Bulan x Rp ... ... Bulan x Rp ...

... Bulan x Rp ...

Jumlah (Rp) Mengetahui : Ketua Komite Sekolah


......................., .................. Bendahara,

……………………………

…………………………… NIP.

………………………… NIP.


42

Kuitansi Penerimaan Dana BPMU

KUITANSI SUDAH TERIMA DARI BANYAKNYA UANG UNTUK PEMBAYARAN

: PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : Rp................................,: Bantuan Dana BPMU Periode Tahun .... bagi SMK/SMA/MA*) ............................. , Kab/Kota*) .................. sebanyak : .......... siswa x Rp. ....,- = Rp. ......................... ,- .

TERBILANG

:

........................................... RUPIAH

....., ..... 20... Yang Menerima Uang Kepala ........................................., Meterai 6000

........................................................ NIP

KUITANSI SUDAH TERIMA DARI BANYAKNYA UANG UNTUK PEMBAYARAN

: PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : Rp................................,: Bantuan Dana BPMU Periode Tahun .... bagi SMK/SMA/MA*) ............................. , Kab/Kota*) .................. sebanyak : .......... siswa x Rp. ....,- = Rp. ......................... ,- .

TERBILANG

:

........................................... RUPIAH

....., ..... 20... Yang Menerima Uang Kepala .........................................,

........................................................ NIP

*) Dituli sesuai data real

Pedoman BOS Dikmen Provinsi Jawa Barat Thun 2015

43

NASKAH PERJANJIAN BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (BPMU) PROVINSI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN/KANTOR KEMENTERIAN AGAMA *) KABUPATEN/KOTA ........

Nomor :

Pada hari ini, ............. tanggal ............... bulan ............. tahun Dua Ribu Lima Belas masingmasing yaitu : 1.

Nama NIP Jabatan

: ............................................... : ............................................... : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BPMU Provinsi Alamat : Jl. Radjiman No. 6 Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 955/Kep.119-Keu/2012 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Kuasa Penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ,

2.

Nama : ............................................... NIP : ............................................... Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ...................... Alamat : ............................................... dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas bertindak mewakili Kepala Satuan Pendidikan Menengah (SMK dan SMA) di wilayah Kabupaten/Kota ...................... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini Kedua Belah Pihak menyepakati bahwa PIHAK PERTAMA menyalurkan BPMU Provinsi Tahun Anggaran 2015 kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 TUJUAN PEMBERIAN HIBAH BPMU Pemberian BPMU Provinsi bertujuan meningkatkan layanan pendidikan SMK/SMA/MA di Jawa Barat yang bermutu, terjangkau, dan terbuka bagi semua, dalam mewujudkan Pendidikan Menengah Universal (PMU) dengan mekanisme sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Provinsi Tahun 2015


44

Pasal 2 JUMLAH HIBAH DANA BPMU PIHAK PERTAMA menyalurkan dana BPMU Provinsi Tahun 2015 langsung kepada masing-masing Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas (SMK-SMA) Swasta di wilayah kerja PIHAK KEDUA, dengan jumlah uang sebesar Rp .......................,- (...................... rupiah) untuk : Jumlah Sekolah, Siswa, Unit Cost & Jumlah Dana BPMU No. Jenjang Sekolah Siswa Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 1 SMK Swasta 2 SMA Swasta Jumlah dengan rincian nama satuan pendidikan menengah sebagaimana terlampir. Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (1) (2)

PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan BPMU dari PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan BPMU Provinsi kepada satuan pendidikan menengah sesuai dengan jumlah siswa yang tercantum dalam lampiran NPHD ini. Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) (2)

(3) (4) (5)

PIHAK KEDUA berhak menerima laporan penggunaan dana BPMU Provinsi dari Satuan Pendidikan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA berkewajiban membina dan mengawasi penyaluran dana BPMU Provinsi dari PIHAK PERTAMA kepada Satuan Pendidikan Menengah Penerima BPMU. Satuan pendidikan menengah Penerima BPMU berkewajiban menyampaikan surat pernyataan tanggungjawab kepada Pihak Pertama melalui Pihak Kedua. Satuan pendidikan menengah Penerima BPMU berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Hibah BPMU Provinsi. Satuan pendidikan menengah Penerima BPMU selaku obyek pemeriksaan berkewajiban menyimpan dokumen bukti-bukti penggunaan dana BPMU yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 5 PENYALURAN

(1) (2)

Penyaluran BPMU Provinsi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Penyaluran BPMU Provinsi dilakukan dengan pemidah bukuan dana dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan menengah PIHAK KEDUA BPMU.


45

Pasal 6 LAIN – LAIN (1)

(2)

(3) (4) (5)

Dalam hal terdapat perubahan jumlah siswa pada satuan pendidikan menengah yang berpengaruh terhadap jumlah hibah, maka dilakukan penyesuaian jumlah BPMU Provinsi pada satuan pendidikan menengah dimaksud. Perubahan jumlah BPMU Provinsi pada satuan pendidikan menengah dicantumkan dalam Addendum NPHD BPMU Provinsi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD BPMU ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum NPHD BPMU. NPHD BPMU ini dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama. Setiap satuan pendidikan menengah yang tercantum dalam lampiran NPHD BPMU Provinsi mendapat salinan NPHD BPMU.

Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag*) Kabupaten/Kota .... PIHAK KEDUA,

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat PIHAK PERTAMA,

Meterai 6.000

....................................................... NIP. ...................................


....................................................... NIP. ...................................

46

LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BPMU PROVINSI TAHUN 2015 NOMOR : / TANGGAL : KABUPATEN/KOTA : JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) No.

KAB./KOTA

NAMA SEKOLAH

STATU S N/S

ALAMAT

1

2

3

4

5

Jml Siswa 6

Volume Dana BPMU Nomor Rekening Jumlah BOS Unit Cost (Rp) (bjb) (Rp) 7 8 9

Jumlah KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*) ....

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT,

........................................ NIP. ...............................

........................................ NIP. ...............................

LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BPMU PROVINSI TAHUN 2015 NOMOR : / TANGGAL : KABUPATEN/KOTA : JENJANG MADRASAH ALIYAH (MA) No.

KAB./KOTA

NAMA SEKOLAH

STATU S N/S

ALAMAT

1

2

3

4

5

Jml Siswa 6

Volume Dana BPMU Nomor Rekening Jumlah BOS Unit Cost (Rp) (bjb) (Rp) 7 8 9

Jumlah KEPALA KANTOR KEMENAG KABUPATEN/KOTA*) ....

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT,

........................................ NIP. ...............................

........................................ NIP. ...............................


47

Daftar Siswa (Format K2-a) Formulir BPMU-K2-a Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BPMU Kab/Kota

DAFTAR SISWA Nama Sekolah Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Alamat

: : : : Kelahiran

No.

Nama Siswa

NIS

Tempat

Tanggal

L/P

Tingkat Keterangan

..............., ............... 20.... Kepala Sekolah,

……………………………………… NIP.


48

LAMPIRAN FORMAT PENGGUNAAN DANA BPMU


49

Surat Pernyataan Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format B3) (Format KOP SEKOLAH/MADRASAH)

PERNYATAAN KELEBIHAN PENERIMAAN DANA BPMU PROVINSI Nomor : Yang bertandatangan di bawah ini : Nama Jabatan Alamat Kabupaten/Kota

: : Kepala : :

Dengan ini menyatakan telah menerima kelebihan dana BPMU Provinsi untuk periode tahun .... dengan rincian sebagai berikut :

No. 1. 2. 3. 4.

Tingkat

Jumlah Siswa Jumlah Seharusnya Bantuan

Kelebihan

Dana BPMU yang digunakan (Rp)

Kelebihan Dana BPMU (Rp)

X XI XII XIII Jumlah Kelebihan dana sebagaimana dimaksud, kami simpan pada rekening nomor : .................. pada bank bjb kantor cabang .................. atas nama ....................... Demikian kami sampaikan untuk menjadi periksa, atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih. .............................., ...................... 20... Hormat kami, Kepala Sekolah/Madrasah,

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/di cap) Tembusan: 1. Yth. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ....


50

Buku Kas Umum (Format K3) Formulir BPMU-K3 Diisi oleh Bendahara Disimpan di Sekolah

BUKU KAS UMUM Nama Sekolah Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Provinsi

Tanggal No. Kode

: : : : No. Bukti

Uraian

Penerimaan (Rp) Pengel

Saldo (Rp)

Jumlah Menyetujui : Kepala Sekolah,

................., ........................................ Bendahara,

……………………………………… NIP.

……………………………………… NIP.


51

Buku Pembantu Kas (Format K4) Formulir BPMU-K4 Diisi oleh Bendahara Disimpan di Sekolah

BUKU PEMBANTU KAS Bulan : ................... Nama Sekolah Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Provinsi

Tanggal No. Kode

: : : : No. Bukti

Uraian


Saldo (Rp)


................., ........................................ Bendahara,

……………………………………… NIP.

……………………………………… NIP.


52

Buku Pembantu Bank (Format K5) Formulir BPMU-K5 Diisi oleh Bendahara Disimpan di Sekolah

BUKU PEMBANTU BANK Bulan : ................... Nama Sekolah Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Provinsi

Tanggal No. Kode

: : : : No. Bukti

Uraian


Saldo (Rp)


................., ........................................ Bendahara,

……………………………………… NIP.

……………………………………… NIP.


53

Buku Pembantu Pajak (Format K6) Formulir BPMU-K6 Diisi oleh Bendahara Disimpan di Sekolah

BUKU PEMBANTU PAJAK Bulan : ................... Nama Sekolah Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Provinsi

: : : : Penerimaan (Rp)

Tanggal No. Kode

No. Bukti

Uraian

PPN

PPh 21

PPh 22

PPh 23


................., ........................................ Bendahara,

……………………………………… NIP.

……………………………………… NIP.


54

Pengeluaran (Rp)

Saldo (Rp)


REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN PERIODE BULAN : .....s/d/. ..... TAHUN PELAJARAN : ............... Nama Sekolah Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Provinsi

: : : : Penggunaan Dana per Sumber Dana

No. Kode

Uraian Kegiatan

Jumlah (Rp)

BOS/BPMU Rutin Pusat

I

Penerimaan

II

Penggunaan Dana : Program Sekolah Pengembangan Kompetensi Lulusan Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal

1 1,1 1,2 1,3 1,4 2 2,1 2,2 2,3 2,4 3 3,1 3,1,1 3,1,2 3,1,3 3,2 3,2,1 3,2,2 3,2,3 3,3 3,3,1 3,4 3,4,1 3,4,2 3,4,3 3,4,4 3,4,5 3,4,6 3,4,7 3,4,8

Provinsi

Kab/Kota

Sumber Bantuan Lain Pendapatan Lainnya

Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN dst.... Pengembangan Standar Isi Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran Penyusunan program tahunan Penyusunan program semester Penyusunan RPP, Bahan ajar, dll 2,5 Pengembangan Standar Proses Kegiatan pengelolaan proses pembelajaran : Pengadaan sarana penunjang (ATK) Pembelian buku teks pelajaran dst. ... Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri Bahan praktik Laporan praktik kerja Penilaian Kegiatan Penerimaan Siswa Baru Formulir Pendaftaran (fotocopy, konsumsi panitia, dll) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrajkurikuler Kegiatan Pramuka Kegiatan PMR Kegiatan Olimpiade Sains Kegiatan Kesenian Kegiatan Olah Raga Kegiatan LKS Kegiatan Pembinaan Pendidikan Karakter Kegiatan Pembinaan Pendidikan kebangsaan

3,4,9 Kegiatan Pembinaan Kewirausahaan 3,4,10 Kegiatan Pembinaan penaggulangan HIV/Narkoba 3,4,11 Kegiatan pembinaan penanggulangan kenakalan remaja/kriminalitas 3,4,12 dst. ... 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Profesi Guru Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Pembinaan tenaga ketatausahaan Pembinaan tenaga perpustakaan Pembinaan Teknisi bengkel praktik dst.

5 5,1 5,1,1 5,1,2 5,1,3 5,1,4 5,1,5 5,1,6

Pengembangan Sarana Prasarana Pembelian peralatan pendidikan Pembelian peralatan praktikum IPA Pembelian peralatan praktikum IPS Pembelian peralatan praktikum Bahasa Pembelian peralatan komputer Pembelian peralatan ringan (handtools) Pembelian peralatan kesenian/olah raga


55

Penggunaan Dana per Sumber Dana No. Kode

Uraian Kegiatan

Jumlah (Rp)

BOS/BPMU Rutin Pusat

5,2 5,2,1 5,2,2 5,2,3 5,2,4 5,2,5 5,2,6 5,2,7 5,3 5,3,1 5,3,2 5,3,3 5,3,4 5,3,5 5,3,6 5,3,7

Provinsi

Kab/Kota

Sumber Bantuan Lain Pendapatan Lainnya

Pembelaian bahan habis pakai Pembelian bahan praktikum IPA Pembelian bahan praktikum IPS Pembelian bahan praktikum Bahasa Pembelian bahan praktikum komputer Pembelian bahan praktik kejuruan Pembelian bahan kesenian/olah raga Pembelian tinta/toner Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan sarana prasarana sekolah Pengecatan, perbaikan atap bocor Perbaikan pintu dan jendela Perbaikan meubelair Perbaikan lantai Perbaikan kamar mandi Perbaikan papan tulis Perawatan fasilitas sekolah lainnya.

6 6,1 6,2 6,3 6,4

Pengembangan Standar Pengelolaan Penyusunan Visi Misi Penyusunan Profil Sekolah Penyusunan program ketatausahaan Pengadaan sarana pendukung perkantoran

6,5

Pengembangan sistem infromasi manajemen

7 7,1 7,1,1 7,1,2 7,1,3 7,1,4 7,1,5 7,2 7,2,1 7,2,2 7,2,3 7,3

Pengembangan Standar pembiayaan Langganan daya dan jasa lainnya Listrik Telepon Air Internet Jasa lainnya Kegiatan rumah tangga sekolah Konsumsi rapat guru/pegawai Konsumsi tamu dst. ... Pembayaran Honor Pendidik dan tenaga Kependidikan 7,3,1 Honorarium Bulanan Guru Honorer 7,3,2 Honorarium Bulanan Tenaga Kependidikan Honorer

8. 8,1 8,1,1 8,1,2 8,1,3 8,1,4

Pengembangan dan implementasi sistem penilaian Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban Ulangan harian ulangan umum Ujian sekolah dst. ...

8,2 8,2,1 8,2,2 8,2,3 8,2,4

Penyelenggaraan kegiatan Uji Kompetensi Bahan ujian kompetensi Pemindaian & Scorring Sertifikasi kompetensi dst. ...

9 9,1 9,2

Penyusunan dan Pelaporan Konsumsi penyusunan laporan Fotocopy dan penggandaan laporan Sub Total Pengunaan Dana (II)

III 1 2 3

Penggunaan Dana lainnya Belanja .... Belanja .... Belanja .... Sub Total Pengunaan Dana Total Penggunaan Dana (II+III) Sisa Dana (I-II-III)



………………………………………

……………………………… ……………………………… NIP. NIP.


Ketua Pengelola,

......................., .............................. Bendahara,

……………………………………… NIP.

56

Realisasi Penggunaan Dana Sesuai Peruntukan (Format K8) Formulir BPMU-K8 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BPMU Kab/Kota

REALISASI PENGGUNAAN DANA BPMU MENURUT PERUNTUKAN PERIODE BULAN : .....s/d/. ..... TAHUN PELAJARAN : ............... Nama Sekolah Alamat Kabupaten/Kota Jumlah Siswa Jumlah Dana BPMU Diterima

No. Kode I II A 1 a b c d e f g h i 2 B 1

Belanja/Anggaran

: : : : : Penerimaan

Jumlah (Rp) Pengeluaran

Saldo

Keterangan

Penerimaan Pengeluaran Belanja Personalia Tenaga Pendidik Honorer Honor mengajar Honor pembinaan ekstrakurikuler Honor Wali Kelas, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Kepala Lab

Honor penyusunan naskah soal ujian semester/sekolah; Honor Pengawasan Ujian Sekolah; Honor Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah Honor Panitia Kegiatan Penerimaan Siwa Baru, Honor Panitia/Penyelenggaraan Ulangan/Ujian, Honor Penyusunan RPP dan Bahan Ajar. Tenaga Kependidikan Honorer Belanja Non Personalia Pelaporan, dan operasional non Personalia Jumlah (Rp) Mengetahui : Ketua Komite Sekolah


......................., .................. Bendahara,

……………………………

…………………………… NIP.

………………………… NIP.


57

LAMPIRAN FORMAT PELAPORAN BPMU


58

Surat Pengantar Laporan (Format B2) (Format KOP SEKOLAH) …………,……………………..20XX Nomor : Lampiran : Perihal : Laporan Penggunaan Dana BPMU bulan ... s.d. .... Tahun 20....

Kepada Yth. Gubernur Jawa Barat up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung

Kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) pada : Nama Sekolah Alamat Kabupaten/Kota Dana BPMU yang diterima Dana BPMU yang digunakan Dana BPMU untuk Semester berikut Waktu Penggunaan

: : : : Rp : Rp : Rp : Bulan .... s.d. .... 20..

dengan dokumen laporan terlampir : 1. Surat Pertanggungjawaban (Format K7b) 2. Surat Pernyataan Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format B3) 3. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Kegiatan (Format K7) (dengan soft file) 4. Realisasi Penggunaan Dana Menurut Peruntukan BPMU (Format K8) (dengan soft file) 5. Buku Kas Umum (Format K3) 6. Buku Pembantu Bank (Format K5), dilampiri Copy rekening bank; 7. Buku Pembantu Kas (Format K4), dilampiri Salinan Bukti Pembayaran Belanja Personalia dan Salinan Bukti Pembayaran Belanja Non-Personalia 8. Buku Pembantu Pajak (Format K6) dilampiri salinan bukti pembayaran pajak Demikian kami sampaikan untuk menjadi periksa, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Sekolah/Madrasah/Ketua Tim Pengelola BPMU,

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/di cap) Tembusan: 1. Yth. Kepala Biro Keuangan 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ....


59

Surat Pertanggungjawaban (Format K7b)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Yang bertanda tangan di bawah in: Nama : Jabatan : Kepala SMK/SMA/MA*) ............ Alamat : Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Belanja Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) telah digunakan dalam rangka mendukung operasional sekolah sesuai dengan peruntukan yang tercantum pada Pedoman BPMU Provinsi dan tidak untuk keperluan pribadi. 2. Realisasi Penggunaan dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) adalah sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Waktu

Penerimaan (Rp)

Penggunaan (Rp)

Saldo (Rp)

Bulan ...... Bulan ...... Bulan ...... Bulan ...... Bulan ...... Bulan ...... Jumlah (Rp)

3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ............, ..................................... 201.... Kepala Sekolah/Madrasah, Materai Rp.6.000 (nama lengkap & stempel)


60

Pengantar Laporan Penggunaan BPMU (Format B4) (Format KOP DINAS PENDIDIKAN) …………,……………………..20XX Nomor : Lampiran : Perihal : Laporan Penggunaan Dana BPMU

Kepada Yth. Gubernur Jawa Barat u.p. Tim Pengelola BPMU Provinsi Jawa Barat jenjang Dikmen di Bandung

Kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) pada : Kabupaten/Kota*) Alamat Jumlah Sekolah/Madrasah

Waktu Penggunaan

: : : ..... (...) SMK Negeri dengan siswa sejumlah .... (....) orang ..... (...) SMA Negeri dengan siswa sejumlah .... (....) orang ..... (...) SMK Swasta dengan siswa sejumlah .... (....) orang ..... (...) SMA Swasta dengan siswa sejumlah .... (....) orang ..... (...) MA Negeri dengan siswa sejumlah .... (....) orang ..... (...) MA Swasta dengan siswa sejumlah .... (....) orang : Bulan .... s.d. ....Tahun 20...

dengan dokumen laporan terlampir : 1. Rekapitulasi Penggunaan Dana BPMU SMK/SMA/MA (Format K9) (dengan soft file) 2. Rekapitulasi Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format K10) (dengan soft file) 3. Rekapitulasi Sekolah/Madrasah yang menolak menerima BPMU Provinsi (Format K11) (dengan soft file) Demikian kami sampaikan untuk menjadi periksa, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Dinas Pendidikan/Ketua Tim Pengelola BPMU,

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/di cap) Tembusan: 1. Yth. Kepala Biro Keuangan 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat


61

Rekapitulasi Penggunaan Dana BPMU SMK/SMA/MA (Format K9) Formulir BPMU-K9 Diisi Tim BPMU Kab/Kota Dikirm ke Tim BPMU Provinsi

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL SMA/MA/SMK KABUPATEN/KOTA : ..................... PERIODE BULAN : .... s/d ....TAHUN PELAJARAN : ............... : No. Nama Sekolah/Madrasah

A1a

A1b

Kode Peruntukan Penggunaan Dana BPMU/Jumlah Penggunaan Dana BPMU Provinsi A1c A1d A1e A1f A1g A1h A1i

A2

Jumlah ......................., .................................. Ketua Tim Pengelola BPMU Kabupaten .....

Mengetahui : Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ...

……………………………………… NIP.

……………………………………… NIP.

Keterangan : Kode A1A s.d. B lihat Format K8


62

B

Jumlah

Rekapitulasi Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format K10) Formulir BPMU-K10 Diisi Tim BPMU Kab/Kota Dikirm ke Tim BPMU Provinsi

REKAPITULASI KELEBIHAN PENERIMAAN DANA BPMU SMA/MA/SMK KABUPATEN/KOTA : ..................... TAHUN ANGGARAN ................. No.

Nama Sekolah/Madrasah

Tk X

Jumlah Siswa Seharusnya Tk XI Tk XII Tk XIII

Jumlah

Jumlah Bantuan (Rp) Seharusnya Diterima Kelebihan

Keterangan

Jumlah Mengetahui : Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ...

Ketua Tim Pengelola BPMU Kabupaten .....

……………………………………… NIP.

……………………………………… NIP.


63

Rekapitulasi Sekolah/Madrasah yang menolak menerima BPMU Provinsi (Format K11) Formulir BPMU-K11 Diisi Tim BPMU Kab/Kota Dikirm ke Tim BPMU Provinsi

REKAPITULASI SMA/SMK/MA YANG MENOLAK BPMU PROVINSI KABUPATEN/KOTA : ..................... PERIODE BULAN : .... s/d ....TAHUN PELAJARAN : ............... No.

Nama Sekolah/Madrasah

Alamat

Jumlah Siswa

Jumlah Dana BPMU (Rp)

Pernyataan Ada Tidak

Keteranga n

Jumlah Mengetahui : Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ...

Ketua Tim Pengelola BPMU,

……………………………………… NIP.

……………………………………… NIP.


64

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents